2 - Hukum Transportasi

8/20/2019 2 - Hukum Transportasi

1/26

Minggu Ke II

Dosen: Surajiman

Pasal – Pasal KUHPerdata Sebagai

Landasan Dalam Perjanjian

Pengangkutan


2/26

Pengantar

• Hukum pengangkutan atau hukumtransportasi adalah keseluruhanperaturan-peraturan baik yang telahdikodifkasi atau yang belumdikodifkasi yang mengatur semuahal-hal yang berkaitan dengan

pengangkutan.


3/26

Transportasi atau pengangkutan

merupakan aktivitas pemindahanbarang atau orang dari suatu tempatke tempat tujuan dengan selamat.Konsep tersebut kalau dilihat dariperspektif hukum merupakan suatuperjanjian timbal balik.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian

dimana para pihak yang berjanjimasing-masing memiliki hak dankewajiban.


4/26


5/26

Prof. HMN. Purwosutjipto :

• Pengangkutan adalah perjanjiantimbal balik antara pengangkut

dengan pengirim dimana pengangkutmengikatkan diri untukmenyelenggarakan pengangkutan

barang dan atau orang dari suatutempat ketempat tujuan tertentudengan selamat, sedangkanpengirim mengikatkan diri untuk

membayar biaya pengangkutan


6/26

Prof. Subekti :

• Pengangkutan adalah suatuperjanjian dimana satu pihakmenyanggupi untuk dengan amanmembawa orang atau barang darisuatu tempat kelain tempat,

sedangkan pihak lainnnyamenyanggupi akan membayarongkosnya.


7/26


8/26

Prof. Abdulkadir Muhammad :

• “Proses kegiatan memuat barang/penumpang ke

dalam alat pengangkutan, membawa

barang/penumpang dari tempat pemuatan

ketempat tujuan, dan menurunkan

barang/penumpang dari alat pengangkutan ke

tempat yang ditentukan “


9/26

• Mengingat bahwa perjanjian pengangkutanadalah perjanjian timbal balik maka harusdipenuhi unsur-unsurnya.

Unsur-Unsur Perjanjian Pengangkutan:&.Perjanjian timbal balik yaitu suatu perjanjian

dimana para pihak mempunyai hak dankewajiban sama

'.Para pihak adalah pengangkut, penumpang,pengirim walaupun dimungkinkan adanyapihak ketiga yang berkepentingan


10/26

(.Obyek pengangkutan adalah barangdan atau orang

).*ewajiban pengangkut

menyelenggarakan pengangkutandengan selamat

+.*ewajiban pengirim, penumpang

membayar biaya pengangkutan


11/26

Pengangkutan sebagai suatu perjanjiantentunya memiliki konsep seperti yangdikemukakan oleh Pasal &(&( *HPerdata.

Pasal tersebut memberi defnisi apa ituperjanjian persetujuan.

Pasal 11 KU!Perdata:

Perjanjian adalah suatu perbuatan denganmana satu orang atau lebih mengikatkandirinya terhadap satu orang atau lebih.


12/26

• /alam perjanjian pengangkutan punpara pihak bebas untuk menentukanisinya perjanjiannya diantaranya

kebebasan menentukan hak dankewajiban mereka.

• 0ihatlah asas kebebasan berkontrak

dalam Pasal &((1 *HPerdata.


13/26

Pasal 1" KU!Perdata:

2ahwa setiap orang bebas mengadakansuatu perjanjian apa saja, baik perjanjian

itu sudah diatur dalam maupun belumdiatur dalam undang-undang asaskebebasan berkontrak.

Perjanjian pengangkutan yg telah dibuat

berlaku sah dan mengikat layaknyaundang-undang sehingga harus dipatuhidan dihormati asas a$ta sunt ser3anda.


14/26

• upaya perjanjian pengangkutan yg dibuatpara pihak tersebut sah dan mengikat, makaia harus memenuhi ketentuan Psal &('4

*HPerdata tentang syarat sahnyaperjanjian.

• Pasal 1#$ KU!Perdata:

. a. !danya *esepakatan para pihak5

b. *e$akapan bertindak5

$. uatu hal tertentu5

d. ebab yang halal.


15/26

Pihak % Pihak Dalam Pengangkutan:

e$ara umum pihak-pihak yang terlibat dalampengangkutan adalah"

&. Pengangkut5

'. Penumpang5(. Pengirim 2arang5

). Penerima5

+. 6kspeditur5

7. !gen5

8. Pengusaha Muat 2ongkar5

1. Pengusaha Pergudangan.


16/26

1. Pengangkut:

• Menurut HMN, adalah orang 9ang mengikatkandiri untuk men&elenggarakan pengangkutan

barang dan:atau orang dari suatu tempatketempat tujuan tertentu dengan selamat.

• Menurut ri ;e


17/26

• Menurut !$hmad =$hsan, pengangkutadalah yang bertugas danberkewajiban mengangkut dan yang

bertanggung ja'ab terhadapsemua kerugian yang diderita dalampengangkutan.


18/26

#. Penum(ang:

• !dalah orang yang mengikatkan diriuntuk diangkut dari tempat asal ketempat tujuan.

• Penum(ang adalah seseorang yanghanya menumpang, baik itu

pesawat, kereta api, bus, maupun jenis transportasi lainnya, tetapitidak termasuk awak

mengoperasikan dan melayani


19/26

. Pengirim:

• Pihak yang membuat perjanjianpengangkutan dengan pihakpengangkut untukmenyelenggarakan pengangkutandengan selamat, sesuai dengan

perjanjian, dan sebagai kontraprestasinya pengirim membayarbiaya pengangkutan.


20/26

). Penerima:

• Penerima adalah pihak ketiga yangberkepentingan terhadapditerimanya barang kiriman.ipenerima di sini mungkin sipengirim yang telah mengadakan

perjanjian pengangkutan denganpengangkut, mungkin juga pihakketiga yang tidak ikut di dalam

perjanjian.


21/26

*. +ks(editur:

• 6kspeditur adalah seorang yangpekerjaanya menyelenggarakan

pengangkutan barang-barang dagang danbarang-barang lain di darat atau diperairan. =a wajib membuat $atatan-$atatan dalam sebuah registrasi harian

berturut-turut tentang ma$am dan jumlahbarang-barang dagangan yang harusdiangkut.


22/26

7. !gen"

• !gen adalah seseorang atau suatuperusahaan yang mewakili pihak lainnya

yang disebut dengan prinsipal untukmelakukan kegiatan bisnis misalnyamenjual produk untuk dan atas namaprin$ipal kepada pihak ketiga dalam suatu

wilayah pemasaran tertentu, dimanasebagai imbalan atas jerih payahnya itu,agen akan mendapatkan komisi tertentu.


23/26

8. Pengusaha Muat 2ongkarstevedoring"

• Pengusaha muat bongkar adalah%kegiatan usaha yang bergerakdalam bidang bongkar muat barangdan:atau hewan dari dan ke kapal%.


24/26

1. Pengusaha Pergudangan warehousing

• pengusaha pergudangan adalah %perusahaan

yang bergerak di bidang jenis jasa

penyimpanan barang di dalam gudangpelabuhan selama barang yang bersangkutanmenunggu pemuatan ke dalam kapal ataupenunggu pemuatan ke dalam kapal atau

menunggu pengeluarannya dari gudangpelabuhan yang berada di bawahpengawasan /inas 2ea dan >ukai%


25/26

• Pada ?ugas ke ' mahasiswa dimintauntuk menuliskan pasal dalam*HPerdata dan mengkaitkannya

dengan perjanjian pengangkutan


26/26

,erima Kasih

Documents

2 - Hukum Transportasi