Analisis Penurunan Kinerja Penerimaan Retribusi Pelayanan ...repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5926/2/PROS_Dewi Prastiwi... · ANALISIS PENURUNAN KINERJA PENERIMAAN RETRIBUSI

1651

Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Kristen Satya Wacana

3rd Economics & Business Research Festival

13 November 2014

ANALISIS PENURUNAN KINERJA PENERIMAAN RETRIBUSI

PELAYANAN PASAR DI WILAYAH KABUPATEN MADIUN

Dewi Prastiwi

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya

[email protected]

ABSTRACT

Market service levy is the payment for the provision of facilities for traditional markets

, such as stalls , kiosks run by local governments, and dedicated to the merchant . Acceptance

of market services in the district Madiun each year is increasing , but the percentage increase

in steady decline . This study aims to determine the cause of performance degradation levies

market services in district Madiun . This research is a descriptive qualitative research using

primary data and secondary data . Data were collected through observation , literature /

documentation and semi- structured interviews .

The results of this study indicate the cause of performance degradation due to resource levy

financial services market has experienced burnout caused by : 1 ) market the facilities provided

by the local government less attractive ; 2 ) The market is managed by the local government

less attractive as a place to meet daily needs ; 3 ) The market has not been able to fulfill its

function as a place to meet daily needs because there is a mismatch in some districts and a

number of market operations with the density of population , 4 ) yet there are programs and

activities developed by the Department of Revenue as the manager of the market in order to

improve the quality of service market

Key word: performance, levy, services, market

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah telah memberikan

kewenangan lebih luas bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya secara lebih

mandiri.Kebijakan tersebut telah memberikan setiap daerah kesempatan untuk melaksanakan

proses pembangunan berdasarkan ide, nilai-nilai,dan potensi sumberdaya lokal yang

dimiliki.Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan tersebut, pemerintah telah

menyusun berbagai perangkat kebijakan diantaranya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diperbarui menjadi Undang-undang

Nomor 28 Tahun 2009 (UU PDRD). Undang-Undang tersebut memberikan otonomi lebih bagi

Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangannya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

diterbitkan dengan maksud untuk memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi di

daerah, selain itu dimaksudkan juga sebagai pemberian kewenangan perpajakan yang lebih

kepada daerah sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan perpajakan (Jawa Pos,

Senin, 23 November 2009).

Di dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah diatur

mengenai pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat

II dan jenis-jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah. Jenis retribusi yang dapat dipungut

oleh daerah terdiri dari: retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum, dan retribusi perijinan

tertentu. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Negara sehubungan dengan

mailto:[email protected]

1652




13 November 2014

penggunaan jasa-jasa yang disediakan oleh Negara (Suandy, 2009). Berdasarkan definisi

tersebut retribusi merupakan mandat yang diberikan oleh pemerintah Pusat kepada pemerintah

daerah untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya dalam rangka meningkatkan pendapatan

asli daerah. Salah satu jenis retribusi yang diatur dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2009

adalah retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2009

adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang

pribadi atau Badan. Di dalam retribusi jasa umum terdapat beberapa jenis retribusi, diantaranya

retribusi pelayanan pasar. Restribusi ini menarik untuk diteliti karena obyek dari retribusi

pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los,

kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Pasar

merupakan Ginanjar (1980) bahwa pasar merupakan tempat untuk menjual dan memasarkan

barang atau sebagai tempat penampungan aktivitas perdagangan.Pasar memiliki hubungan erat

dengan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam kegiatan ekonomi masyarakat, pasar

berfungsi sebagai sarana distribusi dan pertukaran barang/jasa, di mana kepentingan produsen

dan konsumen bertemu yang pada gilirannya menumbuhkan ekonomi masyarakatnya.

Kabupaten Madiun untuk rentang 2009-2013, telah menetapkan Visi pembangunan

daerahnya yaitu menjadi “Kabupaten Madiun Sejahtera Tahun 2013”. Dalam mencapai visi

tersebut, salah satu misi yang dibawa pemerintah kabupaten Madiun adalah “membangun

perekonomian rakyat berbasis agro dan berwawasan bisnis.” Pilihan terhadap sektor agro

dan perdagangan sebagai basis pembangunan ekonomi sangat beralasan, mengingat kedua

sektor ini merupakan sektor dominan dalam perekonomian Kabupaten Madiun. Proporsi

kedua sektor tersebut dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Madiun

seperti ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1.1

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Madiun Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2010 (Juta Rp)

No Sektor Tahun

2007 2008 2009 2010

1 Pertanian 1.007.185,04 1.044.314,24 1.085.373,78 1.127.800,68

2 Pertambangan

dan Penggalian

15.026,10 15.465,51 15.629,81 15.420,59

3 Industri

pengolahan

84.669,81 90.780,96 95.269,87 98.990,69

4 Listrik, Gas, dan

Air Bersih

23.200,37 25.243,42 27.415,84 28.615,95

5 Bangunan 89.082,33 92.610,62 95.636,99 99.624,69

6

Perdagangan,

Hotel

&restoran

805.440,54 858.851,65 916.909,51 992.622,23

a. Perdagangan

besar & Eceran

785.699,78 838.088,12 895.117,54 969.672,30

1653




13 November 2014

b. Hotel 469,50 478,07 486,15 495,73

c. Restoran 19.271,26 20.285,46 21.305,82 22.454,20

7 Pengangkutan

dan Komunikasi

76.830,85 84.378,37 92.503,53 101.311,91

8 Keuangan,

Persewaan dan

Jasa Perusahaan

84.541,93 87.953,31 91.400,08 96.010,09

9 Jasa-Jasa 435.638,10 460.089,36 479.744,55 511.210,71

Sumber: BPS Kabupaten Madiun

Tabel 1 menunjukkan bahwa pertanian dan perdagangan merupakan dua sektor

yang mendominasi kegiatan perekonomian di Kabupaten Madiun. Setiap tahunnya, kedua

sektor ini menyumbang rata-rata lebih dari 80% dari total PDRB daerah. Sampai dengan

tahun 2010 misalnya, sektor pertanian menyumbang 44,04% dari total PDRB Kabupaten

Madiun. Sedangkan sektor Perdagangan menyumbang 38,76% dari total PDRB. Adapun

tujuh sektor lain hanya menyumbang kurang dari 20% bagi PDRB kabupaten Madiun.

Tahun 2008 pertumbuhan sektor perdagangan mencapai 6,63%. Kemudian meningkat

sebesar 6,76% pada tahun 2009. Pertumbuhan sektor ini terus meningkat menjadi 8,26% pada

tahun 2010. Pertumbuhan sektor perdagangan juga dapat dilihat dari jumlah pedagang dan

industri formal yang terus meningkat di Kabupaten Madiun. Pada tahun 2010, jumlah pedagang

dan industri formal meningkat 8,83%, yaitu menjadi 431 unit dari 396 unit pada tahun 2009.

Penyerapan tenaga kerja meningkat sebesar 3,90% dari 5.485 orang pada tahun 2009 menjadi

5.699 orang pada tahun 2010. Pedagang dan industri informal meningkat 0,44% dari 17.148

unit pada tahun 2009 menjadi 17.224 unit pada tahun 2010. Penyerapan tenaga kerja meningkat

sebesar % dari 37.612 orang menjadi 37.789 orang pada tahun 2010. Melihat aktivitas dan

perkembangan pasar di wilayah Kabupaten Madiun yang cukup tinggi seharusnya berbading

lurus dengan penerimaan retribusi pelayanan pasar, namun kondisi di lapangan menunjukkan

hal yang berbeda. Penerimaan retribusi dari sector ini setiap tahun mengalami peningkatan,

namun persentase peningkatannya setiap tahun terus mengalami penurunan. Berikut ini data

penerimaan retribusi pelayanan pasar selama tahun 2009 sd 2012:

Sumber: Data diolah

Gambar1.1

Pendapatan Pasar Daerah Kabupaten Madiun

1654




13 November 2014

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pada penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui penyebab penurunan kinerja penerimaan retribusi pelayanan pasar yang terjadi

wilayah Kabupaten Madiun.

1.1 Pertanyaan Penelitian

Mengapa terjadi penurunan kinerja penerimaan retribusi pelayanan pasar daerah di

wilayah Kabupaten Madiun??

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya penurunan kinerja

penerimaan retribusi pelayanan pasar daerah di wilayah Kabupaten Madiun.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi:

a. Pemerintah Kabupaten Madiun

Sebagai masukan dalam proses pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah dari sector retribusi pelayanan pasar.

b. Peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang pendapatan asli

daerah dan manajemen kebijakan public.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal

1 ayat 5 menyebutkan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan”. Artinya, otonomi daerah

memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merencanakan, melaksanakan,

mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan – kebijakan daerahnya sendiri dalam

mencapai kemandirian daerah.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah, pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa

“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia”. Untuk mendukung pelaksanaan Desentralisasi yang didasarkan atas penyerahan

tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan

keseimbangan fiskal, maka diberikan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan

pemerintah daerah.

Menurut Mardiasmo (2007:139), pelaksanan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal

membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri baik dari sistem

pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan

kepentingan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan sumber

daya keuangan dari daerah dengan mengetahui potensi riil yang dimiliki daerahnya dan harus

mampu menggali dan mengelola potensi pendapatan daerahnya sendiri.

1655




13 November 2014

2.3 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai pendapatan

yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Pada bab V (Lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli

daerah bersumber dari :

1. Pajak Daerah

2. Retribusi Daerah

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang meliputi:

2.4 Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan retribusi

daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi

atau Badan. Retribusi terbagi atas tiga golongan, yaitu: retribusi jasa umum, retribusi jasa

usaha, dan retribusi perijinan tertentu.

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati

oleh orang pribadi atau Badan. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan

oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum

dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak

swasta.

Obyek retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah

kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas

kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.4.1 Retribusi Pelayanan Pasar

Menurut Sunarto (2005) retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan pada

pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa

took/kios, counter/los, dasaran, dan halaman yang disediakan di dalam pasar daerah atau

pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah lainnya yang berada di sekitar pasar daerah

sampai dengan radiun 200 meter dari pasar tersebut. Berdasarkan UU No 28 tahun 2009 obyek

retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa

pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

2.4.1.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Retribusi Pasar

Faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi pasar menurut Soejamto (dalam Raga,

2011) adalah sebagai berikut:

1656




13 November 2014

1. Subyek dan Obyek Retribusi

Subyek dan obyek retribusi akan menentukan besarnya “tax base” yang digunakan

sebagai dasar untuk menentukan besar kecilnya beban retribusi yang harus dibayar

oleh subyek retribusi.

2. Tarif Retribusi

Dalam menentukan tariff retribusi harus bersifat progresif . Tarif harus berdasarkan

lokasi/tempat untuk berdagang, pemakaian tempat berdagang, lokasi berdagang

dalam kategori strategis dan nonstrategic yang ditentukan oleh letak tempat yang

berada di bangunan utama,los terbuka atau dasaran terbuka serta luas tempat yang

digunakan oleh pedagang.

2.5 Pasar dan Masyarakat

Pasar memiliki hubungan erat dengan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam

kegiatan ekonomi masyarakat, pasar berfungsi sebagai sarana distribusi dan pertukaran

barang/jasa, di mana kepentingan produsen dan konsumen bertemu yang pada gilirannya

menumbuhkan ekonomi masyarakatnya. Pasar menjadi pusat sosial ekonomi suatu lingkungan,

dimana penduduk dapat memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan barang-barang pokok

sehari-hari atau kebutuhan jasa dalam bentuk eceran.

Seperti diungkap Ginanjar (1980) bahwa pasar merupakan tempat untuk menjual dan

memasarkan barang atau sebagai tempat penampungan aktivitas perdagangan. Pada mulanya

pasar merupakan perputaran dan pertemuan antar persediaan dan penawaran barang dan jasa.

Pasar dapat didefinisikan sebagai institusi atau mekanisme di mana pembeli (yang

membutuhkan) dan penjual (yang memproduksi) bertemu dan secara bersama-sama

mengadakan pertukaran barang dan jasa (Campbell, 1990). Sedangkan Stanton (2006)

mengartikan pasar sebagai kumpulan orang-orang yang mempunyai kebutuhan untuk

dipuaskan, mempunyai uang untuk dibelanjakan, dan kemauan untuk membelanjakan uang.

Pasar menjadi tempat pertemuan pembeli dengan penjual, barang-barang atau jasa-jasa yang

ditawarkan untuk diperjualbelikan yang kemudian terjadi pemindahan hak milik.

Kottler (2002) melihat arti pasar dalam beberapa sisi, antara lain:

1. Dalam pengertian aslinya, pasar adalah suatu tempat fisik di mana pembeli dan penjual

berkumpul untuk mempertukarkan barang dan jasa.

2. Bagi seorang ekonom, pasar mengandung arti semua pembeli dan penjual yang melakukan

transaksi atas barang/jasa tertentu. Dalam hal ini para ekonom memang lebih tertarik akan

struktur, tingkah laku dan kinerja dari pasar.

3. Bagi seorang pemasar, pasar adalah himpunan dari semua pembeli nyata dan potensial dari

suatu produk.

Dari sudut pelayanan, pasar merupakan sarana umum yang disediakan oleh pemerintah

sebagai tempat transaksi jual beli dimana pedagang secara teratur dan langsung

memperdagangkan barang dan jasa dengan mengutamakan barang-barang kebutuhan sehari-

hari.

Pasar menurut kelas pelayanannya dapat digolongkan menjadi pasar tradisional dan

pasar modern, sedangkan menurut sifat pendistribusiannya dapat digolongkan menjadi pasar

eceran dan pasar kulakan/grosir. Pasar tradisional diartikan sebagai pasar yang dibangun oleh

pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios,

1657




13 November 2014

los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah atau koperasi dengan

usaha skala kecil dan modal kecil dengan proses jual beli melalui tawar menawar.

Berdasarkan pola manajemen yang dipakai, pasar dapat dibedakan menjadi dua

kelompok besar yaitu:

1. Pasar Tradisional, adalah pasar yang masih memakai pola manajemen yang sangat

sederhana dengan ciri-cirinya setiap pedagang mempunyai satu jenis usaha, adanya

interaksi antara penjual dan pembeli (tawar menawar harga), penempatan barang dijajar

kurang tertata rapi, kenyamanan dan keamanan kurang diperhatikan.

2. Pasar Modern, adalah pasar yang sudah memakai pola-pola manajemen modern, dengan

ciri-ciri jenis barang dagangan yang dijajakan oleh satu pedagang, harga fixed (tetap), tata

letak barang dagangan teratur dengan baik dan rapi, serta memprioritaskan aspek

kenyamanan dan keamanan.

Deni Mukbar (2007: 44) menjelaskan perbedaan karakteristik pasar tradisional dan

pasar modern ditinjau dari beberapa aspek. Berdasarkan aspek kondisi fisik tempat usaha, pasar

tradisional memiliki bangunan temporer, semi permanen, atau permanen. Kondisi fisik pasar

modern yaitu memiliki bangunan permanen, fasilitas memadai, dan mewah. Berdasarkan aspek

metode pelayanan, pedagang di pasar tradisional melayani pembeli secara langsung dan terjadi

proses tawar-menawar. Sedangkan di pasar modern metode yang digunakan mengunakan

sistem swalayan dimana pembeli melayani dirinya sendiri dan harga sudah ditentukan secara

pasti sehingga tidak ada proses tawar-menawar.Secara umum pasar dapat diklasifikasikan

kedalam tiga kategori, yaitu :

1. Pasar tradisional merupakan pasar dengan area jual beli yang dikembangkan dan dikelola

secara resmi oleh PEMDA dimana aktivitas tersebut hanya didukung oleh jumlah sarana

serta tingkat kenyamanan yang relative secukupnya. Termasuk dalam hal ini pasar regional,

pasar kota, pasar wilayah dan pasar lingkungan.

2. Pasar modern, yaitu pasar dengan jual beli berbagai jenis barang yang dikelola secara

terpadu dan pada umumnya menerapkan pola swalayan. Karakteristik yang terpenting dari

pola pasar ini adalah adanya pengelolaan modern seperti menejemen, teknologi, serta

promosi yang agresif, disamping tersedianya sarana belanja umum yang mewah, teratur,

bersih dan nyaman. Pasar swalayan (supermarket), pusat perbelanjaan seperti mall dan

plaza termasuk dalam kategori ini.

3. Pasar informal, merupakan pasar dengan area jual beli yang menempati lokasi secara tidak

legal, sehingga aktivitas perdagangan yang terjadi berlangsung dalam suasana yang darurat

dan seadanya. Pasar ini tidak memiliki sarana penunjang, pengaturan, maupun kenyamanan

berbelanja. Pasar ini biasanya terdapat disekitar pasar formal, titik keramaian dijalan raya

atau di wilayah permukiman.

3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif

kualitatif.

1658




13 November 2014

3.2 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini yaitu kinerja keuangan penerimaan retribusi pelayanan pasar,

hal ini sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penurunan kinerja

keuangan pelayanan pasar di wilyah Kab. Madiun.

3.3 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan penerimaan retribusi

pelayanan pasar dan keseluruhan situasi social yang mempengaruhinya.

3.4 Informan

“Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang

situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar

penelitian” (Moleong, 2006:132). Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah:

a. Orang yang memahami pengelolaan pasar di Kabupaten Madiun: Kepala DPPKAD

Kabupaten Madiun.

b. Orang yang bertugas mengatur dan melaksanakan kebijakan negara dalam

pengelolaan pasar di Kabupaten Madiun: Kepala Pasar di Wilayah Kabupaten

Madiun.

c. Orang yang terlibat langsung dalam kegiatan pasar di wilayah Kabupaten Madiun:

pedagang pasar di wilayah Kabupaten Madiun.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat fotografi, daftar pertanyaan

wawancara, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian dan alat bantu

lainnya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Melakukan Observasi. “Observasi dapat dilakukan melalui penglihatan,

penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap” (Arikunto 2006:156).

b. Penelitian Kepustakaan/Dokumentasi.

c. Wawancara semi struktur.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif

dengan analisis data di lapangan Model Miles dan Huberman, yaitu aktivitas dalam analisis

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Untuk menyajikan data supaya mudah dipahami maka menggunakan interactive model Miles

dan Huberman.

Dalam model ini terdapat 3 tahapan analisis, diantaranya:

1. Tahap reduksi data

2. Tahap penyajian data

3. Tahap verifikasi data.

1659




13 November 2014

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Jumlah pasar di seluruh wilayah kabupaten madiun saat ini mencapai 46 pasar, yang

terdiri dari 18 pasar daerah dan 28 pasar desa. Pasar daerah merupakan pasar yang dikelola

pemerintah kabupaten yang tersebar dalam beberapa kecamatan. Pasar tersebut dibedakan

dalam dua jenis, yaitu pasar umum dan pasar hewan. Adapun secara keselurihan kondisi pasar

di wilayah kabupaten Madiun digambarkan dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 4.1.

Daftar Pasar di Kabupaten Madiun Berdasaran Jenis dan Waktu Operasi

No Nama Pasar Jenis Kecamatan Waktu

pelayanan

1 Pasar Caruban Baru Umum Mejayan Setiap Hari

2 Pasar Dolopo Baru Umum Dolopo Setiap Hari

3 Pasar Pagotan Umum Geger Setiap Hari

4 Pasar Sambirejo Umum Jiwan Setiap Hari

5 Pasar Mlilir Umum Dolopo Setiap Hari

6 Pasar Umum Caruban Umum Mejayan Setiap Hari

7 Pasar Sukolilo Umum Jiwan Setiap Hari

8 Pasar Pintu Dagangan Umum Dagangan Setiap Hari

9 Pasar AAPIK Umum Mejayan Setiap Hari

10 Pasar Saradan Umum Saradan Setiap Hari

11 Pasar Balerejo Umum Balerejo Setiap Hari

12 Pasar Unggas Dolopo Umum Dolopo Setiap Hari

13 Pasar Babadan Umum Madiun Legi & Wage

14 Pasar Dungus Umum Wungu Pon & Kliwon

15 Pasar Muneng Umum Pilangkenceng Wage

16 Pasar Hewan Caruban Hewan Saradan Legi

17 Pasar Hewan Dolopo Hewan Dolopo Legi

18 Pasar Hewan Mlilir Hewan Dolopo Wage

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah

1660




13 November 2014

Tabel 4.2.

Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan di Kabupaten Madiun

No Kecamatan

Kepadatan

Penduduk/

Km

Jumlah Pasar

Daerah Pasar Desa

1 Jiwan 1.908 2 5

2 Geger 1.904 1 0

3 Wungu 1.393 1 0

4 Dolopo 1.334 5 0

5 Kebonsari 1.309 0 0

6 Sawahan 1.226 0 3

7 Madiun 1.178 1 4

8 Wonoasri 1.113 0 2

9 Balerejo 936 1 1

10 Mejayan 905 3 2

11 Dagangan 785 1 0

12 Pilangkenceng 738 1 3

13 Saradan 541 2 6

14 Gemarang 376 0 2

15 Kare 180 0 0

Tabel 4.3.

Luas Area dan Peruntukkan

No. Nama Pasar Luas

(M2)

Jumlah Kios

dan

Los Kios Los

1 Pasar Caruban Baru 8.000 141 890 1.031

2 Pasar Dolopo 11.922 178 493 671

3 Pasar Umum Caruban 5.000 49 447 496

4 Pasar Pagotan 3.128 37 337 374

5 Pasar Mlilir - 70 183 253

6 Pasar Dungus 3.271 36 151 187

7 Pasar Babadan 6.940 23 173 196

8 Pasar Muneng 5.000 17 110 127

9 Pasar Unggas 5.400 157 0 157

10 Pasar Sambirejo 4.602 20 94 114

11 Pasar Sukolilo 7.440 20 103 123

12 Pasar Balerejo 8.000 22 36 58

13 Pasar Saradan 780 26 20 46

14 Pasar Pintu 2.176 28 12 40

15 Pasar AAPIK 700 38 0 38

16 Pasar Hewan Mlilir 3.113 31 0 31

17 Pasar Hewan Dolopo 525 13 7 20

18 Pasar Hewan Caruban 9.800 9 0 9

Total 906 3.056 3.962

1661




13 November 2014

Tabel 4.4.

Fasilitas Dasar Pasar di Kabupaten Madiun

No. Nama Pasar

Jumlah

Pedagan

g

Fasilitas

Ka

nto

r

Tel

epo

n

Lis

tri

k

Hy

dra

nt

Air

PM

K

Ke

ber

sih

an

Toi

let

Mu

sha

lla

Par

kir

1

Pasar Caruban

Baru 1.090

Ad

a

tdk

ada ada 2 2 2 2 ada

Ad

a

2 Pasar Dolopo 757

Ad

a

Ad

a ada 4 4 2 8 ada

Ad

a

3 Pasar Pagotan 389

Ad

a

tdk

ada ada 1 2 1 4 ada

Ad

a

4

Pasar Umum

Caruban 309

Ad

a

tdk

ada ada 0 2 0 2 ada

Ad

a

5 Pasar Dungus 292

Ad

a

tdk

ada ada 0 3 0 1

tdk

ada

Ad

a

6 Pasar Mlilir 213

Ad

a

tdk

ada ada 1 1 1 4 ada

Ad

a

7 Pasar Muneng 185

Ad

a

tdk

ada ada 1 1 1 1

tdk

ada ada

8

Pasar

Sambirejo 166

Ad

a

tdk

ada ada 0 1 1 1 ada

Ad

a

9 Pasar Babadan 142

Ad

a

tdk

ada ada 0 0 1 1

tdk

ada

Ad

a

10 Pasar Sukolilo 118

Ad

a

tdk

ada ada 0 3 1 1

tdk

ada

Ad

a

11 Pasar Balerejo 57

tdk

ada

tdk

ada ada 0 0 1 3

tdk

ada

Ad

a

12 Pasar Saradan 40

Ad

a

tdk

ada ada 0 0 1 1

tdk

ada

Ad

a

13 Pasar AAPIK 38

Ad

a

tdk

ada

tdk

ada 0 0 6 1

tdk

ada

tdk

ada

14 Pasar Pintu 23

tdk

ada

tdk

ada

tdk

ada 0 0 0 0

tdk

ada

tdk

ada

15

Pasar Hewan

Mlilir 16

Ad

a

tdk

ada

tdk

ada 0 0 1 1

tdk

ada

Ad

a

16

Pasar Hewan

Caruban 15

Ad

a

tdk

ada

tdk

ada 0 0 0 1

tdk

ada

Ad

a

17 Pasar Unggas 12

tdk

ada

tdk

ada ada 0 0 0 1

tdk

ada

tdk

ada

18

Pasar Hewan

Dolopo 10

tdk

ada

tdk

ada

tdk

ada 0 0 0 3

tdk

ada

Ad

a

1662




13 November 2014

Tabel. 4.5.

Jumlah Pedagang Berdasarkan Tempat Usaha di Pasar Madiun

No. Nama Pasar

Kios Los PKL

Jml

Pedagang Jml Pdg

Se-

lisih Jml Pdg

Se-

Lisih Jml Pdg

Se-

lisih

1

Pasar

Caruban

Baru 141 130 11 890 140 750 279 820 -541

1.090

2 Pasar Dolopo 178 167 11 493 387 106 211 203 8 757

3

Pasar

Pagotan 37 37 0 337 337 0 5 5 0

379

4 Pasar Dungus 36 36 0 151 251 -100 41 5 36 292

5 Pasar Mlilir 70 51 19 183 118 65 5 0 5 169

6

Pasar

Muneng 17 15 2 110 75 35 50 95 -45

185

7

Pasar

Babadan 23 19 4 173 118 55 5 5 0

142

8

Pasar Umum

Caruban 49 14 35 447 145 302 217 150 67

309

9

Pasar

Sambirejo 20 21 -1 94 115 -21 30 30 0

166

10

Pasar

Balerejo 22 8 14 36 39 -3 10 10 0

57

11

Pasar

Sukolilo 20 16 4 103 98 5 4 4 0

118

12

Pasar

Saradan 26 21 5 20 13 7 10 6 4

40

13 Pasar Pintu 28 17 11 12 4 8 2 2 0 23

14

Pasar Hewan

Caruban 9 5 4 0 0 0 10 10 0

15

15

Pasar Hewan

Dolopo 13 4 9 7 6 1 0 0 0

10

16

Pasar Hewan

Mlilir 31 10 21 0 4 -4 0 2 -2

16

17 Pasar AAPIK 38 38 0 0 0 0 3 0 3 38

18 Pasar Unggas 157 12 145 0 0 0 0 0 0 12

Jumlah 915 621 294 3056 1850 1206 882 1347 -465 3.818

4.1.5. Kinerja Keuangan Pasar Daerah

Setiap tahun pendapatan daerah yang dikumpulkan Pasar daerah terus

meningkat. Sumber pendapatan tersebut berasal dari Karcis retribusi pasar,

herregistrasi, parkir sepeda, MCK, dan pasar desa. Secara makro pendapatan pasar

daerah kabupaten Madiun dapat digambarkan sebagai berikut:

1663




13 November 2014

Sumber: Data diolah

Gambar 4.1

Pendapatan Pasar Daerah Kabupaten Madiun

4.2 PEMBAHASAN

Bersdasarkan data kinerja keuangan pasar daerah di pembahasan sebelumnya,

setiap tahun realisasi pendapatan terus meningkat, namun jika diperhatikan lebih

seksama, persentase kenaikan pendapatan pasar daerah terus menurun. Pada tahun

2009, pendapatan yang diperoleh dari pasar daerah sebesar Rp. 738.365.850.

Pendapatan ini meningkat pada tahun 2010 menjadi Rp. 789.742.750, kemudian

menjadi Rp. 834.349.612 pada tahun 2012.

Pada tahun 2010 terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp. 51.376.900 dari

tahun sebelumnya. Pada tahun 2011, pendapatan yang diperoleh dari pasar daerah

kembali mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya tetapi hanya sebesar Rp.

44.606.862. Kenaikan pendapatan dari tahun sebelumnya kembali diperoleh pada tahun

2012 sebesar Rp. 40.035.808. Gambar berikut menggambarkan besaran dan persentase

kenaikan pendapatan pasar daerah setiap tahunnya.

Thn 2009, Pasar,

Rp738,365,850

Thn 2010, Pasar,

Rp789,742,750

Thn 2011, Pasar,

Rp834,349,612

Thn 2012, Pasar,

Rp874,385,420

Pendapatan Pasar Daerah

Thn 2009 Thn 2010 Thn 2011 Thn 2012

1664




13 November 2014

Gambar 4.2.

Kenaikan Retribusi Pasar Daerah

Gambar di atas menunjukkan bahwa persentase kenaikan pendapatan pasar daerah

terus berkurang, sementara pada saat yang sama pertumbuhan sektor perdagangan di kabupaten

Madiun setiap tahunnya mengalami kenaikan. Untuk sumber dan besaran pendapatan pasar

daerah, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Sumber Pendapatan Pasar Daerah

No Sumber Thn 2009 Thn 2010 Thn 2011 Thn 2012

1 Karcis Retribusi Pasar Rp569.587.600 Rp614.896.100 Rp667.270.900 Rp696.754.500

2 Heregestrasi Rp55.156.850 Rp63.943.350 Rp45.447.812 Rp50.367.000

3 Sepeda Rp48.286.000 Rp51.773.500 Rp57.566.500 Rp62.075.500

4 MCK Rp40.067.500 Rp43.989.200 Rp46.299.200 Rp50.126.420

5 Pasar Pintu Rp9.301.900 Rp7.503.600 Rp7.825.200 Rp1.000.000

6 Pengganti Lahan Rp6.875.000 Rp0 Rp0 Rp0

7 Pasar Desa Rp4.260.000 Rp3.860.000 Rp2.790.000 Rp2.490.000

8 BPR Kabupaten Rp2.377.000 Rp2.377.000 Rp150.000 Rp30.000

9 Bank Jatim Rp1.704.000 Rp0 Rp0 Rp0

10 Paguyuban/Koperasi Rp750.000 Rp750.000 Rp0 Rp0

11 Konstruksi Rp0 Rp0 Rp7.000.000 Rp11.542.000

12 Pasar Unggas Dolopo Rp0 Rp650.000 Rp0 Rp0

13 Listrik Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

Grand Total Rp738.365.850 Rp789.742.750 Rp834.349.612 Rp874.385.420

Sumber pendapatan pasar terbesar berasal dari Karcis retribusi pasar, herregistrasi,

parkir sepeda, MCK, dan pasar desa. Sebagai contoh pada tahun 2012, total pendapatan kelima

Jumlah Kenaikan, 2010, Rp51,376,900 Jumlah

Kenaikan, 2011, Rp44,606,862

Jumlah Kenaikan, 2012, Rp40,035,808

6,95%5,64% 4,79%

KENAIKAN RETRIBUSI PASAR DAERAHJumlah Kenaikan % Kenaikan

1665




13 November 2014

sumber ini adalah 98,3% dari total pendapatan pasar pada tahun tersebut. Karcis retribusi pasar

berkontribusi sebesar Rp. 696.754.500 atau 79,7%. Herregistrasi berkontribusi sebesar Rp.

50.367.000 atau 5,8%. Parkir sepeda sebesar Rp 62.075.500 atau sebesar 7,1% dan MCK

berkontribusi sebesar Rp.126.420 atau 5,7%. Adapun sumber-sumber yang lain hanya

berkontribusi kurang dari 2%.

Jika melihat komposisi penerimaan pendapatan dari pelayanan pasar, maka retribusi

pasar merupakan penyumbang terbesar penurunan persentase penerimaan pelayanan

pengelolaan pasar. Reribusi pasar sebagaimana yang diatur dalam Perda No 13 Tahun 2011

tentang Retribusi Jasa Umum ditetapkan sebagai berikut:

Tarif biaya pemanfaatan fasilitas pasar tiap meter persegi (m2)

Jenis Bangunan Kualtas A Kualitas B Kualitas C Kualitas D

Kios 750.000 500.000 350.000 300.000

Los 350.000 300.000 250.000 200.000

Terbuka/Pelataran 175.000 100.000 - -

Tarif Retribusi Pasar per meter per segi per hari :

No Jenis Pasar Tarif Pasar Kelas I Tarif Pasar Kelas II

1 Kios Inpres Rp. 250,00 Rp. 200,00

2 Kios Swadaya Rp. 200,00 Rp. 150,00

3 Los Inpres Rp. 200,00 Rp. 150,00

4 Los Swadaya Rp. 150,00 Rp. 100,00

5 Kawasan Pasar Rp. 200,00 Rp. 150,00

Tarif Retribusi Pasar Hewan

No Jenis Ternak Tarif

1 Sapi/Kerbau 3.000,00/ekor

2 Kambing 1.000,00/ekor

3 Unggas dan aneka ternak 1.000,00/ekor

Tarif Retribusi pemakaian tempat bongkar muat di lingkungan pasar sebesar Rp. 500,00/koli

Tariff retribusi pemakaian fasilitas umum berupa :

1. Mandi/hajad besar Rp. 500,00

2. Hajad Kecil Rp. 300,00

Tarif penitipan sepeda motor dan sepeda di dalam pasar, sebesar:

1. Sepeda motor ...................... Rp. 500,00

2. Sepeda ................................ Rp. 300,00

Berdasarkan struktur dan besarnya tariff sebagaimana yang diatur dalam Perda

tersebut, maka yang menentukan besarnya penerimaan retribusi pelayanan pasar sebagaimana

yang diungkapkan oleh (Raga: 2011) adalah subyek/obyek retribusi dan tariff retribusi. Subyek

retribusi adalah jumlah pedagang, sedaangkan obyek retribusi adalah los/kios tempat

berdagang. Berdasarkan data jumlah pedagang pasar di wilayah Kabupaten Madiun, rata-rata

jumlah pedagang di pasar terus mengalami penurunan dan jumlahnya lebih kecil jika

1666




13 November 2014

dibandingkan jumlah los/kios yang disiapkan di pasar. Data ini dapat dimaknai bahwa 1)

fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kurang menarik pedagang, 2) pasar

tradisional kurang menarik masyarakat sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,

3) Tarif retribusi terlalu tinggi bagi pedagang. Dengan kondisi pasar yang sepi pembeli, tariff

retribusi sebagaimana yang diatur dalam Perda No. 13 Tahun 2011 dirasa terlalu tinggi bagi

para pedagang dan tidak bisa ditutup dengan hasil penjualan tiap hari. Sehingga dapat

disimpulkan sumber retribusi pasar daerah telah mengalami kejenuhan.

Retribusi pelayanan pasar menurut Suharto (2005) adalah pungutan yang dikenakan

pada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat

berupa took/kios, counter/los, dasaran, dan halaman yang disediakan di dalam pasar daerah atau

pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah lainnya yang berada di sekitar pasar daerah

sampai dengan radiun 200 meter dari pasar tersebut. Berdasarkan UU No 28 tahun 2009 obyek

retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa

pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Dari definisi tersebut, maka retribusi pelayanan pasar merupakan pembayaran atas fasilitas

yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Jika kinerja keuangan penerimaan retribusi pelayanan

pasar terus mengalami penurunan, berarti fasilitas tersebut sudah tidak banyak lagi

dimanfaatkan oleh masyarakat. Jika melihat data pasar berdasarkan jenis dan waktu operasi,

beberapa pasar buka tiap hari dan beberapa pasar buka mingguan, seperti pasar Babadan di

kecamatan Madiun buka setiap Legi dan Wage; Pasar Dungus di kecamatan Wungu buka setiap

Pond an Kliwon; dan Pasar Muneng di kecamatan Pilangkenceng buka setiap Wage. Sementara

berdasarkan data kepadatan penduduk setiap kecamatan, Kecamatan Madiun jumlah

penduduknya 1.178 jiwa; kecamatan Wungu 1.393 jiwa; dan kecamatan Pilangkenceng 738

jiwa. Jika melihat jumlah kepadatan penduduk serta ketersediaan fasilitas layanan pasar maka

tampak adanya ketidaksesuaian, sehingga pasar yang berfungsi sebagai tempat transaksi

ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah tidak mampu menjalankan

fungsinya secara optimal. Kondisi ini menyebabkan masyarakat pindah ke jenis pasar yag lain

dan di tempat yang lain, apalagi saat ini telah menjamur jenis toko swalayan yang juga

menyediakan kebutuhan sehari-hari di wilayah Kabupaten Madiun dengan fasilitas yang lebih

nyaman.

Kondisi pasar yag dikelola oleh Pemerintah Daerah sangat erat kaitanya dengan

organisasi Dinas Pendapatan sebagai pengelola pasar. Menurut Kepala Dinas Pendapatan

Kabupaten Madiun, Dinas Pendapatan mengelola pasar daerah yang secara lebih teknis

dilaksanakan oleh Kepala Pasar. Namun sampai saat ini, Dinas Pendapatan belum menetapkan

visi dan misi pengelolaan pasar daerah sehingga belum ada program ataupun kegiatan yang

tertuang dalam APBD dalam rangka mengembangkan pasar daerah. Saat ini, anggaran yang

dikelola untuk peningkatan pelayanan pasar hanya berupa honor petugas pemungut dan biaya

pemeliharaan yang setiap tahun diperuntukkan pasar yang berbeda-beda.

Dari uraian di atas, maka perlu ada peningkatan kinerja keuangan pelayanan pasar.

Untuk meningkatkan kinerja keuangan pelayanan pasar, sumber penerimaan dari pemanfaatan

area pasar dapat dikembangkan dalam bentuk Jasa listrik, Jasa air dan telepon, Reklame dan

Promosi; dan penerimaan dari pengelolaan hasil usaha fasilitas penunjang lainnya.Sejalan

dengan pelaksanaan otonomi daerah yang lebih nyata, maka pemerintah daerah memiliki

keleluasaan dalam mengelola potensi dan sumber pendapatan di daerahnya. Berbagai regulasi

tersebut memberikan petunjuk bagaimana daerah mampu mengoptimalkan PAD salah satunya

melalui unit usaha yang di miliki oleh pemerintah daerah.

1667




13 November 2014

5 SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyebab menurunnya

kinerja keuangan penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar adalah sumber retribusi telah

mengalami kejenuhan yang disebabkan oleh :

1. Fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kurang menarik

pedagang,

2. Pasar yang dikelola oleh Pemerintah daerah kurang menarik masyarakat sebagai

tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

3. Pasar sudah mampu memenuhi fungsinya sebagai tempat memenuhi kebutuhan

sehari-hari karena di beberapa kecamatan terdapat ketidaksesuaian jumlah dan

waktu operasi pasar dengan jumlah kepadatan penduduk

4. Belum terdapat program dan kegiatan yang dikembangkan oleh Dinas

Pendapatan sebagai pengelola pasar daerah dalam rangka peningkatan kualitas

pelayanan pasar

5.2 SARAN

1. Pemerintah Kabupaten Madiun

a. Penataan organisasi pengelola pasar dan perumusan visi dan misi pengelolaan pasar sebagai

pedoman pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan pelayanan pasar ke depan.

b. Prioritas pembangunan Kabupaten Madiun harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang

mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dalam upaya

meningkatkan daya beli masyarakat yang dalam hal ini tentunya harus dilakukan dengan

tanpa mengesampingkan konsistensi dalam menekan ketimpangan pendapatan masyarakat

sebagai bentuk upaya untuk menekan angka kemiskinan, serta tetap memperhatikan

keseimbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

______. 2009. Undang – Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah.

______. 2009. Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah.

______. 2004. Undang – Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .

______. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 13 tentang Retribusi Jasa Umum

______. 2013. Madiun Dalam Angka. BPS

Arikunto,Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitaan Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi.

Jakarta: PT Asdi Mahasatya.

Mardiasmo. 2007. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.

1668




13 November 2014

Moleong, lexy J.2008. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung

Putri. Wulanda.2013.e-Journal Administrasi Negara. Fisip-Unmul

Raga. Wisnu Arjanggi.2011. Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Demak

Tahun 2006-2009. Skripsi. Universitas Diponegoro

Sugiyono. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatf dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suandy,Erly. 2009 ”Hukum Pajak” Salemba Empat. Jakarta

Suharto, Edi.2005. Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung

Staton, William.2006. Prinsip pemasaran (Edisi ke tujuh Alih Bahasa Y Lamarto) Erlangga :

Bandung

Documents

Analisis Penurunan Kinerja Penerimaan Retribusi Pelayanan ...repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5926/2/PROS_Dewi Prastiwi... · ANALISIS PENURUNAN KINERJA PENERIMAAN RETRIBUSI