URGENSI PEMBUKUAN TRANSAKSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF

AT-TASIRI’IY [V0L.2,NO.2, 2019]

17

URGENSI PEMBUKUAN TRANSAKSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF

SYARIAH

Satria Darma1

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: [email protected]

Mukhlis2

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: [email protected]

Abstract

This research aims to analyze the importance of bookkeeping transactions

in syariah perspective. The method used was an exploratory study, descriptive

analysis in analyzing secondary data related to these issues. The results show that

it is important to do bookkeeping transaction is reviewed from the perspective of

Sharia because there is the principles of accountability, justice, and truth and

hasthe goal of truth, certainty, openness, and fairness between the two parties

who have a relationship muamalah.

Keywords: islamic accounting, transaction, accounting.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pentingnya pembukuan

transaksi dalam perspektif syariah. Dalam penelitian ini menggunakan metode

studi eksplorasi, bersifat deskriptif analisis dalam menganalisa data sekunder yang

berkaitan masalah-masalah tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa sangat penting

dilakukannya pembukuan transaksi ditinjau dari perspektif syariah karena di

dalamnya terkandung prinsip pertanggung jawaban, keadilan, dan kebenaran serta

memiliki tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua

pihak yang memiliki hubungan muamalah.

Kata Kunci: akuntansi syariah, transaksi, pembukuan.

1

Penulis merupakan Magister Ekonomi pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Program Studi Ekonomi Islam, Dosen Hukum Perbankan Syariah Pada Sekolah Tinggi Agama

Islam Negeri Mandailing Natal, dan Kepala Pusat Inkubator Bisnis STAIN Madina. 2

Penulis merupakan Lektor pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing

Natal, dan Kepala Pengawas Satuan Internal STAIN Madina.

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]


18

PENDAHULUAN

Umat islam dianjurkan untuk berperan aktif didalam melakukan bisnis

ataupun berniaga secara luas dan tentunya dengan memperhatikan etika-etika

dalam tuntunan syariah. Beberapa petunjuk di dalam syariah islam dapat dilihat di

dalam Al-Qur‟an dan Hadits Rasulullah Saw., yang menstimulasi untuk berperan

aktif berniaga. Syariah islam menjelaskan bahwa berniaga adalah karunia dan

rahmat Allah Swt., Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur‟an Surat Al-Jumu‟ah

ayat 10:

Artinya: Apabila shalat telah ditunaikan, Maka bertebaranlah kamu di

bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak

agar kamu beruntung.

Sayyid Quthb menjelaskan bahwa karunia Allah yang dimaksud dalam Al-

Qur‟an Surah Al-Jumua‟ah Ayat 10 tersebut adalah yang didapat setelah

menunaikan sholat jum‟at. Anjuran untuk bertebaran di muka bumi dalam

mencari karunia Allah dengan halal setelah selesai menunaikan yang bermanfaat

untuk akhirat (dengan sebelumnya beribadah melakukan perintah Allah yakni

sholat jum‟at). Hendaklah mengingat Allah sebanyak-banyaknya supaya terhindar

dari kecurangan, penyelewengan dan lain-lain untuk kemaslahatan umat manusia.

Yakni di saat kamu melakukan transaksi jual beli dan saat menerima dan

memberi, banyak-banyaklah kamu mengingat Allah, dan janganlah kamu

disibukkan oleh urusan duniamu hingga kamu melupakan hal yang bermanfaat

bagimu di negeri akhirat nanti.3

Melakukan perniagaan diperlukan kerja cerdas, kepiawaian dan keahlian

yang baik untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses nantinya. Keahlian yang

tentunya wajib dimiliki seorang pengusaha adalah paham seperti apa mengelola

tata keuangan dengan baik dan benar, sebagaimana mampu dan mengerti menjaga

3 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, Jilid 11, Terj. As‟ad Yasin, dkk, (Jakarta: Gema

Insani,2004), h. 275.


19

cashlow dengan cara pencatatan dan pembukuan yang rapi serta mengerti

menggunakan dana kas usaha dengan tepat serta dapat mengendalikannya. Namun

banyak pengusaha khususnya mereka para pemula bahkan juga sudah lama

berdagang melupakan pentingnya keahlian dan kemampuan dalam mengelola

keuangan secara baik. Banyak pedangang maupun pengusaha selalu fokus dalam

meningkatkan omzet bagaimana usahanya dapat terus meningkat sehingga

terkadang lupa membuat laporan keungan serta pencatatannya agar rapi secara

financial. Tentunya tidak mengherankan jika ditemui seatu usaha dengan omzet

yang melejit akan tetapi pedagangnya ataupun pengusahanya tidak mengetahui

berapa keuntungan dan kerugian dari usahanya tersebut, atau terkadang dapat

dijumpai suatu usaha yang terlihat menguntungkan namun dalam catatan

keuangannya memiliki dana kas yang minus. Banyak kasus semacam ini terjadi

terutamanya lagi dapat dijumpai di kalangan pelaku UMKM yang terkadang tidak

mempunyai catatan keuangan bahkan keuangan sederhana sekalipun seperti

laporan keluar-masuknya kas dalam usahanya.

Di dalam syariah islam sangat dianjurkan bahkan diperintahkan untuk

mencatat transaksi keuangan dan ini oleh para ulama dianggap bukan sebagai

kewajiban namun hanya sebagai suatu anjuran. Karena memang kewajiban dalam

menulis ini dianggap sulit oleh sebagian kamu muslimin ketika perintah dalam

Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 282 ini turun, dikarenakan kaum muslimin pada

saat itu masih banyak yang tidak pandai membaca dan menulis. Namun walaupun

dalam kenyataannya masih langka dijumpai yang pandai tulis menulis pada masa

Rasulullah Saw, namun pencatatan hutang piutang ataupun transaksi sudah ada

sejak zaman tersebut dengan diperkuat lagi oleh anjuran di dalam Al-Qur‟an

sebagimana termaktub di Q.S Al-Baqarah ayat 282.

Ayat 282 dalam surat Al-Baqarah tersebut menerangkan mekanisme dalam

bermu‟amalah dan bagaimana prosesnya untuk menjadi pedoman dan tuntunan

dalam berniaga paling tidak di dalamnya terdapat fungsi pencatatan, terdiri dari

dasar serta manfaatnya, sebagaimana tuntunan tersebut terdapat dalam kaidah

syariah islam yang dipedomi. Sebagaimana dapat dilihat dalam literature sejarah

bahwa para pemimpin islam pada masa sahabat Nabi Muhammad Saw sangat


20

menaruh perhatian dalam tatanan pengelolaan keuangan tentunya dalam hal

pencatatan dan pembukuan transaksi tersebut. Sehingga di masa Khalifah Umar

pernah membentuk Diwan dimana terdapat 14 departemen dan 17 kelompok.

Masa itu istilah pencatatan/pembukuan dikenal dengan “Jaridah”, di dalam

bahasa inggris disebut “Journal”, dan di Venice dikenal sebutan “Zournal”.

Sedangkan dalam fungsi pencatatatan/pembukuan dinamakan dengan sebutan Al-

Amel, Mubashar, Al-Kateb, yaitu orang yang bertanggungjawab mencatat dan

melaporkan informasi keuangan dan non keuangan. Khusus untuk Petugasnya

dikenal dengan nama Muhasabah atau Muhtasib. 4

Pembukuan pada masa ini

berperan sebagai laporan untuk mengetahui perihal utang dan piutang serta

bagaimana mengetahui perputaran uang, sebagimana kas masuk dan kas keluar.

Serta, untuk merinci dan menghitung secara akurat keuntungan dan kerugian,

serta sebagai penghitung harta keseluruhan dalam menentukan kadar zakat

seberapa nisab yang semestinya dikeluarkan oleh tiap-tiap individu.5

Dalam Ayat 282 surat Al-Baqarah mencatat bahwa anjuran

pencatatan/pembukuan telah muncul sejak peradaban Islam dimana telah

diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan sistem pencatatan yang

tekanannya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan,

antara dua pihak yang mempunyai hubungan muamalah. Dengan demikian maka

akuntansi merupakan hal penting dalam setiap transaksi perdagangan maupun

perusahaan, karena pencatatan untuk tujuan keadilan dan kebenaran6.

Dari uraian di atas maka perlu lebih jelas dan rinci: (1) Apa yang dimaksud

dengan pembukuan transaksi ditinjau dari perspektif syariah? (2) Bagaimanakah

dasar hukum ataupun landasan teori penerapan pembukuan transaksi ditinjau dari

perspektif syariah? (3) Bagaimanakah urgensi pembukuan transaksi ditinjau dari

persfektif syariah?.

4 Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi 2, (Jakarta: Penerbit

Salemba Empat, 2009), h. 55 5 Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 10.

6 Ari Kristin P, Umi Khoirul Umah, Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat

(Studi Pada Laz Dpu Dt Cabang Semarang), Jurnal Ilmiah Program Studi Manajemen Fakultas

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang, VALUE ADDED, Vol. 7, No.2, Maret 2011–

Agustus 2011, h. 79


21

LANDASAN TEORITIS

Menurut Undang-Undang Pembukuan adalah proses suatu pencatatan

yang dilakukan dengan cara teratur dengan tujuan mengumpulkan data-data dan

informasi yang berkaitan dengan keuangan seperti harta, modal, kewajiban, biaya

dan penghasilan, serta jumlah harga perolehan dan juga penyerahan barang atau

jasa, kemudian diakhiri dengan menyusun laporan kas/keuangan dalam bentuk

neraca dan laporan laba serta rugi.7

Al-Quran Surat al-Baqarah Ayat 2828 menggambarkan urgensi tentang

pencatatan/ pembukuan dalam bermuamalah:

إل

يتم بد داا ت

إذ

ءامىىا ر

ها ٱل ي

أتب

يك

ول

تبىه

ٱك

ى ف

سم جل م

أ

ى

مل ن ستطيع أ

و ل

و ضعيفا أ

حق سفيها أ

يه ٱل

ري عل

اتب ٱل

م ك

يىك ب

يملل تب ول

يك

ل ف

ه

مه ٱلل

ما عل

تب ك

ك ن

اتب أ

ب ك

أ

عدل ول

هى بٱل

يٱل

س مىه ش

بخ

هۥ ول ه زب

ق ٱلل يت

حق ول

يه ٱل

يملل ري عل

لان ف

نن ك

ف

ا

ين ا زجل

ىه

ك م

نن ل

ف

م

م زجالك

هيد

شهدوا

ش

عدل وٱست

هۥ بٱل ولي

سضىن م ت ان مم

تسجل وٱمسأ

س ف

ك

تر

هما ف ضل إحد

ن ت

ء أ

هدا

ٱلش

س ت

ول

ا ما دعىا

ء إذ

هدا

ب ٱلش

أ

ول

سي خ

هما ٱل تبىه إحد

ك

ن ت

أ

مىا

ىم للشقه وأ

عىد ٱلل

سط

قم أ

لك

جلهۦ ذ

أ

ى بيرا إل

و ك

صغيرا أ

ى دو

دة وأ ه

م جىاح يك

يس عل

لم ف

دسونها بيىك

ت

حاضسة

سة

ىن تج

ك

ن ت

أ

إل

ابىا

ست

ت

ل

أ

ىا

فعل

وإن ت

هيد

ش

اتب ول

ز ك

ضا

ول

عتم با

ا ت

إذ

هدوا

ش

وأ

تبىها

ك

ت

ل

أ

نهيء عليم ف

ل ش

ه بك

وٱلل

ه

م ٱلل

مك

ويعل

ه

ٱلل

قىا وٱت

م

بك

سىق

هۥ ف

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! jika kamu melakukan

muamalah tidak secara tunai/hutang-piutang untuk waktu yang

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang

penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis

7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum

Dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 01 Ayat 29. 8 Q.S. Al-Baqarah/2: 282.

http://belajar-pembukuan.blogspot.com/2012/08/pengertian-pembukuan.html


22

menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan

kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang

berhutang itu menditekkannya (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah

dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi

sedikitpun dari padanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang

akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu

mendiktekannya, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan

benar.Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara

kamu. Jika tak ada (saksi) dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki

dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu sukai dari para

saksi (yang ada), supaya jika seorang lupa maka yang seorang

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak (memberi

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu bosan

menulis hutang itu, baik hutang itu kecil maupun besar sampai batas

waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih

menguatkan persaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada

ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdangan tunai yang kamu

jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak

menuliskannya. Dan ambillah saksi jika kamu berjual beli; dan janganlah

penulis dipersulit begitu juga dengan saksi. Jika kamu lakukan (yang

demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada kamu.

Dan bertakwalah kepada Allah; Allah memebri pengajaran kepada mu;

dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa didalam syariah islam

mendorong untuk dilakukannya praktek pencatatan/pembukuan transaksi yaitu

disebut akuntansi dalam proses berniaga ataupun bermuamalah. Pada hakikatnya,

ilmu akuntansi dan prakteknya dalam bisnis (muamalah) sudah menjadi bagian

yang menyatu. Namun terkadang ilmu akuntansi serta prakteknya diluar entitas

bisnis khususnya di bidang keagamaan maupun lembaga keagamaan sangat

termarginalkan. Bahkan ada yang beranggapan khusus untuk entitas yang

berorientasi pada profit/laba, untuk akuntansi selama ini tidak bisa didampingkan

dengan spiritual, dikarenakan spiritual akan mempersempit ruang lingkup gerak

para pelakun usaha atau pengusaha untuk memperoleh keuntungan yang

sebanyak-banyaknya.9

9 Ronald S. Badu, Studi Ethnoscience: Dilema Transparansi dan Akuntanbilitas dalam

Pelaporan Sumbangan Donatur dan Pengelolaan Keuangan Masjid (Studi Kasus di Kabupaten

Gorontalo), diakses tanggal 11 Desember 2018 dari http://repository.ung.ac.id/get/simlit/1/1087/2/


23

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode

penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian dengan cara

mengumpulkan data-data dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan obyek

pembahasan penelitian dan atau pengumpulan data dengan sifat kepustakaan, atau

melakukan kajian mendasar yang dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan

yang pada dasarnya tertumpu pada kajian kritis dan secara mendalam terhadap

bahan-bahan pustaka serta referensi karya ilmiah lainnya yang relevan. Kajian

merujuk kepada buku-buku dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan

pencatatan transaksi, akuntansi syariah, serta dalil-dalil penunjang lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembukuan adalah proses suatu pencatatan yang dilakukan dengan cara

teratur dengan tujuan mengumpulkan data-data dan informasi yang berkaitan

dengan keuangan seperti harta, modal, kewajiban, biaya dan penghasilan, serta

jumlah harga perolehan dan juga penyerahan barang atau jasa, kemudian diakhiri

dengan menyusun laporan kas/keuangan dalam bentuk neraca dan laporan laba

serta rugi.10

Pengertian transaksi menurut Sunarto Zulkifli11

dapat dijelaskan secara

umum bahwa transaksi diartikan sebagai proses ekonomi/ keuangan dengan

melibatkan setidaknya 2 pihak baik orang perorangan maupun dengan beberapa

orang yang masing-masing melakukan pertukaran, dalam hal melibatkan diri

dengan perserikatan usaha, serta dalam hal pinjam meminjam yang didasarkan

suka rela ataupun didasarkan pada ketetapan hukum ataupun pada syariah. Dalam

sistem ekonomi syariah transaksi haruslah didasarkan kepada hukum-hukum

Islam. Karena sesuai dengan syariah islam transaksi merupakan manifestasi dari

apa yang dilakukan manusia dan menjadi amal yang bernilai ibadah di sisi Allah

10

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum

Dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 01 Ayat 29. 11

Sunarto Zulkifli, Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim,

2003), h. 10.

http://belajar-pembukuan.blogspot.com/2012/08/pengertian-pembukuan.html


24

Swt. Transaksi sesuai hukum syariah tersebut dapat dikategorikan dalam 2 jenis

transaksi, yaitu transaksi yang bersifat halal dan haram.

Pembukuan merupakan pencatatan transaksi keuangan perusahaan secara

sistematis sedangkan akuntansi merupakan pencatatan yang teratur dengan

pelaporan informasi keuangan suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu.

Kemudian dalam ruang lingkupnya pembukuan termasuk dalam bagian dari

akuntansi sendiri, dan akuntansi lebih luas sifatnya dibandingkan dengan

pembukuan. Di dalam penentuan posisi keuangan pembukuan dapat dikatakan

bahwa sama sekali tidak mencerminkan posisi keuangan suatu perusahaan,

sedangkan akuntansi menunjukkan posisi keuangan entitas secara jelas serta

pembukuan dalam perusahaan adalah dasar dari sistem akuntansi.12

Pembukuan bertujuan untuk mengetahui dari setiap transaksi yang

dilakukan di dalam suatu perusahaan. Dalam melakukan pencatatan pembukuan

tidak boleh ada satu pun transaksi yang terlewat/ tidak tercatat. Dibutuhkan

ketelitian dari seorang ahli pembukuan untuk melakukan pencatatan. Pencatatan

pembukuan yang teliti dan rapi tentunya sangatlah penting dan berguna dalam

memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan bisnis yang dijalankan. Dengan

pembukuan dapat diketahui seluruh transaksi pada hari itu, seperti distribusi uang

masuk dan uang keluar. Serta juga dapat diketahui distribusi barang, berapa

jumlah barang yang dikeluarkan dan berapa jumlah barang yang telah dimasukkan

ke dalam perusahaan.13

Sejarah Pembukuan Transaksi Dalam Islam

Rasul merupakan orang pertama yang mendirikan pusat pemerintahan di

arab dan yang pertama menjadikan institusi keuangan publik (Public Treasury)

yang belakangan dikenal dengan Baitul Mal. Rasulullah Saw dalam pengelolaan

Zakat, menunjuk petugas zakat yang dinamakan Musaddiq atau Sa’i yang

bertugas dalam melaksanakan penagihan zakat sekaligus melakukan penghitungan

12

Raditya Fardiansyah, (2016), Pembuan dan Akuntansi, diakses pada 11 Desember 2018

dari http://accuratebusinesscenter.com 13

Novia Widya Utami, (2017) Pegertian Pembukuan dan Manfaatnya Untuk Bisnis, diakses

pada 11 Desember 2018 dari https://www.jurnal.id


25

zakat secara teliti. Penghitungan zakat secara teliti ini perlu berlandaskan pada

ilmu yang memadai tentang jenis dan haul serta jumlah harta yang harus

ditunaikan, yang merupakan dari akuntansi zakat. Beberapa nama yang pernah

ditugaskan oleh Rasulullah Saw sebagai petugas zakat yang bertugas memungut

zakat Bani Mushtaliq adalah Abu Mas‟ud, „Uqbah ibn „Amir, Abu Jahm ibn

Khuzaifah, Qays ibn Sa‟ad, ad-Dahak ibn Qays, Wahid ibn „Uqbah dan „Ubadah

ibn Shamit.14

Pengelolaan keuangan Islam sejak masa awal dan masa Khulafa’ur Rasyidin

membuktikan bahwa bentuk pencatatan keuangan telah ada semenjak awal Islam

di Madinah dengan arahan Rasulullah. Pada masa itu itu telah ada cikal bakal

Baitul Mal yang pemanfaatannya untuk menghimpun harta berupa Zakat,

Ghanimah maupun fay‟i, dimana pada masa itu Rasulullah Saw., menunjuk

petugas yang akan melakukan penghimpunan zakat dari umat.15

Baitul Mal dalam

manajemen keuangan memiliki kemandirian yaitu Pengelola Baitul Mal secara

mandiri pada tingkat propinsi tanpa melibatkan dan tidak berada dalam kendali

gubernur. Pengelolah memiliki otoritas penuh dalam mengelola harta umat secara

terpisah dari badan eksekutif/gubernur. Hal tersebut sudah berlaku sejak zaman

Rasulullah, yaitu dimana Rasulullah sebagai pemerintah pusat menunjuk langsung

petugas pengumpul zakat. Dan Petugas pengumpul zakat tersebut langsung

bertanggungjawab kepada pemerintah pusat.

Pada masa Khalifah Abu Bakar perhatian besar tercurahkan pada

administrasi pemerintahan negara yang terbilang baru.16

Abu Bakar senantiasa

mengikuti kebiasaan Rasul, yaitu segera membagi seluruh penerimaan tanpa sisa,

dan pada masa ini dalam bidang ekonomi dikarenakan meningkatnya volume

kerja maka Khalifah memisahkan jabatan Amir al-Kharaj (pengumpul Pajak) dan

Sahib Baitul Mal (pejabat bendahara).17

14

Yusuf al-Qardawy, Fiqhuz-Zakah, (Beirut, Muassasah ar-Risalah, 1988), h. 749-750. 15

Irfan Mahmud Ra‟ana, Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khatab, terjemahan

dari Economic System Under Umar The Great, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 148. 16

K. Ali, A Studi of Islamic Hystory, (Delhi: Idarah-I Adabiyat-I Delli, 1950), h. 91 17

Irfan Mahmud Ra‟ana, Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khatab, terjemahan

dari Economic System Under Umar The Great, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 152-153.


26

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab (13-24 H/634-644 M), wilayah

pemerintahan Islam semakin luas sehingga keuangan melimpah dibarengi dengan

tingkat kerjaan yang meningkat. Karena itu sejak pemerintahan Umar, dana

perolehan pemerintah tidak dapat dibagikan habis, melainkan harus dilakukan

perencanaan keuangan dengan baik dalam tatanan perbendaharaan Negara (Baitul

Mal).18

Kemudian pada masa Khalifah Utsman Bin Affan (24-36 H/644-656 M)

tidak ada melakukan perubahan terhadap sistim Adminitrasi yang ditinggalkan

Khalifah Umar. Begitu pun Khalifah Ali bin Abi Thalib (36-41 H/656-661 M)

juga relatif tidak melakukan perubahan terhadap sistim Administrasi hanya

memperbaikai yang telah ada, sebab disibukkan menghadapi perpecahan didalam

negeri. Dan juga diketahui bahwa pada masa Ali bin Abi Thalib sistim admistrasi

Baitul Mal di tingkat pusat dan daerah telah berjalan baik serta telah terjadi

surplus, untuk dibagikan secara proporsional sesuai tuntunan rasul. Ini suatu

bukti bahwa proses pencatatan dan pelaporan telah berjalan dengan baik.19

Dasar Hukum Pembukuan Transaksi

Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 282,

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! jika kamu melakukan

muamalah tidak secara tunai/hutang-piutang untuk waktu yang

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang

penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis

menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan

kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang

berhutang itu menditekkannya (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah

dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi

sedikitpun dari padanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang

akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu

mendiktekannya, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar.

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika

tak ada (saksi) dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua

orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu sukai dari para saksi (yang

ada), supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.

Janganlah saksi-saksi itu menolak (memberi keterangan) apabila mereka

dipanggil; dan janganlah kamu bosan menulis hutang itu, baik hutang itu

18

K. Ali, A Studi of Islamic Hystory, (Delhi: Idarah-I Adabiyat-I Delli, 1950), h. 143. 19

Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi 2, (Jakarta: Penerbit

Salemba Empat, 2009), h. 55.


27

kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu,

lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih

mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan

perdangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada

dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi jika

kamu berjual beli; dan janganlah penulis dipersulit begitu juga dengan

saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu

adalah suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah

memebri pengajaran kepada mu; dan Allah Maha Mengetahui segala

sesuatu”.

Ada beberapa poin penting yang terkandung dari ayat tersebut,

menjelaskan bahwa: 20

1. Apabila bermu‟amalah baik dalam hal apapun hutang piutang dan

sebagainya dengan waktu atau masa tertentu yang telah ditentukan

haruslah dilakukan dokumentasi dengan menuliskannya/mencatatnya,

sebagai bukti ataupun rujukan bersama,

2. Bagi yang ditunjuk atau pun ditugaskan sebagai penulis/pencatat transaksi

tidak boleh menolak dikarenakan Allah Swt secara hakikat telah

menganugerahkan ilmu/kemampuan dalam menulis kepadanya. Dan

seorang penulis/pencatat transaksi haruslah mencatat transaksi dengan

benar dan tepat sesuai dengan yang ada dalam transaksi atau yang

didiktekan apabila dilakukan pendiktean kepadanya,

3. Apabila yang berhutang adalah orang yang lemah akalnya atau lemah

keadaan atau kondisinya dan tidak mempunyai kemampuan dikarenakan

masih kecil atau pun yang tidak memungkinkan untuk melakukan

tugasnya seperti orang asing yang tidak mengerti bahasa setempat, maka

dalam hal ini yang mempunyai hutang boleh menunjuk wali atau

perwakilan dalam hal proses mu‟amalah ini. Dan seorang wali atau

perwakilan yang ditunjuk haruslah bersikap jujur dan amanah dalam

tugasnya tersebut,

20

Cohen’s Everyman’s Talmud (Dent.London, hal. 326. “Saksi itu harus orang lelaki,

bukan orang perempuan atau anak kecil.” Lihat pula Jewish Enciclopedia (Frank and wagnallet,

New York), vol. V, hal. 177.


28

4. Dalam bermu‟amalah hendaklah menghadirkan dua orang saksi yang akan

dimintai persaksiannya manakala dibutuhkan sewaktu-waktu. Saksi dua

orang yang dimaksud haruslah laki-laki dengan syarat saksi-saksi tersebut

haruslah orang dewasa, memiliki akal yang sehat, bukan seorang

budak/orang yang merdeka dan memiliki akhlak yang baik. Bila mana

terjadi perselisihan dikemudian hari maka kesaksian dari saksi-saksi

tersebut haruslah dan agar menjadi pedoman dalam langkah pengambilan

keputusan dalam solusi permasalahnya, sehingga tidak hanya dokumen

tertulis saja yang menjadi pedoman dalam langkah pengambilan keputusan

dalam perselisihan tersebut. Dengan cara tersebut maka keadilan dalam

bermu‟amalah dapat terwujud,

5. Jika dua orang saksi laki-laki tidak didapatkan, maka boleh digantikan

dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Hal ini menjadi

gambaran bagi syariah islam yang fleksibel memberikan solusi dalam

beberapa aspek, dimana tidak memaksakan mesti dua orang laki-laki yang

menjadi saksi. Dan dapat kita bandingkan dengan aturan-aturan yahudi

yang dalam aturan tersebut saksi perempuan tidaklah diakui.,

6. Pesan takwa kepada semua petugas dan stake holder yang menjalankan

mu‟amalah dari Allah Swt, dimana keharusan dalam prose situ semuanya

harus dilandasi dengan ketakwaan sehingga terwujudlah sikap kejujuran

dan keadilan dalam transaksi ataupun dalam bermu‟amalah.

Di dalam tafsir Al-Azhar Buya Hamka menjelaskan tentang ayat 282 surat

Al-Baqarah tersebut: “Bahwa kepada seluruh orang-orang yang beriman ketika

hendak melakukan mua‟malah dalam hal ini hutang piutang hendaklah dilakukan

pencatatan/dituliskan. Sehingga dengan melakukan pencatatan/penulisan transaksi

tersebut dilandaskan oleh perintah Allah Swt, setiap sesuatu amal yang

dilandaskan atas perintah dan karena Allah Swt sebagi wujud ubudiyah (ibadah)

kepada Sang Khalik. Dan jangan pula tidak menulisnya dikarenakan alasan-alasan

apapun seperti ingin berbaik hati dan percaya kepada pihak-pihak yang

bertransaksi, karena pada hakikatnya setiap perintah Allah Swt tentunya ada


29

manfaat dan hakikat di dalamnya untuk kemashlahatan umat dan kemashlahatan

bersama. Salah satu manfaatnya adalah mencegah fitnah dan tentunya akan

memudahkan bagi kedua belah pihak, misal si yang berhutang meninggal dunia

tentu akan merepotkan jika dilakukan penagihan hutang kepada ahli waris dimana

tidak mempunyai bukti yang otentik jika proses mu‟amalah utang piutang tidak

ditulis dan dihadirkan saksi ketika prosesnya. Namun apabila perintah Allah Swt

dalam ayat 282 surat Al-Baqarah ini dijalankan dengan setiap transaksi dilakukan

pencatatan/penulisan dan menghadirkan saksi-saksi, maka kemudian hari sangat

mempermudah dalam bagi pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.

Perintah untuk memcatat transaksi utang piutang menurut sebagian ulama

adalah sebagai suatu anjuran, bukan suatu kewajiban. Sungguh sulit terasa

perintah itu jika diterapkan pada kaum muslimin ketika diturunkan ayat ini,

karena jika perintah utang-piutang bersifat wajib sedangkan keahlian dalam tulis

menulis pada saat itu bias dikatakan langka. Dalam anjuran mencatat transaksi

utang piutang diperintahkan kepada yang saling bertarnsaksi, dimana salah

seorang mencatat dan apa yang dicatatkan di serahkan kepada mitranya yang ahli

baca tulis. Dan apabila tidak ahli, atau keduanya belah pihak tidak mampu dalam

tulis menulis maka haruslah mencari pihak ketiga. Dan ditegaskan bahwa:

“haruslah seorang penulis itu berlaku dengan adil diantara kamu,melakukan

tugasnya menulis dengan adil, yaitu dengan benar, tidak menyalahi dari ketentuan

syariah dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di dalam masyarakat.

Dimana nantinya tidak boleh merugikan salah satu pihak yang bertransaksi

tersebut, sebagaimana dapat dipahami dari kata “adil diantara kamu”. Dengan

demikian, terdapat paling tidak tiga syarat bagi seorang penulis/pencatat transaksi,

yaitu; keahlian dalam menulis/mencatat, memiliki ilmu pengetahuan dalam hal

bermu‟amalah, dan kejujuran.21

Beberapa prinsip dasar dalam pembukaun transaksi yang terdapat dalam

Al-Qur‟an Surah Al-Baqarah ayat 282 antara lain:

Prinsip pertanggung jawaban:

21

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Vol 2. (Tangerang: Lentera Hati, 2002), h. 604.


30

Prinsip ini tentunya tidak asing lagi bagi umat muslim atau lebih dikenal

sebagai accountability (pertanggung jawaban). Amanah juga terkait kuat dalam

maksud dari prinsip pertanggung jawaban tersebut. Di dalam pembahasan amanah

ini adalah merupakan suatu pertanggung jawaban dalam transaksi manusia dengan

Allah Swt dapat dikatakan mulai dari alam kandungan sampai nanti ketika hari

akhirat sewaktu masa yaumul hisab. Tujuan dari diciptakan manusia dibumi ini

sebagai mana dijelaskan di dalam Al-Qur‟an adalah sebagai khalifah dimana nanti

dalam mengemban tugasnya sebagai khalifah akan dimintakan pertanggung

jawabannya. Jika diimplikasikan di dalam berniaga, berbisnis dan akuntansi dapat

dikatakan bahwa setiap yang terlibat dalam proses dan praktik bisnis hendaklah

senantiasa melakukan pertanggung jawaban dari apa yang telah diperbuat dan

yang diamanahkan kepada para pihak yang saling terkait. Biasanya bentuk

pertanggung jawaban diwujudkan dalam pelaporan akuntansi.

Prinsip keadilan

Prinsip keadilan lebih lanjut diterangkan dalam ayat 282 surat al-Baqarah

ini terdapat penegasan dalam proses transaksi. Prinsip keadilan ini merupakan

nilai dasar yang secara inheren terdapat pada fitrah manusia, bukan hanya sesuatu

yang penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis. Dan ini berarti manusia itu

pada hakikat dasarnya mempunyai kapasitas dan sumber daya untuk melakukan

keadilan dalam seluruh aspek kehidupannya. Penegasan kata adil secara sederhana

dalam konteks akuntansi dapat berarti bahwa setiap pencatatan/penulisan transaksi

yang dilakukan haruslah dicatat dengan baik, rapi dan benar. Sebagai contoh;

apabila nilai pencatatan transaksi sejumlah Rp 100.000.000,- maka dalam

pelaporan tercatat dengan jumlah yang sama tidak boleh lebih atau pun kuran

dalam hal apa pun.

Prinsip kebenaran

Prinsip kebenaran berkaitan erat dengan prinsip keadilan dimana keduanya

tidak dapat dipisahkan. Dimana dalam akuntansi selalu dihadapkan pada

persoalan pengukuran, pengakuan dan pelaporan. Aktifitas tersebut akan

menghasilkan nilai yang baik apabila berdasarkan pada nilai-nilai kebenaran.


31

Kemudian kebenaran ini dapat mewujudkan keadilan dalam mengukur, mengakui,

dan melaporkan transaksi-transaksi yang telah dilakukan dalam ekonomi.22

Didalam Al-Quran dijelaskan tentang hal tersebut:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu benar-benar

sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun

terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabat mu.

Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu

kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu

karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar

balikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah

sesungguhnya Allah adalah Maha Teliti dari segala apa yang kamu

kerjakan”23

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bagi seorang petugas pencatat/penulis

pembukuan transaksi hendaklah memiliki karakter yang jujur, baik, amanah dan

adil. Petugas pencatat/penulis transaksi juga tidak boleh mendukung sebelah pihak

dan membedakan yang satu dengan yang lainnya, sehingga prinsip keadilan dan

penegakan kebenaran tidak adan diantara keduanya. Kejujuran dalam mencatatkan

transaksi dituntut dalam apa yang seharusnya dia tuliskan. Serta seorang petugas

pencatat transaksi harus dapat menjaga amanah yang telah diberikan.

Dalam penggalan kalimat “Hai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu

benar-benar sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, dimaksudkan

agar senantiasa merasakan kehadiran Allah Swt dalam melakukan suatu tindakan.

Memperhitungkan setiap resiko yang akan terjadi karena terus dan sedang diawasi

oleh Sang Khalik walau apa yang sedang diperbuat untuk diri sendiri atau

terhadap ibu bapak dan kaum kerabat sekalipun. Maka dalam penegakkan

keadilan haruslah berlandaskan karena Allah Swt, dengan landasan tersebut

adalah yang paling utama sehingga akan mendatangkan kemashlahatan bagi

seluruh pihak.24

22

Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), h. 329-

330. 23

Q.S. An-Nisa/4: 135. 24

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Vol 2, (Tangerang: Lentera Hati, 2002), h. 616.


32

Pembukuan Transaksi Dan Akuntansi Syariah

Pembukuan merupakan bagian dari sistem akuntansi, untuk proses

pembukuan dan akuntansi bersumber pada informasi dan data keuangan dari suatu

perusahaan. Pembukuan tentunya menjadi bagian yang sangat erat kaitannya dan

tentu tidak dapat dipisahkan dari bagian akuntansi. Pembukuan jika diperhatikan

lebih mengarah dan memposisikan sebagai landasan dari proses akuntansi. Maka

jika proses pembukuan dilaksanakan dengan baik, rapi dan benar, seharusnya

sistem laporan keuangan dari akuntansi tersebut akan menjadi sempurna.

Pembukuan bertujuan untuk memperoleh Informasi yang tepat mengenai

hasil pendapatan dan jumlah pengeluaran pada akhir masa periode, tugas dari

pembukuan dilaksanakan oleh yang memegang buku dimana bertanggung jawab

sebagai pencatat transaksi penjualan sehari hari yang terdiri dari laporan kas

masuk dan kas keluar, pembelian sejumlah barang (Inventory) yang dibeli dengan

kredit atau tunai, beserta sejumlah biaya yang ditimbulkan kemudian

memindahkannya ke buku besar serta menyiapkan laporan Neraca Saldo (Trial

Balance). Untuk ruang lingkup akuntansi lebih besar dibanding dengan ruang

lingkup pembukuan.

Akuntansi merupakan penyediaan informasi dari status keuangan suatu

organisasi, perusahaan atau badan lainnya yang diawali dari mencatat transaksi

dan diakhiri dengan laporan keuangan saat masa akhir tahun keuangan. Di dalam

Akuntansi suatu perusahaan dengan sistematis tentu akan dikelompokkan

kemudian disajikan dengan baik kepada pemegang kepentingan atau yang

membutuhkan laporan keuangan. Pengertian kuntansi adalah transaksi yang

diidentifikasikan selanjutnya diikuti oleh kegiatan mencatat/menuliskan,

menggolongkan, serta mengikhtisarkan seluruh transaksi-transaksi agar

menghasilkan suatu pelaporan keuangan yang pada akhirnya dapat digunakan

sebagai rujukan dalam mengambil keputusan.25

Akuntansi syariah adalah sistem pelaksanaan pelaporan keuangan atas

transaksi-transaksi yang berpedoman kepada ketetapan dan aturan dari Allah Swt.

Agar lebih memudahkan dalam memahamkan akuntansi syariah, maka

25

Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah di Indonesia”, (Jakarta: Salemba Empat, 2011). h. 23.


33

dibutuhkan paradigm pemahaman khusus yang benar-benar paham dengan sistem

islam atau syariah berikut juga substansi-substansinya dalam seluruh aspek

kehidupan manusia menurut islam baik di dunia maupun konsekuensinya di

akhirat kelak, meliputi nilai dasar keislaman dalam kajian syariah, akidah, dan

akhlak.26

Al-Qur‟an, Sunnah (Hadits Nabi), Ijma‟ Jumhur Ulama (kesepakatan para

ulama), Qiyas (persamaan pada peristiwa tertentu), dan al-„Uruf (adat kebiasaan

setempat) yang tidak bertentangan dengan syariah Islam adalah merupakan

sumber dasar hukum dalam akuntansi syariah. Kaidah akuntansi syariah

berdasarkan pada nilai-nilai dasar norma keislaman bersesuaian dengan konsep-

konsep dasar syariah yang bertujuan pada kemashlahatan umat manusia di dunia

juga memperhatikan segala aspek pertanggung jawaban kepada Allah Swt pada

kehidupan di akhirat kelak, dan mempunyai fungsi sebagai pelayan masyarakat

dalam penerapan sistem akuntansi yang baik dan benar serta merupakan bagian

dari disiplin ilmu sosial.27

Dalam prinsip bermu‟amalah proses akuntansi syariah berkaitan erat

dengan perniagaan antara lain jual beli, sewa menyewa, perserikatan, utang

piutang, dan segala urusan yang berkaitan dengan itu. Maka dalam sistem

berniaga tersebut ditekankan akan pentingnya sistem pencatatan/pembukuan dari

transaksi-transaksi yang telah dilakukan sebagaimana telah diperintahkan oleh

Allah Swt. Perintah dalam melaksanakan pencatatan/penulisan transaksi tersebut

yang tekanan utamanya memiliki tujuan utama dalam mewujudkan terciptanya

dan terlaksananya prinsip-prinsip kebenaran, keadilan dan keterbukaan serta

kepastian antara kedua belah pihak yang saling memiliki hubungan dalam

bermuamalah. Hal ini didalam bahasa akuntansi biasa dikenal dengan sebutan

accountability.28

26

Husein Syahatah, Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam, Cet. I,(Jakarta: Media Eka

Sarana, 2001), h. 20-29. 27


Sarana, 2001), h. 29. 28


Sarana, 2001), h. 11.


34

Landasan Hukum Tentang Akuntansi Syariah

Pada masa awal keislaman peraturan perundang-undangan akuntansi dapat

dibagi menjadi tiga kelompok sebagai berikut: Pertama, peraturan-peraturan

dalam bidang ekonomi, sebagi contoh undang-undang dalam akuntansi untuk

perdagangan perorangan dan undang-undang dalam akuntansi perserikatan islam

dan perusahan-perusahaan serta lembaga-lembaga sejenisnya. Kedua, kumpulan

peraturan-peraturan di lembaga-lembaga sosial, sebegai contoh peraturan

perundang-undangan akuntansi wakaf, akuntansi dalam keuangan istana negara,

akuntansi dalam organisasi sosial, peraturan akuntansi dalam warisan, peraturan

akuntansi dalam keuangan tempat-tempat ibadah, dan lain sebagainya. Ketiga,

kumpulan peraturan perundangan untuk bidang pemerintahan, sebagai contoh

peraturan akuntansi dalam zakat, upeti, pajak, dan kantor militer serta baitul mal.

Pada bulan Juni tahun 2008 disahkanlah Undang-undang perbankan syariah

oleh DPR RI yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan

Syariah. Secara legal mendukung keberlangsungan dan perkembangan ekonomi

syariah di Indonesia termasuk juga akan mendukung tatanan pengelolaan dari

sistem proses akuntasi syariah tersebut.29

Sedangkan dalam tujuannya, akuntansi syariah mencoba mewujudkan

peradaban bisnis yang baru yang berwawasan humanis, transendental,

emansipatoris dan teologis. Tentunya realitas sosial yang sudah dibangun nantinya

mengandung nilai-nilai tauhid dan ketundukan terhadap ketentuan dan aturan

Allah swt melalui akuntansi syariah tersebut. Dengan begitu dalam

pengembangan sistem akuntansi syariah dengan nilai-nilai kejujuran, kebenaran

dan keadilan hendaklah teraktualisasikan dalam praktik proses dan pelaporan

akuntansi.30

Berdasarkan akronimnya akuntansi dapat digambarkan sebagai suatu

aktivitas yang berkaitan dengan angka-angka kemudian dijadikan dasar di dalam

proses pengambilan suatu keputusan dimana angka tersebut berkaitan dengan

uang (nilai moneter) sebagai gambaran laporan dari transaksi-transaksi yang telah

29

Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 6. 30

Ambardi Abu Fitri, “Akuntansi Syariah: Sejarah Perkembangan dan Implementasi”,

Dalam AF Counsulting: Keuangan Syariah dan Studi Islam, 2010, h. 5.

https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx

https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx


35

dilakukan pada suatu perusahaan. Angka tersebut dianalisakan lebih lanjut dengan

tujuan agar dapat menggali informasi yang lebih dalam dan lebih banyak lagi dari

apa yang terkandung dalam laporan keuangan dan untuk memprediksi masa yang

akan datang. Suatu laporan akuntansi tentunya bersifat netral dari semua

kepentingan yang akan menguntungkan salah satu pihak dalam bertransaksi,

dikarenakan laporan tersebut akan digunakan sebagai alternatif dan landasan yang

akan dipilih melalui proses pertimbangan subjektif serta laporan keuangan

tersebut merupakan informasi yang tentunya sangat dibutuhkan para pengguna

dalam pengambilan keputusan.31

Muhammad menyimpulkan bahwa dalam kerangka sistem akuntansi

konvensional dimana berpedoman kepada ide-ide dan nilai-nilai Barat tentu tidak

sesuai jika diterapkan pada kehidupan masyarakat Islam. Dari beberapa aspek

dapat dilihat hal-hal yang tidak bersesuai tersebut yaitu dari diabaikannya nilai-

nilai dasar keagamaan, menggunakan rasionalitas sebagai pedoman dalam

mengambil keputusan dan penekanan terhadap nilai pemilik modal di suatu

perusahaan.32

Keberadaan akuntansi syariah sesungguhnya bisa dibaca dalam dua

perspektif. Pertama, akuntansi syariah sebagai alternatif akuntansi positif yang

selama ini tidak saja eksis tetapi telah menjadi mainstream akuntansi dunia. Islam

hadir sebagai alternatif saja dan bukan dalam posisi yang berhadapan. Kedua,

akuntansi syariah sebagai kritik terhadap akuntansi positif .Akuntansi syariah

hadir dalam rangka membebaskan manusia dari jaring kuasa kapitalistik yang

semu dan mengikatkan manusia pada jaring kuasa Ilahi yang sejati.33

Abdul Rahman Abdul Rahim menyebutkan bahwa:34

"Islamic accounting is

defined as: a process or tool to identify, measure and communicate financial and

economic information and information that are interrelated with it. The system is

31

Sofyan Safri Harahap, Teori Akuntansi, Cet. XI,(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,

2011), h. 5. 32

Muhammad, Akutansi Syariah: Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah (Yogyakarta:

UPP STIM YKPN, 2013), h.145. 33

Iwan Triyuwono, Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2006), h. 25. 34

Abdul Rahman Abdur Rahim, “An Introduction to Islamic Accounting Theory and

Practices”, Dalam CERT Publication Sdn. Bhd, Selangor: 2010.


36

inspired by the Islamic worldview and ethics in complying with Sharia (Islamic

law) which aims and allows an assessment and reference in decision making

based on the financial information report, and is expected to improve social

welfare and to look for mardhatillah (blessings from Allah)".

Definisi tersebut menggambarkan bahwa konsep akuntansi Islam hadir

dengan upaya penyajian informasi-informasi yang lebih komprehensif bagi semua

pihak yang berkepentingan dengan tetap menjunjung tinggi Islamic worldview

dan prinsip moralitas untuk tujuan peningkatan kesejahteraan dan pencapaian

ridha Ilahi. Dalam kerangka peraturan perundang-undangan akuntansi syariah

dibangun dalam kerangka umum dimana terdiri dari berbagai perangkat dan

unsur- unsur yang satu sama lain berkaitan serta saling berinteraksi, dimana

berpedomankan pada terhadap kumpulan-kumpulan kaidah yang sebelumnya

telah diistinbathkan merujuk dari sumber-sumber hukum islam.

KESIMPULAN

Mencatat pembukuan serta mencatat atau menuliskan utang piutang dari

beberapa referensi dipahami oleh sebagian para ulama adalah sebagai anjuran,

dan bukan merupakan suatu kewajiban. Hal tersebut didasarkan pada kondisi

masyarakat yang masih sangat sedikit yang ahli dalam baca dan tulis pada masa

dimana perintah Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 282 diturunkan, tentu jika

bersifat wajib akan memberatkan umat islam pada masa tersebut. Akan tetapi

proses dalam mencatat/menuliskan transaksi sudah ada dan dilaksanakan sejak

masa Rasulullah Saw, dimana telah ditunjuk beberapa petugas yang diamanakan

dalam menjalankan sistem keuangan pada masa tersebut. Dilaksanakannya proses

pencatatan/penulisan transaksi atau pembukuan pada masa sejak diturnkannya

perintah tersebut tentunya berkaitan akan betapa pentingnya perintah Allah Swt

tersebut dan tentu mempunyai hikmah, manfaat serta mempunyai kemashlahatan

sehingga hal dijalankanlah sistem pencatat/penulisan transaksi keuangan tersebut

terutama dalam hal utang-piutang.

Pembukuan adalah proses pencatatan/penulisan setiap transaksi-transaksi

keuangan dalam berniaga. Dalam tugas melaksanakan pembukuan biasanya

dilaksanakan oleh petugas pencatat/penulis pembukuan atau yang ahli dalam


37

pembukuan. Pembukuan tentu berbeda dari akuntansi dimana pembukuan

merupakan bahagian dari akuntansi sedangkan akuntansi sendiri bermakna lebih

luas dari sekedar pembukuan. Untuk pelaksanaan dalam kegiatan akuntansi

biasanya dilaksanakan oleh seorang akuntan. Seorang akuntan bertugas membuat

laporan yang diambil dari setiap transaksi keuangan dimana sebelumnya

dicatat/ditulis oleh seorang ahli pembukuan. Dan seluruh proses yang didalamnya

melibatkan pencatatan/penulisan transaksi-transaksi keuangan merupakan proses

pembukuan.

Proses pembukuan dalam hal perintah dalam mencatat/menuliskan setiap

transaksi keuangan baik jual-beli, sewa-menyewa, hutang piutang dan hal-hal

yang saling berkaitan lainnya merupakan sebagai proses dalam mewujudkan

prinsip-prinsip nilai dasar keislaman yaitu kebenaran, keadilan, kepastian dan

keterbukaan antara kedua pihak yang saling memiliki hubungan keterkaitan dalam

bermuamalah. Dalam tatanan syariah islam terutama dalam bermuamalah manusia

didorong untuk membangun sistem tatanan keuangan dan ekonomi yang

mempunyai prinsip dalam mewujudkan keadilan, menghentikan praktek

eksploitasi dan mewujudkan kesjahteraan dalam masyarakat serta tercukupinya

semua kebutuhan. Secara sederhana islam dengan sistem syariahnya terkhusus

dalam bermu‟amalah (bisnis islam) berusaha mewujudkan kesejahteraan umat

manusia dengan menghindarkan mudharat dan mengupayakan kemaslhatan bagi

semua pihak, sehingga terciptalah tujuan islam yang rahmatan lil „alamin.

Sebagai saran bagi umat islam terkhusus yang berkepentingan dalam hal

berniaga ataupun pelaku usaha dan bisnis agar segala transaksi yang dilakukan

dalam pedagangan, usaha, bisnis dan pada saat bermuamalah agar selalu

melakukan pembukuan atau pencatatan transaksi. Hal tersebut sangat berguna

bagi pedoman atau pun rujukan laporan keuangan yang tentunya sangat banyak

manfaatnya bagi yang memerlukannya. Dan tentunya sebagai pedoman apabila

sewaktu-waktu dibutuhkan untuk berbagai keperluan lainnya.

http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi

http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntan


38

DAFTAR RUJUKAN

Abdul Rahman Abdur Rahim, “An Introduction to Islamic Accounting Theory and

Practices”, Selangor: CERT Publication Sdn. Bhd, 2010.

Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama RI, 2014.

Ambardi Abu Fitri, “Akuntansi Syariah: Sejarah Perkembangan dan

Implementasi”, Dalam AF Counsulting: Keuangan Syariah dan Studi Islam,

2010.

Ari Kristin P, Umi Khoirul Umah, Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga

Amil Zakat (Studi Pada Laz Dpu Dt Cabang Semarang), Jurnal Ilmiah

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah

Semarang, VALUE ADDED, Vol. 7, No.2, Maret 2011–Agustus 2011.

Cohen’s Everyman’s Talmud (Dent.London, hal. 326. “Saksi itu harus orang

lelaki, bukan orang perempuan atau anak kecil.” Lihat pula Jewish

Enciclopedia (Frank and wagnallet, New York), vol. V.

Irfan Mahmud Ra‟ana, Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khatab,

terjemahan dari Economic System Under Umar The Great, Jakarta: Pustaka

Firdaus, 1997.

K. Ali, A Studi of Islamic Hystory, Delhi: Idarah-I Adabiyat-I Delli, 1950.

Muhammad, Akutansi Syariah: Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah,

Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013.

Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.

Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah, Jakarta: Salemba Empat, 2002.

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Vol 2. (Tangerang : Lentera Hati, 2002).

Novia Widya Utami, (2017) Pegertian Pembukuan dan Manfaatnya Untuk Bisnis,

diakses pada 11 Desember 2018 dari https://www.jurnal.id.

Husein Syahatah, Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam, Jakarta: Media Eka

Sarana, 2001, Cet.I.

Iwan Triyuwono, Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori, Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 2006.

Raditya Fardiansyah, (2016), Pembuan dan Akuntansi, diakses pada 11 Desember

2018 dari http://accuratebusinesscenter.com.


39

Ronald S. Badu, Studi Ethnoscience:Dilema Transparansi dan Akuntanbilitas

dalam Pelaporan Sumbangan Donatur dan Pengelolaan Keuangan Masjid

(Studi Kasus di Kabupaten Gorontalo), diakses tanggal 30 Desember 2016

dari http://repository.ung.ac.id/get/simlit/1/1087/2/

Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, jilid 11, trj. As‟ad Yasin, dkk, Jakarta:

Gema Insani,2004.

Sofyan Safri Harahap, Teori Akuntansi, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011,

Cet. XI.

Sunarto Zulkifli, Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah, Jakarta: Zikrul

Hakim, 2003.

Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi 2, Jakarta:

Penerbit Salemba Empat, 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan

Ketiga Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum

Dan Tata Cara Perpajakan.

Yusuf al-Qardawy, Fiqhuz-Zakah, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1988.

http://repository.ung.ac.id/get/simlit/1/1087/2/

Documents

URGENSI PEMBUKUAN TRANSAKSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF