E - Government

E - GovernmentElviera Fella 1501185875Anggun Dwi Fitria 1501201701Muhammad Rayhan 1501192344Sherly Mareta 1501201475Ryan Darmasaputra 1501185194Didik Putra Oetomo 15011Raymond Bintang 15011

www.binus.ac.id

http://www.binus.ac.id/

www.binus.ac.id

INTRODUCTION

E- Government

E-Government merupakan interaksi digital antara government dan

rakyatnya (G2C) , government dan bisnis (G2B), government dan

karyawan (G2E), government dan government (G2G)

Essentially, e-government delivery models can be briefly

summed up as (Jeong, 2007):G2C (government to citizens)G2B (government to businesses)G2E (government to employees)G2G (government to governments)C2G (citizens to governments)

www.binus.ac.id

Konsep e-Government Indonesia

Pengembangan e-government merupakan upaya untuk

mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis

elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik

secara efektif dan efisien.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua)

aktivitas yang berkaitan yaitu :

1. pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan

proses kerja secara elektronis;

2. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan

publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat

di seluruh wilayah negara.

www.binus.ac.id

REFORMASI BIROKRASI

Birokrasi : Organisasi pemerintah yang dikaitkan atau disebut

dengan pemerintahan (government); Birokrasi sering dikaitkan

dengan pemerintahan dan digunakan menggambarkan organisasi

pemerintah mencapai tujuan negara dan pelayanan masyarakat.

Reformasi : Perubahan dibidang sosial, politik, ekonomi atau hukum

dalam suatu masyarakat atau negara untuk perbaikan secara drastis;

Reformasi Birokrasi : Proses menata ulang, mengubah,

memperbaiki, dan menyempurnakan agar menjadi lebih efektif,

efisien, dan produktif.

www.binus.ac.id

www.binus.ac.id

CONTENT

KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE

• Visi dan strategi : Para pemimpin pemerintahan dan masyarakat

harus mempunyai wawasan yang luas dan kedepan dan bentuk visi

dan strategi yang jelas, dalam melaksanakan pembangunan serta

mengikutsertakan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.

• Penegakan Hukum : harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup

dalam masyarakat dan kerangka hukum yang adil. Hukum

harus dilaksanakan tanpa diskriminasi, terutama keputusan dan

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, organisasi, badan

usaha yang menyangkut masyarakat dan pihak ketiga.

www.binus.ac.id


Responsif : Lembaga-lembaga negara ataupun badan usaha milik

negara tanpa kecuali harus berusaha harus peka dan responsif

terhadap aspirasi masyarakat (stakeholders) serta dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat

Keterbukaan : Pemerintah harus terbuka dalam proses

penyelenggaraan negara dan perumusan kebijakan harus dapat

diketahui oleh pihak yang berkepentingan, dengan menjamin

kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai

bagi masyarakat yang membutuhkan

www.binus.ac.id


Kesetaraan : Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya, termasuk

kesetaraan dalam mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah

kepada masyarakat atau rakyat

Kesepakatan : Menjadi perantara bagi masyarakat luas yang

mempunyai kepentingan berbeda untuk mendapatkan pilihan yang

terbaik maupun untuk kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal

kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur kerja

www.binus.ac.id


Partisipasi : Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak

dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan

keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara

secara langsung maupun tak langsung.

Efektif dan efisien : Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada

masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara

optimal dan bertanggungjawab serta menghasilkan keluaran sesuai

dengan apa yang telah digariskan.

www.binus.ac.id


Professionalisme : Para pengambil keputusan dan penyedia layanan

di pemerintahan harus memiliki dan selalu meningkatkan

kemampuan, ketrampilan dan moral agar mampu memberikan

pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau

kepada masyarakat

Akuntabilitas : Pemerintah harus bertanggung jawab kepada

rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat dalam pengambilan

pengambil keputusan disegala bidang, terutama menyangkut

kepentingan masyarakat luas.

www.binus.ac.id

KARAKTERISTIK REINVENTING GOVERNMENT

Pemerintahan Katalis: Mengarahkan ketimbang mengayuh (Catalytic

Government: Steering rather than rowing). Pemerintahan katalis

memisahkan fungsi “mengarahkan” (kebijakan dan regulasi) dari

“mengayuh” (penyediaan/ pemenuhan).

Pemerintahan yang dimiliki masyarakat: Memberdayakan ketimbang

melayani (“Community-owned government: Empowering rather than

serving”) Pemerintahan yang dimiliki masyarakat mendorong agar

kontrol atas penyediaan layanan, lepas dari birokrasi dan diserahkan

kepada masyarakat.

www.binus.ac.id


Pemerintahan yang kompetitif : Pemerintahan yang kompetitif

mengharuskan penyediaan layanan yang bersaing berdasarkan

kinerja dan harga. Persaingan adalah kekuatan fundamental yang

tidak memberikan pilihan lain bagi sistem/organisasi publik selain

melakukan perbaikan

Pemerintahan yang digerakkan misi : Dalam hal ini perlu ditinjau

kembali visi tentang apa yang seharusnya diinginkan oleh

pemerintah. Di samping itu, misi pemerintah harus jelas, dan segala

peraturan perundangan yang tidak boleh bertentangan dengan misi

tersebut.

www.binus.ac.id


Pemerintahan yang berorientasi hasil : Penilaian terhadap kinerja

instansi pemerintah harus didasarkan pada hasil (outcomes) yang

dicapai, bukan pada sumber daya (inputs) yang diperoleh, atau

(bahkan) pada kepatuhan terhadap prosedur yang harus dijalankan.

Pemerintahan yang berorientasi pada pelanggan : Layanan

umum harus diselenggarakan berdasarkan pada kebutuhan riil, dalam

arti apa yang diminta oleh masyarakat. Memperlakukan orang-orang

yang dilayani sebagai pelanggan. Instansi pemerintah harus responsif

terhadap perubahan kebutuhan dan selera konsumen.

www.binus.ac.id


Pemerintahan wirausaha : Pemerintahan wirausaha memfokuskan

energinya bukan hanya pada bagaimana cara membelanjakan uang

(pengeluaran anggaran) melainkan juga pada bagaimana

memperolehnya

Pemerintahan yang antisipatif : Pemerintahan yang antisipatif

berusaha mencegah masalah ketimbang menyediakan layanan untuk

memperbaiki.

www.binus.ac.id


Pemerintahan yang desentralis : Pemerintahan desentralistis

menurunkan wewenang melalui organisasi, dengan mendorong

mereka lebih banyak membuat keputusan pada saat berurusan

langsung dengan pelanggan atau rakyat untuk memudahkan

partisipasi masyarakat, serta terciptanya suatu kerja tim

Pemerintahan yang berorientasi pasar : Pemerintahan yang

berorientasi kepada pasar dan sekaligus merestrukturisasi pasar guna

memecahkan masalah. Tidak lagi menggunakan mekanisme

administrasi seperti pemberian layanan atau pengaturan melalui

komando dan kontrol.

www.binus.ac.id


CONTOH APLIKASI SISTEM INFORMASI DI PEMERINTAHAN

OTOMASI PERKANTORAN

SISTEM INFORMASI

MANAJEMEN

LAYANAN MASYARAKAT

LAYANANINFORMASI

PUBLIK

-e-mail-word processing-spread sheet-database-grafik presentasi-e-documment-mail-tracking-dll

-SIM-keuangan-SIM-personel-SIM-perlengkapan-dll

-e-KTP-e-SIM/STNK-e-Pajak-e-Pabean-e-paspor/visa-e-voting-e-procurement-e-pegawai-dll

-Hukum-Tanda jasa-Pariwisata-website-dll

www.binus.ac.id

KETATALAKSANAAN/TATA KELOLA PEMERINTAHAN(GOVERNMENT BUSINESS PROCESS)

Ketatalaksanaan atau tata kelola pemerintahan dapat diartikan sebagai

serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaian suatu tugas

atau tujuan unit organisasi pemerintahan

TIK diarahkan untuk mendukung setiap kegiatan menjadi efektif,

efisien dan produktif

TIK berpeluang meningkatkan kecepatan proses dan juga “merubah”

prosedur kerja agar menjadi efektif dan efisien.

www.binus.ac.id

EFEKTIF, EFISIENSI DAN PRODUKTIF DALAMPELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN?

• Streamline atau Reengineer prosedur kerja dan aturan dalam

pelaksanaan kegiatan maupun layanan publik

• Embed aplikasi TIK dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan

tugas

• Provide informasi yang relevan serta infrastrukur untuk

mendukung perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan

pelaksanaan tugas.

www.binus.ac.id

www.binus.ac.id


www.binus.ac.id

KESIMPULAN

KESIMPULANDengan adanya E-government dapat membantu masyarakat dalam

mengeluarkan aspirasinya.Kesetaraan dalam mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah kepada

masyarakat atau rakyat.Kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai bagi

masyarakat yang membutuhkan.

www.binus.ac.id


www.binus.ac.id

REFERENSI

http://www.fseg.org/index.php?r=Events/views&id=91

www.binus.ac.id

http://www.fseg.org/index.php?r=Events/views&id=91

www.binus.ac.id

Documents

E - Government