Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik

AKUNTABILITAS SOSIAL SEBAGAI INSTRUMEN PENILAIAN BIROKRASI

PELAYANAN PUBLIK

Oleh:

Donny Setiawan (Ketua Badan Pelaksana Perkumpulan Inisiatif)

Disampaikan pada:Pertemuan Puncak Reformasi Birokrasi Nasional (RB Summit)

9-10 September 2014Hotel JS Luwansa, Jakarta

World Governance Index 2013

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx

Diperlukan...

Institute for Innovation, Participatory Development and Governancewww.inisiatif.org

Control of Corruption

Law Enforcement

Government Effectiveness

Civic Engagement

Civic engagement: peran keterlibatan masyarakat sipil dalam meningkatkan efektifitas birokrasi

pemerintah, kontrol terhadap potensi korupsi dan penegakan hukum

Akuntabilitas Sosial

• “Sebuah pendekatan untuk membangun akuntabilitas yang mengacu pada

keterlibatan masyarakat sipil., dalam hal ini masyarakat akar rumput dan atau

organisasi masyarakat sipil yang berpartisipasi secara langsung atau tidak

langsung dalam memastikan terjadinya akuntabilitas”. (Malena, Forster and Singh,

2004: 1 dalam Ahmad:2008 dan World Bank, 2004f: 1 dalam world bank institute, 2007).

• “Sebuah standar yang berdasarkan pada norma international tentang hak asasi

manusia dan regulasi nasional tentang perburuhan yang akan melindungi dan

memperkuat semua personel yang tergabung dalam rentang kendali dan pengaruh

sebuah perusahaan , yang memproduksi barang atau menyediakan jasa, termasuk

didalamnya berlaku bagi pegawai perusahaan tersebut, suppliers/subcontractors,

sub-suppliers, dan pekerja rumahan”. (SAI:2008)

• “Merujuk pada inisiasi kelompok masyarakat untuk memastikan pemerintah

bertanggungjawab atas keputusan dan tindakannya agar lebih efektif dan

akuntabel.” (ANSA-EAP:2010)


Fungsi Akuntabilitas Sosial


• Memonitor dampak sosial dan kinerja organisasi• Menyediakan dasar bagi penyusunan strategi dengan cara yang

bertanggung jawab dan akuntable secara sosial• Memfasilitasi proses belajar tentang bagaimana meningkatkan

kinerja sosial• Memfasilitasi institusi managemen yang strategis agar mereka

memperhatikan dampak sosial strategi mereka terhadaporganisasi dan masyarakat umum

• Memberikan informasi pada publik tentang alokasi sumber dayapublikterkait dengan akuntabilitas dan etik

Struktur Pengawasan & Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah

PENGAWASAN WARGA

PELAKSANAAN PELAPORAN

DPR/D

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BPK

PEMERIKSAAN

HASIL PEMERIKSAAN

PENGENDALIAN

PERENCANAAN

PEMERINTAH

LAPORAN KEUANGAN

INSPEKTORAT

PENGAWASAN/PENGENDALIAN INTERN

Akhir

Bln Maret

Akhirbulan Mei

RAPERDA PRTJWB PLKSN APBN/D

Akhir bulan juni

Dukungan Kebijakan

• Inpres No. 1/1989 Tentang Pengawasan Melekat (Waskat)

• UU No. 28/1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;

– Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak sekaligus tanggung jawab mereka (Pasal 8 ayat (1)).

– hak hak warga (pasal 9 ayat (1)), yang salah satunya adalah hak untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara.

• PP No. 68/1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta MasyarakatDalam Penyelenggaraan Negara

• UU UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;– Bab X pasal 53 : masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis

dalam rangka penyiapan atau pembahasan RUU dan raperda

• UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

• UU No. 25/2009 Tentang Pelayanan Publik


Akuntabilitas Sosial dan Siklus Penganggaran Pemerintah?


PELAPORANIMPLEMENTASI

KEGIATANPERENCANAAN & PENGANGGARAN

TERLIBAT LANGSUNG

MONITORING

EVALUASI

AUDIT

UBS/CRC

PETS/AUDIT SOSIAL

MUSRENBANG

Bagaimana Alat Akuntabilitas Sosial Dipraktekkan?

Pemerintah/Service providers – Ada indikasi kebocoran anggaran

Pemerintah/Service providers – anggaran tidak menjadi barang/fasilitas

Pemerintah/Service providers – tidak menunjukan kinerja yang baik

Pemerintah/Service providers - Penerima manfaat merasakan adanya masalah pada

fasilitas layanan tertentu

MA

SALA

H

ALA

T A

KU

NTA

BIL

ITA

S SO

SIA

L Public Expenditure Tracking Survey (PETS)

Social AuditOr PETS

Absenteeism Studies/Tracking

Citizen Report Card (CRC), Community

Scorecard (CSC), User Based Survey

CONTOH PRAKTEK ALAT AKUNTABILITAS SOSIAL

Memeriksa Kehadiran dokter di Maharasthra,India – SATHI-CEHAT

Problem – dokter tidak datang di klinik pedesaan untuk melayani pasien yang membutuhkan pertolongan medis

SA Tool – menggunakan absenteeism studies melalui kunjungan mendadak, CSO menemukan ketidakhadiran signifikan dokter dan ketidakberdayaan pasien.

Advocacy – menempelkan nama, jam kerja dan no telp dokter dan no telp klinik di dinding klinik untuk mendorong pasien menghubungi dokter yg tidak hadir tsb.


• BESCOM bekerja sama dengan PAC untuk menyelenggarakan assessment di lokasi layanannya.

• SA Tools: CRC untuk menggali umpan balik dari stakeholder melalui wawancara dengan pengguna BESCOM dan pegawai BESCOM.

• Objectives:– Mengukur kualitas, daya tanggap dan outcome pelayanan dasar yang

disediakan oleh sub-divisi dan seksi/unit kerja– Mendorong pemahaman yang lebih baik atas masalah dan hambatan

yang dihadapi staf BESCOM dalam perannya sebagai service provider– Menjadi input perbaikan kebijakan BESCOM


Assessment Pelayanan BESCOM di India – Public Affair Center

• MoU Pemkot-OMS ttg Audit Sosial, Kepwal ttg Auditor Warga, Audit Sosial sbg salah satu strategi pengawasan yg dicantumkan dalam RPJMD, sedang dibuat perwal dan perda


Audit Sosial di Kota Makassar – Yayasan TIFA

Problem – Buruknya pelayanan rumah sakit bagi pasien Jamkesmas

SA Tool – menggunakan CRC, ditemukan terjadinya diskriminasi pelayanan administratif dan medis terhadap pasien Jamkesmas di rumah sakit

Advocacy – mendorong Pemkab Bandung dan pengelola rumah sakit untuk memperbaiki pelayanan kesehatan pada pasien Jamkesmas

Pelayanan Pasien Jamkesmas di Rumah Sakit di Kab. Bandung - PI


Problem – Adanya indikasi mark up data siswa SD untuk mendapatkan alokasi dana BOS yang lebih besar bagi sekolah

SA Tool – menggunakan Audit Sosial, ditemukan adanya perbedaan data siswa di beberapa sekolah penerima BOS antara aktual dan yang ditetapkan oleh Kemdiknas

Advocacy – mendorong penyelesaian masalah dengan mempertemukan pihak orangtua siswa, sekolah, pengambil kebijakan di tingkat kabupaten dalam acara public hearing

Data Siswa SD Penerima BOS di Kab. Garut - PI



• Problem: Rumah tangga yang telah mendapatkan akses air bersih namun masih jauh dari kualitas dan kuantitas yang memadai.

• Objek Pengawasan:Kinerja Program Penyediaan Infrastruktur layanan air bersih di perdesaan dan perkotaan oleh PDAM dan Dinas PU

• SAcc Tool: Kombinasi 3 alat yaitu PETS, CRC dan Sosial Audit

– PETS: Tahun Anggaran 2011 & 2012, Anggaran yang dialokasikan dan yang telah dilaksanakan belum mempertimbangkan SPM air bersih bagi rumah tangga, anggaran di susun dan dilaksanakan tidak sesuai

– CRC : Kualitas Air masih buruk, kontinuitas aliran air tidak konsisten, masyarakat masih harus bayar lebih untuk mendapat air tambahan

– Audit Sosial : ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi, volume tidak sesuai desain, infrastruktur malfungsi, Kontraktor tidak kompeten, masyarakat sebatas “pekerja” , status kepemilikan prasarana yang tidak jelas,kualitas, kontinuitas air yang tidak sesuai dengan standar minimal

Pemenuhan Akses Air Bersih di Kab. Bandung,Garut dan Tasikmalaya - PI

Manfaat

Bagi Warga Masyarakat

1. Mengetahui secara pasti akan rencana dan capaian implementasi program yang ditujukan bagi mereka

2. Mengetahui kemanfaatan suatu program/kegiatan

3. Dapat mengukur kinerja satu instansi pemerintah

4. Memperkuat kepedulian dan rasa kepemilikan atas suatu program/kegiatan

Bagi Pemerintah

1. Meningkatkan reputasi

2. Memberikan peringatan padapembuat kebijakan tentangtuntutan penerima manfaat

3. Memberikan tuntutan perubahanpositif pada instansi pemerintah

4. Meningkatkan akuntabilitas

5. Mempermudah menentukanorientasi dan fokus institusi(program dan kegiatan)

6. Meningkatkan rasa percaya diridalam hal sosial


Pembelajaran (1)

Pembelajaran (2)

• Pemerintah harus percaya terhadap demokrasiyang partisipatif

• Masyarakat sipil yang berdaya dan aktif

• Pemerintah harus akuntable terhadap publik: ada keterbukaan informasi

• Suasana lingkungan politik dan kebijakan yang mendukung

Prasyarat

Pembelajaran (3)

• Informasi penting, tapi...

• Ditindaklanjuti upaya advokasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah

Informasi saja tidak cukup

• Alat SA ditujukan untuk mencari peluang terjadinya perubahan

• Perubahan seringkali sangat tergantung pada pengambil kebijakan

• Ini tidak berarti harus pemerintah

Pengambil Kebijakan adalah sekutu

• Sains: menentukan cakupan, sampling, desain kuesioner, data analisis

• Seni: menggali informasi dari warga, meyakinkan pengambil kebijakan

Kombinasi Sains dan Seni

• Hasil kerja SA masih dianggap sebagai “serangan” bukan “masukan”

• Menarik dukungan stakeholders lainnya

• Tidak ada dukungan dari wakil rakyat

Beberapa tantangan

Pembelajaran (4)

• Sangat penting jika kerja SA digunakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dalam hal mendorong akuntabilitas sosial

Ini tentang tujuan, bukan alat

• Keberagaman konteks politik, ekonomi, sosial dan faktor lainnya selayaknya akan mempengaruhi informasi yang akan digali dan upaya advokasi yang akan dipilih

Masalah konteks

Pembelajaran (5)

TERIMA KASIH

Perkumpulan InisiatifInstitute for Innovation, Participatory Development and Governancewww.inisiatif.org

http://www.inisiatif.org/

Presentations & Public Speaking

Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik