Sustainability Program Bpjs Kesehatan Indonesia

SUSTAINABILITY PROGRAM BPJS KESEHATAN

INDONESIA

KELOMPOK 1

1006690071 Nadia Refaniadewi

1106005944 Ranty Putri

1106011285 Ghaisani Shabrina Rahma

1106011770 Anindya Dena Ferani

1106013233 Adrianna Bella

1106016771 Andhika Putra Pratama

1106059745 Alvin Ulido Lumbanraja

UNTUK MEMENUHI TUGAS AKHIR MATA KULIAH ADMINISTRASI

PEMBANGUNAN

Dosen: Ringoringo Halomoan Achmadi M.Sc.

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS INDONESIA

2014

Administrasi Pembangunan | Kelompok 1 Halaman2 dari18

STATEMENT OF AUTHORSHIP

Saya yang bertandatangan dibawah ini mewakili kelompok 1 menyatakan bahwa tugas

terlampir adalah murni hasil pekerjaan kami sendiri. Tidak ada pekerjaan orang lain yang

kami gunakan tanpa menyebutkan sumbernya.

Materi ini tidak/belum pernah disajikan/digunakan sebagai bahan untuk makalah/tugas pada

mata ajaran lain kecuali kami menyatakan dengan jelas bahwa kami menggunakannya.

Kami memahami bahwa tugas yang kami kumpulkan ini dapat diperbanyak dan atau

dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya plagiarisme.

Nama : Ranty Putri

NPM : 1106005944

Tanda Tangan :

Mata Ajaran : Administrasi Pembangunan

Judul Tugas : Sustainability Program BPJS Kesehatan Indonesia

Tanggal : 17 Juni 2014

Dosen : Ringoringo Halomoan Achmadi M.Sc.


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat,

taufik, dan hidayah-Nya, penyusunan makalah yang berjudul Sustainability Program BPJS

Kesehatan Indonesiadapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan makalah ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun

penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini tidak lain berkat bantuan

dan dukungan berbagai pihak, sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi teratasi. Untuk

itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ringoringo Halomoan Achmadi M.Sc., selaku dosen Mata Kuliah Administrasi

Pembangunan yang senantiasa membimbing penulis.

2. Keluarga dan teman-teman penulis yang senantiasa memberikan dukungan

moril kepada penulis.

3. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah

membantu penulis dalam penyusunan makalah ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa pada makalah ini

masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan

kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini.

Juni 2014,

Tim Penulis


DAFTAR ISI

STATEMENT OF AUTHORSHIP ....................................................................................................... 2

KATA PENGANTAR .......................................................................................................................... 3

DAFTAR ISI ........................................................................................................................................ 4

I. LATAR BELAKANG BERDIRINYA SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN) DAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI INDONESIA.................................... 5

II. ULASAN MENGENAI CAKUPAN DAN SISTEM PROGRAM JKN INDONESIA .................... 6

Kepesertaan ...................................................................................................................................... 7

Pembiayaan ....................................................................................................................................... 7

Pelayanan .......................................................................................................................................... 8

III. EVALUASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) INDONESIA .............. 9

IV. BERKACA PADA KESUKSESAN JAMINAN KESEHATAN NEGARA LAIN ...................... 11

SINGAPURA ................................................................................................................................. 11

Jaminan Kesehatan Umum, Kehamilan, dan Kecelakaan Kerja .................................................. 11

SWEDIA ......................................................................................................................................... 12

Kondisi Yang Memenuhi ............................................................................................................ 13

Tunjangan Penyakit dan Bersalin ................................................................................................ 13

Tunjangan Medis Pekerja ............................................................................................................ 14

Tunjangan Medis Tanggungan .................................................................................................... 15

V. MENUJU JKN INDONESIA YANG BERKUALITAS ................................................................ 15

VI. KESIMPULAN ............................................................................................................................ 16

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................................................... 18


I. LATAR BELAKANG BERDIRINYA SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

(SJSN) DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI

INDONESIA

Hak tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan

keluarganya merupakan hak asasi manusia dan diakui oleh segenap bangsa- bangsa di dunia,

termasuk Indonesia. Pengakuan itu tercantum dalam Deklarasi Per serikatan Bangsa -Bangsa

tahun 1948 tentang Hak Azasi Manusia. Berdasarkan Deklarasi tersebut, pasca Perang Dunia

II beberapa negara mengambil inisiatif untuk mengembangkan jaminan sosial, antara lain

jaminan kesehatan bagi semua penduduk (Universal Health Coverage). Dalam sidang ke 58

tahun 2005 di Jenewa, World Health Assembly (WHA) menggaris bawahi perlunya

pengembangan sistem pembiayaan kesehatan yang menjamin tersedianya akses masyarakat

(Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Konsep Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN) pertama kali dicetuskan di

Inggris pada tahun 1911 yang didasarkan pada mekanisme asuransi kesehatan sosial yang

pertama kali diselenggarakan di Jerman tahun 1883. Setelah itu banyak negara lain

menyelenggarakan JKN, seperti Kanada (1961), Taiwan (1995), Filipina (1997), dan Korea

Selatan (2000). Kini, Indonesia mulai menerapkan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional

(SJSN) yang telah diterapkan dalam berbagai negara tersebut.

Pembentukan UU mengenai SJSN merupakan bentuk nyata dari penerapan ayat 2

pasal 34 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (setelah amandemen) yang

berbunyi:

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu dengan martabat kemanusiaan.

Oleh karena itu, pada era Presiden Megawati Soekarno Putri, Undang-undang

mengenai Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN) mulai dibentuk. Pada tahun 2004,

setelah melakukan berbagai kajian dan kunjungan para legislatif maupun eksekutif ke

berbagai negara untuk mempelajari sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), UU Sistem

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) disetujui Rapat Pleno DPR untuk diundangkan pada tanggal

28 September 2004. Kemudian, Presiden Megawati mengundangkan UU SJSN dengan

upacara khusus yang dihadiri menteri-menteri terkait dan anggota inti Tim SJSN Pada

tanggal 19 Oktober 2004 (Thabrany, 2009). Akhirnya, terbentuklah Undang-undang no. 40

tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam Undang-undang no. 40


tahun 2004 ini, diamanatkan bahwa jaminan sosial wajib dilaksanakan bagi seluruh penduduk

Indonesia melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Membutuhkan rentang waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 7 tahun, antara

pembentukan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU mengenai Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). UU mengenai BPJS baru dibentuk pada tahun 2011

dan menghasilkan UU no. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS) yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut,

BPJS didefinisikan sebagai badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program

jaminan sosial.

Pelaksanaan teknis Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dituangkan dalam Peraturan

Pemerintah dan Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Pemerintah no.101 tahun 2012 tentang

Penerima Bantuan Iuran (PBI), Peraturan Presiden no.12 tahun 2013 tentang Jaminan

Kesehatan, dan peta jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional). Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Kesehatan akan mulai diterapkan di Indonesia pada 1 Januari 2014.

II. ULASAN MENGENAI CAKUPAN DAN SISTEM PROGRAM JKN INDONESIA

Tanggal 1 Januari 2014 adalah tanggal bersejarah bagi milestone pembangunan

bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut, secara resmi pemerintah Indonesia melaksanakan

sebuah kebijakan asuransi kesehatan terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia. Lebih

dari 237 juta rakyat Indonesia akan diwajibkan untuk mendaftar guna mendapatkan jaminan

kesehatan secara nasional. Kebijakan yang mulai diinisiasi pada tahun 2004 melalui Undang

Undang (UU) nomor 40 tahun 2004 ini mengamanatkan bahwa jaminan sosial adalah wajib

bagi seluruh penduduk Indonesia, termasuk di dalamnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

yang diselenggarakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Berbagai

peraturan dan tata laksana lanjutan dari UU nomor 40 tahun 2004 telah dibentuk dalam

mewujudkan usaha penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. Sasaran terbesarnya

adalah per tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia telah terdaftar dan medapatkan jaminan

kesehatan. Berikut adalah cakupan dan ulasan tentang bagaimana bentuk dari JKN Indonesia

yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.


Kepesertaan

Kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Berbagai tahapan rekruitment kepesertaan BPJS kesehatan ini telah dilakukan mulai pada

tahun 2014 ini. Pada tahun 2014 ini fokus utama BPJS kesehatan adalah untuk mengalihkan

database peserta asuransi kesehatan dari Askes, Jamkesmas, Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan (JPK) Jamsostek dan jaminan pemeliharaan kesehatan lain di bawah pemerintah

dan BUMN untuk dialihkan menjadi satu payung di bawah BPJS Kesehatan. Kemudian di

tahun tahun berikutnya BPJS Kesehatan akan menarik kepesertaan lain yang berada di sektor

swasta, dengan target penyelesaian untuk usaha besar dan sedang tuntas di tahun 2017, usaha

kecil di tahun 2018 dan usaha mikro di tahun 2019.

Kategori penerima BPJS secara umum dibagi menjadi dua, meliputi Peserta

Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan Peserta non-PBI. Peserta PBI adalah peserta BPJS yang

keikutsertaannya di subsidi oleh pemerintah. Peserta PBI meliputi masyarakat miskin pada

kategori fakir miskin dan orang tidak mampu. Penduduk yang termasuk peserta PBI

mencapai 96,4 Juta orang yang disubsidi oleh pemerintah sebesar 500 Milyar rupiah setiap

tahunnya. Sementara peserta non-PBI adalah seluruh masyarakat Indonesia di luar penerima

PBI meliputi pekerja di sektor publik, dan swasta serta anggota keluarganya.

Pembiayaan

Pembiayaan BPJS Kesehatan berjalan sebagaimana asuransi pada umumnya. Premi

(iuran) yang harus dibayar oleh masyarakat miskin dalam kategori PBI dibayarkan oleh

pemerintah melalui dana APBN setiap tahunnya. Sementara untuk peserta non-PBI premi

yang dibayarkan beragam. Untuk PNS/TNI/Polri/Pensiunan iuran berjumlah 5% dari gaji

pokok yang diterima dengan pembagian kontribusi 2% oleh peserta dan 3% oleh pemerintah.

Sementara untuk pekerja penerima upah di sektor swasta biayanya jatuh sebesar 5% dengan

pembagian 4% ditanggung oleh penerima kerja dan 1% oleh penerima upah. Dan untuk

kategori peserta non-PBI bukan penerima upah, biaya yang harus dikeluarkan sebulannya

beragam tergantung jenis kelas yang akan digunakan. Untuk rawat inap kelas 3 sebesar Rp

25.500,- per bulan, kelas 2 sebesar RP 42.500,- per bulan dan Rp 59.900,- per bulan untuk

rawat inap kelas 1.


Pelayanan

Berdasarkan iuran yang telah diberikan kepada BPJS Kesehatan, peserta BPJS

kesehatan akan mendapatkan berbagai layanan kesehatan meliputi, manfaat medis dan

manfaat non medis. Manfaat medis antara lain akomodasi rawat inap serta pembebasan biaya

pada berbagai kategori penyakit. Manfaat non medis yang didapat antara lain seperti layanan

gawat darurat seperti ambulance dan lain sebagainya. Layanan layanan yang tidak

ditanggung oleh BPJS antara lain : general check up, perawatan kecantikan, pengobatan

untuk mendapat keturunan, serta penyakit penyakit yang timbul akibat kesengajaan seperti

narkoba dan percobaan bunuh diri.

Prosedur pelayanan peserta BPJS pertama-tama harus memperoleh pelayanan

kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas), baru kemudian

diperkenankan untuk memeriksakan diri di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan jika mendapat

rekomendasi untuk berobat di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Kondisi tidak melalui

prosedur hanya digunakan untuk memfasilitasi keadaan yang bersifat gawat darurat.

Jumlah rumah sakit yang telah menjadi fasilitator kesehatan sampai saat ini

berjumlah 1.087 rumah sakit, dan akan ditambah hingga lebih dari 2000 rumah sakit dengan

merangkul berbagai rumah sakit swasta yang lolos credentialing oleh pihak BPJS Kesehatan.

Alur Pelayanan Kesehatan


III. EVALUASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

INDONESIA

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah dilakukan secara serentak di

Indonesia sejak 1 Januari 2014. Adanya JKN ini tentu dapat meringankan beban masyarakat

Indonesia karena program JKN dapat membantu masyarakat Indonesia dalam mendapatkan

layanan kesehatan dan juga menyediakan layanan non medis seperti akomodasi dan

ambulans. Dengan manfaat yang disediakan oleh program ini, banyak masyarakat yang sudah

menjadi peserta JKN. Berdasarkan data dari BPJS, hingga saat ini terdapat 123 juta peserta

dari JKN.

Sampai saat ini sudah banyak fasilitas kesehatan pada program JKN, dari data dari

kementrian kesehatan, terdapat puskesmas sebanyak 9.599, klinik sebanyak 6.250, klnik

spesialis sebanyak 1.649, rumah sakit umum sebanyak 1.687, rumah sakit khusus sebanyak

492, dan balai kesehatan sebanyak 600. Fasilitas-fasilitas tersebut tentunya telah menunjang

program ini. Walau demikian, dalam pelaksanaannya selama beberapa bulan ini, terdapat

masalah-masalah yang dialami JKN mulai dari permasalahan pendaftaraan, teknis, regulasi,

dan keterbatasan obat.

Peserta Jaminan Kesehatan

Bukan Penerima Bantuan Iuran

(PBI)

Pekerja Penerima Upah

Pekerja Bukan Penerima Upah

Bukan Pekerja

Penerima Bantuan Iuran

(PBI)

Fakir MiskinOrang Tidak

Mampu


Proses pendaftaran untuk mengurus kartu JKN juga menjadi salah satu permasalahan

dari program ini. Sistem pendaftaran yang belum direncanakan dengan baik membuat banyak

masyarakat yang harus mengantre panjang untuk menjadi peserta JKN. Antrean panjang juga

terjadi ketika peserta JKN hendak berobat ke rumah sakit. Pemerintah telah melakukan

beberapa upaya untuk mengatasi antrean panjang untuk berobat, salah satunya dengan

pendaftaran online, namun ternyata upaya tersebut belum berhasil mengurangi antrean yang

ada.

Dari segi teknis, terdapat masalah-masalah yang muncul dalam implementasi program

JKN. Salah satunya adalah kesulitan dari peserta JKN untuk menemukan rumah sakit yang

dapat menampung mereka ketika mereka dalam kondisi sakit. Keluhan mengenai hal tersebut

disampaikan oleh beberapa peserta JKN. Rumah sakit yang mereka datangi sudah penuh dan

tidak dapat lagi menampung pasien baru. Bahkan terdapat pasien yang harus berkeliling kota

untuk mencari rumah sakit yang tersedia. Permasalahan tersebut tentunya menganggu

penerapan dari program JKN, karena dapat menghambat tujuan awal dari program ini yaitu

memberikan layanan kesehatan bagi anggota JKN.

Sedangkan dari sesi regulasi, masih ada penduduk Indonesia yang belum

mendapatkan manfaat dari program JKN. Penduduk yang dimaksud adalah anak jalanan,

panti asuhan, orang jompo, dan penghuni lapas. Sampai saat ini, pemerintah belum

menanggung pelayanan kesehatan bagi mereka dikarenakan sebagian dari mereka yang

belum mempunyai kartu idetintas. Kemudian masih belum adanya mekanisme yang jelas

dalam menjamin mereka juga menjadi salah satu alasan masih adanya anak jalanan, anak dari

panti asuhan, orang jompo, dan penghuni lapas yang belum mendapatkan layanan tersebut.

Dari masalah-masalah yang ada, keterbatasan obat menjadi masalah utama dari

pelaksanaan program ini. Keterbatasan obat ini kerap dialami oleh pasien-pasien yang

memiliki penyakit kronis, seperti hipertensi, diabetes melitus, dan kemoterapi. Kemudian

masih terdapat keluhan dari peserta bahwa beberapa peserta masih dibebani biaya pembelian

obat. Padahal di dalam Peraturan Presiden, tidak diatur adanya biaya iuran yang harus

dikeluarkan peserta JKN untuk membeli obat. Salah satu alasan mengapa peserta dimintai

iuran adalah karena obat tersebut tidak terdaftar di Formularium Nasional (Fornas). Fornas

merupakan daftar obat yang disusun oleh Kementerian Kesehatan (Kemkes) yang menjadi

acuan pelayanan obat di rumah sakit. Terdapat pula kasus-kasus lain dimana peserta hanya

diberikan obat untuk beberapa hari dalam mengobati penyakit kronis.


IV. BERKACA PADA KESUKSESAN JAMINAN KESEHATAN NEGARA LAIN

SINGAPURA

Singapura merupakan contoh alternatif dari jaminan kesehatan universal, di mana

pemerintah tidak banyak memberikan subsidi pada masyarakat; Singapura sangat

menekankan pada kemandirian dari warganya alih-alih memberikan manfaat seluas-luasnya

bagi warga negara, seperti kebanyakan model welfare state. Singapura memberi tunjangan

dan bantuan dalam program kesehatan universal yang relatif sedikit untuk warganya; peran

negara yang relatif terbatas dialihkan kepada anak cucu langsung, di mana ada undang-

undang yang melarang anak dari penduduk usia lanjut untuk menelantarkan orangtuanya.

Namun, bagi penduduk miskin, terdapat skema bantuan pemerintah yang bersifat means-

tested untuk asuransi kesehatan.

Secara umum, Singapura memiliki 4 rekening jaring pengaman sosial di bawah

Central Provident Fund, yaitu Ordinary Account (untuk membantu membeli rumah, investasi

tertentu, asuransi CPF, dan biaya pendidikan), Special Account (untuk mengakumulasi dana

hari tua dalam investasi terkait pensiun), Medisave Account (untuk membayar biaya

pengobatan), dan Retirement Account (dibuat pada usia 55 untuk menjamin adanya

pendapatan periodik/anuitas pada pensiunan). Seperti disebutkan sebelumnya, pembayaran

pengobatan di klinik dan rumah sakit dibayarkan dari dana di Medisave Account. Warga

Singapura yang bekerja diwajibkan menyisihkan 7 hingga 9,5% dari pendapatan untuk

Medisave Account, yang diikuti oleh pembayaran 7 hingga 9,5% dari pendapatan oleh

pemberi kerja (employer), sehingga secara total warga Singapura menyisihkan 14-19%

pendapatan untuk Medisave Account. Warga Singapura yang bekerja sendiri (self-employed)

hanya membayar 2,3-9% pendapatan tahunan untuk bekerja.

Jaminan Kesehatan Umum, Kehamilan, dan Kecelakaan Kerja

Sejak lahir, warga Singapura dilengkapi dengan paket asuransi sederhana untuk

beberapa jenis penyakit, yaitu MediShield. Warga Singapura yang telah bekerja dan memiliki

MediSave Account bisa membeli asuransi kesehatan umum menggunakan dana yang tersedia

dalam MediSave Account hingga S$ 800/tahun, dan asuransi untuk penyakit kritis hingga S$

600/tahun. Setelah dilindungi asuransi (yang dibayarkan melalui rekening MediSave), biaya


pengobatan warga yang sakit tidak ditanggun 100%; ada biaya yang harus ditanggung warga

dan dipotong dari MediSave (copayment).Warga yang tidak mampu membayar copayment ini

bisa meminta bantuan pada pemerintah lewat skema MediFund.

Ibu hamil berhak mendapatkan gaji selama 4 bulan, di mana untuk dua kehamilan

pertama, negara menanggung gaji kotor untuk 2 bulan dan pemberi kerja memberi gaji 2

bulan. Untuk kehamilan selanjutnya, negara menanggung penuh gaji kotor untuk 4

bulan.Biaya kehamilan juga bisa ditanggung lewat rekening MediSave.

Pekerja kasar dengan pendapatan kurang dari S$ 1.600/bulan berhak mendapatkan

perlindungan kecelakaan kerja.Pemberi kerja menanggung seluruh biaya perlindungan

kecelakaan kerja. Pekerja mendapatkan pembayaran gaji ketika mengalami kecelakaan kerja,

sebesar 100% untuk 14 hari pertama (60 hari apabila dirawat di rumah sakit) dan 66,67%

untuk selanjutnya apabila mengalami cacat sementara. Apabila mengalami cacat permanen,

pekerja mendapat 72-181 kali gaji, dengan minimum S$73.000 dan S$ 218.000.

Secara umum, skema perlindungan di Singapura sangat menekankan pentingnya

bertanggung jawab untuk diri sendiri bagi warganya, yang sangat menekankan pada warga,

pemberi kerja (sebagai penanggung secara parsial), dan sektor swasta (penyedia asuransi

yang dibeli lewat MediSave). Pemerintah hanya turut campur dalam membuat kerangka

asuransi serta hanya mengintervensi/memberi bantuan bagi warga yang benar-benar kurang

mampu.Sistem di Singapura juga menekankan pada copayment dan mentalitas bertanggung

jawab pada diri sendiri untuk menghindari moral hazard dalam sistem kesehatan universal.

SWEDIA

Kebijakan hukum pertama di Swedia adalah tahun 1891 tentang tunjangan tunai dan

di tahun 1931 tentang tunjangan kesehatan. Sedangkan untuk saat ini adalah dari tahun 1991

tentang membayar sakit dan dari tahun 2010 tentang asuransi sosial yang diimplementasikan

pada tahun 2011. Jenis program nya sendiri, merupakan asuransi sosial (tunjangan tunai) dan

sistem universal untuk (tunjangan kesehatan). Cakupan dari kebijakan ini adalah tunjangan

tunai bagi orang yang bekerja dan menghasilkan 10.560 kronor dalam satu tahun atau

menghasilkan lebih dan tunjangan kesehatan bagi semua orang yang bertempat tinggal di

Swedia. Sumber dana untuk jaminan sosial di swedia sendiri berasal dari orang yang

tertanggung, wiraswasta, employer, dan pemerintah itu sendiri. Dari wiraswasta, diambil

sebesar 9,61% dari penghasilan ditambah 2,2% untuk tunjangan tunai orangtua (asuransi


orangtua). Sedangkan dari employer, 8.64% dari gaji ditambah 2,2% tunjangan tunai untuk

orang tua (parental asuransi). Sedangkan dari pemerintah, setiap dewan kabupaten wilayah

membayar penuh biaya jaminan kesehatan daerahnya.

Kondisi Yang Memenuhi

Untuk tunjangan orang sakit: pendapatan tahunan tertanggung dari pekerjaan yang

menghasilkan lebih dari 10.560 kronor; atau tertanggung menganggur dan terdaftar dengan

penyedia jasa tenaga kerja. Untuk tunjangan tunai orangtua (parental asuransi): Dibayar

untuk penduduk Swedia yang tertanggung untuk tunjangan tunai penyakit di atas tingkat

jaminan (tergantung pada jumlah tahun Kontribusi dibuat pada tahun tersebut) untuk

setidaknya 240 hari sebelum tanggal lahir. Selain itu terdapat tunjangan tunai kehamilan

(asuransi orangtua): Dibayar untuk wanita hamil yang bekerja di sebuah pekerjaan yang

menuntut fisik atau berbahaya, dimana majikan tidak dapat mentransfer dia untuk bekerja di

tempat yang kurang menuntut atau kurang berbahaya. Untuk tunjangan tunai sementara

orangtua (asuransi orangtua): Dibayar untuk tidak adanya orang tua dari pekerjaan untuk

merawat anak yang sakit lebih muda dari usia 12 (usia 16 atau 18 jika sakit parah, sakit

kronis jika usia 21 atau cacat).

Tunjangan Penyakit dan Bersalin

80% dari penghasilan yang hilang dari tertanggung, dari hari ke-15 sampai hari 364

(atau lebih jika penyakit serius) dibayar; dapat juga diperpanjang untuk 550 hari tetapi 75%

dari penghasilan tertanggung hilang dari jatah pensiun, dan itupun dibatasi untuk 180 hari

dari keuntungan setelah pensiun. Pendapatan tahunan maksimum digunakan untuk

menghitung tunjangan, adalah 330.000 kronor.Pengusaha membayar tunjangan sakit bagi

karyawan setiap hari selama dua sampai 14 hari pada 80% dari penghasilan tertanggung yang

hilang. Pekerja mandiri dan kualifikasi orang nonemployed lainnya menerima 80% dari

penghasilan yang hilang dari dua sampai 14 hari (jumlah hari kualifikasi dapat bervariasi jika

diperlukan). Tunjangan harian maksimum adalah 702 kronor.

Tunjangantunai orangtua untuk melahirkan (asuransi orangtua): Tunjangannya sekitar

80% dari penghasilan yang hilang tertanggung untuk 180-390 hari ditambah 180 kronor per-

hari untuk tambahan 90 hari. Keseluruhan manfaat bagi Kedua orang tua gabungan durasi


adalah 480 hari untuk setiap anak dan dibayar dari 60 hari sebelum perkiraan tanggal

persalinan sampai anak usia 8 tahun. Ketika Kedua orang tua mengasuh anak, setiap orangtua

menerima tunjangansetidaknya 60 hari, dan itu tidak dapat ditransfer ke orang tua

lainnya.Pendapatan tahunan maksimum digunakan untuk menghitung manfaat 440.000

kronor.Tunjangan harian maksimum untuk periode 390 hari adalah 935 kronor.

Tunjangan tunai kehamilan (asuransi orangtua): 80% dari penghasilan yang hilang

tertanggung dibayar bagi perempuan dalam pekerjaan fisik menuntut, tunjangan dibayar

sampai 50 hari, dimulai 60 hari dan paling lambat 11 hari sebelum tanggal perkiraan

persalinan. Bagi perempuan dalam pekerjaan berbahaya, manfaat dibayar untuk seluruh

kehamilan hingga 11 hari sebelum perkiraan tanggal persalinan.Pendapatan tahunan

maksimum digunakan untuk menghitung tunjangan adalah 330.000 kronor. Penyesuaian

tunjangan: Tunjangan yang disesuaikan tahunan menurut perubahan harga.

Tunjangan tunai sementara orangtua (parental insurance): 80% dari penghasilan yang

hilang tertanggung akan dibayar. Keseluruhan durasi tunjangan bagi kedua orang tua

digabungkan adalah 60 hari dalam setahun untuk setiap anak; dapat diperpanjang selama 60

hari untuk setiap anak.Ayah (atau orangtua lainnya) Berhak 10 hari tambahan tunjangan

sehubungan dengan kelahiran anak.Pendapatan tahunan maksimum digunakan untuk

menghitung tunjangan adalah 330.000 kronor.

Tunjangan Medis Pekerja

Untuk tunjangan medis pekerja, tunjangan termasuk perawatan medis dan gigi gratis

bagi anak-anak sampai dengan usia 20, subsidi untuk perawatan dasar dan pencegahan gigi,

dengan batas atas biaya untuk perawatan prostetik, dan insulin gratis. Cost sharing:

tertanggung membayar biaya 60 kronor sampai 300 kronor untuk kunjungan setiap dokter,

hingga 900 kronor dalam periode 12 bulan untuk rawat inap di rumah sakit umum tersebut

(termasuk di bangsal bersalin), dan tertanggung membayar hingga 80 kronor per hari (bisa

dikurangi untuk yang berpenghasilan rendah). Tetapi sebagian persentase biaya transportasi

akan diganti. Tertanggung juga membayar biaya penuh untuk obat hingga 900 kronor dalam

jangka waktu 12 bulan; setelah itu, biaya parsial obat hingga 1.800 kronor setahun.


Tunjangan Medis Tanggungan

Tunjangan kesehatan untuk tanggungan mereka adalah sama seperti untuk

tertanggung.

V. MENUJU JKN INDONESIA YANG BERKUALITAS

Berdasarkan kajian pada poin sebelumnya yang membahas permasalahan yang terjadi

pada Jaminan Kesehatan Nasional maka bagian ini akan membahas solusi untuk menuju

Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia yang berkualitas. Permasalahan dalam JKN terbagi

dalam dua segi, yaitu teknis dan regulasi. Dari segi teknis terbagi permasalahan dari proses

pendaftaran, birokrasi rumah sakit, dan distribusi obat. Sedangkan dalam sisi regulasi disini

akan membahas tentang penduduk yang belum mendapatkan manfaat dari Jaminan Kesehatan

Nasional.

Permasalahan dari segi teknis cukup menjadi sorotan hal ini dikarenakan belum

matangnya koordinasi antara pemerintah dan instansi terkait seperti rumah sakit dan supplier

obat.Pada kondisi lapangan, sulitnya mengetahui mana-mana saja rumah sakit yang

mengadvokasi Jaminan Kesehatan Nasional dan permasalahan birokrasinya membuat

penerima harus mengantri untuk mendapatkan layanan dan mungkin menempuh jarak yang

lebih jauh untuk mencapai rumah sakit yang menyediakan layanan JKS. Hal ini dapat

disiasati dengan cara menambah jumlah persebaran fasilitas kesehatan di berbagai daerah

yang disesuaikan dengan karakteristrik daerah tersebut dan mampu menyediakan layanan

JKS hingga lebih efisien. Selain itu, solusi yang lain adalah memberikan sosialisasi mengenai

JKS di tiap rumah sakit. Jika memang tidak semua rumah sakit dapat melayani kebutuhan

pasien JKS maka setidaknya ada posko JKS yang mempu memberikan informasi tentang

rumah sakit mana yang menyediakan jasa dan menyediakan transportasi ambulans untuk

memindahkan pasien yang sudah harus segera diberikan perawatan ke rumah sakit yang

menyediakan JKS sehingga adanya sinkronisasi antar lembaga.

Begitupun permasalahan pendaftaran.Sistem pendaftaran belum diterapkan dengan

baik sehingga membuat banyak masyarakat yang harus mengantre panjang untuk menjadi

peserta JKN.Solusi untuk permasalahan ini adalah efektivitas online application yang mampu

menyederhanakan birokrasi sehingga tidak terjadi antrean yang panjang.Selain itu

peningkatan sumber daya manusia (pegawai) yang mampu menjalankan online


applicationjuga menjadi aspek penting sehingga efektivitas mampu dicapai.Sementara itu

pemenuhan tenaga kesehatan juga perlu ditingkatkan sampai pada tingkat pertama karena

pada pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang mulai tahun 2014 akan fokus pada

pelayanan kesehatan primer dengan dukungan pemerintah sepenuhnya baik pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah.

Permasalahan supplier obat yang belum mampu memenuhi kebutuhan para pasien

Jaminan Kesehatan Nasional diberikan solusi untuk meregulasi ulang tentang kebutuhan obat

yang dapat dipenuhi oleh supplier obat. Untuk ini, diperlukan perhitungan ulang dengan

mengestimasi kebutuhan tiap rumah sakit yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara

survey. Dibutuhkan rekap yang jelas tiap pasien JKN sehingga dapat menggambarkan pola

kebutuhan tiap rumah sakit maupun daerah sehingga mampu meramalkan kebutuhan yang

akan datang. Selain itu standardisasi obat yang ditegaskan pada supplier agar tidak terjadi

kecurangan pada distribusi obat yang dapat merugikan pasien.

Dalam sisi regulasi, yang terlihat dalam penduduk yang masih belum mendapatkan

fasilitas karena terganjal oleh kartu identitas maka diperlukan sinergisasi antara petugas

catatan sipil dengan birokrat JKN agar keseluruhan dapat terdaftar dan menikmati fasilitas

yang Jaminan Kesehatan Nasional yang tersedia.Untuk mencapai tujuan cakupan universal,

sangat penting bagi pemerintah untuk memperkuat regulasi (peraturan pemerintah), baik

terhadap sisi pembiayaan (yakni, revenue collection dan pooling), maupun sisi penyediaan

dan penggunaan pelayanan kesehatan (yakni, purchasing). Pada permasalahan ketidaksesuian

jumlah penduduk miskin dapat diatasi dengan dilakukan koordinasi antara pemerintah pusat

dan daerah mengenai kriteria atau standar yang akan diberikan dalam penentuan penerima

bantuan iuran. Selain itu pemerintah pusat menyerahkan mengenai data penduduk miskin

sesuai dengan hasil koordinasi yang telah disepekati.

VI. KESIMPULAN

Meskipun pada awalnya diiringi dengan pro-kontra dari berbagai pihak,

penyelenggaraan JKN sebagai program utama Badan Penyelenggara Jaminan Nasional

(BPJS)pada dasarnya merupakan sebuah langkah yang patut diapresiasi karena memiliki

tujuan yang sangat mulia yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui

jaminan kesehatan yang memadai.Berbagai masalah teknis yang saat ini terjadi dalam

pengimplementasian program ini merupakan hal yang wajar, mengingat program ini baru sah


diberlakukan sejak 1 Januari 2014baru beberapa bulanpelaksanaan.Oleh karena itu untuk

menyukseskan bersama kesinambungan (sustainability)program ini dibutuhkan kerja sama

berbagai pihak, mulai dari pihak penyelenggara yaitu BPJS, kemudian seluruh stakeholder

seperti pemerintah, pihak rumah sakit, serta masyarakat Indonesia sendiri. Seluruh pihak

harus menjalankan fungsinya masing-masing dan saling membantu dalam pemecahan

masalah yang ada.

Sebagai tambahan, pola pikirmasyarakat Indonesia juga perlu diberikan kesadaran

bahwa kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan setiap anggota masyarakat

bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri tidak boleh hanya bergantung dan menyalahkan

pemerintah.


DAFTAR PUSTAKA

1,7 Juta Gelandangan, Anak Jalanan, Pengemis, dan Napi Belum Terdaftar JKN. (2014,

Februari 2). Retrieved from Detik Health:

http://health.detik.com/read/2014/02/27/190207/2510696/763/17-juta-gelandangan-

anak-jalanan-pengemis-dan-1,7 Juta Gelandangan, Anak Jalanan, Pengemis, dan Napi

Belum Terdaftar JKN. (2014, Februari 2). Retrieved from Detik Health:

http://health.detik.com/read/2014/02/27/190207/2510696/763/17-juta-gelandangan-

anak-jalanan-pengemis-dan-napi-belum-terdaftar-jkn

Evaluasi BPJS Kesehatan, Masalah Obat Paling Dikeluhkan. (2014, Februari 7). Retrieved

from Berita Satu: http://www.beritasatu.com/kesehatan/165052-evaluasi-bpjs-

kesehatan-masalah-obat-paling-dikeluhkan.html

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Jakarta. (2014, April 7). Retrieved from

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: http://www.setkab.go.id/pro-rakyat-12680-

.html

Peserta BPJS Kesehatan Naik 6 Juta. (2014, Juni 11). Retrieved from BPJS Kesehatan:

http://bpjs-kesehatan.go.id/berita-229-peserta-bpjs-kesehatan-naik-6-juta.html#

Aprianto, A., Prianto, E., Arianto, G., & Meliardi. (2012, Mei 12). Potensi Kendala dan

Solusi untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Retrieved Juni 14, 2014, from Pusat

KPMAK: http://www.kpmak-ugm.org/2012-05-12-04-54-35/2012-05-12-05-03-

45/article/647-potensi-kendala-dan-solusi-untuk-jaminan-kesehatan-nasional-jkn.html

Australian Centre For Financial Studies. (2011). Melbourne Mercer Global Pension Index.

Melbourne: Australian Centre For Financial Studies.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta:

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.

Thabrany, H. (2009). Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional: Sebuah Policy

Paper dalam Analisis Kesesuaian Tujuan dan Struktur BPJS.

USA Social Securities Administration. "Sweden." SSA. USA Social Securities

Administration (Research, Statistics, & Policy Analysis), Mar. 2013. Web. 12 June

2014.

USA Social Securities Administration. "Singapore." SSA. USA Social Securities

Administration (Research, Statistics, & Policy Analysis), Mar. 2013. Web. 12 June

2014.

Documents

Sustainability Program Bpjs Kesehatan Indonesia