32
PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH BANDUNG-9-13 APRIL 2012 HOTEL PERMATA-LEMAH NEUNDEUT Australia’s Education Partnership with Indonesia School Systems and Quality 1

PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

  • Upload
    dana

  • View
    199

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH. BANDUNG-9-13 APRIL 2012 HOTEL PERMATA-LEMAH NEUNDEUT. Australia’s Education Partnership with Indonesia School Systems and Quality. PENDAHULUAN. LATAR BELAKANG Langkah strategis : - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

1

PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

BANDUNG-9-13 APRIL 2012HOTEL PERMATA-LEMAH NEUNDEUT

Australia’s Education Partnership with Indonesia School Systems and Quality

Page 2: PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

2

Australia’s Education Partnership with

IndonesiaSchool Systems and

Quality

PENDAHULUANLATAR BELAKANGLangkah strategis:1. undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). 3. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 4. Standar kepala sekolah/madrasah (Salah satunya adalah

Permen Diknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah).

5. Salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah/madrasah adalah bahwa setiap kepala sekolah/madrasah harus memiliki Sertifikat Kepala Sekolah/Madrasah.

6. Proses untuk memperoleh sertifikat kepala sekolah/madrasah tersebut ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah yang juga merupakan pengganti Kepmendikbud Nomor 162 tahun 2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Satuan Pendidikan.

Page 3: PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

3

Australia’s Education Partnership with

IndonesiaSchool Systems and

Quality

Amanat utama dari Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 ini terdiri dari enam hal, yaitu:1.penyiapan calon kepala sekolah/madrasah, dimulai dari

proses lamaran oleh seorang guru, rekrutmen, seleksi, program penyiapan kepala sekolah/madrasah, dan proses perolehan sertifikat kepala sekolah/madrasah, serta diakhiri dengan uji akseptabilitas

2.proses pengangkatan kepala sekolah/madrasah3.masa tugas4.pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) 5.penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah atau sering

disebut performance appraisal (PA)6.mutasi dan pemberhentian guru sebagai kepala

sekolah/madrasah.

Page 4: PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

4

Australia’s Education Partnership with

IndonesiaSchool Systems and

Quality

Pasal 11 Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 menyatakan bahwa:1. Pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi

pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. `

2. Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.

Page 5: PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

5

Australia’s Education Partnership with

IndonesiaSchool Systems and

Quality

Sistem PKB kepala sekolah/madrasah ini dikembangkan melalui identifikasi tugas-tugas utama kepala sekolah/ madrasah:1. pemula, 2. berpengalaman, dan 3. mahir atau pakar.

Page 6: PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

6

Australia’s Education Partnership with

IndonesiaSchool Systems and

Quality

Dasar Hukum

1. Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenegpan dan RB) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenegpan dan RB) Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Page 7: PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

7

Australia’s Education Partnership with

IndonesiaSchool Systems and

Quality

Tujuan PanduanPanduan ini disusun dengan tujuan untuk memperlancar pelaksanaan PKB di tingkat sekolah/madrasah atau tingkat gugus seperti di Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)/Musyawarah Kelompok Kepala Sekolah (MKKS)/Kelompok Kerja Kepala Madrasah (KKKM) di tingkat kabupaten/kota, di tingkat propinsi, dan di tingkat nasional.

Sasaran Pengguna Panduan1. Peserta PKB (Kepala Sekolah/Madrasah)2. Pelatih/fasilitator/mentor/asesor3. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota5. Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota6. Dinas Pendidikan Provinsi7. Kantor Wilayah Kementrian Agama8. Badan Diklat Kemenag9. P4TK10. LPMP11. LPPKS12. Pusbang Tendik

Page 8: PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

8

Australia’s Education Partnership with

IndonesiaSchool Systems and

Quality

PKB KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

Page 9: PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

9

Australia’s Education Partnership with

IndonesiaSchool Systems and

Quality

Definisi PKBPasal 1 ayat (9) Permendiknas Nomor 28 tahun 2010 menyatakan bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional kepala sekolah/madrasah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah/madrasah.

Tujuan PKB Secara umum tujuan PKB Kepala Sekolah/Madrasah adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kinerja profesional kepala sekolah/madrasah dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didiknya.

Page 10: PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

10

Australia’s Education Partnership with

IndonesiaSchool Systems and

Quality

Tujuan Khusus PKB Kepala Sekolah/Madrasah, untuk meningkatkan:1. Kompetensi kepala sekolah/madrasah sejak diangkat menjadi

kepala sekolah/madrasah sampai akhir masa jabatan.2. Kinerja kepala sekolah/madrasah yang bermuara pada

meningkatnya kinerja sekolah/madrasah secara keseluruhan.3. Kepemimpinan kepala sekolah/madrasah dalam pemberdayaan

sumber daya sekolah/madrasah.4. Kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah/madrasah dalam

pembelajaran yang berkualitas.5. Kepemimpinan manajerial kepala sekolah/madrasah dalam

mencapai manajemen sekolah/madrasah yang berkualitas.6. Kepemimpinan kepala sekolah/madrasah dalam pelaksanaan

supervisi akademik kepada guru.7. Kepemimpinan kewirausahaan kepala sekolah/madrasah dalam

hal etos kerja dan jiwa enterpreuneurship.8. Kemampuan kepala sekolah/madrasah dalam pengembangan

sekolah/madrasah melalui evaluasi diri sekolah/madrasah (EDS/M).

9. Kemampuan kepala sekolah/madrasah dalam memperoleh dukungan masyarakat

Page 11: PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

11

Australia’s Education Partnership with

IndonesiaSchool Systems and

Quality

Sasaran PKBSasaran PKB adalah semua kepala sekolah/madrasah dalam jabatan sejak diangkat sampai akhir masa jabatan kepala sekolah/madrasah untuk semua jenjang sekolah/madrasah negeri dan swasta, yaitu: TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK.

Page 12: PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

12

Australia’s Education Partnership with

IndonesiaSchool Systems and

Quality

Hasil yang Diharapkan, terjadi peningkatan: 1. kualitas kinerja kepala sekolah/madrasah;2. kualitas kepemimpinan kepala sekolah/madrasah;3. kinerja sekolah/madrasah;4. kualitas kepemimpinan pembelajaran;5. kualitas kompetensi manajerial kepala sekolah/madrasah;6. kualitas proses dan hasil supervisi akademik;7. etos kerja dan jiwa kewirausahaan;8. keteladanan bagi warga sekolah/madarasah dan

masyarakat;9. kualitas sumber daya manusia; dan10. kualitas proses dan hasil pembelajaran peserta didik;

Page 13: PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

13

Australia’s Education Partnership with

IndonesiaSchool Systems and

Quality

Manfaat 1. Bagi Peserta Didik2. Bagi Guru3. Bagi Kepala Sekolah/Madrasah4. Bagi Orang Tua/Masyarakat5. Bagi Pengawas Sekolah/madrasah.6. Bagi Pemerintah

Page 14: PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

14

Australia’s Education Partnership with

IndonesiaSchool Systems and

Quality

MEKANISME PKB KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

Page 15: PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

15Program Peyiapan KS/M

a. Perekrutan

b. Program Penyiapan

Program Peyiapan KS/M

a. Perekrutan

b. Program Penyiapan

Perencanaan untuk 2 tahun (berdasarkan kebutuhan kab/kota

Seleksi (seleksi adm. & seleksi akademik)

Perencanaan untuk 2 tahun (berdasarkan kebutuhan kab/kota

Seleksi (seleksi adm. & seleksi akademik)

*Inti*Pilihan*In-On-InSertifikasi

Uji AkseptabilitasPengangkatan

*Penilaian berkelanjutan

*Inti*Pilihan*In-On-InSertifikasi

Uji AkseptabilitasPengangkatan

*Penilaian berkelanjutan

PKB Tingkat 1

(KS/M Pemula)

Program

·PKB untuk mencapai kompetensi tingkat1

Pelaksanaan di

·Kab/kota

·KKKS, MKKS, KKKM

PKB Tingkat 1

(KS/M Pemula)

Program

·PKB untuk mencapai kompetensi tingkat1

Pelaksanaan di

·Kab/kota

·KKKS, MKKS, KKKM

PKB Tingkat 2

(KS/M Berpengalaman)

Program

·PKB untuk mencapai kompetensi tingkat 2

Pelaksanaan di

·Propinsi

·Kab/kota

·KKKS, MKKS, KKKM

PKB Tingkat 2

(KS/M Berpengalaman)

Program

·PKB untuk mencapai kompetensi tingkat 2

Pelaksanaan di

·Propinsi

·Kab/kota

·KKKS, MKKS, KKKM

Penilaian Kinerja Kepala SekolahPenilaian Kinerja Kepala Sekolah

Pengawas Sekolah (Asesor Penilaian Kinerja Kepala Sekolah)Pengawas Sekolah (Asesor Penilaian Kinerja Kepala Sekolah)

Dinas PendidikanKabupaten/KotaDinas PendidikanKabupaten/Kota

Program PKBProgram PKB

PKB Tingkat 3

(KS/M Pakar)

Program

·PKB untuk mencapai kompetensi tingkat3

Pelaksanaan di

·Nasional

·Propinsi

·Kab/kota

·KKKS, MKKS, KKKM

PKB Tingkat 3

(KS/M Pakar)

Program

·PKB untuk mencapai kompetensi tingkat3

Pelaksanaan di

·Nasional

·Propinsi

·Kab/kota

·KKKS, MKKS, KKKM

Page 16: PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

16

Australia’s Education Partnership with

IndonesiaSchool Systems and

Quality

Prinsip-prinsip PKB

Page 17: PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

17

Australia’s Education Partnership with

IndonesiaSchool Systems and

Quality

•Prinsip-prinsip konseptual.•Ilmiah•Relevan•Konsisten•Aktual•Fleksibel•Berkelanjutan•Sistemik

Prinsip Operasional1. Terencana2. Menitikberatkanpada Siswa dan

Pembelajaran3. Menitikberatkan pada Perubahan

Individu dan Sekolah/Madrasah.4. Mengarah pada Visi

Sekolah/madrasah5. Melekat pada Kegiatan Sehari-hari

Dengan memperhatikan hal-hal berikut:1. Keterjangkauan 2. Inklusif3. Membumi 4. Kemitraan5. Fleksibel berbasis daerah

6. Terakreditasi7. Berkelanjutan8. Berbasis Kebutuhan9. Aktual10. Waktu11. Peran dan Tanggung Jawab

Page 18: PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

18

Australia’s Education Partnership with

IndonesiaSchool Systems and

Quality

UNSUR-UNSUR PKB

1. Pengembangan Diri1. Pendidikan dan Pelatihan2. Studi praktik yang baik3. Keterlibatan dalam pengembangan sekolah/madrasah4. Kegiatan kolektif5. Kajian atau penelitian tindakan.6. Pembelajaran mandiri7. Pembimbingan

Page 19: PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

19

Australia’s Education Partnership with

IndonesiaSchool Systems and

Quality

Publikasi Ilmiah1. Menulis karya ilmiah yang diterbitkan pada seperti jurnal, majalah

ilmiah, atau penerbitan ilmiah periodik lainnya. 2. Menulis karya populer yang dimuat pada surat kabar atau majalah.3. Menjadi pemakalah/nara sumber pada seminar, simposium, diskusi

panel, kolokium, atau forum atau diskusi ilmiah lainnya.

Karya Inovatif4. Menulis buku teks, bahan diklat atau pedoman-pedoman yang

relevan dan berkaitan dengan kompetensi, tugas pokok, dan fungsi kepala sekolah/madrasah;

5. Terlibat dalam pengembangan standar-standar yang berkaitan dengan manajemen dan sumber daya pendidikan; dan

6. Mengembangkan metode kerja atau teknologi yang berguna bagi peningkatan kepemimpinan dan manajemen sekolah/madrasah.

Page 20: PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

20

Australia’s Education Partnership with

IndonesiaSchool Systems and

Quality

Penilaian Kinerja

Evaluasi/ Penilaian PKB

Analisis Kebutuhan

PKB berdasarkan

hasil PK

Pelaksanaan PKB

Desain (Rancang

Bangun) PKB

2

4

3

5

6

1UK

Page 21: PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

21

UK

PKB (level 2-3)

PK

•Angka Kredit•Kenaikan Pangkat/Gol

DIKLAT I (KKS)Level 1

DIKLAT II (KKS)Level 1

GURU

UK

UK

≥ STANDAR

≥ STANDAR

PK

≥ TANDAR

PK

≥ STANDAR

< STANDAR

PKB (level 2-3)

GURU PROFESIONAL

PPP

< STANDAR

< STANDAR

< STANDAR < STANDAR

≥ STANDAR

< STANDAR

KEPSEK

PKB

PKB

PKB

Page 22: PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

22

Australia’s Education Partnership with

IndonesiaSchool Systems and

Quality

Kepala Sekolah

Penilaian Kinerja

3 +2 + 1 dimensi kompete

nsi

Analisis Kebutuhan

3 +2 + 1 dimensi

kompetensi

Karya Inovatif

Publikasi Ilmiah

Pengem-bangan Diri

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

SERTIFIKAT/Surat Keterangan

ManajerialSupervisiKewirausa

haan

Pengembangan

Sekolah dan

Pencapaian 8 SNP

Kepemimpinan

Pembelajaran

Asesmen

Uji Kompetensi

Page 23: PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

UK

PKDIKLAT

N ≥ SMN<SM

PKB

N<SN

N ≥ SM

i = 2i = 2

i = 2i = 2

GURU

q Angka Kreditq Kenaikan Pangkat/ gol

q Angka Kreditq Kenaikan Pangkat/ gol

KEPSEKPPP

MODEL 1: SISTEM PK TENDIK DAN PKB

Page 24: PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

Angka Kredit

Kenaikan Pangkat / Gol

PPP

UK

DIKLAT(PKB LVL

I)

PK

PKB

GURU

KEPSEK

N ≥ SM

i = 2

N ≥ SM

N < SM

N < SM

i = 2

MODEL 2: SISTEM PK TENDIK DAN PKB

Page 25: PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH

Australia’s Education Partnership with

IndonesiaSchool Systems and

Quality

SUPERVISORS

PRINCIPALS

TEACHERS

STUDENTS

1. Permendiknas 12/2007

2. Permenegpan dan RB 21/2010

3. SKB BKN & Kemendiknas

1. Permendiknas 13/2007.

1. Permenegan dan RB 16/2009.

2. Permendiknas 35/2010

1. Permendiknas 16/2007.

SI, SKL, Proses, dan Penilaian

Page 26: PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

26

Australia’s Education Partnership with

IndonesiaSchool Systems and

Quality

Tugas dan Tanggung Jawab dalam Sistem Pengelolaan PKB

1. Kemendikbud/Kemenag bertugas: a) merumuskan kebijakan nasional yang bersifat umum

tentang penyelenggaraan PKB, b) menentukan kebijakan umum tentang standar proses

dan hasil PKB dan c) melaksanakan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi

kebijakan dan pelaksanaan kebijakan PKB kepala sekolah/madrasah. Kebijakan nasional dikembangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil analisis kebutuhan PKB (ANALISIS KEBUTUHAN PKB) yang dilaksanakan secara nasional.

Page 27: PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

27

Australia’s Education Partnership with

IndonesiaSchool Systems and

Quality

Tugas dan Tanggung Jawab dalam Sistem Pengelolaan PKB

2. Ditjen terkait.a) menetapkan standar penyelenggaraan PKB kepala

sekolah/madrasah dalam bentuk panduan PKB kepala sekolah/madrasah.

b) mensosialisasikan panduan PKB kepala sekolah/madrasah kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS), dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Page 28: PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

28

Australia’s Education Partnership with

IndonesiaSchool Systems and

Quality

Tugas dan Tanggung Jawab dalam Sistem Pengelolaan PKB

3.Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Badan PSDMP dan PMP. a) menyusun kurikulum dan standar kompetensi PKB, b) menyusun standar proses pelaksanaan PKB, c) menyusun standar penilaian kegiatan PKB, d) melaksanakan sosialisasi yang telah disusun ke LPMP, Dinas

Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan LPMP, dan e) memonitor dan mengevaluasi implementasi standar PKB.

Page 29: PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

29

Australia’s Education Partnership with

IndonesiaSchool Systems and

Quality

Tugas dan Tanggung Jawab dalam Sistem Pengelolaan PKB

4. LPMP dan P4TK a. melaksanakan program PKB berdasarkan kebijakan

yang ditetapkan oleh Ditjen /lembaga terkait. Di dalam pelaksanakan PKB, LPMP, dan P4TK menerapkan semua standarkepala sekolah/madrasah. Dalam melaksanakan PKB, P4TK dan LPMP berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Page 30: PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

30

Australia’s Education Partnership with

IndonesiaSchool Systems and

Quality

5. Dinas pendidikan provinsi .a. melakukan analisis PKB pada tingkat provinsi.

Berdasarkan hasil Analisis Kebutuhan PKB ini, b. menyusun dan melaksanakan program PKB

Kepala Sekolah/Madrasah tingkat provinsi. c. melaksanakan program PKB tingkat nasional

yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama. Dalam melaksanakan program PKB Dinas pendidikan provinsi berkoordinasi dengan LPMP, P4TK, LPPKS serta dinas pendidikan kabupaten/kota.

Page 31: PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

31

Australia’s Education Partnership with

IndonesiaSchool Systems and

Quality

6. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota .a. melaksanakan analisis kebutuhan PKB pada tingkat

kabupaten/kota. b. menyusun dan melaksanakan program PKB kepala

sekolah/madrasah tingkat kabupaten/kota.c. melaksanakan program PKB tingkat nasional yang

ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional atau program PKB tingkat provinsi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Dalam melaksanakan program PKB Dinas pendidikan kabupaten/kota berkoordinasi dengan LPMP, P4TK, LPPKS, serta KKKS maupun MKKS.

Page 32: PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

32

Australia’s Education Partnership with

IndonesiaSchool Systems and

Quality

TERIMA KASIH