DASAR FALSAFAH dan ASAS PEMUNGUTAN PAJAKKETUHANAN YANG MAHA ESA

MASY IND BUKAN MASY ATHEIS MASY IND BUKAN MASY ATHEIS ADA KEPATUHAN AGAMA ADA KEPATUHAN AGAMA DAN NEG BERWUJUD DAN NEG BERWUJUD ZAKAT DAN PAJAK ZAKAT DAN PAJAK UU 39/1999 TTG PENGE UU 39/1999 TTG PENGE LOLAAN ZAKAT LOLAAN ZAKAT

PENERAPAN SILA KE II PANCASILA

Penerapannya dilakukan pd wakt menyusun maupun pelaks. pelaks. ADAM SMITH : Wealth of nation , setiap perat. Per-uu-an hrs perat. Per-uupenuhi 4 syarat ( the four cannons of Adam Smith/ the four maxims), yaitu :

1. EQUALITY AND EQUITYEQUALITY (kesamaan), YI memberi perlakuan yg sama thd org yg (kesamaan), dlm kondisi sm (org punya pkp yg sama dikenakan pajak sm) sm) EQUITY (kepatutan ), yi men Sir Paul Vinogradov dlm buku Common (kepatutan Sense of Law , bhw`Equity dlm hk berfungsi: berfungsi: IUS ADJUVENDI, YI menyesuaikan hk; hk; IUS SUPPLENDI, Yi menambah hk; hk; IUS CORRIGENDI, YI mengoreksi hk Mungkin suatu ketent. Hk sec umum sdh dirasa adil krn sdh ketent. memenuhi syarat yg sama (equality), tp pd suatu keadaan ttt mungkin dirasa tdk adil dan tdk patut (tdk equity), contoh jual beli rumah yg musnah. musnah. Sedangkan pelaksanaan hk nya juga hrs berkemanusiaan, krn itu berkemanusiaan, mestinya penerimaan dr pajak langsung hrs nya lbh besar drpd pen. dr pajak tidak langsung

2. CERTAINTY (KEPASTIAN)

UU hrs ada kepastian hk, krn itu pembuatnya hrs hk, menguasai legal drafting. Yg hrs menjadi perhatian dlm membuat uu yi : a. UU hrs jelas, tegas tdk mengandung arti ganda; jelas, ganda; b. Definisi hrs jelas agar tdk diselundupi hk; hk; c. Berikan pd psl 1 penafsiran yg otentik d. Uraian hrs limitatif, jng enunsiatif limitatif, e. Ada jaminan hk yg berupa perlind. Wapa perlind. f. Ada kepastian subyek maupun obyek g. Ada kepastian ttg jumlah pajak yg terutang h. Ada kepastian ttg tata cara membayar i. dll

3. CONVENIENCE OF PAYMENT

Maksudnya adl pajak hrs dipungut pd saat yg setepat-tepatnya, yi pd saat setepatwapa mempunyai uang

4. ECONOMIC OF COLLECTIONHrs diperhitungkan bhw biaya pemungutan hrs relatif lbh kecil dibandingkan dg pajak yg masuk

PENERAPAN SILA III PANCASILA

Maksudnya pajak merup. Alat pemersatu bgs, yg mengikat bgs dan yg memberikan hidup kpd bgs.Pajak berasal dr rakyat, oleh rakyat dan dipergunakan unt kepent. Bersama, krn itu uang yg dikumpulkan sec. bersama-sama oleh rakyat unt membiayai kepent. Umum, merup usaha bersama yg sangat erat yg dikoordinasikan oleh pem. Kewajiban membayar pajak merup kewajiban setiap warga yg merup kewajiban nasional dan ini merupakan daya pemersatu bgs.

PENERAPAN SILA IV PANCASILA Dlm sila ke IV ini sdh dijabarkan di dlm Psl 23 iatur dg g A UUD 1945 : Pajak dan pungutan lain yg bersifat memaksa unt keperluan neg diatur dg uu. Dlm Psl 23A tersurat sumber hk dan sekaligus falsafah pajak Antara pajak dg rakyat berhub. Sangat erat, artinya setiap penarikan uang yg membebani rakyat hrs sepengetahuan rakyat juga, yg terkenal dg semboyan No taxation without representation PENERAPAN SILA V PANCASILA Bhw hsl pajak berasal dr sebagian kecil rakyat, sedangkan sebagian besar rakyat tdk kena pajak (anak2 dan org tdk mampu), namun hasil pajak dipergunakan unt semua orang

ASAS-ASAS PEMUNGUTAN PAJAKARISTOTELES DLM BUKUNYA RETHORICA MENYATAKAN BHW TUGAS HK UNT MEWUJUDKAN KEADILAN.KRN ITU TUJUAN HK PAJAK ADL MEWUJUDKAN KEADILAN DLM PEMUNGUTAN PAJAK, BAIK DLM PERUNDANG2ANNYA MAUPUN DLM PELAKSANAANNYA, WALAUPUN ADIL ITU RELATIF DLM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN DLM PERPAJAKAN ITU, SEBAIKNYA DITEMPUH BHW PEMUNGUTAN PAJAK DISELENGGARAKAN SECARA UMUM DAN MERATA. UNTUK ITU TIMBUL ASAS-ASAS DLM PEMUNGUTAN PAJAK, YAITU : ASASASAS RECHTSFILOSOFISCH (ASAS MEN. FALSAFAH HK) TUJUAN HK PAJAK UNT KEADILAN, MASALAHNYA APAKAH OLEH SUATU NEG BERDASARKAN PULA PD KEADILAN??, ATAU APA DSR HK UNT MELAKSANAKAN KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK PD NEG??, ATAU ATAS DASAR APA NEG SEAKAN2 MEMBERI HAK KPD DIRINYA UNT MEMBEBANI RAKYAT DG PAJAK??? DIDINILAH TIMBUL BERBAGAI TEORI UNT MEMBERIKAN DASAR HK (JUSTIFIKASI) KPD NEG DLM MEMUNGUT PAJAK1.

TEORI ASURANSI PEMBAYARAN PAJAK DIANGGAP SBG PREMI ASURANSI YG HRS DIBAYAR OLEH SETIAP MAYS PD WKT2 TERTENTU, KRN DLM PEMUNGUTAN INI MERUPAKAN TUGAS NEG UNT MELINDUNGI ORANG2 DG SEGALA KEPENTINGAN, KESELAMATAN, KEAMANAN JIWA DAN HARTA BENDANYA. TEORI KEPENTINGAN NEG MENGENAKAN PAJAK KPD RAKYATNYA KRN NEG TELAH MELINDUNGI KEPENTINGAN RAKYAT. TEORI INI MENGUKUR BESARNYA PAJAK SESUAI DG BESARNYA KEPENT. WAPA YG DILINDUNGI. LEBIH BESAR KEPENT YG DILINDUNGI MAKA LBH BESAR PULA PAJAK YG HRS DIBAYAR. TEORI INI MENYAMAKAN PAJAK DG RETRIBUSI TEORI BAKTI (TEORI KEWAJIBAN PAJAK MUTLAK) DIDASARKAN PD TEORI ORGANISCH STAATSLEER YG MENGAJARKAN BHW JUSTRU KRN NEG LAH MAKA TIMBUL HAK UNT MEMUNGUT PAJAK, KRN ORANG TDK BISA BERDIRI SENDIRI. TEORI DAYA BELI PAJAK BERFUNGSI SBG POMPA YG MENYEDOT DAYA BELI RUMAH TANGGA MASY YG KMD DIKEMBALIKAN LG KPD MASY UNT MEMELIHARA MASY MENUJU TUJUAN YG DIHARAPKAN

TEORI DAYA PIKUL DSR KEADILAN PEMUNGUTAN PAJAK TERLETAK PD JASA2 YG DIBERIKAN OLEH NEG KPD RAKYATNYA, YI PERLINDUNGAN ATAS JIWA DAN HARTA BENDA RAKYAT. UNT ITU DIPERLUKAN BIAYA-BIAYA YG DIPIKUL OLEH SEGENAP BIAYAORANG YG MENIKMATI PERLINDUNGAN ITU, YI DLM BENTU K PAJAK YG HRS DIBAYAR MENURUT DAYA PIKUL SESEORANG. DAYA PIKUL ADL KEKUATAN SESEORANG UNT MEMIKUL SUATU BEBAN DR APA YG TERSISA, SETELAH SELURUH PENGHASILANNYA DIKURANGI DG PENGELUARAN2 YG MUTLAK UNT KEHIDUPAN PRIMER DIRI SENDIRI BESERTA KELUARGA 2. ASAS YURIDIS HK PAJAK HRS`DPT MEMBERI JAMINAN HK YG PERLU UNT MENYATAKAN KEADILAN YG TEGAS, BAIK UNT NEG MAUPUN UNT WARGANYA, KRN ITU PAJAK HRS DIDASARKAN PD UNDANG2 3. ASAS EKONOMIS PAJAK DIPERGUNAKAN UNT MENENTUKAN POL. PEREKONOMIAN NEG, KRN TDK MUNGKIN NEG MENGHENDAKI MEROSOTNYA EKONOMI RAKYAT. ARTINYA DG PAJAK JANGAN SAMPAI MENGHAMBAT PRODUKSI DAN JANGAN MENGHALANGI RAKYAT MENUJU KEBAHAGIAAN.

4. ASAS FINANSIAL SESUAI DG FUNGSI BUDGETER, YI MEMASUKKAN UANG SEBANYAK2NYA KE KAS NEG, MAKA BIAYA-BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK HRS SEKECIL2NYA DIBANDINGKAN DG BIAYAPENDAPATANNYA. MENGINGAT PAJAK MERUPAKAN PUNGUTAN PAKSA YG DILAKUKAN OLEH PEM THD WAPA TANPA KONTRA PRESTASI INDIVIDUAL YG LANGSUNG DITUNJUK, MAKA DLM ASAS INI HRS DIPENUHI ASAS2 SBB : A. ASAS LEGAL : HRS BERDASARKAN UU; B. ASAS KEPASTIAN HK : TDK BOLEH MENIMBULKAN KERAGUAN; C. ASAS EFISIEN : BIAYA PUNGUT HRS LBH KECIL DRPD BIAYA PUNGUT; D. ASAS NONDISTORSI : PUNGUTAN PAJAK TDK BOLEH MENIMBULKAN KELESUAN EKONOMI E. ASAS KESEDERHANAAN : ATURAN PAJAK HRS DPT DIMENGEERTI SEMUA PIHAK; F. ASAS ADIL : HRS MENCERMINKAN KEADILAN; 5. ASAS PENGENAAN PAJAK MEMBICARAKAN TTG YURISDIKSI DR SUATU NEG BERHADAPAN DG NEG LAIN. TERDIRI DARI TIGA MACAM CARA PEMUNGUTAN PAJAK, SBB :

ASAS TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) ASAS PEMUNGUTAN PAJAK YG PENENTUANNYA TERGANTUNG PADA TEMPAT TINGGAL WAPA DI SUATU NEG (DIDASARKAN PD WORLD WIDE INCOME)A.

B. ASAS SUMBER ASAS PEMUNGUTAN PAJAK YG PENENTUANNYA TERGANTUNG KPD ADANYA SUATU SUMBER DI SUATU NEG (TDK MENGHIRAUKAN TEMPAT WAPA BERADA) C. ASAS KEBANGSAAN PAJAK YG DIKENAKAN OLEH SUATU NEG KPD ORANG2 YG MEMPUNYAI KEBANGSAAN DR NEG ITU; (NEG BERWENANG MEMUNGUT PAJAK ATAS` SEMUA WARGANYA DIMANA SAJA)

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAKMENURUT WAKTU PEMUNGUTAN 1. VOORHEFFING : PEMUNGUTAN PAJAK PADA AWAL TAHUN PAJAK 2. NAHEFFING : PEMUNGUTAN PAJAK YG DILAKUKAN PD AKHIR TAHUN PAJAK DIKENAL DUA TAHUN PAJAK, YAITU TAHUN TAKWIM ( 1 JANUARI 2000 S/D 31 PAJAK, DESEMBER 2000) DAN TAHUN BUKU (1 APRIL 2000 S/D 31 MARET 2001)A.

B. MENURUT DASAR PENETAPAN PAJAK 1. STELSEL/SISTEM FIKTIF (ANGGAPAN) PEMUNGUTAN PAJAK DIDASARKAN PD SUATU FIKSI HK ATAU ANGGAPAN TERTENTU, KRN ITU SISTEM INI MEMAKAI CARA PEMUNGUTAN PAJAK VOORHEFFING; ANGGAPAN DISINI BUKAN BERARTI NGAWUR, TETAPI MEMAKAI CARA DG MENGANGGAP BHW PENGHASILAN YG DITERIMA WAPA SAMA BESARNYA UNT SETIAP TH PAJAK (PBB) 2. STELSEL/SISTEM RIIL (NYATA) PEMUNGUTAN PAJAK DIDASARKAN ATAS KEADAAN ATAU PENGHASILAN YG NYATA YI PENGHASILAN YG DITERIMA YG SEBENARNYA DLM THN PAJAK YANG BERSANGKUTAN, SISTEM INI MEMAKAI NAHEFFING.

3. STELSEL/SISTEM CAMPURAN MERUPAKAN KOMBINASI ANTARA SISTEM ANGGAPAN DAN SISTEM NYATA, SEKALIGUS MERUPAKAN UPAYA MENGHILANGKAN KELEMAHAN2 DR KEDUA SISTEM TERSEBUT (MISAL: PPh) C. MENURUT YANG MENETAPKAN PAJAKNYA 1. OFFICIAL ASSESMENT SYSTEM SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK YG MEMBERI WEWENANG KPD FISCUS UNT. MENENTUKAN BESARNYA PAJAK YG TERUTANG OLEH WAPA. SISTEM INI DITERAPKAN PD JENIS PAJAK YG MELIBATKANMASY LUAS YG DIPANDANG BELUM MAMPU DISERAHI TANGGUNGJAWAB UNT MENGHITUNG DAN MENETAPKAN PAJAKNYA (PBB) 2. SELF ASSESMENT SYSTEM SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK YG MEMBERI EWENANG KPD WAPA UNT MENENTUKAN SENDIRI BESARNYA PAJAK YG TERUTANG. SISTEM INI DITERAPKAN PD JENIS PAJAK YG WAPA NYA DIPANDANG CUKUP MAMPU UNT MENGHITUNG DAN MENETAPKAN PAJAKNYA SENDIRI (PPh, PPN, PPnBM) SISTEM INI AGAR BERHASIL HRS DIPENUHI SYARAT : TAX CONCIOUSNESS, KEJUJURAN, TAX MINDEDNESS, TAX DICIPLINE.

3. WITH HOLDING SYSTEM SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK YG MEMBERI WEWENANG KPD PIHAK KETIGA UNTUK MENENTUKAN BESARNYA PAJAK YG TERUTANG OLEH WAPA; MISAL PPh. PASAL 21, DIMANA PEMBERI KERJA, BENDAHARAWAN PEM, DANA PENSIUN DSB YG DISERAHI TANGGUNG JAWAB UNT MEMOTONG PAJAK THD PENGHASILAN YG MEREKA BAYARKAN

ALUR PEMAJAKANNOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) PEMBUKUAN PAJAK PEMERIKSAAN PAJAK PENYIDIKAN PAJAK SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP)

UTANG PAJAK SURAT SETORAN PAJAK SANKSI PAJAK SURAT TAGIHAN PAJAK

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) ADALAH SUATU SARANA DLM ADMINISTRASI PERPAJAKAN YG DIPERGUNAKAN SBG TANDA PENGENAL DIRI ATAU IDENTITAS WAPA, YG BERFUNGSI : 1. SBG IDENTITAS WAPA (TERDAFTAR DI DITJEN PAJAK) 2. UNT MENJAGA KETERTIBAN DLM PEMBAYARAN PAJAK DAN DLM PENGAWASAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) ADL SURAT YG OLEH WAPA DIGUNAKAN UNT MELAPORKAN PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK YG TERUTANG MENURUT KETENTUAN PERUNDANG2AN PERPAJAKAN YG BERLAKU. SPT DIPERGUNAKAN DLM PAJAK2 LANGSUNG DAN MERUPAKAN BENTUK KERJASAMA ANTARA WAPA DG DIRJEN PAJAK UNT MENENTUKAN BESARNYA JUMLAH PAJAK YG TERUTANG SPT DIBAGI DUA, YAITU SPT MASSA DAN SPT TAHUNAN. MENGISI SPT MERUPAKAN PERBUATAN HUKUM KRN ITU SPT WAJIB DIISI SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP) ADL SURAT KEPUTUSAN YG MENETAPKAN JUMLAH PAJAK TERUTANG; SKP DAPAT BERUPA : SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN.; TDK SEMUA PAJAK MEMPUNYAI SKP (KOHIR) HANYA PAJAK LANGSUNG YG MENGGUNAKAN SKP

PEMBUKUAN PSL 6 KUHD ADA KEWAJIBAN PEMBUKUAN BG PERSH, NAMUN JIKA TDK MEMBUAT PEMBUKUAN TDK ADA SANKSI HANYA TERKENA KONSEKUENSI SAJA, HAL INI TIDAK BISA DIPAKAI DLM PAJAK. BERDASARKAN UU N0 6 TH 1983 SEBAGAIMANA BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DG UU N0 16 TH 2000 DIADAKAN KETENTUAN YG LBH TEGAS TTG SIAPA2 YG WAJIB MEMBUAT PEMBUKUAN, YAITU : PERSEROAN YG MELAKUKAN USAHA; BADAN2 KOPERASI YG MENJADI SUBYEK PPh WAPA PRIBADI MEMPUNYAI MODAL TERTENTU YANG LAINNYA HANYA DIWAJIBKAN MEMBUAT NORMA PENGHITUNGAN PEMBUKUAN HRS DISIMPAN 10 TAHUN DAN AKAN DIKENAKAN SANKSI BG YG TIDAK MEMBUAT PEMBUKUAN (PEMBUKUAN GANDA) DSB, SANKSINYA DIPIDANA MAKS. 3 TAHUN DAN DENDA SETINGGI2NYA 4 KALI JUMLAH PAJAK YG KURANG/TIDAK DIBAYAR. PEMERIKSAAN ADL SERANGKAIAN KEGIATAN UNT MENCARI, MENGUMPULKAN DAN MENGOLAH DATA DAN ATAU KETERANGAN LAIN DLM RANGKA PENGAWASAN KEPATUHAN PEMENUHAN MKEWAJIBAN PERPAJAKAN BERDASARKAN PERAT. PERUNDANGAN PAJAK. DLM MELAKUKAN PEMERIKSAAN , BIASANYA FISCUS MENGAJAK SERTA POLISI

PEMERIKSAAN DIMAKSUDKAN UNT MENEMUKAN DATA2 YG BENAR YG DIPERLUKAN UNT MENETAPKAN JUMLAH PAJAK WAPA YG SESUAI DG KEADAAN YG SEBENARNYA, KRN ITU YG JADI SASARAN ADL : 1. INTERPRETASI UU YG TDK BENAR; 2. KESALAHAN HITUNG; 3. PENGGELAPAN PENGHASILAN SECARA KHUSUS; 4. PEMOTONGAN DANPENGURANGAN TDK SESUNGGUHNYA, YG DILAKUKAN WAPA DLM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA. PENYIDIKAN PAJAK ADL SERANGKAIAN TINDAKAN PENYIDIK UNT MENCARI SERTA MENGUMPULKAN BUKTI YG DIPERLUKAN AGAR SEMUA LBH JELAS TTG TINDAK PIDANA DI BID. PERPAJAKAN YG TERJADI. SELAIN ITU JUGA UNT MENEMUKAN TERSANGKA SERTA MENGETAHUI BESARNYA PAJAK TERUTANG YG DIDUGA DIGELAPKAN. PSL 1 KE-1 JO PASAL 6 KUHAP DITENTUKAN BHW PENYIDIK (UMUM) ADL : KE1. PEJABAT POLISI NEG RI; 2. PEJABAT PNS TERTENTU YG DIBERI WEWENANG KHUSUS OLEH UU DLM MELAKSANAKAN TUGAS PENYIDIK PNS DIBAWAH KOORDINASI PENYIDIK POLISI

UTANG PAJAK ADL PAJAK YG MASIH HRS DIBAYAR, TERMASUK SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA, DENDA ATAU KENAIKAN TARIF YG TERCANTUM DLM SKP ATAU SURAT SEJENISNYA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG2AN PERPAJAKAN. TIMBULNYA UTANG PAJAK A. AJARAN MATERIIL SUATU UTANG PAJAK TIMBULNYA BUKAN KRN KETETAPAN FISCUS MELAINKAN KRN UU, YAITU KRN ADANYA TAATBESTAND, YAITU TAATBESTAND, SUATU KEADAAN, PERBUATAN DAN PERISTIWA YG DPT MENIMBULKAN UTANG PAJAK MENURUT AJARAN INI, JIKA SEBELUM KETETAPAN KELUAR WAPA MENINGGAL DUNIA, MAKA UTANG PAJAK BERALIH KPD AHLI WARISNYA B. AJARAN FORMAL TIMBULNYA UTANG PAJAK KRN DIKELUARKANNYA SKP OLEH FISCUS. JADI SEBELUM ADA SKP MAKA UTANG PAJAK TDK PERNAH ADA, SHG ORG YG MENINGGAL DUNIA SEBELUMADANYA SKP KELUAR, MK ORANG TSB BEBAS DR PENGENAAN PAJAK

KEGUNAAN MENGETAHUI SAAT TIMBULNYA UTANG PAJAK : 1. PEMBAYARAN/PENAGIHAN; 2. MEMASUKKAN SURAT KEBERATAN; 3. PENENTUAN DALUARSA; 4. MENERBITKAN SKP, SKP TAMBAHAN. HAPUSNYA UTANG PAJAK. 1. PEMBAYARAN; 2. KOMPENSASI; 3. DALUARSA; 4. PEMBEBASAN; 5. PENGHAPUSAN; 6. PENUNDAAN PENAGIHAN PERLAWANAN PAJAK DIANTARA RAKYAT TDK AKAN PERNAH MERESAPI DAN MENGHAYATI BHW MEMBAYAR PAJAK MERUPAKAN SUATU KEWAJIBAN, SHG KALAUPUN ADA KESEMPATAN UNT MELOLOSKAN DIRI DR KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK, MAKA IA AKAN MENGGUNAKAN KESEMPATAN ITU. KEADAAN DMK ITU DINAMAKAN PERLAWANAN TERHADAP PAJAK

PERLAWANAN THD PAJAK ADA DUA , YAITU : 1. PERLAWANAN PASIF : YAITU TERJADI JIKA MENGHAMBAT DAN MEMPERSULIT PUNGUTAN PAJAK YG DISEBABKAN OLEH : STRUKSUR EKONOMI SUATU NEG; PERKEMBANGAN INTELEKTUAL DAN MORAL MASY; TEKNIK PEMUNGUTAN PAJAK. 2.PERLAWANAN AKTIF THD PAJAK MAKSUDNYA, BILA PERBUATAN/USAHA UNT MEMPERSULIT PUNGUTAN PAJAK YG SEC. LANGSUNG ITU DITUJUKAN KPD FISCUS DAN BERTUJUAN UNT MENGHINDARI PAJAK PERLAWANAN INI BERBENTUK : A. TAX AVOIDANCE : YAITU USAHA MERINGANKAN BEBAN PAJAK DG TDK MELANGGAR UU. DILAKUKAN DG CARA SUROGAT, YAITU MENGURANGI ATAU MENEKAN KONSUMSINYA THD BARANG2 YG DIKENAKAN PAJAK (TDK MELAKUKAN HAL2 YG DIKENAKAN PAJAK) B. TAX EVASION : USAHA MERINGANKAN BEBAN PAJAK DG CARA MELANGGAR UU; C. MISAL : PENGELAKAN/PENYELUNDUPAN PAJAK : SUATU PERB./TINDAKAN SEDEMIKIAN RUPA AGAR TDK DIKENAKAN PAJAK, KALAUPUN TERPAKSA HRS MEMBAYAR, PAJAK DITEKAN SEDEMIKIAN RUPA, MISAL : TDK JUJUR DLM MENULIS PENGHASILANNYA MISAL MALALAIKAN PAJAK (ACUH TAK ACUH MEMBAYAR PAJAK)