Taufik Rahman_Review Atas Schwartz Dan Carroll, Integrating and Unifying

MENUJU “KESALEHAN” PERUSAHAAN: MENGITEGRASIKAN KEAGUNGAN NILAI-NILAI KEMANUSIAAN, KESEIMBANGAN MORAL, DAN AKUNTABILITAS PERUSAHAAN DALAM KERANGKA KERJA BISNIS DAN MASYARAKAT

Taufik Rahman Aktivis Lingkar Studi CSR www.csrindonesia.com

Pertama-tama bertindaklah sesuai dengan ketentuan universal, lalu bertindaklah dengan cara sedemikian rupa,

sehingga engkau selalu menghormati perikemanusiaan,entah karena dirimu atau orang lain,

bukan sekali-kali saja, melainkan selamanya —Immanuel Kant

CEO sebagai “Sosiolog”KENDATI term corporate social responsibility (CSR) sudah sedemikian menggema dan mungkin sudah sangat akrab di berbagai kalangan, namun hingga kini term ini masih menyisakan perdebatan mengenai definisi, cakupan, dan soal metodologi penyelenggaraannya.

Di ujung tahun 2007 muncul sebuah tulisan yang hendak menutup debat definisi CSR. Artikel itu ditulis Alexander Dahlsrud (2008), “How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 Definitions” (Jurnal Corporate Social Responsibility and Environmental Management, No. 15/2008). Dahlsrud berkesimpulan bahwa pada akhirnya CSR dapat didefinisikan sebagai: “kontribusi perusahaan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan—sebuah proses perubahan yang disengaja untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.”

Dahlsrud juga dalam tulisan itu mengidentifikasi 5 komponen pokok dari berbagai definisi CSR yang ada, yaitu: ekonomi, sosial, lingkungan, pemangku kepentingan (stakeholder) dan voluntarisme. Buat Dahlsrud, perdebatan soal definisi CSR sudah tuntas. Kalau pun ada, itu cuma masalah artikulasi, bukan substansi.

Ternyata uraian Dahlsrud tidak berhasil benar-benar menutup debat definisi dan cakupan CSR. Mark S. Schwartz dan Archie B. Carroll pada pertengahan tahun 2008 ini menerbitkan artikel dengan judul: “Integrating and Unifying Competing and Complementary Framework: The Search for Common Core in the Business and Society Field,” (Business and Society Vol. 47, No. 2, June, 2008). Seperti terungkap dari judulnya, tulisan ini berisi cakupan yang sangat luas, detail dan sangat padat. Mereka menuangkan hasil pengamatan dan analisa yang sangat saksama atas konsep, istilah, cakupan dan bahkan metodologi dalam sebuah uraian yang kental akademik akan tajuk ini. Topiknya pun mereka perluas: menemukan elemen-elemen kunci dalam diskusi, praktik, dan bahkan kemajuan akademik mengenai lapangan kajian tentang bisnis dan masyarakat.

Melihat sedemikian padat berisinya artikel ilmiah ini, diperkirakan ia menjadi sebuah titik tolak baru mengenai perkembangan kajian bisnis dan masyarakat—termasuk di dalamnya isu mengenai CSR. Schwartz dan Carroll (2008) dalam artikel ini menguraikan hasil metanalisis atas berbagai ide, gagasan dan kemajuan akademik tentang kajian bisnis dan masyarakat yang berkembang pesat sejak tahun 1960-an hingga tahun 2007. Literatur yang diperhatikan Schwartz dan Carroll bukan saja berupa buku, artikel jurnal, dan berbagai referensi ilmiah lainnya, tapi

Taufik Rahman, www.csrindonesia.com 1

http://www.csrindonesia.com/


juga berbagai hasil penelitian yang memerhatikan tentang bagaimana para CEO perusahaan dan konsultan bisnis terkemuka mendefinisikan dan memberikan cakupan kajian bisnis dan masyarakat (business and society).

Tulisan ini mencoba manyajikan ulang intisari gagasan, sedikit memberikan konteks, dan mencoba memberikan apresiasi atas karya Schwartz dan Carroll (2008) yang diperkirakan akan menjadi klasik ini.

Bagi pelanggan jurnal business ethics (Kluwer Academic Publishers) dan jurnal business and society (Sage Publication), nama Marks. S. Schwartz dan Archie B. Carroll adalah tokoh yang tidak asing. Mark S. Schwartz adalah asisesten professor dalam bidang governance, hukum dan etika di Atkinson School of Administrative Studies, Universitas York, Toronto, Canada. Sedangkan Archie B. Carroll adalah professor emeritus dalam bidang manajemen dan menjabat sebagai direktur Nonprofit Management dan program Community Service di Terry College of Business, Universitas Georgia.

Melihat latar belakang keduanya, tampak jelas bahwa isu dan kajian di seputar isu bisnis dan masyarakat di Barat, dikembangkan oleh para akademisi ilmu ekonomi (business school). Agak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Isu ini lebih banyak ditangani dan dikembangkan oleh mereka yang memiliki latar belakang ilmu sosial, aktivis LSM dan sedikit banyak menyita perhatian para aktivis lingkungan.

Jika di Barat terdapat kecenderungan serius di mana para ekonom—dan juga tidak sedikit para CEO yang mulai sadar akan makna strategis kewajiban sosial, “berjuang keras” untuk memahami dan menjadikan dirinya sebagai “sosiolog”, maka pemandangan sebaliknya terjadi di Indonesia: para ilmuwan sosial dan aktivis LSM kendati belum begitu kuat mencoba memahami dinamika dan dampak sosial dan lingkungan aktivitas bisnis. Namun sayang, sebagian besar kecenderungan ini, dalam perkembangannya di Indonesia mengarah kepada kesadaran ideologis. Untuk itu, masih sangat jauh untuk menemukan sebuah titik persamaan antara kesadaran etis dan pelestarian lingkungan di kalangan akademisi ekonomi dan pelaku bisnis di Barat dengan kesadaran para ilmuwan sosial dan aktivis LSM di Indonesia bahwa praktik bisnis memang didasarkan pada keilmuan yang multidisiplin.

Lima Core Kajian Bisnis dan Masyarakat Menurut telaah Schwartz dan Carroll (2008), dinamika hubungan antara bisnis dan masyarakat telah banyak menyita perhatian serius dari para akademisi, konsultan dan bahkan pelaku bisnis itu sendiri. Titik akhir perhatian mereka menyatakan bahwa penyelenggaraan bisnis saat ini memiliki kecenderungan kuat mengarah pada penyelengaraan bisnis yang lebih manusiawi, lebih etis dan lebih transparen. Kesadaran ini berlangsung baik atas desakan pasar, regulasi, dan berbagai kritik sosial-politik, maupun atas dasar kesadaran individual dan dasar filosofis bangunan “kerajaan bisnis”.

Menurut keduanya, di sepanjang tahun 1960 (dan juga sebelumnya) hingga tahun 2007, terdapat lima konsep kunci yang menjadi perhatian utama dinamika dan praktik hubungan antara bisnis dan masyarakat. Kelima konsep kunci ini adalah: (1) Corporate Social Responsibility (CSR); (2) Stakeholder Management (SM); (3) Business Ethics (BE); (4) Sustainbaility (SUS); dan (5) Corporate Citizenship (CC).

Kelima istilah itu dalam digunakan oleh para akademisi, konsultan dan para CEO untuk merujuk praktik, menentukan cakupan kebijakan, program, dan bahkan metodologi dalam dinamika hubungan bisnis dengan masyarakat. Karenanya, kendati memiliki definisi yang dapat dibedakan,



namun dalam dataran praktik kelima istilah ini sering dipersamakan, dijadikan sebagai bagian dari (in part) dan berintegrasi dengan (incorporate) konsep tertentu, dan bahkan menjadi konsep yang saling dipertukarkan (interchangeably).

Sebagian kelompok memandang bahwa CSR merupakan bagian dari BE; CSR merupakan bagian integral dari tindakan ethical responsibilites BE; SM sebagai bagian terpenting dari BE; BE, SM, SUS, dan CC dibangun atas dasar kesadaran kewajiban sosial (CSR) atau sebaliknya: CC merupakan konsep kunci yang merujuk pada penyelenggaraan dan praktik BE, SM, SUS, dan CSR. Demikian seterusnya.

Dalam penilaian Schwartz dan Carroll (2008), debat, dan mencoba membeda-bedakan secara ketat akan klaim in part, incorporate, dan interchangeably dari kelima core field business and society ini pada dasarnya tidak ditemukan sebuah nilai perbedaan yang signifikan. Kesemuanya merujuk pada cita-cita, praktik, dan arah penyelenggaraan bisnis yang lebih manusiawi, etis, transparen dan berkomitmen tinggi pada keberlanjutan lingkungan. Titik temu lainnya adalah bahwa inisiatif itu semua diselenggarakan secara volunteer; Semuanya merupakan langkah awal dari upaya, kontribusi, dan inisiatif perusahaan untuk menyatakan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Untuk itu, jika pun harus terjadi sebuah debat akademik yang ketat dan kaku, penggunaan lima istilah kunci di atas dalam dataran praktik, pada akhirnya harus dibaca sebagai evolved into, reconcetualized, supplanted, replaced, dan reinforced. Dalam hal ini konsep Triple bottom line dari Elkington atau sebuah istilah yang lebih luas seperti social issues in management bisa dijadikan sebagai sebuah “payung” mengenai cakupan kajian tentang dinamika bisnis dan masyarakat. Dan dalam hal ini Schwartz dan Carroll (2008) menegaskan bahwa lima core di atas harus dibaca sebagai sesuatu yang integral (integrating), merupakan satu kesatuan (unifying) dari upaya membuat sebuah kerangka kajian (framework) dari dinamika bisnis dan masyarakat.

Dalam alinea-alinea berikut akan dikemukakan bagaimana Schwartz dan Carroll (2008) mendeskripsikan masing-masing core di atas. Penjelasan Schwartz dan Carroll (2008) itu merupakan penjelasan yang lebih menunjukkan titik temu dibandingkan mencari-cari perbedaan. Karenanya jika pun harus dinyatakan sebagai sebuah perbedaan, maka sebaiknya dibaca sebagai sebuah gerak evolusi konsep.

Mengapa sedemikian njlimet? Karena bagi Schwartz dan Carroll (2008), kajian dinamika bisnis dan masyarakat memiliki kecenderungan terus meluas. Untuk sementara keduanya mencatat, setidaknya ada tiga topik besar dari wilayah kajian business and society yang melibatkan lima core di atas:

1. Social control of business: dinamika ini meminta aktivitas bisnis secara langsung, secara keseluruhan, terus-menerus hingga akhir, seharusnya hanya memberikan manfaat (positif) bagi kehidupan sosial;

2. Corporate social policy processes: di mana para praktiknya mengintegrasikan paling tidak praktik BE, CSR, dan SM yang optimum;

3. Corporate social performance (CSP): di mana kinerja perusahaan bukan saja diukur oleh kemajuan atau kemunduran pencapaian keuntungan ekonomi, tapi melibatkan multitujuan dan meminta kontribusi multidisiplin ilmu pengetahuan—setidaknya menerapkan prinsip-prinsip social responsibility, responsiveness, dan hitungan tiada henti mengenai outcome of corporate behavior.



Karenanya Schwartz dan Carroll (2008) memberikan catatan yang sangat tebal bagi pembaca: bahwa kelima konsep itu (CSR; BE; SM; SUS; dan CC) bukanlah sebuah konsep yang mampu berdiri sendiri. Masing-masing ditelorkan dari paradigma, teori, dan bahkan metodologi dari berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan. Pun dengan rumusan tujuan. Kelima core kajian bisnis dan masyarakat itu merupakan konsep yang memiliki rumusan multipurposes. Dan lebih dari itu, kesemuanya juga merupakan refleksi dari berbagai pandangan filosofis, doktrin, norma, dan bahkan kesadaran relijius.

Corporate Social Responsibility (CSR)CSR kini sudah menjadi term yang sangat terkenal dan nyaris menjadi konsep “seksi”. CSR adalah istilah yang merujuk pada bagaimana perusahaan menangani dan mengelola dampak sosial dari praktik bisnisnya. Definisi klasik CSR yang paling banyak dikutip adalah tulisan Friedman (1970) yang menyatakan bahwa:

“kewajiban sosial dari bisnis . . . adalah berusaha meningkatkan profit berdasarkan penyelenggaraan aturan main, di mana aturan itu menunjukkan praktik kompetisi yang terbuka dan bebas serta terbebas dari penipuan dan kecurangan.”

Schwartz dan Carroll (2008) berkesimpulan pada dasarnya ide pokok CSR bermuara pada penjelasan mengenai praktik hubungan antara bisnis dan masyarakat serta berbagai usaha untuk mereduksi dampak sosial negatif dari eksistensi dan operasi perusahaan. CSR mendorong agar organisasi perusahaan melakukan hal baik dan terbaik agar semua mata rantai operasinya hanya menghasilkan hal-hal positif. Karenanya debat klasik tentang penyelenggaraan CSR biasanya berkutat pada masalah economic/legal complience versus ethical/ discretionary/beyond complience. Dalam hal ini, Kenneth E. Auperle, Archie B. Carroll, John D. Hatfield (1985) dan juga banyak penulis lain memasukkan pentingnya menyadari pengaruh reputasi, risiko keamanan, better pollution index, total return investment yang banyak diperhatikan oleh ide CSR kepada kinerja finansial. Hipotesanya: semakin sebuah perusahaan merespon dengan benar berbagai isu sosial, mengelola dengan baik dampak sosial dan lingkungan, maka kemungkinan besar si perusahaan akan meraup keutungan ekonomi yang lebih baik.

Auperle, Carroll, dan Hatfield (1985) kemudian mencoba membuat sebuah konstruksi penyelenggaraan CSR dalam empat ranah kewajiban; Bahwa perusahaan menurut mereka memiliki empat kewajiban pokok:

1. Kewajiban ekonomi: Perusahaan itu harus produktif dan menguntungkan dalam memenuhi kebutuhan konsumen dan masyarakat;

2. Kewajiban legal: Perusahaan harus taat para aturan hukum yang tertulis; 3. Kewajiban etis: Perusahaan harus mematuhi hukum tak tertulis, kode, norma dan nilai-

nilai yang hidup dan melembaga dalam kehidupan masyarakat; 4. Kewajiban sukarela/tanpa paksaan: Perusahaan harus melakukan kegiatan filantropi

dengan tata manajerial yang jelas dan akuntabel.

Empat ranah kewajiban itu kemudian disebut Carroll (1991) sebagai “piramida CSR”. Semakin lengkap sebuah perusahaan memenuhi empat kewajiban di atas, maka menurut Carroll perusahaan itu semakin “bermoral”. Demikian pula sebaliknya. Karena institusi bisnis didirikan de mi meraih profit, maka hitungan moralitas itu harus berhubungan atau berpengaruh kepada pencapaian tujuan fungsional dan meminimalisasi risiko negatif investasi.

Dalam perkembangannya lebih lanjut, kata social dalam CSR mengalami perluasan. Ia tidak hanya merujuk pada tanggung jawab perusahaan kepada owners, customers, employees, community, competitors, suppliers, social activist groups, atau publik secara lebih luas, namun juga merujuk pada tanggung jawab perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan. Pun dengan soal komitmen. Penyelenggaraan kebijakan dan program CSR tidak melulu harus



dikaitkan dengan hitungan statistika keuntungan, kerugian, efektivitas dan efisiensi nilai ekonomi. Akan tetapi lebih dari itu: Ia merupakan reprenstasi yang paling signifikan dari anutan tata nilai, cita awal pemenuhan kesejahteraan, dan menjadikan perusahaan bukan saja sebagai institusi bisnis namun juga menjadi agen moral.

Makanya kesadaran ber-CSR dari sebuah perusahaan sebagian besar lebih banyak ditentukan oleh kesadaran para CEO, selain sebagai strategi membangun citra dari sebuah institusi bisnis. Implikasinya tidak sedikit para konsultan, pelaku bisnis pada akhirnya berpikir dan mencoba membangun cakupan yang lebih luas mengenai kinerja perusahaan. Dan secara khusus term Corporate Social Performance (CSP) menjadi sangat penting dan terus-menerus mendapatkan tempat dalam sustainability report perusahaan. Karena tekanan kesadaran individual sedemikian kuat, selain term CSR muncul juga term Business Social Responsibility (BSR) yang tidak hanya merujuk pada representasi organisasi (koroporasi) tapi juga mendeskripsikan mengenai perilaku dan moralitas pada pelaku bisnis—termasuk di dalamnya perilaku organisasi non-profit seperti Lembaga Swadaya Masyakat (LSM) dan berbagai yayasan.

Kesemuanya itu mengakibatkan CSR benar-benar sebagai sebuah term yang dapat dijelaskan dan meminjam penjalasan bebagai disiplin ilmu pengetahuan. Secara sosial dan politik, teori kontrak sosial yang dikembangkan oleh Hobbess banyak digunakan. Sedangkan secara etika-filosofis, pandangan-pandangan Jeremy Bentham dan John Stuart Mill tentang etika utilitarianisme memberikan keseimbangan tersendiri kepada kokohnya teori kebutuhan Abraham Maslow yang sedemikian “suci” dan terus-menerus dikutip, dimodifikasi dan diinterpretasi ulang oleh buku-buku manajemen dan berbagai teori bisnis. Demikian pula dengan pertimbangan doktrin-doktrin normatif dari berbagai ajaran agama. Campur sari berbagai pendekatan dan perluasan isu serta cakupan ini, semuanya hadir dalam diskusi, wacana, praktik, dan penilaian tentang CSR.

Dan sebagai isu organisasi dan manajemen, Mark S. Schwartz dan Archie B. Carroll (2008) secara implisit menyatakan bahwa CSR—baik sebagai praktik maupun pemikirian—telah berangkat, berjalan dan terus berlari dari sekadar menunjukkan kepatuhan minimum (baca: kewajiban ekonomi dan legal) menuju kepada inisiatif yang lebih luas sebagai kewajiban etis, kesadaan altruis dan bahkan menjadi kewajiban relijius—yang tidak hanya meminta pertanggungjawaban duniawi tapi juga alam eskatologis.

Business Ethics (BE) Etika pada dasarnya merupakan rumusan nilai yang dijadikan sebagai argumen dari sebuah aktivitas. Sebuah tidakan sering disebut sebagai perbuatan etis jika tidak bertentangan dengan kaidah moral. Dalam diskusi tentang etika bisnis, rumusan nilai-nilai etis yang diyakini kebenarannya itu bahkan menjadi rumusan mandat bagi pelaku bisnis dalam mencapai tujuannya. BE banyak bermain di ranah proses pengambilan keputusan. Secara definitif, Goodpaster (1997) menyatakan bahwa etika bisnis merupakan kajian mengenai tindakan bisnis baik secara individual maupun perusahaan dengan perhatian khusus kepada pemenuhan kaidah moral.

Jika CSR lebih banyak memberikan dorongan agar perusahaan berbuat baik (doing good), maka BE lebih sering menekankan agar perusahaan menghindari berbagai tindakan jahat. Dalam pelaksanaan yang sangat minim, BE sering dilekatkan sebagai praktik menaati berbagai ketentuan hukum. Hanya saja sebagai sebuah kerangka normatif, pelaksanaan BE pada akhirnya menuntut tindakan etis yang beyond complience. Perluasan menurut Schwartz dan Carroll (2008) dilandasi oleh lima prinsip utama utama, masing-masing:



1. Prinsip utilitarian: Utilitarianisme pada dasarnya berpandangan bahwa pengambilan keputusan seharusnya mengedepankan seberapa besar manfaat yang dapat diraih dan seberapa banyak kelompok yang akan diuntungkan dari dampak pengambilan keputusan itu. Semakin besar dan semakin banyak (semakin merata) kelompok yang meraih manfaat positif, maka pengambilan keputusan itu bisa disebut sebagai putusan yang sangat etis.

2. Prinsip deontologi: sebuah rumusan nilai yang wajib dilaksanakan, terkait dengan komitmen dan tanggung jawab. Atau sesuatu yang imperatif kategoris dalam falsafah Kantian, di mana kewajiban itu merupakan sesuatu yang tidak hipotetis, tidak bersyarat, tanpa kecuali dan pasti.

3. Prinsip pemenuhan hak-hak moral. 4. Prinsip tuntutan keadilan: khususnya pemenuhan keadilan distibutif.5. Prinsip kesalehan moral: Baik menyelenggarakan nilai-nilai moral universal maupun

melakukan reinterpretasi sehubungan dengan relativisme moral, egoisme etis dan berkaitan dengan berbagai doktrin relijius.

Dua prinsip pertama merupakan landasan pikiran yang paling banyak dikembangkan dalam BE. Karenanya tidak heran jika BE pada akhirnya sering menjadi masalah moral leadership, etika manajemen dan menjadi isu dominan dalam membangun good corporate governance. BE menegaskan bahwa perusahaan—baik individu maupun organisasi—selain sebagai institusi bisnis yang terus mengejar profit secara etis, juga sebagai agen moral.

Stakeholder Management (SM) Jika CSR dan BE lebih banyak merumuskan berbagai keharusan dan tuntutan untuk bertanggung jawab atau bertindak etis, maka SM memberikan rumusan mengenai kepada siapa seharusnya perusahaan bertanggung jawab. Stakeholder atau dalam beberapa kesempatan sering diterjemahkan sebagai “pemangku kepentingan” merujuk pada kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi aktivitas perusahaan.

SM merupakan kritik mendasar atas makna tanggung jawab praktik bisnis yang hanya ditujukan kepada shareholders. Tanggung jawab serupa juga harus dialamatkan kepada kaum non-shareholder. Bagi Schwartz dan Carroll (2008), SM memiliki empat fokus utama sebagai:

1. Upaya menjalin hubungan berkelanjutan dengan banyak kelompok konstituen yang memengaruhi dan dipengaruhi aktivitas bisnis;

2. Proses menjalin hubungan dan memeroleh outcome baik bagi perusahaan maupun bagi stakeholders;

3. Memberikan perhatian penuh kepada semua stakeholders dengan mengedepankan alasan mewujudkan nilai-nilai agung yang menjadi cita-cita abadi perusahaan tanpa harus merasa saling mendominasi;

4. Proses pengambilan keputusan manajemen strategis.

Dalam kerangka mewujudkan keempat aktivitas utama dari SM—khususnya sebagai aktivitas strategic management, terdapat banyak turunan kegiatan yang pada akhirnya mendapatkan istilah dan kajian tersendiri seperti stakeholder relations, stakeholder engagement, stakeholder corporation, stakeholder capitalims, stakeholder conveining, dan seterusnya.

Terdapat sejumlah topik yang terus diperdebatkan dalam SM hingga kini, antara lain soal definisi (siapa stakeholder yang legitimate dan non-legitimate), prioritas, risiko hubungan, dan kebutuhan strategis menjalin hubungan dengan stakeholder. Hampir sama dengan perluasan topik dan kajian CSR, SM juga banyak memanfaatkan berbagai latar belakang disiplin ilmu dan keyakinan. Selain pandangan-pandangan Kantianisme, Utilitarianisme, dan Libertarianisme, SM



juga banyak mengadopsi teori kontrak sosial yang sedemikian lekat dalam tradisi ilmu politik. Bahkan dalam perkembangan paling mutakhir, SM juga dengan sangat serius mengadopsi nilai-nilai etis dari gerakan feminisme. Dan tentu saja SM sangat signifikan memanfaatkan teori trust, keadilan distributif (bukan sekadar keadilan prosedurial) dan meletakkan perusahaan sebagai agen moral.

Melihat kecenderungan yang meluas ini, Schwartz (2006) juga pada akhirnya selain meletakkan buruh, pelanggan, media, aktivis LSM sebagai stakeholder utama, juga menempatkan lingkungan alam dan bahkan Tuhan sebagai stakeholder yang paling signifikan.

Perluasan ini terjadi mengingat SM banyak mengadopsi teori konstituen yang biasa digunakan dalam analisa ilmu politik. Karenanya langkah awal dari SM, perusahaan harus benar-benar mampu menyatakan siapa stakeholdernya. Kemudian setelah itu menemukan secara saksama pemikiran, kepentingan dan ekspektasi masing-masing stakholder, sebelum melangkah mengambil kebijakan dan keputusan untuk menjalin hubungan strategis.

Karena SM banyak memasuki ranah persepsi, maka rumusan pemikiran, kepentingan dan ekspektasi para stakholder yang ditemukan pasti tidak hanya mencakup pengetahuan dan sikap atas aktivitas perusahaan, namun juga sering kali merujuk kepada individu yang mungkin secara organisasi bukan representasi perusahaan. Demikian pula dengan soal relativitas, apalagi soal benar dan salah. Kenyataan ini semakin meneguhkan bahwa para CEO pada akhirnya harus memiliki kecakapan telaah dan sensitivitas sebagai “sosiolog” atau bahkan sebagai seorang “santo?”

Sustainbaility (SUS) Sustainbaility yang secara harfiah berarti keberlanjutan, lebih menekankan lingkungan alam sebagai stakeholder perusahaan yang paling utama. Ide dasarnya adalah bahwa langkah perubahan terencana seperti yang diselenggarakan oleh institusi bisnis harus bisa menjamin keberlanjutan kehidupan generasi mendatang. World Commission on Environment and Development (WCED) pada tahun 1987 mendeklarasikan bahwa:

“Perubahan terencana (pembangunan [development]) harus mampu mencukupi jumlah kebutuhan generasi sekarang tanpa tanpa harus mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam upaya memenuhi kebutuhan mereka.”

Karenanya proteksi atas kondisi alam dari nafsu serakah perusahaan harus dihentikan. Demikian pula dengan keharusan perusahaan mempertanggungjawabkan berbagai dampak sosial dan lingkungan atas operasinya, termasuk atas alasan menyelematkan dan menjamin ketersediaan cadangan alam bagi generasi mendatang. Dalam hal ini gagasan triple bottom line dari Elkington memiliki tempat yang sangat terhormat. Elkington (1999) menyatakan bahwa:

“Pembangunan berkelanjutan [hanya bisa terjadi jika] melibatkan kerja keras yang berkesinambungan untuk meraih kemakmuran ekonomi (economic prosperity), meningkatkan kualitas alam lingkungan (environment quality), dan keadilan sosial (social equity). [penambahan garis bawah dari penulis].”

Dalam perspektif SM, SUS sebenarnya memberikan tambahan sangat serius dan berarti mengenai daftar stakeholder. Selain berimplikasi pada berkembangnya ide corporate environmentalism yang merujuk pada komitmen, praktik, dan kontribusi perusahaan pada keberlanjutan alam lingkungan, SUS juga pada akhirnya menelorkan pandangan penting tentang makna keberlanjutan perusahaan (corporate sustainability). Dalam hal ini Marrewijk dan Werre (2003) menyatakan:

“Keberlanjutan perusahaan (corporate sustainability) . . . merujuk pada aktivitas perusahaaan—diselenggarakan secara volunteer—yang menunjukkan komitmen dan perhatian penuh kepada



masalah sosial dan keberlanjutan alam lingkungan [atas dampak] yang dihasilkan dari operasi bisnisnya dengan menjalin interaksi dengan seluruh stakeholders-nya.”

Penting dicatat bahwa corporate sustainability itu harus diselenggarakan dalam kerangka komitmen global. Selain tetap menghargai berbagai inisiatif volunter, dalam perspektif global—khususnya berkaitan dengan fakta global climate change, corporate sustainability kini sudah menjadi sebuah kewajiban legal. Memerhatikan tiga core kajian business and society sebelumnya (CSR, BE dan SM), tentunya penyelenggaraan SUS secara beyond compliance merupakan hal yang sangat dinantikan secara global.

Corporate Citizenship (CC) CC pada mulanya merujuk pada perolehan hak dan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara (citizen). Perusahaan diharapkan berdiri sebagai warga negara yang baik. Ide dasarnya berangkat dari sejumlah kontribusi dan praktik filantropis perusahaan kepada masyarakat menuju kepada sebuah inisiatif yang lebih luas.

CC menekankan pentingnya menjalin hubungan secara terbuka dengan masyarakat luas. Jalinan hubungan dengan aneka ragam kebijakan dan program (sosial dan lingkungan)—baik menggunakan istilah CSR, didudukkan sebagai bagian dari BE, penyelenggaraan dari manajemen strategis SM, maupun sebagai bukti nyata dari komitmen perusahaan kepada SUS, diselenggarakan atas nama hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Dalam kerangka CC, perusahaan berkewajiban untuk terlibat secara aktif dalam proses mengidentifikasi, mengalanisa, dan merespon secara positif berbagai kewajiban sosial, ekonomi, politik dan tentunya ekonomi. Langkah ini bisa dilakukan melalui keterlibatan perusahaan dalam merumuskan ketentuan hukum dan kebijakan publik; memenuhi ekspektasi stakeholder; dan berbagai tindakan volunteer yang diselenggarakan atas nama dan dikembangkan dari nilai-nilai agung perusahaan dan strategi bisnis. Hasil aktual dan keterlibatan dalam proses dari berbagai kegiatan sebagai warga negara itu merupakan bukti nyata dari CC. Karenanya dalam perkembangan debat akademik, istilah CC sering kali digunakan sebagai term yang menggantikan term dan praktik CSR.

Sebagaimana halnya dengan SUS, tanggung jawab perusahaan dalam dimensi CC merupakan bagian dari kesadaran global citizenship. Selain sebagai agen moral dan menunjukkan perhatian menyeluruh dalam menjalin hubungan secara berkelanjutan dengan berbagai kelompok stakeholder (termasuk lingkungan), perspektif CC mengharuskan perusahaan juga memberikan kontribusi pada upaya penguatan elemen-elemen sosial bagi penguatan praktik kehidupan berdemokrasi. Dalam hal ini Schwartz dan Carroll (2008) sering menggunakan istilah societal contribution.

Istilah societal yang sering digunakan sosiolog Max Weber yang merujuk pada “masyarakat yang rasional”—secara sederhana bermakna tatanan kehidupan sosial yang berjalan atas pertimbangan-pertimbangan akal sehat. Dalam hubungannya dengan makna citizenship, tatanan masyarakat yang rasional mengasumsikan meratanya pemahaman dan kesadaran setiap individu mengenai hak dan kewajiban masing-masing sebagai warga negara.

Secara keseluruhan, analisa perbandingan lima kerangaka kerja yang paling dominan dari kajian bisnis dan masyarakat (CSR, BE, SM, SUS, dan CC) dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini:



Tabel 1Analisa Perbandingan Kerangka Kerja yang Paling Dominan dari Bisnis dan Masyarakat

Kriteria/Konsep Corporate Social Responsibility (CSR)

Business Ethics (BE)

Stakeholder Management (SM)

Sustainability(SUS)

Corporate Citizenship (CC)

Sejarah 1960-an (dan sebelumnya) 1970-an 1980-an 1990-an 2000-anAsal-usul (Ide Pokok) Dampak Sosial Moralitas Nonshareholders Lingkungan alam Community/philanthropyDefinisi utama Melakukan tindakan baik Menghindari kejahatan Kepentingan yang seimbang Manjamin Masa Depan Societal contributionEntitias yang dirujuk Organisasi Manajer, pekerja dan

organisasiManajer, pekerja dan organisasi

Organisasi Organisasi

Ketaatan minimun vs. perluasan versi

Economi/legal vs. etis/ kesukarelaan [kebajikan]

Hukum /ketaatan vs. etis/integritas/[komitmen] nilai-nilai

Sedikit / stakeholder primer vs. banyak/luasd/ stakeholder sekunder

Berpusat pada manusia vs. berpusat pada alam

fiantropi/community relations vs. social/global

Cabang-cabang teoretik

• Shareholder model • Corporate responsibility • Social issues in

management• Corporate societal

accountability • Corporate social

responsiveness• Corporate social

performance

• Ethics-based management• Values-based

management• Corporate governance and

ethics• Moral leadership and

ethics

• Stakeholder relations• Stakeholder engagement• Stakeholder corporation• Stakeholder capitalims

• Corporate environmentalism

• Business and the environment

• Sustainable capitalism

• Business citizenship • Global busines citizenship

Justifikasi teoretik • Social contract• Moral agency• Social power• Interpenetration • Stakeholder• Utilitarian• Property-based• Religious

• Utilitarian• Deontology • Moral rights• Justice• Moral virtue

• Agency• Justice/fairness• Social contract• Moral rights• Kantianism• Utilitarianism • Libertarianism• Trust• Feminist ethics

• Utilitarianism • Moral rights

• Utilitarianism • Social contract• Moral rights

Sumber: Mark S. Schwartz dan Archie B. Carroll (2008), “Integrating and Unifying Competing and Complementary Framework: The Search for Common Core in the Business and Society Field,” Business and Society Vol. 47, No. 2, June, 2008, h. 166-167.



Mengintegrasikan CSR, BE, SM, SUS dan CC dalam Kerangka Value, Balance, dan Accountability (VBA)

Seperti sudah disinggung sebelumnya, artikel Schwartz dan Carroll (2008) mencoba menemukan sebuah kerangka analisa, menentukan wilayah kajian, dan mendorong perluasan dan pengembangan teoretik mengenai business and society. Setelah keduanya menjelaskan lima core kajian business and society, Schwartz dan Carroll (2008) menemukan bahwa kerangka dasar yang melingkupi lima core itu adalah nilai (value), keseimbangan (balance), dan pertanggungjawaban/akuntabilitas (accountability).

Tiga kerangka dasar ini sepertinya amat sarat dengan refleksi kesadaran relijius. Dalam perspektif nalar agama, values adalah sesuatu yang turun dari langit, balance merupakan arena uji coba menjalankan keyakinan dan berinteraksi dengan sesama di alam semesta, sedangkan accountability adalah keniscayaan bahwa apa pun yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Boleh jadi, karena baik CSR, BE, SM, SUS, maupun CC sedemikian kental dengan analisa dan kesadaran moral rights, doing good (amal saleh?), dan berbagai inisiatif kegiatan filantropis, perspektif kesadaran relijius ini sedikit banyak membantu memuluskan pemahaman dan kesadaran akan keniscayaan kebenaran dan signifikannya isu-isu sosial dalam manajemen.

Value Dalam berbagai refleksi baik ketika hendak mendirikan bangunan bisnis maupun taktkala mengungkapkan kebahagiaan atas kejayaan kerajaan bisnis, diawali dan diakhiri dengan berbagai ungkapan nilai-nilai normatif. Ungkapan itu diwakili dengan sangat baik oleh Joel Bakan (2004) dalam bukunya yang sangat fenomenal, The Corporation: “Bahwa kehadiran perusahaan adalah demi membantu menjadikan dunia sebagai tempat kehidupan yang lebih baik.” [cetak miring dari penulis].

Baik CSR, BE, SM, SUS, maupun CC, menurut Schwartz dan Carroll (2008) mengambil justifikasi teoretik dari kerangka nilai utitilitarianisme. Seperti ditelah dikemukakan secara singkat di atas, utilitarianisme memiliki kaidah pokok bahwa sebuah keputusan seharusnya menghasilkan akibat-akibat yang lebih baik bagi banyak orang. Karenya yang disebut dengan kebahagiaan hakiki (the great happinnes) bisa terjadi jika sebuah putusan diambil dengan dasar pertimbangan: kebaikan jauh lebih besar dibandingkan; mengutamakan perolehan manfaat (benefit) bagi sebanyak mungkin orang.

Nilai lain yang cukup kental adalah tanggung jawab lembaga bisnis untuk memperbaiki kualitas kehidupan. Dan perbaikan kualitas ini harus dilangsungkan secara berkesinambungan serta tidak hanya memerhatikan kehidupan manusia, tapi juga ekosistem lingkungan. Hal ini semua diselenggarakan atas dasar kesadaran bahwa institusi bisnis sebagai agen moral.

Balance Soal keseimbangan juga hadir dalam CSR, BE, SM, SUS, maupun CC. Bentuk CSR meminta keseimbangan antara tanggung jawab ekonomi, sosial dan lingkungan; BE juga demikian dalam hal pengambilan keputusan. Apa yang disebut dengan imperatif kategoris dalam tradisi etika Kantian yang banyak diadopsi oleh BE dihasilkan berdasarkan mata rantai pertimbangan yang meminta kesimbangan berbagai macam kategori; SM jelas meminta keseimbangan dalam menentukan stakeholder primer dan sekunder serta soal yang berhubungan dengan keadilan distributif; Sedangkan SUS, sebagaimana ditekankan dalam triple bottom line menjadi kerangka



penyeimbang antara homocentris dan ecocentris. Dan terakhir, CC jelas meminta keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Schwartz dan Carroll (2008) juga menemukan wacana dan hasil riset yang berkesimpulan bahwa sebuah lembaga bisnis yang good CSR, BE, SM, SUS, dan CC juga menunjukkan kinerja finansial yang good pula. Kerangka balance semakin mengukuhkan pentingnya corporate social performance (CSP) sebagai salah satu kunci sukses terpenting dari keberlanjutan dan kemajuan kinerja perusahaan.

Accountability Akuntabilitas merujuk pada kesadaran menjadi lembaga yang bertanggung jawab kepada audiens baik ketika ada reward dan sanksi maupun tidak. CSR, BE, SM, SUS, dan CC jelas menekankan akuntabilitas tidak hanya kepada stakeholder primer, namun juga sekunder dan terus meluas. Demikian pula dengan tanggung jawab pada masa kini dan masa depan. Kelima core business and society ini menunut agar perusahaan menunjukkan berbagai kinerja yang accountable, menjadi institusi yang dapat dipercaya, transparent, dan menunjukkan bukti-bukti yang akurat, berkesinambungan, dan dapat diverifikasi atas semua aktivitas yang diklaim sebagai bentuk dari tanggung jawab [ekonomi, sosial dan lingkungan] perusahaan kepada seluruh satekholdernya.

Secara singkat, Schwartz dan Carroll (2008) menuliskan sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa CSR, BE, SM, SUS, dan CC merupakan hasil “emanasi” dari VBA:

“Semua organisasi dan individu yang menjalakan dan terlibat dalam konteks bisnis memiliki sebuah tanggung jawab (CSR) sebagai warga negara yang baik (CC) dengan tujuan (a) memberikan kontribusi pada keberlanjutan (SUS) nilai-nilai (value [V]) sosial; (b) memerhatikan dengan penuh seimbang (balance [B]) semua kepentingan stakheolder (SM) termasuk memerhatikan kepentingan shareholder, pemilik dan atau mempertimbangkan standar-standar moral (BE); dan (c) mendemonstrasikan pertanggungawaban (accountability [A]) yang memadai.”—cetak miring tebal dari penulis.

Setelah menjelaskan itu semua, Schwartz dan Carroll (2008) membuat sebuah hukum persamaan: Value + Balance + Accountability = Proper Rule of Business in Society.

Gambar 1: Model VBA: Lima Kerangka Kerja Bisnis dan Masyarakat dan Tiga Konsep Utamanya

Catatan: VBA = value, balance, accountability; CSR = corporate social responsibility; BE = business ethics; SM = stakeholder management; SUS = sustainability; CC = corporate citizenship.



“Hukum Besi” CSRPada dataran empirik, kondisi proper rule of business in society sebagai penjumlahan dari value, balance dan accountability, menurut Schwartz dan Carroll (2008) secara minimum ditunjukkan oleh kinerja sosial perusahaan yang mempraktikkan, paling tidak lima indikasi sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab penuh atas berbagai dampak sosial dan lingkungan kepada para stakeholder selain shareholder dan mempersamakan bentuk pertanggungjawaban kepada para stakeholder yang non-shareholder—termasuk lingkungan alam, sebagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada owner dan shareholder;

2. Mengitegrasikan semua konsiderasi etis dalam proses pengambilan keputusan manajerial atau tindakan perusahaan;

3. Terus-menerus memelihara para manajer yang memiliki komtmen penuh pada CSR, BE, SM, SUS dan CC;

4. Memastikan komitmen akan tiga hal di atas sebagai sebuah jangka panjang, berkelanjutan dan ditempatkan dalam perspektif global;

5. Menginkorporasikan seluruh hal yang berkenaan dengan empat hal di atas sebagai bentuk nyata kekuatan perusahaan.

Dengan indikator minimum lima hal di atas, maka kinerja sosial perusahaan (corporate social performance [CSP]) setidaknya akan melahirkan outcome berupa menciptakan sustainable value, berusaha keras mencapai keseimbangan yang memadai (achieve appropiate balace) dalam seluruh proses manajemen, dan memegang penuh prinsip accountability sebagai dasar atas itu semua.

Dengan perspektif seperti itu, maka tidak bisa lagi sebuah perusahaan mengelak, menghindar atau bahkan mengambil langkah-langkah perlawanan sehubungan dengan tuntutan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam hal ini Elkington (1999) pernah berkata:

“Sebagian besar pelaku bisnis akan berargumen bahwa bukan tanggung jawab mereka menyelematkan bumi. Hanya saja ekspektasi akan peran bisnis untuk menyelamatkan bumi terus bergulir di seluruh dunia, sehingga pelaku bisnis pada akhirnya harus merevisi kekeliruan argumennya.”

Bahkan dengan nada memberi peringatan, Elkington (1999) juga menyatakan sudah ada sebuah iron law di dunia business in society:

“Ketika kekuasaan dan tanggung jawab pelaku bisnis cenderung tidak seimbang lalu melahirkan sustainability juga out of balance, maka para pelaku bisnis akan segera menghadapi kebangkitan gerakan kritis berbagai kelompok [seperti pemerintah, media dan kelompok kepentingan] yang akan membawa pelaku bisnis untuk mendekatkan diri pada kesimbangan.”

Dan secara eksplisit, Freeman (2004) menyatakan:

“Manajemen (baca: perusahaan) harus memelihara hubungan secara seimbang dengan para stakeholder. Dan ketika hubungan ini menjadi tidak seimbang, maka keselamatan perusahaan sedang berada dalam bahaya.”

Akhirul KalamUraian Schwartz dan Carroll (2008) tampak berambisi ingin memberikan kerangka kajian akademik mengenai bisnis dan masyarakat. Namun sebagaimana diakui keduanya, bahwa apa yang mereka utarakan memiliki keterbatasan hanya sebatas pada memberika rekam jejak dimensi-dimensi normatif. Keduanya pun sedikit sangsi apakah uraian ini bakal mampu



mendorong kepada perkembangan akademik tentang teori dan metodologi kajian bisnis dan masyarakat.

Kendati demikian, harus diakui bahwa Schwartz dan Carroll (2008) sudah memberikan fondasi dan kerangka yang kuat, detail dan holistik. Siapa pun yang memiliki concern kepada isu CSR, BE, SM, SUS dan CC pasti akan berterima kasih sangat mendalam kepada kedua “begawan” ini. Memang pada masa-masa mendatang diperlukan sebuah telaah, riset yang berkesinambungan, dan berbagai debat wacana yang pada akhirnya mendorong terciptanya sebuah kerangka teoretik serta “pengayaan ilmiah” lainnya. Setidaknya Schwartz dan Carroll (2008) sudah menunjukkan dan membuktikan ada sebuah kecenderungan serius di kalangan akademisi ilmu ekonomi di Barat bahwa mereka mulai dan sudah sensitif dengan isu sosial dalam manajemen dan bahkan lebih dari itu: sudah membicarakan keberlanjutan alam lingkungan. Sebuah kemajuan yang selayaknya diikuti oleh para ilmuwan ekonomi di Indonesia.

Catatan lain yang sangat menonjol adalah saratnya pertimbangan etika, moral dan bahkan kesadaran relijius dalam penjelasan mengenai CSR, BE, SM, SUS dan CC. Implikasinya adalah kualifikasi seorang CEO dan manajer di perusahaan, kini tidak bisa lagi mempersyaratkan kecakapan prestasi ekonomi. Namun mereka dituntut memiliki kecakapan serupa dalam hal pengelolaan masalah sosial, lingkungan, dan komitmen moral tentunya. Dan itu semua didesak Schwartz dan Carroll (2008) dan juga ilmuwan lainnya, agar masuk ke dalam kinerja perusahaan secara keseluruhan. Corporate social performance (CSP)—dengan memasukkan kinerja lingkungan tentunya—sudah memiliki nilai strategis dan menentukan keberlanjutan bisnis. Kondisi ini sudah tak bisa ditawar-tawar lagi! Ia sudah bukan hanya menjadi desakan pasar, namun sebenarnya mengembalikan makna eksistensial sebuah perusahaan yang kehadiran dan operasinya menjanjikan bumi sebagai tempat kehidupan yang lebih baik serta janji memperbaiki kualitas kehidupan.

Bibliografi Alexander Dahlsrud (2008), “How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37

Definitions”, Jurnal Corporate Social Responsibility and Environmental Management, No 15.Archie B Carroll dan Frank Hoy (1984), “Integrating corporate social policy into strategic

management,” Journal of Business Strategy (pre-1986); Winter.Archie B. Carrol (2000), “A Commentary and an Overview of Key Questions on Corporate Social

Performance Measurement,” Business & Society, Vol. 39 No. 4, December.Archie B. Carroll (1991), “The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral

Management of Organizational Stakeholders,” Business Horizons, July-August.Archie B. Carroll (1999), “Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct,”

Business & Society, Vol. 38 No. 3.Bakan, J. (2004), The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power, Toronto,

Ontario: Viking Canada.Elkington, J. (1999), Cannibals with forks, Gabriola Island, British Columbia, Canada: New Society.Freeman, R. E. (2004), “A Stakeholder Theory of the Modern Corporation,” dalam T. L.

Beauchamp & M. E. Bowie (Eds.), Ethical Theory and Business (7th ed., pp. 55-64). Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall.

Friedman, M. (1970), “The social responsibility of business is to increase its profits,” The New York Times Magazine, September 13.

Goodpaster, K. E. (1997), “Business ethics,” dalam P. H. J. Werhane & R.E. Freeman (Eds.), Blackwell Encyclopedic Dictionary of Business Ethics, Cambridge, MA: Blackwell.

Johan Graafland, et al. (2007), “Conception of God, Normative Concivtions, and Socially Responsible Business Conduct,” Business and Society, Vol. 46/3, Sage Publications.



Kenneth E. Auperle, Archie B. Carroll, John D. Hatfield (1985), “An Empirical Examination of the Relationaship between Corporate Social Responsibility and Profitability,” Academy of Management Journal, Vol. 28, No. 2.

Mark S. Schwartz (2004), “Effective Corporate Codes of Ethics: Perceptions of Code Users,” Journal of Business Ethics, No. 55, Kluwer Academic Publishers.

Mark S. Schwartz (2005), “Universal Moral Values for Corporate Codes of Ethics,” Business and Society No. 59.

Mark S. Schwartz dan Archie B. Carroll (2008), “Integrating and Unifying Competing and Complementary Framework: The Search for Common Core in the Business and Society Field,” Business and Society Vol. 47, No. 2.

Marrewijk, M. V., & Werre, M. (2003), “Multiple levels of corporate sustainability,” Journal of Business Ethics, 44(2/3),

Schwartz, M. S. (2006), “God as A Managerial Stakeholder?”, Journal of Business Ethics, 66(2/3).Taufik Rahman (2007), “Argumen Ketuhanan dalam Menjalankan CSR,” www.csrindonesia.com




Documents

Taufik Rahman_Review Atas Schwartz Dan Carroll, Integrating and Unifying