Updates Bpjs Information

8/18/2019 Updates Bpjs Information

1/12

Edisi 2 Juni 2014

INFOBPJSKesehatan

Media Internal Resmi BPJS Kesehatan

Asuransi SwastaDiizinkan Pasarkan JKN


2/12

PENGARAH

Fachmi Idris

PENANGGUNG JAW

Purnawarman Basun

PIMPINAN UMUM

Ikhsan

PIMPINAN REDAK

Irfan Humaidi

SEKRETARIS

Rini Rachmitasar

SEKRETARIAT

Ni Kadek M. Dev

Eko Yulianto

Paramitha Sucia

REDAKTUR

Diah Ismawardan

Elsa Novelia

Chandra Nurcahy

Yuliasman

Juliana Ramdhan

Budi Setiawan

Dwi SuriniTati Haryati Denaw

DISTRIBUSI &

PERCETAKAN

Basuki

Anton Tri Wibow

Buletin diterbitkan oleh:

BPJS KesehatanJln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat

Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940 ISSN : 2086-0536

SURATPEMBACAemail : [email protected] Fax : (021) 4212940

Menulis di Info BPJS Kesehatan

SALAM REDAKSI

BENEFIT PELANGGAN

CATATAN CEO

DAFTAR ISI

INFO BPJSKesehatan

FOKUS4 6BINCANG

TESTIMONI SEHAT DAN GAYA HIDUP

KILAS PERISTIWA

7 8

910

11

Rapat Arahan Strategis BPJS Kesehatan,(RASNAS) DIBUKA KEPALA BAPPENAS

Senang sekali kami dapat hadir di hadapan pembaca secarakhusus di pertengahan Tahun 2014 ini. Dan kami benar-benarbahagia dan tetap bersemangat menerbitkan Info BPJSKesehatan yang terdahulu bernama Buletin Info Askes,dengan wajah dan bentuk baru. Info BPJS Kesehatan yangmerupakan transformasi dari Buletin Info Askes. Seiring dengatransformasi PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan, kamipun turut menyesuaikan diri, melakukan pembenahan dalam hpengelolaan dan penerbitan media yang tengah eksis dalamdinamika lembaga ini, baik saat menjadi PT Askes (Persero)maupun BPJS Kesehatan ke depan.

Konsistensi media ini diharapkan akan terus ada di bulan-bulandan tahun mendatang. Di awal-awal tahun ini merupakan tahu

krusial bagi BPJS Kesehatan dalam menjalani ini pula kami tensibuk mencoba dan menggali hal-hal baru yang dirasa pentingsebagai bahan informasi sekaligus diperlukan oleh pembaca.Informasi-informasi tersebut kami kemas sedemikian rupa,sehingga informasi mengenai perusahaan dapat tersampaikansecara komprehensif sebagai kaleidoskop BPJS Kesehatan. Kapun menambah frekuensi penerbitan serta jumlah oplah hamp2 kali lipat, yang diharapkan media ini mampu memberikaninformasi ke khalayak yang lebih luas.

Metamorfosa media ini tentu tidak lepas dari masukan dansaran dari pembaca setia Info BPJS Kesehatan. Akhirnya,sebagai penutup pengantar edisi ini, segenap tim redaksi InfoBPJS Kesehatan berharap kehadiran media ini tidak menjadisia-sia. Sebaliknya, kehadirannya menjadi jembatan informasidan komunikasi yang efektif antara BPJS Kesehatan denganstakeholder-nya. Kami mengucapkan terima kasih atas berbagdukungan dan tanggapan atas terbitnya media ini. Selamatberaktivitas.

Redaksi

Metamorfosa

Selamat tahun baru 2014. Dan “ TERIMA KASIH”Kata pembukaan itu khusus saya sampaikan kepada Pemerintahkhususnya dan ASKES/BPJS Kesehatan Kota Tasikmalaya.

Setelah keperluan saya dan keluarga selesai, saya melirik ke tumpTabloid yang sengaja di simpan di ruangan Depan Kantor ASKES/Kota Tasikmalaya. Setelah saya buka halaman demi halaman, maksaya kembali ke halaman depan dan setelah saya baca dengan sekhalaman demi halaman ternyata kita sebagai pembaca/masyarakadiperkenankan untuk “MENULIS” di tabloid tsb.

Seiring dengan hal tersebut diatas, maka sangatlah saya berharap tulisan saya terlampir ini bias dimuat sebagai curahan hati ( curhat

masyarakat/bagian masyarakat.Demikian surat saya, Terimakasih

AGUS NUGRAHA

Jl.Perum Kota BaruKersanagara CibeureumTasikmalaya-46196

Jawab : Terimakasih Bapak Agus atas apresiasi dan perhatian Bapakepada media ini. Kami pun akan menerima dengan baik tulisan-tuartikel/opini yang berkaitan dengan tema seputar BPJS Kesehatandan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ataupun tema-tema kesehlain. Redaksi akan menseleksi tulisan yang masuk, dan apabila idedan gagasan dari tulisan tersebut dianggap layak dimuat maka kamakan memuatnya di rubrik Opini. Kami tunggu kiriman tulisan Bapaterimakasih.

Redaksi menerima tulisan artikel/opini berkaitandengan tema seputar Askes maupun tema-temakesehatan lainnya yang relevan dengan pembacayang ada di Indonesia. Panjang tulisan maksimal7.000 karakter (termasuk spasi), dikirimkan via emailkealamat: [email protected] dilengkapi

identitas lengkap dan foto penulis

Edisi 1 Juni 2014

INFOBPJSKesehatan

BPJS KesehatanPengelola Jaminan Kesehatan Nasional

Media Internal Resmi BPJSKesehatan

Asyik, Asuransi SwastaDiizinkan Pasarkan JKNKoordinasi manfaat atau coordination ofbenefit (COB) antara Badan PenyelenggaraJaminan Sosial (BPJS) Kesehatan denganasosiasi asuransi, memiliki peran ganda. Selain,dapat dijadikan sebagai sarana sosialisasiProgram Jaminan Kesehatan Nasional(JKN), kalangan asuransi swasta, dibolehkanmemasarkan produk kesehatan itu.

BUMN Siap SukseskanBPJS Kesehatan

Banyak rumah sakit, selama ini, tidakbersedia merawat masyarakat miskin dantetap dimintai uang tunai meski sudahmemiliki kartu jaminan kesehatan. MelaluiBPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial)Kesehatan, nantinya rumah sakit-rumahsakit akan mendapat uang tunai danpasien hanya membawa kartu identitasdan kartu peserta program BPJS.

Daftar BPJS Kesehatan Online, Cetak SendiriKartunya

Animo masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan semakinmeningkat. Loket-loket yang disediakan oleh BPJS Kesehatan juga selalu

dipenuhi oleh calon peserta.

Pelayanan Kesehatan dengan Sistem RujukanBerjenjangSejak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan beroperasipada 1 Januari 2014 untuk menjalankan tugas untuk menyelenggarakanprogram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pola pelayanan kesehatanberubah 180 derajat.

Puji Suryani,Karyawati Dilindungi Tiga Asuransi

Direktur UtamaFachmi Idris

SOEKARNO pernah berkata, “Gotong royong adalah pembantingan tulangbersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu membantu bersama.Amal buat kepentingan semua, keringat buat kebahagiaan semua. Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama!.Apa maksud kalimat di atas ?

Maksud dari gotong royong untuk kepentingan bersama adalah bagaimanasuatu kegiatan dilakukan secara bersama-sama, bersifat sukarela karena t iadamengharap imbalan atau pun jasa, dan dilaksanakan dengan satu tujuan yangsama yaitu agar suatu pekerjaan atau kegiatan dapat berjalan dengan lebih

mudah, lebih bersemangat dan lebih cepat. Ini lah makna ringan sama dijinjingberat sama dipikul. Pekerjaan yang berat menjadi ringan, dan yang ringan terasamenyenangkan.

Kata Gotong royong merupakan suatu istilah asli Indonesia yang berarti bekerjabersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Katanya berasal darigotong yang berarti bekerja dan royong yang berarti bersama. Budaya gotongroyong telah membumi dan berakar di hampir seluruh sendi kehidupan masyarakatIndonesia. Semangat gotong royong ini pula lah yang sesungguhnya mendasarilahirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia. Kebersamaan

masyarakat dalam wujud lumbung desa, jimpitan, iuran dan arisan merupakan benih atau cikal bakal pengelolaan jaminan social dalam skala kecil. Yang kuat menolong yang lemah, dan yang mudah membantu yang susah. Toleransi dankebersamaan ini kemudian diterjemahkan dalam skala makro oleh negara sebagai institusi resmi yang sangat berpengaruhdalam ketersediaan kesejahteraan.

Peran besar Negara dalam SJSN paling tidak disebabkan oleh beberapa faktor berikut : (1)Negara memiliki kapasitas untukmenentukan kebijakan, yang akan mempengaruhi layanan. Negara bias memutuskan siapa yang akan diijinkan menjadiprovider atau bukan, menetukan kualifikasinya, menentukan bagaimana mekanis medelivery layanannya serta mengaturkualitas dan kuantitas layanan, (2) Negara dapat berperan langsung dalam penyediaan layanan dan benefit, (3) Negaradapat berperan dalam merencanakan dan mengawasi delivery layanan, (4) Negara juga dapat berperan dalam memberikanbantuan langsung, memberikan dukungan fiskal dan subsidi (Thabrani,2005). Selanjutnya sebagai langkah nyata perannegara dalam menjamin kesejahteraan dan kebutuhan rayat semesta, per 1 Januari 2014 diluncurkan program JaminanKesehatan Nasional (JKN) dengan menunjuk PT Askes (Persero) sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)Kesehatan. Program ini bersifat gotong royong, yaitu bertujuan membiayai pelayanan kesehatan seluruh rakyat Indonesiasecara bersama. Dengan prinsip kebersamaan ini, maka biaya kesehatan tidak lagi ditanggung mandiri oleh individu ataunegara secara sendirian, melainkan dilakukan secara gotonng royong dimana yang sehat menopang yang sakit, yang mudamenjamin yang tua, yang kaya membantu yang papa, dan antar daerah bersubsidi membantu sesama.

Penerapan asas gotong royong dalam program JKN pada prinsipnya merupakan implementasi pasal 19 UU SJSN.Disebutkan, Dalam pasal tersebut, bahwa JKN harus dapat memberikan perlindungan, manfaat dan akses pelayanankesehatan yang sama untuk seluruh penduduk. JKN harus dapat memberikan pelayanan secara menyeluruh (perlindungan),komprehensif sesuai kebutuhan medis dasar yang layak, melalui penerapan system kendali biaya dan mutu (UU SJSN pasal22) dan diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan equitas bagi seluruh penduduk di wilayah negara Indonesia.Prinsip ini merupakan cermin sekaligus bukti bagaimana budaya gotong royong begitu menyatu dalam setiap aliran darahdan desahan nafas segenap bangsa Indonesia. Sebagaimana pepatah jawa berkata memayuhayu ning bawono, sekojamanperjuangan nganti merdeko, sebenarnya dapat dikatakan bahwa jaminan kesehatan merupakan kemenangan bersamaseluruh rakyat Indonesia karena perjuangan untuk mengupayakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan hidup didunia telah dilakukan dari jamanperjuangan sampai merdeka, namun baru tahun 2014 ini baru terlaksana. Inilah semangatkesejahteraan bersama yang menyatukan seluruh elemen bangsa dan memberikan arti kemerdekaan yang sesungguhnya.

Semangat gotong royong menuju hidup sejahtera, yang diusahakan sejak dahulu dan baru terwujud dengan lahirnya JKN diIndonesia.

Menghidupkan Budaya Gotong RoyongMelalui Jaminan Kesehatan Nasional

Mengubah Pola Hidup,Hindari StrokeTidak seorang pun yang menginginkan jatuh sakit.Semua orang punsetuju, dengan berperilaku hidup sehat bisa antisipasi berbagai penyakit.Namun pola hidup sehat sulit dipenuhi.Karena fasilitas-fasilitas yang serbacepat dan lengkap, sudah menghantui kehidupan masyarakat terutamamasyarakat perkotaan.


3/12

FOKUS

3

Asyik, Asuransi SwastaDiizinkan Pasarkan JKN

K oordinasi manfaat atau coordination of benefit (COB)antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)Kesehatan dengan asosiasi asuransi, memiliki peran

ganda. Selain, dapat dijadikan sebagai sarana sosialisasiProgram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kalanganasuransi swasta, dibolehkan memasarkan produk kesehatanitu.

Meski demikian, ini bukanlah simbiosis mutualisme, karena,JKN merupakan asuransi sosial, bukan pengobatan gratis.Hanya saja, asuransi kesehatan tidak bersifat wajib, namunJKN merupakan program wajib. Sehingga, apa yangdilakukan asuransi swasta, yang dibolehkan ikut memasarkanJKN, tidak bisa diikuti dengan langkah sebaliknya. BPJSKesehatan tidak melakukan kegiatan asuransi swasta.

BPJS Kesehatan merupakan program wajib bagi seluruhpenduduk, bekerjasama dengan asuransi komersial lainmemberikan kesempatan bagi peserta untuk mendapatkanmanfaat lebih dari asuransi lain. Hal ini bukan berarti bahwa

jaminan kesehatan BPJS Kesehatan tidak lengkap. LayananBPJS Kesehatan sudah lengkap, hanya hanya manfaaat lebihberupa kenyamanan bisa diperoleh peserta dari Asuransitambahan komersial. Asuransi tambahan komersial bukanhanya asuransi kesehatan tapi juga asuransi jiwa dan umumlainnya.

“Langkah ini, sekaligus menghindari adanya suara miringbahwa BPJS Kesehatan, dikhawatirkan mematikan asuransiswasta," kata Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, Fajriadinur.

Untuk mempertegas kinerja dua lembaga ini, lanjutnya,kontrak perjanjian kerja samanya sudah ditandatangani antaraBPJS Kesehatan dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

(AAJI) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

Kerjasama ini, merupakan, acuan bagi setiap anggotamasing-masing yang ingin bekerja sama COB dengan BPJSKesehatan. "nantinya, itu, business to business antara BPJSKesehatan dan masing-masing perusahaan,” tutur Fajriadinur,

Dengan demikian, asuransi swasta yang bekerja sama untukmenjual asuransi tambahan boleh ikut memasarkan programpemerintah yakni JKN."Sinerginya memang begitu. Intinya,sambil memasarkan produknya, asuransi swasta boleh jugamensosialisasikan JKN,” tegasnya.

Harapannya, langkah yang dilakukan dapat dikatakanmempercepat tercapainya, seluruh rakyat, menjadi pesertaBPJS Kesehatan. Karena, targetnya tahun 2019, seluruh

masyarakat Indonesia mengikuti program wajib ini. Hinggaakhir tahun ini, ditarget jumlah peserta JKN mencapai 121,6 juta jiwa.

Menurutnya, JKN, tidak berbeda dengan asuransi kesehatan.Polis asuransi itu sendiri, bisa diterbitkan oleh perusahaanasuransi jiwa maupun asuransi umum/kerugian. "JKN ituwajib," tuturnya.

Bilamana, setiap badan yang tidak mendaftarkan diri sebagaipeserta, akan dikenai sanksi berupa, teguran tertulis, denda0,1 persen setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayardan dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir.

Adapun, sanksi bagi pemberi kerja lebih berat lagi, yaknitidak mendapatkan perizinan terkait usaha, izin dalammengikuti tender proyek, izin memperkerjakan tenagaasing, izin mendirikan bangunan. Sementara, sanksi bagiperorangan, antara lain tidak mendapatkan pelayanansurat izin mengemudi, sertifikat tanah, paspor hingga surat

tanda nomor kendaraan.Tentu saja saksi ini masih terusdisosialisasikan dan tidak kaku pada tahun tahun pertama

BPJS Kesehatan, karena kewajiban untuk menjadi pesertaBPJS Kesehatan adalah paling lambat tahun 2019.

Intinya, koordinasi manfaat berlaku apabila peserta BPJSKesehatan membeli asuransi kesehatan tambahan dariPenyelenggara Program Asuransi Kesehatan Tambahan ataubadan penjamin lainnya yang notabene asuransi komersialyang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan."Koordinasimanfaat yang diperoleh peserta BPJS Kesehatan tidakmelebihi total jumlah biaya pelayanan kesehatannya,"ujarnya. Artinya mempunyai 2 asuransi tidak menyebabkanpeserta mendapatkan keuntungan dari sakit yang dideritanya.

Koordinasi manfaat yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan

adalah pelayanan kesehatan yang sesuai kesepakatan antaraBPJS Kesehatan dengan asuransi komersial.

Dalam pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan, tetap mengikutisistem rujukan berjenjang, menggunakan kartu BPJSKesehatan dan kartu asuransi swasta. Termasuk di dalamnya,rawat jalan tingkat lanjutan masuk ke poli eksekutif, rawatinap tingkat lanjutan masuk ke perawatan di atas hak kelasyang diberikan BPJS Kesehatan."Kita menjamin biaya sesuaitarif yang berlaku pada Program JKN. Sedangkan, selisihnyamenjadi tanggungjawab asuransi swasta sesuai dengan polisyang diperjanjikan kepada pemegang polis," jelasnya.

Maksudnya, peserta hanya mendapat pelayanan rawat inapdi rumah sakit tertentu (sesuai kesepakatan BPJS Kesehatandengan asuransi swasta). Biaya pelayanan dibayarkanterlebih dahulu oleh asuransi swasta atau peserta (pesertamengajukan reimbursement ke penerbit polisnya).

Selanjutnya asuransi komersial menagih ke BPJS Kesehatan

. “Kita akan mengganti biaya dengan tarif rumah sakit tipeC berdasarkan regionalisasi tarif INA CBG's tempat fasilitas


4/12

FOKUS

4

kesehatan berada, untuk RS yang bekerjasama denganasuransi komersial akan tetapi tidak bekerjasamadenganBPJS Kesehatan. Sedangkan untuk RS yang bekerjasama

dengan BPJS Kesehatan, tarif yang dibayar oleh BPJSKesehatan adalah sebesar tarif INA CBGs di wilayah tersebut.. Tapi, tidak ada klaim perorangan ke BPJS Kesehatan dalam

CoB itu sendiri, bisa dimaknai sebagai suatu proses duaatau lebih penanggung (payer) yang menanggungorang yang sama untuk benefit asuransi kesehatan

yang sama.Akan tetapi, ada pembatasan total benefit dalam jumlah tertentu yang tidak melebihi jumlah pelayanankesehatan yang dibiayakan. Sedangkan yang dapat diberikanoleh asuransi swasta sudah dituangkan atau diatur dandistandardisasi dalam sebuah kesepakatan bersama antaraBPJS Kesehatan dengan perusahaan asuransi swasta. Misalnya, saja, peserta BPJS Kesehatan yang membeliasuransi kesehatan tambahan dari Penyelenggara ProgramAsuransi Kesehatan Tambahan atau Badan Penjamin lainnyayang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, bisa naik kelas

perawatan. Pesertan itu, bisa mendapatkan benefit lain yangtidak tercakup dalam JKN (Jamiman Kesehatan Nasional).Malahan, mendapatkan perawatan lanjutan yang ekslusif danbisa berobat di rumah sakit swasta yang belum bekerjasamadengan BPJS Kesehatan, jika dalam keadaan gawat darurat. Hingga kini, sudah ada 19 perusahaan asuransi yangmenandatangani perjanjian kerjasama koordinasi manfaat(coordination of benefit/CoB) dengan Badan PenyelenggaraJaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Yakni, PT Avrist Assurance, PT Arthagraha General Insurance,PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Umum Mega, PTAsuransi Jiwa Central Asia Raya, dan PT Asuransi TakafulKeluarga. Kemudian PT Asuransi Bina Dana Arta, PT AsuransiJiwasraya, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, PT AsuransiJiwa Generali Indonesia, PT Tugu Pratama Indonesia, dan PTAsuransi Multi Artha Guna.

Sedangkan yang sudah bergabung sebelumnya, adalah PTAsuransi Jiwa InHealth Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas,PT Asuransi Mitra Maparya, PT Asuransi Tugu Mandiri,

hal ini,” tuturnya.Dengan adanya, COB Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) bidang Kesehatan dengan asuransi swasta, berarti

telah memenuhi Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun2013 terkait koordinasi manfaat. "Rinciannya, tentu ada, baikteknis soal premi dan iuran supaya pembayaran tidak berlipat

ganda, klaim, dan sistem informasi. Ada koordinasi khusus,seperti, membuat produk COB asuransi kesehatan atau bisa

juga untuk produk yang sudah ada. Nanti tinggal dibagi iurandan preminya, klaimnya seperti apa. Begitu pun, dengan

jaringan rumah sakit, kalau rumah sakit yang digunakanberasal dari jaringan BPJS, maka BPJS bertindak sebagaipenjamin/pembayar utama," tandasnya. Pelayanan obat

Mengenai adanya keluhan peserta atas pelayanan obat yanghanya bisa diguanakan selama sepekan, pihaknya sudahmelakukan perbaikan. Peserta sudah menerima obat seperti,saat dirinya menjadi peserta Askes, dan mendapatkan obatselama 30 hari, untuk penyakit kronis.

Pihaknya, mengakui kejadian itu, terkait dengan polapembayaran BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan (faskes)rujukan seperti rumah sakit (RS) yaitu menggunakan INA-CBGs. Paket biaya yang terdapat dalam INA-CBGs belummengakomodir penyakit kronis tertentu seperti obatkemoterapi dan hemophilia."itu dulu, kini Kemenkes,merespon dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) MenteriKesehatan No. 31 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan StandarTarif Pelayanan Kesehatan dan SE No. 32 Tahun 2014 tentangPelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta BPJSKesehatan," terangnya.

Beragam cakupan pelayanan obat, bisa diperoleh peserta.Misalnya, pemberian obat pada rawat jalan tingkat pertama(RJTP) atau rawat inap tingkat pertama di faskes tingkatprimer, dan pemberian obat rawat jalan tingkat lanjutan(RJTL), atau rawat inap di faskes tingkat lanjut.

Mengenai daftar dan harga obat serta bahan medis habispakai (BMHP), sudah ada ketentuannya. Untuk daftar obat

dan BMHP acuannya adalah formularium nasional (Fornas)dan harganya merujuk kepada e-catalog, yang ada.(sut)

PT Asuransi AXA Mandiri Financial Service,PT Lippo Insurance, serta PT Asuransi AXAFinancial Indonesia. Menurut Direktur Asuransi Sinar Mas (ASM),Dumasi M Samosir, smengatakan tidak ragumenjalankan kerjasama ini. Hanya, memangsebelumnya, banyak yang mempertanyakannya,karena kalangan perusahaan swasta telahterbiasa menggunakan asuransi kesehatankomersial dengan jaminan yang lebih lengkapdibanding jaminan BPJS.

Setelah ada konsep tentang koordinasi manfaat

atau Coordination of Benefit (CoB), banyakpula yang menerimanya. Pihaknya, pun, sudahsiap menjalankan skema CoB BPJS Kesehatan.Rekanan 959 rumah sakit (RS) Provider ASMyang tersebar di seluruh Indonesia, adasebanyak 385 RS merupakan RS mitra BPJSKesehatan.

Industri Asuransi MakinBerkembang Berkat CoB

SIAPA bilang, keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) merugikanlembaga asuransi di Indonesia. Beroperasinya BPJS Kesehatan tak serta-merta mematikan bisnis asuransi swasta.

Justru dengan adanya BPJS Kesehatan, industri asuransi nantinya dapat menjadi kepanjangan tangan BPJS

Kesehatan dalam memberikan benefit yang tidak dijamin dalam skema BPJS kesehatan.Banyaknya nilai positif,maka sejumlah industri asuransi telah menendatangani perjanjian kerjasama Coordination of benefit (CoB)dengan BPJS Kesehatan.

“Kekuatan kita ya

jaringan, RS. Harapannya,seluruh RS provider bisa

disetujui sebagai RS yang

dapat di CoB-kan, di akhir

tahun nanti,” ujarnya.

Direktur Asuransi Sinar Mas (ASM)

Dumasi M Samosir


5/12

FOKUS

5

Terjadinya, penandatanganan kerjasama, dilakukan karenaada keuntungan antara yang diajak dan mengajak kerjasama.Lagian, pemerintah menerbitkan UU No.40 tahun 2004tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSS) dan UU No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS), untuk seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) untukmenjadi peserta BPJS. Sedankan, UU tersebut masih diperkuat lagi denganPeraturan Presiden (Perpres) No.111 tahun 2013 yangmewajibkan para pemberi kerja baik BUMN, usaha besar,usaha menengah dan usaha kecil untuk mendaftarkanpekerjanya pada Program BPJS Kesehatan paling lambat 1Januari 2015 mendatang.

Dengan adanya berbagai peraturan berlapis tersebut, makadapat dipastikan bahwa para pekerja di berbagai sektorusaha wajib memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan."Inilah,yang mendasari adanya CoB," jelasnya. Dumasi, menjelaskan, penerapan CoB itu, telah melaluipembahasan sejak akhir tahun 2013 lalu, baik secara langsungmaupun melalui asosiasi untuk mdisinergikan antara jaminanBPJS Kesehatan dan jaminan asuransi kesehatan yang dimilikioleh perusahaan.CoB, lanjutnya, merupakan pelayananfasilitas kesehatan tambahan yang akan ditanggung olehperusahaan asuransi setelah peserta tersebut mendapatkanstandar pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJSKesehatan. CoB ini, berlaku bila peserta BPJS Kesehatan membeliasuransi kesehatan tambahan dari penyelanggara programasuransi kesehatan tambahan atau badan penjamin lainnyang memiliki kerjasama dengan BPJS Kesehatan."makanya,koordinasi manfaat yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan

merupakan pelayanan kesehatan yang sesuai kesepakatanantara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan tambahanatau badan penjamin lainnya,” kata Dumasi. Maksudnya, melalui mekanisme ini, peserta asuransibisa mendapatkan benefit lain yang tidak ditanggungBPJS Kesehatan, khususnya dalam pelayanan non medisseperti naik kelas perawatan. Selain itu, peserta juga akanmendapatkan perawatan lanjutan eksklusif dan bisa berobatke rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJSKesehatan dalam keadaan darurat. Kalau esensinya, jangan sampai menimbulkan kerugianpeserta. "Peserta, memang harus diberikan kemudahan,kenyamanan, dan kepastian," tambahnya. Penerimaan iuran peserta CoB dibedakan dalam duakelompok. Pertama, badan usaha atau individu membayarkaniuran jaminan kesehatan langsung kepada BPJS kesehatan

dengan menggunakan virtual account masing-masing badanusaha atau idu.

Rinciannya, perusahaan asuransi swasta menerima nomorvirtual account dari masing-masing badan usaha dan pesertaindividu, selanjutnya perusahaan asuransi meneruskanpembayaran iuran dari pemegang polis kepada BPJSkesehatan paling lambat tanggal 10 per bulan."Caranya yangdisepakati, bisa kolektif," tandasnya. Dalam sebuah seminar, Benny Waworuntu, Direktur EksekutifAsosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dan ChristianWanandi, Direktur Utama Asuransi Wahana Tata, sama-samamengakui peluang pasar asuransi kesehatan di Indonesiamasih sangat luas.Dengan asumsi pelayanan BPJS Kesehatanmemuaskan, maka akan memudahkan pengenalan danpenetrasi asuransi kesehatan swasta ke masyarakat.Bilapelayanan BPJS Kesehatan kurang memuaskan, asuransikesehatan swasta akan dibutuhkan dalam jaminan kesehatan.

Selanjutnya, asuransi swasta dapat menciptakan produkasuransi kesehatan “high class” untuk memenuhi kebutuhan

akan pelayanan tambahan yang tidak dapat dilakukanBPJS Kesehatan."Ada sih tantangannya. Peserta asuransikesehatan swasta akan mulai membandingkan skema BPJSKesehatan dengan benefit asuransi kesehatan,” tambahnya. Sementara, Presiden Direktur LippoInsurance, Agus Benjaminmengatakan, kerjasama CoB dengan BPJS Kesehatan inimerupakan awal yang baik untuk semakin meningkatkanpelayanan kesehatan dan juga menjangkau pemegang polislebih luas lagi. "Ini bisa memperkuat persepsi masyarakat bahwa asuransikesehatan itu penting dan sangat dibutuhkan. Kami melihatantara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta bisa berjalanberiringan, dan kami bisa bertumbuh bersama seiringmeningkatnya kesadaran masyarakat melalui kerjasama CoBini,” kata Agus Benjamin.(sut)


6/12

BINCANG

6

BUMNSiap SukseskanBPJS Kesehatan

Dengan bergulirnya program jaminan kesehatannasional, sebagai bagian dari sistem jaminan sosialnasional, maka muncul harapan baru bagi semua

penduduk Indonesia untuk dapat memiliki jaminan kesehatan.

Hal ini penting untuk menjaga perlindungan finansial kepadapenduduk yang jatuh sakit, sehingga fenomena SADIKIN(sakit sedikit menjadi miskin) bisa dihindari.

BUMN sebagai penggerak roda perekonomian negara sangatmendukung penyelenggaraan program jaminan kesehatantersebut. Dalam berbagai kegiatan, Menteri BUMN, DahlanIskan, tetap terus memberikan sosialisasi betapa pentingnya

jaminan kesehatan bagi rakyat Indonesia. Berikut petikanperbincangan disela-sela melakukan kunjungan kerja diberbagai daerah.

BPJS Kesehatan, sudah dioperasionalkan, sejak awaltahun ini, sejauh mana evaluasi Program JKN ini ?

Sebagai lembaga baru, kendala di lapangan pasti ada danitu harus terus dilakukan perbaikan. Sosialisasi pun tak bolehberhenti, agar masyarakat memahami secara benar ProgramJKN. Nah, ini tugas negara, jangan sampai masyarakat

Indonesia, enggak bias makan, tidak bias berobat tatkalasakit, dan tidak punya tempat tinggal. Maka, BPJS Kesehatanitu adalah program yang sangat bersejarah bagi BangsaIndonesia. Kita harus mendukungnya maka, sejak awal diresmikannnyaoperasional BPJS Kesehatan, sekitar 140 BUMN,mendukungnya. Jika pihak swasta ikut bergabung untuksaling gotong royong membantu masyarakat yangmembutuhkan pelayanan kesehatan, maka program BPJSKesehatan di tanah air akan menjadi system jaminankesehatan seperti yang ada di negara-negara yang telahmaju.

Jadi, kalau ada yang bertanya, mengapa ada BPJSKesehatan, kita harus bias menjelaskan realitanya. Masyarakatkita berjuta-juta miskin dan miskin sekali. Banyak orang miskinkarena tadinya sudah tidak miskin namun jatuh miskin lagi,setelah sakit, Karena uangnya habis untuk biaya berobat.

Banya kuntungnya, orang yang tidak miskin menjadi pesertaBPJS Kesehatan. Selain, bias membantu orang lain, juga

memudahkan memperoleh pelayanankesehatan bagi keluarganya. Iurannya

juga murah jika dibandingkan denganperokok, yang tiap hari mengeluarkanuang sekitar Rp10.000, maka iuran itusangat murah dan bermanfaat bagikesehatan.

Bagaimana dengan komitmenBUMN yang akan memberikandukungan ?

Ya. Kita semua sudah sepakatkaryawan 140 BUMN siap mendukungBJPS Kesehatan. Rinciannya, coba cek

di BPJS Kesehatan, soal angkapastinyaberkali-kali kita tegaskan BPJSKesehatan ini adalah program yangsangat bersejarah bagi Indonesia.

Keikutsertaan seluruh karyawanBUMN ini sebagai bentuk komitmenKementerian BUMN mendukungprogram BPJS. Meski kebanyakankaryawan Perusahaan BUMNberpendidikan tinggi dan asuransikesehatannya sudah dijamin olehperusahaan secara mandiri.

Tapi, kita tahu, karyawan BUMN ini umumnya pendidikannyatinggi, sehingga relative lebih sadar kesehatan dan mestinya

jarang sakit sehingga iuran dari BUMN mungkin akan lebihbanyak digunakan untuk kalangan miskin yang selama inikekurangan gizinya. Saat ini pemerintah telah memberikan

jaminan kesehatan masyarakat untuk kelompok miskin dantidak mampu sebanyak 86,4 juta jiwa. Bagaimana dengan anggaran yang disediakan pemerintahmelalui APBN ?

Untuk tahap awal, tidak menjadi masalah, yang pentingberjalan dulu. Tahun depan, BPJS Kesehatan harusmendapatkan dana dari APBN sebesar Rp30 triliun. Denganbegitu, para dokter bias bekerja lebih semangat, tidak hanyauntuk mengobati orang sakit, tetapi juga mencegah orang

jatuh sakit.

Saat ini, dukungan dana melalui APBN hanya Rp15 triliun.Dengan Rp15 triliun itu, dokter hanya mendapatkan Rp 6 juta(per bulan). Apakah dengan penghasilan itu cukup memadai?Saya rasa tidak. Kalau Rp30 triliun, dokter bias dapat Rp12

juta.

Kita tahu, saat ini setidaknya ada 30 juta rakyat sangat miskin.

Sebanyak 5-7 juta di antaranya berada di area perkotaan, 4 juta di pesisir pantai, dan 10 juta ada di daerah pedesaan.Dari 30 juta itu, 3 juta di antaranya tergolong rakyat sangatmiskin yang tidak bias dientaskan.

Pertama, orang tua yang sakit-sakitan, keluarganya tidakada, atauberada di tempat jauh untuk bekerja.Kelompokmasyarakat itu, pasti tidak bias dikeluarkan dari gariskemiskinan. Karena, mereka tidak bias bekerja sehingga tidakdapat diberi modal kerja.

Ini, juga tugas negara, jangan sampai mereka enggak biasmakan, tidak bias berobat tatkala sakit, dan t idak punyatempat tinggal. Sementara itu, ada kelompok lain yang jugasulit diberi modal karena bias jadi uang yang diberikannyadipakai habis untuk hal yang tidak perlu, misalnya penjudidan pemabuk. Mereka juga tidak maudi beripekerjaan. Iniharus disembuhkan.

Anda tahu kan, pemerintah menargetkan pada tahun2019 seluruh masyarakat Indonesia yang butuh pelayanankesehatan secara layak sudah dapat dilayani oleh instansi-

instansi kesehatan terutama masyarakat kurang mampumelalui program BPJS Kesehatan.

Beberapa waktu lalu, salah satu BUMN, PT KawasanBerikat Nusantara (KBN), membangun Rumah Sakit Umum(RSU) Pekerja, dan sudah diresmikan Presiden RI. ApakahRSU Pekerja, khusus untuk pekerja atau bias digunakanmasyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan ?

Ini, RSU Pekerja, pertama dan merupakan sinergi antarBUMN, yakni PT KBN, PT Jamsostek, yang bertransformasijadi BPJS Ketenagakerjaan, PT Askes, yang bertransformasi jadiBPJS Kesehatan, PT Bina karya, PT Nindya Karya (Persero),dan PT Indra karya, dan sejumlah BUMN lainnnya.

Rumah sakit yang berada di KawasanCakung,

Cilincing,Jakarta Utara ini, diperuntukkan sebagai pelayanankesehatan parapekerja di wilayah KBN maupun di luar KBN,dan masyarakat umum yang berpenghasilan menengahkebawah. Tentusaja, kalau bicara rumah sakit ya bicarakesehatan, jika membahas kesehatan tentu terkait denganBPJS Kesehatan.

RSU Pekerja di Kawasan KBN bukan satu-satunya proyekbesar yang dibangun KBN. Kedepan ada beberapapembangunan skala besar yang akan dilakukan perusahaanini. Yaitu membangun PLTU 2×1000 megawatt denganinvestasi sekitar Rp20 triliun, membangun dermaga untukkapal domestik, serta cement mill dan packing plant, sertarumah susun.

Kita patut bangga, karena KBN berhasil mengejar targetpembangunan RSU Pekerja setinggi 8 lantaihanya dalamdelapanbulan. Saat diresmikan Presiden RI, Bapak SusiloBambang Yudhoyono mengharapkan semakin banyak lagi

rumah sakit khusus pekerja yang dapat dibangun di banyakprovinsi, guna meningkatkan tingkat kesejahteraan buruh diTanah Air.

Dengan mengusung konsep hijau, rumah sakit ini diharapkandapat membantu proses penyembuhan pasien karenamemiliki system ventilasi dalam pencegahan nosokomialpada rumah sakit tersebut. Fasilitasnya juga cukup lengkap.RSU Pekerja, memiliki fasilitas penunjang medik, sepertilaboratorium, fisioterapi, radiologi, dan rekapan medik,sementara penunjang non medik, antara lain farmasi, gizi,laundry, kamar jenazah, serta ambulance.

Sesuai laporan yang ada, RSU Pekerja, memiliki luasbangunan sekitar 9.000 meter persegi, terdiri atas 8 lantai,dan jumlah tempat tidur yang tersedia 184 tempat tidur (kelasII). Spesifikasi RS Pekerja setara kelas C+, berfungsi sebagaipelayanan medik, pelayanan penunjang medik, mulai darirawat jalan, unit gawat darurat, unit rawat intensif, bedahsentral, hingga rawat inap.

Anggaran RSU Pekerja itu, ditangung PT KBN ataubagaimana ?

Tadi kita katakana bahwa RSU Pekerja ini, merupakan sinergisejumlah BUMN. Sehingga, pembangunan RSU Pekerjasebesar Rp65 miliar dan pembelian peralatan mencapaiRp40 miliar, berasal dari dana program “corporate socialresponsibility” BUMN. Termasuk dana cadangan untukpembelian ambulance, biaya konsultan sertalainnya Rp5miliar.

Semua pekerja termasuk karyawan BUMN yang memilikikartu asuransi kesehatan, gratis berobat, sedangkan buruhyang tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan, tetap mendapatperawatan namun dengan biayamurah.

Nah, dengan pendirian rumah sakit ini, dapat dikatakansebagai bentuk penyediaan fasilitas bagi para pekerja yang

dapat meningkatkan tidak hanya kinerja dan produktivitaspekerja, tetapi juga daya saing perusahaan. (sut)

Menteri Negara BUMNDahlan Iskan


7/12

BENEFIT

7

Sejak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)Kesehatan beroperasi pada 1 Januari 2014 untukmenjalankan tugas untuk menyelenggarakan program

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pola pelayanankesehatan berubah 180 derajat. Masyarakat mulai diajakuntuk mengikuti sistem baru yang menerapkan sistem rujukanberjenjang dalam pelayanan kesehatan.

Peserta BPJS Kesehatan tidak boleh lagi langsung datang kerumah sakit tingkat lanjutan, kecuali dalam kondisi darurat

atau emergency yang harus segera mendapat pertolongandan tindakan medis lainnya, utamanya untuk menyelamatkannyawa. Peserta BPJS bisa langsung dilayani.Beginilah alur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.Peserta membawa kartu BPJS Kesehatan ke fasilitaskesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar, antaralain Puskesmas, dokter praktik perorangan, dokter gigipraktik Klinik Pratama termasuk klinik milik TNI/Polri.Bagi peserta peralihan dari program Askes Sosial,Jamkesmas, Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) Jamsostek,Jamkesda yang sudah terintegrasi, TNI dan Polri masihdapat menggunakan kartu keanggotaan yang lama, untukmendapatkan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pada tahap ini peserta akan mendapatkan pelayanankesehatan sesuai kompetensi dan kapasitas faslitas kesehatantingkat pertama, antara lain konsultasi kesehatan, tindakanmedis, laboratorium klinik dasar, obat-obatan, transfusi darahdan lainnya.

Apabila pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP),permasalahan kesehatan peserta tidak bisa ditangani danmembutuhkan penangangan lebih lanjut, maka dokter diFKTP akan merujuk peserta ke Fasilitas Kesehatan RujukanTingkat Lanjutan (FKRTL) yaitu rumah sakit pemerintah,rumah sakit TNI, rumah sakit Polri, rumah sakit swasta, atauklinik utama (spesialistik) yang sudah bekerja sama denganBPJS Kesehatan.

Di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL),peserta BPJS Kesehatan menunjukkan Kartu BPJS Kesehatandan surat rujukan dari FKTP kepada petugas BPJS KesehatanCenter untuk selanjutnya diterbitkan Surat Eligibilitas Peserta(SEP) sebagai dokumen yang menyatakan bahwa yangbersangkutan peserta sah sebagai peserta JKN dan berhakmendapatkan pelayanan sesuai haknya.

Setelah mendapatkan SEP, peserta akan mendapatkanpelayanan kesehatan di , baik untuk pelayanan rawat jalan

atau pun rawat inap. Jika penyakit pasien dapat ditanganidan sudah bisa dikendalikan, maka pasien bisa pulang ataudirujuk balik ke FKTP terdaftar.

Khusus untuk peserta dengan penyakit kronis hipertensi,diabetes mellitus, jantung, penyakit paru obstruktif kronis(PPOK), epilepsi, stroke, asma, Sindroma Lupus Eritromatosus(SLE) dan skizofrenia, dapat mengikuti Program Rujuk Balik(PRB) di FKTP jika kondisi penyakit sudah stabil dan telahmendapatkan rekomendasi dari dokter spesialis/subspesialisdi FKTRL. Dengan mengikuti PRB, penanganan penyakitpeserta dapat dilanjutkan oleh FKTP berdasarkan panduandari dokter spesialis/subspesialis yang telah menanganipeserta sehingga peserta tidak perlu jauh datang ke FKRTL.Peserta tetap mendapatkan obat yang sama dengan yang

diberikan di FKRTL yang bisa diperoleh di apotek/depofarmasi FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.Pada setiap kali kunjungan, pasien PRB dapat diberi obatuntuk kebutuhan maksimal 30 (tiga puluh) hari.

Tidak hanya mendapatkan obat yang sama dengan yangdiberikan di FKRTL, peserta PRB juga berhak mendapatkanpelayanan pemeriksaan penunjang PRB seperti pemeriksaangula darah sewaktu, gula darah puasa dan gula darah 2

jam setelah puasa di FKTP. Untuk pelayanan pemeriksaanpenunjang, peserta PRB dilayani oleh laboratorium yangbekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Peserta PRB sewaktu-waktu dapat dirujuk kembali ke FKRTL jika kondisi pasien menjadi tidak stabil. Pada kondisi penyakityang stabil, peserta dilayani selama 3 bulan di FKTP dan padabulan ke-4 dikonsultasikan kembali kepada dokter di FKRTL.Selain PRB, BPJS Kesehatan juga memiliki Program

Pelayanan Kesehatan denganSistem Rujukan Berjenjang

Pengelolaan Penyakit Kronis(Prolanis) di FKTP khususbagi pasien dengan penyakithipertensi dan diabetesmellitus. Prolanis merupakanprogram dengan dampak

jangka panjang. Tujuannyamencegah meningkatnyainsiden, mencegah severitasdan komplikasi penyakit, sertamencegah peningkatan biaya.Dengan mengikuti Prolanisdiharapkan kualitas hiduppeserta tetap terjaga baik.

Kegiatan Prolanis antara lain,membentuk sebuah paguyubansebagai ajang bertukarpengalaman khususnya dalammengelola penyakit yang

dideritanya, pemeriksaan rutinkesehatan peserta, senam sehat,

dan melakukan kegiatan bimbingan kesehatanrutin sekali sebulan oleh dokter Prolanis. Dalamprogram ini, dilakukan edukasi dan modifikasigaya hidup pasien sehingga dapat menapiskemungkinan penyakit tersebut untuk jatuhkedalam komplikasi berat seperti stroke, gagalginjal maupun gangguan kardiovaskular yangmemerlukan tindakan operasi.

Prolanis termasuk salah satu program promotif-preventif BPJS Kesehatan. Selain Prolanis,program promotif preventif lainnya antara lain,penyuluhan (edukasi) kesehatan perorangan,pelayanan KB, pelayanan imunisasi dasar,skrining riwayat kesehatan untuk mendeteksirisiko penyakit diabetes melitus (DM),hipertensi (HT), kanker leher rahim, kankerpayudara, dan penyakit lain yang ditetapkanMenteri Kesehatan serta deteksi dini kankerleher rahim dan kanker payudara. Pada program skrining riwayat kesehatan,peserta BPJS Kesehatan diminta mengisiblanko questioner yang bisa diperoleh diFKTP tempat peserta terdaftar. Isian tersebutkemudian dimasukkan dalam aplikasi,dan hasilnya merupakan kesimpulan risikokesehatan. Jika peserta terindikasi berisikotinggi akan menderita penyakit makaditindaklanjuti dengan pemeriksaan penunjang. Peserta BPJS Kesehatan harus memahamiaturan-aturan sistem rujukan yang diterapkandalam pelayanan kesehatan. Hal itu untuk

memberikan pelayanan yang optimal sesuai kebutuhan medikpasien, sehingga pasien yang ditangani oleh faskes tingkatlanjutan atau di rumah sakit juga lebih baik, karena sesuaidengan kebutuhan mediknya.Penjaminan ambulan Pelayanan ambulan merupakan pelayanan transportasipasien rujukan dengan kondisi tertentu, dan dilakukan untukmengantar pasien dari fasilitas kesehatan (Faskes) yang satuke fasilitas kesehatan lainnya atau antarfaskes. Tujuannyasebagai upaya menjaga kestabilan kodisi pasien untukkepentingan keselamatan pasien. Pelayanan ambulan hanya dijamin jika rujukan dilakukanpada faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan danpada kasus gawat darurat dari faskes yang tidak bekerjasamadengan BPJS Kesehatan dengan tujuan penyelamatan nyawapasien. Jadi, pelayanan ambulan yang dijamin adalah jikakondisi pasien sesuai indikasi medis mendapat rekomendasidari dokter yang merawat. Selain itu, kondisi kelas perawatansesuai hak peserta penuh dan pasien sudah dirawat palingsedikit selama 3 hari di kelas satu tingkat di atas haknya,dan pasien rujuk balik rawat inap yang masih memerlukanpelayanan rawat inap di faskes tujuan. Sedangkan pelayanan ambulan yang tidak dijaminyaitu pasien tidak dalam kondisi sesuai indikasi medis untukdievakuasi menggunakan ambulan, menjemput pasien selaindari faskes misalnya dari rumah, jalan, a tau lokasi lainnya.Selain itu, BPJS Kesehatan juga tidak menjamin pelayananambulan untuk mengantar pasien ke selain Faskes, rujukanparsial atau antar jemput pasien atau specimen dalamrangka mendapatkan pemeriksaan penunjang atau tindakanyang merupakan rangkaian perawatan pasien di salah satufaskes. Ambulan/mobil jenazah juga tidak dijamin dalamprogram JKN.(pur)


8/12

PELANGGAN

8

Animo masyarakat untuk menjadi peserta BPJSKesehatan semakin meningkat. Loket-loket yangdisediakan oleh BPJS Kesehatan juga selalu dipenuhi

oleh calon peserta. Selain mendaftar secara langsung,calon peserta juga bisa melakukan pendaftaran melaluiinternet atau secara online. Kini, ada perkembangan baru,calon peserta bisa mendaftar dan bisa mencetak sendirikartu kepesertaan secara online atau elektronik-Identitas(e-ID). Cara pendaftaran secara online melalui situs www.bpjs-kesehatan.go.id ini akan mengurangi antrean danmempermudah calon peserta dan tidak menyita waktubanyak alias hemat waktu.

Sebelumnya, perlu dipersiapkan kartu tanda penduduk (KTP),kartu keluarga, kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP),alamat e-mail, serta nomer telepon yang bisa dihubungi.Setelah calon peserta mengisi formulir secara lengkap, mulaidari nama, tanggal lahir, alamat, dan lainnya, peserta dimintamemilih besaran iuran sesuai dengan kelas perawatan yangdipilih. Untuk Kelas III, iurannya Rp 25.500 per bulan per orang, KelasII besar iurannya Rp 42.500 per bulan per orang, sedangkankelas I iurannya sebesar Rp 59.500 per bulan per orang.Setelah menyimpan data, sistem akan mengirimkan e-mailNotifikasi Nomor Registrasi ke alamat e-mail sesuai denganyang diisikan oleh calon peserta.

Agar e-ID dapat digunakan atau aktif, calon peserta harusmelakukan pembayaran di bank sesuai dengan virtualaccount yang diberikan. Ada tiga pilihan bank yang bisamenerima pembayaran iuran BPJS-Kesehatan yaitu BankMandiri, BRI, dan BNI. Setelah melakukan pembayaran dibank, maka peserta dapat mencetak e-ID dengan link yangterdapat pada e-mail Notifikasi Nomor Registrasi.

Bagi calon peserta yang ingin mengambil langsung kartupeserta ke Kantor BPJS-Kesehatan juga bisa, denganmembawa kelengkapan dokumen, yaitu e-KTP asli sertafotokopi, fotokopi KK (Kartu Keluarga), foto ukuran berwarnaukuran 3x4 2 lembar, formulir pendaftaran yang didapatkansetelah pendaftaran online, serta bukti pembayaran bank.

Pada era jaminan kesehatan nasional ini diharapkan tidak adalagi masyarakat yang mengeluh tidak bisa berobat karenatidak memiliki biaya. Jaminan kesehatan nasional (JKN) yang

diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) Kesehatan akan memberi jaminan biaya kesehatanmulai dari pelayanan kesehatan di fasilitas tingkat pertamasampai di tingkat lanjutan atau rumah sakit.

Untuk mendapatkan layanan JKN, syaratnya harus menjadipeserta BPJS Kesehatan. “Oleh karena itu, ayo segeradaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan, jangantunggu jatuh sakit baru mengurus kepesertaan,” imbauKepala Grup Kepesertaan dr Budi Mohamad Arief, MM. Semua orang wajib menjadi peserta dan wajib membayariuran karena program JKN berasaskan gotong royong,sehingga yang sehat membantu yang sakit. Iuran harusdibayar setiap bulan atau sekaligus dibayar di muka untukbeberapa bulan berikutnya. Jika peserta tidak membayardalam waktu tiga bulan berturut-turut, maka sistemakan “mengunci” sehingga kartu BPJS Kesehatan tidakbisa digunakan untuk mendapatkan manfaat pelayanankesehatan.

Bagi pekerja penerima upah, pendaftaran dilakukan olehpemberi kerja atau badan usaha. Yang termasuk dalampekerja penerima upah adalah pegawai negeri sipil (PNS),anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, pegawaipemerintah non pegawai negeri, pegawai swasta, danpekerja selain yang tersebut itu. Perusahaan pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruhkaryawan beserta anggota keluarganya ke Kantor BPJSKesehatan dengan melampirkan formulir registrasi badanusaha/badan hukum lainnya dan melampirkan data karyawandan anggota keluarganya sesuai format yang ditentukan olehBPJS Kesehatan. Para pekerja boleh mengikutsertakan anggota keluarga lain,seperti anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua.Untuk kepentingan itu, pekerja memberikan surat kuasakepada pemberi kerja atau badan usaha untuk menambahkan

iurannya kepada BPJS Kesehatan. Pekerja juga dapatmendaftarkan langsung ke BPJS Kesehatan dengan mengisiformulir Daftar Isian Tambahan Anggota Keluarga. Selain itu,

menunjukkan kartu identitas seperti KTP, kartu keluarga, aktanikah, akta kelahiran. Setelah berkas registrasi diterima pihak BPJS Kesehatan,pemberi kerja/badan usaha akan menerima nomor virtualaccount (VA) badan usaha, yaitu nomor rekening badan usahayang disediakan oleh BPJS Kesehatan sebagai rekeningtujuan dalam pembayaran iuran jaminan kesehatan naisonal(JKN) Selanjutnya, badan usaha membayar iuran JKN ke bankyang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, yaitu BNI,Mandiri, dan BRI.

Jika sudah melakukan pembayaran iuran JKN, buktipembayarannya diserahkan kepada petugas BPJS Kesehatanuntuk pembuatan Kartu Peserta BPJS Kesehatan. Setelah itu,pemberi kerja/badan usaha menerima kartu peserta untukdidistribusikan kepada karyawan atau pekerjanya. “Pastikan,perusahaan tempat anda bekerja sudah mendaftarkananda sebagai peserta,” kata dr. Budi. Untuk mendapatkaninformasi lebih lengkap, masyarakat bisa menghubungi CallCenter di nomor 500400. Bisa juga melalui internet denganmengakses www.bpjs-kesehatan.go.id., atau mendatangilangsung Posko BPJS 24 Jam yang tersedia di kantor cabangdan kantor divisi regional BPJS Kesehatan.

Pekerja penerima upah yang sebelumnya menjadi pesertaAskes Sosial, yaitu PNS, TNI, Polri, pejabat negara, pegawaipemerintah non pegawai negeri, membayar iuran dengan

cara dipotong melalui gajinya. Iuran JKN yang ditetapkansebesar 5 persen dari gaji perbulan terdiri dari 3 persenberasal dari pemberi kerja yaitu pemerintah dan dua persendibayar oleh pekerja. “Dulu saat masih peserta Askes,pemerintah hanya memberi 2 persen dari gaji, sekarang eraJKN naik menjadi 3 persen,” kata dr Budi. Adapun gaji atau upah yang dipakai sebagai dasarperhitungan iuran JKN bagi PNS, TNI, Polri, dan pejabatnegara adalah gaji pokok dan tunjangan keluarga. Sedangkangaji dan upah yang dipakai sebagai dasar perhitungan iuranuntuk pegawai pemerintah non pegawai negeri adalahpenghasilan tetap dengan batas paling tinggi sebagai dasarperhitungan dua kali penghasilan tidak kena pajak (PTKP) danstatusnya kawin dengan anak satu. Pekerja penerima upah, selain PNS, TNI, Polri, dan pejabatnegara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri,iuran JKN ditetapkan sebesar 4,5 persen dari gaji atau upahyang diterima setiap bulan. Sebanyak 4 persen dibayar olehpemberi kerja dan 0,5 persen dibayar oleh pekerja. Namun,mulai 1 Juli 2015, iuran JKN menjadi 5 persen, sebanyak 4

persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar olehpekerja. Dasar perhitungan iuran JKN adalah gaji atau upah pokokdan tunjangan tetap. Batas paling tinggi gaji atau upahperbulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuranadalah dua kali penghasilan tidak kena pajak (PTKP) denganstatus kawin mempunyai 1 anak. Untuk keluarga lainnya, yaitu terdiri dari anak ke-4 danseterusnya, orangtua, dan mertua besaran iuran sebesar 1

persen per orang dari gaji/upah sesuai ketentuan. Sedangkantambahan kerabat, seperti kakak, adik, keponakan, asistenrumah tangga, supir dan lainnya, besaran iuran adalahnormal sesuai dengan pilihan ruang kelas perawatan. Untukperawatan kelas I, iurannya sebesar Rp 59.500 per orang perbulan, Kelas II sebesar Rp 42.500 per orang per bulan, danuntuk kelas III, iurannya Rp 25.500 per orang per bulan. Ketentuan ruang kelas perawatan bagi PNS, TNI, Polri, danpenerima pensiun beserta keluarganya mendapatkan haksesuai dengan golongan. Perawatan kelas I diberikan kepadaPNS dan penerima pensiun golongan III dan IV, serta TNI/Polri dan penerima pensiun setara dengan PNS golongan IIIdan IV. Untuk PNS dan penerima pensiun golongan I dan IIserta TNI/Polri dan penerima pensiun setara PNS golongan Idan II mendapat hak perawatan di kelas II.

Sedangkan pekerja penerima upah dan pegawai pemerintahnon pegawai negeri dengan gaji/upah di atas 1,5 kali sampaidengan 2 kali PTKP dengan status kawin dengan satu anakmendapat hak perawatan di kelas I. Bagi pekerja penerimaupah dan pegawai pemerintah non pegawai negeri dengangaji sampai dengan 1,5 kali PTKP dengan status kawinmemiliki satu anak, berhak mendapat perawatan di kelas II.

Bagaimana jika pemberi kerja tidak mendaftarkanpekerjanya? Menurut putusan Mahkamah Konstitusi(MK) membolehkan pekerja untuk mendaftar sendiri jikaperusahaan tempat bekerja belum mendaftarkannya sebagaipeserta BPJS Kesehatan.

Seluruh pemberi kerja di BUMN, usaha besar, menengahdan kecil sudah diminta untuk mendaftarkan pekerjanyamenjadi peserta BPJS Kesehatan paling lambat 1 Januari2015. Sedangkan untuk usaha mikro paling lambat 1 Januari2016. Dalam UU SJSN dan UU BPJS mengamanatkan BPJSKesehatan melaksanakan program JKN untuk seluruh

rakyat Indonesia dan ditargetkan pada 2019 seluruh rakyatIndonesia sudah memiliki jaminan kesehatan.(pur)

Daftar BPJS Kesehatan Online, Cetak Sendiri Kartunya

Iuran Peserta Penerima Upah

Pekerja bisa mendaftar sendiri


9/12

TESTIMONI

Puji Suryani

9

Sebagian masyarakat tidak memiliki asuransikesehatan karen berbagai alasan. Meskipun kini adaBPJS Kesehatan yang iuran preminya terjangkau,namun belum semua masyarakat memahaminya.Berbeda dengan Puji Suryati, 25, warga PerumahanBumi Citra Lestari, Lemahabang , Jawa Barat.Karyawati di perusahaan manufacturing di kawasanCikarang, Bekasi ini justeru dilindungi tiga asuransikesehatan. Pertama asuransi kesehatan dari perusahaannya yang

bekerjasama dengan perusahaan swasta, kedua, jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) Jamsostekyang kini sudah sudah migrasi ke BPJS Kesehatan, dansatu lagi dari jaminan kesehatan Polri yang kini jugasudah masuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. “Saya sekarang ini pakai asuransi swasta yang dibayarkantor (perusahaan tempat dia bekerja – red), karenasudah biasa dan dekat rumah. Jadi, biar praktis aja.Saya belum tahu yang caranya kalau pakai BPJSKesehatan. Kan masih masa peralihan,” kata Puji saatmeriksakan kandungannya yang sudah tiga bulan, diRS Anissa, Cikarang, Jawa Barat. Asuransi swasta dari kantornya itu tidak menjaminsemua jenis penyakit dan ada limit k laimnya. Untukkaryawati hanya menjamin dirinya sendiri, sedangkankaryawan, selain dirinya dijamin, istri dan anak jugamendapat perlindungan asuransi swasta maupunJamsostek. “Kalau untuk kehamilan, asuransi

membayar pemeriksaan kehamilan sampai melahirkansaja,” ujarnya. Jaringan rumah sakit yang sudah bekerjasama denganasuransi swasta dari perusahaan tempat Puji bekerja

juga cukup luas karena tersebar di seluruh Indonesia.“Jaringannya sih luas, tetapi pelayanannya dibatasi.Kalau BPJS Kesehatan, katanya, semua penyakitdijamin. Tetapi saya nggai mau coba ah, kan inginnyasehat terus,” kata Puji

Puji mengaku belum paham, pelayanan kesehatan apasaja yang bisa menggunakan kartu BPJS Kesehatandan dimana saja bisa berobat. Begitu juga setelahstatusnya menjadi istri Briptu Trieska, dia jugamendapat perlindungan dari jaminan kesehatan Polri,yang kini bergabung dengan BPJS Kesehatan. “Ya, inisemua kan karena masa peralihan. Untuk kepesertaan,nanti bagaimana baiknya, yang penting kita sudah

punya perlindungan jaminan kesehatan,” ujarnya.(pur)

Karyawati Dilindungi Tiga

Asuransi

Musibah datangnya sering tiba-tiba dan tidak bisadihindari. Jika sudah mendapat musibah, tiada kata lainkecuali pasrah dan tawakal menerimanya dan berusahamencari jalan keluarnya. Judi, 49, warga Desa Jatisari,Jatisalam, Kecamatan Kebumen, Jawa Tengah, pernah

merasakan betapa bingung, saat anaknya yang duduk dikelas 3, kecelakaan, matanya terkena bola. Saat itu, pagi sebelum masuk sekolah anak bungsunya,Ahmad Hupadi Saputro, tengah duduk-duduk diteras sekolah sambil melihat teman-temanya bermainbola. Tiba-tiba bola menghantam mata kirinya danmengakibatkan keluar darah cukup banyak. “Waktuitu, langsung di bawa ke rumah sakit, saya diberitahusetelah anak saya berada di rumah sakit,” kenang Judi.Tarsih, istri Judi, menangis histeris melihat mata anaknyamembengkak dan tidak bisa menerima kenyataan. Selainitu, dia bingung bagaimana bisa mengobatinya karenatidak punya uang dan setelah bertemu orangtua darianak yang mencelakai anaknya ternyata juga tergolongtidak mampu. “Ya, saya dan istri hanya bengong danbingung saja. Apalagi dokter spesialis yang menanganitidak ada dan harus menunggu seminggu lagi,”ungkapnya.

Setelah seminggu di rumah, barulah di rujuk ke RS Sarjitodi Yogyakarta. Ungkapan simpati pun mengalir, dariorangtua anak yang mencelakai memberi bantuan Rp700ribu, para orangtua murid , guru dan pihak sekolahmemberi bantuan Rp2,5 juta, dan iuran warga Jatisarisebesar Rp2,5 juta. Pihak sekolah mengurus Jamkesdasehingga kekurangan biaya sebesar Rp5 juta dibayaroleh Jamkesda. “Biaya operasi sekitar Rp10 juta-an, yadari sumbangan-sumbangan itu dan dari Jamkesda.Biaya transport mondar-mandir ke rumah sakit, apalagi di

Yogyakarta, tidak dihitung, itu ada bantuan dari orangtuadan keluarga. Ya, tapi kita bagaimana lagi, semula sayatidak bisa terima, tetapi ya akhirnya kita memang harusselalu bersyukur. Anak saya bisa sehat lagi,” kata Judi. Setelah itu, Jamkesdanya diganti menjadi Jamkesmasoleh pengurus desa. Jamkesmas atas nama AhmadHupadi Saputro kini tengah diproses menjadi BPJSKesehatan. “Ya cuma Padi (panggilan akrab AhmadHupadi) saja yang punya BPJS Kesehatan, katanyamasuk penerima bantuan iuran,” ujarnya.Beban psikis

juga dialami Padi, sehingga orangtua selalu memberidukungan dan menumbuhkan kepercayaan diri agarPadi tidak minder. Mata sebelah kirinya tidak bisamelihat secara normal tetapi hanya seperti baying-bayang saja. Sedangkan mata kanannya lama-lamamenjadi terpengaruh dan ternyata setelah diperiksakansudah minus tiga. Saat memakai kacamata juga pakaiJamkesmas tetapi masih ada tambahan biaya yang harusdibayar sendiri. Tetapi, beruntung ada donator yangmenutupi biaya itu. Judi dan Tarsih, menyadari betapa pentingnya jaminankesehatan. Mereka akan berusaha menyisihkan uanguntuk iuran BPJS Kesehatan. Tetapi, Judi yang menjadipengukir kayu mengaku masih hidup pas-pasan.Beruntung anak pertama dan keduanya sudah bekerjadan tinggal Padi saja yang kini akan melanjutkan ke

SMP.“Bos saya, katanya mau membayar iuran BPJSKesehatan. Soalnya penting sih ya, saya juga ingin segeramendaftar tapi belum tahu caranya. Kalau tidak punyauang dan tidak punya jaminan kesehatan ya memangrepot sekali,” kata Judi.(pur)

Satu Keluarga hanya Satu

Anak Punya Jamkesmas Judi

Bagi Jaenudin, Kepala Sub Bidang Advokasi BadanPemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan KeluargaBerencana (BPMPKB) DKI Jakarta, anak adalah titipan Tuhan.Oleh karena itu, ketika dua anaknya harus pergi kembalikepada Tuhan, dia harus ikhlas. Anak pertamanya meninggaldi dalam kandungan dan anak ketiganya meninggal padausia 10 hari. Kini, anak keduanya, Diani, menjadi anak sematawayang dan sudah duduk di kelas 2 di sebuah SMA Negeri dJakarta. Tetapi, Diani sejak usia empat bulan sudah menderitanemia aplastik, sehingga sudah sekitar 16 tahun dia harusmenjalani transfusi darah sebulan sekali dan tidak bolehterlambat.

Anemia aplastik (aplastic anemia) adalah suatu kondisi yangterjadi ketika tubuh berhenti memproduksi cukup sel darahbaru. Penderita anemia aplastik sering merasa lelah danmemiliki risiko tinggi mengalami infeksi dan perdarahan yangtidak terkontrol. Anemia aplastik dapat terjadi pada orangdengan usia berapa pun dan bisa terjadi secara tiba-tiba. “Kalau belajar terforsir, terlalu banyak beraktivitas, dia akanlemas, muka pucat. Makanya, saya sedang memikirkan anaksaya, tadi pagi itu dia pucat, sekarang dia sedang ulangan.Saya sudah tanya, apakah dia lemas atau lelah, tapi diabilang tidak apa-apa, ya sudah, saya hanya bisa berdoauntuk keselamatan anak saya,” kata Jaenudin. Untuk biayamengobatan, baginya tidak menjadi masalah karena sudah

dijamin oleh Askes yang kini menjadi BPJS-Kesehatan. “Sayabersyukur untung saya punya Askes, sekarang jadi BPJSKesehatan. Jadi, sangat terbantu. Tetapi setelah jadi BPJSKesehatan, antre di loketnya jadi panjang dan saya ambilnomor untuk ke poli, sudah antre sejak subuh,” ujarnya.

Sejak 16 tahun lalu hingga kini, anak semata wayang JaenudiDiani tidak boleh terlambat transfusi darah. Pelayanan yangdiberikan oleh PT Askes (Persero) saat itu bagus. Pelayanandi RS Cipto Mangunkusumo juga bagus. Hanya saja, sejakJanuari 2014 atau sejak diberlakukannya jaminan kesehatannasional (JKN), antrean untuk mendapat pelayanan di polisangat panjang dan harus antre sejak pukul 05.00 pagi agarcepat dilayani. Antrean yang pagi itu hanya untuk mengambinomor panggilan untuk mendapat pengantar ke poli. Setelahitu dibawa ke poli dan di poli hematologi harus antre lagi,setiap hari ada sekitar 70 pasien yang membutuhkan layananhematologi. “Anak saya harus kontrol ke dokter dulu, karenaharus di isi darah sesuai kebutuhan, tidak boleh kurang, lebih

boleh. Untuk menjalani transfusi darah membutuhkan waktusekitar empat jam,” tuturnya.

Yang paling repot, kata Jaenudin, saat dia harus tugas keluar kota, tidak ada yang bisa antre pagi. Dia dan istrinya,selalu memperhatikan kesehatan anaknya karena tidak bolehterlalu lelah. Pada penderita anemia aplastik, sumsum tulangmengalami kerusakan sehingga memperlambat produksi seldarah baru. Sumsum tulang adalah material seperti sponsberwarna merah yang menghasilkan sel induk (stem cell) yangkemudian berubah menjadi sel-sel lain. Stem cell sumsum

juga memproduksi sel darah merah, sel darah putih, dantrombosit. Pada anemia aplastik, sumsum tulang mengalamiaplastik atau hipoplasia. Hal ini berarti sumsung tulangkosong (aplastik) atau mengandung amat sedikit sel darah.

PNS yang tinggal di daerah Matraman, Jakarta Selatanini, juga pernah operasi tumor di bawah lidah di RS CiptoMangunkusumo dan pernah menjalani operasi batu ginjaldi RS Persahabatan. “Saya bayangkan, betapa repotnya jika

tidak punya jaminan kesehatan. Maka saya juga menyarankanteman-teman dan saudara-saudara saya yang belum menjadipeserta BPJS Kesehatan, agar segera mendaftarkan diri,

jangan tunggu sakit, karena repot sekali kalau sudah sakit,”imbaunya.(pur)

Penderita Anemia Aplastik

16 Tahun Transfusi Darah

Junaedi


10/12

SEHAT

10

Misalnya restauran cepat saji yang menyediakan menudengan lemak dan kolesterol tinggi, dapat meningkatkanfaktor risiko penyakit, termasuk penyakit stroke.Bilamana,dijalani terus menerus, tentu merugikan diri sendiri, sehinggaperlu adanya upaya untuk merubah pola hidup seperti itu.

Selain itu, kita juga harus wasapada dan jangan menganggapsepela jika mengalami gejala seperti sering mengalamipusing kepala, kesemutan, hilang keseimbangan, sering lupadan pegal-pegal.Semua itu, bisa berisiko terkena penyakitstroke.

Memang, penyakit stroke itu, bukan tiba-tiba tetapi adasinyal-sinyal seperti itu. Maka, sangatlah penting kita segeramelakukan check-up bila mengalami gejala tersebut.

Para pakar kesehatan, selalu menegaskan, penyakit stroke,bisa diantisipasi sejak dini, yakni engan ber-perilaku sehat.Selain itu, faktor-faktor risiko yang bukan karena faktorketurunan, bisa dikendalikan dan di modifikasi, seperti seringmelakukan "medical check up" untuk memonitor kondisikesehatan.

Berdasarkan data yang ada, setiap enam detik, satu orangmeninggal dunia karena stroke.Artinya, setiap tahun hampirenam juta jiwa meninggal karena kondisi ini. Di Indonesia,stroke merupakan penyebab kematian tertinggi untukkategori penyakit tidak menular dan jumlah penderitanyaterus meningkat tajam, terutama masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan berpotensi terkena stroke, akibat

tekanan hidup yang tinggi didukung gaya hidup kurangsehat. Sehingga, lebih dari 60 persen penderita stroke tinggaldi perkotaan. "Sekaranag ini, stroke tidak mengenal rtinya,usia muda hingga lansia bisa saja terkena penyakit stroke tapipenyakit ini pun bukan akhir segalanya," kata Ketua YayasanStroke Indonesia, Prof Dr Haryono Suyono, kepada BPJSNews, baru-baru ini.

Meski serangan stroke tidak bisa atau sulit diprediksi, tetapidengan mengontrol faktor risiko dapat dikatakan, sudahmelakukan upaya pencegahan terhadap serangan stroke.Bilamana, sudah terserang stroke, pun, masih ada upayauntuk memelihara kualitas hidup dan mencegah seranganstroke berulang.

Prosentase kalangan muda yang terkena stroke, jumlahnyamasih sedikit, tetapi Haryono Suyono, mengaku prihatin.“Risiko makanan juga, berpengaruh atas penyakit ini. Kalaudulu, menu makanan cukup sederhana, sekarang penuh

rangsangan sehingga memicu darah tingi. Munculnyapenyakit diabetes pada usia muda, bisa pula memicuterjadinya stroke," jelasnya.

Untuk itu, perlu upaya sejak dini, masyarakat perlu hindarimakanan kolesterol. Atau sebaiknya, saran haryono,masyarakat kembali ke alam sederhana yang tidakmenyebabkan resiko atau membangunkan penyakit sepertidiabetes dan darah tinggi,” tuturnya.

Guna mengantisipasi penderita stroke, lembaganyamenggelar berbagai kegiatan, seperti senam bersama, jalanbersama, dan berbagai olahraga lainnya. Kepada anggotanyayang terkena stroke pun, diberikan pelatihan pemulihankesehatan selain menyediakan pelayanan kesehatan

secara khusus. "Kita perlu gerakan besar-besaran untukmemasyarakatkan waspada stroke sehingga informasi tidakhanya tersebar di klinik dan puskesmas saja, tapi sampaitingkat pedesaan dan pedukuhan,” jelasnya.

Kampanye besar-besaran ini juga bagian dari upayamemberi dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakatmengenai fibrilasi atrium, kemudian meningkatkan kesadaran,pentingnya deteksi dini serta penanganan fibrilasi atriumsebagai upaya pencegahan stroke.

Menurutnya, fibrilasi atrium merupakan salah satu faktor risikostroke yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Pasiendengan fibrilasi atrium mengalami denyut jantung yang tidakteratur, membuat mereka rentan mengalami terbentuknyapenggumpalan darah di dalam atrium. Jika pecah danbergerak menuju otak, akan berpotensi menyebabkanserangan stroke.

Menurut pakar stroke, dr Yoga Yuniadi, SpJP (K), terdapatlima risiko stroke utama yang dapat dikelola untuk mencegahstroke. Yaitu, tekanan darah tinggi (hipertensi), kebiasaanmerokok, kurangnya aktifitas fisik, diabetes dan fibrilasiatrium.“Individu yang menderita fibrilasi atrium memilikirisiko stroke lima kali dibandingkan dengan populasi umum,”

jelasnya. Stroke itu, terjadi ketika pasokan darah ke bagian otakterhambat sehingga dapat mengancam jiwa jika tidakmendapatkan perhatian medis secara cepat.namun, strokedapat disembuhkan dengan diet sehat setelah stroke pentinguntuk pemulihan serta untuk mencegah kemungkinan strokelebih parah. Adapun, buah dan sayuran yang dianjurkan untuk penderitastroke, adalah buah-buahan dan sayuran yang memberikanberbagai nutrisi bermanfaat.Misalnya, vitamin, mineral, serat

dan antioksidan, yang mendukung sistem kekebalan tubuhyang sehat.

Setidaknya, lima atau lebih porsi buah dan sayuran setiap hariuntuk mengurangi kemungkinan stroke. Satu porsi buah samadengan satu buah ukuran sedang, satu potong 4 inci pisang,1/2 cangkir buah kaleng dijus alami, 1 cangkir melon potongdadu atau buah. Satu porsi sayuran adalah sama dengan 1cangkir sayuran segar, 1/2 cangkir sayuran yang dimasak. Makanan kaya antioksidan, seperti ceri, berry, apel, jeruk,semangka, jeruk, tomat, sayuran hijau, brokoli, paprika,bawang dan kubis Brussel, layak dikonsumsi. "Makangandum mengurangi risiko seseorang untuk penyakit jantung

dan stroke," jelasnya.

Untuk memberikan makanan sehat bagi penderita stroke,pilihlah makanan yang dipanggang atau dikukus karenamenggoreng menambah lemak tidak sehat. Ketikamemanggang, gunakan jumlah yang sederhana minyakzaitun, yang dianggap sebagai lemak yang sehat, daripadamentega. Lemak ikan, seperti salmon, tuna atau mackerel,

juga merupakan sumber protein positif yang menyediakanlemak omega-3.(sut)

Mengubah

Pola Hidup

Lima Risiko

HindariStroke

Tidak seorang pun yang

menginginkan jatuh sakit.Semua

orang pun setuju, dengan

berperilaku hidup sehat bisa

antisipasi berbagai penyakit.

Namun pola hidup sehat sulit

dipenuhi.Karena fasilitas-fasilitas

yang serba cepat dan lengkap,

sudah menghantui kehidupan

masyarakat terutama masyarakat

perkotaan.


11/12

SAMARINDA : Sejak 1 Januari 2014 implementasiJaminan Kesehatan Nasional (JKN) telahdiselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Keberhasilanimplementasi program ini tentu tidak lepas dari peranserta Fasilitas Kesehatan (faskes) yang bekerja samadengan BPJS Kesehatan khususnya bagi FasilitasKesehatan (baik itu faskes tingkat pertama maupuntingkat lanjutan).

Untuk meningkatkan perluasan Pelayanan Kesehatan ditingkat lanjutan perluasan jaringan fasilitas kesehatan juga membutuhkan dukungan semua pihak, termasukdi jaringan organisasi PP Muhammadiyah.Hal inidisepakti dalam Nota Kesepahaman (MoU) antaraBPJS Kesehatan dengan PP Muhammadiyah padasaat pembukaan Tanwir Muhammadiyah di Samarinda(23/05) yang ditandatangani oleh Direktur UtamaBPJS Kesehatan Fachmi Idris dan Ketua Umum PPMuhammadiyah Din Syamsuddin. Fachmi Idris berharap, MoU ini adalah salah satulangkah pemenuhan supply pelayanan kesehatandariimplementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)oleh BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan sadar bahwakeberhasilan program negara ini membutuhkandukungan dari berbagai pihak, salah satunya organisasimasyarakat seperti PP Muhammadiyah. “Seiring dengan meningkatnya jumlah peserta BPJSKesehatan, maka supply dari pelayanan kesehatan

pun akan semakin tinggi sehingga kebutuhan fasilitaskesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatandiharapkan semakin luas. Melalui jaringan faskesmilik PP Muhammadiyah salah satunya diharapkanpemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan ini akanterpenuhi, sehingga peserta dapat dengan mudahmendapatkan pelayanan kesehatan,” terang Fachmi.

BPJS KESEHATAN Perluas Jaringan Fasilitas Kesehatan Bekerja Samadengan PP MUHAMMADIYAH

Kedepan diharapkan, hal ini dapat diikuti olehorganisasi kemasyarakatan lain, sehingga implementasiJKN oleh BPJS Kesehatan akan berjalan semakin baik. Penandatanganan MoU ini juga disambut baik olehDin Syamsuddin. Apalagi, Mahkamah Konstitusi (MK)

juga baru saja mengabulkan gugatan Muhammadiyahterhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009tentang Rumah Sakit, sehingga memungkinkan

Muhammadiyah mendirikan rumah sakit baru ataumemperpanjang izin rumah sakit yang sudah ada.

"Alhamdulillah, MK telah memutuskan danmengabulkan gugatan Muhammadiyah bahwapenyelenggaraan rumah sakit tidak harus melaluiyayasan yang berbadan hukum khusus. Saat ini sudahada sekitar 500-an lembaga pelayanan kesehatan yangberada di bawah naungan Muhammadiyah. Denganditandatanganinya MoU ini, semoga pelayanankesehatan Muhammadiyah bisa segera menjadiprovider BPJS Kesehatan," kata Din Syamsuddin.

Tindak lanjut dari penandatanganan MoU ini adalahpertemuan antara seluruh direksi faskes milikMuhammadiyah dengan BPJS Kesehatan pada 8 Juni2014 nanti saat peresmian Rumah Sakit Lamonganmilik Muhammadiyah di Jawa Timur. Dalam acaratersebut, BPJS Kesehatan akan kembali melakukansosialisasi, sekaligus menyamakan persepsi bahwaprogram JKN perlu diamankan bersama-sama.

"Dengan penandatanganan MoU ini, ke depandiharapkan hal ini dapat diikuti oleh organisasikemasyarakatan lain, sehingga implementasi JKN olehBPJS Kesehatan akan berjalan semakin baik," pungkasFachmi.

DISKUSI MEDIA : BPJS KESEHATAN KEMBANGKANBRIDGING SYSTEM DENGAN RUMAH SAKIT

11

Kilas & Peristiwa

SURABAYA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan PembangunanNasional (Bappenas), Armida Alisjahbana secara resmi membuka "Rapat Arahan Strategi Nasional 2014" BPJSKesehatan di Hotel Shangri-La, Surabaya, Minggu (18/5) malam. Rapat arahan ini diikuti oleh Kelapa Cabang BPJSKesehatan dari 12 divisi regional dan akan berlangsung hingga 21 Mei 2014 mendatang. Direktur Utama BPJSKesehatan, Fachmi Idris mengatakan, rapat arahan ini memang ditujukan untuk meningkatkan mutu layanan BPJSKesehatan. Namun tema besar dalam pertemuan kali ini adalah penguatan kapasitas kelembagaan BPJS Kesehatansecara berkelanjutan, karena kapasitas kelembagaan ini merupakan hulu dari program yang tengah dijalankan.

"Bila kelembagaannya kuat, infrastrukturnya kuat dan SDM-nya kuat, tentu pelaksaaan program Jaminan KesehatanNasional (JKN) akan lebih baik lagi," kata Fachmi Idris di Surabaya, Minggu (18/5) malam. Armida Alisjahbana jugamengatakan, untuk 5 tahun ke depan (2015-2019) dengan berjalannya BPJS Kesehatan, salah satu fokusnya adalahpenguatan kelembagaan. "Untuk bisa memperluas cakupan kepesertaan dan meningkatkankan mutu pelayanan BPJSKesehatan, mutlak harus memperkuat kelembagaan," tegas Armida.

Dalam "Rapat Arahan Strategi Nasional 2014" ini, BPJS Kesehatan juga memberikan penghargaan sebagai bentukapresiasi kepada 12 rumah sakit swasta yang telah menunjukkan komitmennya dalam menjalankan program JKN. Ke-12 rumah sakit yang terpilih ini juga mewakili masing-masing divisi regional.

RAPAT ARAHAN STRATEGI BPJS KESEHATAN (RASNAS)DIBUKA KEPALA BAPPENAS

Jakarta: Pelaksanaan JKN melibatkan tiga unsur yang saling berkaitan,yaitu peserta, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Dengan banyaknyafasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, diketahuibahwa setiap fasilitas kesehatan membuat sistem informasi dengan berbagaiplatform, sehingga berpotensi menyebabkan kesulitan jika antar sistem akanberkomunikasi (BPJS Kesehatan dengan RS).

Dalam upaya meningkatkan mutu layanan yang lebih baik kepada pesertamaupun terhadap fasilitas kesehatan (RS), BPJS Kesehatan mengembangkanBridging System. Ini merupakan penggunaan fasilitas teknologi IT (web service)yang memungkinkan dua sistem yang berbeda pada saat yang sama mampu

melakukan dua proses tanpa adanya intervensi satu sistem pada sistem lainnyasecara langsung. Bridging system bertujuan meningkatkan efektivitas entry dataprocessing serta efisiensi penggunaan sumber daya dengan tetap menjagakeamanan dan kerahasiaan masing-masing sistem, namun bersifat transparan.

Sasaran yang ingin dicapai dengan bridging system ini adalah mewujudkanpelayanan yang lebih lancar, efektif, efisien, ada kepastian pembiayaan,kecepatan klaim, serta kepuasan konsumen yang meliputi pasien, pelayan,dan stakeholder. Sementara itu, beberapa maksud dan tujuan dibentuknyabridging system antara lain untuk menghubungkan dua sistem yang berbeda,meningkatkan efektivitas entry data, efisiensi dalam penggunaan sumber daya,dan lebih cepat dalam proses pengelolaan, baik klaim, piutang, verifikasi, dansebagainya.

“Dalam bridging system juga ada transparansi, tapi tidak saling intervensiantara kedua sistem. Hubungan kedua sistem dikelola dengan web service yangakan membatasi juga akses masing-masing sistem, sehingga tingkat keamanandan kerahasiaan masing-masing sistem tetap terjaga,” papar Direktur TeknologiInformasi BPJS Kesehatan, Dadang Setiabudi dalam Diskusi Media bersamaBPJS Kesehatan bertemakan Penerapan Bridgyng System dalam ImplementasiJKN oleh BPJS Kesehatan.

Menurut Dadang, terdapat sejumlah keuntungan yang diperoleh daripengembangan bridging system. Bagi peserta BPJS Kesehatan, proses antrian

jadi lebih cepat karena registrasi peserta hanya pada sistem RS, sehinggapeserta juga lebih cepat mendapat pelayanan kesehatan. Keuntungan bagipihak rumah sakit antara lain meningkatkan layanan administrasi peserta,menghemat SDM dan sarana-prasarana, perekaman data pelayanan kesehatandan proses pengajuan klaim menjadi lebih cepat. Di samping itu, penyelesaianinsentif pelayanan berdasarkan beban kerja juga menjadi lebih cepatdiselesaikan.

“Untuk BPJS Kesehatan sendiri, keuntungan yang diperoleh adalah adanyaakurasi data peserta, proses verifikasi dan pembayaran klaim juga menjadi lebihcepat. Kemudian kecepatan pengolahan data dan informasi layanan juga bisameningkat. Selain itu, ada transparansi pembiayaan karena perekaman datapada setiap sistem sama,” jelas Dadang.

Hal senada disampaikan Direktur RSUD Margono Soekarjo Purwokerto, drHaryadi Ibnu Junaedi SpB. Menurutnya, bridging system membuat pelayanandi rumah sakitnya menjadi lebih cepat dan efisien. Dengan sistem yang lama,

rumah sakit harus melakukan entri data tiga kali untuk tiga sistem yang berbedadengan jumlah kunjungan pasien yang banyak. Apalagi setiap sistem jugamemiliki kebutuhan input data dan output yang berbeda.

"Proses input registrasi yang mulanya kurang lebih 3 menit, setelah dilakukanbridging system hanya butuh waktu kurang dari 1 menit," kata Ibnu.Lamanya registrasi terkait erat dengan proses pelayanan karena tingginyakunjungan pasien BPJS Kesehatan yang mencapai rata-rata 900 pasien perhari. "Bridging system di rumah sakit kami telah mampu mengintegrasikan tigasistem sekaligus, yaitu sistem BPJS Kesehatan, SIM rumah sakit, dan INA-CBGs,sehingga proses pelayanan mulai dari registrasi sampai klaim pembiayaanmenjadi lebih cepat dan akurat," tambahnya.

Sampai dengan bulan April 2014, pengembangan bridging system sudahdiimplementasikan secara penuh di lima Rumah Sakit, yaitu RSUD Koja JakartaUtara, RSUP Persahabatan Jakarta Timur, RSUD Margono Soekarjo Purwokerto,RSUP Kandou Manado, dan RSUP Wahidin Sudiro Husodo Makassar. Sementaraitu, ada 12 rumah sakit yang masih dalam proses uji coba bridging system,yaitu RS Cipto Mangunkusumo, RSUD Tarakan, RS Jantung Harapan Kita, RSUDBudi Asih, RSPI Sulianti Saroso, RS Hasan Sadikin Bandung, RSUP Dr. KariadiSemarang, RSUD Tugurejo Semarang, RSUD Moewardi Surakarta, RS Ortopedi

Suharso Sukoharjo, RSUD Sutomo Surabaya, dan RSU Haji Surabaya. Selainitu, BPJS Kesehatan juga tengah melakukan proses pengembangan bridgingsystem pada 36 rumah sakit lainnya.


12/12

BANK

BPJS

Membayar Iuran SesuaiNOMOR VIRTUAL

ACCOUNT (VA)

PERORANGAN

PENDAFTARANdi Kantor BPJS

Memberikan BuktiPembayaran ke

Petugas BPJS

Kesehatan

Mengisi Formulir Registrasi DataSekuruh Karyawan dan

Anggota Keluarga

MenerimaKARTU PESERTA

BADAN USAHA

Proses Data Di Kantor BPJS Kesehatan

MEKANISME PENDAFTARAN BPJS KESEHATAN BAGI

PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA

BANK

BPJS

Membayar Iuran Sesuai

NOMOR VIRTUAL

ACCOUNT (VA)

PERORANGAN

PENDAFTARANdi Kantor BPJS

Memberikan Bukti

Pembayaran ke

Petugas BPJS

Kesehatan

Mengisi DIP ( Daftar Isian Peserta )

MenerimaKARTU PESERTA

Calon Peserta

Pemberi Kerja/Badan Usaha mendaftarkan seluruh karyawanbeserta anggota keluarganya ke Kantor BPJS Kesehatandengan melampirkan :a. Formulir Registrasi Badan Usaha/Badan Hukum Lainnyab. Data karyawan dan anggota keluarganya sesuai formatyang ditentukan oleh BPJS Kesehatan.

Pemberi Kerja/Badan Usaha menerima nomor Virtual Account(VA) Badan Usaha dari petugas BPJS Kesehatan, untukdilakukan pembayaran iuran ke Bank yang telah kerjasama .

Bukti pembayaran iuran diserahkan ke petugas BPJSKesehatan untuk dicetakan Kartu Peserta.

Pemberi Kerja/Badan Usaha menerima Kartu Peserta untukdidistribusikan kepada karyawan

1

2

3

4

Calon Peserta mengisi Daftar Isian Peserta , membawa KartuKeluarga/KTP, Paspor pas foto berwarna 3x4 sebanyak 1lembar. Untuk Anggota Keluarga menunjukan Kartu

Keluarga/Surat Nikah/Akte Kelahiran.

Data diproses oleh Petugas BPJS Kesehatan untuk diterbitkannomor Virtual Account (VA) perorangan dan diserahkan kecalon peserta.

Calon Peserta membayar iuran lewat ATM/Setor Tunai sesuaidengan nomor Virtual Account (VA) Peroranganke bank yangtelah bekerja sama.

Membawa bukti pembayaran untuk dicetakan Kartu Peserta.

Peserta menerima Kartu Peserta sebagai Idientitas dalammengakses pelayanan

1

5

4

3

2

MEKANISME PENDAFTARAN BPJS KESEHATAN BAGI

PEKERJA PENERIMA UPAH

BPJS KesehatanJln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta PusatTl (021) 4246063 F (021) 4212940

Informasi Hubungi Kantor BPJS KesehatanTerdekat

Simpan nomor Virtual Account Anda untuk

digunakan setiap kali transaksi pembayaran

Pendaftaran di website BPJS-Kesehatan :

Cara Mudah mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan, tinggal “Klik”

www.BPJS-Kesehatan.go.id

Sudahkah Anda

Mendaftar ?

P ENDAF T AR AN T IDAK DIK ENAK AN BIAY AADMINIST R ASI

Documents

Updates Bpjs Information