1

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN

DI DESA TAREMPA BARAT

KABUPATEN ANAMBAS

NASKAH PUBLIKASI

Oleh

DENNY KURNIAWAN

NIM : 100563201116

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

2017

1

SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa yang

disebut dibawah ini :

Nama : DENNY KURNIAWAN

NIM : 100563201116

Jurusan/ Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Alamat : Takari RT.005/RW.003

Nomor Telp : 0822 8856 6485

Email : -

Judul Naskah : IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN

DI DESA TAREMPA BARAT KABUPATEN ANAMBAS

Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah dan

untuk dapat diterbitkan.

Tanjungpinang, 14 Agustus 2017

Yang menyatakan,

Dosen Pembimbing I

Ellya Noryadi, S.Sos, M.Si

NIDN. 0704037301

Dosen Pembimbing II

Imam Yudhi Prastya, S.IP.,MPA

NIP. 198307022014041002

2

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN

DI DESA TAREMPA BARAT

KABUPATEN ANAMBAS

DENNY KURNIAWAN ELLYA NORYADI, S.SOS, M.SI

IMAM YUDHI PRASTYA, S.IP.,MPA

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah

Tangga Sangat Miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan

dengan melaksanakan kewajibannya. Desa Tarempa Barat merupakan salah satu desa yang

ada di Kabupaten Anambas, Desa ini masih terdapat masyarakat miskin yang hidupnya

jauh dari sejahtera dan kekurangan hal ini dapat dilihat dari ketidak mampuan masyarakat

melanjutkan sekolah, mendapatkan tempat yang layak serta mata pencaharian yang tidak

pasti. Masyarakat tidak mampu mendapatkan pelayanan yang layak karena kekurangan

biaya, banyak masyarakat di Desa ini tidak memahami program yang ada termasuk

program keluarga harapan, masih ada masyarakat yang putus sekolah karena tidak

mendapatkan pendidikan yang layak, dan beralasan mahalnya pendidikan yang mereka

dapatkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Keluarga

Harapan Di Desa Tarempa Barat Kabupaten Anambas. Untuk mengetahui faktor

penghambat dalam Implementasi Program Keluarga Harapan Di Desa Tarempa Barat

Kabupaten Anambas. Teori yang digunakan adalah Purwanto, Sulistyastuti (2012 : 46),

dengan teknik analisa data deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi

Program Keluarga Harapan Di Desa Tarempa Barat Kabupaten Anambas sudah berjalan

baik namun mengalami beberapa hambatan seperti pendataan yang kurang tepat serta

kerjasama antar implementor yang belum optimal. Namun Kriteria yang ada di Desa

Tarempa Barat mengikuti BPS dan peraturan Bupati. Permasalahan muncul mulai dari

pendataan yang tidak valid mengakibatkan masyarakat yang harusnya mendapatkan sesuai

ketentuan program terpaksa harus mengalah dan tidak mendapatkan, karena banyak

masyarakat miskin yang tidak terdaftar dan akhirnya program ini dinilai tidak tepat sasaran

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kemiskinan, Program Keluarga Harapan

3

A B S T R A C T

Family Expectations program is a program awarding cash to Households based

on very poor terms and conditions which have been set with carrying out its obligations.

The village of West Tarempa is one of the villages that existed in the Anambas, the village

is still there is the poor whose lives are far from prosperous and lack of it can be seen from

the inability of the public school, getting a decent place and livelihoods. The community is

not able to get a decent service for lack of money, a lot of people in the village don't

understand existing programs including the program of family expectations, there are still

communities that dropped out of school because it did not get a decent education, and

grounded expensive education that they get.

The purpose of this research is to know the Family Hope Program Implementation in

the village of West County Tarempa Anambas. To find out the factors restricting

implementation of family Expectations Program in the village of West County Tarempa

Anambas. The theory used is Purwanto, Sulistyastuti (2012:46), with a descriptive

qualitative data analysis techniques.

Based on the research results then can be drawn the conclusion that the

implementation of the Program of the family hope in the Western County of Anambas

Tarempa Village has been running well but experiencing some barriers such as

inappropriate logging as well as cooperation between the implementor has not been

optimal. But the existing criteria in the village of West follow Tarempa BPS Regent's rules

and regulations. Problems arise ranging from logging an invalid result in the community

who should get the appropriate provisions of the program was forced to yield and didn't

get, because many of the poor who are not registered and eventually the program was

judged not right on target

Keywords: Implementation Of Policy, Poverty, Family Hope Program

4

A. PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan (PKH)

adalah program pemberian uang tunai kepada

Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)

berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang

telah ditetapkan dengan melaksanakan

kewajibannya. Program semacam ini secara

internasional dikenal sebagai program

conditional cash transfers (CCT) atau

program Bantuan Tunai Bersyarat.

Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran

di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak

usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas

kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau

bagi ibu hamil).

Dasar hukum dari program ini

adalah Undang-undang nomor 13 tahun 2011

tentang Penanganan Fakir Miskin.

Selanjutnya pada, Keputusan Direktur

Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

Nomor : 20/LJS/06/2015 tentang Penetapan

Lokasi Pengembangan Kecamatan pada

Kabupaten/Kota Pelaksana PKH tahun 2015,

dan juga pada, Surat dari Direktur Jaminan

Sosial Keluarga Kementerian Sosial

Republik Indonesia, nomor

335/LJS.JSK.BS/04/2016 tanggal 11 April

2016 tentang Penjadwalan Penyaluran

Bantuan PKH tahap 1 tahun 2016. Landasan

hukum yang dipaparkan diatas merupakan

acuan dalam melaksanakan Program

Keluarga Harapan Agar kemudian dapat

mensinergikan antara upaya penanggulangan

kemiskinan baik di tingkat Pusat, Propinsi

dan Kabupaten. Karena penanggulangan

kemiskinan tidak akan berhasil apabila

dilakukan tanpa koordinasi dengan segala

tingkat pemerintahan baik itu pemerintahan

Pusat, Provinsi dan Daerah.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan

Program Keluarga Harapan, 2015 Kriteria

penerima bantuan PKH adalah rumah tangga

sangat miskin sesuai dengan kriteria BPS

yaitu rumah tangga sangat miskin yang

memenuhi satu atau beberapa kriteria

program yaitu memiliki ibu hamil/nifas,anak

balita atau anak yang berusia 5-7 tahun yang

belum masuk pendidikan SD, anak usia

SD/MI, SLTP/MTS dan anak yang berusia

15-18 yang belum menyelesaikan pendidikan

dasar. Selain kriteria tersebut maka mereka

tidak mendapatkan bantuan dari program

tersebut, memkipun dalam data BPS. PKH

diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin

(KSM).

Bentuk konkrit dari program PKH

ini adalah perlindungan sosial yang

memberikan bantuan tunai kepada Rumah

Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi

anggota keluarga RTS diwajibkan

melaksanakan persyaratan dan ketentuan

yang telah ditetapkan. Program ini, dalam

jangka pendek bertujuan mengurangi beban

RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan

dapat memutus mata rantai kemiskinan antar

generasi, sehingga generasi berikutnya dapat

keluar dari perangkap kemiskinan.

Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya

pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium.

Lima Komponen Tujuan MDG’s yang akan

terbantu oleh PKH yaitu: Pengurangan

penduduk miskin dan kelaparan; Pendidikan

Dasar; Kesetaraan Gender; Pengurangan

5

angka kematian bayi dan balita; Pengurangan

kematian ibu melahirkan. Menerima bantuan

uang tunai.

Kabupaten Kepulauan Anambas

Provinsi Kepulauan Riau termasuk

kabupaten terbaru, hasil dari pemekaran

Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan

Anambas memiliki letak geografis yang

berada di jalur strategis di antara Negara

Singapura dan Malaysia, wilayah tersebut

merupakan pusat pertumbuhan kegiatan

ekonomi antara lain barang dan jasa.

Kabupaten Kepulauan anambas memiliki

kondisi geografis yang dikelilingi oleh lautan

dan hingga kini masih banyak desa-desa

tertinggal yang ada. Hasil sensus penduduk

2010 dari Badan Pusat Statistik (BPS)

Kabupaten Kepulauan Anambas

menyebutkan, jumlah penduduk di wilayah

tersebut mencapai 37.493 jiwa. Angka ini

meningkat cukup drastis dibandingkan

jumlah penduduk pada tahun 2000 yang

hanya 27.665 jiwa

Kemiskinan merupakan masalah

yang begitu kompleks. Hal ini dikarenakan

ketidakmampuan bagi masyarakat untuk

memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan,

pendidikan, pekerjaan dan lainnya. Selain itu,

kemiskinan juga menjadi salah satu faktor

penghambat dalam proses pembangunan,

baik di tingkat pusat maupun di daerah. Oleh

karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi

program utama disetiap pemerintahan.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik

Kabupaten Kepulauan Anambas jumlah

penduduk miskin di daerah ini menunjukkan

peningkatan dalam kurun waktu 3 (tiga)

tahun terakhir berdasarjab BPS Kabupaten

Kepulauan Anambas, 2013sebagai berikut

data penduduk miskin tahun 2013 adalah 4,47

persen atau sekitar 1760 penduduk miskin.

Angka tersebut naik dari angka penduduk

miskin tahun sebelumnya, yang berkisar

1.600 penduduk miskin.

Ada beberapa indikator yang

diprediksi menambah jumlah penduduk

miskin di Kabupaten termuda di Kepri ini.

Salah satunya adalah tingkat pertumbuhan

penduduk yang cukup tinggi. Pendatang yang

masuk ke Anambas diebut-sebut

menyumbang tingginya angka kemiskinan di

Anambas. Kondisi tersebut semakin

diperparah dengan melambungya harga

kebutuhan pokok.

Berdasarkan BPS Kabupaten

Kepulauan Anambas, 2013 kenaikan angka

kemiskinan ini diakibatkan oleh pola hidup

masyarakat Anambas tidak mencukupi

standar yang dipakai oleh Badan Pusat

Statistik. Standart yang dipakai BPS bahwa

dalam satu hari masyarakat harus terpenuhi

2.100 kalori, sementara masyarakat Anambas

tidak pernah menghiraukan masalah

makanan yang bergizi, yang terpenting

adalah bagaimana bisa makan.

Desa Tarempa Barat merupakan

salah satu desa yang ada di Kabupaten

Anambas, Desa ini masih terdapat

masyarakat miskin yang hidupnya jauh dari

sejahtera dan kekurangan hal ini dapat dilihat

dari ketidak mampuan masyarakat

6

melanjutkan sekolah, mendapatkan tempat

yang layak serta mata pencaharian yang tidak

pasti, hal ini dapat dilihat dari data Kantor

Desa Tarempa Barat 2016 dimana mayoritas

masyarakat di Desa ini bermata pencaharian

nelayan dari 3.615 orang, 237 orang bermata

pencaharian nelayan yang pendapatannya

tidak pasti tergantung musim dan cuaca,

kemudian yang belum/tidak bekerja

berjumlah 657 orang, ini menunjukan bahwa

banyaknya masyarakat dengan rumah tangga

miskin di Desa ini.

Di Desa ini juga di jalankan

program PKH, program ini memberikan

pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Program keluarga harapan bidang kesehatan

mensyaratkan peserta PKH (yaitu ibu hamil,

ibu nifas dan anak usia < 6 tahun) melakukan

kunjungan rutin ke berbagai sarana

kesehatan. Oleh karena itu, program ini

secara langsung akan mendukung pencapaian

target program kesehatan. Di samping itu,

PKH juga merupakan bagian yang tidak

terlepaskan dengan program Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat

Miskin (JPKMM). Setiap anggota keluarga

peserta PKH dapat mengunjungi dan

memanfaatkan berbagai fasilitas kesehatan.

Petugas kesehatan diharapkan

mampu memberikan pelayanan kesehatan

baik secara aktif maupun pasif kepada semua

peserta PKH. Secara aktif, misalnya

mengunjungi peserta PKH yang tidak hadir

sesuai jadwal yang sudah ditetapkan untuk

diberikan pelayanan dan pembinaan. Secara

pasif dengan cara memberikan pelayanan

kesehatan bagi peserta yang mendatangi

fasilitas kesehatan. Dalam memberikan

pelayanan, petugas kesehatan harus mengacu

kepada ketentuan dan pedoman pelayanan

kesehatan yang berlaku.Penetapan

persyaratan PKH kesehatan akan

berimplikasi pada peningkatan jumlah

kunjungan di fasilitas kesehatan. Oleh

karenanya, pemberi pelayanan kesehatan

harus menjamin ketersediaan fasilitas

kesehatan yang dibutuhkan (seperti, Vitamin

A, Vaksin, tenaga kesehatan, dan lain-lain).

Permasalahan masyarakat tidak

mampu saat ini adalah mendapatkan

pelayanan kesehatan yang layak. Hal ini

dapat dilihat di Desa ini hanya ada puskesmas

pembantu sedangkan dokter yang ada hanya

1 orang dengan 2 orang perawat, untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan sangat

sulit, karena keterbatasan sarana prasarana

apabila sakit sudah tidak bisa di tangani di

Desa maka mereka akan pergi ke ke rumah

sakit, disini memerlukan biaya yang besar

dan jarak yang jauh.

Masyarakat tidak mampu jarang

mendapatkan pelayanan yang layak karena

kekurangan biaya, banyak masyarakat di

Desa ini tidak memahami program yang ada

termasuk program keluarga harapan. Salah

satu sasaran yang ingin dicapai dalam sistem

kesehatan nasional adalah menjamin

tersedianya pelayanan kesehatan bermutu,

merata, dan terjangkau oleh masyarakat

secara ekonomis, serta tersedianya pelayanan

kesehatan tidak semata-mata berada di tangan

pemerintah melainkan mengikutsertakan

sebesar-besarnya peran aktif segenap anggota

masyarakat.

7

Selain kesehatan juga ada bantuan

pendidikan dari program PKH ini Komponen

pendidikan dalam PKH dikembangkan untuk

meningkatkan angka partisipasi pendidikan

dasar wajib 9 tahun serta upaya mengurangi

angka pekerja anak pada keluarga yang

sangat miskin. Anak penerima PKH

Pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan

belum menyelesaikan program pendidikan

dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di

sekolah formal atau non formal serta hadir

sekurang-kurangnya 85% waktu tatap

muka.Setiap anak peserta PKH berhak

menerima bantuan selain PKH, baik itu

program nasional maupun lokal. Bantuan

PKH bukanlah pengganti program-program

lainnya karenanya tidak cukup membantu

pengeluaran lainnya seperti seragam, buku

dan sebagainya. PKH merupakan bantuan

agar orang tua dapat mengirim anak-anak ke

sekolah.

Namun kenyataannya masih ada

masyarakat yang putus sekolah karena tidak

mendapatkan pendidikan yang layak, dan

beralasan mahalnya pendidikan yang mereka

dapatkan.

Lewat PKH ini diharapkan semua

masyarakat dapat menikmati layanan

kesehatan yang adil kemudian pendidikan

yang layak. Maka dari itu dalam penelitian ini

diambil sebuah judul penelitian yaitu

IMPLEMENTASI PROGRAM

KELUARGA HARAPAN DI DESA

TAREMPA BARAT KABUPATEN

ANAMBAS.

B. LANDASAN TEORI

1. Implementasi Kebijakan

Pendapat dari ahli kebijakan yang

lebih memfokuskan model implementasi

kebijakan dalam persfektif bottom up adalah

Adam Smith. Menurut Smith (1973) (dalam

Islamy, 2001:90), implementasi kebijakan

dipandang sebagai suatu proses atau alur.

Model Smith ini memandang proses

implementasi kebijakan dari proses kebijakan

dari persfektif perubahan sosial dan politik,

dimana kebijakan yang dibuat oleh

pemerintah bertujuan untuk mengadakan

perbaikan atau perubahan dalam masyarakat

sebagai kelompok sasaran. Menurut Smith

(dalam Islamy, 2001:90), “implementasi

kebijakan dipengaruhi oleh empat variable,

yaitu :

1. Idealized policy yaitu pola interaksi

yang digagas oleh perumus

kebijakan dengan tujuan untuk

mendorong, mempengaruhi dan

merangsang target group untuk

melaksanakannya.

2. Target groups yaitu bagian dari

policy stake holders yang

diharapkan dapat mengadopsi pola-

pola interaksi sebagaimana yang

diharapkan oleh perumus kebijakan.

Karena kelompok ini menjadi

sasaran dari implementasi

kebijakan, maka diharapkan dapat

menyesuaikan pola-pola

perilakukan dengan kebijakan yang

telah dirumuskan.

8

3. Implementing organization yaitu

badan-badan pelaksana yang

bertanggung jawab dalam

implementasi kebijakan.

4. Environmental factors yaitu unsur-

unsur di dalam lingkungan yang

mempengaruhi implementasi

kebijakan seperti aspek budaya,

sosial, ekonomi dan politik. (Smith

dalam Islamy, 2001:90)”.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas,

maka implementasi kebijakan dalam hal ini

dimaksudkan sebagai serangkaian tindakan

yang dilakukan pemerintah dalam rangka

mewujudkan tercapainya tujuan yang telah

ditetapkan. Implementasi kebijakan berjalan

tidak selalu mulus, banyak faktor yang dapat

mempengaruhi suatu implementasi

keberhasilan. Hal ini dipengaruhi karena

pada dasarnya implementasi kebijakan tidak

selalu berada pada tempat yang vakum,

sehingga terdapat berbagai macam faktor

yang mempengaruhi disekelilingnya yang

turut mempengaruhi implementasi kebijakan.

Bottom-upers menganjurkan pendekatan

penelitian dengan pendekatan bottom-up

dengan langkah-langkah sebagai berikut

Purwanto, Sulistyastuti (2012:43)

1. Memetakan stakeholder (aktor dan

organisasi) yang terlibat dalam

implementasi kebijakan pada level

terbawah;

2. Mencari informasi dar para aktor

tersebut tentang pemahaman

mereka terhadap kebijakan yang

mereka implementasikan dan apa

kepentingan mereka terlibat dalam

implementasi;

3. Memetakan keterkaitan (jaringan)

para aktor pada level terbawah

tersebut dengan aktor pada level-

level diatasnya;

4. Peneliti bergerak keatas dengan

memetakan aktor pada level yang

lebih tinggi untuk mencari

informasi yang sama;

5. Pemetaan dilakukan terus sampai

pada level tertinggi (policy

makers)

Kebijakan yang telah ditetapkan dan

diimplementasikan tentu menghasilkan

konsekuensi dalam bentuk akibat-

akibat.Akibat yang ditimbulkan dapat berupa

akibat positif dan atau akibat negatif. Edward

& Sharkensky dalam Islamy, 2001:81).

mengatakan bahwa:

“Syarat pertama untuk pelaksanaan

kebijakan yang efektif adalah mereka

yang bertanggungjawab terhadap

pelaksanaan keputusan itu mengetahui

betul apa yang harus mereka lakukan

seperti halnya diharapkan oleh

pembentuk kebijakan, untuk

kepentingan masyarakat”

Tugas pokok pemerintah adalah

menciptakan kebijakan melalui berbagai

kebijakan publik. Kebijakan akan tercapai

jika kebijakan yang dibuat dapat

terimplementasikan atau dapat dilaksanakan

9

secara baik. Keberhasilan implementasi suatu

kebijakan ditentukan oleh banyak variable

atau faktor, baik menyangkut isi kebijakan

yang diimplementasikan, pelaksanaan

kebijakan, maupun lingkungan di mana

kebijakan tersebut diimplementasikan

(kelompok sasaran). Abidin (2002:186)

menyatakan bahwa:

“Implementasi atau pelaksanaan

kebijakan terkait dengan identifikasi

permasalahan dan tujuan serta

formulasi kebijakan sebagai

langkah awal dan monitoring serta

evaluasi sebagai langkah akhir”.

Dari penjelasan tersebut dapat

diketahui bahwa dalam langkah awal

pelaksanaan kebijakan adalah

pengidentifikasian masalah serta formulasi

terhadap kebijakan yang akan dirumuskan

sehingga kebijakan itu dapat dijalankan

sesuai sasarannya. Tidak hanya itu

pengawasan dan evaluasi adalah langkah

akhir yang dapat menentukan berhasil atau

tidaknya sebuah kebijakan untuk dijalankan.

Menurut Winarno (2007:144)

“Implementasi dipandang secara

luas mempunyai makna

pelaksanaan undang-undang dimana

berbagai aktor, organisasi, prosedur

dan teknik bekerja bersama-sama

menjalankan kebijakan dalam upaya

untuk meraih tujuan-tujuan

kebijakan. Implementasi pada sisi

yang lain merupakan fenomena

yang kompleks yang mungkin dapat

dipahami sebagai suatu proses,

suatu keluaran (output) maupun

sebagai suatu dampak (outcome)”.

Berdasarkan beberapa pendapat

tersebut diatas, dapat disimpulkan

implementasi kebijakan publik adalah suatu

tindakan pejabat pemerintah atau lembaga

pemerintah dalam menyediakan sarana untuk

melaksanakan progam yang telah ditetapkan

sehingga program tersebut dampak

menimbulkan dampak terhadap tercapainya

tujuan.

Implementasi kebijakan merupakan

tahap kedua setelah pembuatan atau

pengembangan kebijakan. Nugroho

(2003:158) mengemukakan bahwa:

“implementasi kebijakan pada

prinsipnya adalah cara agar sebuah

kebijakan dapat mencapai

tujuannya. Dari kedua pendapat ahli

ini yang perlu ditekankan adalah

bahwa tahap implementasi

kebijakan tidak akan dimulai

sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-

sasaran ditetapkan atau

diidentifikasikan oleh keputusan-

keputusan kebijaksanaan.”

Nugroho (2003:158) mengemukakan

bahwa :

“implementasi kebijakan pada prinsipnya

adalah cara agar sebuah kebijakan dapat

mencapai tujuannya. Dari kedua

10

pendapat ahli ini yang perlu ditekankan

adalah bahwa tahap implementasi

kebijakan tidak akan dimulai sebelum

tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran

ditetapkan atau diidentifikasikan oleh

keputusan-keputusan kebijaksanaan”

Secara sederhana implementasi bisa

diartikan pelaksanaan atau penerapan.

Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan

Usman, 2004: 7) mengemukakan bahwa

“implementasi adalah perluasan aktivitas

yang saling menyesuaikan” Implementasi

melibatkan usaha dari policy makers untuk

memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut

“street level bureaucrats” untuk memberikan

pelayanan atau mengatur prilaku kelompok

sasaran (target group).

Di sini kebijakan yang menyangkut

banyak kepentingan yang berbeda akan lebih

sulit diimplementasikan dibanding yang

menyangkut sedikit kepentingan. Oleh

karenanya tinggi-rendahnya intensitas

keterlibatan berbagai pihak (politisi,

pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran

dan sebagainya) dalam implementasi

kebijakan akan berpengaruh terhadap

efektivitas implementasi kebijakan.

Menurut pendapat diatas jelas dipaparkan

bahwa dalam sebuah pelaksanaan kebijakan

juga terdapat proses dan tahapan agar

kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya.

Setelah kebijakan dikeluarkan, kemudian

melihat dari sasaran kelompok kebijakan,

apakah kebijakan memiliki suatu dampak dan

apabila ditemukan kekeliruan atau kegagalan

akan di lakukan revisi terhadap kebijakan

tersebut. Lima langkah tersebut merupakan

tahapan yang diharapkan jika semua tahapan

dapat dilalui maka pelaksanaan kebijakan

akan lebih mudah mencapai tujuannya.

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier

(Wahab, 2002:68-69) merumuskan Proses

implementasi kebijaksanaan negara dengan

lebih rinci:

“Implementasi adalah pelaksanaan

keputusan kebijakan dasar, biasanya

dalam bentuk undang-undang

namun dapat pula berbentuk

perintah-perintah atau keputusan

keputusan eksekutif yang penting

atas keputusan badan peradilan.

Lazimnya keputusan tersebut

mengidentifikasi masalah yang

ingin diatasi, menyebut secara tegas

tujuan/sasaran yang ingin dicapai

dan berbagai cara untuk

menstruktur/mengatasi proses

implementasinya”.

Implementasi kebijakan merupakan

aspek yang penting dalam keseluruhan proses

kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk

mencapai tujuan tertentu dengan sarana

tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

Pada dasarnya implementasi kebijakan

adalah upaya untuk mencapai tujuan yang

sudah ditentukan dengan mempergunakan

sarana dan menurut waktu tertentu, agar

dapat mencapai output/outcome dan agar

11

policy demands dapat terpenuhi maka

kebijakan harus dilaksanakan, pelaksanaan

kebijakan dapat pula dirumuskan sebagai

pengguna sarana yang ditentukan terlebih

dahulu.

Implementasi akan menentukan berhasil

atau tidaknya kebijakan dalam

menyelesaikan suatu permasalahan.

Implementasi dapat dimulai dari kondisi

abstrak dan sebuah pertanyaan tentang

apakah syarat agar implementasi kebijakan

dapat berhasil.

Beberapa model implementasi

kebijakan di atas menunjukkan bahwa tidak

ada variabel tunggal dalam suatu kegiatan

implementasi kebijakan. Keberhasilan

implementasi kebijakan sangat ditentukan

oleh banyak faktor, baik menyangkut

kebijakan yang diimplementasikan,

pelaksana kebijakan, maupun lingkungan di

mana kebijakan tersebut diimplementasikan

(kelompok sasaran). Namun demikian,

melihat berbagai model di atas nampaknya

faktor lingkungan (kondisi sosial, ekonomi

dan politik) di mana kebijakan itu

diimplementasikan, komunikasi

antarorganisasi dan birokrasi pelaksana

menjadi faktor dominan bagi penentu

keberhasilan implementasi kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (dalam

Winarno 2007:146) mengatakan

bahwa : “implementasi kebijakan

sebagai tindakan-tindakan yang

dilakukan oleh individu-individu

(atau kelompok-kelompok)

pemerintah maupun swasta yang

diarahkan untuk mencapai tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan dalam

keputusan-keputusan kebijakan

sebelumnya. Tindakan-tindakan ini

mencakup usaha-usaha untuk

mengubah keputusan-keputusan

menjadi tindakan-tindakan

operasional dalam kurun waktu

tertentu maupun dalam rangka

melanjutkan usaha-usaha untuk

mencapai perubahan-perubahan

besar dan kecil yang ditetapkan oleh

keputusan-keputusan kebijakan”.

Dari pendapat diatas dapat

disimpulkan bahwa agar kebijakan itu

berhasil dalam pencapaian tujuannya, maka

serangkaian usaha perlu dilakukan

diantaranya perlu dikomunikasikan secara

terbuka, jelas, dan transparan kepada sasaran.

Perlunya sumber daya yang berkualitas untuk

pelaksanaannya dan perlunya dirampungkan

struktur pelaksana kebijakan. Ripley dan

Franklin (dalam Winarno 2007:145)

berpendapat bahwa “implementasi adalah

apa yang terjadi setelah undang-undang

ditetapkan yang memberkan otoritas

program, kebijakan, keuntungan atau jenis

keluaran nyata”.

Iistilah implementasi menunjukkan

pada sejumlah kegiatan yang mengikuti

pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan

program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh

pejabat pemerintah. Lebih jauh lagi Ripley

dan Frangklin (dalam Winarno 2007: 145-

12

146) mengatakan bahwa Implementasi

mencakup banyak kegiatan :

1. Badan-badan pelaksana yang

ditugasi oleh undang-undang

dengan tanggungjawab

menjalankan program harus

mendapatkan sumber-sumber

yang dibutuhkan agar

implementasi berjalan lancar.

2. Badan-badan pelaksana

mengembangkan bahasa

anggaran dasar menjadi arahan-

arahan konkret, regulasi, serta

rencana-reancana.

3. Badan-badan pelaksana harus

mengorganisasikan kegiatan-

kegiatan mereka dengan

menciptakan unit-unit birokrasi

dan rutinitas untuk mengatasi

beban kerja.

4. Badan-badan pelaksana

memberikan keuntungan

kepada kelompok-kelompok

target

Adapun penjelasan dari cakupan

kegiatan implementasi sebuah kebijakan

sebagaimana yang dikatakan oleh Ripley dan

Franklin (dalam Winarno 2007: 145-146)

diatas bahwa :

“dalam menjalankan sebuah

kebijakan harus memiliki sumber-

sumber dalam menjalankan sebuah

kebijakan adapun sumber yang

dimaksud meliputi personil atau

implementor, peralatan serta sarana

penunjang keberhasilan suatu

kebijakan. Implementor juga

memberikan pelayanan tentang

kegiatan atau apapun lainnya yang

bisa dipandang sebagai wujud dari

keluaran nyata sebuah kebijakan”

Menurut Goggin et al ( Purwanto

dan Sulistyastuti, 2012 : 89), Faktor-faktor

yang bekerja dalam proses implementasi”

kebijakan diasumsikan sebagai suatu “pesan”

dari pemerintah federal (pusat) kepada

pemerintah daerah. “Keberhasilan

implementasi pesan tersebut sangat

dipengaruhi oleh 3 hal pokok:

a. Isi kebijakan yaitu meliputi

sumberdaya, manfaat kebijakan,

serta keterlibatan publik

b. Format kebijakan terdiri dari

kejelasan kebijakan (policy clarity),

konsistensi (policy consistency),

frequency serta penerimaan isi

kebijakan ( receipt of massage).

c. Reputasi aktor terdiri dari legitimasi

dan kredibilitas aktor-aktor

pemerintah daerah.

Sedangkan Rodinelli dan Cheema (

Purwanto dan Sulistyastuti, 2002 : 90)

mengidentifakasi empat faktor yang

mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

a) kondisi lingkungan, b) hubungan antar

organisasi, sumberdaya, c) karakteristik

institusi implementasi.

Implementasi kebijakan dapat dikaji

dari sudut pandang siapakah proses

13

implementasi kebijakan itu dilihat. dalam

setiap kebijakan pemerintahan pasti akan

melibatkan sejumlah pembuat kebijakan

yang berusaha keras mempengaruhi perilaku

birokrasi/pejabat lapangan atau street level

bureaucrats dalam rangka memberikan

pelayanan atau jasa kepada kelompok

sasaran. Dengan kata lain implementasi

kebijakan khususnya yang melibatkan

banyak organisasi/instansi pemerintah atau

berbagai tingkatan struktur birokrasi dapat

dilihat dari 3 sudut pandang sebagaimana

dikemukakan Wahab (Sumariadi, 2005: 85)

yakni

1) pemrakarsa/the center,

2) pejabat pelaksana di lapangan/ the

periphery,

3) aktor perorangan di luar badan

pemerintah kepada siapa program

itu di ajukan yakni kelompok

sasaran/ target group.

2. Program Keluarga Harapan

Sasaran atau Penerima bantuan

PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin

(RTSM) yang memiliki anggota keluarga

yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun

dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada

lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah lbu

atau wanita dewasa yang mengurus anak

pada rumah tangga yang bersangkutan (jika

tidak ada lbu maka: nenek, tante/ bibi, atau

kakak perempuan dapat menjadi penerima

bantuan). Jadi, pada kartu kepesertaan

Program Keluarga Harapan (PKH) pun akan

tercantum nama ibu/wanita yang mengurus

anak, bukan kepala rumah tangga. Untuk itu,

orang yang harus dan berhak mengambil

pembayaran adalah orang yang namanya

tercantum di Kartu Program Keluarga

Harapan (PKH).

Calon Penerima terpilih harus

menandatangani persetujuan bahwa selama

mereka menerima bantuan, mereka akan: (1)

Menyekolahkan anak 7-15 tahun serta anak

usia 16-18 tahun namun belum selesai

pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar; (2)

Membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas

kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan

PKH bagi anak; dan (3) Untuk ibu hamil,

harus memeriksakan kesehatan diri dan

janinnya ke fasilitats kesehatan sesuai dengan

prosedur kesehatan Program Keluarga

Harapan (PKH) bagi lbu Hamil.

Dalam pengertian Program

Keluarga Harapan (PKH) jelas disebutkan

bahwa komponen yang menjadi fokus utama

adalah bidang kesehatan dan pendidikan.

Tujuan utama Program Keluarga

Harapan(PKH) Kesehatan adalah

meningkatkan status kesehatan ibu dan anak

di Indonesia, khususnya bagi kelompok

masyarakat sangat miskin, melalui

pemberian insentif untuk melakukan

kunjungan kesehatan yang bersifat preventif

(pencegahan, dan bukan pengobatan).

Seluruh peserta PKH merupakan penerima

jasa kesehatan gratis yang disediakan oleh

program Askeskin dan program lain yang

diperuntukkan bagi orang tidak mampu.

Karenanya, kartu PKH bisa digunakan

sebagai alat identitas untuk memperoleh

pelayanan tersebut. Komponen pendidikan

14

dalam Program Keluarga Harapan (PKH)

dikembangkan untuk meningkatkan angka

partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun

serta upaya mengurangi angka pekerja anak

pada keluarga yang sangat miskin.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian

deskriptif dengan pendekatan kualitatif,

sebagian pendapat mengatakan bahwa

menuru Sugiyono (2012:11) penelitian

deskriptif adalah “Penelitian yang dilakukan

untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu

variabel atau lebih tanpa membuat

perbandingan atau menghubungkan antara

satu variabel dengan variabel yang lain”.

Dalam hal ini diuraikanlah hal-hal yang

memerlukan suatu penjelasan ataupun

gambaran yang mencari informasi yang

bersifat deskriptif, selanjutnya Sugiyono

(2005:14) menjelaskan “Data kualitatif

adalah data yang berbentuk kata, kalimat,

skema dan gambar”.

Penelitian ini dilakukan pada Desa

Tarempa Barat Kabupaten Kepulauan

Anambas. Desa Tarempa Barat merupakan

salah satu desa yang ada di Kabupaten

Anambas, Desa ini masih terdapat

masyarakat miskin yang hidupnya jauh dari

sejahtera dan kekurangan hal ini dapat dilihat

dari ketidak mampuan masyarakat

melanjutkan sekolah, mendapatkan tempat

yang layak serta mata pencaharian yang tidak

pasti, hal ini dapat dilihat dari mayoritas

masyarakat di Desa ini bermata pencaharian

nelayan dari 3.615 orang, 237 orang bermata

pencaharian nelayan yang pendapatannya

tidak pasti tergantung musim dan cuaca,

kemudian yang belum/tidak bekerja

berjumlah 657 orang, ini menunjukan bahwa

banyaknya masyarakat dengan rumah tangga

miskin di Desa ini. (Sumber: Kantor Desa

Tarempa Barat, 2016).

Informan adalah objek penting

dalam sebuah penelitian. Informan adalah

orang-orang dalam latar penelitian yang

dimanfaatkan untuk memberikan informasi

tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Adapun informan dalam adalah pegawai di

Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Dan

Seksi Jaminan Sosial di Dinas Sosial

Kabupaten Anambas, pemerintah desa yaitu

Kepala Desa Tarempa Barat, kemudian akan

melibatkan masyarakat yang sudah pernah

penerima manfaat program keluarga harapan

2015-2015 di Desa Tarempa Barat, dan

pendamping dalam program PKH di Desa

Tarempa Barat.

Sumber data yang digunakan dalam

penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari penelitian ini

bersifat data primer karena data yang

diperoleh adalah langsung dilapangan

dengan melakukan wawancara dengan

pihak terkait, yaitu dengan dengan

informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang

telah tersedia, dibutuhkan dalam

penelitian ini sebagai data pendukung

meliputi data tentang program

pengentasan kemiskinan.

15

Dalam Pengumpulan data teknik yang

digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Dalam penelitian ini penulis

mengadakan pengamatan langsung di

lapangan. Observasi ini berguna untuk

memperoleh data tentang Implementasi

Program Keluarga Harapan Di Desa

Tarempa Barat Kabupaten Anambas.

Alat pengumpulan data berupa catatan

harian

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara

berhadapan langsung / tatap muka

antara peneliti dengan responden. Jenis

wawancara yang digunakan adalah

wawancara tidak terstruktur dan

mendalam. Menurut Arikunto

(2006:227) pedoman wawancara tidak

terstruktur adalah pedoman wawancara

yang hanya memuat garis besar yang

akan dtanyakan. Adapun alat

pengumpulan datanya berupa pedoman

wawancara (interview quide).

D. PEMBAHASAN

Kemiskinan merupakan masalah

yang begitu kompleks. Hal ini dikarenakan

ketidakmampuan bagi masyarakat untuk

memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan,

pendidikan, pekerjaan dan lainnya. Selain itu,

kemiskinan juga menjadi salah satu faktor

penghambat dalam proses pembangunan,

baik di tingkat pusat maupun di daerah. Oleh

karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi

program utama disetiap pemerintahan.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik

Kabupaten Kepulauan Anambas jumlah

penduduk miskin di daerah ini menunjukkan

peningkatan dalam kurun waktu 3 (tiga)

tahun terakhir berdasarjab BPS Kabupaten

Kepulauan Anambas, 2013sebagai berikut

data penduduk miskin tahun 2013 adalah 4,47

persen atau sekitar 1760 penduduk miskin.

Angka tersebut naik dari angka penduduk

miskin tahun sebelumnya, yang berkisar

1.600 penduduk miskin.

Berdasarkan BPS Kabupaten

Kepulauan Anambas, 2013 kenaikan angka

kemiskinan ini diakibatkan oleh pola hidup

masyarakat Anambas tidak mencukupi

standar yang dipakai oleh Badan Pusat

Statistik. Standart yang dipakai BPS bahwa

dalam satu hari masyarakat harus terpenuhi

2.100 kalori, sementara masyarakat Anambas

tidak pernah menghiraukan masalah

makanan yang bergizi, yang terpenting

adalah bagaimana bisa makan.

Salah satu program pemerintah

dalam mengurangi angka kemiskinan adalah

program keluarga harapan. Bentuk konkrit

dari program PKH ini adalah perlindungan

sosial yang memberikan bantuan tunai

kepada Rumah Tangga Sangat Miskin

(RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS

diwajibkan melaksanakan persyaratan dan

ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini,

dalam jangka pendek bertujuan mengurangi

beban RTSM dan dalam jangka panjang

diharapkan dapat memutus mata rantai

kemiskinan antar generasi, sehingga generasi

berikutnya dapat keluar dari perangkap

kemiskinan.

16

A. Street Level Bureaucrats

Birokrasi Street – Level merupakan

aparat birokrasi yang langsung bersentuhan

dengan pelayanan publik atau dalam arti lain

adalah aparat birokrasi yang melakukan akses

langsung dengan publik atau melakukan

publik service. Pelaksana dari kebijakan

penguasa bermakna bahwa para birokrat

Street-Level Bureaucacy ini yang

menjalankan kebijakan yang dikeluarkan

oleh penguasa mereka dan mereka pula yang

menguatkan kebijakan yang dikeluarkan.

1. Pemahaman pelaksana

Agar implementasi berjalan efektif, siapa

yang bertanggungjawab melaksanakan

sebuah keputusan harus mengetahui apakah

mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya

implementasi kebijakan harus diterima oleh

semua staff dan harus mengerti secara jelas

dan akurat mengenahi maksud dan tujuan

kebijakan. Untuk itu perlu adanya kejelasan

dalam sebuah kebijakan baru kemudian dapat

diimplementasikan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

2. Koordinasi Implementor

Rendahnya kualitas hidup penduduk

miskin berakibat pada rendahnya tingkat

pendidikan dan kesehatan sehingga dapat

mempengaruhi produktivitas. Dengan

kondisi seperti ini menyebabkan dapat

meningkatkannya beban ketergantungan bagi

masyarakat. Penduduk yang masih berada di

bawah garis kemiskinan mencakup mereka

yang berpendapatan rendah, tidak

berpendapatan tetap atau tidak berpendapatan

sama sekali. Dengan demikian maka

pengentasan dan penanggulangan

kemiskinan yang diupayakan berbagai pihak

diharapkan dapat mengangkat taraf hidup

masyarakat miskin. Salah satu upaya

pengentasan kemiskinan melalui program

keluarga harapan, namun pelaksanaan di

lapangan tentu saja melibatkan banyak pihak.

3. Standar Operasional Prosedur

Pemerintah melalui Badan Pusat

Statistik (BPS) membuat kriteria kemiskinan,

agar dapat menyusun secara lengkap

pengertian kemiskinan sehingga dapat

diketahui dengan pasti jumlahnya dan cara

tepat menanggulanginya. Namun sering

sekali ada permasalahan dalam pendataan di

Desa

Hasil observasi juga menunjukan bahwa

tidak pernah dilakukan pendataan oleh pihak

desa, pihak desa bahkan tidak memiliki arsip

nama-nama masyarakat miskin yang ada di

Desa Tarempa Barat. Pemerintah desa juga

tidak dapat menentukan mana yang berhak

dapat atau tidak karena dengan alasan nama-

nama tersebut datang dari Badan Pusat

Statistik Langsung. Kemiskinan juga dapat

diartikan sebagai ketidakberdayaan

sekelompok masyarakat terhadap sistem

yang diterapkan oleh suatu pemerintahan

sehingga mereka berada pada posisi yang

sangat lemah dan tereksploitasi (kemiskinan

struktural). Tetapi pada umumnya, ketika

kemiskinan dibicarakan, yang dimaksud

adalah kemiskinan material. Dengan

17

pengertian ini, maka seseorang masuk dalam

kategori miskin apabila tidak mampu

memenuhi standar minimum kebutuhan

pokok untuk dapat hidup secara layak. Ini

yang sering disebut dengan kemiskinan

konsumsi.

Standar operasional prosedur dalam

penyaluran PKH ini sebenarnya sudah ada,

namun isi dari SOP tersebut dianggap tidak

lengkap karena dari pendataan dan kriteria

tidak dijelaskan, SOP hanya sebatas

mekanisme penyaluran saja. Mekanisme

pencairan bantuan PKH adalah

1. Bantuan tunai hanya akan diberikan

kepada RTSM yang telah terpilih

sebagai peserta PKH dan mengikuti

syarat program (pendidikan

dan/atau kesehatan).

2. Bukti kepesertaannya adalah

kepemilikan Kartu PKH yang

tercantum nama ibu/wanita yang

mengurus anak.

3. Kartu PKH diberi kepada setiap

peserta oleh pendamping sebelum

pembayaran pertama dilakukan

Pembayaran bantuan dilakukan oleh

PT POS setiap tiga bulan (triwulan)

pada tanggal yang ditentukan oleh

masing-masing kantor pos untuk

masing-masing desa/kelurahan.

4. Pembayaran pertama diberikan

SETELAH pertemuan awal yang

diikuti oleh kunjungan pertama ke

penyedia layanan untuk melakukan

verifikasi.

5. Mekanisme pembayaran tahap

pertama PKH adalah sebagai

berikut: Orang yang BERHAK

menerima pembayaran adalah orang

yang namanya tertera dalam kartu

kepesertaan PKH. Penerimaan

pembayaran tidak bisa diwakilkan

kecuali ada hal-hal diluar kendali

yang telah diketahui dan disetujui

oleh UPPKH

KABUPATEN/KOTA maupun

UPPKH PUSAT

4. Pengawasan

Mekanisme pengawasan dilakukan

oleh pendamping ungsi utama pendamping

PKH diantaranya: Mendampingi langsung

penerima manfaat PKH dalam memenuhi

komitmen. Menjembatani penerima manfaat

dengan pihak-pihak lain yang terlibat (di

kecamatan, kabupaten, dll). Melakukan

sosialisasi program PKH. Melakukan

pengawasan pelaksanaan PKH di lapangan.

Setiap keluarga sangat miskin yang

mengikuti PKH akan mendapatkan

pendampingan. Tugas seorang pendamping

adalah memberikan informasi dan penjelasan

kepada peserta PKH tentang prosedur yang

harus dilalui. Pendamping bertugas

memberikan penjelasan tentang ketentuan

dan persyaratan program agar bantuan yang

diterima tidak dihentikan.

Mekanisme kontrol, monitoring,

dan evaluasi Mekanisme kontrol Disiapkan

Unit Pengaduan Masyarakat yang berfungsi

mengakomodasi segala jenis pengaduan

18

terkait dengan pelaksanaan PKH dan

penanganan penyelesaiannya. Informasi ini

akan diterima dan disalurkan hingga ke

tingkat pusat melalui system informasi dan

manajemen PKH yang telah dipersiapkan.

Mekanisme informal Keterlibatan unsur‐

unsur di luar pelaksanaan Program Keluarga

Harapan dapat berupa kontrol sosial terhadap

pelaksanaan program. Tujuannya adalah

untuk memastikan adanya pengawasan yang

memadai terhadap bentuk‐bentuk

penyimpangan, baik dalam penyaluran dan

pemanfaatan bantuan tunai, maupun tidak

dipenuhinya komitmen‐komitmen oleh

semua pihak, yaitu peserta, pelaksana,

maupun penanggungjawab PKH.

Dalam menjalankan program tentu

saja membutuhkan pengawasan. Pengawasan

dilakukan agar dapat meminimalisir

penyimpangan dalam pelaksanaan program

program keluarga harapan Pengawasan

adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan

dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah

dilakukan sesuai dengan rencana yang telah

di tetapkan, kebijaksanaan yang telah di

gariskan dan perintah (aturan) yang di

berikan. Dalam hal ini pengawasan juga

penting karena dapat menjadi tolak ukur

dalam memberikan penilaian terhadap

pekerjaan seseorang dalam sebuah

kebijakan. Pengawasan dalam sebuah

kebijakan atau program sangat dibutuhkan

apabila program tersebut akan mencapai

tujuannya.

Salah satu dari lima fungsi dasar

manajemen adalah kontrol atau pengawasan

yang berfungsi membantu memastikan

apakah aktifitas yang dilakukan pegawai

administrasi sesuai dengan hasil yang

diinginkan. Selain itu, fungsi ini juga dapat

digunakan untuk memfasilitasi bagaimana

melakukan perbaikan terhadap hal tersebut.

Pengawasan adalah tanggung jawab

pimpinan, tapi karena tidak mungkin

pimpinan melakukan semuanya maka

pengawasan dilimpahkan pada unit

pengawasan. Tetapi dalam melakukan

pengawasan pimpinan akan dibantu oleh

beberapa manajer yang bertugas pada

bidangnya masing- masing sehingga proses

pengawasan dapat lebih efektif dan lebih

efisien.

Program keluarga Harapan (PKH)

merupakan suatu program penanggulangan

kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan

bagian dari program-program

penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH

berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik

di Pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu

akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH

dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan

sinergi yang baik. Pendamping merupakan

merupakan pihak kunci yang menjembatani

penerima manfaat dengan pihak¬pihak lain

yang terlibat di tingkat kecamatan maupun

dengan program di tingkat kabupaten/kota.

Tugas Pendamping termasuk didalamnya

melakukan sosialisasi, pengawasan dan

mendampingi para penerima manfaat dalam

memenuhi komitmennya. Dalam

pelaksanaan PKH terdapat Tim Koordinasi

yang membantu kelancaran program di

19

tingkat provinsi dan PT Pos yang bertugas

menyampaikan informasi berupa undangan

pertemuan, perubahan data, pengaduan dan

seterusnya serta menyampaikan bantuan ke

tangan penerima manfaat langsung.

Program Keluarga Harapan (PKH)

sebenamya telah dilaksanakan di berbagai

negara, khususnya negara-negara Amerika

Latin dengan nama program yang bervariasi.

Namun secara konseptual, istilah aslinya

adalah Conditional Cash Transfers (CCT),

yang diterjemahkan menjadi Bantuan Tunai

Bersyarat. Program ini "bukan" dimaksudkan

sebagai kelanjutan program Subsidi

Langsung Tunai (SLT) yang diberikan dalam

rangka membantu rumah tangga miskin

mempertahankan daya belinya pada saat

pemerintah melakukan penyesuaian harga

BBM. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya

membangun sistem perlindungan sosial

kepada masyarakat miskin

B. Target Group

Target group yaitu sekelompok

orang atau organisasi dalam masyarakat yang

akan menerima barang atau jasa yang akan

dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan”.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan

berkaitan dengan kelompok sasaran dalam

konteks implementasi kebijakan bahwa

karakteristik yang dimiliki oleh kelompok

sasaran seperti: besaran kelompok, jenis

kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman,

usia serta kondisi sosial ekonomi

mempengaruhi terhadap efektivitas

implementasi. Program ini sudah berjalan

dalam waktu yang tidak sebentar. Tentu saja

diharapkan membawa banyak perubahan

bagi masyarakat terutama bagi masyarakat

yang miskin. Untuk mengetahui kepuasan

masyarakat terhadap Program Keluarga

Harapan

Kebijakan program Bantuan Sosial

di Indonesia menjadi sangat penting,

Sebagaimana dituangkan dalam Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945 yang mengamanatkan bahwa Negara

berkewajiban atau bertanggung jawab untuk

melindungi segenap bangsa Indonesia dan

memajukan kesejahteraan umum dalam

rangka mewujudkan keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia. Bantuan sosial

adalah merupakan transfer uang atau barang

yang diberikan kepada masyarakat guna

melindungi dari kemungkinan terjadinya

resiko sosial dan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Bansos

difokuskan untuk meningkatkan derajat

hidup masyarakat agar terlepas dari

permasalahan rantai kemiskinan yang

berkepanjangan, mendorong dan

mempercepat pertumbuhan masyarakat

miskin menjadi masyarakat produktif,

mandiri, sejahtera dengan memperbaiki dan

menyempurnakan kebijakan yang sudah

ada.

Pemerintah selalu memberikan

perhatian dan tanggung jawab terhadap

perlindungan sosial, khususnya bagi

masyarakat miskin. Untuk memberikan

keabsahan sistem perlindungan sosial di

Indonesia, pemerintah telah menetapkan

20

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

tentang Kesejahteraan Sosial, cukup jelas

tercatat dalam bab 1 (pasal 1) perlindungan

sosial adalah upaya yang diarahkan untuk

mencegah dan mengatasi resiko dari

guncangan dan kerentanan sosial

seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau

masyarakat agar kelangsungan hidupnya

dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan

dasar minimal. Salah satu kebijakan sosial

yang dikembangakan oleh pemerintah

adalah Program Keluarga Harapan.

Program Keluarga Harapan adalah program

yang memberikan bantuan uang tunai

kepada rumah tangga sangat miskin.

Sebagai imbalanya rumah tangga

sangat miskin diwajibkan memenuhi

persyaratan yang terkait dengan upaya

peningkatan kualitas sumber daya manusia,

yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan

utama program keluarga harapan adalah

membantu mengurangi kemiskinan dengan

cara meningkatkan kualitas sumber daya

manusia pada kelompok masyarakat sangat

miskin dengan memberikan bantuan dana

tunai bersyarat bagi keluarga miskin dalam

mengakses layanan kesehatan dan

pendidikan tertentu

Kebutuhan dan pendapatan orang

berbeda membuat kepuasan masyarakat

terhadap program ini juga berbeda. Program

Keluarga Harapan merupakan salah satu

program pengentasan kemiskinan. Berbagai

masalah yang dialami oleh masyarakat

miskin menunjukkan bahwa kemiskinan

bersumber dari ketidakberdayaan dan

ketidakmampuan masyarakat dalam

memenuhi hak-hak dasar, kebijakan

pembangunan yang bersifat sektoral,

berjangka pendek dan parsial serta lemahnya

koordinasi antar instansi dalam menjamin

penghormatan, perlindungan dan pemenuhan

hak-hak dasar.

C. Faktor penghambat dalam

Implementasi Program Keluarga

Harapan Di Desa Tarempa Barat

Kabupaten Anambas

Dalam pelaksanaan program PKH

ini masih terdapat hambatan, kerjasama

memang belum berjalan dengan baik.

Kerjasama harus dilakukan mulai dari

masyarakat sendiri, pemerintah desa hingga

pihak kecamatan, hal ini agat PKH menjadi

tepat sasaran. Kerjasama dan koordinasi

perlu dilakukan dalam pendataan, pemerintah

desa harus memberikan data kepada

kecamatan berkaitan dengan jumlah warga

miskin yang ada di daerahnya dengan

keadaan yang sebenar-benarnya. Harusnya

Perlu adanya kerjasama dan perbaikan

perbatasan kewenangan antara berbagai

pihak agar program ini dapat dijalankan

dengan baik. Keberhasilan pelaksanaan

program Keluarga Harapan juga dipengaruhi

oleh keterampilan pelaksana. Keterampilan

pelaksana mempengaruhi keberhasilan

pelaksanaan program

Masyarakat miskin yang ada di

Desa Tarempa Barat di data belum sesuai

dengan kriteria yang ada. Hal ini

mengakibatkan banyak program yang

21

akhirnya tidak tepat sasaran. Konsep tentang

kemiskinan sangat beragam, mulai dari

sekedar ketidakmampuan memenuhi

kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki

keadaan, kurangnya kesempatan berusaha,

hingga pengertian yang lebih luas yang

memasukkan aspek sosial dan moral. Ada

pendapat yang mengatakan bahwa

kemiskinan terkait dengan sikap, budaya

hidup, dan lingkungan dalam suatu

masyarakat.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian maka

dapat diambil kesimpulan bahwa

Implementasi Program Keluarga Harapan Di

Desa Tarempa Barat Kabupaten Anambas

sudah berjalan baik. Pemahaman pelaksana

mengenai PKH sudah baik, Hal ini sudah

diketahui oleh berbagai pihak termasuk dinas

Sosial Kabupaten Anambas sudah

berkoordinasi dengan pemerintah desa dan

pendamping. Keberhasilan suatu

implementasi kebijakan, membutuhkan

adanya pemahaman standart dan tujuan

kebijakan dari masing-masing individu yang

bertanggung jawab melaksanakannya.

Kemudian pengawasan yang dilakukan oleh

instansi pemerintah melalui dinas sosial, jika

terjadi penyimpangan maka seharusnya dinas

ini sebaiknya turun langsung.

Faktor hambatan pelaksanaan PKH

ini adalah Kriteria yang ada di Desa Tarempa

Barat mengikuti BPS dan peraturan Bupati.

Permasalahan muncul mulai dari pendataan

yang tidak valid mengakibatkan masyarakat

yang harusnya mendapatkan sesuai ketentuan

program terpaksa harus mengalah dan tidak

mendapatkan, karena banyak masyarakat

miskin yang tidak terdaftar dan akhirnya

program ini dinilai tidak tepat sasaran. Dinas

Sosial sendiri sudah berkoordinasi dengan

pemerintah desa dan pihak Kecamatan untuk

menyelesaikan permasalahan ini, namun

hingga saat ini belum ada jalan keluar, karena

menunggu data terbaru dari BPS. tingkat

kepuasan masyarakat berbeda-beda dalam

Program Keluarga Harapan ini.

Permasalahan kemiskinan yang cukup

kompleks membutuhkan intervensi semua

pihak secara bersama dan terkoordinasi..

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik.

Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.

Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan

Publik. Bandung : CV Alfabetha

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur

Penelitian: Suatu Pendekatan

Praktik. Jakarta: Rineka Cipta

Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan

Publik. Yogyakarta:Gadjah Mada

University Press

Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis

Dynamic Analiysis. Gava Media:

Yogyakarta.

Hariyoso, S. 2002. Pembangunan. Birokrasi

dan Kebijakan Publik. Bandung:

Peradaban.

22

Islamy, Irfan. 2009. Prinsip- prinsip

Perumusan Kebijaksanaan Negara.

Bumi Aksara: Jakarta

Keban, Yeremias. T. 2004. Enam Dimensi

Strategis Administrasi Publik,

Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta.

Gava Media

Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi

Penelitian Kualitatif. Bandung.

Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant D. 2003. Kebijakan Publik

Formulasi Implementasi dan

Evaluasi. Jakarta : PT.Elex Media

Komputindo

Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi

Publik. Bandung: Alfabeta

Purwanto, Erwan A. dan Dyah Ratih

Sulistyastuti. 2012. Implementasi

Kebijakan Publik : Konsep dan

Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta

: Gava Media

Putra, Fadillah. 2003. Paradigma Kritis

dalam Studi Kebijakan Publik.

Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2005. Metode Penelitian

Administrasi. Bandung: Alfabeta

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Efektivitas

Implementasi Kebijkan Otonomi

Daerah. Jakarta : Citra Utama

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Implementasi

Kebijakan Publik. Yogyakarta:

Lukman.

Tarwiyah Tuti. 2005. Kebijakan pendidikan

Era 0tonomi Daerah. Jakarta: Raja

Grafindo Persada

Usman, Nurdin. 2004 . Konteks

Implementasi Berbaisis Kurikulum.

Yogya karta:Bintang Pustaka.

Wahab. Solichin Abdul. 2002. Analisis

Kebijaksanaan: dari Formula ke

Implementasi Kebijaksanaan Negara.

Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik,

Teori dan Proses. Jakarta: PT. Buku

Kita.

Jurnal :

Antriya Eka Suwinta (2016) Implementasi

Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam

Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan

Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No.

4, Hal. 709-714

Dyah Ayu Virgoreta, Ratih Nur Pratiwi,

Suwondo. 2014. Implementasi Program

Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

(Studi pada Desa Beji Kecamatan Jenu,

Kabupaten Tuban). Jurnal Administrasi

Publik (JAP), Vol.2, No12, Hal. 1-6

23

Dedy Utomo, Abdul Hakim, Heru

Ribawanto. 2014. pelaksanaan program

keluarga harapan dalam meningkatkan

kualitas hidup rumah tangga miskin (Studi

pada Unit Pelaksana Program Keluarga

Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten

Kediri). Jurnal Administrasi Publik (JAP),

Vol. 2, No. 1, Hal. 29-34

Khodiziah Isnaini Kholif, Irwan Noor,

Siswidiyanto (2014) Implementasi Program

Keluarga Harapan (PKH) Dalam

Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan

Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No.

4, Hal. 709-714

ridwan tri kurniawan. 2013. Implementasi

Program Keluarga Harapan Di

Kecamatan Gamping Kabupaten

Sleman. Volume 2, Number 6.

journal.student.uny.ac.id/ .