Upload
bagus-ardian
View
457
Download
20
Embed Size (px)
Citation preview
PENJELASAN TEKNIS PENAJAMAN DOKUMEN SIAP (SLUM IMPROVEMENT
ACTION PLAN)
NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE - II
Tanggerang, 8 Agustus 2016
Disampaikan pada Acara :Pembekalan Teknis Perencanaan dan Pelaksanaan Neighborhod Upgrading and Shelter Project Phase II
Disampaikan Oleh :Bagus Ardian. ST. MT
CAKUPAN PRESENTASI PENAJAMAN DOKUMEN SIAP
1. Penjelasan Umum Tentang Dokumen SIAP
2. Kebijakan Penajaman Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kota
3. Menyandingkan Dokumen SIAP dan RP2KPKP
4. Strategi Penajaman Dokumen SIAP
PENJELASAN UMUM DOKUMEN SIAP
SUBSTANSI DOKUMEN SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
01
SIAP merupakan dokumen Perencanaan Terpadu di Tingkat Kota dalam Rangka Penanganan Permukiman Kumuh yang berisikan Rumusan Strategis, Kebutuhan Program dan Investasi untuk mewujudkan Permukiman yang Bebas Kumuh.
Dokumen SIAP merupakan dokumen Terpadu dan Menyeluruh (komprehensif), tidak hanya berisikan rencana kegiatan bersifat Fisik namun mencakup juga kegiatan Non Fisik Seperti Peningkatan Kapasitas/Pemberdayaan, Sosial dan Ekonomi (SEL).
DOKUMEN SIAP• Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan• Profil Permukiman Kumuh Perkotaan• Strategi Pencapaian Kota Bebas Kumuh• Program Peningkatan dan Pencegahan Kumuh Baru• Rencana Aksi Penanganan Kumuh Perkotaan
KEDUDUKAN DOKUMEN SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
02
ALUR PENYUSUNAN DOKUMEN SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
03
CAPAIAN PENYUSUNAN DOKUMEN SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN) PADA WILAYAH
NUSP-2
04
Keterangan RMC West RMC Central RMC East
Proses 2 8 6
Uji Publik 4 - -
Pengesahan LCO - - -
352.85 Ha
224.05 Ha
92.46 Ha
63.55 Ha
381.98 Ha
58.87 Ha
41.43 Ha
200.74 Ha
1 Kt; 6 Kel
227.67 Ha
215.18 Ha
314.74 Ha
101.25 Ha
42.51 Ha
1 Kt; 15 Kel
1 Kt; 10 Kel
1 Kt; 9 Kel
146.12 Ha
530.05 Ha1 Kt; 20 Kel
1 Kt; 16 Kel
155.55 Ha
2 Kota; 24 Kel
1 Kt; 11 Kel
1 Kt; 9 Kel
2 Kab/Kt; 18 Kel
1 Kt; 11 Kel3 Kab/Kt; 25 Kel
1 Kt; 4 Kel
1 Kt; 5 Kel
PETA SEBARAN LOKASI KUMUH NUSP-2
TOTAL = 3,110.75 Ha
1 Kt; 12 Kel
1 Kt; 7 Kel
KEBIJAKAN PENAJAMAN PERENCANAAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH SKALA KOTA
KEBIJAKAN PENAJAMAN DOKUMEN PERENCANAAN SIAP
(SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
05
KOLABORASI merupakan Platform Program Penanganan Permukiman Kumuh, dimana sinergi antara stakeholder pembangunan (Pusat, Daerah, Swasta dan Masyarakat) dan sinergi pengganggaran menjadi penting dalam rangka pelaksanaan Program Penanganan Permukiman Kumuh yang Optimal,
SIAP merupakan Dokumen Pedoman Rencana Penanganan (Peningkatan dan Pencegahan) Permukiman Kumuh Kota/Kab yang dilaksanakan secara Partisipatif, Terpadu dan Menyeluruh (komprehensif),
Target Tahun 2016 Dokumen SIAP pada 20 Kota/Kab Lokasi NUSP-2 sudah mendapatkan Legalitas dari Pemerintah Daerah (LCO), menjadi acuan Perencanaan yang mensinergikan semua potensi dalam rangka Percepatan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan,
Perlu memperkuat atau memberikan penajaman Dokumen SIAP sehingga memberikan pola perencanaan yang terarah, terintegrasi, efektif dan berkelanjutan,
Penajaman Dokumen SIAP diarahkan untuk memperdalam substansinya dengan tidak merubah kerangka dokumen SIAP, referensi penajaman kedalaman substansi dapat mengikuti dokumen RP2KPKP.
KERANGKA PIKIR STRATEGI PENAJAMAN DOKUMEN SIAP
06
SIAP
ISUE STRATEGIS Permasalahan Permukiman
PROFIL PERMUKIMAN
KUMUH
SKENARIO PENANGANAN PERMUKIMAN
KUMUH
KEBUTUHAN PROGRAM &
KEGIATAN
MEMORANDUM PROGRAM
CONSOLIDATION INVESTMEN PLAN
(NUSP)
DED KAWASAN PRIORITAS
Isue Strategis Pembangunan:- Visi, Misi dan Tujuan
Pembangunan- Sasaran Pembangunan- Infrastruktur, Sosial, Ekonomi
dan Kelembagaan- Strategi Pembangunan Kota- Produk Hukum (permukiman)
Permasalahan Permukiman:- Kelengkapan data Permukiman (peta)- Kelengkapan data Permasalahan
Permukiman (peta)- Produk Hukum (permukiman) sektoral
Profil Permukiman Kumuh:- Kelengkapan data
permukiman kumuh hasil SK Waklikota/Bupati
- Verifikasi dan Validasi data permukiman kumuh hasil NUAP, Baseline 100-0-100 dan pendataan sejenis
- Tipologi Permukiman dan Konstelasi Permukiman Kumuh
- Penetapan dan Identifikasi kelembagaan dalam proses penanganan permukiman kumuh
Skenario Penanganan Permukiman:- Konsep Strategi penanganan pemukiman
kumuh- Strategi dan Skenario Penanganan
permukiman kumuh- Roadmap Menuju Kota Bebas Kumuh- Program dan Kegiatan Komprehensif
Kebutuhan Program Peningkatan dan Pencegahan Kumuh Baru:- Inventarisasi Program Multi Sektor dan
Multi Kelembagaan
Rencana Aksi Penanganan Permukiman Kumuh- Rencana Program dan Investasi
penanganan Permukiman Kumuh
SANDINGAN DOKUMEN SIAP DAN RP2KPKP
07
KETERANGAN DOK SIAP DOK RP2KPKP
Pelaksana Konsultan Konsultan
Pengawalan LCO Pokja PKP
Durasi Penyusunan 6 Bulan 6 Bulan
Sumber data Base Line 100-0-100, SKS, Produk Hukum Permukiman
Base Line 100-0-100, SKS, Produk Hukum Permukiman
Tujuan Sebagai dokumen perencanaan penanganan kumuh
Sebagai dokumen perencanaan penanganan kumuh
Pola Penyusunan Partisipatif, teknokratik dan Buttom UP – Top Buttom
Partisipatif, teknokratik dan Buttom UP – Top Buttom
Isi Dokumen Pendahuluan, overview kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan, profil kumuh, skenario penanganan, kebutuhan program peningkatan dan pencegahan kumuh baru, rencana aksi penanganan permukiman kumuh, DED Skala kawasan
Pendahuluan, Kajian Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan, Gambaran Awal Profil Permukiman Kumuh Kota, Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh, Rencana Aksi Program Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan, Rencana Detail Konsep Design Kawasan Penanganan Prioritas.
TAHAPAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN DOKUMEN RP2KPKP
08
HASIL REVIEW DOKUMEN SIAP
09
“Secara pemenuhan kerangka sudah sebagian besar mengikuti pedoman, namun kedalaman
pembahasan dan rumusan belum tajam” Isu strategis dan permasalahan masih bersifat umum belum
memberikan penjelasan secara rinci terkait dengan penyebab kumuh dan permasalahan dominan yang terjadi pada kawasan permukiman,
Belum ada rumusan kebijakan yang diusulkan berupa konsep dan pola penanganan permukiman kumuh,
Profil kumuh data belum lengkap dan valid Skenario penanganan dan road map dalam rangka Kota bebas Kumuh
belum ada, jika ada belum mengimplementasikan rumusan kebijakan secara makro kota,
Potensi kelembagaan dalam proses penanganan permukiman kumuh belum sepenuhnya terpetakan, sehingga dorongan percepatan penanganan kurang,
Program investasi masih sebatas pola memenuhi keiginan, belum terskenario dengan baik dengan pola segmenasi kawasan prioritas utama sebagai intervensi penanganan awal Program Penanganan Permukiman Kumuh
STRATEGI PENAJAMAN DOKUMEN SIAP
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
10
ISUE STRATEGIS PEMBANGUNAN
• INFRASTRUKTUR• SOSIAL• EKONOMI• KELEMBAGAAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN
• OVERVIEW KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN
• MATRIX KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN
• OVERVIEW KEBIJAKAN SEKTORAL PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
• MATRIX KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN KUMUH
• RUMUSAN KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
Infrastruktur:1. Masalah Utama Perkotaan (kumuh, kemiskinan, Kebencanaan)2. Kondisi Umum Perkotaan3. Pengembangan Wilayah4. Pemenuhan Kebutuhan DasarSosial:1. Masalah perkembangan penduduk berkaitan dengan hak dasar2. Kondisi sosial, pedidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan3. Pola hidup bersih dan sehat di permukimanEkonomi:1. Pendapatan daerah dan masyarakat2. Potensi pengembangan ekonomi suatu daerah3. Pelayanan infrastruktur dalam pengembangan ekonomi dan
penanggulangan kemiskinanKelembagaan:1. Kondisi kelembagaan dalam penanganan permukiman2. Pola hubungan atau kemitraan yang berkembang3. Potensi pengembangan kelembagaan
(produk hukum, visi misi, tujuan, strategi, rencana dan program kegiatan)
(produk hukum, visi misi, tujuan, strategi, rencana dan program kegiatan)
Rumusan Kebijakan:a. Rekomendasi rumusan kebijakan dan strategi penanganan kumuh perkotaanb. Rekomendasi terhadap kebutuhan peraturan daerah penanganan permukiman kumuhc. Rekomendasi terhadap pemutakhiran atau penyusunan dokumen perencanaan teknis penanganan permukiman kumuh
CONTOH OVERVIEW KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
11
CONTOH RUMUSAN HASIL OVERVIEWKEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
12
PROFIL PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
13
• Petetapan lokasi dan sebaran permukiman kumuh
• Verifikasi lokasi dan deliniasi kawasan permukiman kumuh
• Tipologi kawasan permukiman kumuh
• Korelasi antar permukiman kumuh
Sebaran Permukiman Kumuh
• Profil permukiman kumuh hasil verifikasi dan korelasi lokasi permukiman kumuh
• Profil permukiman kumuh sesuai format NUSP
Profil Permukiman Kumuh
• Identifikasi kelembagaan yang berperan dalam pembangunan dan penanganan permukiman kumuh
• Peran dan fungsi kelembagaan dalam penanganan permukiman kumuh
Profil Kelembagaan Dalam Rangka Penanganan Permukiman Kumuh
PENETAPAN LOKASI DAN SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH
PROSES PENETAPAN LOKASIPermen PU No.2 Tahun 2016 (Pasal 15-24)
14
CONTOH KEGIATAN PENETAPAN LOKASI DAN SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH
15
1• Koordinasi melalui rembug warga di
masing-masing kelurahan, pembentukan tim yang terdiri atas tim pokjanis, tim konsultan, kelurahan, BKM & tokoh masyarakat
2• Verifikasi lokasi kumuh berdasarkan SK
dengan tim di masing-masing kelurahan, serta memetakan kembali lokasi kumuh
3• Survey Kampung Sendiri,
memverifikasi lokasi dan kondisi permukiman dan infrastruktur, sekaligus melakukan pemetaan kebutuhan penanganan pembangunan
4• Penyepakatan kawasan permukiman
kumuh hasil verifikasi yang diperkuat dengan penandatanganan Berita Acara
5• Perumusan program penanganan
kawasan permukiman kumuh yang disepakati oleh masyarakat, kelurahan, bkm dan tim pokjanis
SK Walikota Surakarta Nomor 032/97-C/1/2014 :
Luas Kawasan Kumuh adalah 467.62 Ha
Hasil Verifikasi: Luas Kawasan Kumuh adalah 359.53 Ha
CONTOH TEMATIK PROFIL PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
16
CONTOH PROFIL PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
KAWASAN LUAS (HA)
TINGKAT KUMUH TIPOLOGI PERMASALAHAN KAWASAN
A Kawasan Karangasem
13.24 SEDANG Kawasan kumuh padat perkotaan
Sosial : Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku
hidup bersih dan sehat Ekonomi : Ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah
dalam pemenuhan rumah sehat dan layak huni (kemiskinan perkotaan)
Fisik : Sanitasi resiko sedang Kepadatan bangunan tinggi Ketidakteraturan bangunan Tingginya jumlah RTLH Terdapat bangunan yang berada di atas saluran Masih banyak bangunan tidak memiliki sertifikat
B Kawasan Sondakan
5.47 SEDANG Kawasan kumuh padat perkotaan
Kawasan kumuh bantaran sungai
Sosial : Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku
hidup bersih dan sehat Ekonomi : Ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah
dalam pemenuhan rumah sehat dan layak huni (kemiskinan perkotaan)
Fisik : Kawasan rawan genangan Sanitasi resiko tinggi RTLH Ketidakteraturan bangunan Tidak adanya pengelolaan limbah batik Kepadatan bangunan tinggi
C Kawasan Pajang
2.31 RINGAN Kumuh padat perkotaan
Sosial : Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku
hidup bersih dan sehat Ekonomi : Ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah
dalam pemenuhan rumah sehat dan layak huni (kemiskinan perkotaan)
Fisik : Sanitasi resiko sedang RTLH Ketidakteraturan bangunan Kepadatan bangunan tinggi Tidak adanya pengelolaan persampahan dan air limbah
17
PROFIL PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAANTipologi Perumahan Kumuh & Permukiman Kumuh Permen PU No.2 Tahun 2016 (Pasal 13-14)
18
PROFIL PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
19
Proses Verifikasi dan Validasi mengedepankan partisipasi (dari hasil NUAP dan Baseline 100-0-100) dan Peran Pemda sebagai Nahkoda
Kesamaan Tipologi Kawasan Kumuh
• Kesamaan Karakteristik• Permukiman yang diatur dalam
RTRW• Karakteristik Kumuh yang
disepakati dan ditetapkan pemda
Lokasi dengan jarak yang berdekatan
• Lokasi kumuh ditingkat lingkungan yang berdekatan
• Mempermudah penanganan masalah dengan sistem
Pembentuk Sistem atau Jaringan Infrastruktur
• Permasalahan infrastruktur yang membentuk suatu sistem jaringan
• Penanganan skala kawasan yang terpadu dan berkelanjutan
CONTOH PROFIL PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
20
STRATEGI PENCAPAIAN KOTA BEBAS KUMUH
21
• Penilaian prioritas kawasan permukiman kumuh• Identifikasi faktor dominan penyebab kumuh• Potensi dan kendala dalam penanganan permukiman kumuh
Konsep strategi penanganan permukiman kumuh
• Skema penanganan pencapaian kota bebas kumuh2015-2019• Target penanganan pencapaian Kota bebas kumuh 2015-2019
Strategi penanganan dan skenario pencapaian Kota Bebas Kumuh
• Peta jalan yang menggambarkan Konsep dan Pola Penanganan Permukiman Kumuh dalam Kerangka Pencapaian 100-0-100
Road Map Pencapaian Kota Bebas Kumuh
• Kebutuhan pogram dan kegiatan peningkatan kualitas penanganan permukiman kumuh
• Kebutuhan program dan kegiatan pencegahan penanganan permukiman kumuh
Program dan Kegiatan Komprehensif
CONTOH KONSEP DAN SKENARIO PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
22
KONSEP PENANGANAN:Pengurangan luasan kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas
FORMAT PENILAIAN KAWASAN PRIORITAS
23
SKEMA HASIL PENILAIAN KAWASAN PRIORITAS
24
CONTOH MATRIX STRATEGI DAN POLA PENANGANAN PERMUKIMAN
KUMUH
25
CONTOH SKENARIO PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
26
CONTOH RUMUSAN STRATEGI PENCAPAIAN KOTA BEBAS KUMUH
27
Kawasan Kumuh Legal (SLUM)
PEMUGARAN Perbaikan RTLH menjadi
layak huni Rehabilitasi
infrastruktur Preservasi &
pengendalian
Kawasan Kumuh Ilegal (SQUATTERS) PEREMAJAAN KAWASAN
Penataan kembali kawasan ex-relokasi sesuai dengan fungsinya
PERMUKIMAN KEMBALIRelokasi – Resettlement ke Rusunawa
PEREMAJAAN KAWASANPenataan kembali kawasanKonsolidasi Lahan
KAWASAN KUMUH KOTA SURAKARTA
PENCEGAHAN
PENANGANAN BANJIR KOTA
CONTOH RUMUSAN STRATEGI PENCAPAIAN KOTA BEBAS KUMUH
28
CONTOH RUMUSAN STRATEGI PENCAPAIAN KOTA BEBAS KUMUH
29
CONTOH RUMUSAN STRATEGI PENCAPAIAN KOTA BEBAS KUMUH
30
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENCEGAHAN TIMBULNYA KUMUH BARU
31
• invetarisasi program dan kegiatan eksisting (APBD, APBN, atau lainya)• menjelaskan keterkaitan kebutuhan program dengan program
eksisting• rencana pemenuhan program berdasarkan kebutuhan
PROGRAM PENANGANAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS
• invetarisasi program dan kegiatan eksisting (APBD, APBN, atau lainya)• menjelaskan keterkaitan kebutuhan program dengan program
eksisting• rencana pemenuhan program berdasarkan kebutuhan
PROGRAM PENANGANAN DAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
• invetarisasi program dan kegiatan eksisting (APBD, APBN, atau lainya)• menjelaskan keterkaitan kebutuhan program dengan program
eksisting• rencana pemenuhan program berdasarkan kebutuhan
PROGRAM PENANGANAN DAN PEMBANGUNAN SOSIAL
• invetarisasi program dan kegiatan eksisting (APBD, APBN, atau lainya)• menjelaskan keterkaitan kebutuhan program dengan program
eksisting• rencana pemenuhan program berdasarkan kebutuhan
PROGRAM PENANGANAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
CONTOH PROGRAM PENINGKATAN DAN PENCEGAHAN TIMBULNYA KUMUH BARU
32
CONTOH PROGRAM PENINGKATAN DAN PENCEGAHAN TIMBULNYA KUMUH BARU
STRATEGI PROGRAM PENANGANAN SUB PROGRAM LOKASI VOLUME
PERKIRAAN KEBUTUHAN
BIAYA (Rp)
SUMBER PENDANAAN PELAKSANA
RENCANA TAHUN PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
1 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan rumah sehat dan lingkungan yang layak huni
Pemberdayaan Komunitas Perumahan
- Identifikasi sektor-sektor ekonomi strategis Kota Surakarta Ls 250.000.000,00 APBD BAPPEDA - Stimulan peningkatan sektor ekonomi strategis Kota Surakarta Ls 500.000.000,00 APBD BAPPEDA/
DISPERINDAG/ DINAS KOPERASI
DAN UMKM
- Fasilitasi kredit mikro pembangunan ekonomi Kota Surakarta Ls 1.000.000.000,00 APBD - Fasilitasi infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi Kota Surakarta Ls 1.000.000.000,00 APBD
2 Penanganan banjir dan genangan dalam sistem kota dan lingkungan permukiman
Penanganan dan Pengendalian Banjir dan Genangan
- Penyusunan database drainase kota Kota Surakarta Ls 350.000.000,00 APBD DPU - Normalisasi dan pemeliharaan saluran drainase utama kota Kota Surakarta Ls 1.500.000.000.00 APBN BBWS - Mendorong pembangunan sumur resapan dan jaringan
biopori Kota Surakarta Ls 500.000.000,00 APBD DPU
3 Meningkatkan jumlah rumah layak huni
Peningkatan Rumah Layak Huni
- Penyusunan database RTLH Kota Surakarta Ls 350.000.000,00 APBD BAPPEDA/ DINAS TATA RUANG/
BAPERMAS PB PA & KB
- Fasilitasi kredit mikro pembangunan dan perbaikan rumah Kota Surakarta Ls 1.000.000.000,00 APBD/ SWASTA
DINAS KOPERASI DAN UMKM /
LEMBAGA PERBANKAN
- Sosialisasi rumah sehat dan layak huni Kota Surakarta Ls 500.000.000,00 APBD DPU/ BAPERMAS PB PA & KB/
DINAS KESEHATAN
4 Meningkatkan akses terhadap infrastruktur
Program Pengembangan Infrastruktur
- Fasilitasi kredit mikro pembangunan infrastruktur kawasan Kota Surakarta Ls 1.000.000.000,00 APBD/ SWASTA
DINAS KOPERASI DAN UMKM /
LEMBAGA PERBANKAN
5 Meningkatkan upaya penyediaan rumah layak huni yang legal
Program Pengembangan Perumahan
- Pembangunan Rusunawa Kelurahan Semanggi 2 Unit Twin Block 8.000.000.000,00 APBN KEMENPUPR Kelurahan Kadipiro 1 Unit Twin Block 4.000.000.000,00
Kelurahan Mojosongo 1 Unit Twin Block 4.000.000.000,00 - Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian dan perlindungan
hukum Kota Surakarta Ls APBD BPN/ DINAS TATA
RUANG
- Pembentukan lembaga keuangan masyarakat non-bank dalam pembiayaan perumahan (koperasi, arisan)
Kota Surakarta Ls 500.000.000,00 APBD/ SWASTA
DINAS KOPERASI DAN UMKM /
LEMBAGA PERBANKAN
- Fasilitasi kredit pembiayaan rumah Kota Surakarta Ls 1.000.000.000,00 APBD/ SWASTA
DINAS KOPERASI DAN UMKM /
LEMBAGA PERBANKAN
6 Peningkatan edukasi, pengawasan, dan pengendalian terhadap pembangunan permukiman
Program Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
- Penyusunan norma, standar dan kriteria pembangunan perumahan permukiman kota
Kota Surakarta Ls 250.000.000,00 APBD BAPPEDA
- Penyusunan regulasi pengendalian pemanfaatan ruang Kota Surakarta Ls 250.000.000,00 APBD BAPPEDA/ DINAS TATA RUANG
- Pengawasan Pemanfaatan ruang Kota Surakarta Ls 1.000.000.000,00 APBD BAPPEDA/ DINAS TATA RUANG
33
RENCANA INVESTASI
34
• menjelaskan penyusunan memorandum program sudah berdasarkan kebutuhan penanganan, kolaborasi penanganan dan skenario program
• matrix memorandum pogram yang memuat kegiatan dan investasi untuk lingkungan, sosial, ekonomi dan peningkatan kapasitas
RENCANA PROGRAM / MEMORANDUM PROGRAM
• menjelaskan penyusunan rencana investasi yang akan dibiayai oleh NUSP berdasarkan memorandum program
• matrix rencana inventasi/rencana penganggaran program NUSP
RENCANA INVESTASI
RENCANA INVESTASI
35
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30A.
1 Review rencana tata ruang kota Kota Tanjungbalai 155,889 60,529 Paket 1 NSPK 300 300 1 300
2 Penanganan Permukiman yang padat dan cenderung kumuh
a Program pemeliharaan lingkungan permukiman Kota Tanjungbalai Paket 6 Paket 500 3.000 6 3.000
b Program revitalisasi kawasan permukiman yang cenderung kumuh
Kota Tanjungbalai Paket 5 Kelurahan 1.000 5.000 2 2.000 3 3.000
c Program renovasi rumah yang tidak layak huni 7.842 Unit 20 156.840 7.842 156.840 1. Perbaikan rumah tidak layak huni Kec. Datuk Bandar 97,45 2.078 unit 2. Perbaikan rumah tidak layak huni Kec. Datuk Bandar Timur 109,62 576 unit 3. Perbaikan rumah tidak layak huni Kec. Sei Tualang Raso 86,96 1.619 unit 4. Perbaikan rumah tidak layak huni Kec. Teluk Nibung 98,33 2.026 unit 5. Perbaikan rumah tidak layak huni Kec. Tanjung Balai Selatan 12,4 544 unit 6. Perbaikan rumah tidak layak huni Kec. Tanjung Balai Utara 23,25 999 unit
3 Penataan terhadap permukiman padat di sempadan sungai
a Program pengendalian pembangunan permukiman di sempadan sungai
Kota Tanjungbalai Paket 1 Perda 300 300
b Program penataan permukiman di sempadan sungai 1.079 Unit 65 70.135 1.079 70.135
1. Pembangunan rumah deret tipe 45 Sirantau 30,56 370 Unit 2. Pembangunan rumah deret tipe 45 Beting Kuala Kapias 14,8 40 Unit 3. Pembangunan rumah deret tipe 45 Pantai Burung 8,97 492 Unit 4. Pembangunan rumah deret tipe 45 Kuala Silo Bestari 3,79 157 Unit 5. Pembangunan rumah deret tipe 45 Sejahtera 1,29 20 Unit
4 Pembangunan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
a Program pembangunan permukiman di kawasan yang belum terbangun
Selat Tanjung Medan, Sei Raja 2 Kawasan 5.000 10.000 2 10.000
c Program pembangunan twin block rumah susun Sei Raja 1.600 4 4 Unit 2.500 10.000 4 10.000 255.575 2.300 3.000 249.975 - - - - - -
2019 Vol. BiayaNO.
Vol. Biaya Total
TahunLuas
Wilayah terlayani
KOTA
Volume Total
3SUB-SEKTOR PERMUKIMAN
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Permukiman
KeteranganMASY. Instansi Pelak-sanaBiaya 2015Biay
a Vol.Biaya Vol. RUPIAH MURNI PINJAMAN
PROV. APBN SWASTA / KODE AKUN/KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) DETAIL LOKASI
(Kec./Desa/Kel./Kws)
Estimasi OutcomeJml.
Penduduk terlayani
2016 2017 2018
Satuan
Output
Kebutuhan Penanganan Menyeluruh Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)
Jumlah Vol.
RENCANA INVESTASI
36
RENCANA INVESTASI
37
RENCANA INVESTASI
38
RENCANA INVESTASI
39
TERIMA KASIH ATAS PERHATIANYA
40