EVALUASI PROGRAM PERENCANAAN TRANSPORTASI DALAM PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH

DI KABUPATEN KONAWE UTARA

EVALUATION OF PLANNING TRANSPORTATION PROGRAM

IN DEVELOPING THE NORTH KONAWE REGION

YOSPIN SENI PARERUNG

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR 2013

TESIS

EVALUASI PROGRAM PERENCANAAN TRANSPORTASI DALAM PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH

DI KABUPATEN KONAWE UTARA

Disusun dan Diajukan Oleh

YOSPIN SENI PARERUNG P00200411001

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis Pada tanggal 2 Agustus 2013

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasehat,

Dr. Ir. Roland A. Barkey Prof. Ir. Muslim Salam, M.Ec., Ph.D. Ketua Anggota

Ketua Program studi Perencanaan

Pengembangan Wilayah

Dr. Ir. Roland A. Barkey

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Ir. Mursalim

iii

PRAKATA

Puji Tuhan penulis panjatkan kehadirat Allah Bapa Yang Mahakuasa

atas besarnya rahmat dan penyertaan –Nyalah sehingga penyusunan

tesis ini berhasil diselesaikan.

Adapun penelitian yang telah dilaksanakan pada bulan Februari

2013 sampai April 2013, adalah “Evaluasi Program Perencanaan

Transportasi Dalam Pengembangan Pembangunan Wilayah Di Kabupaten

Konawe Utara”.

Pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis

haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan

yang setinggi-tingginya kepada bapak Dr. Ir. Roland A. Barkey dan Prof.

Ir. Muslim Salam, M.Ec.,Ph.D. selaku pembimbing yang di dalam berbagai

kesibukan dapat menyempatkan diri membimbing dan mengarahkan serta

memberi petunjuk dan saran yang sangat berharga bagi penyusunan hasil

penelitian tesis ini, terima kasih juga kepada para penguji Prof.Dr.Ir. Mary

Selintung, M.Sc, Dr.Ir. Ria Wikantari, M.Arch, Prof.Dr.Ir. Darmawan

Salman, atas saran dan masukannya. Semoga Tuhan senantiasa

memberikan berkat dan anugrah-Nya yang melimpah kepada beliau.

Pada kesempatan ini juga tak lupa saya mengucapkan terima kasih

kepada suami dan anak-anakku yang tercinta, semua keluarga dan

teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu per satu atas segala doa

dan dukungannya selama penyusunan tesis ini sampai selesai. Semoga

Tuhan selalu memberkati kita semua.

iv

Sangat disadari dalam penyusunan hasil penelitian ini terdapat

banyak kekurangan oleh karena itu semua saran dan kritik penulis terima

dengan lapang dada demi kesempurnaan penulisan penelitian ini

selanjutnya. Akhirnya harapan penulis semoga hasil penelitian ini

bermanfaat bagi kita semua. Amin

Makassar, Juli 2013

Yospin Seni Parerung

v

ABSTRAK

Yospin Seni Parerung. Evaluasi Program Perencanaan Transportasi dalam Pengembangan Pembangunan Wilayah di Kabupaten Konawe Utara (dibimbing oleh Roland A.Barkey dan Muslim Salam).

Penelitian ini bertujuan: (1) Mengkaji keterkaitan program perencanaan jaringan transportasi yang sesuai dengan arahan program RTRW dan RPJMD, konsistensi penjabaran program/kegiatan RENSTRA dalam RENJA-SKPD, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketidak-terkaitan dan ketidak-konsistenan antar program (2) Memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan transportasi untuk mencapai keterpaduan program sehingga terlaksana penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien di Kabupaten Konawe Utara. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixmethod) yang melibatkan dua metode yaitu kuantitatif dan metode kualitatif dalam studi tunggal (satu penelitian). Metode kuantitatif digunakan untuk mendapatkan derajat keterkaitan sedangkan metode kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara deskriftif faktor-faktor yang menyebabkan ketidak-terkaitan dan ketidak-konsistenan. Hasil penelitian menunjukkan derajat keterkaitan program perencanaan transportasi dalam dokumen TATRALOK dan RTRW sebesar 92 % yang berarti tidak ada konflik spasial dalam perencanaan transportasi sedangkan keterkaitan TATRALOK dengan RPJMD sebesar 82 %, menunjukkan belum ada keterpaduan program sektoral dan regional. Tingkat konsistensi periode 2012 rendah dan menuju ketingkat yang lebih baik pada periode 2013 mengindikasikan perbaikan sistem perencanaan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara.

Kata Kunci : Keterkaitan, Konsistensi, Keterpaduan Program

vi

ABSTRACT

YOSPIN SENI PARERUNG. Evaluation of Transportation Planning Programs in Regionl Development at North Konawe Regency (supervised by Roland A. Barkey and Muslim Salam)

The research aimed: (1) to examine the interrelatedness of the suitable transportation network planning program with the program direction of the Regional Layout Plan (RTRW) and the Region Mid-Term Development Plan (RPJMD), and the consistency of the program/activity conversion in the Strategic Plans in the Working Plans (RENJA)- Region Force Working Unit (SKPD), what factors which influenced the non-interrelatedness and inconsistency of the inter-programs, (2) to give input for the accomplishment of the transportation planning document arrangement to achieve the program interrelatedness, so that the effective and efficient transportation was implemented at north Konawe Regency.

The research used the mixed method with involve two methods is the quantitative and qualitative in one research/study. The quantitative method was used to obtain the interrelatedness degree, where as the qualitative method was used to depict descriptively the factors causing the non-interrelatedness and inconsistency.

The research result indicates that the transportation planning interrelatedness degree in the document of the Local Transportation Level ( TATRALOK) and Region Layout Plan (RTRW) is 92%, which means that there is no spatial conflict in the transportation planning, whereas the interrelatedness between in Local Transportation Level (TATRALOK) and the Region Mid-Term Development Plan is 82% indicate that there has not been the integration of the sectoral and regional programs. That consistency level in 2012 is very low, and directs to the better level in 2013 which indicates the planning system improvement in the office of Transportation, Communication and Informatics of North Konawe Regency.

Key-words : Interrelatedness, Consistency, Program Integration.

vii

DAFTAR ISI

Halaman

PRAKATA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Kegunaan Penelitian 9

E. Ruang Lingkup Penelitian 10

F. Sistematika Penulisan 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Evaluasi 13

B. Tujuan dan Fungsi Evaluasi 16

C. Model Evaluasi 18

D. Evaluasi Program 21

E. Perencanaan Pembangunan 25

F. Perencanaan Transportasi 29

G. Keterpaduan Perencanaan sektoral dan Wilayah 31

H. Perencanaan Strategis 35

viii

I. Konsistensi Perencanaan 43

J. Kerangka Konseptual Penelitian 44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan desain penelitian 47

B. Lokasi dan waktu penelitian 49

C. Sumber data 50

D. Teknik pengumpulan data 51

E. Teknik analisis data 52

F. Defenisi Umum 58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 61

B. Kondisi Transportasi Sekarang Ini 63

C. Deskripsi Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Konawe Utara 72

D. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Transportasi 76

E. Konsistensi Perencanaan 112

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 124

B. Saran 125

DAFTAR PUSTAKA

ix

DAFTAR TABEL

Tabel Teks Halaman

1 Metode Pengumpulan Data 52 2 Analisis Data Kekonsistenan dan Keefektifan dokumen perencanaan 57 3 Luas Wilayah Kabupaten Konawe Utara Menurut Kecamatan 62 4 Ruas Jalan Kolektor Primer di Kabupaten Konawe Utara 65 5 Jumlah Kecelakaan dan Jumlah Korban Kecelakaan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 – 2011 66 6 Jumlah pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan tingkat pendidikannya 75 7 Keterkaitan program TATRALOK dengan RTRW dalam penetapan fungsi jalan 77 8 Keterkaitan program TATRALOK dengan RTRW Kabupaten dalam pengembangan fungsi jalan 78

9 Keterkaitan program TATRALOK dengan RTRW Kabupaten Konawe Utara dalam pemeliharaan jalan 79

10 Keterkaitan program TATRALOK dengan RTRW Kabupaten Konawe Utara dalam peningkatan kualitas jalan 80

11 Keterkaitan program TATRALOK dengan RTRW Kabupaten Konawe Utara dalam system pengangkutan 81

12 Keterkaitan program TATRALOK dengan RTRW

Kabupaten Konawe Utara dalam pengembangan terminal 82

13 Keter-kaitan TATRALOK dengan RTRW dalam Perencanaan trayek 83

x

14 Keterkaitan program TATRALOK dengan RTRW dalam Pengadaan jembatan timbang 84 15 Keterkaitan program TATRALOK dengan RTRW dalam Perencanaan alur pelayaran 85

16 Keterkaitan program TATRALOK dengan RTRW dalam Perencanaan lintas penyeberangan 86

17 Keterkaitan program TATRALOK dengan RTRW dalam Perencanaan pelabuhan 87

18 Keterkaitan program TATRALOK dengan RTRW dalam Perencanaan pelabuhan sungai 88

19 Keterkaitan program TATRALOK dengan RTRW dalam Perencanaan pelayaran lokal 89

20 Keterkaitan program Perencanaan alur pelayaran regional 89

21 Keterkaitan program TATRALOK dengan RTRW dalam 90 Perencanaan pelabuhan pengumpan

22 Keterkaitan program TATRALOK dengan RTRW dalam 91 Perencanaan transportasi udara

23 Rekapitulasi keterkaitan program perencanaan transportasi

yang termuat dalam dokumen RTRW dan TATRALOK

92

24 Keterkaitan program TATRALOK dengan RPJMD Kabupaten Konawe Utara dalam penetapan fungsi jalan 94 25 Keterkaitan program TATRALOK dengan RPJMD Kabupaten dalam pengembangan fungsi jalan 95

26 Keterkaitan program TATRALOK dengan RPJMD Kabupaten Konawe Utara dalam pemeliharaan jalan 96

27 Keterkaitan program TATRALOK dengan RPJMD Kabupaten dalam peningkatan kualitas jalan 97

28 Keterkaitan program TATRALOK dengan RPJMD Kabupaten Konawe Utara dalam sistem pengangkutan 98

29 Keterkaitan program TATRALOK dengan RPJMD Kabupaten dalam pengembangan terminal 99

xi

30 Keter-kaitan TATRALOK dengan RPJMD dalam Perencanaan trayek angkutan 100

31 Keterkaitan program TATRALOK dengan RPJMD dalam Pengadaan jembatan timbang 101 32 Keterkaitan program TATRALOK dengan RPJMD dalam Perencanaan alur pelayaran sungai dan danau 103

33 Keterkaitan program TATRALOK dengan RPJMD dalam Perencanaan lintas penyeberangan sungai 104

34 Keterkaitan program TATRALOK dengan RPJMD dalam Perencanaan pelabuhan sungai dan danau 105

35 Keterkaitan program TATRALOK dengan RPJMD dalam Perencanaan pelabuhan khusus 106

36 Keterkaitan program TATRALOK dengan RPJMD dalam Perencanaan pelayaran lokal 107

37 Keterkaitan program TATRALOK dengan RPJMD dalam 108 Perencanaan pelayaran regional

38 Keterkaitan program TATRALOK dengan RPJMD dalam 109 Perencanaan perairan laut

39 Keterkaitan program TATRALOK dengan RPJMD dalam Perencanaan transportasi udara 110

40 Rekapitulasi keterkaitan program perencanaan transportasi

yang termuat dalam dokumen RTRW dan RPJMD 111

41 Konsistensi penjabaran program/kegiatan RENSTRA 2012

di RENJA 2012 dalam peningkatan sumber daya aparatur 115

42 Konsistensi penjabaran program/kegiatan RENSTRA 2012 di RENJA 2012 dalam pengelolaan terminal 116 43 Konsistensi penjabaran program/kegiatan RENSTRA 2012 dalam RENJA 2012 untuk pengadaan rambu – rambu 116 44 Konsistensi penjabaran program/kegiatan RENSTRA 2012 RENJA 2012 untuk peningkatan kelaikan 117

xii

45 Konsistensi penjabaran program/kegiatan RENSTRA 2012 dalam RENJA 2012 untuk peningkatan pelayanan angkutan 118

46. Penjabaran program RENSTRA Tahun 2013 dalam RENJA

untuk pengadaan sarana dan prasarana 119

47 Penjabaran program/kegiatan RENSTRA Tahun 2013 dalam

RENJA 2013 untuk pemeliharaan prasarana 120

48 Penjabaran program/kegiatan RENSTRA Tahun 2013 dalam

RENJA 2013 untuk peningkatan disiplin berlalu lintas

121

DAFTAR GAMBAR

Gambar Teks Halaman

1 Keterpaduan Perencanaan Sektoral dan Wilayah

Sumber: UU No.25 Tahun 2004, SISTRANAS 35 2 Kerangka Konseptual 46

3 Peta Administratif Kabupaten Konawe Utara 49

4. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan 127

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Teks Halaman

1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan 127

2. Peta Administratif Kabupaten Konawe Utar 128

3. Pedoman Wawancara 129

4. Kondisi Ruas Jalan di Beberapa Kecamatan Konawe Utara 130

5. Kondisi Rambu Lalu Lintas di Konawe Utara 131

6. Penunjuk Jalan di Kabupaten Konawe Utara 132

7. Jaringan Jalan Primer di Kabupaten Konawe Utara 133

8. Pagar dan Patok Pengaman Jalan di Konawe Utara 133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran

transportasi sebagai urat nadi kehidupan dalam suatu wilayah. Oleh

karena itu, pengembangan transportasi sangat penting artinya dalam

menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan, karena

transportasi berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan

ekonomi dan pengembangan wilayah.

Lebih lanjut dikatakan bahwa pembangunan ekonomi

membutuhkan jasa transportasi yang cukup serta memadai, tanpa adanya

transportasi sebagai sarana pendukung tidak dapat diharapkan

tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi

dari suatu wilayah atau suatu negara (Abdul Kadir, 2010 ). Untuk tiap

tingkatan perkembangan/pertumbuhan ekonomi dari suatu wilayah atau

suatu negara diperlukan kapasitas angkutan yang optimum baik itu sarana

transportasi laut, darat, maupun udara.

Pengembangan transportasi harus didasarkan pada

pengembangan yang berkelanjutan (sustainability), yaitu melihat jauh ke

depan, berdasarkan perencanaan jangka panjang yang komprehensif dan

berwawasan lingkungan. Perencanaan jangka pendek harus didasarkan

pada pandangan jangka panjang, sehingga tidak terjadi perencanaan

“bongkar-pasang” (Munawar, 2007). Olehnya, hal penting yang harus

2

diperhatikan dalam perencanaan ini adalah bagaimana keterpaduannya

menyangkut keterkaitan serta konsistensinya.

Pembangunan sarana transportasi di Kabupaten Konawe Utara

dari awal terbentuknya tahun 2007 sampai sekarang mengalami

peningkatan. Sebelumnya Konawe Utara tidak dapat ditempuh dengan

perjalanan darat hanya dapat ditempuh melalui perjalanan laut dengan

menggunakan perahu kayu. Sekarang sudah dapat ditempuh dengan

perjalanan darat, tentu saja karena adanya pembangunan sarana

transportasi darat. Walaupun semua masih dalam tahap pembenahan

sehingga perencanaan transportasi yang terarah akan sangat mendukung

pembangunan dan perkembangan Kabupaten Konawe Utara dimasa yang

akan datang.

Jaringan jalan merupakan infrastruktur dasar yang sangat penting

dalam pengembangan wilayah baru seperti halnya Kabupaten Konawe

Utara. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Konawe

Utara merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Sulawesi Tenggara

yang direncanakan dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu

(KAPET).

Secara umum seluruh wilayah kabupaten telah terhubungkan

dengan jaringan jalan yang memadai, prioritas pengembangan jaringan

jalan ditekankan pada titik akses potensial yang menghubungkan antar

pusat pelayanan. Namun demikian masih ada beberapa

permasalahan yang perlu perhatian para pengambil kebijakan

dalam pengembangan transportasi di Kabupaten Konawe Utara.

3

Permasalahan sistem jaringan jalan di Kabupaten Konawe Utara

yang sampai saat ini sangat membutuhkan pemecahan dalam

perencanaannya yaitu: a). Jaringan jalan kabupaten terbatas pada satu

poros jalan utama yaitu simpang pohara hingga perbatasan Sulawesi

Tengah, kondisi tersebut akan mempengaruhi penataan hirarki (peran

dan fungsi) jalan; b). Adanya hambatan fisik dalam pengembangan jalan

baru karena kondisi fisik lahan yang rawan longsor dan erosi, melintasi

kawasan lindung (hutan lindung), sehingga pada beberapa titik tertentu

akses jalan sering terputus tertimbun longsor karena kondisi alam

(morphologi) yang berbukit dan curah hujan yang tinggi; c). Sistem

perkerasan jalan aspal mudah rusak (berlubang dan bergelombang)

karena kondisi fisik jalan dan moda transportasi yang melalui jaringan

jalan banyak yang melewati muatan dari kapasitas jalan yang

seharusnya, hal ini karena di Konawe Utara belum ada infrastuktur

seperti misalnya : jembatan timbang yang dapat digunakan dalam

pembatasan muatan dari setiap moda transportasi yang melewati jalan

tersebut; d). Meskipun secara peran dan fungsi jalan (Simpang

Pohara hingga perbatasan Sulawesi Tengah) telah memenuhi kriteria

sebagai jalan dengan fungsi primer, namun kenyataannya kondisi

dimensi jalan tersebut belum mendukung; e). Skenario pengembangan

jaringan jalan yang melintasi kawasan lindung perlu dievaluasi dan dikaji

kembali karena akan membawa implikasi munculnya kegiatan baru yang

mempengaruhi fungsi lindung; f). Pada poros yang mempunyai sistem

4

perkerasan jalan berupa tanah seperti halnya jalan akses antar desa

dan jalan antar kecamatan, pada waktu tertentu (musim hujan) sulit

untuk dilalui.

Pada sistem pelayanan transportasi darat, masalah utama yang

juga dihadapi Konawe Utara, selain masalah jaringan jalan di atas

adalah dari awal terbentuknya sampai saat ini belum ada penetapan

jaringan trayek yang mengatur sistem transportasi perkotaan maupun

pedesaan, sehingga menyebabkan ketertinggalan serta kesenjangan di

beberapa daerah serta tidak terhubungnya antar pusat – pusat

pelayanan.

Masalah lain yang tak kalah pentingnya adalah masalah belum

beroperasinya simpul pelayanan transportasi yaitu terminal yang sudah

lama ada, tetapi belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

Sebagai jalur pelayaran nusantara, di Lasolo Kabupaten Konawe Utara

sangat berpotensi dalam pengembangan pelayanan transportasi laut,

olehnya dibutuhkan solusi dalam mengatasi beberapa masalah

diantaranya permasalahan dalam peningkatan pelayanan yaitu belum

lengkapnya infrastuktur pelabuhan serta rusaknya jalan akses menuju ke

pelabuhan yang sudah ada seperti di Tinobu, sehingga pelayanan di

bidang laut tidak dapat dilakukan semaksimal mungkin.

Berkaitan dengan masalah perencanaan ini, dalam kesimpulannya

Iryanto (2008) menyatakan bahwa dalam usaha mencapai keberhasilan

pembangunan, perencanaan tersebut harus memadukan pendekatan

5

wilayah (regional) dengan pendekatan sektoral. Hal ini berarti bahwa

salah satu solusi masalah transportasi adalah keterpaduan pendekatan

wilayah regional dan pendekatan sektoral dalam perencanaan

transportasi. Sebagaimana dijelaskan di atas, dalam hal keterpaduan ada

dua hal yang harus diperhatikan yakni keterkaitan dan konsistensinya.

Sejalan dengan masalah perencanaan tersebut, Tarigan (2005)

dan Rudiyanto (2009) menyatakan bahwa pendekatan sektoral dan

pendekatan regional adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam

konteks perencanaan pembangunan. Keterpaduan perencanaan inilah

yang harus diperhatikan dalam perencanaan transportasi di Kabupaten

Konawe Utara.

Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) adalah perwujudan sistem

perencanaan transportasi wilayah ditingkat kabupaten. Didalamnya

termuat perencanaan transportasi, pengembangan jaringan prasarana

dan jaringan pelayanan transportasi yang memfasilitasi perpindahan

orang atau barang dalam suatu wilayah yang berpedoman pada

perencanaan Tatanan Transportasi Wilayah (TATRAWIL) di tingkat

propinsi sebagai pedoman pengembangan jaringan prasarana dan

jaringan pelayanan transportasi yang memfasilitasi perpindahan orang

atau barang dalam suatu wilayah atau simpul ke simpul atau kota nasional

dan sebaliknya.

Dokumen tersebut dibuat dengan mengacu pada dokumen Sistem

Transportasi Nasional (SISTRANAS) adalah sebuah dokumen

6

perencanaan yang menjadi pedoman dan landasan dalam perencanaan

pembangunan dan penyelenggaraan transportasi di tingkat nasional dan

berpedoman pada kerangka acuan yang dibuat oleh Kementerian

Perhubungan. Maka TATRALOK sebagai dokumen perencanaan ditingkat

kabupaten memiliki landasan hukum yakni Peraturan Menteri

Perhubungan No KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi

Nasional.

Masalah keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan

transportasi tersebut menjadi menarik karena sampai saat ini belum

pernah dilakukan penelitian mengenai sejauhmana keterkaitan antar

kedua alur pendekatan perencanaan tersebut di Kabupaten Konawe

Utara. Dengan kata lain sejauhmana Tatanan Transportasi Lokal

(TATRALOK) diakomodir dalam sistem perencanaan pembangunan

daerah dalam hal ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta bagaimana

konsistensi penerapan perencanaannya dalam Rencana Kerja (RENJA)

selama ini.

Selain hal di atas, lebih menarik karena Kabupaten Konawe Utara

adalah salah satu kabupaten baru pemekaran dari Kabupaten Konawe

yang terbentuk tahun 2007. Saat ini Konawe Utara menjalani periode

pembangunan 5 (lima) tahun kedua yaitu periode (2012–2016), dengan

harapan apabila ada kesalahan atau kekeliruan – kekeliruan dalam sistem

7

perencanaan pembangunan khususnya perencanaan transportasi dapat

segera diperbaiki untuk kelanjutan pembangunan di periode berikutnya.

Sejalan dengan hal tersebut, persoalan ini kemudian menjadi

penting untuk diteliti untuk mengetahui sejauhmana gambaran keterkaitan

Tatanan Transportasi Lokal (TATRALOK) dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas

Perhubungan dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Konawe Utara, serta konsistensi antar dokumen perencanaan khususnya

mengenai Penjabaran perencanaan transportasi dalam Rencana Kerja

(RENJA) menjadi sangat penting. Gambaran ini akan sangat berguna

sebagai bahan masukan bagi penyusunan dokumen perencanaan periode

berikutnya.

Memperhatikan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penelitian

terhadap keterkaitan antar dokumen perencanaan yang ada serta

konsistensinya. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, tidak saja dapat

diketahui gambaran keterkaitan dan konsistensi antar dokumen

perencanaan yang ada, melainkan juga dapat diungkapkan masalah dan

isu-isu yang terkait dengan kedua hal tersebut sehingga dapat menjadi

masukan bagi penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya. Adapun

rumusan judul penelitian ini adalah “Evaluasi Program Perencanaan

Transportasi dalam Pengembangan Pembangunan Wilayah di Kabupaten

Konawe Utara”

8

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya,

maka masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana keterkaitan perencanaan transportasi dalam Tatanan

Transportasi Lokal (TATRALOK) Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten

Konawe Utara?

2. Bagaimana gambaran konsistensi perencanaan antara program dan

kegiatan dalam dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang sesuai dengan arahan

program dalam Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) dengan

penjabaran program dan kegiatan dalam dokumen RENJA Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini

adalah sebagai berikut

1. Mengkaji keterkaitan program perencanaan jaringan transportasi yang

ada di Kabupaten Konawe Utara yang termuat dalam dokumen

TATRALOK yang sesuai dengan arahan program dalam RTRW dan

RPJMD, serta konsistensi penjabaran program/kegiatan RENSTRA

dalam RENJA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas

9

Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Konawe Utara

dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketidak-terkaitan serta

ketidak-konsistenan program tersebut.

2. Memberikan arahan/masukan bagi perbaikan dan penyempurnaan

penyusunan dokumen perencanaan untuk mencapai keterkaitan dan

konsistensi program perencanaan transportasi sehingga dapat dicapai

penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien serta masalah –

masalah transportasi yang ada di Kabupaten Konawe Utara dapat

teratasi dengan baik.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, dapat memperkaya pengetahuan mengenai sistem

perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku khususnya mengenai

keterkaitan antara perencanaan sektoral dan perencanaan

regional/wilayah serta mengenai konsistensi program perencanaan.

2. Secara praktis, dapat menjadi pertimbangan bagi para pengambil

kebijakan/perencana dalam penyusunan dokumen perencanaan

diperiode berikutnya baik ditingkat sektoral maupun wilayah.

10

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini, penulis

memberikan beberapa batasan penelitian yakni :

1. Penelitian ini adalah evaluasi keterkaitan antara program dan kegiatan

dalam dokumen perencanaan sektoral dan perencanaan regional yaitu

dokumen TATRALOK dan RTRW yang merupakan dokumen

perencanaan jangka panjang periode 2012-2031, penelitian difokuskan

dan dibatasi pada periode 2012-2016 yang mengacu pada

perencanaan jangka menengah, dengan dokumen perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah yaitu RPJMD periode 2012-

2016 Kabupaten Konawe Utara

2. Indikator kekonsistenan dari dokumen perencanaan tersebut akan kita

ketahui melalui penjabaran program/kegiatan RENSTRA periode 2012

dan 2013 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam

RENJA-SKPD periode 2012 dan 2013.

F. Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika

pembahasan itu sendiri.

11

2. Bab II Kajian Pustaka

Pada bab ini diuraikan tentang teori-teori yang relevan dengan

penelitian yang dilakukan, dan dibahas dalam penulisan ini adalah Teori

Evaluasi, Tujuan Evaluasi, Fungsi Evaluasi, Model Evaluasi, dan Evaluasi

Program, Teori Transportasi, Perencanaan Pembangunan, Perencanaan

Transportasi, Rencana Strategis, Keterpaduan Perencanaan Sektoral dan

Regional, Konsistensi perencanaan dan kerangka konseptual peneltian .

3. Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian dan desain

penelitian, waktu dan lokasi penelitian, Jenis dan sumber data, metode

pengumpulan data, analisis data dan defenisi umum.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan tentang hasil dan pembahasan penelitian

yaitu derajat keterkaitan antar program/kegiatan dalam TATRALOK

dengan RTRW dan RPJMD, konsistensi program RENSTRA dalam

RENJA-SKPD serta faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak-terkaitan

dan ketidak-konsistenan perencanaan tersebut.

5. Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian

yang dilakukan serta saran–saran sebagai masukan dalam

penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan periode berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu

perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa

evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi

tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi

sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini

adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti

penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2000 : 220). Sementara

menurut pengertian istilah “evaluasi merupakan kegiatan yang terencana

untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan

instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk

memperoleh kesimpulan” (Yunanda : 2009).

Pendapat lain mengenai evaluasi ditulis oleh Arikunto dan Cepi

(2008:2), bahwa: evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi

tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut

digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil

sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah

menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi suatu organisasi

untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan penilaian

yang telah dilakukan.

13

Selain di atas, Uzer (2003:120), berpendapat bahwa: evaluasi

adalah suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh

informasi yang berguna untuk menentukan mana dari dua hal atau lebih

yang merupakan alternatif yang diinginkan, oleh karena penentuan atau

keputusan semacam ini tidak diambil secara acak, maka alternatif-

alternatif itu harus diberi nilai relative, dan pemberian nilai itu harus

memerlukan pertimbangan yang rasional berdasarkan informasi untuk

proses pengambilan keputusan.

Menurut Djaali dan Pudji (2008:1), evaluasi dapat juga diartikan

sebagai “proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang

telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan

atas obyek yang dievaluasi”. Pendapat lain ditulis Ahmad (2007:133),

bahwa : “evaluasi diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan

nilai sesuatu (ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang,

obyek, dll.) berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian”. Untuk

menentukan nilai sesuatu dengan cara membandingkan dengan kriteria,

evaluator dapat langsung membandingkan dengan kriteria namun dapat

pula melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang dievaluasi kemudian

baru membandingkannya dengan kriteria. Dengan demikian evaluasi tidak

selalu melalui proses mengukur baru melakukan proses menilai tetapi

dapat pula evaluasi langsung melalui penilaian saja.

14

Hal di atas, sejalan dengan apa yang dikemukakan Crawford

(2000:13), mengartikan evaluasi sebagai suatu proses untuk

mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran

suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah

ditentukan.

Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah

dikemukakan beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang

evaluasi, yakni evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh

seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program.

Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang

dicapai oleh program tersebut. Karenanya, dalam keberhasilan ada dua

konsep yang terdapat di dalamnya yaitu efektivitas dan efisiensi.

“Efektifitas merupakan perbandingan antara output dan inputnya

sedangkan efisiensi adalah pendayagunaan input untuk menghasilkan

output lewat suatu proses” (Lababa, 2008).

Jadi evaluasi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan

manusia sebab hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang.

Seorang manusia yang telah melakukan atau mengerjakan suatu hal,

pasti akan menilai yang merupakan proses evaluasi, apakah pekerjaan

yang telah dilakukannya tersebut telah sesuai dengan keinginannya

semula atau tujuan semula, penilaian terhadap sesuatu itulah yang

disebut evaluasi.

15

B. Tujuan dan Fungsi Evaluasi

Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan.

Demikian juga dengan evaluasi, menurut Arikunto (2002:13), ada dua

tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum

diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus

lebih difokuskan pada masing-masing komponen.

Menurut Crawford (2000;30), tujuan dan atau fungsi evaluasi

adalah :

1. Untuk mengetahui apakah tujuan – tujuan yang telah ditetapkan

telah tercapai dalam kegiatan.

2. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku

hasil.

3. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan

kelanjutan suatu kegiatan yang dilakukan atau harus berhenti

karena adanya masalah yang menyebabkan kegiatan tersebut tidak

dapat dilanjutkan.

4. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan.

Pada dasarnya tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan

bahan - bahan pertimbangan dalam menentukan/membuat

kebijakan tertentu, yang diawali dengan suatu proses pengumpulan

data yang sistematis yang diakhiri dengan pengambilan keputusan

akan kondisi dari kegiatan tersebut.

16

Stufflebeam’s Model yaituCIPP Model adalah salah satu model

evaluasi mula-mula dikembangkan oleh Stufflebeam dan Guba tahun

1968. CIPP merupakan kependekan dari Context, Input, Prosess, and

Product. Stufflebeam membuat batasan (merumuskan) terlebih dahulu

tentang pengertian evaluasi pendidikan sebagai “educational evalution is

the process of obtaining and providing useful information for making

educational decisions” (Evaluasi pendidikan merupakan proses

penyediaan/pengadaan informasi yang berguna untuk membuat

keputusan dalam bidang pendidikan).

Stufflebeam melihat tujuan evaluasi sebagai:

1. Penetapan dan penyediaan informasi yang bermanfaat untuk menilai

keputusan alternatif;

2. Membantu audience untuk menilai dan mengembangkan manfaat

program atau obyek;

3. Membantu pengembangan kebijakan dan program.

Model evaluasi ini merupakan model yang paling banyak dikenal

dan diterapkan oleh para evaluator. Model CIPP yang merupakan sebuah

singkatan dari huruf awal empat buah kata, yaitu:

1. Context evaluation : evaluasi terhadap konteks

2. Input evaluation : evaluasi terhadap masukan

3. Process evaluation : evaluasi terhadap proses

4. Product evaluation : evaluasi terhadap hasil.

17

Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut

merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari

proses sebuah program kegiatan. Dengan kata lain, model CIPP adalah

model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai

sebuah sistem.

Standar yang dipakai untuk mengevaluasi suatu kegiatan tertentu

dapat dilihat dari tiga aspek utama (Umar, 2002 : 40), yaitu :

a. Utility (manfaat)

Hasil evaluasi hendaknya bermanfaat bagi manajemen untuk

pengambilan keputusan atas program yang sedang berjalan.

b. Accuracy (akurat)

Informasi atas hasil evaluasi hendaklah memiliki tingkat ketepatan

tinggi.

c. Feasibility (layak)

Hendaknya proses evaluasi yang dirancang dapat dilaksanakan

secara layak.

C. Model Evaluasi

Menurut Alkin (1969), evaluasi adalah suatu proses meyakinkan

keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan, dan

menganalisa informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang

berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih beberapa alternatif.

Model ini digunakan untuk menilai program. Dalam merumuskan model

18

evaluasi program yang disusunnya, Alkin membuat batasan konstruk

evaluasi sebagai suatu proses penentuan area yang akan di evaluasi,

pemilihan informasi yang cocok untuk dievaluasi, pengumpulan dan

analisis informasi serta penyusunan laporan atau ringkasan data yang

berguna bagi pengambil keputusan dalam memilih alternatif yang berguna

yang tepat dari berbagai alternatif yang ada, dan mengemukakan lima

macam evaluasi yakni:

1. Sistem assessment, yaitu memberikan informasi tentang keadaan

atau posisi sistem. Contohnya dalam hal pendidikan penerapan

metode pembelajaran merupakan salah satu metode evaluasi

assessment. Hasil evaluasi dengan menggunakan model ini antara

lain dapat menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa.

2. Program planning, membantu pemilihan program tertentu yang

mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program. Dalam

program planning dapat dilakukan melalui evaluasi internal dan

evaluasi eksternal. Evaluasi internal dilakukan dengan cara menilai

ketepatan, kesesuaian dan kebermaknaan sub-sub program yang

dirumuskan dalam kaitannya dengan tujuan program yang dinilai, baik

dari segi konstruksi, kepraktisan dan biaya. Sedangkan evaluasi

eksternal adalah evaluasi yang dilakukan sesudah suatu program

diimplementasikan. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah

Delphi Techniques atau teknik lain yag menggunakan pendekatan

sistem analisis.

19

3. Program implementation, yang menyiapkan informasi apakah program

sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti

direncanakan. Dalam contoh penerapan metode pembelajaran, model

ini dimaksudkan untuk mengevaluasi, misalnya apakah metode yang

digunakan telah sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik

siswa.

4. Program improvement, yang memberikan informasi tentang

bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, atau

berjalan? Apakah dalam menuju pencapaian tujuan ada hal-hal atau

masalah-masalah baru yang muncul tak terduga? Dengan kata lain,

evaluator mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul,

mengumpulkan dan menganalisis data serta menyerahkan pada

pengambil keputusan untuk melakukan perbaikan pelaksanaan

program dengan segera. Dalam contoh penerepan metode

pembelajaran, model ini dimaksudkan untuk menilai proses

pembelajaran, apakah berjalan dengan baik dan sesuai dengan

rencana, bagaimana penanggulangan masalah jika terjadi kendala

selama terjadi proses pembelajaran.

5. Program certification, yang memberikan informasi tentang nilai atau

guna program. Dalam contoh penerepan metode pembelajaran, model

ini dimaksudkan untuk mengevaluasi apakah metode yang diterapkan

memberikan dampak positif pada siswa, yakni siswa semakin

termotivasi untuk belajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar

siswa atau justru menimbulkan masalah terhadap siswa.

20

Adapun model Alkin ini sedikit unik karena selalu memasukkan

unsur pendekatan ekonomi mikro dalam pekerjaan evaluasi. Adapun

pendekatan yang digunakan disebut Alkin dengan pendekatan sistem.

Disebut pendekatan sistem karena model ini mengutamakan sistem yang

berjalan seperti halnya pendidikan yang diartikan sebagai sebuah sistem.

Dua hal yang harus diperhatikan oleh evaluator dalam model ini adalah

pengukuran dan variabel kontrol. Alkin membagi model ini, atas tiga

komponen yaitu masukan, proses yang dinamakan dengan istilah

perantara, dan keluaran (hasil). Alkin juga mengenal sistem internal yang

merupakan interaksi antar komponen yang langsung berhubungan

dengan pendidikan dan sistem eksternal yang mempunyai pengaruh dan

dipengaruhi oleh pendidikan.

D. Evaluasi Program

Pengertian Evaluasi Program dalam kamus besar bahasa

indonesia berarti penilaian. Menurut Bryan & White (1987), evaluasi

adalah upaya untuk mendokumentasikan dan melakukan penelitian

tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi, evaluasi yang

paling sederhana adalah mengumpulkan informasi tentang keadaan

sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu program / rencana.

Pengertian evaluasi menurut Charles O. Jones (Aprilia,2009)

adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar

nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan

kebijakan beserta perkembangannya. Pengertian tersebut menjelaskan

21

bahwa kegiatan evaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu

program sudah sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya kegiatan

evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu kebijakan atau

kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau dihentikan

kegiatannya.

Evaluasi program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang

bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merealisasi atau

mengimplementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang

berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan

sekelompok orang guna pengambilan keputusan. Evaluasi program

bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah

dilaksanakan. Evaluasi sama artinya dengan kegiatan supervisi. Kegiatan

evaluasi/supervisi dimaksudkan untuk mengambil keputusan atau

melakukan tindak lanjut dari program yang telah dilaksanakan. Manfaat

dari evaluasi program dapat berupa penghentian program, merevisi

program, melanjutkan program, dan menyebarluaskan program.

Dalam evaluasi program, pelaksana (evaluator) ingin mengetahui

seberapa tinggi mutu atau kondisi sesuatu hal sebagai hasil pelaksanaan

program setelah data terkumpul dibandingkan dengan kriteria atau

standar tertentu. Dalam evaluasi program, pelaksana (evaluator) ingin

mengatahui tingkat ketercapaian program, dan apabila tujuan belum

tercapai pelaksana (evaluator) ingin mengetahui letak kekurangan dan

sebabnya. Hasilnya digunakan untuk menentukan tindak lanjut atau

22

keputusan yang akan diambil. Dalam kegiatan evaluasi program, indikator

merupakan petunjuk untuk mengetahui keberhasilan atau ketidak

berhasilan suatu kegiatan.

Evaluator program harus orang-orang yang memiliki kompetensi, di

antaranya mampu melaksanakan, cermat, objektif, sabar dan tekun, serta

hati-hati dan bertanggung jawab. Evaluator dapat berasal dari kalangan

internal (evaluator dan pelaksana program) dan kalangan eksternal (orang

di luar pelaksana program tetapi orang yang terkait dengan kebijakan dan

implementasi program). Model evaluasi merupakan suatu desain yang

dibuat oleh para ahli atau pakar evaluasi. Dalam melakukan evaluasi,

perlu dipertimbangkan model evaluasi yang akan dibuat. Biasanya model

evaluasi ini dibuat berdasarkan kepentingan seseorang, lembaga atau

instansi yang ingin mengetahui apakah program yang telah dilaksanakan

dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Dalam evaluasi program, ada banyak model yang dapat digunakan

untuk mengevaluasi program. Evaluasi program dikemukakan oleh

beberapa pakar, meskipun antara satu dengan lainnya berbeda, namun

maksud dan tujuan yang akan dicapai adalah sama yaitu melakukan

kegitan pengumpulan data atau informasi-informasi yang berkenaan

dengan suatu kegiatan atau objek yang dievaluasi, yang tujuannya

menyediakan informasi –informasi yang dapat dijadikan bahan

pertimbangan bagi pengambil keputusan (evaluator) dalam menentukan

tindak lanjut suatu program atau kegiatan yang dievaluasi yang sesuai

dengan tujuan program tersebut.

23

Model-model evaluasi ada yang dikategorikan berdasarkan ahli

yang menemukan dan yang mengembangkannya, dan ada juga yang

diberi sebutan berdasarkan sifat kerjanya. Dalam hal ini Stephen Isaac

(1986,dalam Fernandes 1984) mengatakan bahwa model-model tersebut

diberi nama sesuai dengan fokus atau penekanannya. Lebih jauh Isaac

membedakan adanya empat hal yang digunakan untuk membedakan

ragam model evaluasi yang merupakan sasaran dari evaluasi tersebut,

yaitu :

1. Berorientasi pada tujuan program

2. Berorientasi pada keputusan-decision oriented

3. Berorientasi pada kegiatan dan orang-orang yang menanganinya-

transactional oriented.

4. Berorientasi pada pengaruh dan dampak program-research

oriented.

E. Perencanaan Pembangunan

a. Pengertian Perencanaan

Dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) disebutkan perencanaan diartikan

sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang

tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang

tersedia. Dijelaskan pula dalam UU tersebut berbagai macam

perencanaan baik nasional maupun daerah.

24

Perencanaan wilayah (regional planning) dimaksudkan agar semua

wilayah dapat melaksanakan pembangunannya berdasarkan potensi yang

dimilikinya. Manfaat perencanaan wilayah adalah untuk pemetaan

pembangunan atau perluasan dari pusat ke daerah-daerah (spread effect)

dan diharapkan kemandirian daerah dapat tumbuh dan berkembang

sendiri atas dasar kekuatan sendiri (Adisasmita, 2006). Seiring dengan

era otonomi daerah, maka dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang

pemerintahan daerah Pasal 150 dijelaskan bahwa dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah maka disusunlah perencanaan

pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan

nasional.

b. Defenisi Perencanaan Pembangunan

Hal di atas lebih diperjelas dalam Permendagri Nomor 54 tahun

2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 1, Angka 8. Dalam

Pasal tersebut dikatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah

adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang

melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/

daerah dalam jangka waktu tertentu. Dijelaskan pula pada Pasal 2 dalam

Permendagri tersebut, bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan

25

daerah meliputi Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas

Rencana RPJMD, RENSTRA, Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD), dan RENJA-SKPD.

Proses perencanaan pembangunan di Indonesia biasanya

dilakukan dalam hal alokasi, pemanfaatan dan evaluasi dari ruang dan

sumberdaya. Dalam konteks ini, maka perencanaan biasanya dibedakan

menjadi tiga tingkatan yakni tingkat nasional, tingkat sektoral, dan tingkat

regional (wilayah) (Dahuri dkk, 2001).

Adapun pendekatan sektoral dan pendekatan regional adalah dua

hal yang tidak bisa dipisahkan dalam konteks perencanaan pembangunan

sebagaimana dijelaskan Adisasmita (2005). Pendekatan sektoral

mendekati pembangunan nasional melalui kegiatan usaha demi kegiatan

usaha, yang dikelompokkan ke dalam sektor dan sub-sektor. Pendekatan

regional bertolak pada kenyataan bahwa setiap kegiatan usaha terkait

pada wilayah, selalu memanfaatkan dan menempati ruang wilayah.

Disamping itu, dimensi lokal dan lokalitas harus diperhitungkan dalam

pendekatan pembangunan.

Perencanaan pembangunan wilayah tidak cukup hanya

menggunakan pendekatan sektoral saja atau hanya pendekatan regional

saja. Perencanaan pembangunan wilayah mestinya memadukan kedua

pendekatan tersebut (Tarigan, 2005).

26

Pembangunan nasional meliputi seluruh wilayah negara yang terdiri

dari daerah-daerah yang berbeda-beda satu sama lainnya. Pembangunan

nasional dianggap bersifat menyeluruh tetapi tidak menggambarkan

perkembangan dan kemampuan daerah masing-masing, maka

pembangunan nasional dilengkapi dengan pembangunan wilayah

(regional), dan pembangunan wilayah harus didukung dengan suatu

perencanaan wilayah. Dalam penelitian ini, produk dari perencanaan

sektoral adalah dokumen perencanaan TATRALOK. Dokumen ini dibuat

berdasarkan acuan dan pedoman dari Menteri Perhubungan, dimana

sebelumnya Kementerian Perhubungan telah menyusun Sistem

Transportasi Nasional (SISTRANAS) yang harus dipedomani oleh seluruh

daerah dalam membuat dokumen TATRALOK.

Berdasarkan fungsi dan pelaksanaan tugas Perencanaan

Perhubungan pada Pasal 10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

KM.37 Tahun 2006, mengingat sebagian besar tugas penyelenggaraan di

bidang perhubungan adalah melakukan pembinaan terhadap kegiatan

pembangunan dan pengoperasian infrastruktur transportasi yang memiliki

umur ekonomis (lifetime) cukup panjang. Maka penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan sangat

diperlukan. Dimana pada skala wilayah provinsi, SISTRANAS diwujudkan

dalam Tataran Transportasi Wilayah (TATRAWIL) yang disusun mengacu

kepada Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan (RTRW Pulau/Kepulauan)

dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Pada skala lokal

27

(kabupaten/kota), SISTRANAS diwujudkan dalam TATRALOK yang

disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK),

RPJMD dan menjadi acuan dalam perencanaan jaringan prasarana

transportasi.

SISTRANAS adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara

kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api,

transportasi sungai, danau, penyeberangan, transportasi laut serta

transportasi pipa. Masing-masing sistem terdiri dari sarana dan prasarana,

kecuali pipa, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak

dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi

yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau

barang, yang terus berkembang secara dinamis.

Tataran Transportasi Nasional (TATRANAS) adalah tatanan

transportasi yang berfungsi sebagai pedoman untuk pengembangan

jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang memfasilitasi

perpindahan orang dan/atau barang antar simpul atau kota nasional dan

dari simpul atau kota nasional ke luar negeri atau sebaliknya.

Sedangkan TATRALOK adalah tataran transportasi yang berfungsi

sebagai pedoman untuk pengembangan jaringan prasarana dan jaringan

pelayanan yang memfasilitasi perpindahan orang dan/atau barang antar

simpul atau suatu daerah ke daerah lain dan sebaliknya. (Kementerian

Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2006).

28

F. Perencanaan Transportasi

Transportasi berasal dari bahasa latin, yaitu transportare, dimana

trans berarti seberang atau sebelah dan portare berarti mengangkut atau

membawa. Jadi, transportasi adalah perpindahan atau pergerakan

manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Transportasi

adalah kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat

ke tempat lain (Kamaluddin, 2003).

Dalam konteks pembangunan wilayah, sektor transportasi

merupakan sektor yang memiliki fungsi dan peranan strategis sebagai

fasilitas penunjang dan pengembang. Oleh karena itu, pemerintah harus

mengatur dan membinanya yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan

transportasi nasional yang terpadu sebagai sarana untuk mewujudkan

sistem transportasi yang terintegrasi dan terkoordinasi secara menyeluruh

(Adisasmita, 2005).

Pengertian dari perencanaan trasportasi itu sendiri adalah suatu

perencanaan kebutuhan masyarakat terhadap prasarana transportasi

berupa jalan , jembatan , dermaga , dan sarana untuk mendukung sistem

trasportasi yang efisien, aman, dan nyaman serta ekonomis.

Permasalahan pada perencanaan trasnportasi yaitu pada sifat

transportasi yang lebih sebagai suatu sistem dengan interaksi yang

kompleks, menyebabkan perencanaan trasportasi dapat menjadi suatu

kegiatan yang rumit dan memakan banyak waktu. Sehingga dalam proses

perencanaan trasnportasi terdapat batasan batasan yang digunakan

terhadap tingkat maupun lingkup dari analisisnya .

29

Tujuan dasar perencanaan transportasi adalah untuk

memperkirakan jumlah dan lokasi kebutuhan akan transportasi (jumlah

perjalanan, baik untuk angkutan umum ataupun angkutan pribadi) pada

masa yang akan datang (tahun rencana) untuk kepentingan

kebijaksanaan investasi perencanaan transportasi. Prosesnya, diawali

dengan identifikasi awal mengapa perencanaan diperlukan, dilanjutkan

dengan pengumpulan informasi mengenai pola perjalanan melalui survei

asal tujuan beserta pengumpulan data sekunder, modelling dan

dilanjutkan dengan membuat perkiraan permintaan dimasa yang akan

datang. Selanjutnya dirumuskan kebijakan untuk menghadapi masa yang

akan datang dan sebagai tahapan terakhir adalah penyusunan rumusan

rencana yang akan dikembangkan pada masa yang akan datang beserta

jadwal waktunya.

Sejalan dengan hal tersebut maka pemerintah melalui Peraturan

Menteri Perhubungan No. KM. 49 tahun 2005 telah menetapkan suatu

sistem transportasi yang merupakan suatu tatanan transportasi yang

terorganisasi secara kesisteman untuk dijadikan sebagai pedoman atau

acuan dan landasan dalam perencanaan, pembangunan,

penyelenggaraan transportasi guna mampu mewujudkan penyediaan jasa

transportasi yang efektif dan efisien.

Sebagai suatu sistem, maka SISTRANAS disusun secara terpadu

dan diwujudkan dalam TATRANAS, yang merupakan tataran transportasi

ditingkat nasional, Tatrawil ditingkat propinsi, dan TATRALOK ditingkat

30

kabupaten. Sebagai sebuah dokumen perencanaan transportasi, maka

SISTRANAS dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengaturan dan

pembangunan sistem transportasi, dengan tujuan agar dicapai

penyelenggaraan transportasi nasional yang efektif dan efisien.

G. Keterpaduan Perencanaan Sektoral dan Wilayah

Selama ini yang terjadi di Indonesia adalah perencanaan dan

pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah tanpa adanya

keterpaduan diantaranya. Sebagaimana dijelaskan oleh Rudiyanto (2009)

bahwa: “berkaca kepada pembangunan daerah (regional development)

selama ini, yang sesungguhnya merupakan pembangunan sektoral di

daerah, merupakan asal muasal kesenjangan antar wilayah dan cermin

kegagalan koordinasi dan keterpaduan dalam pembangunan wilayah”.

Sesuai dengan visi dan misi otonomi daerah, maka perubahan paradigma

harus dilakukan, sehingga pendekatan-pendekatan pembangunan

kewilayahan dapat benar-benar mampu memanfaatkan dan mengelola

potensi sumberdaya daerah bagi sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat di daerah itu sendiri.

Perwujudan strategi pengembangan daerah secara praktis

sebenarnya terletak pada aktualisasi konsep pembangunan wilayah

secara utuh dan terpadu (comprehensive and integrated area

development concept). Prinsip penting dalam pelaksanaan pendekatan

pembangunan wilayah yang utuh dan terpadu adalah kemampuan

menemu kenali potensi wilayah yang ada untuk dikembangkan dengan

31

berbagai masukan program pembangunan. Ciri dari pendekatan

pembangunan wilayah yang utuh dan terpadu adalah kemampuan untuk

mewujudkan efisiensi dan efektivitas fungsi perencanaan dan

penganggaran pembangunan daerah. Prinsip-prinsip yang dianut adalah:

(1) azas keseluruhan (comprehensive) sektor dan daerah secara terpadu,

bukan lagi ‘penjumlahan’ (agregative) masing-masing sektor secara

terpisah, mengingat proses awal perencanaan diletakkan dalam

kebutuhan suatu wilayah secara keseluruhan, yang nantinya akan

diterjemahkan ke dalam spesifikasi masing-masing sektor, sehingga

pelaksanaan pembangunan masing-masing sektor secara otomatis akan

berakumulasi dalam mendukung sasaran pembangunan wilayah yang

menjadi konsep induknya; (2) azas saling keterkaitan (lingkaged) diantara

masing-masing sektor dan daerah secara signifikan, mengingat semua

sektor berada dalam suatu kerangka perencanaan pembangunan daerah

yang utuh (Rudiyanto, 2009).

Dengan adanya keterpaduan ini diharapkan tidak adanya lagi

saling tumpang tindih (overlaping) dalam pelaksanaan pembangunan

sehingga pembangunan yang dilaksanakan bisa lebih efektif dan efisien.

Sehubungan dengan hal di atas, Indonesia harus menerapkan

pendekatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

gabungan/kombinasi dari pendekatan sektoral dan pendekatan daerah.

Seperti yang disampaikan oleh Rudiyanto (2009) bahwa : ”Untuk negara

Indonesia, yang diperlukan adalah gabungan (kombinasi) antara dua

32

pendekatan tersebut, (bukan ”sektoral” atau ”regional) tetapi keduanya

perlu berjalan bersama”. Hal ini sangat penting, tidak hanya dari segi

konsep tetapi juga dari segi pelaksanaan, khususnya yang menyangkut

koordinasi pembangunan di daerah dalam kerangka sistem pemerintahan

yang ada. Arah tersebutlah yang perlu dituju selama ini tampaknya selalu

ada kecenderungan berat sebelah. Pendekatan sektoral kerap kali

mendominasi proses perencanaan, itulah sebabnya kita temui suatu

keadaan dimana otoritas dan pengawasan departemen untuk tiap sektor,

misalnya Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian dan

Departemen Pertambangan, lebih efektif daripada Pemerintah dan

instansi daerah, meskipun di atas kertas keterlihatannya adalah

sebaliknya. Karena arah yang dituju adalah gabungan antara pendekatan

”sektoral” dan ”regional” maka dalam melakukan pengamatan tentang

pembangunan daerah di Indonesia perlu selalu dikaitkan dimensi sektoral

dengan dimensi spasial.

Setelah sebelumnya menguraikan penyebab masalah transportasi

dimana salah satu penyebabnya adalah masalah perencanaan, maka

Iryanto (2008) dalam kesimpulannya menyatakan bahwa dalam usaha

mencapai keberhasilan pembangunan, perencanaan tersebut harus

memadukan pendekatan wilayah (regional) dengan pendekatan sektoral.

Penanganan masalah transportasi tidak bisa dilakukan hanya

dengan pendekatan perencanaan daerah, hal ini disebabkan karena

transportasi tidak dibatasi oleh wilayah administrasi. Olehnya menurut

33

Iryanto (2008) perlu kerjasama dengan daerah-daerah lain dalam

membentuk interkoneksi jaringan prasarana maupun jaringan pelayanan

transportasi, dimana hal ini terdapat dalam perencanaan sektoral bidang

perhubungan di Kementerian Perhubungan dibutuhkan keterpaduan

kedua pendekatan perencanaan tersebut untuk mencapai

penyelenggaraan transportasi ditingkat nasional, propinsi dan kabupaten

yang efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-undang No 25 tahun 2004, tentang Sistem

Transportasi Nasional sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. KM49

tahun 2005 dan juga Perda No 67 Tahun 2010, maka bisa digambarkan

adanya keterpaduan perencanaan antara pendekatan sektoral dan

pendekatan daerah (regional) sebagai berikut:

34

Gambar 1. Keterpaduan Perencanaan Sektoral dan Wilayah Sumber: UU No.25 Tahun 2004,Sistranas

H. Perencanaan Strategis

a. Definisi Perencanaan Strategis

Olsen dan Eadie (Bryson, 2008:4) mendefinisikan perencanaan

strategis sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan

tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi

organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (atau

entitas lainnya), dan mengapa organisasi (atau entitas lainnya)

mengerjakan hal seperti itu. Yang terbaik, perencanaan strategis

mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksplorasi alternatif,

dan menekankan implikasi masa depan keputusan sekarang.

RPJPN RPJMN

RENSTRA K/L

TATRANAS

RPJPD RPJMD

RENSTRA SKPD

TATRAWIL

SISTRANAS

RENJA SKPD

PEM

ERIN

TAH

PU

SAT

PEM

ERIN

TAH

DA

ERA

H

Pedoman

Pedoman

Diacu

Dip

erhatikan

Pedoman

Pedoman P

edo

man

P

edo

man

P

edo

man

Diw

uju

dkan

D

iwu

jud

kan

35

Perencanaan strategik berorientasi pada jangkauan masa depan

yang jauh (disebut Visi), dan ditetapkan sebagai keputusan manajemen

puncak (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil), agar

memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (disebut misi), dalam

usaha menghasilkan sesuatu (perencanaan operasional untuk

menghasilkan barang dan/atau jasa serta pelayanan) yang berkualitas.

Diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut tujuan strategis)

dan berbagai sasaran (tujuan operasional) organisasi. Manajemen

strategis adalah perencanaan berskala besar atau disebut juga sebagai

perencanaan strategis. Manajemen strategis diwujudkan dalam bentuk

perencanaan berskala besar dalam arti mencakup seluruh komponen di

lingkungan sebuah organisasi yang dituangkan dalam bentuk RENSTRA

yang dijabarkan menjadi Perencanaan Operasional (RENOP), yang

kemudian dijabarkan pula dalam bentuk program kerja dan proyek

tahunan (Nawawi 2005:150).

Pengertian lain mengenai perencanaan strategis diuraikan oleh

Salusu (2008:500) yang menyatakan bahwa perencanaan strategis adalah

instrumen kepemimpinan dan sebagai suatu proses dalam menentukan

apa yang dikehendaki suatu organisasi di masa depan dan bagaimana

usaha mencapainya, suatu proses yang menjelaskan sasaran yang akan

dicapai. Hal ini juga ditegaskan oleh Steiss (Salusu, 2008:500) bahwa

perencanaan strategis sebagai komponen dari manajemen strategis

bertugas untuk memperjelas tujuan dan sasaran, memilih berbagai

36

kebijaksanaan, terutama dalam memperoleh dan mengalokasikan

sumberdaya, serta menciptakan suatu pedoman dalam menerjemahkan

kebijaksanaan organisasi.

Allison dan Kaye (Mastuti, 2010) merumuskan perencanaan

strategis dengan sebuah uraian yang singkat dimana disebutkan bahwa

perencanaan strategis merupakan sebuah alat manajemen, dan sama

dengan setiap alat manajemen, alat itu hanya digunakan untuk satu saja

yaitu menolong organisasi melakukan tugasnya dengan lebih baik.

b. Manfaat Perencanaan Strategis

Sebagai alat manajemen dalam suatu organisasi, maka ada

beberapa manfaat rencana strategis sebagaimana dijelaskan Bryson

(Mastuti, 2010) yakni:

a. Berpikir strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif.

b. Memperjelas arah masa depan.

c. Menciptakan prioritas.

d. Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa

depan.

e. Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuat

keputusan.

f. Menggunakan keleluasaan yang maksimum dalam bidang-bidang

yang berada di bawah kontrol organisasi.

g. Membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi.

37

h. Memecahkan masalah utama organisasi.

i. Memperbaiki kinerja organisasi.

j. Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif.

k. Membangun kerja kelompok dan keahlian.

Meski perencanaan strategis dapat memberikan seluruh manfaat di

atas, tidak ada jaminan semuanya akan tersedia. Karena satu hal,

perencanaan strategis hanyalah kumpulan konsep, prosedur dan alat

(Bryson, 2008:13), sementara Barry (Salusu, 2008:509) menyatakan yakin

bahwa kinerja organisasi yang menggunakan perencanaan strategis, baik

organisasi besar maupun kecil, jauh melampaui organisasi lain yang tidak

menggunakan perencanaan strategis. Hal ini antara lain karena

perencanaan itu didasarkan atas misi dan visi strategis yang jelas. Misi

dan visi strategis itu sendiri mampu mengendalikan arah perencanaan

yang baik.

c. Proses Perencanaan Strategis

Banyak ahli yang memberikan pedoman dalam menyusun rencana

strategis, salah satunya Bryson (Mastuti, 2010). Dalam proses

perencanaan strategis, Bryson memiliki delapan langkah yang lebih tertib,

bersifat hati-hati, dan partisipatif dalam proses perencanaan strategis:

a. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis.

b. Mengidentifikasi mandat organisasi.

c. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi.

d. Menilai lingkungan eksternal: peluang dan ancaman.

38

e. Menilai lingkungan internal: kekuatan dan kelemahan.

f. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi.

g. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu.

h. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan.

Delapan langkah tersebut harus mengarah kepada tindakan, hasil,

dan evaluasi. Ditekankan pula bahwa tindakan, hasil, dan penilaian

evaluatif harus muncul pada setiap langkah dalam proses, dengan kata

lain, implementasi dan evaluasi tidak harus menunggu hingga akhir, tetapi

harus menjadi bagian yang menyatu dari proses dan terus menerus.

Sementara itu, salah satu model perencanaan strategis yang

dikembangkan oleh Mercer (Salusu, 2008:507) mengenal sepuluh langkah

yaitu (1) persiapan, pada dasarnya merupakan kesepakatan awal yang

diikuti dengan komitmen dari manajemen puncak; (2) pernyataan awal

tentang misi suatu organisasi termasuk pemerintah daerah perlu diketahui

oleh tim perencana stratejik agar ada pegangan untuk mulai melakukan

scanning lingkungan; (3) scanning lingkungan pada prinsipnya adalah

analisis SWOT; (4) pengembangan misi, tujuan, dan sasaran; (5)

identifikasi indikator-indikator dan faktor-faktor yang kritis, (6)

pengembangan strategi; (7) penilaian terhadap kemampuan internal untuk

menjalankan rencana strategis; (8) perencanaan kontingensi adalah

perencanaan yang menyiapkan serangkaian langkah bertindak terhadap

kejadian-kejadian yang tidak direncanakan; (9) integrasi dari rencana-

rencana fungsional; dan (10) perencanaan taktis (action plan) atau disebut

39

juga perencanaan operasional, yaitu jembatan antara perencanaan

strategis dan hasil yang diinginkan. Di dalam perencanaan operasional

itulah digambarkan secara rinci mengenai penganggaran.

Dalam Peraturan Mendagri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, pada Bab VI RENSTRA-SKPD bagian Kedua

Pasal 89 disebutkan bahwa SKPD menyusun RENSTRA dengan

tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan Penyusunan Renstra SKPD

b. Penyusunan rancangan Renstra SKPD

c. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD, dan

d. Penetapan Renstra SKPD

Persiapan penyusunan RENSTRA sebagaimana dijelaskan pada

Pasal 90 meliputi:

a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang

pembentukan tim penyusun RENSTRA

b. Orientasi mengenai RENSTRA

c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RENSTRA , Dan

d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

40

Tahapan penyusunan rancangan RENSTRA-SKPD dijelaskan pada

Pasal 91 yakni melalui 2 tahap:

a. Perumusan rancangan RENSTRA, dan

b. Penyajian rancangan RENSTRA

Rancangan RENSTRA -SKPD, harus dibahas dengan seluruh unit

kerja di lingkungan SKPD untuk kemudian dibahas bersama dengan

pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum.

Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud di

atas bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman

pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan (Pasal 94).

Tahapan penyusunan rancangan akhir RENSTRA dijelaskan pada Pasal

96 dimana dijelaskan bahwa:

(1) Penyusunan rancangan akhir RENJA-SKPD merupakan

penyempurnaan rancangan RENJA yang berpedoman pada

RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.

(2) Penyempurnaan rancangan RENSTRA sebagaimana dimaksud di

atas, bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta

menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas yang

ditetapkan dalam RPJMD

Tahapan terakhir dalam penyusunan RENSTRA adalah penetapan

RENSTRA-SKPD, dimana sebagaimana dijelaskan pada Pasal 97 bahwa

rancangan akhir RENSTRA setelah diverifikasi akhir oleh Bappeda, akan

41

diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan dimana

pengesahan tersebut akan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Rencana

Strategi, Kepala Dinas menetapkan Rencana Strategi Satuan Kerja

Perangkat Daerah menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Dinas dalam

menyusun rancangan Rencana Kerja Dinas.

Sedangkan penjelasan mengenai Rencana Kegiatan diuraikan

pada Bab VIII tentang RENJA-SKPD dimana pada pasal 134 dijelaskan

RENJA harus memuat:

a. Program dan Kegiatan

b. Lokasi Kegiatan

c. Indikator Kinerja

d. Kelompok Sasaran

RENJA merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu

tahun yang memuat program pembangunan, kegiatan pembangunan, dan

lokasi pembangunan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap Dinas

dibuat dengan berpedoman pada RENSTRA - SKPD.

Adapun program dan atau kegiatan yang tersebut harus memenuhi

kriteria sebagai berikut:

a. Dalam rangka mempercepat capaian target sasaran SKPD

b. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang

mendukung percepatan pembangunan daerah dan,

42

c. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelum

memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran

RENSTRA-SKPD.

I. Konsistensi Perencanaan

Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsistensi

mempunyai makna yakni ketetapan dan kemantapan (dalam bertindak)

serta ketaatan. Dalam arti sebaliknya, masih menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia, inkonsistensi mempunyai makna yakni ketidaktaatan,

atau ketidakserasian.

Konsistensi merupakan tolok ukur yang menekankan pada kegiatan

mengungkapkan kemampuan manajemen puncak dan jajarannya di

lingkungan sebuah organisasi non profit, dalam merencanakan program

berkelanjutan dan beberapa proyek tahunan yang berkesinambungan

atau konsisten dalam arti saling menunjang, baik dalam satu tahun

anggaran yang sama, maupun selama dua tahun anggaran atau lebih

secara berkelanjutan. Oleh karena itu aspek yang diungkapkan dari hasil

kontrol dan sistem pengendalian adalah tentang tingkat konsistensi

program dan proyek, dengan sasaran dan tujuan strategik organisasi non

profit (Nawawi, 2005:204-205).

Organisasi yang efektif menurut Denison, adalah organisasi yang

memiliki budaya yang konsisten. Dengan kata lain, organisasi memiliki

budaya yang adaptif namun sangat konsisten dan dapat diprediksi serta

tanggap pada keterlibatan individu, tetapi bertindak dalam konteks shared

43

sense of mission (Hartijasti 2001). Uraian ini harusnya menjadi fokus

perhatian setiap organisasi karena keberhasilan suatu organisasi dalam

mencapai tujuannya sangat tergantung seberapa besar konsistensinya

dalam langkah-langkah menuju pencapaian tujuan tersebut.

Perusahaan atau organisasi dengan sifat konsistensi menanamkan

sistem kepercayaan, nilai, dan simbol yang dihayati dan dipahami

(diinternalisasi) oleh para anggota organisasi agar terbentuk tindakan atau

perilaku terkoordinasi berdasarkan dukungan consensus Denison

(Hartijasti, 2001). Indikator konsistensi adalah (a) nilai-nilai inti (para

anggota organisasi berbagi sejumlah nilai untuk membentuk sense of

identity yang kuat dan sejumlah harapan yang jelas), (b) kesepakatan

(organisasi mampu mencapai kesepakatan mengenai masalah-masalah

kritis, yang mencakup tingkat kesepakatan utama dan kemampuan untuk

merekonsiliasi perbedaan-perbedaan yang terjadi), serta (c) koordinasi

dan integrasi (unit-unit kerja yang berbeda dalam organisasi bekerjasama

untuk mencapai tujuan-tujuan bersama).

J. Kerangka Konseptual Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah mengevaluasi program

perencanaan perhubungan terkait dengan penataan transportasi yang ada

di Kabupaten Konawe Utara. Adapun variabel penelitiannya adalah

program/kegiatan pada dokumen perencanaan tersebut adalah kajian

mengenai sistem perencanannya ini difokuskan pada dua hal yakni kajian

keterkaitan antara dokumen TATRALOK, yang merupakan produk

44

perencanaan sektoral dan kaitannya dengan penataan ruang di

Kabupaten Konawe Utara yang merupakan produk perencanaan regional

yaitu dokumen RTRW dan dokumen RPJMD. Dan kajian konsistensi

perencanaan antara arahan pengembangan dan penataan transportasi

dalam dokumen TATRALOK yang mengakomodir dokumen RENSTRA

dengan penjabaran program dalam dokumen RENJA periode 2012 dan

periode 2013

Keterkaitan program/kebijakan TATRALOK dan arahan program

RTRWK dibahas terlebih dahulu karena sesuai UU No. 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang, semua perencanaan harus memperhatikan dan

tidak bertentangan dengan arahan spasial dalam dokumen RTRW.

Olehnya harus dilakukan penelusuran program/kebijakan terlebih dahulu

dalam TATRALOK yang berkaitan dengan ruang, kemudian dilihat

keterkaitannya dengan RTRW Kabupaten Konawe Utara

Kajian konsistensi dilakukan terhadap program/kegiatan RENSTRA

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika periode 2012 dan 2013

dalam RENJA-SKPD periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2013

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan digambarkan kerangka

konseptual penelitian serta matriks penelian yaitu :

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran

(mixmethods). Penelitian metode campuran adalah penelitian yang

melibatkan penggunaan dua metode, yaitu metode kuantitatif dan metode

kualitatif dalam studi tunggal (satu penelitian). Penggunaan dua metode

ini dipandang lebih memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang

masalah penelitian daripada penggunaan salah satu di antaranya.

Penelitian metode campuran merupakan pendekatan penelitian

yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan

bentuk kuantitatif. Aplikasi pendekatan-pendekatan kualitatif dan

kuantitatif, serta pencampuran (mixing) kedua pendekatan tersebut dalam

satu penelitian. Pendekatan ini lebih kompleks dari sekadar

mengumpulkan dan menganalisis dua jenis data; tetapi juga melibatkan

fungsi dari dua pendekatan penelitian tersebut secara kolektif sehingga

kekuatan penelitian ini secara keseluruhan lebih besar daripada penelitian

kualitatif dan kuantitatif.

Penelitian metode campuran sudah dikenal sejak tahun 1950-

an ketika Campbell dan Fisik menggunakan metode multimethods.

Mereka menggunakan multiapproach dalam pengumpulan data penelitian.

Berawal dari sinilah banyak peneliti yang menggunakan metode ini,

46

seperti tahun 2003, diterbitkan Handbook of mixed methods in the social

and behavior sciences (Tashakkori and Teddlie) dan juga terdapat di

dalam jurnal seperti: International Journal of Social Research

Methodology, Qualitave Health Research, Quality and Quantity dan

lainnya.

Adapun alasan secara umum, mengapa metode penelitian

campuran digunakan dalam penelitian ini:

a. Untuk lebih memahami masalah penelitian dengan mentriangulasi

data kuantitatif yang berupa angka-angka untuk menentukan derajat

analisis keterkaitan yang merupakan indikator tingkat keterkaitan dan

kekonsistenan program perencanaan transportasi serta data kualitatif

yang berupa perincian-perincian deskriptif yaitu pemaparan dari

informan tentang faktor–faktor yang menyebabkan ketidakterkaitan

dan ketidakkonsistenan perencanaan dalam dokumen perencanaan.

b. Untuk mengeksplorasi pandangan partisipan (kualitatif) dalam hal ini

informan untuk kemudian dianalisis berdasarkan angka keterkaitan

(kuantitatif).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian telah dilakukan di Kantor Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Konawe Utara. Selama dua bulan, yang dimulai

pada bulan Februari 2013 dan berakhir pada bulan April 2013.

47

Gambar 3 : Peta Administratif Kabupaten Konawe Utara

C. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui :

a. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam. Wawancara

dilakukan terhadap informan yang ditentukan dengan

mempertimbangkan penguasaan substansi kebijakan dalam

perencanaan yang bekaitan dengan penataan transportasi di

Kabupaten Konawe Utara. Informan yang telah diwawancarai dalam

48

penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika, Kepala bidang Perhubungan Darat, Kepala Sub bagian

Perencanaan dan Evaluasi dan informan dari Dinas Bappeda

Kabupaten Konawe Utara. Data primer yang dibutuhkan pada

penelitian ini adalah data tentang faktor – faktor yang mempengaruhi

ketidak-terkaitan dan ketidak-konsistensian antara dokumen

perencanaan.

b. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumen

yaitu dengan menelaah dokumen-dokumen perencanaan berupa

dokumen TATRALOK periode 2012-2031, RPJMD Periode 2012-

2016, RTRW periode 2012-2031, RENSTRA periode 2012-2016 dan

RENJA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Konawe Utara periode 2012 dan 2013. Serta studi literatur atau

dokumen yang relevan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam

setiap kegiatan penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan data

yang akurat, terperinci dan dapat dipercaya serta dipertanggungjawabkan.

Teknik penelitian yang digunakan harus tepat agar sesuai data yang

diperlukan, dalam penelitian ini dipergunakan dua teknik pengumpulan

data yaitu wawancara dan studi dokumen. Kedua teknik pengumpulan

49

data ini dianggap paling tepat karena sesuai dengan permasalahan.

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan menelaah dokumen – dokumen

perencanaan baik sektoral maupun regional, berbagai buku-buku

literatur maupun arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian.

2. Wawancara Mendalam ( Indepth Interview )

Wawancara ini digunakan untuk mengungkapkan masalah yang

sedang diteliti yakni faktor yang mempengaruhi ketidak-terkaitan

dan ketidak-konsistensian dokumen perencanaan. Dalam

wawancara ini digunakan teknik wawancara mendalam, terbuka

dilakukan secara akrab dan penuh kekeluargaan.

Adapun metode pengumpulan data sesuai variabel penelitian dapat

dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Metode Pengumpulan Data

Variabel Metode Pengumpulan

Data Instrumen

Keterkaitan

Wawancara Wawancara

Dokumentasi Format Dokumentasi

Konsistensi

Wawancara Wawancara

Dokumentasi Format Dokumentasi

50

E. Teknik Analisis Data

Data-data hasil studi dokumen dan wawancara secara mendalam

akan dianalisis dengan menggunakan model analisis berupa analisis isi

(content analysis). Analisis keterkaitan dilakukan dengan memperhatikan

hubungan antar dokumen perencanaan (Keterpaduan Perencanaan

Sektoral dan Wilayah).

Analisis Isi ( Content Analysis ) adalah penelitian yang bersifat

pembahasan mendalam terhadap suatu informasi tertulis atau tercetak,

digunakan untuk menganalisis semua bentuk dokumen baik surat kabar,

iklan televisi, dan bahan - bahan dokumen yang lainnya. Penelitian

analisis isi berusaha melihat konsistensi makna dalam sebuah teks yang

dijabarkan dalam pola – pola terstruktur yang dapat membawa peneliti

kepada pemahaman tentang sistem nilai dibalik teks itu. Analisis ini biasa

digunakan pada penelitian Kualitatif( Harold D.Laswell), memelopori teknik

symbol coding pada analisis isi yaitu mencatat lambang atau pesan

secara sistematis kemudian diberi interpretasi. Sesuai dengan tujuannya,

maka metode analisis isi menjadi pilihan untuk diterapkan pada penelitian

yang terkait dengan isi komunikasi dalam sebuah teks .

Analisis isi dapat dipergunakan jika memiliki syarat berikut :

1. Data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang

terdokumentasi (buku, dokumen, surat kabar, pita rekaman,

naskah)

51

2. Ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang

menerangkan tentang dan sebagai metode pendekatan terhadap

data tersebut.

3. Peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengolah bahan-

bahan/data-data yang dikumpulkannya karena sebagian

dokumentasi tersebut bersifat sangat khas/spesifik. Analisis isi lebih

bersifat kualitatif karena analisis isi lebih menekankan pada

pemaknaan teks.

Karena dimensi waktu yang berbeda antara RPJMD yang

merupakan perencanaan jangka menengah sedangkan Tatralok dan

RTRW adalah perencanaan jangka panjang maka keterkaitan kedua

dokumen tersebut dilihat dari dua arah yakni:

1) Mengkaji keterkaitan RTRW dan TATRALOK Kabupaten Konawe

Utara, dilakukan dengan melihat sejauhmana arahan program

dalam RTRW mengakomodir arahan program/kebijakan dalam

TATRALOK. Serta sebaliknya, mengkaji arahan program dalam

TATRALOK yang belum termuat dalam RTRW.

2) Keterkaitan RPJMD dengan TATRALOK yang melihat sejauhmana

program RPJMD mengakomodir arahan program/kebijakan

TATRALOK, serta dari arah sebaliknya yakni keterkaitan

TATRALOK dengan RPJMD yang melihat arahan

program/kebijakan apa saja yang ada dalam TATRALOK yang

belum termuat dalam RPJMD

52

3) Keterkaitan antara TATRALOK dengan RENSTRA, yang melihat

sejauh mana arahan kebijakan TATRALOK mengakomodir arahan

program dalam RENSTRA, serta sebaliknya arahan kebijakan apa

saja yang berkaitan dengan perencanaan transportasi dalam

RENSTRA yang belum sesuai dengan arahan dalam TATRALOK

Secara runtut, untuk menjawab permasalahan pertama maka

langkah yang dilakukan adalah:

1. Melakukan penelusuran terhadap dokumen TATRALOK untuk

mendapatkan data mengenai arahan program/kebijakan

pengembangan dan penataan transportasi di Kabupaten Konawe

Utara

2. Melakukan penelusuran terhadap dokumen RTRW untuk

mendapatkan data mengenai program dan kegiatan yang berkaitan

dengan arahan struktur ruang dalam pengembangan dan penataan

transportasi di Kabupaten Konawe Utara.

3. Untuk mempermudah analisa, kedua data tersebut kemudian disajikan

dalam bentuk tabel untuk melihat keterkaitan program/kegiatan

pengembangan transportasi dalam kedua dokumen tersebut.

4. Pengklasifikasian program dan kegiatan pada RTRW yang memiliki

hubungan/keterkaitan maupun yang tidak memiliki

hubungan/keterkaitan dengan arahan/rencana pengembangan

transportasi dalam dokumen TATRALOK, yaitu apabila memiliki

keterkaitan maka diberi angka 1 sedangkan bila tidak memiliki

keterkaitan diberi angka 0. Dikategorikan memiliki

53

hubungan/keterkaitan apabila makna isi pesan program/kegiatan pada

TATRALOK sesuai dengan arahan program/kebijakan dalam

perencanaan ruang yaitu dokumen RTRW atau sebaliknya.

5. Keterkaitan dokumen juga dilihat antara data arahan/rencana

pengembangan transportasi dalam dokumen RPJMD khususnya

rencana pengembangan sistem transportasi di Kabupaten Konawe

Utara. Data tersebut dibuatkan dalam Tabel sebagaimana pada

langkah 3 di atas, kemudian dilihat hubungan/keterkaitannya.

Dikategorikan memiliki hubungan/keterkaitan apabila makna isi pesan

arahan program/kebijakan dokumen TATRALOK sesuai dengan

arahan program dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara.

Dari hasil tabel di atas dapat dinilai derajat keterkaitan antar

dokumen perencanaan yang dinyatakan dalam persen (%). Dalam hal

keterkaitan antara RPJMD terhadap TATRALOK, maka derajat keterkaitan

adalah perbandingan jumlah kegiatan RPJMD yang memiliki keterkaitan

makna dengan TATRALOK (program/arahan yang memiliki nilai ≠ 0) yang

berhubungan dengan masalah penataan transportasi dengan jumlah

program atau kebijakan dalam dokumen TATRALOK. Sedangkan derajat

keterkaitan Tatralok dengan RTRW merupakan perbandingan jumlah

program/kebijakan TATRALOK yang memiliki keterkaitan makna dengan

RTRW yang menyangkut masalah penataan transportasi

(program/kebijakan yang memiliki nilai ≠ 0) dengan jumlah

program/kebijakan dalam dokumen TATRALOK.

54

Selain itu, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi

hubungan/keterkaitan ataupun ketidakterkaitan tersebut, dilakukan

wawancara terhadap informan yang dianggap terkait erat dalam proses

tersebut. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan metode

kualitatif sehingga bisa diketahui gambaran yang komprehensif mengenai

faktor – faktor yang menyebabkan ketidak-terkaitannya dengan dokumen

perencanaan lainnya. Sedangkan metode kuantitatif untuk menentukan

derajat keterkaitan antar dokumen

Untuk menjawab permasalahan kedua, langkah pertama adalah

melihat arahan program dalam dokumen RENSTRA periode 2012 dan

2013, kemudian dilihat rincian kegiatannya dan dibandingkan dengan

rincian kegiatan pada dokumen RENJA Tahun 2012 DAN 2013 dalam

bentuk matriks. Pada matriks tersebut, dilihat kesesuaian antara kedua

rincian kegiatan tersebut dari Tahun 2012 dan 2013. Untuk memperoleh

prosentase kekonsistenan yang merupakan perbandingan jumlah kegiatan

pada RENSTRA yang konsisten terhadap penjabaran kegiatan dalam

RENJA. Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai

faktor yang mempengaruhi prosentase kekonsistenan yang ada, dilakukan

wawancara terhadap para informan.

Derajat keterkaitan maupun derajat konsistensi sebagaimana di

atas menunjukkan efektivitas suatu perencanaan. Semakin tinggi derajat

keterkaitan/derajat konsistensi maka semakin efektif perencanaan

tersebut sehingga tujuan perencanaan (output/outcome) bisa dicapai,

55

dalam hal ini terciptanya penyelenggaraan transportasi yang efektif dalam

rangka mewujudkan transportasi yang handal yang mampu

menggerakkan perkembangan suatu wilayah. Adapun analisis data

tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis data kekonsistenan dan keefektifan dokumen perencanaan

Tujuan Penelitian Pengolahan Data Analisis Data

Mengetahui keterkaitan

antar dokumen

perencanaan

(TATRALOK, RTRW,

RPJMD dan RENSTRA)

khususnya mengenai

program/kegiatanpenataan

transportasi

Mengkaji

hubungan/keterkaitan

rencana penataan

transportasi yang ada

pada masing-masing

dokumen perencanaan

Analisis konten:

Keterkaitan antar

dokumen

perencanaan

Mengetahui gambaran

konsistensi perencanaan

antara program dan

kegiatan dalam dokumen

RENSTRA (2012 dan

2013) dijabarkan dalam

dokumen RENJA

(2012 dan 2013) yang

diakomodir arahan

program pengembangan

dan penataan jaringan

transportasi dalam

dokumen TATRALOK

Melihat kesesuaian

rincian kegiatan yang

ada di dokumen

Renstra dan Renja

Analisis konten:

Konsistensi

dokumen

perencanaan

56

F. Definisi Operasional

1. Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Kabupaten Konawe Utara

adalah dokumen perencanaan pada Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika yang memuat tentang perencanaan tatanan

transportasi yang berfungsi sebagai pedoman untuk pengembangan

jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang memfasilitasi

perpindahan orang atau barang antar simpul dalam suatu wilayah.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya

disebut RPJMD Kabupaten Konawe Utara adalah dokumen

perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun

kedua periode 2012-2016.

3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara selanjutnya

disebut RTRW adalah merupakan matra ruang RPJPD kabupaten

Konawe utara, yang memuat penjabaran rencana struktur maupun

pola ruang wilayah nasional pada RTRWN ke dalam struktur ruang

dan pola ruang di tingkat Kabupaten.

4. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Komunikasi Dan

Informatika selanjutnya disebut RENSTRA Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika adalah dokumen perencanaan yang

memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan

program/kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

5. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

selanjutnya disebut RENJA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

57

Informatika merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu

tahun yang memuat program pembangunan; kegiatan pembangunan;

dan lokasi pembangunan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, dibuat dengan

berpedoman pada RENSTRA SKPD.

6. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika, yang dikoordinasikan oleh pemerintah

daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah

7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu

atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur

pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan

sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia),

barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi

dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai

masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) yang

diharapkan.

8. Keterkaitan adalah hal terkait atau berhubungan, dimana yang

dimaksud dengan keterkaitan dalam penelitian ini adalah hal dimana

program/kegiatan pada RPJMD dan RENSTRA sesuai dengan arahan

program/kebijakan dalam dokumen Tatralok sebagaimana dijelaskan

pada indikator makna isi pesannya. Serta arahan program/kebijakan

dalam dokumen Tatralok sesuai dengan arahan program dalam

58

RTRW Kabupaten sebagaimana dijelaskan pada indikator makna isi

pesannya.

9. Konsistensi perencanaan adalah kesesuaian atau saling menunjang

antara isi pesan dalam dokumen perencanaan, dimana yang

dimaksud dengan konsistensi dalam penelitian ini adalah kesesuaian

rincian kegiatan yang ada dalam setiap dokumen dengan penjabaran

kegiatannya dalam RENJA

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

I. Kondisi Geografis

Kabupaten Konawe Utara adalah salah satu kabupaten yang

termasuk dalam wilayah administrasi Propinsi Sulawesi Tenggara.

Kabupaten Konawe Utara merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten

Konawe berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingat II di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Secara Geografis Kabupaten Kabupaten Konawe Utara terletak pada

koordinat 121o

49’ – 122o

49’ Bujur Timur dan 02o

97’ – 03o

86’ Lintang

Selatan dengan luas wilayah 5003.39 km2 atau 13,38% dari total luas

wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara

Adapun batas wilayah administratif Kabupaten Konawe Utara adalah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Morowali (Provinsi Sulawesi Tengah)

dan Kecamatan Routa (Kabupaten Konawe).

- Sebelah Selatan : Kabupaten Konawe

- Sebelah Timur : Kabupaten Morowali

- Sebalah Barat : Kabupaten Konawe

60

Secara administrasi Kabupaten Konawe Utara terdiri dari 10 (sepuluh)

kecamatan yaitu Kecamatan Sawa, Motui, Kecamatan Lembo, Kecamatan

Lasolo, Kecamatan Molawe, Kecamatan Asera, Kecamatan Andowia,

Kecamatan Oheo, Kecamatan Langgikima dan Kecamatan Wiwirano dengan

Ibukota kabupten terletak di Wanggudu.

Luas wilayah menurut kecamatan sangat beragam, Kecamatan

Wiwirano merupakan wilayah kecamatan yang terluas yaitu : 1.505,09 km2

sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Motui

dengan luas wilayah 26,09 km2 atau 0,52 persen terhadap luas wilayah

Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 3. Luas Wilayah Kabupaten Konawe Utara Menurut Kecamatan

No Kecamatan Luas Wilayah (km²) 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S a w a Motui L e m b o Lasolo Molawe Asera Andowia O h e o Langkikima Wiwirano

92.06 26.09 78.12 262.5

365.06 863.32 595.9 738.5

476.75 1505.09

Jumlah/Total 5003.39

61

B. Kondisi Transportasi Sekarang Ini

Pertumbuhan perekonomian nasional sangat bertumpu pada

kehandalan dan tingkat pelayanan jaringan tranportasi, untuk wilayah

Kabupaten Konawe Utara bertumpu pada transportasi jalan. Karena lalu

lintas dapat menyebabkan terjadinya perpindahan orang, barang dan jasa

ke tempat lain dengan waktu yang lebih cepat sehingga aspek efektifitas

waktu dapat dicapai, dengan asumsi jaringan sarana dan prasarana jalan

harus tersedia dan dapat mendukung tingkat aktifitas yang akan terjadi di

daerah tersebut.

Peran moda lain dalam angkutan orang, barang dan jasa nasional

harus didukung oleh ketersediaan prasarana transportasi jalan, demikian

halnya di Kabupaten Konawe Utara sendiri, transportasi jalan merupakan

jaringan transportasi yang sangat dominan dibandingkan dengan jaringan

transportasi lainnya (laut dan sungai). Hal ini disebabkan karena jaringan

jalan dapat mengakses kebutuhan transportasi ke seluruh kecamatan

yang terdapat di Kabupaten Konawe Utara. Sedangkan, transportsi laut

dan sungai yang terdapat di Kabupaten Konawe Utara sangat terbatas

daerah yang akan dituju.

Agar transportasi jalan dapat berjalan secara aman dan efisien,

maka perlu disiapkan suatu jaringan transportasi jalan yang handal yang

62

terdiri dari ruas dan simpul. Secara makro jaringan jalan harus dapat

melayani transportasi yang cepat dan langsung (efisien), namun juga dapat

memisahkan sekaligus melayani lalu lintas dengan berbagai tujuan.

Untuk itu dalam menata jaringan jalan perlu dikembangkan sistem

jaringan jalan yang jelas dan didukung dengan penataan ruang dan

penggunaan lahan.

Penurunan tingkat pelayanan dan kapasitas jalan sangat berpengaruh

terhadap kelancaran pergerakan ekonomi dan menyebabkan biaya yang

dibebankan terhadap pengguna jalan sangat tinggi. Sehingga,

menyebabkan terjadinya peningkatan biaya yang disebabkan waktu

perjalanan yang lama. Sudah saatnya dipikirkan secara matang konsep,

strategi dan langkah-langkah implementasi yang didukung kebijakan

pemerintah.

Jaringan jalan utama di Kabupaten Konawe Utara pada umumnya

memiliki kepadatan arus lalu lintas relatif rendah dengan pola jaringan yang

cenderung linear. Terdapat 6 ruas utama dengan total panjang jalan

mencapai 196,16 km. Ruas jalan tersebut terdiri dari jalan beraspal

namun mudah rusak dan berlubang. Hal ini disebabkan karena kondisi

alam disepanjang jalan utama sering terjadi erosi, disamping itu

masalah utama jalan adalah moda transportasi yang melalui jalan

tersebut banyak yang melebihi kapasitas muatan jalan yang

seharusnya sehingga menyebabkan kondisi jalan mudah rusak.

63

Kondisi jalan utama di Kabupaten Konawe Utara secara spesifik dapat

dilihat pada lampiran.

Tabel 4. Ruas Jalan Kolektor Primer di Kabupaten Konawe Utara

Nama Ruas

Panjang (Km)

Peranan

Keterangan

Simpang Pohara – Taipa

47,51 Kolektor Primer Jalan kolektor primer ini menghubungkan Ibukota Propinsi Sultra (Kota Kendari) dengan Ibukota Propinsi Sulteng (Kota Palu)

Taipa – Belalo 22,12 Kolektor Primer

Belalo – Andowia 25,48 Kolektor Primer

Andowia – Asera 11,80 Kolektor Primer

Asera – Kota Maju –Landawe

51.10 Kolektor Primer

Landawe – Lamonae – Batas Sulteng (Buleleng)

38,15 Kolektor Primer

Jumlah 196,16

Sumber : Kepmen Kimpraswil 375/KPTS/M/2004

Dari Tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar ruas di Kabupaten

Konawe Utara jalan utama berfungsi sebagai jalan kolektor primer. Jika

dicermati lebih jauh, peran ke enam ruas jalan diatas seharusnya berfungsi

sebagai jalan arteri primer karena secara langsung menghubungkan pusat

Propinsi Sulawesi Tenggara (Kendari) dengan Ibukota Propinsi Sulawesi

Tengah(Palu) dengan tingkat aktifitas jalan yang melayani perjalanan jarak

jauh. Sehingga peningkatan kualitas dan fungsi pada keenam ruas jalan

diatas kedepan perlu diupayakan.

64

1.1 Keselamatan

Tingkat keselamatan transportasi jalan relatif masih tinggi. Hal ini

terlihat dari angka kecelakaan yang masih cukup rendah, apabila

diperbandingkan dengan angka kecelakaan di kabupaten/kota lain di

Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat

aktifitas jalan dan memadainya petunjuk jalan yang tersedia di sepanjang

ruas jalan di Kabupaten Konawe Utara. Namun demikian, dalam kurun

waktu 3 tahun terakhir ( tahun 2009-2011) jumlah kecelakaan lalu lintas

yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara meningkat cukup tajam.

Pada Tahun 2009 tercatat jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 7

dengan jumlah korban sebanyak 12 orang, pada tahun 2010 meningkat

menjadi 17 dengan jumlah korban 33 orang dan pada tahun 2011

meningkat cukup tajam yaitu terjadi sebanyak 86 kecelakaan dengan

jumlah korban sebanyak 248 orang. Pada tahun 2011 jumlah kecelakaan

terbanyak terjadi di Kecamatan Lasolo yaitu 17 kecelakaan lalu lintas

dengan korban sebanyak 59 orang.

Tabel 5. Jumlah Kecelakaan dan Jumlah Korban Kecelakaan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 – 2011

No Tahun Jumlah kecelakaan Jumlah Korban

1 2009 7 12

2 2010 17 33

3 2011 86 248

65

1.2 Efisiensi

Tingkat efisiensi jaringan jalan yang ada pada Kabupaten Konawe

Utara dapat dikatakan relatif sedang. Hal ini ditunjukkan dengan hampir rata-

rata jaringan pelayanan transportasi jalan baik ruas maupun simpul

tergolong cukup. Terhubungnya dengan jaringan jalan antar kecamatan

dan antar wilayah ditunjukkan pada lampiran 4 halaman 130. Arus lalu lintas

cenderung lancar, serta termanfaatnya jaringan jalan yang ada sebagai

bentuk pelayanan jaringan transportasi jalan. Terhubungnya kecamatan

yang satu dengan yang lainnya dalam kondisi yang cukup baik, sehingga

dapat dilewati oleh semua jenis kendaraan. Transportasi Kabupaten

Konawe Utara yang berbentuk jaringan memberikan kemudahan keefisienan

didalam pergerakan transportasi.

1.3 Kemudahan

Kemudahan didalam melakukan perjalanan umumnya belum

memadai di Kabupaten Konawe Utara. Hal ini dikarenakan masih

minimnya fasilitas transportasi yang ada. Selain itu tidak adanya trayek

angkutan umum menjadi faktor pembatas pada kemudahan dalam

melakukan perjalanan.

Namun demikian, fasilitas penunjuk jalan sudah mulai tertata

dengan baik dengan adanya rambu petunjuk jalan di Kabupaten Konawe

66

Utara. Kemudahan mencapai tempat-tempat srategis dari daerah-daerah

serta informasi-informasi pendukung lainnya seperti petunjuk tempat

pengisian bahan bakar, rumah sakit, pos polisi dan rumah makan juga

menjadi salah satu kemudahan. Kemudahan akses jalan menuju ke

tempat angkutan umum masih dapat terjangkau. Tetapi kendala lain

adalah belum memadainya simpul-simpul transportasi dan simpul transit

seperti terminal dapat menjadi faktor pembatas yang utama dalam

kemudahan transportasi di Kabupaten Konawe Utara.

1.4 Kelancaran

Melihat jaringan transportasi di Kabupaten Konawe Utara terlihat

relatif lancar di dalam pergerakan lalu lintas yang ada, kelancaran itu juga

terlihat tidak adanya tingkat kemacetan pada arus normal.

Kondisi arus pergerakan lalu lintas yang ada di Kabupaten Konawe

Utara relatif masih rendah. Angkutan mini bus dan truk pengangkut barang

yang melewati jalur nasional juga relatif rendah pergerakaannya. Dilihat dari

sisi kecepatan, dengan kondisi topogarfi pada jalur utama yang cenderung

datar sehingga kecepatan pengguna angkutan jalan dapat melaju rata-rata

55-60 kilometer per jam bahkan lebih.

67

1.5 Kenyamanan

Sektor transportasi yang melayani di Kabupaten Konawe Utara

tergolong cukup nyaman, hal ini dapat terlihat dari jumlah sarana

transportasi yang masih cukup melayani kapasitas kendaraan. Hal ini

disebabkan karena fungsi transportasi umum belum cukup berperan dalam

arus pergerakan penumpang. Masyarakat pada umumnya menggunakan

transportasi roda dua untuk mobilitasnya, pelayanan angkutan penumpang

cenderung terfokus pada angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Kenyamanan didalam melakukan perjalanan juga terlihat dari tingkat

pelayanan prasarana jaringan jalan yang ada di Kabupaten Konawe Utara,

jaringan jalan yang ada masih didominasi oleh jalan dengan permukaan

kerikil. Hal ini turut mempengaruhi tingkat kenyamanan dalam melakukan

perjalanan. Jalan dengan permukaan aspal akan lebih nyaman dibanding

dengan jalan dengan permukaan kerikil.

1.6 Terminal

Terminal adalah simpul transportasi yang berfungsi sebagai tempat

digunakan untuk keperluan menaik-turunkan penumpang, atau tempat

bongkar muat barang, mengatur jadwal perjalanan serta sebagai tempat

terjadinya perpindahan intra dan atau antar moda. Simpul transportasi ini,

meliputi terminal transportasi jalan, terminal sungai dan danau, pelabuhan

penyeberangan dan pelabuhan laut. Untuk menunjang kelancaran

68

transportasi baik antar kota maupun antar desa, terminal sangat dibutuhkan

dan penting keberadaannya.

Terminal angkutan penumpang dibagi atas tiga tipe terminal seperti

yang termuat dalam KM Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal

transportasi Jalan, pasal 2 yakni:

a. Terminal Tipe A berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan

antar kota antar provinsi dan atau angkutan lintas batas Negara,

angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan

pedesaan.

b. Terminal Tipe B berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan

antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan pedesaan

c. Terminal Tipe C berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan

– angkutan pedesaan

Di Kabupaten Konawe Utara, keberadaan simpul transportasi belum

memadai. Sampai saat ini, belum terdapat terminal yang beroperasi di

daerah ini. Namun demikian, telah terdapat bangunan terminal yang ada di

Kecamatan Andowia tetapi sampai sekarang belum dioperasikan. Hanya

terminal bayangan yang biasanya terdapat pada pusat-pusat perekonomian

seperti pasar. Secara umum, terminal bayangan tersebut cukup memainkan

peranan penting sebagai simpul transportasi lokal.

69

1.7 Jaringan Jalan

Ditinjau dari terminologinya, sistem jaringan transportasi merupakan

suatu system yang meliputi jaringan prasarana dan pelayanan yang

dikelompokan antara lain menurut hirarki, wilayah, kelas dan sifat

pelayanannya. Jaringan prasarana terdiri atas simpul dan ruang lalu lintas.

Simpul berfungsi sebagai ruang yang digunakan untuk keperluan

menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat

barang, mengatur jadwal perjalanan serta perpindahan intra dan antarmoda.

Sedangkan ruang lalu lintas berfungsi sebagai ruang gerak untuk lalu

lintas sarana transportasi dan khusus untuk ruang lalu lintas jalan disamping

untuk lalu lintas kendaraan juga lalu lintas orang dan barang (Setijowarno,

2001).

Jaringan prasarana transportasi jalan terdiri dari simpul yang berwujud

terminal penumpang dan terminal barang dan ruang lalu lintas. Ruang lalu

lintas pada transportasi jalan berupa ruas jalan yang ditentukan hirarki,

Kewenangan dan juga kelas jalan yang dilaluinya.

Di Sulawesi Tenggara umumnya dan Kabupaten Konawe khususnya,

jaringan prasarana jalan merupakan jaringan utama sistem transportasi

wilayah. Jalan sebagai prasarana transportasi orang dan distribusi barang.

Sistem jaringan jalan ini terkoneksi ke sistem jaringan jalan provinsi dan

nasional. Sehingga kondisi dan idealisasi jaringan jalan menjadi sangat

70

penting untuk mendukung proses pergerakan orang dan barang di

Kabupaten Konawe Utara.

Kabupaten Konawe Utara mempunyai jaringan jalan dengan fungsi

arteri, kolektor, lokal dan lingkungan. Namun perlu adanya idealisasi

jaringan jalan sehingga dapat berfungsi maksimal. Karena saat ini jalan

arteri sebagai akses perjalanan jarak jauh dengan kecepatan tinggi dan

jumlah jalan masuk dibatasi belum sesuai dengan ketentuan tersebut.

Berdasarkan hasil survei kecepatan kendaraan rata-rata pada jalan ini lebih

kurang 60 kilometer per jam (kecepatan terendah pada jalan arteri dekat

pusat kota) dan akses jalan masuk masih bebas belum ada pembatasan.

Kondisi ruas jalan seperti ditunjukkan di lampiran 8 halaman 133

1.8 Alat Pengedali dan Pengaman Jalanan

Alat pengendali dan pengaman jalan di Kabupaten Konawe Utara

terdiri dari patok pengaman dan pagar pengaman jalanan. Deliniator

dan/atau patok tanda tikungan adalah suatu unit konstruksi yang diberi

tanda yang dapat memantulkan cahaya (reflektif) berfungsi sebagai

pengaruh dan sebagai peringatan bagi pengemudi pada waktu malam hari,

bahwa di sisi kiri atau kanan deliniator adalah daerah berbahaya. Unit

konstruksi dapat berupa pipa besi atau pipa plastik yang diberi tanda yang

dapat memantulkan cahaya . Pagar pengaman adalah kelengkapan

tambahan pada jalan yang berfungsi mencegah kendaraan bermotor yang

tidak dapat dikendalikan agar tidak keluar dari jalur lalu lintas.

71

C. Deskripsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Konawe Utara

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan,

meliputi urusan lalu lintas dan angkutan, pengujian dan keselamatan,

sarana/prasarana lalu lintas jalan, perparkiran, terminal dan sub terminal,

pelabuhan, angkutan laut, keselamatan angkutan laut, informasi dan

komunikasi, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang dipimpin

oleh seorang Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah

melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas kedinasan di bidang perhubungan meliputi

urusan lalu lintas dan angkutan, pengujian dan keselamatan,

sarana/prasarana lalu lintas jalan, perparkiran, terminal dan sub terminal,

pelabuhan, angkutan laut, keselamatan angkutan laut, informasi dan

komunikasi. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Konawe Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh

beberapa bidang :

1. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat dibantu 3

(tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Perlengkapan, Sub

Bagian Perencanaan dan Evaluasi serta Sub Bagian Keuangan dan

Kepegawaian;

72

2. Bidang Perhubungan Darat yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidng

dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Manajemen Lalu Lintas, Seksi

Angkutan dan Perizinan, dan Seksi Sarana dan Prasarana Terminal;

3. Bidang Perhubungan Laut yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Angkutan Laut, Danau dan

Perizinan, Seksi Pelabuhan dan Tambat, dan Seksi Peralatan Pelayaran;

4. Bidang Sarana dan Teknik Lalu Lintas yang dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang dibantu 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Pengujian Kendaraan

Bermotor, Seksi Keselamatan dan Perlengkapan Jalan, dan Seksi

Penetapan Batas Standar Maksimum;

5. Bidang Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang dibantu 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Pos dan Telekomunikasi, Seksi

Komunikasi Diseminasi Informasi, dan Seksi Pelayanan Perizinan

Telekomunikasi;

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Konawe Utara disusun dan dilaksanakan Sesuai

dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan

Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe

Utara (Lampiran VII).

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di

atas, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

73

1. Pengaturan, perencanaan, dan pelayanan di bidang angkutan orang dan

barang;

2. Pengaturan, perencanaan, dan pengawasan jaringan transportasi darat

dan laut serta dampak lalu lintas;

3. Pengendalian dan operasional lalu lintas dan jalan;

4. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor;

5. Perencanaan fasilitas dan keselamatan lalu lintas jalan;

6. Penyediaan sarana dan prasarana jalan;

7. Perencanaan fasilitas dan pengawsan kepelabuhanan sesuai dengan

lingkup tugasnya;

8. Perencanaan fasilitas, pengawsan dan pengendalian komunikasi dan

informatika sesuai dengan lingkup tugasnya;

9. Pengaturan, perencanaan dan pelayanan perparkiran, terminal, dan sub-

terminal;

10. Pemberian perizinan, rekomendasi, dan pelaksanaan pelayanan umum

sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;

11. Pembinaan terhadap seluruh perangkat Dinas

Jumlah pegawai yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan

di unit kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Konawe Utara terdiri dari 28 orang dengan tingkat pendidikan ditunjukkan

Tabel 6.

74

Tabel 6. Jumlah pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika dengan tingkat pendidikannya

PENDIDIKAN GOLONGAN

S2 = -

S1 = 18 orang

D3 = 9 orang

SLTA = 1 orang

SLTP = 0 orang

SD = 0 orang

IV/c = -

IV/ b = 1 orang

IV/ a = 3 orang

II/ d = 3 orang

III/ c = 3 orang

III/ b = 1 orang

III/ a = 7 orang

II/ d = -

II/ c = 9 orang

II/ b = 1 orang

II/ a = -

I/c = -

I/ a = -

Sumber : Dokumen TATRALOK, 2012

75

75

D. Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan

a. Keterkaitan Dokumen Tataran Transportasi Lokal dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah

Undang-undang nomor 26 tahun 2007 menyebutkan bahwa

dokumen RTRW memuat arahan-arahan pemanfaatan ruang dan

pengembangannya dimana salah satunya adalah arahan pengembangan

sistem prasarana wilayah yang diantaranya meliputi prasarana

transportasi.

Berkaitan dengan hal tersebut maka penggunaan struktur ruang

dalam TATRALOK harus sejalan dengan arahan-arahan pemanfaatan

ruang dalam RTRW, dan seharusnya terdapat keterkaitan antar kedua

dokumen perencanaan tersebut. Adapun hasil analisis keterkaitan

program RTRW dengan TATRALOK yang merupakan indikasi

keterpaduan program perencanaan penataan transportasi di Kabupaten

Konawe Utara yaitu makna isi pesan dari analisis isi (content analisis)

yang pada analisis keterkaitannya diberi indikator angka 1 dan jika tidak

memiliki keterkaitan diberi indikator angka 0. Dianalisis dalam setiap

programnya seperti yang ditunjukkan dala Tabel 7 –22.

76

76

Tabel 7. Keterkaitan Program TATRALOK dengan RTRW dalam Penetapan Fungsi Jaringan Jalan di Kabupaten Konawe Utara, 2013

No

Arahan Program dalam RTRW

Arahan Program dalam

TATRALOK

Analisis

keterkaitan

1. Penetapan fungsi jaringan jalan

nasional sepanjang 196,162 yang

mempunyai fungsi primer yaitu pada

ruas jalan :

Penetapan jaringan jalan

dengan fungsi primer

sepanjang 196,162 adalah

poros trans Sulawesi yaitu

pada ruas jalan :

1. Ruas jalan batas Prov Sulteng

(Buleleng) – Lamonae – Landawe

sepanjang 55,769 Km;

1. Ruas simpang Pohara –

Taipa dengan panjang

47,51 Km

1

2. Ruas jalan Landawe – Kota Maju

– Asera sepanjang 31,033 Km;

2 Ruas Taipa – Belalo

dengan panjang 22,12

Km

1

3. Ruas jalan Asera (Jembatan

Lasolo) – Andowia sepanjang

12,210 Km;

3. Ruas Belalo – Andowia

dengan panjang 25,48

Km

1

4 Ruas jalan Andowia –

Belalo/Lasolo sepanjang 23,484

Km;

4. Ruas Andowia – Asera

dengan panjang 11,80

Km

1

5 Ruas jalan Belalo/Lasolo – Taipa

sepanjang 25,704 Km;

5. Ruas Asera –Kota

Maju – Landawe dengan

panjang 48 Km

1

6 Ruas jalan Taipa – Batas

Kab.Konawe Utara/Kab. Konawe

sepanjang 26,334 Km;

6. Ruas Landawe –Lamonae

dengan panjang 38,15 Km

1

7 Ruas jalan Batas Kab. Konawe

Utara/ Kab. Konawe – Pohara

sepanjang 21,628 Km.

0

2. Penetapan Jaringan jalan provinsi yang

terdapat di Kabupaten Konawe Utara

sepanjang 74,43 Km

-

0

3. Pengembangan fungsi jaringan jalan

kabupaten sepanjang 131,99 Km

-

0

Total

6 kegiatan

terkait

77

77

Klasifikasi dan penetapan fungsi jalan di Kabupaten Konawe Utara

dalam RTRW yang ditunjukkan pada Tabel 7, sebagai penegasan

pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Konawe Utara yang dilakukan

berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang 38 tahun

2004 dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor

375/KPTS/M/2004 tentang “Penetapan Ruas-Ruas Jalan di Propinsi

Sulawesi Tenggara” sedangkan TATRALOK sebagai pedoman

pengembangan jaringan transportasi mengklasifikasikan dalam 6 ruas

jalan untuk menghubungan pusat – pusat pelayanan serta kawasan-

kawasan strategis dengan pusat kegiatan nasional. Dengan analisis isi

(content analisis) diketahui derajat keterkaitan kedua dokumen

perencanaan tersebut dalam penetapan jaringan jalan yaitu sebesar 78%.

Tabel 8. Keterkaitan Program TATRALOK dengan RTRW dalam Pengembangan Fungsi Jaringan Jalan di Kabupaten Konawe Utara, 2013

No

Arahan Program dalam

RTRW

Arahan Program dalam

TATRALOK

Analisis

Keterkaitan

4. Pemeliharaan ruas jalan pada poros

yang menghubungkan pusat-pusat

pelayanan dan kawasan –kawasan

potensial dan strategis

Pengembangan fungsi jalan

kolektor primer yaitu jalan

yang menghubungkan secara

berdaya guna pusat-pusat

pelayanan dan kawasan

strategis yaitu pusat kegiatan

nasional dengan pusat

kegiatan lokal atau pusat

kegiatan wilayah.

1

5. Pengembangan jaringan jalan

kabupaten pada ruas jalan Belalo –

batas Kabupaten Konawe sepanjang

12,3 km untuk kelancaran akses dengan

Kabupaten induk Konawe.

Perencanaan jaringan jalan

Belalo – dengan batas

Kabupaten Konawe

(kabupaten induk) sepanjang

12,3 Km.

1

Total

2 kegiatan

terkait

78

78

Dengan analisis isi ( content analisis) dari Tabel 8, dapat diketahui

keterkaitan dari program/kegiatan perencanaan jaringan transportasi di

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam dokumen

TATRALOK menyangkut pengembangan fungsi jaringan jalan memiliki

derajat keterkaitan sebesar 100% dengan arahan pengembangan

prasarana dalam RTRW Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 9. Keterkaitan Program TATRALOK dengan RTRW Kabupaten Konawe Utara dalam Pemeliharaan Jaringan Jalan, 2013

No

Arahan Program dalam

RTRW

Arahan Program dalam TATRALOK

Analisis Keterkaita

n

6.

Pemeliharaan ruas jalan dengan membatasi akses jalan (jenis perkerasan dan lebar dimensi) yang akan melintasi kawasan lindung.

Pemeliharaan ruas jalan dengan membatasi akses jalan dan pelebaran dimensi jalan yang akan melintasi kawasan lindung.

1

Total

kegiatan

terkait

Dengan analisis isi ( content analisis) pada Tabel 9, diketahui

program/kegiatan perencanaan jaringan transportasi dalam dokumen

TATRALOK menyangkut pemeliharaan fungsi jalan memiliki derajat

keterkaitan sebesar 100% dengan RTRW Kabupaten Konawe Utara. Hal

ini menunjukkan tidak ada konflik spasial dalam perencanaan transportasi

karena program perencanaan tata ruang sangat mendukung perencanaan

transportasi dalam pembatasan akses jalan yang melintasi kawasan

lindung Kabupaten Konawe Utara.

79

79

Tabel 10. Keterkaitan Program TATRALOK dengan RTRW Kabupaten Konawe Utara dalam Peningkatan Kualitas Jalan, 2013

No

Arahan Program dalam

RTRW

Arahan Program dalam TATRALOK

Analisis Keterkaitan

7. Peningkatan kualitas sistem perkerasan dari tanah menjadi aspal.

Peningkatan kualitas sistem perkerasan dari tanah menjadi aspal terutama pada poros :

1

1. Jalan lingkar Wanggudu (pusat pemerintahan)

0

2. Jalan akses menuju Tinobu

0

3. Jalan akses menuju Molawe

0

4. Jalan akses Lasolo – Unaaha

0

5. Jalan akses menuju kawasan wisata

0

Total

Program terkait

Dengan content analisis dari Tabel 10, diketahui keterkaitan

program penataan transportasi dalam TATRALOK menyangkut

peningkatan kualitas jalan dalam upaya peningkatan pelayanan

transportasi bagi masyarakat, memiliki derajat keterkaitan sebesar 100%

dengan RTRW Kabupaten Konawe Utara. Walaupun dalam dokumen

RTRW tidak dijelaskan secara rinci jalur peningkatan jalan yang dimaksud

tetapi pada dasarnya, program pada Tabel 10 menunjukkan adanya

keterkaitan program yaitu peningkatan kualitas perkerasan jalan dari

tanah menjadi aspal. Menurut Informan dari Dinas Perhubungan (

Wawancara tanggal 15 April 2013, pukul 08.30 WIB) mengatakan bahwa :

80

80

“Dalam program perencanaan TATRALOK sesuai fungsinya dalam

pengembangan jaringan transportasi berkembang usulan – usulan karena

adanya kebutuhan yang mendesak dalam penataan jaringan transportasi,

sehingga pada program TATRALOK lebih rinci menjelaskan jalur

peningkatan kualitas jalan yang dimaksud pada program, misalnya

peningkatan kualitas jalan lingkar Wanggudu yang merupakan kawasan

kota dan perkantoran di Kabupaten Konawe Utara sehingga memerlukan

perhatian khusus dalam peningkatan jaringan jalan”.

Tabel 11. Keterkaitan Program TATRALOK dengan RTRW Kabupaten Konawe Utara dalam Sistem Perencanaan Pengangkutan, 2013

No

Arahan Program dalam RTRW

Arahan Program dalam TATRALOK

Analisis Keterkaitan

8. Perencanaan pengembangan sistem pengangkutan:

Perencanaan sistem Pengangkutan di Konawe Utara

1. Sistem pengangkutan dirangkai sedemikian rupa untuk mendukung perkembangan struktur wilayah dan tidak lepas dari skenario pengembangan pulau sulawesi dan propinsi.

1. Sistem pengangkutan dirangkai suntuk mendukung perkembangan struktur wilayah dan tidak lepas dari skenario pengembangan pulau sulawesi dan propinsi.

1

2. Pengembangan sistem pengangkutan untuk mengakomodasi kegiatan produksi, dan distribusi barang dan jasa serta pergerakan orang menuju pusat pelayanan wilayah.

2. Pengembangan sistem pengangkutan dilakukan untuk mengakomodasi kegiatan produksi, koleksi dan distribusi barang dan jasa serta pergerakan orang menuju pusat-pusat pelayanan wilayah.

1

3. Pengembangan trayek (rute pelayanan), untuk meningkatkan keterkaitan antar pusat pelayanan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah

3. Pengembangan trayek, jumlah dan jenis kendaraan angkutan untuk meningkatkan keterkaitan antar pusat pelayanan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

1

4. Menghidupkan kembali pengangkutan tradisional seperti delman dan ojek sebagai moda transit menuju wilayah/daerah terpencil

4. Menghidupkan kembali sistem pengangkutan tradisional seperti delman dan ojek sebagai moda transit menuju wilayah terpencil

1

Total

4 kegiatan terkait

81

81

Dengan analisis isi ( content analisis) pada Tabel 11, dapat

diketahui derajat keterkaitan program/kegiatan TATRALOK menyangkut

perencanaan sistem pengangkutan memiliki 100% keterkaitan dengan

perencanaan tata ruang Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 12. Keterkaitan Program TATRALOK dengan RTRW Kabupaten Konawe Utara dalam Pengembangan Terminal, 2013

No

Arahan Program dalam RTRW

Arahan Program dalam TATRALOK

Analisis Keterkaitan

9. Perencanaa sistem terminal di Kabupaten Konawe Utara adalah :

Perencanaa terminal di Kabupaten Konawe Utara :

1. Pembangunan terminal Tipe A di Lasolo (Kecamatan Lasolo) yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan tingkat pelayanan meliputi provinsi dan regional

1. Pembangunan terminal Tipe A di Lasolo (Kecamatan Lasolo) yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan tingkat pelayanan meliputi provinsi dan regional

1

2. Optimalisasi dan pengembangan terminal regional (Tipe B) di Andowia dengan mempertimbangkan skenario pengembangan sistem pengangkutan antar wilayah kabupaten dalam propinsi (skenario pengembangan sistem transportasi terpadu Pulau Sulawesi).

2. Optimalisasi dan pengembangan terminal regional (Tipe B) di Andowia dengan mempertimbangkan skenario pengembangan sistem pengangkutan antar wilayah kabupaten dalam propinsi (skenario pengembangan sistem transportasi terpadu Pulau Sulawesi)

1

3. Pengembangan terminal tipe C diarahkan berada pada pusat kegiatan lokal seperti Kecamatan Sawa/Lembo dan Kecamatan Wiwirano

3. Pengembangan terminal tipe C diarahkan berada pada pusat kegiatan lokal seperti Kecamatan Sawa/Lembo dan Kecamatan Wiwirano

1

Total

3 kegiatan

terkait

82

82

Dengan analisis isi ( content analisis) diketahui keterkaitan dari

program/kegiatan TATRALOK pada Tabel 12, menyangkut perencanaan

terminal memiliki derajat keterkaitan sebesar 100% dengan RTRW

Kabupaten Konawe Utara.

Tabel13. Keterkaitan Program TATRALOK dengan RTRW Kabupaten Konawe Utara dalam Perencanaan Trayek, 2013

No

Arahan Program dalam

RTRW

Arahan Program dalam TATRALOK

Analisis Keterkaitan

10. Perencanaan pelayanan trayek angkutan penumpang, terdiri atas:

Perencanaan pelayanan trayek angkutan penumpang :

1. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan asal-tujuan pelayanan Kendari – Konawe Utara meliputi trayek terminal Puwatu (Kendari) – Asera, trayek Terminal Puwatu (Kendari) – Lamonae, trayek Terminal Puwatu (Kendari) – Taipa, trayek Terminal Puwatu (Kendari) – Lemobajo, dan trayek Terminal Puwatu (Kendari) – Tinobu

1. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) \dengan asal-tujuan Kendari – Konawe Utara meliputi trayek terminal Puwatu (Kendari) – Asera, trayek Terminal Puwatu (Kendari) – Lamonae, trayek Terminal Puwatu (Kendari) – Taipa, trayek Terminal Puwatu (Kendari) – Lemobajo, dan trayek Terminal Puwatu (Kendari) – Tinobu

1

2. Angkutan perkotaan meliputi trayek Lahimbua – Andowia Wanggudu, dan

2. Angkutan perkotaan meliputi trayek Lahimbua – Andowia Wanggudu.

1

3. Angkutan perintis dengan asal-tujuan pelayanan Kendari-Lamonae (240 Km).

3. Angkutan perintis tujuan pelayanan Kendari-Lamonae (240 Km).

1

4. Rencana angkutan barang dengan asal–tujuan pelayanan meliputi : 1. Kendari - Konawe Utara 2. Konawe - Konawe Utara

- Bungku

4. Rencana angkutan barang dengan asal–tujuan pelayanan meliputi : 1. Kendari - Konawe Utara 2. Konawe – Konawe Utara -

Bungku

1

Total

4 kegiatan

terkait

83

83

Dengan analisis isi ( content analisis) dari Tabel 13, diketahui

keterkaitan program/kegiatan TATRALOK menyangkut perencanaan

trayek angkutan penumpang memiliki 100% derajat keterkaitan dengan

RTRW Kabupaten Konawe Utara

Tabel.14 Keterkaitan Program TATRALOK dengan RTRW Kabupaten Konawe Utara dalam Pengujian Kendaraan dan Pengadaan Jembatan Timbang, 2013

No

Arahan Program dalam

RTRW

Arahan Program dalam

TATRALOK

Analisis

Keterkaitan

11.

-

Perencanaan unit pengujian

kendaraan bermotor akan

dilakukan di Kecamatan

Molawe.

0

12.

-

Pengadaaan jembatan

timbang. Mengatasi salah

satu penyebab kerusakan

jalan karena moda

transportasi dengan muatan

tonase melebihi kapasitas

kemampuan jalan yang

seharusnya.

0

Total Kegiatan

tidak terkait

Dengan analisis isi ( content analisis) dari Tabel 14, diketahui

program/kegiatan TATRALOK menyangkut pengujian kendaraan

bermotor dan pengadaan jembatan timbang tidak memiliki keterkaitan

dengan RTRW Kabupaten Konawe Utara. Menurut Informan bidang

perencanaan dan evaluasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika pada tanggal 15 April 2013 jam 09.23 WIB :

84

84

“Program perencanaan pengadaan jembatan timbang sebagai solusi dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Konawe Utara dan pengadaan unit pengujian kendaraan bermotor merupakan program/kegiatan yang terdapat dalam dokumen RTRW Kabupaten Konawe Utara, dan tidak terdapat pada arahan program/kegiatan di TATRALOK karena program/kegiatan yang dijabarkan dalam TATRALOK merupakan perencanaan jaringan prasarana transportasi yang terdiri dari simpul dan jaringan pelayanannya yaitu pelayanan angkutan orang, barang dan jasa yang dikelompokkan dalam wilayah pelayanannya dan operasi pelayanan dilaksanakan dengan trayek. Perencanaan transportasi perairan meliputi transportasi penyeberangan yang terdiri dari simpul yang berwujud pelabuhan penyeberangan dan ruang lalu lintas yang berwujud alur penyeberangannya. Sedangkan pengadaan jembatan timbang dan unit pengujian kendaraan bermotor merupakan infrastruktur pendukung yang dimasukkan dalam program RENSTRA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika”.

Transportasi Perairan

a. Transportasi Sungai dan Danau

Transportasi sungai dan danau adalah merupakan transportasi

altenatif untuk daerah pesisir yang tidak dapat ditempuh dengan

perjalanan darat, sehingga transportasi ini sangat membantu untuk

membuka akses dalam mengurangi kesenjangan wilayah antar daerah.

Tabel.15 Keterkaitan Program TATRALOK dengan RTRW Kabupaten Konawe Utara dalam Perencanaan Alur Pelayaran, 2013

No

Arahan Program dalam

RTRW

Arahan Program dalam TATRALOK

Analisis Keterkaitan

13. Perencanaan alur pelayaran sungai dan danau:

Perencanaan alur pelayaran sungai dan danau:

1. Andowia–Walalindu- Langgikima;

1. Andowia–Walalindu- Langgikima;

1

2. Motui – Muara Sampara; 2. Motui – Muara Sampara; 1

3. Asera – Tambua; 3. Asera – Tambua; 1

4. Sambandete– Tenggera; 4. Sambandete– Tenggera; 1

5. Landawe– Laronanga-Lamonae-Lamparinga-Padalere-Padalere Utama

5. Landawe– Laronanga-Lamonae-Lamparinga-Padalere-Padalere Utama

1

Total

5 kegiatan

terkait

85

85

Dengan analisis isi ( content analisis) dari Tabel 15, diketahui

program/kegiatan TATRALOK menyangkut perencanaan alur pelayaran

sungai dan danau memiliki derajat keterkaitan sebesar 100% dengan

RTRW Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 16. Keterkaitan Program TATRALOK dengan RTRW Kabupaten Konawe Utara dalam Lintas Penyeberangan Sungai, 2013

No

Arahan Program dalam

RTRW

Arahan Program

dalam TATRALOK

Analisis

Keterkaitan

14.

Lintas penyeberangan

sungai terdiri atas:

Lintas Penyeberangan

terdiri atas :

Rencana lintas

penyeberangan antar

provinsi pada perairan Selat

Salabangka (Provinsi

Sulawesi Tenggara –

Provinsi Sulawesi Tengah)

antara pelabuhan

penyeberangan di

Kabupaten Konawe Utara

dan di Sulawesi Tengah

Rencana lintas

penyeberangan antar

provinsi pada perairan

Selat Salabangka

(Provinsi Sulawesi

Tenggara – Provinsi

Sulawesi Tengah) antara

pelabuhan di Kabupaten

Konawe Utara dan di

Sulawesi Tengah;

1

Lintas penyeberangan dalam

propinsi pada perairan Selat

Wawonii antara rencana

pelabuhan penyeberangan

Konawe Utara dengan

Pelabuhan Penyeberangan

Langara di Kabupaten

Konawe;

Lintas penyeberangan

dalam propinsi pada

perairan Selat Wawonii

antara rencana pelabuhan

penyeberangan Konawe

Utara dengan Pelabuhan

Penyeberangan Langara

di Kabupaten Konawe

1

Total

2 kegiatan

terkait

86

86

Dengan analisis isi ( content analisis) dari Tabel 16, diketahui

program/kegiatan TATRALOK menyangkut perencanaan lintas

penyeberangan sungai memiliki 100% derajat keterkaitan dengan RTRW

Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 17. Keterkaitan program TATRALOK dengan RTRW Kabupaten Konawe Utara dalam Perencanaan Pelabuhan Sungai dan Danau, 2013

No

Arahan Program dalam

RTRW

Arahan Program dalam

TATRALOK

Analisis

Keterkaitan

15. Perencanaan Pelabuhan

sungai dan danau, terdiri atas:

Perencanaan pelabuhan

sungai dan danau, terdiri

atas

1. Pelabuhan Laronanga di

Kecamatan Andowia;

1. Pelabuhan Laronanga di

Kecamatan Andowia;

1

2. Pelabuhan Tapuwatu di

Kec. Asera

2. Pelabuhan Tapuwatu di

Kec. Asera;

1

3. Pelabuhan Tambua di

Kecamatan Asera;

3. Pelabuhan Tambua di

Kecamatan Asera;

1

4. Pelabuhan Linomoiyo di

Kecamatan Oheo;

4. Pelabuhan Linomoiyo di

Kecamatan Oheo;

1

5. Pelabuhan Kuratao di

Kecamatan Wiwirano;

5. Pelabuhan Kuratao di

Kecamatan Wiwirano;

1

6. Pelabuhan Lamonae di

Kecamatan Wiwirano

6. Pelabuhan Lamonae di

Kecamatan Wiwirano

1

7. Pelabuhan Padalere di

Kecamatan Wiwirano

7. Pelabuhan Padalere di

Kecamatan Wiwirano

1

8. Pelabuhan Lamparinga di

Wiwirano

8. Pelabuhan Lamparinga di

Wiwirano;

1

9. Pelabuhan Puu

Wanggudu

9. Pelabuhan Puu di Asera 1

Total

9 kegiatan

terkait

87

87

Dengan analisis isi(content analisis) dari Tabel 17, dapat diketahui

program/kegiatan TATRALOK menyangkut Perencanaan pelabuhan

sungai dan danau memiliki 100% keterkaitan dengan RTRW yang

menunjukkan keterpaduan program untuk mengurangi keterisolasian

wilayah – wilayah terpencil di Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 18. Keterkaitan Program TATRALOK dengan RTRW Kabupaten Konawe Utara dalam Perencanaan Pelabuhan khusus, 2013

No

Arahan Program dalam

RTRW

Arahan Program dalam

TATRALOK Analisis

Keterkaitan

16. Perencanaan pelabuhan penyeberangan.

Perencanaan pembangunan pelabuhan rakyat untuk perikanan di Tinobu dan pariwisata di Kecamatan Molawe.

1

17.

Pembangunan Pelabuhan khusus terdiri atas : 1. Terminal khusus

pertambangan eksisting di Kecamatan Langgikima, Motui dan Molawe; dan

2. Rencana terminal BBM di Kecamatan Molawe

Pembangunan Pelabuhan khusus terdiri atas : 1. Terminal khusus

pertambangan eksisting di Kecamatan Langgikima, Motui dan Molawe; dan

2. Rencana terminal BBM di Kecamatan Molawe

1

Total

2 kegiatan terkait

Dengan analisis isi ( content analisis) dari Tabel 18, diketahui

program/kegiatan TATRALOK menyangkut perencanaan pelabuhan

memiliki derajat keterkaitan sebesar 100% dengan RTRW Kabupaten

Konawe Utara. Menurut Informan dari Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika, dijelaskan :

88

88

“ Kegiatan tersebut diatas dikatakan memiliki keterkaitan karena mempunyai tujuan yang sama dalam pembangunan pelabuhan, TATRALOK dalam fungsinya menata jaringan transportasi merencanakan pembangunan pelabuhan lebih detail menjelaskan program yang dimaksud, yaitu : perencanaan pelabuhan di Tinobu lebih rinci dijelaskan peruntukannya untuk membantu para nelayan dan memprogramkan pelabuhan pariwisata di Molawe. Tujuan TATRALOK pada program/kegiatan ini adalah peningkatan perencanaan infrastruktur untuk kawasan – kawasan strategis “.

Tabel 19. Keterkaitan Program TATRALOK dengan RTRW Kabupaten Konawe Utara dalam Perencanaan Lintas Pelayaran Lokal, 2013

No

Arahan Program dalam

RTRW

Arahan Program dalam TATRALOK

Analisis Keterkaitan

18.

Pengembangan perairan Laut dalam Lintas pelayaranLokal:

Perencanaan alur pelayaran lokal meliputi :

1. Sawa – Labengki; 1. Sawa – Labengki; 1

2. Lemobajo– Morombo; 2. Lemobajo– Morombo; 1

3. Lemobajo – Labengki 3. Lemobajo – Labengki 1

4. Lemobajo – Waturambaha

4. Lemobajo – Waturambaha;

1

5. Tinobu – Boenaga; 5. Tinobu – Boenaga; 1

6. Tinobu – Labengki 6. Tinobu – Labengki; 1

7. Tinobu – Waturambaha 7. Tinobu – Waturambaha;

1

8. Tinobu – Morombo; 8. Tinobu – Morombo; 1

9. Tinobu – Molawe 9. Tinobu – Molawe; 1

10. Tinobu – Tapunggaya. 10. Tinobu – Tapunggaya;

1

Total

10 kegiatan Terkait

Dengan menggunakan analisis isi ( content analisis) dari Tabel 19,

diketahui program/kegiatan TATRALOK menyangkut pengembangan

perairan Laut memiliki 100% keterkaitan dengan RTRW Kabupaten.

89

89

Tabel 20. Keterkaitan Program TATRALOK dan RTRW Kabupaten Konawe Utara dalam Perencanaan Alur Pelayaran Regional, 2013

No Arahan Program dalam RTRW

Arahan Program dalam TATRALOK

Analisis Keterkaitan

19. Perencanaan alur pelayaran regional yaitu:

Perencanaan alur pelayaran regional meliputi :

1. Pelabuhan Mandiodo Molawe - Pelabuhan di Bungku, Provinsi Sulawesi Tengah

1. Pelabuhan Mandiodo - Pelabuhan di Bungku, Provinsi Sulawesi Tengah

1

2. Pelabuhan Lameruru (Langgikima) - Pelabuhan di Bungku, Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Pelabuhan Lameruru - Pelabuhan di Bungku, Provinsi Sulawesi Tengah.

1

Total

2 kegiatan terkait

Dengan analisis isi ( content analisis) dari Tabel 20, diketahui

program/kegiatan TATRALOK menyangkut perencanaan alur pelayaran

regional memiliki 100 % derajat keterkaitan dengan RTRW Kabupaten

Konawe Utara.

b. Sistem Transportasi Perairan Laut

Kabupaten Konawe Utara sebagai jalur pelayaran nasional sangat

berpotensi dalam pengembangan transportasi laut yang direncanakan

dalam TATRALOK namun perlu dikaji keterkaitannya dengan sistem

penataan ruang dalam RTRW kabupaten pada Tabel 21.

90

90

Tabel 21. Keterkaitan Program TATRALOK dengan RTRW Kabupaten Konawe Utara dalam Perencanaan Pelabuhan Pengumpan, 2013

No

Arahan Program dalam

RTRW

Arahan Program dalam

TATRALOK

Analisis

Keterkaitan

20. Perencanaan sistem

perairan laut dengan

pembangunan pelabuhan

pengumpan yaitu

Perencanaan sistem

perairan laut dengan

tatanan kepelabuhanan

yang terdiri atas :

1. Pelabuhan Lameruru di

Kecamatan Langgikima,

1. Pelabuhan Molawe di

Kecamatan Molawe;

1

2. Pelabuhan Molawe di

Kecamatan Molawe

2. Pelabuhan Lameruru di

Kecamatan Langgikima

1

3. Pelabuhan di Teluk

Matarape

3. Pelabuhan di Teluk

Matarape

1

4. Pelabuhan Matandahi

Motui

4. Pelabuhan Matandahi di

Motui

1

5. Pelabuhan Tinobu di

Lasolo,

5. Pelabuhan Tinobu di

Lasolo;

1

6. Pelabuhan Mandiodo di

Molawe

6. Pelabuhan Mandiodo di

Molawe

1

Total

6 kegiatan

terkait

Dengan analisis isi ( content analisis) dari Tabel 21, diketahui

program/kegiatan TATRALOK menyangkut perencanaan sistem perairan

laut memiliki 100 % keterkaitan dengan RTRW Kabupaten Konawe Utara

91

91

Tabel 22. Keterkaitan Program TATRALOK dengan RTRW Kabupaten Konawe Utara dalam Perencanaan Transportasi Udara, 2013

No Arahan Program dalam

RTRW

Arahan Program

dalam TATRALOK

Analisis

Keterkaitan

21 Perencanaan transportasi

udara, ruang udara untuk

penerbangan sesuai

peraturan perundangan

yang berlaku. Kawasan

Keselamatan Operasi

Penerbangan (KKOP)

meliputi

Perencanaan transportasi

udara, ruang udara untuk

penerbangan sesuai

peraturan perundangan

yang berlaku. Kawasan

Keselamatan Operasi

Penerbangan (KKOP)

meliputi

1. kawasan ancangan

pendaratan dan lepas

landas;

1. Kawasan ancangan

pendaratan dan lepas

landas;

1

2. kawasan kemungkinan

bahaya kecelakaan;

2. Kawasan kemungkinan

bahaya kecelakaan;

1

3. kawasan di bawah

permukaan transisi;

3. Kawasan di bawah

permukaan transisi;

1

4. kawasan di bawah

permukaan horizontal

dalam;

4. Kawasan di bawah

permukaan horizontal

dalam

1

5. kawasan di bawah

permukaan kerucut; dan

5. kawasan di bawah

permukaan kerucut; dan

1

6. kawasan di bawah

permukaan horizontal luar

6. kawasan di bawah

permukaan horizontal

luar

1

Total

6 kegiatan

terkait

Dengan metode analisis isi ( content analisis) dari Tabel 22,

diketahui program TATRALOK dalam Perencanaan transportasi udara

memiliki 100 % keterkaitan dengan RTRW Kabupaten Konawe Utara.

92

92

Tabel 23. Keterkaitan Rata-Rata Program Perencanaan Transportasi yang

Termuat dalam Dokumen RTRW dan TATRALOK Kabupaten

Konawe Utara , 2013

No

Tabel Program/Kegiatan

Derajat Keterkaitan

Program ( % )

7 Penetapan fungsi jaringan jalan 78

8 Pengembangan fungsi jaringan jalan 100

9 Pemeliharaan jaringan jalan 100

10 Peningkatan kualitas jalan 100

11 Sistem perencanaan pengangkutan 100

12 Pengembangan terminal 100

13 Perencanaan trayek 100

14 Pengujian kendaraan dan

pengadaan jembatan timbang 0

15 Perencanaan alur pelayaran 100

16 Perencanaan lintas penyeberangan 100

17 Perencanaan pelabuhan khusus. 100

18 Perencanaan pelabuhan sungai dan

danau

100

19 Perencanaan lintas pelayaran local 100

20 Perencanaan alur pelayaran regional 100

21 Perencanaan pelabuhan pengumpan 100

22 Perencanaan transportasi udara 100

Keterkaitan Rata-Rata Program

TATRALOK dan RTRW 92

93

93

Derajat keterkaitan program/kegiatan perencanaan transportasi

dalam dokumen RTRW dan TATRALOK pada Tabel 23 sebesar 92 %.

Program dengan indikator 0% yaitu pengadaan alat pengujian kendaraan

dan jembatan timbang dijelaskan informan dari Dinas Perhubungan pada

penjelasan Tabel 14 halaman 84, menunjukkan tidak adanya konflik

spasial dalam perencanaan transportasi di Kabupaten Konawe Utara.

94

94

b. Keterkaitan Dokumen Tatanan Transportasi Lokal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan, seharusnya antara

RPJMD dan TATRALOK memiliki keterkaitan sebagaimana dinyatakan

dalam UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional bab II Pasal 2 angka 4 huruf c yang menyatakan bahwa sistem

perencanaan pembangunan nasional bertujuan menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan. Dimana pada Pasal 3 disebutkan bahwa ruang lingkup

sistem perencanaan pembangunan nasional meliputi perencanaan yang

disusun secara terpadu oleh Kementerian / Lembaga dan perencanaan

pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Olehnya selayaknya arahan program/kebijakan dalam TATRALOK

berkaitan dengan program/kegiatan penataan transportasi yang termuat

dalam RPJMD sebagai wujud konsistensi dalam perencanaan terpadu

suatu daerah atau wilayah, dalam rangka pencapaian tujuan

pembangunan nasional sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan

oleh Pemerintah Daerah. Keterkaitan kedua program tersebut secara

detail akan disajikan dalam Tabel 24-39.

95

95

Tabel 24. Keterkaitan Program TATRALOK dengan RPJMD dalam Penetapan Fungsi Jaringan Jalan di Kabupaten Konawe Utara, 2013

No

Arahan Program dalam

RPJMD

Arahan Program dalam TATRALOK

Analisis Keterkaita

n

1. Penetapan fungsi jaringan jalan nasional sepanjang 196,162 yang merupakan jalan kolektor primer K1 pada ruas jalan :

Penetapan jaringan jalan yang mempunyai fungsi primer sepanjang 196,162 adalah poros trans Sulawesi yaitu :

1

2. Ruas jalan batas Prov Sulteng (Buleleng) – Lamonae – Landawe sepanjang 55,769 Km

4. Ruas simpang Pohara –Taipa dengan panjang 47,51 Km

1

5. Ruas jalan Landawe – Kota Maju – Asera sepanjang 31,033 Km

3 Ruas Taipa – Belalo dengan panjang 22,12 Km

1

6. Ruas jalan Asera (Jembatan Lasolo) – Andowia sepanjang 12,210 Km

7. Ruas Belalo – Andowia dengan panjang 25,48 Km

1

8 Ruas jalan Andowia – Belalo/Lasolo sepanjang 23,484 Km;

8. Ruas Andowia – Asera dengan panjang 11,80 Km

1

9 Ruas jalan Belalo/Lasolo – Taipa sepanjang 25,704 Km,

9. Ruas Asera –Kota Maju – Landawe dengan panjang 48 Km

1

10 Ruas jalan Taipa – Batas Kab.Konawe Utara/Kab. Konawe sepanjang 26,334 Km; dan

10. Ruas Landawe –Lamonae dengan panjang 38,15 Km

1

11 Ruas jalan Batas Kab. Konawe Utara/ Kab. Konawe – Pohara sepanjang 21,628 Km

0

2. Penetapan Jaringan jalan provinsi yang terdapat di Kabupaten Konawe Utara sepanjang 74,43 Km

-

0

3. Penetapan fungsi jaringan jalan kabupaten sepanjang 131,99 Km

- 0

Total

6 kegiatan terkait

96

96

Klasifikasi dan penetapan fungsi jalan di Kabupaten Konawe Utara

dalam RPJMD pada Tabel 24, dilakukan berdasarkan ketentuan yang

tertuang dalam Undang-undang 38 tahun 2004 dan Keputusan Menteri

Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 375/KPTS/M/2004 tentang

“Penetapan Ruas-Ruas Jalan di Propinsi Sulawesi Tenggara” sedangkan

TATRALOK mengklasifikasikan ruas jalan berdasarkan jaringan jalan

menuju kawasan - kawasan strategis serta hubungan antar pusat–pusat

pelayanan. Dengan menggunakan analisis isi ( content analisis) dapat

diketahui derajat keterkaitannya sebesar 78%.

Tabel 25. Keterkaitan Program TATRALOK dengan RPJMD dalam Pengembangan Fungsi Jaringan Jalan di Kabupaten Konawe Utara, 2013

No

Arahan Program dalam

RPJMD

Arahan Program dalam TATRALOK

Analisis Keterkaitan

4.

Perencanaan pengembangan fungsi jalan kolektor primer pada :

1. Ruas Belalo - Tinobu

0

2. Ruas Asera – jalan lingkar Wanggudu

0

3. Ruas Andowia – Tapunggaya

0

4. Ruas Asera-Langgikima 0

5. Ruas Langgikima-Morombo

0

5. Pengembangan jaringan jalan kabupaten pada ruas jalan Belalo – batas Kabupaten Konawe sepanjang 12,3 km untuk kelancaran akses dengan Kabupaten induk Konawe.

Perencanaan jaringan jalan Belalo – dengan batas Kabupaten Konawe (kabupaten induk) sepanjang 12,3 Km.

1

Total

1 program terkait

97

97

Dengan analisis isi ( content analisis) pada Tabel 25, diketahui

keterkaitan program/kegiatan TATRALOK dengan RPJMD untuk

pengembangan fungsi jaringan jalan, 1 program terkait dengan derajat

keterkaitan sebesar 17 %. Menurut Informan dari Dinas Perhubungan

(Wawancara tanggal 15 April 2013, pukul 08.30 WIB) mengatakan bahwa:

“Program/kegiatan pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Konawe Utara yang yang termuat dalam TATRALOK direncanakan searah dengan rencana pemanfaatan ruang dalam menghubungkan semua simpul atau pusat-pusat pelayanan serta kawasan strategis dalam pengembangan wilayah Kabupaten Konawe Utara.” Menurut informan dari BAPPEDA Kabupaten Konawe Utara bahwa: “ Perencanaan sistem jaringan transportasi di Kabupaten Konawe Utara yang termuat dalam RPJMD bab II merupakan hasil koordinasi dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Adanya program/kegiatan yang tidak terkait dengan program RPJMD merupakan kebijakan yang dianggap perlu untuk ditambahkan dalam perencanaan sektoral Dinas yang bertujuan dalam percepatan pencapaian tujuan pembangunan.”

Tabel 26. Keterkaitan Program TATRALOK dengan RPJMD dalam Pemeliharaan Ruas -Ruas Jalan di Kabupaten Konawe Utara, 2013

No

Arahan Program dalam

RPJMD

Arahan Program dalam TATRALOK

Analisis Keterkaitan

6. Pemeliharaan ruas jalan dengan membatasi akses jalan (jenis perkerasan dan lebar dimensi) yang akan melintasi kawasan lindung.

Pemeliharaan ruas jalan dengan membatasi akses jalan dan pelebaran jalan yang akan melintasi kawasan lindung.

1

Total

Kegiatan terkait

98

98

Dengan analisis isi ( content analisis) pada Tabel 26, diketahui

keterkaitan program/kegiatan TATRALOK menyangkut pemeliharaan ruas

jalan memiliki 100% derajat keterkaitan dengan RPJMD

Tabel 27. Keterkaitan Program TATRALOK dengan RPJMD dalam Peningkatan Kualitas Jalan di Kabupaten Konawe Utara, 2013

No

Arahan Program dalam

RPJMD

Arahan Program dalam TATRALOK

Analisis Keterkaitan

7. -

Peningkatan kualitas sistem perkerasan jalan dari tanah menjadi aspal pada poros :

- 1. Jalan lingkar Wanggudu (pusat pemerintahan)

0

- 2. Jalan akses menuju Tinobu

0

- 3. Jalan akses menuju Molawe

0

- 4. Jalan akses Lasolo-Unaha

0

- 5. Jalan akses menuju kawasan wisata

0

Total

Program tidak

terkait

Dengan analisis isi ( content analisis) pada Tabel 27 menunjukkan

adanya ketidak-terkaitan makna/program perencanaan transportasi

dengan perencanaan pembangunan daerah di Konawe Utara yang

mengindikasikan ketidakterpaduan perencanaan sektoral dan regional

(wilayah), dijelaskan oleh informan dari Dinas Perhubungan :

99

99

“Sesuai fungsinya dalam pengembangan jaringan transportasi khususnya pengembangan jarigan menuju kawasan –kawasan strategis, TATRALOK merencanakan peningkatan kualitas sistem perkerasan dari tanah menjadi aspal yang merupakan jalan menuju kawasan – kawasan strategis. Sehingga dalam penyusunannya berkembang usulan – usulan yang tidak diprogramkan dalam RPJMD Kabupaten. Tabel 28. Keterkaitan Program dalam TATRALOK dengan Rencana

Pembangunan dalam RPJMD untuk Pengembangan Sistem Pengangkutan di Kabupaten Konawe Utara, 2013

No

Arahan Program dalam

RPJMD

Arahan Program dalam

TATRALOK

Analisis Keterkaitan

8. Perencanaan pengembangan sistem pengangkutan di Kabupaten Konawe Utara :

Perencanaan sistem Pengangkutan di Kabupaten Konawe Utara :

5. Sistem pengangkutan dirangkai sedemikian rupa untuk mendukung perkembangan struktur wilayah dan tidak lepas dari skenario pegembangan pulau sulawesi dan propinsi.

5. Sistem pengangkutan dirangkai suntuk mendukung perkembangan struktur wilayah dan tidak lepas dari skenario pengembangan pulau sulawesi dan propinsi.

1

6. Pengembangan sistem pengangkutan untuk mengakomodasi kegiatan produksi, dan distribusi barang dan jasa serta pergerakan orang menuju pusat pelayanan wilayah.

6. Pengembangan sistem pengangkutan dilakukan untuk mengakomodasi kegiatan produksi, koleksi dan distribusi barang dan jasa serta pergerakan orang menuju pusat-pusat pelayanan wilayah.

1

7. Pengembangan trayek (rute

pelayanan), untuk meningkatkan keterkaitan antar pusat pelayanan

7. Pengembangan trayek, jumlah dan jenis kendaraan angkutan untuk meningkatkan keterkaitan antar pusat pelayanan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

1

8. Menghidupkan kembali sistem pengangkutan tradisional seperti delman (kereta kuda) dan ojek (alat transportasi roda dua ) sebagai moda transit menuju wilayah/daerah terpencil

8. Menghidupkan kembali sistem pengangkutan tradisional seperti delman dan ojek sebagai moda transit menuju wilayah terpencil yang belum dapat dilayani angkutan umum.

1

Total

4 kegiatan terkait

100

100

Dengan aalisis isi ( content analisis) dari Tabel 28, diketahui

program/kegiatan TATRALOK menyangkut perencanaan sistem

pengangkut memiliki derajat keterkaitan sebesar 100% dengan rencana

pembangunan daerah di Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 29. Keterkaitan Program TATRALOK dengan RPJMD dalam Pengembangan Terminal di Kabupaten Konawe Utara, 2013

No

Arahan Program dalam RPJMD

Arahan Program dalam TATRALOK

Analisis Keterkaitan

9. Perencanaa sistem terminal di Kabupaten Konawe Utara adalah :

Perencanaa sistem terminal di Kabupaten Konawe Utara adalah :

4. Pembangunan terminal Tipe A di Lasolo (Kecamatan Lasolo) yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan tingkat pelayanan meliputi provinsi dan regional

4. Pembangunan terminal Tipe A di Lasolo (Kecamatan Lasolo) yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan tingkat pelayanan meliputi provinsi dan regional

1

5. Optimalisasi dan pengembangan terminal regional (Tipe B) di Andowia dengan mempertimbangkan skenario pengembangan sistem pengangkutan antar wilayah kabupaten dalam propinsi (skenario pengembangan sistem transportasi terpadu Pulau Sulawesi).

5. Optimalisasi dan pengembangan terminal regional (Tipe B) di Andowia dengan mempertimbangkan skenario pengembangan sistem pengangkutan antar wilayah kabupaten dalam propinsi (skenario pengembangan sistem transportasi terpadu Pulau Sulawesi)

1

6. Pengembangan terminal tipe C diarahkan berada pada pusat kegiatan lokal seperti Kecamatan Sawa/Lembo dan Kecamatan Wiwirano

6. Pengembangan terminal tipe C diarahkan berada pada pusat kegiatan lokal seperti Kecamatan Sawa/Lembo dan Kecamatan Wiwirano

1

Total

3 kegiatan terkait

Dengan analisis isi pada Tabel 29, menunjukkan derajat keterkaitan

program perencanaan dalam pengembangan terminal sebesar 100%

dengan program perencanaan pada RPJMD.

101

101

Tabel 30. Keterkaitan Program TATRALOK dengan RPJMD dalam Perencanaan Trayek Angkutan di Konawe Utara, 2013

No

Arahan Program dalam

RPJMD

Arahan Program dalam TATRALOK

Analisis Keterkaitan

10. Perencanaan pelayanan trayek angkutan penumpang, terdiri atas:

Perencanaan pelayanan trayek angkutan penumpang, terdiri atas:

2. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan asal-tujuan pelayanan Kendari – Konawe Utara meliputi trayek terminal Puwatu (Kendari) – Asera, trayek Terminal Puwatu (Kendari) – Lamonae, trayek Terminal Puwatu (Kendari) – Taipa, trayek Terminal Puwatu (Kendari) – Lemobajo, dan trayek Terminal Puwatu (Kendari) – Tinobu

1. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan asal-tujuan pelayanan Kendari – Konawe Utara meliputi trayek terminal Puwatu (Kendari) – Asera, trayek Terminal Puwatu (Kendari) – Lamonae, trayek Terminal Puwatu (Kendari) – Taipa, trayek Terminal Puwatu (Kendari) – Lemobajo, dan trayek Terminal Puwatu (Kendari) – Tinobu

1

2. Angkutan perkotaan meliputi trayek Lahimbua – Andowia Wanggudu, dan

3. Angkutan perkotaan meliputi trayek Lahimbua – Andowia Wanggudu.

1

3. Angkutan perintis dengan asal-tujuan pelayanan Kendari-Lamonae (240 Km).

3. Angkutan perintis dengan asal-tujuan pelayanan Kendari-Lamonae (240 Km).

1

4. Rencana angkutan barang dengan asal–tujuan pelayanan meliputi : 3. Kendari - Konawe

Utara 4. Konawe - Konawe

Utara - Bungku (Sulawesi Tengah) - Konawe Utara.

4. Rencana angkutan barang dengan asal–tujuan pelayanan meliputi : 1. Kendari - Konawe

Utara 2. Konawe - Konawe

Utara - Bungku (Sulawesi Tengah) - Konawe Utara.

1

Total

4 kegiatan terkait

102

102

Dengan menggunakan analisis isi ( content analisis) dari Tabel 30,

diketahui keterkaitan dari program/kegiatan TATRALOK menyangkut

perencanaan trayek angkutan penumpang memiliki derajat keterkaitan

sebesar 100% dengan RPJMD Kabupaten Konawe Utara.

Tabel.31 Keterkaitan Program TATRALOK dengan RPJMD dalam Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengadaan Jembatan Timbang di Konawe Utara, 2013

No

Arahan Program dalam

RPJMD

Arahan Program dalam TATRALOK

Analisis Keterkaitan

10.

-

Pengujian kendaraan bermotor, perencanaan unit pengujian kendaraan bermotor akan dilakukan di Kecamatan Molawe.

0

11. Pengadaaan jembatan timbang sebagai salah satu solusi pemecahan masalah kerusakan jalan karena muatan moda transportasi dengan tonase melebihi kapasitas jalan yang seharusnya

0

Total

Tidak terkait

Dengan menggunakan analisis isi ( content analisis) dari Tabel 31,

diketahui program/kegiatan TATRALOK menyangkut pengujian

kendaraan bermotor dan pengadaan jembatan timbang tidak memiliki

keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Konawe Utara.

103

103

Menurut Informan bidang perencanaan dan evaluasi Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada tanggal 15 April 2013

jam 09.23 WIB :

“Program perencanaan pengadaan jembatan timbang sebagai solusi dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Konawe Utara dan pengadaan unit pengujian kendaraan bermotor merupakan program/kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara, dan tidak terdapat pada arahan program/kegiatan di Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) karena program/kegiatan yang dijabarkan dalam Tatanan Transportasi Lokal (TATRALOK) merupakan perencanaan jaringan prasarana transportasi yang terdiri dari simpul yaitu terminal dan jaringan pelayanannya yaitu pelayanan angkutan orang, barang dan jasa yang dikelompokkan dalam wilayah pelayanannya dan dilaksanakan dengan trayek, serta perencanaan transportasi penyeberangan yang meliputi transportasi penyeberangan yang terdiri dari simpul yang berwujud pelabuhan penyeberangan dan ruang lalu lintas yang berwujud alur penyeberangannya. Sedangkan pengadaan jembatan timbang dan unit pengujian kendaraan bermotor merupakan infrastruktur pendukung yang dimasukkan dalam program RENSTRA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika”.

Transportasi Perairan

a. Transportasi Sungai dan Danau

Transportasi sungai dan danau adalah merupakan transportasi

altenatif untuk daerah pesisir yang tidak dapat ditempuh dengan

perjalanan darat, sehingga transportasi ini sangat membantu untuk

membuka aksen dalam mengurangi kesenjangan wilayah antar daerah di

Kabupaten Konawe Utara.

104

104

Tabel 32. Keterkaitan Program TATRALOK dengan RPJMD dalam Alur Pelayaran Sungai dan Danau di Kabupaten Konawe Utara, 2013

No

Arahan Program dalam

RPJMD

Arahan Program dalam TATRALOK

Analisis Keterkaitan

12. Perencanaan alur pelayaran sungai dan danau:

Perencanaan alur pelayaran sungai dan danau:

1. Andowia–Walalindu- Langgikima;

1. Andowia–Walalindu- Langgikima

1

2. Motui – Muara Sampara; 2. Motui – Muara Sampara;

1

3. Asera – Tambua; 3. Asera – Tambua;

1

4. Sambandete– Tenggera; 4. Sambandete– Tenggera;

1

5. Landawe– Laronanga-Lamonae-Lamparinga-Padalere-Padalere Utama

5. Landawe– Laronanga-Lamonae-Lamparinga-Padalere-Padalere Utama

1

Total

5 kegiatan

terkait

Dengan analisis isi ( content analisis) dari Tabel 32, diketahui

program/kegiatan TATRALOK dalam perencanaan alur pelayaran sungai

dan danau memiliki 100% keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Konawe

Utara. Kedua dokumen mempunyai program yang sama dalam mengatasi

keterbatasan akses jalan darat karena kondisi fisik (bergelombang, rawan

longsor dan erosi) sehingga pengembangan akses menjadi sangat mahal

seperti halnya yang terjadi di Lawali. Keberadaan sungai lasolo yang

membelah wilayah kabupaten Konawe Utara dari arah barat (tenggara)

menjadi urat nadi perekonomian daerah pedalaman Lawali-Asera.

105

105

Tabel 33. Keterkaitan Program TATRALOK dengan RPJMD dalam Lintas Penyeberangan Sungai di Kabupaten Konawe Utara, 2013

No

Arahan Program dalam

RPJMD

Arahan Program dalam TATRALOK

Analisis Keterkaitan

13.

Lintas penyeberangan sungai terdiri atas:

Lintas Penyeberangan terdiri atas :

1. Rencana lintas penyeberangan antar provinsi pada perairan Selat Salabangka (Provinsi Sulawesi Tenggara – Provinsi Sulawesi Tengah) antara pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Konawe Utara dan di Sulawesi Tengah

Rencana lintas penyeberangan antar provinsi pada perairan Selat Salabangka (Provinsi Sulawesi Tenggara – Provinsi Sulawesi Tengah) antara pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Konawe Utara dan di Sulawesi Tengah

1

2. Lintas penyeberangan dalam propinsi pada perairan Selat Wawonii antara rencana pelabuhan penyeberangan Konawe Utara dengan Pelabuhan Penyeberangan Langara di Kabupaten Konawe;

Lintas penyeberangan dalam propinsi pada perairan Selat Wawonii antara rencana pelabuhan penyeberangan di Konawe Utara dengan Pelabuhan Penyeberangan Langara di Kabupaten Konawe

1

Total

2 kegiatan terkait

Dengan analisis isi ( content analisis) dari Tabel 33, diketahui

program/kegiatan TATRALOK menyangkut perencanaan transportasi

perairan dalam lintas penyeberangan sungai yaitu perencanaan alur –alur

penyeberangan memiliki derajat keterkaitan sebesar 100% dengan

RPJMD di Kabupaten Konawe Utara.

106

106

Tabel 34. Keterkaitan Program TATRALOK dengan RPJMD dalam Perencanaan Pelabuhan Sungai dan Danau di Kabupaten Konawe Utara , 2013

No

Arahan Program dalam

RPJMD

Arahan Program dalam TATRALOK

Analisis Keterkaitan

14. Perencanaan Pelabuhan sungai dan danau, terdiri atas:

Perencanaan pelabuhan sungai dan danau, terdiri atas

10. Pelabuhan Laronanga di Kecamatan Andowia;

10. Pelabuhan Laronanga di Kecamatan Andowia;

1

11. Pelabuhan Tapuwatu di Kec. Asera

11. Pelabuhan Tapuwatu di Kec. Asera;

1

12. Pelabuhan Tambua di Kecamatan Asera;

12. Pelabuhan Tambua di Kecamatan Asera;

1

13. Pelabuhan Linomoiyo di Kecamatan Oheo;

13. Pelabuhan Linomoiyo di Kecamatan Oheo;

1

14. Pelabuhan Kuratao di Kecamatan Wiwirano;

14. Pelabuhan Kuratao di Kecamatan Wiwirano;

1

15. Pelabuhan Lamonae di Kecamatan Wiwirano

15. Pelabuhan Lamonae di Kecamatan Wiwirano

1

16. Pelabuhan Padalere di Kecamatan Wiwirano

16. Pelabuhan Padalere di Kecamatan Wiwirano

1

17. Pelabuhan Lamparinga di Wiwirano

17. Pelabuhan Lamparinga di Wiwirano;

1

Total

8 kegiatan

terkait

Dengan analisis isi ( content analisis) dari Tabel 34, diketahui

program/kegiatan pengembangan dan penataan jaringan transportasi

dalam TATRALOK menyangkut perencanaan pelabuhan sungai dan

danau memiliki derajat keterkaitan sebesar 100% dengan RPJMD

Kabupaten Konawe Utara.

107

107

Tabel 35. Keterkaitan Program TATRALOK dengan RPJMD dalam Perencanaan Pelabuhan di Kabupaten Konawe Utara , 2013

No

Arahan program dalam

RPJMD

Arahan program

dalam TATRALOK Analisis

Keterkaitan

15. Perencanaan pelabuhan penyeberangan di Tinobu.

Perencanaan pembangunan pelabuhan rakyat untuk perikanan di Tinobu dan pariwisata di Kecamatan Molawe.

1

16. Pembangunan Pelabuhan khusus terdiri atas : 1. Terminal khusus

pertambangan eksisting di Kecamatan Langgikima, Motui dan Molawe; dan

2. Rencana terminal BBM di Kecamatan Molawe

Pembangunan Pelabuhan khusus terdiri atas : 1. Terminal khusus

pertambangan eksisting di Kecamatan Langgikima, Motui dan Molawe; dan

2. Rencana terminal BBM di Kecamatan Molawe

1

Total

2 kegiatan terkait

Dengan analisis isi ( content analisis) dari Tabel 35, dapat diketahui

program/kegiatan TATRALOK menyangkut Perencanaan pelabuhan

rakyat dan pelabuhan khusus memiliki 100% keterkaitan dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara. Hal

ini menunjukkan tidak adanya konflik perencanaan pelabuhan khusus

dikawasan – kawasan pertambangan yang merupakan kawasan strategis

dengan rencana pembangunan daerah.

108

108

Tabel 36. Keterkaitan Program TATRALOK dengan RPJMD dalam Program Perencanaan Lintas Pelayaran Lokal di Kabupaten Konawe Utara, 2013

No

Arahan Program dalam

RPJMD

Arahan Program dalam TATRALOK

Analisis Keterkaitan

17

Pengembangan perairan Laut dalam Lintas pelayaranLokal:

Alur pelayaran lokal meliputi :

11. Sawa – Labengki; 11. Sawa – Labengki; 1

12. Lemobajo– Morombo; 12. Lemobajo– Morombo;

1

13. Lemobajo – Labengki 13. Lemobajo – Labengki

1

14. Lemobajo – Waturambaha 14. Lemobajo – Waturambaha;

1

15. Tinobu – Boenaga; 15. Tinobu – Boenaga; 1

16. Tinobu – Labengki 16. Tinobu – Labengki; 1

17. Tinobu – Waturambaha 17. Tinobu – Waturambaha;

1

18. Tinobu – Morombo; 18. Tinobu – Morombo; 1

19. Tinobu – Molawe 19. Tinobu – Molawe; 1

20. Tinobu – Tapunggaya. 20. Tinobu – Tapunggaya;

1

Total

10 kegiatan terkait

Dengan analisis isi ( content analisis) dari Tabel 36, diketahui

program/kegiatan TATRALOK menyangkut pengembangan dan penataan

jaringan transportasi laut dalam perencanaan lintas pelayaran lokal

memiliki 100% derajat keterkaitan dengan program pembangunan daerah

dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara.

109

109

Tabel 37. Keterkaitan Program TATRALOK dengan RPJMD dalam Program Perencanaan Alur Pelayaran Regional di Kabupaten Konawe Utara, 2013

No Arahan Program dalam

RPJMD Arahan Program

dalam TATRALOK Analisis

Keterkaitan

18. Perencanaan alur pelayaran regional yaitu:

Perencanaan alur pelayaran regional meliputi :

1

2. Pelabuhan Mandiodo Molawe - Pelabuhan di Bungku, Provinsi Sulawesi Tengah

3. Pelabuhan Mandiodo - Pelabuhan di Bungku, Provinsi Sulawesi Tengah

1

2. Pelabuhan Lameruru (Langgikima) - Pelabuhan di Bungku, Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Pelabuhan Lameruru - Pelabuhan di Bungku, Provinsi Sulawesi Tengah.

Total

2 kegiatan terkait

Dengan menggunakan analisis isi ( content analisis) dari Tabel 37,

diketahui program/kegiatan TATRALOK menyangkut alur pelayaran

regional memiliki 100 % derajat keterkaitannya dengan RPJMD

Kabupaten Konawe Utara

c. Sistem Transportasi Perairan Laut

Pengembangan transportasi perairan (laut) sangat memungkinkan

karena sisi timur wilayah kabupaten berbatasan langsung dengan laut

banda. Kondisi perairan yang relatif tenang dengan kedalaman relatif

menjadikan manuver angkutan kapal (ukuran sedang) dapat dilakukan.

Pengembangan transportasi perairan (laut) telah dikembangkan meskipun

masih terbatas pada kebutuhan sektor pertambangan seperti halnya yang

terdapat di Kecamatan Molawe sehingga perlu dikembangkan di

kecamatan lain.

110

110

Tabel 38. Keterkaitan Program TATRALOK dengan RPJMD dalam Perencanaan Sistem Perairan Laut di Kabupaten Konawe Utara, 2013

No

Arahan Program dalam

RPJMD

Arahan Program dalam TATRALOK

Analisis Keterkaitan

19. Perencanaan sistem perairan laut dengan pembangunan pelabuhan pengumpan yaitu

Perencanaan sistem perairan laut dengan tatanan kepelabuhanan yang terdiri atas :

7. Pelabuhan Lameruru di Kecamatan Langgikima,

5. Pelabuhan Molawe di Kecamatan Molawe;

1

6. Pelabuhan Molawe di Kecamatan Molawe

8. Pelabuhan Lameruru di Kecamatan Langgikima

1

7. Pelabuhan di Teluk Matarape

9. Pelabuhan Teluk Maratepe

8. Pelabuhan Matandahi Motui

10. Pelabuhan Matandahi di Motui

1

7. Pelabuhan Tinobu di Lasolo,

11. Pelabuhan Tinobu di Lasolo;

1

12. Pelabuhan Mandiodo di Molawe

8. Pelabuhan Mandiodo di Molawe

1

Total

6 kegiatan terkait

Dengan analisis isi ( content analisis) dari Tabel 38, dapat

diketahui program/kegiatan TATRALOK menyangkut Perencanaan

peningkatan transportasi laut dengan pembangunan pelabuhan

pengumpan dalam pengembangan dan penataan jaringan transportasi

laut, yang memungkinkan jarak tempuh suatu wilayah lebih mudah dal

lebih cepat memiliki derajat keterkaitan sebesar 100% dengan RPJMD

Kabupaten Konawe Utara.

111

111

Tabel 39. Keterkaitan Program TATRALOK dengan RPJMD dalam Perencanaan Transportasi Udara di Kabupaten Konawe Utara, 2013

No Arahan Program dalam

RPJMD Arahan Program

dalam TATRALOK Analisis

Keterkaitan

20 Perencanaan transportasi udara, ruang udara untuk penerbangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) meliputi

Perencanaan transportasi udara, ruang udara untuk penerbangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) :

7. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;

7. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;

1

8. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;

8. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;

1

9. kawasan di bawah permukaan transisi;

9. Kawasan di bawah permukaan transisi;

1

10. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;

10. Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam

1

11. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan

11. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan

1

12. kawasan di bawah permukaan horizontal luar

12. kawasan di bawah permukaan horizontal luar

1

Total

6 kegiatan terkait

Dengan menggunakan analisis isi ( content analisis) dari Tabel 39

dapat diketahui program/kegiatan TATRALOK menyangkut

Perencanaan transportasi udara memiliki derajat keterkaitan sebesar

100% dengan RPJMD Kabupaten Konawe Utara.

112

112

Tabel 40. Keterkaitan Rata-Rata Program Perencanaan Transportasi yang Termuat dalam Dokumen RPJMD dan TATRALOK, 2013

No

Tabel Program/Kegiatan

Derajat Keterkaitan Program (%)

24 Penetapan fungsi jaringan jalan 78

25 Pengembangan fungsi jaringan jalan 17

26 Pemeliharaan jaringan jalan 100

27 Peningkatan kualitas jalan 0

28 Sistem perencanaan pengangkutan 100

29 Pengembangan terminal 100

30 Perencanaan trayek 100

31 Pengujian kendaraan dan pengadaan jembatan timbang

0

32 Perencanaan alur pelayaran 100

33 Perencanaan lintas penyeberangan sungai

100

34 Perencanaan pelabuhan perikanan 100

35 Perencanaan pelabuhan sungai dan danau

100

36 Perencanaan lintas pelayaran local 100

37 Perencanaan alur pelayaran regional 100

38 Perencanaan pelabuhan pengumpan 100

39 Perencanaan transportasi udara 100

Keterkaitan Rata-Rata Program TATRALOK dan RPJMD

82

Derajat keterkaitan rata-rata program/kegiatan perencanaan

transportasi yang termuat dalam RPJMD dan TATRALOK, diketahui dari

Tabel 40 sebesar 82 %. Program peningkatan fungsi jalan, kualitas jalan

serta pengadaan alat pengujian kendaraan dan jembatan timbang dengan

indikator 0% merupakan program yang tidak memiliki keterkaitan yang

dijelaskan informan pada penjelasan Tabel 27 dan Tabel 31. Hal ini belum

menunjukkan keterpaduan program yang menyebabkan belum teratasinya

permasalahan transportasi di Kabupaten Konawe Utara.

113

113

E. Konsistensi Perencanaan

a. Perencanaan Strategis

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang

Organisasi Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan ditetapkannya

Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara. Sebagai

pelaksanaannya ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2009

Lampiran VII tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika memiliki tugas

pokok membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan dibidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Olehnya dalam perencanaan dan penataan jaringan transportasi di

Kabupaten Konawe Utara, TATRALOK harus mengakomodir

program/kegiatan RENSTRA sesuai UU no 25 tahun 2004 pasal 15

disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

menyiapkan rancangan RENSTRA-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya. Program dan kegiatan RENSTRA Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika periode 2012-2016 dapat dilihat pada

lampiran 2, Tabel 49 halaman 128.

Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) berfungsi sebagai

pedoman untuk pengembangan jaringan prasarana dan jaringan

pelayanan, yang memfasilitasi perpindahan orang dan atau barang antar

114

114

simpul atau kota dalam suatu wilayah Kabupaten dan dari simpul atau

kota suatu wilayah ke simpul atau kota wilayah lain (SISTRANAS, 2005).

Maksud penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2016

adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan

arah kebijakan alokasi anggaran dinas, strategi, dan program serta

kegiatan yang harus dilaksanakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika selama kurun waktu 5 tahun ke depan (Tahun 2012 - 2016).

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan

daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Visi dan Misi Kepala

Daerah, RENSTRA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Konawe Utara tahun 2012 - 2016 merupakan satu bagian yang

utuh dari manajemen kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Konawe Utara, dalam menjalankan agenda

pembangunan yang telah diamanatkan dalam dokumen Perencanaan

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara.

b. Konsistensi Perencanaan Strategis dalam Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional bab II pasal 2 point 4 huruf c yang menyatakan

bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan. UU No. 32 tahun 2004 tentang

115

115

Pemerintahan Daerah bab VII pasal 153 menyatakan bahwa perencanaan

pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan. Sementara pada pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa

RENJA-SKPD disusun dengan berpedoman kepada RENSTRA-SKPD

dan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan (RKP).

RENSTRA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah

pedoman dalam penyusunan RENJA dan merupakan acuan perencanaan

internal Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dimana

dijelaskan lebih lanjut bahwa penyusunan RENJA Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika harus konsisten terhadap RENSTRA-SKPD.

Olehnya program dan kegiatan yang ada dalam RENSTRA-SKPD secara

konsisten dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah.

Pada penelitian ini, tidak semua program dan kegiatan yang ada

pada RENSTRA dianalisis konsistensinya terhadap RENJA, fokus

perhatian hanya pada program perencanaan transportasi. Untuk

memudahkan analisis, maka Tabel uraian RENSTRA dan RENJA dibuat

setiap tahun analisis yaitu tahun 2012 dan tahun 2013 pada setiap

program/kegiatan yang dijelaskan seperti pada Tabel 41-45.

116

116

Tabel 41. Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan RENSTRA 2012 dalam RENJA 2012 untuk Peningkatan Sumber Daya Aparatur di Kabupaten Konawe Utara

N0 Program/Kegiatan

RENSTRA 2012

Program/Kegiatan RENJA 2012

Analisis Kekonsistenan

1 Peningkatan sumber daya aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Peningkatan sumber daya aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pendidikan dan Pelatihan Formal:

Pendidikan dan pelatihan formal

1. Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dasar

1. Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dasar

1

2. Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) lanjutan

2. Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) lanjutan

1

3. Diklat orientasi lalu lintas

3. Diklat orientasi lalu lintas

1

4. Diklat transportasi dasar

4. Diklat transportasi dasar

1

5. Diklat tatanan kepelabuhanan

5. Diklat tatanan kepelabuhanan

1

Total

5 kegiatan konsisten

Dengan content analisis, pada Tabel 41 diketahui konsistensi

penjabaran program RENSTRA periode 2012 secara konsisten dijabarkan

dalam program/kegiatan di RENJA 2012 dengan derajat kekonsistenan

100%, menunjukkan tingkat konsistensi perencanaan peningkatan sumber

daya aparatur merupakan program yang penting untuk dilaksanakan

karena sangat penunjang pelaksanaan tugas dalam kaitannya dengan

peningkatan pelayanan jasa transportasi kepada masyarakat.

117

117

Tabel 42. Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan RENSTRA 2012 di RENJA 2012 dalam Pengelolaan Terminal di Kabupaten Konawe Utara

N0

Program/Kegiatan RENSTRA 2012

Program/Kegiatan RENJA 2012

Analisis Kekonsistenan

2.

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat di Lahimbua:

Peningkatan infrastruktur penunjang terminal

1

1. Peningkatan jalan terminal

0

2. Pembangunan deucker terminal

0

3. Pembangunan pos PAD terminal

0

Keterengan

Program konsisten

Dengan content analisis diketahui konsistensi penjabaran program

RENSTRA pada Tabel 42, konsisten terhadap penjabaran program pada

RENJA 2012 tetapi tidak menjelaskan kegiatan peningkatan infrastruktur

terminal yang dimaksud namun tetap dikategorikan memiliki

kekonsistenan program

Tabel 43. Konsistensi Penjabaran Program RENSTRA 2012 dalam RENJA 2012 untuk Pengadaan Rambu di Konawe Utara

N0 Program/Kegiatan RENSTRA 2012

Program/Kegiatan RENJA 2012

Analisis Kekonsistenan

1. Pengadaan Warning Light - 0

2. Pengadaan kaca pembesar pada tikungan tajam

- 0

3. Pengadaan pengaman jalan (delinator)

- 0

4. -

Pemeliharaan fasilitas lalu lintas angkutan jalan.

0

Keterangan Tidak konsisten

118

118

Dengan menggunakan analisis isi (content analisis) dari Tabel 43,

diketahui program/kegiatan yang ditermuat dalam RENSTRA Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika periode 2012 tidak konsisten

terhadap RENJA periode tersebut, menurut informan dari Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika :

“Program/kegiatan RENSTRA-SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tidak konsisten dijabarkan dalam RENJA periode tersebut karena anggaran yang diberikan ke Dinas Perhubungan tidak dapat mengkover program/kegiatan tersebut, hal demikian terjadi karena berkembangnya usulan-usulan atau kebijakan-kebijakan lain pada saat penyusunan Rencana Kerja. Lebih lanjut dijelaskan bahwa keadaan/kondisi daerah pada saat itu yang belum defenitif sangat berpengaruh pada perencanaan dalam segala aspek, tak terkecuali perencanaan transportasi.

Tabel 44. Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan Peningkatan Kelaikan

RENSTRA 2012 dalam RENJA 2012 di Konawe Utara

No Program/Kegiatan RENSTRA 2012

Program/Kegiatan RENJA 2012

Analisis Kekonsistenan

1. Peningkatan Kelaikan Kendaraan Bermotor :

Peningkatan Kelaikan Kendaraan Bermotor

1

Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

a. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor.

b. Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

Keterangan

Program konsisten

Dengan teknik analisis isi dari penjabaran kegiatan RENJA 2012

pada Tabel 44, menunjukkan tingkat konsistensi program yang dimaksud

pada RENSTRA 2012 yaitu peningkatan kelaikan kendaraan bermotor,

lebih jelas dijabarkan pada RENJA 2012 dengan 2 ( dua ) kegiatan yang

mendukung program tersebut.

119

119

Tabel 45. Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan RENSTRA 2012 dalam RENJA 2012 Untuk Peningkatan Pelayanan Angkutan di Kabupaten Konawe Utara

No

Program/Kegiatan RENSTRA 2012

Program/Kegiatan RENJA 2012

Analisis Kekonsistena

n

1. Kegiatan penyuluhan bagi sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

Kegiatan penyuluhan bagi sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

1

2. Kegiatan operasi gabungan, penertiban hari besar/keagamaan, dan patroli keliling pengawasan angkutan.

Kegiatan operasi gabungan, penertiban hari besar/keagamaan, dan patroli keliling.

1

3. Kegiatan uji coba trayek angkutan umum

Kegiatan uji coba trayek angkutan umum

1

Total

3 kegiatan konsisten

Dengan teknik analisis isi dari penjabaran program dan kegiatan

RENSTRA 2012 dalam RENJA 2012 pada Tabel 45, menunjukkan tingkat

konsistensi sebesar 100%. Program peningkatan pelayanan angkutan

yang dimaksud pada RENSTRA 2012 dijabarkan secara konsisten pada

RENJA 2012.

120

120

c. Konsitensi Penjabaran Rencana Strategi periode 2013 dalam

Rencana Kerja Periode 2013

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

dikemukakan bahwa RENJA-SKPD sebagai penjabaran RENSTRA-SKPD

merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun

yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program,

sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi

pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, yaitu

berdasarkan pertanggung-jawaban atas tingkat kinerja yang dilaksanakan

dalam tahun anggaran 2012 yang berjalan merupakan dasar dalam

penyampaian usulan program tahun anggaran 2013 yang dijelaskan

dalam Tabel 46-48.

Tabel 46. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi RENSTRA 2013 dalam RENJA 2013

No

PROGRAM/KEGIATAN

RENSTRA 2013

PROGRAM/KEGIATAN

RENJA 2013

Analisis

Kekonsitenan

1. Pengadaaan/pembangunan sarana dan prasarana :

Pengadaaan sarana dan prasarana transportasi :

1. Pengadaan Speed Boat Pengawasan

1. Pengadaan Speed Boat Pengawasan

1

2. Pengadaan Bus Sekolah

2. Pengadaan Bus Sekolah 1

3. Pembangunan pintu gerbang terminal

3. Pembangunan pintu gerbang terminal

1

4. Pengadaan fasilitas ruang tunggu

4. Pengadaan fasilitas ruang tunggu

1

5. Pengadaan dan penataan fasilitas kantor terminal

5. Pembangunan mushollah

0

Total 4 kegiatan konsisten

121

121

Dari analisis isi (content analisis) pada Tabel 46, menunjukkan

tingkat konsistensi program/kegiatan RENSTRA 2013 sebesar 80 % pada

penjabaran program di RENJA-SKPD 2013 dalam pengadaan /

pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut dan darat.

Tabel 47. Penjabaran Program/Kegiatan RENSTRA Tahun 2013 dalam

RENJA 2013 untuk Pemeliharaan Prasarana

No

PROGRAM/KEGIATAN

RENSTRA 2013

PROGRAM/KEGIATAN

RENJA 2013

Analisis

Kekonsistenan

2. Rehabilitaspemeliharaan prasarana pelabuhan

Rehabilitasi / pemeliharaan prasarana pelabuhan

1. Rehabilitasi/pemeliharaan pelabuhan Tinobu – kecamatan Lasolo

1. Rehabilitasi/pemeliharaan pelabuhan Tinobu – kecamatan Lasolo

1

2. Rehabilitasi talud/jalan masuk pelabuhan Tinobu - kecamatan Lasolo

2. Rehabilitasi talud/jalan masuk pelabuhan Tinobu – kecamatan Lasolo

1

3. Rehabilitasi talud sandaran labuh kapal /dermaga kapal Ikan di Tinobu

3. Rehabilitasi talud sandaran labuh kapal Ikan di beberapa kecamatan ( sesuai hasil MUSRENBANG)

1

Total

3 kegiatan konsisten

Berdasarkan analisis isi (content analisis) pada Tabel 47,

menunjukkan penjabaran secara konsisten program/kegiatan RENSTRA

2013 dalam RENJA-SKPD 2013 walaupun rehabilitasi dermaga pada

RENSTRA hanya di kecamatan Tinobu sedangkan pada RENJA

direncanakan pada beberapa kecamatan berdasarkan usulan dari

masyarakat akan kebutuhan prasarana.

122

122

Tabel 48. Penjabaran Program/Kegiatan RENSTRA Tahun 2013 dalam RENJA 2013 untuk Peningkatan Disiplin Berlalu Lintas

No

PROGRAM/KEGIATAN

RENSTRA 2013

PROGRAM/KEGIATAN

RENJA 2013

Analisis Kekonsistenan

3. 1. Penyuluhan juru mudi angkutan umum/barang/khusus

1. Penyuluhan juru mudi angkutan umum/barang/khusus

1

2. Operasi patuh angkutan lalu lintas

2. Operasi patuh angkutan lalu lintas

1

3. Operasi disiplin pengguna kendaraan bermotor

3. Operasi disiplin pengguna kendaraan bermotor

1

Total

3 kegiatan konsisten

Dengan analisis isi (Content Analisis) Tabel 48, diketahui derajat

konsitensi penjabaran program RENSTRA 2013 dalam RENJA 2013 untuk

peningkatan disiplin berlalu lintas sebesar 100%.

Berdasarkan hasil analisis penjabaran program dan kegiatan

RENSTRA periode 2012 dan 2013 dalam RENJA periode 2012 dan 2013,

menunjukkan:

Ketidak-konsistenan penjabaran program yang terjadi di Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun 2012 pada Tabel 42

yang tidak konsisten dalam penjabaran kegiatan pengelolaan

terminal dan Tabel 43 yaitu program pengadaan rambu – rambu lalu

lintas , mendapat tanggapan dari Kasubag Program perencanaan

dan evaluasi yang menyatakan bahwa:

123

123

“Ketidak-konsistenan penjabaran program/kegiatan RENSTRA 2012 dalam RENJA tahun 2012 karena anggaran yang diberikan ke Dinas Perhubungan tidak dapat mengkover program/kegiatan tersebut, hal demikian terjadi karena berkembangnya usulan-usulan atau kebijakan-kebijakan lain pada saat penyususnan RENJA yang merupakan kebijakan pimpinan, yang sifatnya mendesak (urgent) untuk dilaksanakan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa keadaan/kondisi daerah pada saat itu yang belum defenitif sehingga sering terjadi pergantian kepemimpinan menyebabkan perubahan kebijakan juga sangat berpengaruh pada perencanaan dalam segala aspek, tak terkecuali perencanaan transportasi. Faktor lain adalah bahwa penyusunan perencanaan untuk tahun 2012 dilakukan tahun sebelumnya yaitu 2011, berdasarkan kebutuhan tahun berjalan artinya kebutuhan tahun 2011 untuk dilaksanakan tahun 2012 dianggap sangat dibutuhkan masyarakat untuk dilaksanakan berdasarkan MUSREMBANG karena pedoman perencanaan yaitu RTRW dan RPJMD baru diperdakan tahun 2012.

Menurut Nawawi (2005) bahwa konsistensi merupakan tolok ukur

yang menekankan pada kegiatan mengungkapkan kemampuan

manajemen puncak dan jajarannya di lingkungan sebuah organisasi

non profit, dalam merencanakan program berkelanjutan dan

beberapa proyek tahunan yang berkesinambungan atau konsisten

dalam arti saling menunjang, baik dalam satu tahun anggaran yang

sama, maupun selama dua tahun anggaran atau lebih secara

berkelanjutan.

Peningkatan sistem perencanaan periode 2013 menunjukkan sistem

perencanaan kearah yang lebih baik yang merupakan indikasi

adanya peningkatan efektifitas organisasi. Dengan keefektifan

program maka tujuan perencanaan penataan transportasi akan

dapat dicapai dengan harapan masalah – masalah transportasi yang

ada di Kabupaten Konawe Utara dapat diatasi dengan baik sehingga

tujuan dari peningkatan pelayanan dalam bidang penataan

transportasi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

124

124

Lebih lanjut Denison, 1990 dalam Hartijasti (2001) menjelaskan

bahwa organisasi yang efektif adalah organisasi yang memiliki budaya

yang konsisten. Dengan kata lain, organisasi yang tidak memiliki budaya

konsistensi bukan organisasi yang efektif sehingga akan sangat sulit bagi

organisasi seperti itu untuk mencapai tujuannya. Olehnya peran para

pengambil kebijakan sangat besar dalam menjamin konsistensi pada

suatu organisasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Analisis keterkaitan program perencanaan transportasi dalam

dokumen TATRALOK dengan RTRW menunjukkan derajat keterkaitan

sebesar 92 % yang mengindikasikan tidak adanya konflik spasial

dalam perencanaan transportasi di Kabupaten Konawe Utara,

sedangkan keterkaitan TATRALOK dengan RPJMD sebesar 82 %

yang menunjukkan belum adanya keterpaduan program perencanaan

transportasi dengan perencanaan pembangunan daerah dalam

penataan transportasi di Kabupaten Konawe Utara, sehingga

permasalahan transportasi belum dapat teratasi dengan baik. Tingkat

konsistensi yang rendah pada tahun 2012, sedangkan pada tahun

2013 menunjukkan tingkat konsistensi yang lebih baik

mengindikasikan bahwa kekonsistenan sistem perencanaan menuju

ketingkat yang lebih baik di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika.

2. Untuk menghindari adanya ketidak-terkaitan dan ketidak-konsistenan

program perencanaan transportasi di Kabupaten Konawe Utara,

diharapkan kedepannya sebagai suatu kabupaten baru perlu adanya

sistem informasi perencanaan yang memuat seluruh dokumen

126

126

perencanaan tersebut. Dengan adanya sistem informasi ini maka

setiap program/kegiatan yang akan dianggarkan setiap tahunnya akan

terjamin keterkaitan dan konsistensinya. Program/kegiatan yang tidak

sesuai dengan perencanaan yang ada akan tertolak secara otomatis

oleh sistem. Dalam kondisi apabila ada program/kegiatan yang

mendesak harus dilaksanakan, maka harus ada persetujuan terlebih

dahulu dari Kepala Daerah baru kemudian diadakan perubahan

terhadap perencanaan yang ada dalam data base. Perubahan data

base tersebut perlu ditetapkan lagi dengan surat keputusan kepala

daerah. Dengan sistem informasi ini dapat pula diketahui mengenai

posisi pencapaian visi dan tujuan perencanaan secara cepat dan

akurat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Perlu dilakukan evaluasi secara berkesinambungan terhadap dokumen

perencanaan baik tingkat keterkaitan maupun konsistensi

penerapannya menuju keterpaduan program untuk mencapai

efektifitas suatu perencanaan. Karena ketidakterpaduan program

dalam suatu perencanaan tidak akan menghasilkan pencapaian tujuan

pembangunan yang diharapakan. Kekonsistenan suatu program

perencanaan merupakan indikator keefektifan proses perencanaan

karena itu kekonsistenan dalam proses perencanaan merupakan hal

127

127

yang penting untuk diperhatikan oleh pihak – pihak perencana yang

tidak lepas dari peningkatan dan sosialisasi penyusunan dokumen

perencanaan yang tepat ditingkat para perencana.

2. Sebagai salah satu kabupaten baru di Propinsi Sulawesi Tenggara

perlu dilakukan pendidikan/pelatihan khususnya masalah sistem

perencanaan untuk mencapai tujuan – tujuan pembangunan.

Sebagaimana Kabupaten Konawe Utara adalah salah satu kabupaten

yang direncanakan dalam percepatan ekonomi nasional, maka di

Kabupaten Konawe Utara sangat penting untuk dilakukan sosialisasi

sistem informasi perencanaan.

3. Diharapkan untuk dikaji kembali keefektifan perencanaan

pembangunan prasarana transportasi udara karena membutuhkan

biaya yang besar baik pembangunan maupun pengoperasiannya,

sementara Kabupaten Konawe Utara adalah kabupaten baru yang

membangun di segala bidang. Sebaiknya untuk perencanaan jangka

panjang lebih mengoptimalkan perencanaan transportasi darat dan

laut, membuka akses daerah terpencil untuk mengurangi kesenjangan

antar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S & Jabar. 2004. Evaluasi Program. Jakarta: Bumi Aksara

Arikunto, S dan Cepi Safrudin. 2009. Evaluasi Program Pendidikan : Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan, cetakan ketiga, Jakarta: Bumi Aksara

Adisasmita, R. 2005. Dasar-dasar Ekonomi Wilayah. Graha Ilmu,Yogyakarta

Bryson, J.M. 2008. Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial. Pustaka Pelajar,Yogyakarta.

Budiharsono S. 2001. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan, Cetakan 1. Jakarta : PT Pranadya Paramita.

Creswell, John W.. 2010. Research Design Pendekatan Kualitatif,

Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarya: Pustaka Pelajar.

Drs.H.Dadang Solihin. 2008. Bimbingan Teknis Perencanaan Tata Ruang

(online), (http://www.slideshare.net/DadangSolihin/perencanaan-tata-

ruang, diakses 30 april 2013)

Hartijasti, Y. 2011. Meningkatkan Kinerja Perusahaan Melalui Pengembangan Budaya Organisasi (Online),(http://apioindonesia.files.wordpress.com/2010/06/makalah-24 225 230 -yanki.doc, diakses 20 Januari 2013)

Iryanto. 2008. Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota Melalui Pendekatan Wilayah dan Kerjasama Antar Daerah (Online), (http://www.usu.ac.id/id/files/artikel/perc_pemb_iriyanto.pdf, diakses 20 Januari 2013)

Kamaluddin, Rustian. 2003. Ekonomi Transportasi Karakteristik, Teori dan Kebijakan. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta

Katayane, D. S. 2007, Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2006 berdasarkan Rencana Stratejik (Renstra) 2002-2006 Kabupaten Maluku Tenggara Barat,Tesis Magister Konsentrasi Studi Manajemen Perencanaan. Universitas Hasanuddin, Makassar.

129

129

Kbarek, S. 2007. Konsistensi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jayapura,Tesis Magister Konsentrasi Studi Manajemen Perencanaan. Universitas Hasanuddin, Makassar.

Kementerian Dalam Negeri R.I. 2010. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Jakarta.

Kadir, Abdul. 2010. Transportasi: Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional. (Online)(http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15980/1/wah-apr2006-%20(6).pdf, diakses pada tanggal 26 Januari 2013 pukul 14.30)

Kementerian Dalam Negeri R.I. 2010. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Jakarta.

Martono,Nanang.2011. Metode Penelitian Kualitatif: Analisis isi dan Analisis Data sekunder. Jakarta: Rajagrafindo Persada

Mastuti. 2010. Konsistensi Rencana Kerja (Renja) UPT Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara dengan Rencana Strategis (Renstra) Departemen Perhubungan 2005-2009(Studi Kasus UPT Bandar Udara di Pulau Sulawesi),Tesis Magister Konsentrasi Studi Manajemen Perencanaan. Universitas Hasanuddin, Makassar.

Nawawi, H. 2005. Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang

Pemerintahan. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 49 Tahun 2005 Sistranas, Jakarta.

Prof. Dr. Ing.IR.Ahmad Munawar,M.Sc. 2007. Pengembangan Transportasi yang berkelanjutan (online), (http://www.USU.ac.id/Ahmad Munawar / perencanaan transportasi, diakses 23 April 2013)

Rahailjaan, M. 2011. Konsistensi Dokumen Perencanaan dalam Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Peternakan Kabupaten Merauke, Magister Konsentrasi Studi Manajemen Perencanaan. Universitas Hasanuddin, Makassar.

130

130

Rudiyanto, A. 2009. Urgensi Kerja Sama Pembangunan Sektoral dan Daerah dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Bappenas dalam Era Otonomi Daerah (Online), (http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8527/, diakses 24 September 2011)

Safrizal. 2009. Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan

Daerah. Bauose Media, Jakarta.

Salusu, J. 2008. Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi

Publik dan Organisasi Nonprofit. Penerbit PT. Gramedia

Widiassarana Indonesia (Grasindo), Jakarta.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Syamsuddin dan Vismaia S. Damaianti. 2006. Metode Penelitian

Pendidikan Bahasa. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Tarigan, R. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. PT. Bumi Aksara,

Jakarta.

Tayipnapis Farida. 2008. Evaluasi Program. Jakarta : Rineka Cipta

Violeta inayah pama,2011. Metode campuran dalam Penelitian (Online)(http://violetainayahpama.blogspot.com/2011/11/penelitian-metode-campuran.html, diakses 12 Juli 2013)

131

Lampiran 1.

Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

KEPALA DINAS

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG

PERHUBUNGAN

DARAT

BIDANG

PERHUBUNGAN

LAUT

BIDANG KESELAMATAN

& TEKNIK

TRANSPORTASI

BIDANG

KOMUNIKASI &

INFORMATIKA

SEKSI

MANAJEMEN

SEKSI

ANGKUTAN DAN

PERIZINAN

SEKSI

SARANA & PRASARANA

TERMINAL

SEKSI

ANGKUTAN LAUT DAN

PERIZINAN

SEKSI

PELABUHAN DAN

TAMBAT

SEKSI

PERALATAN PERAIRAN

SEKSI

POS DAN

TELEKOMUNIKASI

SEKSI

SARANA KOMUNIKASI,

SESIMINASI, INFORMASI

SEKSI

PELAYANAN PERIZINAN

TELEKOMUNIKASI

SEKSI

PENGUJIAN KENDARAAN

BERMOTOR

SEKSI

KESELAMATAN DAN

PERLENGKAPAN JALAN

SEKSI

PENETAPAN BATAS

STANDAR MAKSIMUM

U P T D

SEKRETRIS

SUB. BAG.

UMUM &

PERLENGKAPAN

SUB. BAG.

KEUANGAN &

KEPEGAWAIAN

SUB. BAG.

PERENCANAAN &

EVALUASI

132

Lampiran 3.

PEDOMAN WAWANCARA

EVALUASI PROGRAM PERENCANAAN TRANSPORTASI DALAM PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI KABUPATEN

KONAWE UTARA

Petunjuk wawancara

1. Ucapan terimakasih kepada informan atas kesediaannya di

wawancarai

2. Perkenalkan diri dan jelaskan topik wawancara serta tujuan

wawancara dilakukan

3. Jelaskan bahwa informan bebas menyampaikan pendapat ,

pengalaman , harapan atau saran yang berkaitan dengan topik

wawancara.

4. Catat seluruh pembicaraan

5. Mintalah waktu lain jika informan hanya memiliki waktu yang

terbatas saat itu.

DATA UMUM

Nama informan : ...................................

Jenis Kelamin : ...................................

Umur : ...................................

Pendidikan : ...................................

Jabatan/ Pekerjaan : ...................................

Tanggal wawancara : ...................................

133

DAFTAR PERTANYAAN

1. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan dokumen sektoral

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika?

2. Bagaimana koordinasi Dinas Perhubungan di tingkat SKPD dalam

penyusunan dokumen perencanaan transportasi yang terdiri dari

Perhubungan darat, laut, keselamatan dan transportasi udara yang

sekarang ini akan dirintis ?

3. Bagaimnana koordinasi dengan BAPPEDA dalam keterpaduan

perencanaan wilayah?

4. Faktor- faktor apa yang menyebabkan adanya ketidakterkaitan

dokumen perencanaan sektoral dengan wilayah, khususnya

ketidakterkaitan antara TATRALOK dengan RPJMD?

5. Berhubungan dengan konsistensi penjabaran program, bagaimana

pendapat bapak dengan adanya ketidakkonsistenan penjabaran

program RENSTRA dalam RENJA?

6. Faktor-faktor apa yang menyebabkan adanya ketidakkonsistenan

penjabaran program RENSTRA 2012 di RENJA Tahun 2012?

134

Lampiran 4. Kondisi Ruas Jalan di Beberapa Kecamatan

Kondisi Ruas Jalan di Kec. Motui Kondisi Ruas Jalan di Kec.

Lasolo

Kondisi Ruas Jalan di Kec. Sawa Kondisi Ruas Jalan di Kec.

Wiwirano

135

Lampiran 5. Kondisi Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Konawe Utara

Peringatan jalan tanjakan curam Peringatan jalan turun curam

Peringatan tikung kanan Peringatan

tikung kiri

Peringatan belokan jalan Peringatan hati-hati daerah

rawan

136

Lampiran 6. Penunjuk Jalan di Kabupaten Konawe Utara

137

Lampiran 7. Jaringan Jalan Primer di Kabupaten Konawe Utara

Lampiran 8. Pagar dan Patok Pengaman Jalan di Kabupaten

Konawe Utara

138