Contoh Skripsi (Retribusi Terminal)

8/16/2019 Contoh Skripsi (Retribusi Terminal)

1/124

1

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKJURUSAN ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM SARJANA

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSITERMINAL DI TERMINAL REGIONAL DAYA (TRD)

KOTA MAKASSAR

Oleh:

SUDARSONO

E 211 08 268

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam MemperolehGelar Sarjana Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi

Makassar, 2015


2/124

2


FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM SARJANA

ABSTRAK

Sudarsono (E211 08 268), Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal DiTerminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar xvii+107+8+1+1+20 (1985-

2006). Dibimbing oleh Drs. La Tamba, M.Si dan Drs. Lutfi Atmansyah, M.Si.

Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan salah satu komponenpendapatan daerah sebagaimana yangdiatur dalam UU 34 Tahun 2000 tentangpajak daerah. Salah satu pendapatan daerah adalah Retribusi terminal yangdilakukan oleh Perusahaan daerah Terminal Regional Daya (TRD) KotaMakassar tidak mengherankan apabila efektivitas dalam pemungutan retribusiterminal harus dibenahi agar bisa memberikan pemasukan bagi pendapatan aslidaerah. Retribusi terminal yang dimaksud tentunya adalah pemungutan yangcepat,tepat dan sesuai dengan target yang direncanakan. Mengingat bahwa

sebuah daerah akan bias menjalankan pembangunan dengan baik apabiladidukung oleh penerimaan retribusi terminal yang berjalan dengan baik gunamenghasilkan kesejahteraan untuk masyarakat. Dengan semangat inilahpemerintah kota Makassar dalam hal ini Pengelola Perusahan Daerah TerminalRegional Daya (TRD) Kota Makassar mencanangkan program retribusi terminal,untuk meningkatkan pemasukan pendapatan daerah demi terciptanyapembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan amanatundang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang perusahan daerah, dan Keputusan walikotaMakassar nomor 7039 tahun 1999 tentang organisasi dan tata kerja perusahandaerah Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas PemungutanRetribusi Terminal Di Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar. Masalahyang diteliti adalah sejauh mana sasaran dari pemungutan retribusi terminaltercapai di Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar. Pendekatan penelitianyang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan didukung dengan data sekunder.Jenis data yang digunakan adalah data primer diperoleh dari hasil wawancaradan data sekunder diperoleh pengolahan data dan observasi. Teknik analisisdata dimulai dari pengumpulan informasi melalui waancara dan pada tahap akhir dengan menarik kesimpulan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas PemungutanRetribusi Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar masih belum maksimal

dan banyak kekurangan dari segi pelaksanaannya.


3/124

3




PROGRAM SARJANA

ABSTRACT

Sudarsono (E211 08 268), Effectiveness Levy Collection Terminal InTerminal Regional Daya (TRD) of Makassar xvii+107+8+1+1+20 (1985-2006).

With guidance by Drs. La Tamba, M.Si and Drs. Lutfi Atmansyah, M.Si.

Revenue (PAD) is a component of local revenue as yangdiatur in Law 34of 2000 on local taxes. One terminal levy local income is performed by terminalregion Regional Power Company (TRD) of Makassar is not surprising that theeffectiveness of fee collection terminals must be addressed in order to provideincome to revenue. Terminal charges in question of course is the collection of fast, accurate and in accordance with the planned target. Given that adevelopment area would be biased to run properly if it is supported by thereception terminal charges are going well in order to produce well-being for

society. With this spirit of Makassar city government in this business TerminalCompany Regional Regional Power (TRD) Makassar City launched a program of terminal charges, to increase local revenue income for the creation of development and welfare of the community. This is mandated by law No. 23 of 2004 on local government, law No. 5 of 1962 concerning local company, and themayor's decision Makassar number 7039 of 1999 on the organization andfunctioning of local firms Regional Power Station (TRD) of Makassar.

The purpose of this study was to determine the effectiveness of LevyCollection Terminal In Terminal Regional Power (TRD) of Makassar. The problemunder study is the extent to which the objectives of the levy charged terminalachieved in Regional Power Station (TRD) of Makassar. The approach used in

this research is descriptive qualitative and supported by secondary data. Thedata used is primary data obtained from interviews and secondary data obtainedby processing the data and observations. Data analysis techniques starting fromthe collection of information through waancara and at the final stage to drawconclusions.

The results showed that the effectiveness of Levy Collection of RegionalPower Station (TRD) of Makassar still not up to many shortcomings in terms of implementation.


4/124

4




PROGRAM SARJANA

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : SUDARSONO

NIM : E211 08 268

Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Efektivitas Pemungutan

Retribusi Terminal di Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar” benar-

benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun

dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Makassar, 17 April 2015

Yang Membuat Pernyataan

SUDARSONOE211 08 268


5/124

5




PROGRAM SARJANA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Sudarsono

NPM : E211 08 268

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul : Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal diTerminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar

Telah diperiksa oleh Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Jurusan serta

dinyatakan layak untuk diajukan ke sidang Skripsi Program Sarjana Jurusan Ilmu

Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, Februari 2015

Menyetujui,

Pembimbing I Pembimbing II

Drs.La Tamba, M.Si Drs. Lutfi Atmansyah, M.SiNip : 19571231 198702 1 004 Nip : 19621107 198803 1 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi

Dr. Hj. Hasniati, M.SiNip. 19680101 199702 2 001


6/124

6




PROGRAM SARJANA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sudarsono

NPM : E211 08 268

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul : Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal diTerminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar

Telah dipertahankan dihadapan sidang Penguji Skripsi Program Sarjana Jurusan

Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

pada hari , tanggal Mare 2015.

Dewan Penguji Skripsi,

Ketua : Drs. La Tamba, M.Si (……………………….)

Sekretaris : Drs. Lutfi Atmansyah, M.Si (……………………….)

Anggota : Dr. Hj. Gita Susanti, M.Si (.………………………)

Drs. Nelman Edy, M.Si (……………………….)

Drs. H. Nurdin Nara, M.Si (……………………….)


7/124

7

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT,

Atas segala Rahmat, karunia, dan kekuatan yang dianugrahkan kepada penulis .

Setiap tarikan nafas dan detak jantung adalah anugerah dari-Nya. Nikmat waktu,

pikiran, dan tenaga yang tiada terukur diberikan-Nya sehinnga skripsi ini dapat

diselesaikan. Salawat dan Salam atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam

sebagai satu-satunya teladan sepanjang masa dalam menjalankan aktivitas

keseharian kita, juga kepada keluarga, para sahabat dan segenap umat yang

tetap istiqamah di atas ajaran Islam hingga akhir Zaman.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

social di Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin. Skripsi ini berisi laporan hasil penelitian mengenai suatu

masalah yang dihadapi dalam Pemungutan Retribusi Terminal terkait masalah

Efektivitas yang terjadi di dalamnya. Sebagai seorang hamba yang yang memiliki

kemampuan terbatas, tidak sedikit ken dala yang dialami oleh penulis dalam

menyusun skripsi ini. Akan tetapi, berkat pertolongan dari-Nya dan bantuan

berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung kendala tersebut dapat

diatasi. Olehnya itu, melalui karya ini, teristimewa penulis mengucapkan terima

kasih dan mendedikasikan skripsi ini kepada Keluargaku tercinta. Bundaku

terkasih (Hj. Sanatang) , yang telah melahirkan, membesarkan, merawat ananda

dengan penuh kasih sayang, memberikan kesempatan kepada ananda untuk

mengenyam pendidikan setinggi-tingginya dengan kesabaran yang begitu besar


8/124

8

tanpa berkeluhkesah, dan tak henti-hentinya mendokan ananda sebagai

penopang hidup yang tiada duanya. Terima kasih mamah. Ayahku (H.

Sudirman. B) yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, kesabaran, dan

pendidikan hidup yang sangat berharga bagi penulis dan senantiasa mendoakan

penulis tiada henti-hentinya. Terimakasi Ayahku. Doa, cinta, kasih sayang,

didikan, kepercayaan dan pengorbanan mereka sangat berarti bagi penulis dan

sebagai motivasi terbesar yang penulis dapatkan kemarin, saat ini, dan

selamanya. Teruntuk Adik-adikku tersayang Sudarno, Syarifuddin, Sudarni,

Sudartono yang memberikan kasih sayang, perhatian, motivasi, canda tawanya,

kesabaran, serta kebersamaan menjadi keluarga yang sederhana. Buat

kemenakanku tersayang Fais dan Aulia yang selalu memberikan canda tawa

kepada penulis, I always love u my nephew. Serta teristimewa buatmu MONIQ

yang selalu memberikan kasih sayang perhatian yang sangat besar bagi penulis

meskipun status kita sudah tidak sinkron lagi. Terima kasih atas semua

dukungan dan doa serta pengorbanan yang tulus selama ini diberikan kepada

penulis..

Terselesaikannya skripsi ini bukan semata-mata karena usaha penulis

sendiri, melainkan berkat dukungan yang penulis peroleh dan rasakan dari

berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima

kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu selaku Rektor Universitas

Hasanuddin

2. Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin


9/124

9

3. Ibu Dr. Hj. Hasniati, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi

FISIP Universitas Hasanuddin dan Bapak Drs. Nelman Edy, M.Si

selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas

Hasanuddin.

4. Bapak Drs. Ali Fauzi Ely, M.Si sebagai Penasihat Akademik Penulis

selama kuliah. Terima kasih atas bimbingan dan ilmunya untuk

kemajuan penulis

5. Bapak Drs. La Tamba, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Drs.

Lutfhi Atmansyah, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah

memberikan pengarahan, bantuan dan bimbingan kepada penulis

6. Ibu Dr. Hj. Gita Susanti, M.Si, Bapak Drs. Nelman Edy, M.Si dan

Bapak Drs. H. Nurdin Nara, M.Si selaku Dosen Penguji yang

memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini

7. Bapak dan Ibu dosen-dosen Jurusan Ilmu Administrasi yang telah

menyumbangkan Ilmunya kepada penulis selama melakukan studi

8. Bapak Direksi dan Kepala Bagian Umum Kepegawaian Pak MUHSIN

R.RADJA, Semua staf kepegawaian, peron 1, peron 2, peron 3 dan

semua staf tanpa terkecuali serta sopir dan penumpang yang telah

bersedia meluangkan waktu untuk wawancara dengan penulis dan

senantiasa membantu penulis dalam pemberian kelengkapan data-

data guna penyelesaian skripsi penulis.

9. Seluruh staf Akademik Fakultas dan Pegawai Jurusan Ilmu

Administrasi yang banyak membantu pengurusan surat-surat

kelengkapan selama kuliah, seminar proposal, seminar hasil, hingga

ujian meja (Ibu Ina, Ibu Mina, K’Nasir, P’Lili, Ibu Ani)


10/124

10

10. Teristimewa saudara serta sahabat seperjuangan BRAVO 08

terimakasih atas kasih sayang perhatian tiada terhinnga bagi penulis

mulai kita menginjakkan kaki dikampus sampai kita mulai mengakhiri

masa-masa ini, perhatian itu takkan pernah putus. Saudara dan

sahabat yang menjadi MOTIVATOR SEJATI demi kesuksesan

penulis, serta kesabaran yang diberikan dalam membantu dan

menghadapi penulis. Terima kasih penulis haturkan untuk waktu yang

sangat amat berharga ini.

11. Kanda-kanda senior KSATRIA 05, ATMOSFER 06, CREATOR 07

terima kasih atas ilmu dan pengalaman luar biasa yang telah

diberikan dan Adik-adikku tercinta CIA 09, PRASASTI 10, BRILIAN

11, RELASI 12, RECORD 13, UNION 14 selamat melanjutkan

perjuangan di kampus selamat berproses di HUMANIS tercinta.

12. Untuk teman KKNP penulis Trisno Wardy Putra terima kasih atas

bantuannya selama masa KKNP di PT. Hadji Kalla Maros.

13. Untuk teman-temanku (Trisno, Accunk, Dimas, Bayu, Allink, Fadel,

Irman) yang telah memberikan motivasi dan dukungannya untuk

bangkit meneruskan kembali perjuangan (penulisan skripsi) yang

sempat terhenti karena faktor dunia kerja yang lebih awal

menghampiri penulis, thanks atas semua dukungan dan supportnya

kawan-kawanku you are the best, semoga kalian dan kita semua

sama-sama sukses mencapai target utama impian fundamental kita

semua,salam dahsyat luar biasa.


11/124

11

14. Untuk Kak Yeni, Kak Alfi, Pak Arif, n semua karyawan PT. Hadji Kalla

Maros. Terima kasih atas dukungan dan bimbingannya selama ini

senior.

15. Untuk teman-teman NSS dan PT.Semen Bosowa Maros (Ogo dan

Gamsir) thanks atas semangat dan dukungannya selama ini bro.

16. Untuk segenap karyawan Tipal foundation saya ucapan terima kasih

atas dukungan dan kontribusinya selama ini.

17. Untuk teman-teman di AL ISTIQOMAH GRUP (Kak Akino, Arbi,

Accunk, Fadel), terima kasih atas bimbingan, saran dan motivasi

serta pelajaran-pelajaran kehidupan yang di berikan selama ini,

syukron wa jazakallahu khairan.

18. Seluruh rekan-rekan yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu

namanya, namun telah memberikan banyak bantuan kepada penulis

selama pembuatan skripsi ini, penulis ucapkan Terima Kasih.

Buat semua pihak yang telah membantu dan tidak sempat penulis

sebutkan namanya penulis ucapkan terimakasih atas doa dan bantuannya.

Semoga segala bantuan dan keikhlasannya mendapat balasan di sisi-Nya. Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesainya skripsi ini tidak

terlepas dari kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan rendah

hati dan sikap terbuka menerima masukan-masukan berharga demi

kesempurnaan dan dapat bermanfaat skripsi ini bagi para pembaca

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Makassar, Maret 2015

SUDARSONO


12/124

12

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL…………………………………………………………………….i

ABSTRAK……………………………………………………………………………...ii

ABSTRACT……………………………….…………………………………………...iii

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN....…………………………………………....iv

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI..……………………………………………....v

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI..……………………………………………….vi

KATA PENGANTAR………………………………………………………………….vii

DAFTAR ISI………………………………………………………………………….....xii

DAFTAR GAMBAR……………………..…………………………………………….xv

DAFTAR TABEL……………………………………………………………………....xvi

DAFTAR GRAFIK …………………………………………………………………....xvii

BAB I. PENDAHULUAN

I.1Latar Belakang……………………………………………………...……………. .1

I.2 Rumusan Masalah ……………………………...……………………….... …….10

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian ………………………..………………………. .12

I.3.1 Tujuan Penelitian………………………………………………………………12

I.3.2 Manfaat Penelitian …………………………………………………………… 12

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Konsep Efektivitas.........…………………………………………………………..14

II.2 Konsep Otonomi Daerah…….....……………………………………………….. 23

II.3 Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)...…………………………………….. 25

II.4 Konsep Pemungutan…………….…………………… ………………………….27

II.5 Konsep Pajak…………………….…………………… ………………………….28

II.6 Konsep Retribusi daerah……………………………………… ……………......30


13/124

13

II.7 Konsep Retribusi Terminal…………………………………………………….46

II.8 Kerangka Konseptual .………………………………………………………….51

BAB III. METODE PENELITIAN

III.1 Pendekatan Penelitian ……………...………………...………………………54

III.2 Lokasi Penelitian………. …………………………………………………... ...55

III.3 Dasar dan Tipe Penelitian …………………………………………………….55

III.4 Unit Analisis Penelitian. …………………………………………………... ….55

III.5 Informan ……………………………….…………………..……………….. ....55

III.6 Jenis Dan Sumber Data……………………………...………………… ……..56

III.7 Teknik Pengumpulan data…....…………………………..……………………56

III.8 Teknik Analisa data…....…………………………………..…………………...57

BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

IV.1 Gambaran Umum Terminal Regional Daya Kota Makassar……………....58

IV.2 Sejarah Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar…...…………...... 59

IV.3 Visi Dan Misi Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar..…………... 61

IV.4 Fungsi Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar…...…………... …..62

IV.5 Struktur Organisasi…………………………………………...…………... …..63

IV.6 Tugas Pokok dan Fungsi……..……………………………...…………... …..64

IV.7 Jumlah Karyawan dan Karyawati…………………………...…………... …..67

IV.8 Kondisi Sarana dan Prasarana………..………………..…...…………... ......69

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

V.1 Deskripsi Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal di Teminal RegionalDaya (TRD) Kota Makassar…………………………….………………... .....71

V.2 Pendekatan yang digunakan untuk mengukur Efektivitas PemungutanRetribusi Terminal di Terminal Regional Daya (TRD) KotaMakassar………………………………………………….....……….……... .....76

V.2.1 Pendekatan Sumber……………........………………...………….…... …..76


14/124

14

V.2.2 Pendekatan Proses..……………...…….……………...…………….... .....85

V.2.3 Pendekatan Sasaran……………...……….…………...…………... ….….94

BAB VI. PENUTUP

VI.1 Kesimpulan……………………………...………………...…………... ….....99

VI.2 Saran……..……………………………...………………...…………..... .....101

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………….…….103

DAFTAR RIWAYAT HIDUP… ………………………………………………….105

LAMPIRAN ………………………………………………………………….…….106


15/124

15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual…………………………………………….53


16/124

16

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Trayek AKDP Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar..………59

Tabel 2. Jumlah Karyawan Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar berdasarkan Kualifikasi Jenjang Pendidikan …..………………………..68

Tabel 3. Jumlah Karyawan Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar berdasarkan jenis kelamin ……………...…………………………………69

Tabel 4. Presentase Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas pemungutan retribusi diTerminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar ………………………...74

Tabel 5. Penerimaan Retribusi Terminal di Terminal Regional Daya (TRD) KotaMakassar berdasarkan Jenis Penerimaan untuk bulan FebruariTahun 2014…………………………………………...……………...……..78

Tabel 6. Presentase Penerimaan Retribusi Terminal Tahun 2011-2014 DiTerminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar ..……………………....95

Tabel 7. Daftar Rekapitulasi Perbulan Penerimaan/Pendapatan TerminalRegional Daya (TRD) Kota Makassar untuk Bulan Januari sampaiDesember 2014……………………………………….…………………....96

Tabel 8. Target dan realisasi kontribusi pemungutan retribusi terminal di TerminalRegional Daya (TRD) Kota Makassar terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kota Makassar.……………………………….………………….....97


17/124

17

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Grafik Presentase Pemungutan Retribusi Terminal Tahun 2011-2014di Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar……………...………73


18/124


19/124

19

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Otonomi daerah merupakan hak,

wewenang, dan kewaajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut

daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunya batas-batas

wilayah yang berwengan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdsarkan aspirasi

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, prinsip daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam

penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan

antara daerah dengan daerah lainnya. Artinya, mampu membangun kerja sama

antardaerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah

ketimpangan antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi

daerah harus juga mampu menjamin hubungan yang serasi antar-daerah dengan

Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah

Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia

sejak 1 januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari

sumber penerimaan yang dapat mebiayai pengeluaran pemerintah dan

pembangunan. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur

dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintah tersebut, daerah berhak mengenakan

pungutan terhadap masyarakat.


20/124

20

Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan

dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat

diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak

diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari

2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk lebih berkreasi mencari

sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran

daerah. (Siahaan, 2001).

Peran aktif masyarakat dalam pembangunan perlu lebih dikembangkan

melalui pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada Daerah khususnya

Daerah Otonom. Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan oleh daerah yang efisien

dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata

di seluruh pelosok tanah air.

Problematika pembangunan yang dihadapi oleh Negara kita semakin

kompleks dan mencakup berbagai bidang, baik politik , ekonomi sosial budaya,

stabilitas Nasional maupun Hankam. Dalam bidang pemerintahan, banyak

permasalahan dan urusan yang harus diselesaikan berkaitan dengan semakin

berkembang pesatnya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah . Agar dapat melancarkan jalannya roda sistem

pemerintahan wilayah Indonesia dibagi dalam wilayah yang lebih kecil

sebagaimana dikutif oleh Kaho ( 2002: 3 ) yang ditegaskan dalam pasal 18

Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecildengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan denganUndang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar


21/124

21

permusyawaratan dalam sistem pemerintah Negara , dan hak-hakasal usul dalam daerah –daerah yang bersifat istimewa”.

Dari ketentuan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut

dapat ditarik kesimpulan sebagimana dikemukakan oleh Kaho( 2002 :4 ), sebagai

berikut:

1. Wilayah Indonesia di bagi ke dalam daerah –daerah baikyang bersifat

otonomi maupun yang bersifat administrative.

2. Daerah-daerah itu mempunyai pemerintahan3. Pembagian wilayah seperti dimaksud dalam No1 dan bentuk susunan

pemerintahannya ditetapkan dengan atau atas kuasa Undang-Undang

4. Dalam pembentukan Daerah-daerah itu, terutama daerah-daerah otonom

dan dalam menentukan susunan pemerintahannya harus diingat

permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul

dalam daerah yang bersifat istimewa.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa wilayah Indonesia dibagi dalam

wilayah administrasi dan daerah otonom , wilayah administrasi merupakan

wilayah kerja Gubenur selaku wakil pemerintah. .Sedangkan daerah otonom

adalah kesatuan masyarakathukum yang mempunyai batas daerah tertentu

berwenang mengaturdan mengurus kepentingan masyarakat hukum yang

mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setmpat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarkat dalam ukuran negara kesatuan Republik Indonesia.

Agar tekad pemerintah membentuk daerah-daerah otonomi tercapai ,

maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang tentang pemerintahan

daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 , sebagai pengganti


22/124

22

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan

Daerah. Dengan dikeluarkannya dan berlakunya Undang –Undang Nomor 22

Tahun 1999 tersebut, maka setiapdaerah di Indonesia diberikan hak untuk

melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan otonomi kepada

daerah kabupaten dan kota yang didasarkan pada asas desentralisasi dalam

wujud otonomi yangluas, nyata dan bertanggung jawab.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU No.22 tahun 1999 (UU

Otoda :63 ) bahwa yang dimaksud dengan :

Otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan

pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang Pemerintahan,

kecuali dibidang politik luar negeri, Pertahanan,Keamanan ,Peradilan dan

fiscal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan

dengan peraturan pemerintah Otonomi yang nyata adalah keleluasaan

daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang

tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidupdan

berkembang di daerah.. Otonomi yang betanggung jawab adalah

beberapa perwujudan pertanggungjawaban sebagai salah satu

konsekwensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam

wujud tugas dan kewajiban yang berupa peningkatan pelayanan

kesejahteraan masyarakat semakin baik , pengembangan kehidupan

demokrasi , keadilan dan daerah serta antar daerah dalam rangka

menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan

bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber


23/124

23

keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan

daerah , yang diatur dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1999. Dalam hal ini

kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah

menjadi kewenangan daerah .Untuk menjamin terselenggarnnya otonomi daerah

yang semakin mantap , maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan

kemampuan keungan sendiri yaitu dengan meningkatkan penerimaan sumber

pendaptan asli daerah.

Dengan pemberian otonomi kepada daerah Kabupaten dean Kota , maka

memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah

tanggannya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna

penyelenggaran pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan

pelaksanaan pembangunan .Untuk dapat mengurus dan membiayai rumah

tangganya sendiri maka pemerintah daerah diberi kewenangan secara luas untuk

menggali potensi daerah yang ada untuk dijadikan sebagi sumber keuangan

daerah. Karena masalah keuangan dan sumber pendapatan asli daerah

merupakan masalah kritis yang dihadapi oleh kebanyakan daerah kabupaten dan

kota di Indonesia.

Salah satu sumber pendapatan yang dapat digali dan dikelola serta

dimanfaatkan secara lebih intensif oleh masing-masing daerah adalah

Pendapatan Asli Daerah . Dalam pengelolaan asli pendapatan daerah ini tiap-

tiap daerah mempunyai cara tersendiri yang disesuaikan dengan situasi dan

kondisi daerahnya masing-masing serta berlndaskan pada peraturan daerah yng

sudah mendapatkan pengesahan dari DPRD .Semakin besar keuangan daerah

maka akan semakin besar pula kemampuan daerah untuk dapat memberikan

pelayanan bagi masyarakat dan daerahnya. Semakin tinggi pendapatan asli


24/124

24

daerah yang dibandingkan dengn penerimaan otonomi , mengingat penerimaan

dari pemerintah pusat sangat dominan dalam APBD . Dengan meningkatnya

Pendapatan Asli Daerah dapat mengurangi ketergantungan dari pemerintah

pusat . Selain itu berhasil atau tidaknya suatu daerah semata-mata bukan diukur

dari besarnya APBD saja tetapi juga dilihat dari banyaknya proyek pembangunan

yang dilaksanakan di daerah tersebut. Maka dengan demikian upaya untuk

menggali dan mengelola sumber pendapatan asli daerah mempunyai peranan

yang sangat penting untuk penyelenggaraan pembangunan di daerah . Secara

jelas UU yang mengatur mengenai sumber-sumber PAD adalah UU No.22 Tahun

1999 pasal 79 atau UU No,25 Th 1999pasal 3 .Dalam UU tersebut dijelaskn

bahwa salah satu sumber pendaptan asli daerah adalah hasil Retribusi Daerah .

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tersebut keterlibatan

Pemerintah Daerah tidak dapat diletakkan serta menjadi sangat penting karena

di daerahlah tugas-tugas pembangunan itu berjalan nyata dan sebagain besar

pelayanan terhadap masyarakat juga sangat di rasakan di daerah.

Untuk melaksanan pembangunan Negara Republik Indonesia secara

kontinyu di perlukan berbagai macam faktor pendukung. Salah satu faktor

pendukung yang sangat vital adalah tersedianya dana/anggaran pembangunan

dari sumber-sumber penerimaan Negara seperti pajak dan retribusi.

Menurut uu 32 tahun 2004 pada pasal 157, sumber PAD terdiri atas:

a. Hasil pajak daerah

b. Hasil retribusi daerah

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.


25/124

25

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 memberikan kewenangan kepada

daerah secara luas, nyata, dan bertanggungjwawab untuk mengelola sumber

keuangannya sendiri termasuk retribusi.

Dalam hal ini pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-

pembayaran pada Negara yang dilakukan pada mereka yang menggunakan

jasa-jasa Negara. Seperti yang dikatakan oleh munawir yang dikutip oleh Saputro

(1990:4).

Retribusi Daerah tersebut adalah merupakan pungutan disamping pajak

yang dipungut oleh daerah tergantung pada kemampuan dalam menyediakan

jasa pelayanan kepada masyarakat.

Seperti yang dikatakan oleh Kristiadi (1991: 47) bahwa sumber-sumber

pembiayaan yang ideal kiranya dapat dirintis adalah pendapatan asli daerah

seyogyanya lebih dititik beratkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi sumber

retribusi .Hal ini mengingat bahwa retribusi sangat berkaitan dengan pelayanan

langsung kepada masyarakat ,dengan demikian dapt memacu peningkatn

pelayanan.

Salah satu retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah

Kabupaten dan Kota adalah Retribusi Terminal yang merupakan salah satusumber pendaptan asli daerah yang pada umumnya dapat digali oleh pemerintah

daerah. Dengan berdasarkan hal tersebut , maka pemerintah daerah

mengharapkan sumber pendapatan dari retribusi daerah ini dapat terus

meningkat setiap tahunnya sehingga pembangunan daerah akan berjalan lancar

apabila tersediannya dana yang cukup.


26/124

26

Keberhasilan dari Retribusi Terminal sudah barang tentu banyak

bergantung dari beberapa hal atau faktor-faktor yang mempengaruhinya .

Sedangkan ukuran keberhasilan pada realisasi pendapatan Retribusi Terminal

tersebut dapat dilihat dari realisasi pencapaian target dan tingkat kenaikan

pendapatan dari penerimaan Retribusi Terminal, dengan banyaknya faktor yang

mempengaruhi penerimaan Retribusi Terminal, maka tercapainya target

penerimaan Retribusi akan ditentukan oleh sejauhmana usaha yang dilakukan

pemerintah daerah itu dengan cara intensif dan baik, maka apa yang diharapkan

dapt terwujud . Sebaliknya apabila tidak dilakukan secara intensif atau kurang

mendapatkan perhatian dalam mengelola faktor-faktor yang mempengaruhinya

tersebut, maka penerimaan Retribusi terminal tidak akan tercapainya

sebagaimana yang diharapkan.

Selanjutnya Suparmako (1997:94), retribusi adalah suatu pembayaran

dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan

antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya balas jasa tersebut.

Adapun defenisi dari hasil retribusi daerah itu sendiri, menurut Kesit

Bambang Prakoso adalah sebagai berikut :

Hasil retribusi daerah adalah penerimaan yang berasal dari pungutan

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususdisediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orangpribadi atau badan. (Kesit Bambang Prakoso, 2003 : 88).

Dalam hubungan tersebut maka kesadaran masyarakat untuk membayar

retribusi menjadi sangat penting mengingat retribusi menjadi sumber penerimaan

langsung bagi daerah. Oleh karena itu permasalahan pemungutan retribusi

didaerah menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Karena kenyataan menunjukan

bahwa masalah retribusi daerah masih menghadapi berbagai masalah.


27/124

27

Termasuk dalam pemungutan retribusi terminal sehingga mempengaruhi

pencapaian efektivitas Pemungutan.

Salah satu fenomena yang sering dijumpai dalam hal yang terkait dengan

retribusi terminal adalah munculnya terminal “bayangan” diberbagai tempat

selain dari terminal resmi yang disediakan pemerintah dalam hal ini seperti yang

terjadi di sekitar terminal daya dan tidak teraturnya proses pemungutan serta

adanya tumpan tindih tugas pelaksana pemungutan retribusi terminal sehingga

menyebabkan target pemungutan tidak tercapai sehingga tidak terwujudnya

efektivitas pemungutan retribusi terminal.

Munculnya fenomena ini tentu dilatarbelakangi oleh berbagai faktor baik

dari pihak pemerintah (pengelola terminal resmi) maupun dari pihak masyarakat

pengguna layanan terminal. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih

dalam fenomena tersebut terutama yang terkait dengan efektivitas pemungutan

retribusi terminal dengan judul penelitian “Efektivitas Pemungutan Retribusi

terminal di Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar”

I.2. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian diatas sebelumnya mengenai latar belakang masalah, maka

dalam hal ini dapat dilihat bahwa dalam pembangunan suatu Negara tidakterlepas dari masalah sebelumnya. Karena itu dalam usaha meningkatkan

pembangunan kearah yang lebih baik tersebut maka suatu daerah mutlak

diberikan biaya pembangunan yang biasa disebut sebagai otonomi daerah.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah suatu Kepala daerah perlu

diberikan sumber-sumber pendapatan yang dapat digali dan diusahakan oleh


28/124

28

daerah.Retribusi terminal merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang

sangat potensial dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan

daerah..Apabila penerimaan pendapatan daerah maka pembangunan tersebut

berarti membutuhkan biaya yang semakin meningkat pula, dimana biaya ini

diperoleh dari pendapatan daerah termasuk didalamnya Retribusi terminal.

Otonomi daerah yang menganut asas desentralisasi yang pada

hakekatnya merupakan pemberian kewenangan daerah untuk merumuskan dan

mengembangkan potensi daerahnya dalam rangka untuk memenuhi aspirasi dan

kebutuhan masyarakat setempat serta kondisi dan kemampuan daerah dalam

usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor retribusi daerah, maka

dapat dilihat dari ketentuan yang telah dikeluarkan baik dari pihak pemerintah

pusat maupun pemerintah daerah itu sendiri.

Demikian halnya dengan kota Makassar dalam pelaksanaan otonomi

daerah berusaha memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan

memanfaatkan berbagai komoditas dan potensi yang dimiliki demi

terselengaranya otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Dalam hal

ini retribusi terminal merupakan satu komoditi penyumbang pendapatan asli

daerah Kota Makassar yang perlu di perhatikan pengelolaannya dalam rangka

untuk mencapai efektivitas penerimaan retribusi dari terminal itu sendiri.

Berdasarkan uraian yang ada di latar belakang masalah maka dapat

dilihat bahwa masalah Efektivitas pemungutan retribusi bagi daerah merupakan

salah satu masalah yang urgen karena menjadi salah satu sumber penerimaan

langsung bagi daerah. Dilain pihak terdapat berbagai masalah yang menjadikan

Pemungutan retribusi terminal belum Efektif.


29/124

29

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. B

agaimanakah Efektivitas pemungutan retribusi terminal di Terminal Regional

Daya (TRD) kota Makassar ?

2. P

endekatan bagaimana yang di gunakan dalam mengukur Efektivitas

Pemungutan Retribusi terminal di Terminal Regional Daya (TRD) Kota

Makassar ?

I.3 Tujuan dan manfaat penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan

dan kegunaan dari penelitian nantinya adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini:

a. Untuk mengetahui Efektivitas pemungutan retribusi terminal di Terminal

Regional Daya (TRD) kota Makassar

b. Untuk mengetahui bentuk pendekatan yang digunakan dalam mengukur

Efektivitas Pemungutan Retribusi terminal di Terminal Regional Daya (TRD)

Kota Makassar

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai

bahan informasi dan pertimbangan yang dapat menunjang baik untuk

pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk mendukung penelitan yang

akan datang.


30/124

30

b. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan

kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Makassar dan

pengelola/pelaksana tugas Perusahaan Daerah Terminal Regional Daya

(TRD) Kota Makassar tentang pentingnya memahami Efektivitas

Pemungutan Retribusi Terminal di Terminal Regional Daya (TRD) Kota

Makassar sebagai salah satu usaha untuk mengoptimalkan pendapatan asli

daerah (PAD) dari sektor retribusi terminal.


31/124

31

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. KONSEP EFEKTIVITAS

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian

dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan anatara hasil yang diharapkan dengan

hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut

pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai

kaitan yang erat dengan efisiensi.

Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang

dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang

diharapkan.

Efektivitas berkaitan dengan performance dan efisiensi dikaitkan dengan

penggunaan sumber-sumber. Indeks produktivitas diukur berdasarkan

perbandingan atau rasio antara pencapaian performance dengan sumber-

sumber yang dialokasikan. Dimensi efektivitas berkaitan degan optimalisasi

ketercapaian rencana (target) kerja, baik dilihat dari aspek kualitas, kuantitas,

durasi penyelesaian pekerjaan, dan ketepatan pengalokasian sumber daya

organisasi. Pada dimensi efisiensi, pengukuran produktivitas merujuk pada

realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan tersebut

dilaksanakan, apakah terjadi pemborosan, penyalahgunaan atau penyimpangan

alokasi sumber daya yang menimbulkan ketidaktercapaian target produk.


32/124

32

Efektivitas adalah suatu konsep yang penting dalam teori organisasi,

karena konsep efektivitas dapat memberikan gambaran keberhaislan organisasi

dalam mencapai sasarannya dan juga merupakan suatu konsep yang luas,

mencakup berbagai factor di dalam maupun di luar organisasi.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, dinyatakan bahwa: “Efektivitas

ialah dapat membawa hasil atau berhasil”. Ditinjau dari sudut pengertian umum,

efektivitas menunjukkan keberhasilan dan tercapai tidaknya sasaran yang telah

ditetapkan. Jika kegiatan berhasil mendekati sasaran, berarti semakin tinggi

efektivitasnya. Untuk lebih jelasnya berikut akan dikemukakan beberapa

pengertian efektivitas dari beberapa ahlli.

Menurut Handoko (1989: 83) bahwa yang dimaksud dengan efektivitas

adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat

untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain seorang

pengelola arsip dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metoda (cara)

yang tepat untuk mencapai tujuan.

Berkaitan dengan pengertian diatas, Siagian (1997: 71) mengemukakan

bahwa “efektivitas berarti perbandingan yang positif antara hasil yang dicapai

dengan masukan yang dipergunakan dalam menyelesaikan pekerjaan yang tepat

pada waktunya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan”. Demikian juga

Atmosudirjo (1982:35) mengemukakan bahwa “efektivitas itu berarti semua

jabatan dan unit harus secara nyata menjalankan fungsinya masing-masing”.

Selain itu menurut Handayaningrat (1990: 20) bahwa “Efektivitas adalah

pengukuran dalam arti dicapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan

sebelumnya”.


33/124

33

Hal lain dikemukakan oleh Siagian (1998:20) bahwa:

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana danprasarana dalam jumlah tertentu yang secfara sadar ditetapkan sebelumnyauntuk menghasilkan barang dan jasa yang mutu tertentu tepat waktunya. Berartiefektivitas sebagai orientasi kerja menyoroti empat hal yaitu: 1) sumber daya,dana, sarana dan prasarana yang dapat digunakan sudah ditentukan dandibatasi, 2) jumlah dan mutu barang atau jasa yang harus diselesaaikan sudahditentukan, 3) batas waktu untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut sudahditetapkan, 4) tata cara yang harus ditempati untuk menyelesaikan tugas sudahdirumuskan.

Dari pengertian efektivitas yang dikemukakan di atas, maka sebuah

organisasi dikatakan efektif apabila organisasi tersebut mencapai tujuan atau

sasasran yang telah ditentukan sebelumnyaa, dilaksanakan sesuai dengan

jangka waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya yang ada dengan

hasil yang memuaskan.

Sedangkan menurut Martoyo, (1994: 4) menyatakan bahwa:

Efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilihtujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan diseretaidengan kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkandapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

Senada dengan itu The Liang Gie, (1991:37) mengemukakan bahwa:

Efektivitas adalh suatu keadaan yang mengandung pengertian terjadinyasuatu efek/akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan sesuatuperbuatan degnan maksud tertentu sebagaimana yang dikehendaki. Maka orang

itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mempunyai maksudsebagaimana yang dikehendaki.

Jika dalam pekerjaan atau usaha tercapainya sasaran sesuai yang telah

direncanakan sebelumnya, namun jika pekerjaan yang dilakukan tidak cocok

atau tidak tercapai sesuai yang direncanakan maka hal itu tidak efektif. Dari

pengertian itu jelaslah bahwa efektifnya sesuatu terletak pada pencapaian tujuan

atau sasaran tanpa membandingkan faktor-faktor mempengaruhi suatu


34/124

34

pekerjaan dalam pencapain tujuan yang diinginkan. Dalam pencapaian tujuan

yang efektif belum tentu dikatakan pencapain tujuan yang efisien, oleh karena

efisien merupakan hasil perbandingan terbalik antara input dan outputnya,

namun jika pencapaian tujuan yang efisien maka dengan sendirinya juga adalah

efektif. The Liang Gie menyatakan bahwa setiap pekerjaan yang efisien tentu

berarti juga efektif, dari segi hasil, tujuan atau bagaimana akibat yang

dikehendaki dengan perbuatan itu telah tercapai bahkan secara maksimal (mutu

atau jumlah). Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu selalu efisien, karena

hasil dapat tercapai tapi mungkin dengna penghamburan pikiran, tenaga, waktu

atau benda.

Makna yang dapat ditarik dari pengertian diatas yakni efektifnya suatu

organisasi bukan saja diukur dari keuntungan yang diperolehnya tetapi juga dari

jumlah dari pengeluaran atau outputnya yang makin lama makin menurun, dalam

arti bahwa pengeluaran yang dimaksud adalah yang berupa input dana, pikiran

dan tenaga yang dipergunakan makin lama makin menurun tetapi hasil yang

dicapai meningkat atau minimal sama dengan sebelum turunnya input yang

digunakan.

Untuk mengukur tentang efektif atau tidak segi pencapaian sasaran

dalam suatu kegiatan dalam organisasi, maka berikut ini berpedoman pada

indikator ataupun kriteria pencapaian sasaran atau tujuan yang dinyatakan

Sondang P. Siagian (1997: 76) yakni sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya

karyawan dalam pelaksanaan tugasnya mencapai sasaran yang terarah

dan tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai.


35/124

35

2. Kejelasan starategi pencapain tujuan, telah diketahui bahwa strategi

adalah “peta jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam

mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan agar para implementer

tidak tersesat dalam pencapain tujuan organisasi.

3. Proses analisa dan perumusan kebijakan, yang mantap berkaitan dengan

tujuan hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya

kebijaksanaan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengna usaha-

usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan

sekarang apa yang akan dikerjakan oleh organisasi di masa depan.

5. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu

dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab

apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak

dan bekerja.

6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indicator efektivitas

organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif dengna sarana

dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu

program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka

organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan

pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat

sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas menuntut

terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.


36/124

36

Oleh Lubis dan Huseini (1987: 35) mengemukakan bahwa ada tiga

pendekatan untuk mengukur efektivitas suatu organisasi yaitu:

a) Pendekatan sumber, pendekatan ini mengukur efektivitas dari sisi input

yang menyangkut keberhasilan atau prestasi organisasi, input-input

tersebut dapat diperoleh dari lingkungan dan sekaligus terjadi jalinan

yang harmonis antara organisasi dan lingkungan sekitarnya.

b) Pendekatan proses, pendekatan ini melihat sejauhmana efektivitas

pelaksanaan semua kegiatan proses interval atau mekanisme kerja

organisasi yang meliput unsur-unsur komunikasi, disentralisasi,

pengambilan keputusan, semangat kerjasama dan perhatian terhadap

karyawan.

c) Pendekatan sasaran, pendekatan ini mengukur efektivitas yang diawalai

dengan identifikasi terhadap sasaran organisasi dan tingkat keberhasilan

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, yang amat

penting dalam pengukuran pendektan ini adalah sasaaran yang

sebenarnya aspek output yakni dengan mengukur keberhasilan

organisasi dalam mencapai tingkat output yang direncakan. Selain itu

pendekatan sasasran terkait dengan system, yang mana dalam

pendekatan system disimpulkan dua criteria pokok, yaitu: 1) efektivitas

harus menggambarkan seluruh siklus mulai input-proses-output dan tidak

hanya output saja. 2) efektivitas harus menggambarkan timbale balik

antara hasil dengan lingkungan tempat hidupnya organisasi.

Pendekatan sistem menyimpukan kriteria efektivitas tidak hanya dilihat

dari tingkat capaian tujuan atau sasaran semata, tetapi secara lebih luas

memperhitungkan mekanisme berfungsinya komponen-kkomponen system


37/124

37

tersebut yang berhubungan dengan lingkungannya. Kriteria efektivitas dari segi

input menyangkut seberapa besar organisasi memperolah sumber daya dari

lingkkungannya, dari sisi komponen proses efektivitas dilihat dari sejauhmana

berfungsinya mekanisme kerja dalam organisasi dalam memanfaatkan sumber

daya yang terbatas secara optimal melalui prinsip dan mekanisme manajerial

yang meliputi perenceanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinaasi ,

komunikasi, motivasi serta pengendalian dan pengawasan. Dari sisi output

criteria efektivitas ditujukan berdasarkan pendektan tujuan atau sasaran

sebagaimana dijelaskan di atas.

Steers (1985: 71) mengemukakan bahwa beberapa variable yang

mempengaruhi efektivitas organisasi yaitu: desentralisasai pengambilan

keputusan, spesialisasi, fungsi formalisasi, rentang kendali, ukuran organisasi

dan ukuran unit kerja. Selanjutnya Schuman (Munwari, 2006: 10)

mengungkapkan bahwa:

Kriteria efektivitas yang dapat digunakan untuk mengukur pelaku

pembangunan atau pelaksanaan suatu program pemerintah dapat dilihat dari:

1) segi upaya,

2) pengaruh,

3) hasil yang memadai dan penggunaan biaya yang efektif, serta

4) proses.

Pentingnya manusia dalam melakukan aktivitasnya terhadap sebuah

organisasi adalah berhubungan erat dengan semakin berperannya manusia

sebagai anggota organisasi dalam rangka perluasan bidang usaha yang tepat


38/124

38

waktu, tepat sasaran, tepat biaya dan yang lainnya. Untuk mencapai sesuatu

ketpatan perlu kita juga mengembangkan keperrcayaan kepada manusia yang

masih menjadi anggota oranisasi untuk mengembangkan kreativitasnya terhadap

suatu bidang pekerjaan, sehingga ketepatan penyelesaian pekerjaan tersebut

dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan sebelumnya. Dalam hubungan

pengembangan kreativitas manusia dalam organisasi perlu diwaspadai bahwa

kreativitas itu bukan ditujukan dengan maksud tertentu, tetapi memang semata-

mata kepentingan organisasi itu sendiri. Realitas yang terjadi sekarang ini

setelah manusia yang bersangkutan memiliki profesionalisme, kemudian dia

berusaha melepaskan diri dari organisasi yang bersangkutan.

Tingkah laku manusia dalam sebuah organisasi kerapkali memperlihatkan

gejala-gejala yang selalu tampak secara teratur ke permukaan yang dapat

digunakan sebagai pola dasar dalam rangka merumuskan suatu aktivitas,

sehingga dalam pelaksanaannya senantiasa menunjukkan berbagai sudut

pandang ketepatan, misalnya ketepatan waktu, ketepatan biaya, ketepatan

penggunaan tenaga kerja, dan keterapan sasaran. Kalau semua aspek

ketepatan ini ada dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, hal inilah yang

diistilahkan dengan efektivitas organisasi. Dengan demikian ketepatan dari

seluruh aspek kegiatan organisasi perlu dikembangkan secara terus-menerus,

karaena kegiatan organisasi hanya dapat berjalan dengan baik apabila jaminan

kontinyitas selalu terpelihara. Jika ketepatan tidak berjalan dengan baik, hal ini

merupakan suatu fenomena virus patologi efektivitas organisasi yang sangat

mengganggu kelancaran pelaksanaan berbagai kegiatan dalam sebuah

organisasi. Mungkin bukan itu saja,, tetapi dapat sampai kepada kematian atau

dengan kata lain bubarnya organisasi yang bersangkutan.


39/124

39

Salah satu upaya dalam hal mengevaluasi jalannya suatu organisasi,

dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor

untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap

bentuk, atau manajemen organisasi. Dalam hal ini efektivitas merupakan

pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki

secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input) maupun keluaran (output).

Dalam hal ini, yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil,

sarana dan metode serta model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan

efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedang

efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan dapat memberikan

hasil yang bermanfaat.

Dari defenisi efektivitas yang dikemukakan oleh beberapa ahli, maka

dapat dikatakan bahwa yang menjadi penekanan dari pengertian efektivitas

adalah berada pada pencapain tujuan dan sasaran yang diinginkan, atau dengan

kata lain untuk mengukur tingkat efektivtias adalah dengan perbandingan antara

rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai. Semakin

tinggi hasil yang dicapai dibanding dengan target yang direncakanan maka

semakin tinggi pula efektivitasnya. Dengan demikian usaha atau hasil pekerjaan

tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan

yang dilakuakan tidak terrcapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan,

maka hal tersebut dikatakan tidak efektif.


40/124

40

II.2. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdsarkan aspirasi

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasrkan aspirasi masyarakatdalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonseia.

Menurut pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004, yang dimaksud otonomi daerah

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

sesuai dengna peraturan perundang-undangan. Daerah otonom yang

selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi dalam sistem ikatan Negara kesatuan Republik

Indonseia.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa kemampuan untuk mengurusrumah tangganya sendiri menjadi wewenang setiap daerah seperti; membuat

kebijakan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Otonomi daerah yang

nyata dan bertanggung jawab diselenggarakan berdasarkan UU No. 32 Tahun

2004 dalam berbagai urusan pemerintah daerah menurut asas-asas sebagai

berikut:


41/124

41

a. Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh

pemerintah kepala Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Urusan-urusan pemerintah daerah dalam asas ini

diserahkan sepenuhnya kepada daerah baik yang menyangkut

penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan maupun yang

menyangkut segi-segi pembiayaan. Demikian pula perangkat

pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri yaitu terutama dinas-

dinas daerah.

b. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada

gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah.

Urusan-urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada pejabat-

pejabatnya di daerah menurut asas dekonsentrasi ini tetap menjadi

tanggung jawab pemerintah pusat baik mengenai perencanaan,

pelaksanaan maupun pembiayaannya.

c. Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada

daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas

tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber

daya manusia dengna kewaajiban melaporkan pelaksanaannya dan

mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.

Dengan adannya asas-asas ini maka UU No. 32 Tahun 2004 menganut

prinsip demokrasi, partisipasi, pemerataan dan keadilan serta yang

terpenting pengakuan terhadap keanekaragaman daerah sebagai dasar


42/124

42

penyerahan kewenangan pada daerah. Jelas itu suatu hal yang telah

berubah dari paradigm penyeragaman menjadi keanekaragaman.

Otonomi daerah ini merupakan fenomena politis yang sangat dibutuhkan

dalam era globalisasi dan demokrasi, apalagi jika dikaitkan dengna tantangan

masa depan memasuki era perdagangan bebas yang antara lain ditandai dengan

tumbuhnya berbagai bentuk kerja sama regional, perubahan pola atau sistem

informasi global.

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan

seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif

mengatur daerah. Pemerintahan daerah diharapkan mampu memainkan

peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan

identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan

belanja daerah seecara ekkonomi yang wajar, efisien, efektif, termasuk

kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan

kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik/masyarakat.

Perkembangan situasi yang terjadi, perubahan sistem pemerintahan

berupa penerapan otonomi daerah yang telah diguirkan pada tanggal 1 januari

2001, serta reorganisasi institusi pemerintahan, mengharuskan pemerintah pusat

menyelaraskan semua kegiatan pemerintah sesuai dengan perkembangan di

lapangan (daerah), dengan memperhatikan kapasitas daerah meliputi kapasitas

individu, kelembagaan, dan sistem yang telah dimiliki oleh daerah.

II.3. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pelaksanaan otonomi daerah bisa diwujudkan apabila disertai dengan

otonomi keuangan dan ekonomi yang baik, karena penyelenggaran otonomi

daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab membutuhkan kemampuan


43/124

43

daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara

provinsi dan pemerintah kota. Hal ini berarti secara financial daerah tidak

tergantung pada pemerintah pusat dan harus mampu menggali sebanyak

mungkin sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Keterbatasan dana di daerah menjadi maslah yang sangat krusial yang

diperkirakan dapat menghilangkan makna otonomi daerah. Beberapa daerah

mengalami kesulitan dalam membiayai kebutuhan pembangunan daerahnya.

Mengatasi kekurangan dana tersebut beberapa daerah telah mengeluarkan

berbagai Peraturan Daerah (PERDA) sebagai dasar untuk mengenakan

pungutan berupa pajak dan retribusi dalam meningkatkan PAD. Kemampuan

daerah untk melaksanakan otonomi ditentukan oleh berbagai vairabel, yaitu:

vriabel pokok yang terdiri dari faktor geografi dan social budaya serta variable

khusus yang terdiri atas aspek politik dan hukum.

Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan salah satu kkomponen

pendapatan daerah sebgaimana yangdiatur dalam UU 34 Tahun 2000 tentang

pajak daerah. Dalam penjelasan UU 34 Tahun 2000 disebutkan bahwa PAD

merupakan segala sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur

denganuang karena adanya kewenangan yang diberikan masyarakat dapat

berupa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah,

dan pengelolaan kekayana daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Penjelasan Undang-Undang juga mengisyaratkan bahwaa di dalam

penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, kepala daerah

kabupaten/kota diharapkan dapat mengelola dan memanfaatkan seluruh sumber

pendapatan daerah yang dimilikinya secara optimal, dengan kata lain bahwa


44/124

44

kepaala daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan daerah tidak terus menerus menggantungkan

anggaran dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Lebih lanjut di dalam

administrasi keuangan daerah, PAD adalah pendapatan daerah yang diurus dan

diusahakan sendiri oleh daerah yang dimaksudkan sebagai sumber PAD guna

pembangunan daerah.

Berdasarkan ketentuan dan defenisi tersebut di atas, maka PAD dapat

disimpulkan sebagai berikut:

a. PAD merupakan sumber pendapatan daerah dengan mengelolah dan

memanfaatkan potensi daerah.

b. Di dalam mengelolah dan memanfaatkan potensi daerah, PAD dapat

berupa pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Undang-undang 32 Tahun 2004 pada pasal 157, sumber PAD terdiri

atas:

a. Hasil pajak daerah

b. Hasil retribusi daerah

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

II.4. Konsep Pemungutan

Pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah merupakan penarikan

sumber daya ekonomi (secara umum dalam bentuk uang) oleh pemerintah

kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah

untuk melakukan tugas pemerintahan atau melayanai kepentingan masayarakat.


45/124

45

Penarikan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya,

harus memenuhi syarat, yaitu harus ditetapkan dengan undang-undang atau

peraturan lainnya, dapat dipaksakan, mempunyai kepastian hukum, dan adanya

jaminan kejujuran dan integritas si pemungut (petugas yang ditunjuk oleh

pemerintah) serta jaminan bahwa pungutan tersebut akan dikembalikan lagi

kepada masyarakat. Dengan adanya jaminan tersebut pungutan dapat

dilaksanakan kepada masyarakat.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan

data objek dan subjek retribusi yang terutang, penentuan besarnya retribusi yang

terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang

terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyetorannya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 26 pemungutan

retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan

retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian

ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan

pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi,

pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang

karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian

tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien.

II.5. Konsep Pajak

Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.


46/124

46

Pengertian secara sederhana bahwa pajak merupakan suatu kewajiban

yang harus dibayarkan oleh warga Negara sebagai iuran wajib kepada Negara

yang dapat dipungut oleh penguasa, baik berupa uang atau barang untuk tujuan

membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Pajak merupakan iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang

terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraaturan-peraturan dengantidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung

dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan istilah

iuran wajib digunakan dalam defenisi pajak yang dikemukakan oleh Soeparman

Soemahamidjaja yakni pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang

dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya

produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan

umum. Selain itu, Rochmat Sumitro memberikan definisi pajak adalah peralihan

kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran

rutin dan “surplus”nya digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber

utama untuk membiayai public investment.

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat ciri-ciri yang melekat dari

definis pajak antara lain:

1. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta

aturan pelaksanaannya.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrasepsi

individu oleh pemerintah;


47/124

47

3. Pajak dapat dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun

daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila

masyarakatnya terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public

investment.

5. Pajak dapat pula mempunya tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.

II.6. Konsep Retribusi Daerah

II.6.1 Pengertian Retribusi Daerah

Saat ini di Indonesia, khususnya di daerah, penarikan sumber daya

ekonomi melalui retribusi daerah dilakukan dengan aturan hukum yang jelas,

yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sehingga dapat

diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang

pribadi atau badan.

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena

adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secra

perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang

membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara. Salah satu contoh

retribusi adalah retribusi terminal yang dikelolah oleh pemerintah. Setiap orang

yang ingin masuk menggunakan fasilitas di dalam terminal pemerintah harus


48/124

48

membayar retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pembayaran atas

jasa penggunaan fasilitas terminal pemerintah tersebut.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini

penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi

yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Retribusi daerah

adalah pungutan daerah sebgai pembaywaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus diseddiakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah

untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah

daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau

kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sama

halnya dengan penjelasan di atas, bila seseorang ingin menikmati jasa yang

disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut

di Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang

dan peraturan daerah yang berkenaan.

b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.

c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa)

secra langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang

dilakukannya.

d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pmerintah

daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.


49/124

49

e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secra ekonomis, yaitu

jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang

diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

II.6.2 Objek Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 1 menentukan

bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakanolleh

pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerahdapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut

pertimbangan social-eknomi layak dijadikan sebgai objek retribusi. Jasa tertentu

tersebut dikelompokkan de dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha,

dan perizinan tertentu. Hal ini membuat objek retribusi terdiri dari tiga kelompok

jasa sebagaimana disebut di bawah ini.

a. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah

daerah unutuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi

pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak

termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintahan.

b. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, degnan

menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula

disediakan oleh sector swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan

asset yang dimiliki/dikuasai oleh pmerintah daerah, penyediaan tempat

penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan

penjualan bibit.

c. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka

pemberian izin kepada orang pribadi atau badanyang dimaksudkan untk


50/124

50

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan penwasan atas kegiatan,

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasasrana,

sarana, atau fasilitas tertentu guna mellindungi kepentingan umum dan

menjaga kelestarian lingkungan. Mengingat bahwa fungsi perizinan

dimaksudkan untk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan

pengawasan, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak

harus dipungut retribusi. Akan tetapi, dalam melaksanakan fungsi tersebut,

pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak

selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang telah

ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

II.6.3 Penetapan Jenis Retribusi Daerah

Sesuai dengan pasal 5 peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001

tentang Retribusi Daerah, penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi

perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan

sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah sebagaimana diatur dengna

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang sama juga berlaku untk

penetapan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota,

yang dilakukan sesuai dengna jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-

masing daerah. Rincian dan masing-masing jenis retribusi diatur dalam peraturan

daerah yang bersangkutan.

II.6.4 Bukan Objek Retribusi Daerah

Jasa yang menjadi objek retribusi hanyalah jasa yang diselenggarakan

oleh pemerintah daerah secara langsung. Apabila ada jasa yang

diselenggarakan oleh perangkat pemerintah daerah, atetapi tidak secara


51/124

51

langsung, misalnya oleh BUMD, jasa tersebut tidak dikenakan retribusi. Sesuai

Unadang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pasal 19, jasa yang diselenggarakan

oleh BUMD bukan merupakan objek retribusi. Jasa yang telah dikelola secara

khusus oleh suatu BUMD tidak merupakan objek retribusi, tetapi sebagai

penerimaan BUMD sesuai dengna peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya BUMD merupakan badan usaha ynag dimiliki oleh daerah, tetapi

dalam melaksanakan kegiatannya berdiri secara mandiri dan terlepas dari

pemerintah daerah. Oleh karena itu, jasa yang diberikan oleh BUMD bukanlah

jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Apabila BUMD

memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah

daerah, BUMD wajib membayar retribusi daerah.

II.6.5 Golongan Retribusi Daerah

Berdasarkan kelompok jasa yang menjadi objek retribusi daerah dapat

dilakukan penggolongan retribusi daerah. Penggolongan jenis retribusi

dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran

dalam penetepan tariff retribusi daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 retribusi daerah dibagi atas tiga golongan,

sebagaimana disebut di bawah ini.

a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau

diberikan oleh pemerintah daerah untk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh

pemerintah daerah dengan menganut prinsip kkomersial karena pada

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.


52/124

52

c. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu

pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi

atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas

tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian

lingkungan.

Golongan atau jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan

retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan

kriteria tertentu. Penetapan jenis-jenis retribusi jasa umum dan retribusi jasa

usaha dengan peraturan pemerintah dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam

penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan

disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan. Penetapan

jenis-jenis retribusi perizinan tertentu dengan peraturanpemerintah dilakukan

karena perizinan tersebut, walalupun merupakan kewenangan pemerintah

daerah, tetap memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi teknis terkait.

Retribusi Jasa Umum

1. Retribusi Jasa Umum

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya retribusi jasa umum adalah

retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah,

untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati

oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah

pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh

orang pribadi atau badan.


53/124

53

2. Kriteria Retribusi Jasa Umum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3

huruf a, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan criteria berikut ini.

a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi

jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.

b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam

rangka pelaksanaan asas desentralisasi.Jasa tersebut memberikan

manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan

membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan

kemanfaatan umum.

c. Jasa tersebut layak untk dikenakan retribusi.

d. Retrisbusi tersebut tidak bertentangna dengan kebijakan nasional

engenai penyelenggaraannya.

e. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta

merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

f. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut

dengna tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

3. Jenis Retribusi Jasa Umum

Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

66 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 2, sebagaimana di bawah ini.

a. Retribusi pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas,

balai pengobatan dan rumah sakit Umum Daerah. Retribusi

Pelayanan Kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran.

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan


54/124

54

Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan,

pengangkutan, dan pembuangan sereta penyediaan lokasi

pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, dan

perdagangan; tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan

taman.

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu tanda Penduduk dan Akta

Catatan Sipil

Akta catatan Sipil meliputi akta kelahiran, Akta Perkawinan, Akta

Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti

Nama bagi Warga Negara Asing, dan Akta Kematian.

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan

penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengerukan,

pembakaran/pengabuan mayat, dan sewaa tempat pemakaman atau

pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah

daerah.

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pelayanan parker di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan

parker di tepi jalan umum yang ditentukan pemerintah daerah.

Karena jalan menyangkut kepentingan umum, penetapan jalan umum

sebagai tempat parker mengacu kepada ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

f. Retribusi Pelayanan Pasar

Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa

pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus


55/124

55

disediakan untk pedagang; tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN,

BUMD, dan pihak swasta.

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan

pengujian kendaraan bermotor sesuai dengna peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah

daerah.

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan

pemeriksaan dan atau perizinan oleh pemerintah daerah terhadap

alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan

oleh masyarakat.

i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Peta adalah peta yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti peta

dasar (peta garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta

teknis (peta struktur).

j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pengujian terhadap

kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Umum

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

Subjek retribusi jasa umum dapat ditetapkan menjadi wajib retribusi jasa

umum, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan

pembayaran retribusi jasa umum.


56/124

56

Retribusi Jasa Usaha

1. Retribusi Jasa Usaha

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, retribusi jasa usaha adalah

retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan

menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan

oleh sector swasta. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang

disediakan oleh pemerintah daerah dengan megnanut prinsip komersial.

Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut

prinsip koomersial meliputi:

a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah

yang elum dimanfaatkan secara optimal; dan

b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai

disediakan oleh pihak swasta.

2. Kriteria Retribusi Jasa Usaha

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat 3

huruf b, retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan criteria berikut ini.

a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi

jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.

b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang

seyogianya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai

atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum

dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. Pengertian

Documents

Contoh Skripsi (Retribusi Terminal)