PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA, MASALAH DAN DILEMA … · Fidusia itu adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan ... (Lembaran Negara ... disamping itu juga

PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA, MASALAH DAN DILEMA DALAM PELAKSANAANNYA

Oleh :

Aermadepa, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum UMMY Solok

ABSTRAK Fiduciary not properly implemented in practice, in accordance with that stipulated in Fiduciary Lawguarantees. Fiduciary must bemade with Notarill deed, and must be registered with the Registrar of Fiduciary. Then, registration office offiduciary publish Fiduciary Warranty certificaten that have the power eksekutorial. But in practice, most of the fiduciary ismadeunder the hand (not madeby anotary), and is not registered on fiduciary registration office. The cause is, among other the costof loading and the fiduciary deed registration fiduciary registration carried outin the provincial capital, and not specifically rulein fiduciary law about the deadline to register fiduciary and sanction sare notarranged if the fiduciary is not in the register.

Keywords : Fiduciary, registration of fiduciary, the power of

eksekutorial. I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pinjam meminjam uang sudah merupakan kegiatan yang sangat lumrah dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini. Perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan meliputi bidang produksi baik pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan ataupun produksi bidang industri, investasi, perdagangan, eksport import dan sebagainya. Dalam pembangunan sarana prasarana fisik dalam pembangunan seperti halnya gedung-gedung, jembatan-jembatan, irigasi, perumahan dan sebagainya.1

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit yang diberikan oleh Kreditur tentunya mengharuskan Kreditur merasa aman. Maka untuk kepentingan keamanan, terutama sekali guna menjamin pelunasan utang tersebut diperlukan alat pengaman bagi Kreditur. Salah satu bentuk pengaman kredit yang

1Sri Gambir Melati Hatta, Perkreditan Dan Tantangan Dunia Perbankan,

Legalitas.Org, 16 Agustus 2007, diakses dari http://www.legalitas. org/node/258, diakses tanggal

28 November 2011.

Vol. 5 No.1 Juni 2012 ISSN : 1979 - 5408

Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu 725

paling mendasar dalam pemberian fasilitas kredit antara lain adalah objek jaminan, disamping kemampuan seorang Debitur.

Salah satu bentuk jaminan yang ada dan berlaku sekarang adalah Fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 168). Fidusia itu adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Ciri-ciri jaminan fidusia diantaranya adalah memberikan hak kebendaan, memberikan hak didahulukan kepada kreditur, memungkinkan pemberi jaminan fidusia untuk tetap menguasai objek jaminan utang, memberikan kepastian hukum, dan mudah dieksekusi.2 Secara hukum untuk adanya jaminan fidusia sebagaimana dalam Undang-Undang Jaminan fidusia tersebut wajib di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia,3 sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 170).

Hukum jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut dibuat dan diberlakukan salah satu nya adalah untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi kreditur, disamping itu juga sebagai pembaharuan hukum. Karena lembaga jaminan fidusia yang selama ini sudah hidup dan berkembang dalam tatanan hukum Indonesia dan berlaku ditengah-tengah kehidupan masyarakat masih bersandarkan pada yurisprudensi atas kasus bierbrouwerij aresst di Belanda, dan setelah itu muncul pula persoalan hukum di indonesia dalam perkara Bataafsche Petroleum Maatschappij v. Pedro Clignett yang diputus pada tanggal 18 agustus 1932 oleh Hooggerechtschof (Hgh). Putusan tersebut merupakan tonggak awal lahirnya fidusia di indonesia dan sekaligus menjadi yurisprudensi pertama sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah dalam jaminan gadai.

Sejak keputusan tersebut kehidupan lembaga jaminan fidusia semakin diminati oleh pelaku usaha khususnya yang membutuhkan kredit bank dengan jaminan barang bergerak yang masih dapat dipergunakan untuk melanjutkan usahanya tanpa harus melepaskan kekuasaan atas barang jaminan itu secara fisik. Berbeda dengan jaminan kebendaan bergerak yang bersifat possessory, seperti gadai, jaminan fidusia memungkinkan sang debitur sebagai pemberi jaminan untuk tetap menguasai dan mengambil manfaat atas benda bergerak yang telah dijaminkan tersebut.4

2Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal. 51 3Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia 4Aria Suyudi, Jaminan Fidusia dan Potensinya dalam Mendorong Laju Ekonomi , Legal Banking, 16 Agustus 2008.

Vol. 5 No.1 Juni 2012 ISSN : 1979 - 5408


Dengan lahir dan diberlakukannya UUJF tentunya diharapkan lembaga jaminan fidusia yang sudah berkembang dan hidup semenjak lama itu lebih memainkan perannya sebagai lembaga jaminan dan tentunya juga dalam rangka pembaharuan hukum. Dimana yang harus menjadi perhatian dalam pembaharuan hukum itu, adalah sarana yang dapat mempelancar jalannya perekonomian. Menurut studi yang dilakukan Burg’s mengenai hukum dan pembangunan terdapat 5 (lima) unsur yang harus dikembangkan supaya tidak menghambat ekonomi, yaitu “stabilitas” (stability), “prediksi” (preditability), “keadilan” (fairness), “pendidikan” (education), dan “pengembangan khusus dari sarjana hukum” (“the special development abilities of the lawyer”).5

Namun dalam prakteknya pada banyak kredit dengan jaminan fidusia ini tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Padahal salah satu tujuan dari pendaftaran jaminan fidusia itu adalah untuk kepastian hukum bagi kreditur sendiri, disamping itu tentunya harus selalu ditaati karena UUJF sudah diberlakukan dan mengikat semenjak diundangkan. Sebagaimana teori hukum Hans Kelsen yang menyatakan bahwa apapun isi dari suatu norma, dan apapun perbuatan manusia memungkinkan untuk menjadi isi suatu norma, dapat memperoleh validitasnya. Suatu norma adalah valid dan mengikat hanya berdasarkan persyaratan bahwa telah dibuat dalam bentuk tertentu dan lahir dengan prosedur dan peraturan tertentu.6

Hal ini-lah yang menjadi latar belakang tulisan penulis ini yang penulis beri judul ”Pendaftaran Jaminan Fidusia, Masalah dan Dilema dalam Pelaksanaannya”. B. Rumusan Masalah :

Adapun yang menjadi masalah dalam makalah ini dapat penulis rinci dalam dua masalah pokok, yang termuat dalam rumusan masalah yang penulis uraikan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia untuk jaminan kredit,

apakah sudah sesuai dengan aturan tentang Jaminan Fidusia ? 2. Bila tidak sesuai, apakah penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan pendaftaran

jaminan fidusia tersebut dengan aturan (norma) nya ? C. Tujuan Penulisan :

Dari rumusan masalah yang diuraikan diatas, dapatlah diperinci lebih lanjut bahwa tujuan tulisan ini, antara lain : a. Untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia

dengan dengan aturan jaminan fidusia. b. Bila tidak sesuai, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab ketidak-sesuaian

tersebut. 5 Leonard J. Theberge, Law and Economic Development, Journal of International Law and Policy¸ Volume 9, 1980, hal. 232, dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Jakarta, 2003 6 Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Hal.97.

Vol. 5 No.1 Juni 2012 ISSN : 1979 - 5408


D. Kegunaan/Manfaat : Adapun kegunaan/manfaat tulisan ini dibedakan antara kegunaan/

manfaat terotis dan kegunaan/manfaat secara praktis. Adapun secara teoritis, tulisan ini diharapkan akan berguna atau bermanfaat untuk menjawab dan menambah pengetahuan tentang jaminan fidusia, serta diharapkan akan dapat berpartisipasi dalam mengembangkan ilmu terkait. Sementara itu secara praktis, tulisan ini diharapkan akan dapat berguna bagi para praktisi dan pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan dengan jaminan fidusia. E. Metode Penelitian :

Tulisan ini dilakukan dengan pendekatan penelitian hukum empiris atau sosisologis (socio legal research), yaitu dengan meneliti langsung pelaksanaan di lapangan dalam rangka memperoleh data primer. Yaitu mencari bahan hukum langsung ke lapangan berkenaan dengan pendaftaran jaminan fidusia dan dilemanya. II. PEMBAHASAN A. Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Aspek-aspek filosofis dari hukum diantaranya adalah kepastian hukum (legal certainty), nilai kemanfaatan (utility) dan keadilan (justice) menjadi bagian penting dari roh suatu norma hukum yang ada, baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, peraturan perunang-undangan, dan aturan hukum lainnya. 7

Demikian juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan peninggalan penjajahan Kolonial belanda yang masih berlaku sampai sekarang. Hal ini juga sesuai dengan tujuan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Prof.Subekti, S.H., dalam bukunya ”Dasar-Dasar Hukum dan Keadilan”, bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagian pada rakyatnya. 8 Jadi pada dasarnya hukum itu (termasuk aturan-aturan yang dibuat) adalah untuk menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.

Hal ini juga didukung dengan teori utilitis dari Jeremy Bentham, dalam bukunya ”Introduction to the morals and legislation” yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah memuwujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Dan karena apa yang berfaedah bagi orang yang satu, mungkin merugikan orang yang lain, maka menurut teori utilitis, tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagian sebanyak-banyaknya pada orang yang sebanyak- banyaknya. 9

7 Bambang Sutiyoso, Aktualita Hukum dalam Era Reformasi, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal.XIII. 8 C.S.T.Kansil, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PN.Balai Pustaka, Cetakan ketiga, 1980, Hal. 39. 9 Ibid, Hal.42.

Vol. 5 No.1 Juni 2012 ISSN : 1979 - 5408


Istilah jaminan merupakan terjemahan bahasa Belanda zekerheid atau cautie. 10 Yaitunya mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain jaminan juga dipergunakan istilah agunan. Istilah agunan dapat dilihat pada Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Nomor 182), agunan yaitu jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Jadi agunan atau jaminan ini adalah konstruksi jaminan tambahan (accessoir), dan tujuannya untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank.

Dari Pasal 8 dan penjelasannya UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 diketahui bahwa jaminan dan agunan tidaklah sama. Yang dimaksud dengan jaminan adalah keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan jaminan dalam pengertian lama (collateral) yang berupa barang atau benda tertentu yang bernilai ekonomis yang akan dipakai sebagai pelunasan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bila nasabah debiturnya wanprestasi disebut dengan agunan. 11

Selanjutnya dari penjelasan Pasal 8 UU Perbankan ini dikenal dua jenis jaminan, yaitu agunan pokok dan agunan tambahan. Jaminan pokok yaitu barang yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, sementara jaminan tambahan yaitu barang yang tidak berkaitan langsung dengan kredit yang bersangkutan yang ditambahkan sebagai agunan.

Hukum jaminan tergolong bidang hukum yang akhir-akhir ini secara populer disebut The Economic Law (Hukum Ekonomi), Wiertschaftrecht atau Droit Economique12 yang mempunyai fungsi menunjang kemajuan ekonomi dan kemajuan pembanguan pada umumnya. Sehingga terhadap bidang hukum jaminan ini pengaturannya dalam undang-undang perlu diprioritaskan.

Jaminan fidusia sebagai salah satu lembaga jaminan yang ada dan berkembang dewasa ini tentunya juga mengandung aspek-aspek filosofis hukum sebagaimana tersebut diatas. Dan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diamanatkan oleh UUJF adalah dalam rangka kepastian hukum.

10 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal 21 11 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, Hal. 282. 12 Djoko Muljadi, Pengaruh Penanaman Modal Asing Atas Perkembangan Hukum Persekutuan Perseroan Dagang (Vennoottschapsrecht) Dewasa ini, Majalah Hukum dan Keadilan, No.5/6, Tahun 1972, sebagaimana dikutip oleh Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, , Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Dan Jaminan Perorangan, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1980, Hal.1

Vol. 5 No.1 Juni 2012 ISSN : 1979 - 5408


Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi fides yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu Fiduciare Eigendom Overdracht (F.E.O) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut Fiduciary Transfer of Ownership.

Fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan kebendaan berdasarkan kepercayaan, yaitu kreditur dan debitur sepakat mengikat suatu benda sebagai agunan sebagai jaminan atas utang debitur dimana objek jaminan tersebut pengalihannya secara constitutum possesorium. Objek jaminan tetap berada pada kekuasaan nyata debitur sedangkan hak milik objek jaminan berpindah kepada kreditur. Kreditur yang berkedudukan sebagai penerima Fidusia selama perjanjian jaminan Fidusia berlangsung memegang hak milik tersebut hanya sebagai benda jaminan, bukan sebagai pemilik seterusnya.13

Hal seperti ini diistilahkan oleh Susilawettysebagai transfer dokumen kepemilikan. Dimana karena objekyangsangat dibutuhkan olehpemilik untukmencari nafkah, maka dilakukanlahtransferdokumenkepemilikan.Yang terakhir iniberlakudengan cara yang samadalamhipotek,dimanahanyatransfer dokumenkepemilikanterjadi. Perbedaan utamaterletak pada kenyataanbahwa dalamfidusiayangditransfer/dialihkan adalahbenda-bendayang dapat ditrnasfer (benda bergerak) sepertiperhiasan, mobil atausepeda motorsementara dihipotekhal itu dilakukan untukbendanonditransfer(benda tetap) seperti tanah, rumah perkebunan.14

Jaminan fidusia ini tidak hanya berkembang di Inodonesia, beberapa negara lain juga mengenal dan mepergunakan lembaga fidusia sebagai pranata jaminan dalam pemberian kredit-nya. Misalnya saja di Brazil, dimana untuk jaminan kredit atas perjanjian penjualan real estate juga mempergunakan lembaga jaminan fidusia, 15 sebagaimana layaknya untuk rumah susun di Indonesia yang tidak bisa dijaminkan dengan Hak Tanggungan melainkan dengan pranata jaminan fidusia. Demikian juga Uni Eropa yang kembali mengadopsi hukum jaminan fidusia untuk lembaga jaminan dengan pengalihan kepemilikan

13Nur Laily, Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Jurnal Garuda Kemdiknas, diakses dari http://garuda.kemdiknas.go.id/jurnal diakses tanggal 30 Oktober 2011. 14Susilawetty, Rules and Regulation On ecurity Rights In Indonesia, Artikel Universitas Muhammadiyah Jakarta, diakses dari - http://www.umj.ac.id/main/artikel/ index.php?detail=20100409042536, diakses tanggal 16 November 2011 15Biro hukumLevy&SalomaoAdvogados, Brazilian Real Estate Law Aims To Stimulate Markets, Inter-American Trade Report - January 23, 1998, Volume 5 Nomor 2, Halaman 1.

Vol. 5 No.1 Juni 2012 ISSN : 1979 - 5408


(fidusia).16 Malah Boston University School ofLawmenyelenggarakan Konferensikhusus tentang hukumjaminan fidusia pada tanggal 29 Oktober2010.17

Untuk memberikan kepastian hukum Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik benda yang berada di dalam maupun diluar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia.

Menurut Prof.Mariam Darus Badrulzaman dengan pendaftaran fidusia maka jaminan fidusia mendapatkan karakter sebagai "hak barang" dan tidak lagi sebagai kesepakatan. Sebagai hak barang, jaminan fidusia membawa prinsip-prinsip antara lain menjamin hak berikut barang, memiliki posisi utama dalam kaitannya dengan kreditur lainnya, dan jaminan tidak termasuk dalam aset bangkrut jika debitur tersebut diputuskan bangkrut .18

Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia akan melakukan pencatatan jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia, dimana pencatatan ini dianggap sebagai lahirnya jaminan fidusia. Ini berarti tiada jaminan fidusia tanpa dilakukan pendaftaran pada Kantor Pendafataran Fidusia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pendafataran diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Sebagai bukti bagi kreditur bahwa ia merupakan pemegang jaminan fidusia adalah Sertipikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendafataran Fidusia. Dan sertipikat jaminan fidusia ini sebenarnya merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada saat pernyataan pendaftaran.

Dengan mendaftarkan objek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, kedudukan kreditur menjadi kuat, hak kreditur merupakan hak kebendaan yang dapat dipertahankan terhadap siapapun.19 Jadi sesuai dengan UUJF, maka pendaftaran fidusia itu merupakan suatu keharusan. Artinya kedudukan kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia baru sah bila jaminan fidusia yang

16Ivan P. Mangatchev, LLM, PhD, Fiducia Cum Creditore Contracta in EU Law, diakses dari http://jura.ku.dk/focofima/nyheder/fiducia_cum_creditore /copenhagen__ lecture_1609.pdf/, diakses tanggal 16 November 2011 17Symposium, The Role of Fiduciary Law and Trust in The Twenty-First Century: A Confrence Inspired by The Work of Tamar Fankel, Editor’s Foreword, Boston University Law Review, Volume 91: 833, diakses dari http://www.bu.edu/law/central/jd/organizations/ journals/bulr/documents/EDITORSFOREWORD_000.pdf, diakses tanggal 29 Oktober 2011. 18Mariam Darus, Mengatur Hukum Jaminan Fidusia : Dengan Undang -Undang dan Penerapan Sistem Pendaftaran, Jurnal Hukum Bisnis Volume 9, 1999, Halaman 62-65. 19Betty Dina Lambok, Akibat Hukum Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia kepada Pemberi Fidusia untuk Menyewakan Objek Jaminan Fidusia kepada Pihak Ketiga, Jurnal Hukum Pro Justitia, Juli 2008, Volume 26, No.3.

Vol. 5 No.1 Juni 2012 ISSN : 1979 - 5408


dipergunakan untuk menjamin kredit yang disalurkannya sudah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Namun dalam prakteknya para kreditur, baik itu lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan lainnya (bukan bank), seperti lembaga pembiayaan yang tumbuh subur bak jamur di musim hujan saat ini 20 tidaklah melaksanakan ketentuan tentang keharusan membuat akta jaminan fidusia dengan akta notaris dan ketentuan keharusan mendaftarkan jaminan fidusia. Walau sudah sangat dimaklumi bahwa tujuan pendaftaran fidusia adalah untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi jaminan yang dipegangnya.

Dalam beberapa tulisan/penelitian terdahulu bisa ditemukan fakta bahwa fidusia sebagai jaminan tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah diberlakukan semenjak tahun 1999. Diantaranya jaminan kredit pada KSP ArthaTani Mandiri dilakukan hanya dengan menambahkan jaminan fidusia untuk penyaluran kreditnya pada perjanjian kredit, namun dalam praktek jaminan fidusianya belum melaksanakan kewajiban dan aturan yang terdapat dalam UU Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia tidak didaftarkan dan tidak dbuatkan akta Notaris.21Dalam pelaksanaan Kredit Angsuran Sistim Fidusia (Kreasi) di Perum Pegadaian Cabang Solok, untuk kredit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) hanya diikat dengan “Perjanjian Utang Piutang Dengan Kuasa Menjual” yang di”daftarkan” (di-waarmeerking) oleh Notaris, dan kredit antara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) dibuatkan akta jaminan fidusianya oleh Notaris, namun tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. 22

Demikian juga di PT. BPR Arthaprima Danajasa Bekasi akta jaminan fidusia tidak dituangkan dalam Perjanjian tersendiri melainkan hanya dituangkan di dalam perjanjian kredit dan kuasa menjual yang diwaarmerking berupa Surat Kuasa dengan Hak Substitusi, dimana Jaminan Fidusia tersebut tidak didaftarkan ke KPF. 23

20Akhmad Aulawi, Analisis Yuridis Beberapa Permasalahan Perusahaan Pembiayaan, Legalitas.Org, 15 November 2010, diakses dari http://www.legalitas.org/artikel/analisis/ yuridis/beberapa/permasalahan/perusahaan/pembiayaan, diakses tanggal 28 November 2011. 21Achmad Lukman Hakim, Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Tanpa Pendaftaran Oleh Kreditur (Studi d KSP ArthaTani Mandiri Banyuwangi), Docstoc, diakses dari http://www.docstoc.com/docs/ 95313334/ Tinjauan-Yuridis-Sosiologis-Terhadap-Pelaksanaan-Perjanjian-Kredit, diakses tanggal 20 November 2011. 22Aermadepa, Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistim Fidusia (Kreasi) di Perum Pegadaian Cabang Solok, Tesis, Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2009. 23Ilda Agnes, Eksekusi Jaminan Fidusia yang Tidak di Daftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi Kasus PT.BPR Arthaprima Danajasa Bekasi),

Vol. 5 No.1 Juni 2012 ISSN : 1979 - 5408


Di Makassar juga demikian, pada Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makassar, misalnya jaminan fidusia juga tidak didaftarkan hingga bila customer yang melakukan wanprestasi dilakukan pengambilan kembali barang jaminan dari tangan customer maupun di tangan pihak ketiga, bila tidak bisa ditarik tidak bisa ditarik, maka langkah yang diambil adalah melakukan pelaporan adanya tindak pidana pengelapan kepada kepolisian. 24 Penarikan mana biasanya juga dilakukan dengan bantuan jasa, karena jaminan fidusia hanya embel-embel di surat perjanjian bahwa seakan-akan leasing sudah melakukan hukum fidusia. Padahal tidak dibuat dengan akta notaries, apalagi didaftarkan sebagaimana ketentuannya. Dan bila kredit macet, maka Debt Collector-lah yang akan bekerja.25

Sementara di Kabupaten Tuban kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia sebagaimana dalam Pasal 11 UUJF, yang juga merupakan bagian dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 87 tahun 2000 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 26 tahun 1999 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehakiman juga tidak dilakukan oleh lembaga pembiayaan (Finance) untuk memenuhi kebutuhan kredit masyarakat, baik kendaraan roda dua maupun barang elektronik lainya. Berdasarkan data Jurnal Berita.Com, bahwa per-bulan sekitar 2.000 sampai dengan 2.500 unit kendaraan roda dua baru dibeli masyakat. Dan jika ditambah dengan potensi jaminan fidusia dari barang-barang elektronik dapat dibuat rata-rata 2.000 potensi jaminan fidusia tiap bulan. Jika sebulan 2.000 potensi fidusia dikalikan Rp. 25.000 dikalikan 12 bulan, maka potensi pendapatan negara per-tahun mencapai Rp. 600 juta. Dan jika dikalikan lamanya lembaga pembiayaan beroperasi, maka selain telah melanggar kewajiban Undang-Undang tentang keharusan mendaftarkan jaminan fidusia, juga sekaligus berpotensi untuk kerugian negara dari PNBP dapat mencapai milyaran.26 Itu baru hitung-hitungan dari satu kabupaten/kota di Indonesia, sementara jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ini

Tesis, Program Pascasarjana, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009. 24 RM. Leonardo Charles Wahyu Wibowo, Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Kredit Macet di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makassar, Tesis, Program Pascasarjana, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010. 25Ahmad Arif, Menertibkan Premanisme Eksklusif (Debt Collector), Jurnal Medan,07 April 2011 diakses dari http://www.jurnalmedan.co.id/ index.php?option=com_ ontent&view=article&id=58261:menertibkan-premanisme-eksklusif-debt-collector&catid= 57:opini&Itemid=65, diakses tanggal 29 Oktober 2011 26DPRD Segera Panggil Lembaga Pembiayaan, Jurnal Berita.Com, 7 Oktober 2011, diakses dari http://jurnalberita.com/2011/10/dprd-segera-panggil-lembaga-pembiayaan/, diakses tanggal 29 Oktober 2011.

Vol. 5 No.1 Juni 2012 ISSN : 1979 - 5408


hampir terjadi di seluruh Indonesia,27 bisa dihitung kira-kira berapa kerugian negara dari PNBP yang tidak diterima negara pertahunnya.

Dalam praktek juga tidak jarang terjadi Lembaga Pembiayaan (Leasing) mengatakan kepada Pemberi Fidusia yang lagi macet pembayaran, bahwa benda Jaminan tersebut telah dipasang dan/atau didaftarakan, akan tetapi Lembaga Pembiayaan (Leasing) dimaksud tidak memperlihatkan Sertipikat Jaminan Fidusia, sehingga bagi orang awam hal tersebut kadang menjadikan momok dan menakut-nakuti saja, padahal bila Jaminan Fidusia tersebut tidak didaftarkan pada instansi yang berwenang.28

Dalam hal debitur wanprestasi, biasanya kreditur melakukan pemaksaan dan pengambilan barang secara sepihak. 29 Padahal tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian. Dalam konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditor melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan.

Dan hal ini, jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ini hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana laporan hasil penelitian BPHN tersebut diatas, tentu akan muncul pertanyaan ada apa dengan UUJF yang sudah disahkan dan berlaku selama 13 tahun semenjak tahun 1999, namun masih belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah dengan tegas mengatur lembaga jaminan fidusia.

B. Penyebab Ketidaksesuaian Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia

dengan Aturan (Norma) Jaminan Fidusia Pembebaban jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 10 UU

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini. Pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia itu sekurang-kurangnya memuat : 1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia

Meliputi nama, agama, tempat tinggak, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.

27Marulak Pardede, Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia, Laporan Akhir Penelitian Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2006. 28 Agus Pramudijono, Jaminan Fidusia, diakses dari http://kabargres.wordpress. com/artikel/jaminan-fidusia/, diakses tanggal 10 November 2011.

29Grace P. Nugroho, Jaminan Fidusia - Tindakan Eksekutorial Terhadap Benda Objek

Perjanjian Fidusia dengan Akta di Bawah Tangan, Legalitas.Org, 11 November 2007, diakses

dari http://www. legalitas.org/Jaminan%20Fidusia%20-0Tindakan%20Eksekutorial%

20Terhadap%20Benda%20Objek%20Perjanjian%20Fidusia%20dengan%20Akta%20di%20Bawah

%20Tangan, diakses tanggal 28 November 2011.

Vol. 5 No.1 Juni 2012 ISSN : 1979 - 5408


2. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia Yaitu mengenai data perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia. Dimana utang itu dapat berupa : utang yang telah ada, utang yang akan timbul dikemudian hari (kontinjen), ataupun utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi. Yaitu utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lain yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia Sesuai dengan penjelasan Pasal 6 huruf c UU Jaminan Fidusia, bahwa uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.

4. Nilai penjaminan, dan 5. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Jadi pembebanan Fidusia dilakukan dengan menggunakan instrument yang disebut dengan akta jaminan fidusia, yang harus memenuhi syarat-syarat yaitu berupa Akta Notaris dan didaftarkan pada Pejabat yang berwenang.30

Menurut Sutan Remy Sjadeini kecenderungan diwajibkannya pelibatan profesi hukum tertentu dalam memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan dalam pembebanan jaminan fidusia, sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), yang mengharuskan dibuatnya pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dengan akta notaries tanpa alasan yang jelas, mengingat di dalam praktik selama ini, perjanjian Fidusia cukup dibuat dengan akta di bawah tangan.31Dan ternyata pada saat itu juga tidak menuai masalah dalam pelaksanaannya.

Pendapat Sutan Remy Sjahdeini juga diperkuat oleh Peri Umar Farouk yang menyatakan secara ekonomis pembebanan secara notariil akan sangat memberatkan para debitur, terutama bagi debitur pengusaha lemah. Bahkan terjadi dalam praktik sekarang ini, walaupun mengenai biaya pembuatan akta telah diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun karena tidak ada pilihan lain kecuali memakai jasa notaris yang ijin prakteknya di daerah yang bersangkutan, maka notaris tersebut dapat secara sewenang-wenang untuk menetapkan besarnya biaya pembuatan akta. 32

Hal ini tentu tidak bisa pula dibenarkan seutuhnya, karena dari salah satu tujuan pengaturan jaminan fidusia dengan UU Jaminan tersendiri adalah untuk kepastian hukum, maka Notariil akta menurut saya memang lebih punya

30 Agus Pramudijono, op-cit. 31Sutan Remy Sjahdeini, Komentar Pasal Demi Pasal Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 10, 2000, hal. 43. 32Peri Umar Farouk, Analisis Ekonomi Atas Perkembangan Hukum Bisnis Indonesia, Jurnal Bank dan manajemen, Jakarta, 2001, diakses dari http://mhugm.wikidot.com/artikel:004, diakses tanggal 26 Oktober 2011.

Vol. 5 No.1 Juni 2012 ISSN : 1979 - 5408


kekuatan, hingga dengan demikian tentu lebih menjamin kepastian hukum itu sendiri.

Dengan adanya ketentuan untuk mendaftarkan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia maka pendaftaran fidusia lebih memudahkan pihak kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia dari debitur yang tidak beritikad baik. Karena kepada kreditur diberikan hak mengeksekusi langsung karena akta fiduisa tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.33

Dengan akta jaminan fidusia yang didaftarkan maka bila debitur wanprestasi pemegang jaminan fidusia (kreditur) mempunyai kekuatan eksekutorial atas benja jaminan, dan memberikan alternatif eksekusi barang jaminan fidusia melalui penjualan secara lelang dan penjualan di bawah tangan, 34 atas kekuasaan penerima fidusia sendiri dengan menggunakan Parate Eksekusi.35 Arti parate eksekusi menurut kamus hukum, ialah pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses (pengadilan atau hakim). Arti parate eksekusi yang diberikan doktrin adalah kewenangan untuk menjual atas kekuassaan sendiri apa yang menjadi haknya, dalam arti tanpa perantaraan hakim, yang ditujukan atas sesuatu barang jaminan, tanpa harus minta fiat dari ketua pengadilan.36

Disini ditemui inkonsistensi dari pasal-pasal dalm UUJF, pengertian Parate Eksekusi di dalam UUJF kurang lebih merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau oleh putusan pengadilan oleh salah satu pihak untuk melaksanakan sendiri secara paksa isi perjanjian atau putusan hakim manakala pihak yang lainnya cidera janji. Pasal 15 ayat (2) dan (3) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a dinyatakan bahwa sertipiakat jaminan fidusia memiliki title eksekusi yang memiliki kekuatan hukum tetap yang setara dengan putusan pengadilan.

Dalam keadaan debitur wanprestasi, kreditur baru dapat melaksanakan haknya untuk mengeksekusi objek jaminan karena objek jaminan tersebut sebagai jaminan pelunasan utang debitur. Karena kreditur memegang hak milik atas objek jaminan hanya sebagai benda jaminan, maka kreditur tidak dapat secara otomatis memiliki objek jaminan tersebut apabila debitor wanprestasi. Selain itu dalam pasal 33 UU Fidusia menyebutkan bahwa setiap janji yang memberikan kewenangan penerima Fidusia untuk memiliki objek jaminan adalah batal demi

33Syukri, Fungsi Pendaftaran Fidusia dalam Eksekusi terhadap Objek Jaminan, researchgate.net-publication, diakses dari http://www.researchgate.net/ publication/42323235_Fungsi_Pendaftaran_Fidusia_Dalam_Eksekusi_Terhadap_Objek_Jaminan, diakses tanggal 16 November 2011 34Bachtiar Sibarani, Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 11 Tahun 2000, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Hal. 21. 35Teddy Anggoro, Parate Eksekusi : Hak Kreditur Yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam), diakses dari http://www.scribd.com/doc/ 6588967/Artikel-Parate-Executie, diakses tanggal 29 Oktober 2011. 36

Arie Hutagalung, Praktek Pembebanan dan Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-38 No. 2, April-Juni 2008, Jakarta: Badan Penerbit FHUI. Hal. 162.

Vol. 5 No.1 Juni 2012 ISSN : 1979 - 5408


hukum. Guna pelunasan utang debitur, maka dapat dilakukan eksekusi menurut ketentuan pasal 29 UU Fidusia.37

Selanjutnya terhadap kredit macet dengan jaminan kebendaan di lingkungan Bank Pemerintah penyelesaiannya secara hukum pelaksanaan lelangnya oleh BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) berdasar Undang Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Walaupun dalam prakteknya dalam praktek pelaksanaan pengurusan piutang negara ini juga dijumpai masalah-masalah yuridis yang secara umum timbul akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh debitur ataupun pihak ketiga yang bekepentingan.38

Bagi Bank Swasta terhadap jaminan fidusia dibuat secara Notariil yang diikuti oleh Sertifikat Fidusia pelaksanaan (praktek) lelangnya dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Akan tetapi terhadap kredit macet yang perjanjian fidusiannya dibuat dibawah tangan pelaksanaan lelangnya harus melalui gugatan hukum terlebih dahulu, baru dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti kreditur dapat melaksanakan eksekusi lelang melalui Pengadilan Negeri. Dengan gugatan perdata tentu memakan waktu yang lama dan biaya yang jauh lebih besar dari pada biaya pendaftaran jaminan fidusia.

Dan dalam pelaksanaan eksekusi setelah adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap perjanjian jaminan fidusia yang dibuat dengan akta dibawah tangan pelaksanaannya banyak mengalami hambatan antara lain, apabila dalam upaya gugatan hukum barang jaminan fidusia tidak diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh Pengadilan, barang jaminan fidusia dijadikan jaminan kepada pihak lain atau barang jaminan fidusia telah dipindah-tangankan.39

Jadi jelaslah bahwa pendaftaran jaminan fidusia itu sebenarnya merupakan hal yang penting bagi pemegang jaminan fidusia, yaitu adanya kemudahan dalam hal eksekusi bila debitur wanprestasi. Namun mengapa dalam prakteknya ternyata pendaftaran jaminan fidusia ini tidak dilaksanakan oleh para pihak, terutama sekali pihak kreditur yang berkepentingan ?

Salah satu faktor penyebab tidak dilaksanakannya aturan pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia ini sebagaimana diatur dalam UUJF adalah faktor biaya.

Karena untuk menuruti hukum fidusia ini memerlukan biaya yang tidak sedikit maka biasanya pihak leasing hanya mencantumkan saja dalam perjanjian 37Nur Lailly, Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Jurnal Garuda Kemdiknas, diakses dari http://garuda.kemdiknas.go.id/ jurnal, diakses tanggal 29 Oktober 2011. 38Zulkarnain Sitompul, Jaminan Kredit Kendala dan Masalah, Disampaikan pada Pelatihan Aspek Hukum Perkreditan bagi Staf PT Bank NISP Tbk, diselenggarakan oleh HKGM & Partner Law Firm, Jakarta, 16 September 2004, diakses dari http://zulsitompul.files. wordpress.com/2007/06/makalah-hkgmver1.pdf, diakses tanggal 25 Oktober 2011. 39Yuli Purnamawati, Kajian Hukum terhadap Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Dibuat Dibawah Tangan, Forum Penelitian, Tahun 19, Nomor 1, Juni 2007, diakses dari http://lemlit. um.ac.id/wp- content/uploads2009/12/ FORUM___________JUNI-2007.pdf, diakses tanggal 29 Oktober 2011.

Vol. 5 No.1 Juni 2012 ISSN : 1979 - 5408


sewa beli secara fidusia. Jadi leasing tidak menjalankan proses ini secara resmi tetapi hanya embel-embel di surat perjanjian bahwa seakan-akan leasing sudah melakukan hukum fidusia.40

Dalam laporan BPHN tahun 2006 juga diungkapkan bahwa Dalam praktek, biaya pendaftaran Akta Jaminan Fidusia (AJF) di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) lebih mahal dan ada yang memungut berdasarkan prosentase dari nilai penjaminan fidusia. Hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan biaya pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana ditentukan dalam peraturan pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya Pembuatan Akta jaminan Fidusia, khususnya pasal 11.41

Faktor penyebab lainnya menurut laporan BPHN pendaftaran belum sepenuhnya bisa dilaksanakan juga karena kantor pendaftaran tersebut belum dapat dijalankan secara utuh, dan kantor pendaftaran hanya berada di tingkat propinsi, 42 serta minimnya sarana dan prasarana.43

Karena UUJF adalah hukum positif yang berlaku bagi jaminan fidusia, maka tentunya pelanggaran terhadap keharusan pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia ini dalam segala bentuk kelalaian dan/atau kesengajaan baik yang disebabkan oleh Pemberi Fidusia, Penerima Fidusia atau Notaris dapat dianggap melakukan suatu perbuatan melanggar hukum.

Kelalaian atau kesengajaan tersebut dapat terjadi, karena Undang-undang Jaminan Fidusia tidak merinci lebih tegas sampai kapan pendaftaran jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan, setelah Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menandatangani akta Jaminan Fidusia dihadapan Notaris. Ketidaktegasan Undang-undang Jaminan Fidusia tersebut menyebabkan adanya celah bagi Pemberi Fidusia, Penerima Fidusia atau Notaris untuk tidak membebani objek jaminan fidusia dan tidak mendaftarkannya kepada instansi yang berwenang.44

Hingga mungkin ada benarnya pendapat yang menyatakan bahwa Produk hukum yang dilahirkan DPR bersama Presiden hanya merespon kebutuhan sesaat dan instant, apalagi Undang-Undang yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Pembuat hukum masih sangat lengah dengan proyeksi reformasi hukum yang lebih jangka panjang, yaitu membuat sistematika dan kerangka hukum yang

40Ahmad Arif , Loc-Cit. 41 Marulak Pardede, Loc-Cit. 42 Ibid 43Ahmad Sanusi, Evaluasi Pendaftaran Fidusia dalam Rangka Meningkatkan Jasa Pelayanan Hukum Guna Menciptakan Kepastian Hukum, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol.1 No.2, Oktober 2007. 44Sutan Akhmad Jambek, Masalah Hukum Jaminan Fidusia dan Pertanggungjawaban Para Pihak, diakses dari http://s2.hukum.univpancasila.ac.id/ attachments/061_SUTAN%20AKHMAD%20JAMBEK%205205220029%20MASALAH%20HUKUM%20%20JAMINAN%20%20FIDUSIA%20%20DAN%20%20PERTANGGUNGJAWABAN%20%20PARA%20%20PIHAK.pdf, diakses tanggal 29 Oktober 2011.

Vol. 5 No.1 Juni 2012 ISSN : 1979 - 5408


lebih komprehensif, tidak parsial hingga mengakibatkan banyaknya judicial review belakangan ini di Mahkamah Konstitusi.45

Jadi ketidaktegasan UUJF ini juga merupakan salah satu faktor penyebab lainnya dari ketidaksesuaian antara pelaksanaan jaminan fidusia dengan aturan hukum jaminan fidusia tersebut. Malah mungkin menjadi faktor dominan disamping faktor biaya tentunya. Karena untuk suatu Undang-Undang yang sudah berlaku selama 12 tahun lebih namun tidak punya kekuatan mengikat yang maksimal, hingga tujuan dari pengundangan aturan tersebut tidak tercapai, maka tentulah wajar bila Undang-Undang tersebut perlu dikaji ulang dan dilakukan restrukturisasi.

Hingga kedepan dapat dicapai maksud yang sesungguhnya dari pembuatan aturan jaminan fidusia, yaitu salah satunya agar UUJF memberikan penerima fidusia hak untuk melakukan parate eksekusi jika terjadi wanprestasi. Hingga bisa membuat fidusia merupakan alternatif metode penjaminan atas pembiayaan yang cukup menjanjikan di masa yang akan datang. Rezim hukum yang mendasari hukum jaminan memungkinkan jaminan atas benda bergerak dapat dilahirkan secara cepat, murah, dan sederhana. 46

Dan dengan memaksimalkan aturan tentang pendaftaran jaminan fidusia, melalui suatu kantor registrasi jaminan yang mencatat seluruh pembebanan jaminan tersebut dengan biaya mínimum, serta informasi yang ada di kantor tersebut dapat diakses pada seluruh wilayah negara untuk menghindari terjadinya duplikasi. Eksekusi dilakukan hanya dengan menunjukkan slip pendaftaran jaminan tersebut.

III. PENUTUP A. Kesimpulan 1. Jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia

(UU.No.42 Tahun 1999) tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam praktek. Dalam pemberian kredit oleh Bank dan Lembaga Pembiayaan dengan jaminan fidusia, yang seharusnya wajib dibebani dengan Notarill akta, dan wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), hingga pada akhirnya KPF mengeluarkan Sertipikat Jaminan Fidusia yang punya kekuatan eksekutorial, namun dalam prakteknya sebagian besar jaminan fidusia masih dibuat secara dibawah tangan (tidak dibuat oleh Notaris), dan tidak didaftarkan pada KPF.

2. Penyebab ketidaksesuaian antara pelaksanaan jaminan fidusia (dalam praktek) dengan aturan jaminan fidusia adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Antara

45 Andi Syafrani, Hukum dan Opini Publik: Perlunya Reformasi Sistem Hukum, Legalitas.Org, 2 Februari 2010, diakses dari http://www.legalitas.org /content/hukum-dan-opini-publik-perlunya-reformasi-sistem-hukum, diakses tanggal 28 November 2011. 46Aria Suyudi, Jaminan Fidusia dan Potensinya dalam Mendorong Laju Ekonomi , Legal Banking, 16 Agustus 2008.

Vol. 5 No.1 Juni 2012 ISSN : 1979 - 5408


lain besarnya biaya pembebanan dan pendaftaran akta jaminan fidusia tersebut, Kantor Pendaftaran Fidusia sampai saat ini baru hanya terdapat di Ibu Kota Propinsi, sehingga untuk mandaftarkan akta jaminan fidusia disamping dikenakan biaya akta, tentunya juga biaya pengurusan ke KPF oleh Notaris. Masih minimnya sarana dan prasana pendaftaran. Dan yang tak kalah penting adalah tidak tegasnya aturan dalam UUJF, berupa lama batas waktu wajib mendaftarkan dan sanksi bilamana jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan, tidak diatur di dalam UUJF.

B. Saran Perlu kiranya dilakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap

keberadaan lembaga jaminan yang sekarang diatur dengan UU Nomor 42 Tahun 1999. Karena ternyata sudah 12 tahun lebih UU ini berlaku, namun tidak punya kekuatan yang maksimal untuk mencapai kepastian hukum dalam hal pelaksanaan jaminan fidusia. DAFTAR PUSTAKA

Achmad Lukman Hakim, Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan

Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Tanpa Pendaftaran Oleh Kreditur (Studi d KSP ArthaTani Mandiri Banyuwangi), Docstoc, diakses dari http://www.docstoc.com/docs/95313334/ Tinjauan-Yuridis-Sosiologis-Terhadap-Pelaksanaan-Perjanjian-Kredit, diakses tanggal 20 November 2011.

Ahmad Arif, Menertibkan Premanisme Eksklusif (Debt Collector), Jurnal Medan,07 April 2011 diakses dari http://www.jurnalmedan. co.id/index.php?option=com_ontent&view=article&id=58261:menertibkan-premanisme-eksklusif-debt-collector&catid=57: opini&Itemid=65, diakses tanggal 29 Oktober 2011

Aermadepa, Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistim Fidusia (Kreasi) di Perum Pegadaian Cabang Solok, Tesis, Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2009.

Ahmad Sanusi, Evaluasi Pendaftaran Fidusia dalam Rangka Meningkatkan Jasa Pelayanan Hukum Guna Menciptakan Kepastian Hukum, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol.1 No.2, Oktober 2007.

Agus Pramudijono, Jaminan Fidusia, diakses dari http://kabargres.wordpress. com/artikel/jaminan-fidusia/, diakses tanggal 10 November 2011.

Akhmad Aulawi, Analisis Yuridis Beberapa Permasalahan Perusahaan Pembiayaan, Legalitas.Org, 15 November 2010, diakses dari http://www.legalitas.org/artikel/analisis/yuridis/beberapa/permasalahan/perusahaan/pembiayaan, diakses tanggal 28 November 2011.

Andi Syafrani, Hukum dan Opini Publik: Perlunya Reformasi Sistem Hukum, Legalitas.Org, 2 Februari 2010, diakses dari http://www.legalitas.org

Vol. 5 No.1 Juni 2012 ISSN : 1979 - 5408


/content/hukum-dan-opini-publik-perlunya-reformasi-sistem-hukum, diakses tanggal 28 November 2011.

Aria Suyudi, Jaminan Fidusia dan Potensinya dalam Mendorong Laju Ekonomi , Legal Banking, 16 Agustus 2008.

Arie Hutagalung, Praktek Pembebanan dan Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 38, Nomor 2, April-Juni 2008, Jakarta: Badan Penerbit FHUI.

Bachtiar Sibarani, Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11, 2000, Halaman 20-23.

Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Bambang Sutiyoso, Aktualita Hukum dalam Era Reformasi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Betty Dina Lambok, Akibat Hukum Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia kepada Pemberi Fidusia untuk Menyewakan Objek Jaminan Fidusia kepada Pihak Ketiga, Jurnal Hukum Pro Justitia, Juli 2008, Volume 26, No.3.

Biro hukumLevy&SalomaoAdvogados, Brazilian Real Estate Law Aims To Stimulate Markets, Inter-American Trade Report - January 23, 1998, Volume 5 Nomor 2, Halaman 1.

Bismar Nasution, Implikasi AFTA Terhadap Kegiatan Investasi dan Hukum Investasi Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22, Jakarta, 2003.

C.S.T.Kansil, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PN.Balai Pustaka Cetakan ketiga, 1980.

DPRD Segera Panggil Lembaga Pembiayaan, Jurnal Berita.Com, 7 Oktober 2011, diakses dari http://jurnalberita.com/2 011/10/dprd-segera-panggil-lembaga-pembiayaan/, diakses tanggal 29 Oktober 2011.

Grace P. Nugroho, Jaminan Fidusia - Tindakan Eksekutorial Terhadap Benda

Objek Perjanjian Fidusia dengan Akta di Bawah Tangan, Legalitas.Org, 11 November 2007, diakses dari http://www. legalitas.org/Jaminan%20Fidusia%20-0Tindakan% 20Eksekutorial% 20Terhadap%20Benda%20Objek%20 Perjanjian%20Fidusia%20dengan%20Akta%20di%20Bawah%20Tangan, diakses tanggal 28 November 2011.

Heru Soepraptomo, Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan, Newsletter Pusat Pengkajian Hukum, No. 28 - Tahun VIII, Jakarta, 1997.

Heru Soepraptomo, Masalah Eksekusi jaminan Fidusia dan Implikasi Lembaga Fidusia dalam Praktek Perbankan, diakses dari http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/261074857.pdf, diakses tanggal 5 November 2011

Hikmawati, Nurhayati Abbas dan Nurfaidah Said, Kekuatan Hukum Perjanjian Jaminan Fidusia dengan Akta Di Bawah Tangan (The Power of Law Fiduciary Agreement With The Deed Under The Hand), diakses dari

Vol. 5 No.1 Juni 2012 ISSN : 1979 - 5408


http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/ files/ea965011551945 f0db099ae4d4f8be3d.pdf, diakses tanggal 16 November 2011.

Ilda Agnes, Eksekusi Jaminan Fidusia yang Tidak di Daftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi Kasus PT.BPR Arthaprima Danajasa Bekasi), Tesis, Program Pascasarjana, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

Indira Mappangadjak dan Mustafa, Bentuk Eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia dalam Rangka Melindungi Kepentingan Hukum Lembaga Pembiayaan pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Divisi Lembaga Keuangan Astra di Yogyakarta, Sosiosains, 18 (2), April, 2005.

Ivan P. Mangatchev, LLM, PhD, Fiducia Cum Creditore Contracta in EU Law, diakses dari http://jura.ku.dk/focofima/nyheder/ fiducia_cum_creditore /copenhagen__lecture_1609.pdf/, diakses tanggal 16 November 2011

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Hal.97.

Jinlong Zhao, Si Lv , On Fiduciary Duties of Controlling Shareholders of Targeted Corporation, Journal of Politics and Law, Vol. 4, No. 2; September 2011, ISSN 1913-9047 (Print) ISSN 1913-9055 (Online), diakses dari http://ccsenet.org/journal/index.php/ jpl/article/view/11993, diakses tanggal 15 November 2011.

Leonard J. Theberge, Law and Economic Development, Journal of International Law and Policy¸ Volume 9, 1980, hal. 232, dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Jakarta, 2003

Mariam Darus, Mengatur Hukum Jaminan Fidusia : Dengan Undang -Undang dan Penerapan Sistem Pendaftaran, Jurnal Hukum Bisnis Volume 9, 1999, Halaman 62-65.

Marulak Pardede, Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia, Laporan Akhir Penelitian Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2006.

Nova Faisal, Tinjauan Yuridis atas Jaminan Fidusia Berkaitan Dengan Ketentuan Angka 2 Surat Edaran Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jendral Administasi Hukum Umum Nomor : C.HT.01.10-22 Tanggal 12 Maret 2005 tentang Standrisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-36 No.4, Oktober-Desember 2006.

Nur Laily, Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Jurnal Garuda Kemdiknas, diakses dari http://garuda.kemdiknas.go.id/jurnal diakses tanggal 30 Oktober 2011.

Perkembangan Hukum Bisnis di Indonesia Analisis Ekonomi atas Pekembangan Hukum Bisnis Indonesia, diakses dari http://okky19.student. umm.ac.id/download-as-pdf/umm_blog_article _74.pdf, diakses tanggal 29 Oktober 2011

Vol. 5 No.1 Juni 2012 ISSN : 1979 - 5408


Peri Umar Farouk, Analisis Ekonomi atas Perkembangan Hukum Bisnis Indonesia, Jurnal Bank dan Manajemen, Jakarta, 2011, diakses dari http://mhugm.wikidot.com/artikel:004, diakses tanggal 26 Oktober 2011

Pornsakol Panikabutara, The Role of Administator : Fiduciary Duty Introduction,Thailand Law Forum, Law Journal, Originally Published in The Journal of the Bar Association (March 2005), diakses darihttp://www.thailawforum.com/articles/ roleadministrator.html, diakses tanggal 19 November 2011

Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Rebecca LEE, In Search of The Nature and Function Of Fiduciary Loyalty of Company Directors : Some Observations on Conaglen’s Analysis, Faculty of Law, The University of Hong Kong, diakses dari http://www.clta.edu.au/professional/papers/ conference2007/2007RL_ISNFFLCD.pdf, diakses tanggal 5 November 2011

RM. Leonardo Charles Wahyu Wibowo, Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Kredit Macet di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makassar, Tesis, Program Pascasarjana, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Rully Akbar, Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada Perjanjian Jaminan Fidusia dalam Praktek, Tesis, Program Pascasarjana, Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.

Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Scott FitzGibbon, Fiduciary Relationships Are Not Contracts, MARQUETTE LAW REVIEW, Volume 82 Winter 1999 Number 2.

Sobirin, Kajian Hukum terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Tesis, Program Pascasarjana, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Soetandyo Wignjosoebroto, Masalah Pluralisme dalam Pemikiran dan Kebijakan Perkembangan Hukum Nasional (Pengalaman Indonesia),Artikel, Media Online Univ.Pancasila, 5 Juni 2009, diakses dari http://s2.hukum.univpancasila.ac.id/ index.php?option=com_content&view=article&id=68:masalah-pluralisme-dalam-pemikiran-dan-kebijakan-perkembangan-hukum-nasional-pengalaman-indonesia-&catid=45:artikel-dosen&Itemid=54, diakses tanggal 28 Oktober 2011.

Sri Gambir Melati Hatta, Perkreditan Dan Tantangan Dunia Perbankan, Legalitas.Org, 16 Agustus 2007, diakses dari http://www.legalitas. org/node/258, diakses tanggal 28 November 2011.

Vol. 5 No.1 Juni 2012 ISSN : 1979 - 5408


Susanti Arsi Wibawani, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dalam Hal Debitur Pailit, Legal Banking, 16 Agustus 2008.

Susilawetty, Rules and Regulation on Security Rights in Indonesia, Artikel Universitas Muhammadiyah Jakarta, diakses dari - http://www.umj.ac.id/main/artikel/index.php?detail=20100409042536, diakses tanggal 16 November 2011\

Sutan Akhmad Jambek, Masalah Hukum Jaminan Fidusia dan Pertanggungjawaban Para Pihak, diakses dari http://s2.hukum. univpancasila.ac.id/attachments/061_ SUTAN%20AKHMAD%20JAMBEK%205205220029%20MASALAH%20HUKUM%20%20JAMINAN%20%20FIDUSIA%20%20DAN%20%20PERTANGGUNGJAWABAN%20%20PARA%20%20PIHAK.pdf, diakses tanggal 29 Oktober 2011.

Sutan Remy Sjahdeini, Komentar Pasal Demi Pasal UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia : Apakah Undang-Undang ini Telah Memberikan Solusi Kepada Kepatian Hukum, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 10 (2000), Halaman 38-48.

Syarip Hidayat, Pengaruh Globalisasi Ekonomi Dan Hukum Ekonomi Internasional Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Di Indonesia, Legalitas.Org, 19 Agustus 2008, diakses dari http://www.legalitas.org/ content/pengaruh-globalisasi-ekonomi-dan-hukum-ekonomi-inter nasional-dalam-pembangunan-hukum-ekonomi, diakses tanggal 28 November 2011.

Syukri, Fungsi Pendaftaran Fidusia dalam Eksekusi terhadap Objek Jaminan, researchgate.net-publication, diakses dari http://www.researchgate.net/ publication/42323235_ Fungsi_Pendaftaran_Fidusia_Dalam_Eksekusi_Terhadap_Objek_Jaminan, diakses tanggal 16 November 2011

Symposium, The Role of Fiduciary Law and Trust in The Twenty-First Century: A Confrence Inspired by The Work of Tamar Fankel, Editor’s Foreword, Boston University Law Review, Volume 91: 833, diakses dari http://www.bu.edu/ law/central/jd/organizations/ journals/bulr/documents/ EDITORSFOREWORD_000.pdf, diakses tanggal 29 Oktober 2011

Teddy Anggoro, Parate Eksekusi : Hak Kreditur Yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam), diakses dari http://www.scribd.com/doc/6588967/Artikel-Parate-Executie, diakses tanggal 29 Oktober 2011.

Unan Pribadi, Pelanggaran-Pelanggaran Hukum Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia, Jurnal Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY, Desember 2010.

Yuli Prasetyo Adhi, Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia, MMH, Jilid 37, No.3, September 2008, diakses dari http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/ jurnal/37308194199.pdf, diakses tanggal 5 November 2011.

Vol. 5 No.1 Juni 2012 ISSN : 1979 - 5408


Yuli Purnamawati, Kajian Hukum terhadap Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Dibuat Dibawah Tangan, Forum Penelitian, Tahun 19, Nomor 1, Juni 2007.

Zulkarnain Sitompul, Jaminan Kredit Kendala dan Masalah, Disampaikan pada Pelatihan Aspek Hukum Perkreditan bagi Staf PT Bank NISP Tbk, diselenggarakan oleh HKGM & Partner Law Firm, Jakarta, 16 September 2004, diakses dari http://zulsitompul.files. wordpress.com/2007/06/makalah-hkgmver1.pdf, diakses tanggal 25 Oktober 2011

Documents

PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA, MASALAH DAN DILEMA … · Fidusia itu adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan ... (Lembaran Negara ... disamping itu juga