E733 V. 2March 2003

Java-Bali Power Sector Restructuring

and Strengthening Project

Pengkajian dan Rencana

Pengelolaan Lingkungan & Sosial

Maret 2003

PT. PLN (PERSERO)

CORNE tGe i

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

JAVA-BALI POWER SECTOR RESTRUCTURING

AND STRENGTHENING PROJECT

Pengkajlan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan & Sosial

Daftar Isi

Hal.

Rangkuman 1

Bagian I Kerangka Xebijakan, Peraturan & Hukum dan 9

Administratif

Bab 1 Sistem AMDAL Yang Berkembang dan Peraturan 11

Otonomi Daerah

Bab 2 Perlindungan Lingkungan Bank Dunia 19

Bab 3 Kebijakan Manajemen Lingkungan PLN dan 23

Pelaksanaannya

Bagian II Uraian Lingkup Proyek dan Pengkajian Dampak Yang 33

Mungkin Terjadi

Bab 4 Aktivitas-aktivitas Proyek 35

Bab 5 Dampak Yang Mungkin dari Aktivitas-aktivitas 39

Proyek

Bagian III Rencana Pengelolaan Lingkungan 45

Bab 6 Pengkajian dan Mitigasi 47

Bab 7 Pemberdayaan Kelembagaan 53

Bab 8 Jadual Pelaksanaan dan Perkiraan Biaya 59

Bagian IV Catatan: Harmonisasi Prosedur-prosedur Lingkungan 61

Annex

A. Tim Pengkajian - Komposisi dan Rangkuman A1-3

Kerangka Acuan

B. Daftar Pustaka B1-3

C. Rangkuman Dampak Yang Mungkin dan Langkah- C1-2

langkah Mitigasi untuk Proyek-proyek Transmisi

D. Laporan Konsultasi Publik untuk Subproyek D1-4

Perak-Ujung

E. Kebijakan Umum PLN mengenai Pembangunan Jalur E1-21

Transmisi

Daftar Akronim dan Singkatan

Yang Digunakan

AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

ANDAL Analisis Dampak Lingkungan

BAPEDAL Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup

BAPEDALDA Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah

DIVLING Divisi Lingkungan

EIA Environmental Impact Assessment, Studi Pengkajian

Dampak Lingkungan

EMD Environmental Management Development, (Proyek)

Pengembangan Pengelolaan Lingkungan

EMF Electromagnetic fields, medan elektromagnet

EMP Environmental Management Plan, Rencana Pengelolaan

Lingkungan

EMS Environmental Management System, Sistem Pengelolaan

Lingkungan

ICNIRP International Commission on Non-Ionizing Radiation

Protection, Komisi Internasional untuk Proteksi

Radiasi Non-Pengion

IFI International financial institution, lembaga

keuangan internasional

ISO International Standards Organization, Organisasi

Standard Internasional

iv

JBPSRS Java-Bali Power Sector Restructuring and

Strengthening Project

LH (Menteri) Lingkungan Hidup

MNKLH Menteri Negara Kependudukan & Lingkungan Hidup

NGO Non-Government Organizations, Lembaga Swadaya

Masyarakat

PCB Polychlorinated biphenyls, bifenil poliklorinasi

PET Project Environmental Team, Tim Lingkungan Proyek

PIU Project Implementation Unit, Unit Pelaksana Proyek

PLN PT. Perusahaan Listrik Negara

RKL Rencana Pengelolaan Lingkungan

RPL Rencana Pemantauan Lingkungan

SIL Sector Investment Loan, Pinjaman Investasi Sektor

SOP Standard Operating Procedure, Prosedur Operasi

Standard

UKL Upaya Pengelolaan Lingkungan

UPL Upaya Pemantauan Lingkungan

WHO World Health Organization, Organisasi Kesehatan

Dunia.

v

RANGKUMAN

1. Pendahuluan: Proyek, Pengkajian, dan Rencana Pengelolaan

Lingkungan

Studi Pengkajian Lingkungan dan Sosial serta Pengelolaan

Lingkungan ini telah disiapkan oleh PT Perusahaan Listrik

Negara (PT PLN Persero) dengan dukungan jasa konsultan yang

disediakan oleh Bank Dunia sebagai bagian dari persiapan dalam-

rangka usulan proyek kepada Bank Dunia, yaitu Java-Bali Power

Sector Restructuring and Strengthening (JBPSRS) Project.

Dalam pembicaraan dengan misi Bank Dunia pada bulan-bulan

November 2001 dan Mei 2002, pendanaan Proyek JBPSRS merupakan

Pinjaman Investasi Sektor (SIL). Pinjaman tersebut dimaksudkan

untuk mendanai berbagai proyek untuk menangulangi keadaan

kritis dalam Skenario Terbatas PLN (2002-2006) untuk daerah

kelistrikan Jawa-Bali. Kegiatan utama proyek yang tercakup

dalam paket pinjaman adalah:

* Mengatasi kendala-kendala dalam sistem transmisi untuk

memperbaiki kemampuan penyaluran ke daerah Cirebon dan

ke Jawa Tengah bagian selatan,

* Memperbaiki ketersediaan dan kepastian kapasitas

pembangkitan dengan memperbaiki sistem transmisi dari

1

pembangkit-pembangkit listrik tenaga panas bumi di

Wayang Windu, Kamojang dan Drajat di Jawa Barat,

Memperkuat Sistem Transmisi dan Gardu Induk 500 kV dan

150 kV di Cirebon, Surabaya, Bandung dan Bali.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperbaiki sistem

transmisi yang telah ada, sehingga dapat memberikan manfaat

nyata secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat di Jawa-Bali.

Namun demikian, PLN menyadari bahwa untuk itu diperlukan

analisis yang komprehensif serta mitigasi dampak-dampak

negatif yang buruk yang mungkin timbul bagi lingkungan dan

masyarakat sekitarnya. Berdasarkan pengalaman PLN di masa

lalu, bahwa akan lebih hemat mencegah, menghindari, dan

meminimalkan masalah-masalah daripada penanganan masalah di

kemudian hari. Kegiatan usaha PLN tentunya harus tunduk kepada

peraturan-peraturan lingkungan hidup di Indonesia. Dan PLN

memahami pula bahwa kegiatan yang didukung didanai dengan

pinjaman Bank Dunia perlu pula mematuhi kebijakan-kebijakan

dan pedoman-pedoman Bank Dunia untuk pengamanan lingkungan dan

sosial.

PENGKAJIAN DAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Pada periode bulan Mei-September 2002, Bank Dunia menugaskan

konsultan untuk memberi dukungan pada PLN dalam melaksanakan

studi pengkajian lingkungan dan sosial atas rencana kegiatan

proyek JBPSRS serta menyiapkan rencana pengelolaan lingkungan

2

(RPL) dan Kerangka Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemukiman

Kembali.1 Laporan ini mendokumentasikan hasil-hasil konsultasi

tersebut.

Sebagai Pinjaman Investasi Sektor, setelah penandatanganan

perjanjian pinjaman dan perjanjian proyek, lingkup proyek yang

akan dilaksanakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan PLN yang

mendesak pada waktunya. Dengan demikian, tujuan dari RPL ini

tidak hanya spesifik pada proyek, melainkan juga berorientasi

pada proses; sehubungan dengan pekerjaan pada proyek

pembangunan transmisi PLN pada umumnya, dan juga dengan

efektifitas manajemen lingkungan dalam operasional PLN.

Sebagai tambahan atas rangkuman ini dan beberapa Annex,

kedelapan bab dari laporan tersebut disusun menjadi empat

bagian, yaitu :

Bagian I - Kerangka Kebijakan, Peraturan & Hukum dan

Administratif (Bab 1-3), memberikan informasi

mengenai persyaratan-persyaratan pengkajian

lingkungan dan mitigasinya, baik dari pemerintah

Indonesia maupun Bank Dunia, dan mengenai sejarah

pengelolaan lingkungan di PLN serta situasinya

saat ini;

1 Jasa konsultan disediakan oleh Nexant, Inc., Konsultasi Jasa ManajemenEnergi yang Berafiliasi dengan Bechtel. Susunan anggota Tim Konsultan, danRangkuman Kerangka Acuannya, diberikan di dalam Annex A.

3

* Bagian II - Uraian Lingkup Proyek dan Pengkajian Dampak-

dampak Yang Mungkin Terjadi (Bab 4-5);

* Bagian III - Rencana Pengelolaan Lingkungan (Bab 6-7),

menjelaskan proses evaluasi lingkungan yang

sedang berjalan untuk proyek yang diusulkan,

serta langkah-langkah mitigasi dan pelaporannya;

Dalam bagian ini disampaikan juga usulan program

5-tahun untuk meningkatkan kapasitas PLN dalam-

bidang manajemen lingkungan;

* Bagian IV - Catatan mengenai Harmonisasi Prosedur-

prosedur Lingkungan, memberikan sumbang saran

guna menggabungkan prosedur pengkajian lingkungan

internasional dan Indonesia.

2. Dampak-dampak Yang Mungkin Terjadi

Dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi terhadap lingkungan

dan sosial dari rencana proyek kemungkinan berkisar dari

dampak kecil sampai dampak yang dapat diabaikan.

Lingkup proyek yang diusulkan terdiri atas penggantian

atau up-rating konduktor pada jalur transmisi yang telah

ada dan peluasan gardu-gardu induk. Untuk lingkup proyek

yang sedang disiapkan ini, PLN telah memiliki atau

mempunyai semua lahan yang bersangkutan; dengan demikian,

4

tidak diperlukan lagi pembebasan lahan atau pemukiman

kembali, dan tidak akan berpengaruh pada perumahan atau

bangunan. Namun demikian, setiap pembebasan lahan dan

ganti rugi yang mungkin terjadi untuk proyek yang harus

disiapkan selama implementasi proyek akan dilaksanakan

sesuai dengan Kerangka Kebijakan Pembebasan Lahan dan

Pemukiman Kembali untuk Proyek. Tidak ada Polychlorinated

Biphenyls (PCB) yang digunakan dalam proyek ini dan hanya

akan ada kenaikan terbatas pada paparan medan

elektromagnetik (EMF). Perhatian lebih diutamakan pada

pengaturan lalu lintas selama pemasangan konduktor,

pengangkutan material bekas, koordinasi aktivitas dengan

departemen/ instansi lain, dan penyampaian informasi

kepada publik serta hubungan dengan masyarakat di daerah

pelaksanaan proyek.

3. Rencana Pengelolaan Lingkungan

Menurut kategorisasi Pedoman Lingkungan Bank Dunia, Proyek

JBPSRS ini termasuk dalam kategori B, atau proyek berdampak

rendah.

Sebagai Proyek dengan Kategori B, pada umumnya tidak

mensyaratkan EMP lengkap. Namun demikian, berdasarkan

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 17/2001 yang

mensyaratkan studi AMDAL untuk setiap proyek transmisi

150kV, maka PLN akan melaksanakannya, kendatipun

5

kemungkinan proyek tersebut hanya menimbulkan dampak yang

kecil.

PLN telah membentuk sebuah Project Implementation Unit (PIU)

yang bertanggungjawab untuk mengkoordinir dan mengelola proyek

berdasarkan Keputusan Direksi PLN No. 134.K/010/DIR/2002,

tanggal 18 September 2002. Tim Lingkungan Proyek (PET) di

bawah koordinasi PIU akan mengawasi dan mengkoordinasikan

semua aspek EMP ini, termasuk Kerangka Kebijakan Pembebasan

Lahan dan Pemukiman Kembali.

PET akan bekerja di bawah pengarahan Ketua PIU.

Di dalam Bab 7, diusulkan pembentukan sebuah Grup CHESS yang

menangani masalah kemasyarakatan, kesehatan, lingkungan,

sistem dan kesinambungan. Pimpinan grup ini juga merupakan

anggota dalam PET. Grup CHESS akan siap untuk memberikan

dukungan teknis, pelatihan dan pemantauan apabila diperlukan.

Hubungan kerja antara tim manajemen proyek, manajemen PLN,

Bank Dunia dan pemerintah diperlihatkan pada Gambar 1.

6

Gambar 1. Organisasi Proyek untuk Implementasi EMP

Bank Dunia

ELPrUrSI U ,nveta JgPET aka mempunaituga m Menengah Jawa-Bali

setiap subproyearoak JBPSRSanaiUt Mmplementasi P k *anajamen PIN

Untu seu subproyek yan tecn[ mdl3 a /araa

T Proy k PLN//-

RAPEDALDA

EVALUASI SUTBPROYEK:

PET akan mempunyai tugas mengevaluasi studi lingkungan dari

setiap subproyek atau tambahan lingkup proyek yang akan

didanai pinjaman ini.

Untuk semua subproyek yang tercantum dalam daftar awal

seperti pada Bab 4, kategori lingkungan menurut Bank

Dunia adalah B. Namun demikian, berdasarkan kriteria

AMDAL Indonesia, ada tiga subproyek yang mensyaratkan

suatu studi AMDAL yaitu transmisi-transmisi Perak-

Ujung, Bandung Selatan-Kamojang-Drajat-Ciamis, dan Wayang

Windu Incomer. PET perlu memastikan bahwa untuk setiap

perubahan atau penambahan atas subproyek yang diusulkan

telah dilakukan pemeriksaan yang memadai sehingga dampak-

7

dampak yang mungkin adalah konsisten dengan nilai

Kategori Lingkungan B menurut versi Bank Dunia.

PENGKAJIAN AMDAL:

PET akan mengevaluasi kebutuhan studi AMDAL, bekerja sama

dengan unit-unit pelaksana proyek PLN.

Dalam hal diperlukan adanya studi AMDAL atau UKL-UPL,

maka PET akan mengevaluasi kerangka acuan, dan akan

memberikan masukan serta dukungan bagi unit pelaksana

proyek. PET juga akan mengevaluasi hasil studi tersebut

untuk memastikan bahwa telah diselesaikan dengan baik dan

siap untuk disampaikan ke Komisi AMDAL.

KONSULTASI PUBLIK:

Pada saat ini disyaratkan adanya konsultasi publik dengan

masyarakat yang akan terkena proyek dalam tahap persiapan

Kerangka Acuan studi AMDAL, dan masyarakat yang terkena dampak

tersebut mempunyai wakil dalam Komisi AMDAL yang akan

memeriksa studi AMDAL tersebut.

Dalam penyiapan studi pengkajian ini, PLN telah

menyelenggarakan konsultasi publik di Surabaya berkaitan

dengan proyek up-rating jalur transmisi Perak-Ujung.

Pertemuan ini yang dilaporkan di dalam Annex D, merupakan

suatu model konsultasi yang dapat dilaksanakan di masa

8

yang akan datang untuk proyek ini dan proyek-proyek

lainnya. Disamping itu, Kementerian Lingkungan Hidup

dengan dukungan Bank Dunia sedang menyiapkan Pedoman

Konsultasi Publik untuk diterapkan dalam proses AMDAL.

MITIGASI DAMPAK

PLN telah menyiapkan serangkaian prosedur dalam hal disain,

pembangunan dan pemeliharaan jalur transmisi yang dirangkum

dalam Kebijakan Umum Pembangunan Transmisi, yang dicantumkan

dalam Annex E dan telah dimasukkan dalam EMP ini.

Kebijakan umum yang mencakup peran serta masyarakat,

ganti rugi dan rehabilitasi harta benda, dan tindakan-

tindakan mitigasi secara umum sebelumnya telah diperiksa

dan disetujui oleh Bank Dunia. Kebijakan Umum yang telah

ada memberikan cukup pedoman bagi kegiatan Proyek JBPSRS.

Namun Kebijakan Umum tersebut perlu diperbaharui dan

diperluas lingkupnya. Hal ini dapat dilaksanakan dalam

pelaksanaan Pengembangan Manajemen Lingkungan proyek.

Kebijakan serta prosedur khusus dalam hal pembebasan

lahan dan ganti rugi yang mungkin timbul selama

pelaksanaan proyek telah dibahas dalam Kebijakan Umum dan

EMP ini, namun telah dicantunkan juga secara terpisah

dalam suatu Kerangka Kebijakan Pembebasan Lahan dan

Pemukiman Kembali (sebagaimana disyaratkan olah Kebijakan

dan Prosedur Pengamanan Bank Dunia).

9

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pemantauan lingkungan untuk Proyek JBPSRS berada di bawah

koordinasi PET.

Ketua tim PET seyogyanya menerima tembusan semua laporan

kemajuan proyek dan laporan-laporan lainnya yang

disyaratkan dalam proses AMDAL.

Disamping laporan-laporan AMDAL yang harus disampaikan

kepada instansi yang berkepentingan di Indonesia, PET

juga harus menyiapkan rangkuman lingkungan dalam bahasa

Inggris untuk dikirimkan kepada pejabat lingkungan Bank

Dunia di Jakarta, dan manajer proyek Bank Dunia di

Washington setiap 6 bulan. Laporan secara ringkas

menjelaskan:

* daftar tambahan lingkup proyek atau lingkup proyek yang

telah disetujui untuk dilaksanakan beserta kategorisasi

dampak lingkungan yang mungkin timbul;

* rangkuman kemajuan studi AMDAL yang sedang berjalan;

* rangkuman tindakan-tindakan mitigasi yang penting,

apabila ada, yang dilaksanakan dalam enam bulan

terakhir;

10

* uraian mengenai masalah-masalah yang penting atau

keberhasilan di dalam mitigasi lingkungan selama jangka

waktu pelaporan; dan

* identifikasi setiap kejadian lingkungan atau sosial

yang mencolok selama enam bulan kedepan, untuk

diantisipasi.

4. Pemberdayaan Kelembagaan

Pada pertengahan tahun 1980-an, PLN telah mempunyai sebuah

Komisi Lingkungan Hidup, dan kemudian terbentuk Pusat

Pelayanan Enjiniring yang mempunyai kelompok ahli bidang

lingkungan hidup, yang bertanggung jawab atas kewajiban-

kewajiban PLN dalam memenuhi peraturan lingkungan nasional dan

peraturan lingkungan lainnya pada masa itu.

Pada tahun 1995, dibentuk Divisi Lingkungan (DIVLING) di PLN

dibawah koordinasi Direktorat Operasi. Bank Dunia memberi

pinjaman untuk mendanai suatu program Pembangunan Kapasitas

yang berlangsung selama 18 bulan untuk memberdayakan kemampuan

manajemen lingkungan PLN pada tahun 1997-98. Program tersebut

menghasilkan beberapa pedoman dan prosedur .

Pada bulan Oktober 2001, Divisi Lingkungan di PLN dilikuidasi

dan sebagian besar tanggungjawab mengenai manajemen lingkungan

diserahkan kepada unit-unit operasi, sesuai dengan

desentralisasi yang dilaksanakan oleh perusahaan.

Pada masa mendatang, PLN Pusat berfungsi sebagai "holding"

untuk beberapa anak perusahaan dan unit bisnis, dimana masing-

masing grup tersebut harus mematuhi ketentuan-ketentuan AMDAL

dan standard lingkungan Indonesia. Untuk itu PLN tidak hanya

perlu meningkatkan kemampuan dari masing-masing unit tersebut,

namun juga perlu secara korporat menyiapkan kepemimpinan dalam

bidang lingkungan sebagai unggulan dalam industri ketenaga

listrikan di Indonesia. Kegagalan dalam melakukan hal tersebut

berisiko PLN akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat

konsumen, lembaga-lembaga keuangan internasional dan investor-

investor lainnya, masyarakat dan orang-orang yang potensial

untuk terkena dampak dari proyek-proyek tertentu, serta

Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah yang

memberi persetujuan atas rencana proyek PLN dan memantau

pelaksanaannya.

Dengan demikian, proyek JBPSRS harus mencakup pula Program 5

tahun untuk Pengembangan Manajemen Lingkungan (EMD).

Komponen program EMD ini akan mencakup kombinasi antara

bantuan teknis, teknologi informasi dan pelatihan.

Seperti dijelaskan di dalam Bab 7, EMD ini akan mempunyai

tiga Gugus Tugas, yang sesuai dengan tiga tujuan

utamanya, yaitu

12

i) Pemantauan dan Dukungan Proyek JBPSRS;

ii) AMDAL nasional dan internasional, serta dukungan dan

Pemberdayaan untuk Konsultasi Publik; dan

iii) Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Pelatihan.

5. Harmonisasi Prosedur-prosedur Lingkungan

Selama ini PLN telah memperoleh pinjaman dan bantuan pendanaan

dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Jepang

untuk Kerja Sama Internasional (JBIC). Masing-masing lembaga

keuangan tersebut mempunyai peraturan dan persyaratan

lingkungan tersendiri sebagai syarat pemberian pinjaman

proyek. Akibatnya, untuk setiap proyek baru yang didukung oleh

lembaga keuangan internasional (IFI), PLN melakukan pendekatan

yang berbeda-beda dalam memenuhi prosedur pengkajian sosial

dan lingkungan serta mitigasinya.

Pada beberapa tahun terakhir, persyaratan-persyaratan AMDAL

Indonesia juga semakin komprehensif. Dengan desentralisasi

pemerintahan pada umumnya, pengawasan proses AMDAL juga telah

mengalami desentralisasi. Evaluasi AMDAL kini dilaksanakan dan

diputuskan di tingkat daerah (lokal), dengan partisipasi para

pemegang saham lokal. Disamping itu, berdasarkan revisi AMDAL

yang mutakhir, disyaratkan adanya konsultasi publik. Seara

umum, persyaratan-persyaratan AMDAL telah selengkap dan

seketat persyaratan-persyaratan dari IFI, bahkan adakalanya

lebih berat.

13

Nampaknya akan menguntungkan bagi setiap pihak apabila semua

prinsipal IFI dapat menerima bahwa prosedur AMDAL Indonesia

telah mempunyai standard yang tinggi dan memuaskan dalam

proses pengkajian lingkungan.

Apabila IFI dapat mengakui dan menerima prinsip tersebut,

maka hal ini akan memudahkan PLN dan unit-unit bisnisnya

dalam pelaksanaan pengkajian lingkungan dan sosial mulai

dari perencanaan, pengkajian, implementasi, dan

pelaporannya. Tentu saja, jaminan kualitas untuk

persiapan laporan-laporan AMDAL, maupun pelaksanaan

langkah-langkah mitigasi pada setiap rencana pengelolaan

lingkungan, harus merupakan suatu proses yang terus

berjalan.

14