REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2012-2017...Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat 2012-2017 1 PENDAHULUAN

REVISI RENCANA

STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2012-2017

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBERDAYA MANUSIA KABUPATEN

LAMPUNG BARAT TAHUN 2017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN ......................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ……………………………………………………………… 1

1.2. Landasan Hukum …………………………………………………………… 3

1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………… 5

1.4. Sistematika Penulisan ……………………………………………………… 6

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD ……………………………………………. 9

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi SKPD ………………….. 9

2.2. Sumberdaya SKPD ……………………………………………………….. 12

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ………………………………………………… 15

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD …………. 23

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI .25

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan SKPD …………………………………………………. 25

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program KDH serta Wakil KDH …………….. 27

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi ……………….. 28

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS ………………….. 32

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ……………………………………………… 32

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASRAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN …………. 35

4.1. Visi dan Misi BKPSDM …………………………………………………… 35

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ……………………………...… 36

4.3. Strategi dan Kebijakan ……………………………………………………. 37

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ………………… 41

5.1. Rencana Program ………………………………………………………… 41

5.2. Rencana Kegiatan ………………………………………………………… 42

5.3. Indikator Kinerja …………………………………………………………… 43

5.4. Kelompok Sasaran ………………………………………………………… 46

5.5. Rencana Pendanaan Indikatif ……………………………………………. 47

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD ……………………………………………………………... 49

Lampiran-lampiran :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Tabel 5.1. Rencana Program dan Kegiatan yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Tabel 6.1. Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Alamat : Jalan Mawar Nomor 3 Komplek Perkantoran Pemda Liwa, Lampung Barat Telp (0728) 21189

REVISI RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

KABUPATEN LAMPUNG BARAT 2012-2017

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridho dan

limpahkan Rahmat-Nya, maka Penyusunan perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat

Tahun 2012-2017 dapat terwujud.

Penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2017, dirancang sebagai

dokumen perencanaan yang mampu memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang

hendak dicapai secara terukur. Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat dimaksudkan menjadi pegangan umum

perencanaan dalam rangka menyusun program dan kegiatan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat.

Untuk dapat menyusun perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang baik

diperlukan data dan informasi yang lengkap. Karena itu, dalam penyusunan perubahan

Rencana Strategis (Renstra) ini telah melibatkan seluruh Pejabat dan Staf Badan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat dengan diskusi yang

mendalam serta terjadi komunikasi timbal balik antara pimpinan dan staf. Sehingga

tersusun keputusan-keputusan sistematis yang akhirnya menjadi dokumen perubahan

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten

Lampung Barat Tahun 2012-2017.

Semoga perubahan Rencana Strategis Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2017 dapat diimplementasikan secara nyata

dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

Atas jasa, bantuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dalam

penyusunan laporan ini, kami ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT senantiasa

melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amien

Liwa, 2017 Kepala Badan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat,

Drs. ISMET INONI, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19660320 199503 1 002

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat 2012-2017

1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 yang disempurnakan dengan Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang

Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi bagi Pemerintah

Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD).

Rancangan RPJMD Kabupaten Lampung Barat 2012-207 disusun dari

hasil kajian (Background Study) dari pada ahli serta masukan dari Rancangan

Awal Renstra Organisasi Perangkat Daerah untuk menjabarkan Visi dan Misi

Bupati/Wakil Bupati Terpilih memerlukan masukan dari berbagai pihak yang

tentunya memakan waktu yang cukup panjang. Selanjutnya Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi landasan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD),

yang di dalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah

kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan

kurun waktu lima tahun mendatang.

RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2027 sebagai

perencanaan strategis kabupaten memuat penjabaran dari Visi, Misi dan

Program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,

Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah yang disertai dengan kerangka

BAB I

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat 2012-2017

2

pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun. Dalam rangka

menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan

pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan Rencana Organisasi Perangkat

Daerah harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat.

Dengan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat

merupakan kontribusi bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia Daerah untuk aktif dalam pelaksanaan pembangunan di

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Begitu pula halnya dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat yang menangani masalah

Manajemen Kepegawaian sebagai ujung tombak peningkatan dan

pengembangan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Langkah pembinaan dan pengembangan aparatur daerah di Kabupaten

Lampung Barat pada hakekatnya merupakan bagian integral pembangunan di

bidang aparatur dalam rangka menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang

berkualitas yang mampu menjawab tantangan kedepan secara profesional

selaku penyelenggara pemerintahan dan sekaligus pelaku pembangunan serta

pelayanan masyarakat sehingga usaha yang demikian perlu terus menerus

dipacu dan diupayakan secara terprogram, terarah dan berkesinambungan.

Dalam rangka menunjang hal tersebut Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah menyusun perubahan Rencana

Stategis sebagai dokumen perencanaan untuk mengembangkan kualitas

Sumber Daya Manusia yang profesional terutama karir Pegawai Negeri Sipil

melalui upaya penciptaan pelayanan prima pengelolaan administrasi

kepegawaian dan mewujudkan salah satu misi Pemerintah Kabupaten

Lampung yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2012 - 2017 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan


3

yang Profesional dan Amanah dengan berorientasi pada Pelayanan

Publik“. Sehingga fungsi Renstra ini sangatlah penting dalam rangka

kelangsungan organisasi dalam mmengembangkan diri dengan strateginya.

Perubahan Rencana Strategis harus disusun melalui proses yang

dimulai dengan Penyusunan Tim, Penyiapan Rancangan, Penyajian oleh Tim

yang mempunyai kompetensi untuk menyatukan persepsi perencanaan strategi

guna terwujud sebuah Rencana Strategis untuk ditetapkan.

Hubungan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah sebagai

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya

Manusia Kabupaten Lampung Barat berdasarkan hasil kajian evaluasi dan

laporan pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2012-2017 baik secara fisik

maupun keuangan. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) untuk

Tahun 2012-2017 dibuat dalam rangka untuk sebuah penyelarasan,

keserasian, kesinambungan dan keterpaduan dalam pengelolaan Kepegawaian

Kabupaten Lampung Barat.

Dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten

Lampung Barat dilaksanakan melalui pendekatan holistik yang mampu

merangkum segenap potensi dan permasalahan pembangunan, menuangkan

dalam suatu analisis kebijakan pembangunan, dan pada akhirnya merumuskan

perencanaan pembangunan 5 Tahunan

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Stratejik Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian;


4

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Pemerintah

Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Barat (Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 14, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan

Nasional (Propenas) Tahun 2001 – 2004 yang menegaskan Pemerintah

Daerah menyusun Dokumen Perencanaan dalam bentuk Program

Pembangunan Daerah (Propeda);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

5. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan

Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;


5

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Mentari dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006

Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Keputusan Mendagri Nomor 38 tahun 2002 tentang Pendidikan dan

Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan di Jajaran Depdagri;

16. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002

tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan

Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai

Negeri Sipil;

17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 025/02/1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanan

Jabatan Fungsional Guru;

18. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

SE/01/M.PAN/1/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara untuk pengangkatan Pegawai Negeri

Sipil dalam jabatan;

19. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 890/1300.B/IV.07/2001 tanggal

6 Juni 2001 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi

Lampung;


6

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten

Lampung Barat;

1.3. Maksud dan Tujuan a. Maksud

Dalam penyusunan Rencana Startegis (Renstra) dimaksud Badan


Lampung Barat sebagai upaya perwujudan Visi Pemerintah Kabupaten

Lampung Barat, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat menyusun program

yang akan dilaksanakan dengan indikator kinerja yang realistis.

b. Tujuan

Rencana Startegis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Lampung Barat sebagai bentuk penjabaran dari pada Rencana Stratejik

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan sekaligus sebagai sebuah

dokumen perencanaan program dalam kurun waktu 2017 – 2022 serta

merupakan pegangan umum dalam pelaksanaan teknis operasional

yang diformulasikan dalam bentuk program aksi atau kegiatan tersebut

mengacu pada tupoksi yang dalam pelaksanaannya terkoordinasi

dengan menyesuaikan kemampuan dana yang tersedia sesuai pada

kondisi yang ada.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan

dan Sistematika Penulisan


7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumberdaya Badan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Kinerja Pelayanan

Badan Kepegawaian Daerah, Tantangan dan Peluang

Pengembangan Pelayanan

BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI

Berisi Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas,

Fungsi Pelayanan OPD, Telaahan Visi, Misi dan Program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD

4.3. Strategi dan Kebijakan BKD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATAOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

LAMPIRAN


8

GAMBARAN PELAYANAN


SUMBERDAYA MANUSIA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 1. Tugas

Suatu organisasi harus mempunyai Tugas dan Fungsi agar roda

organisasi dapat berjalan dengan baik. oleh karena itu agar program

dan kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan alurnya Badan


Lampung Barat mempunyai tugas pokok yaitu “Membantu Bupati

dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di

bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia yang

menjadi kewenangan daerah”.

2. Fungsi

Dalam rangka menjalankan Roda organisasi Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah

Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia;

b. Pelaksanaan tugas dukngan teknis di bidang Kepegawaian dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

dukungan teknis di bidang Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia;

BAB II


9

d. Pembinaan teknis peyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang

urusan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala

Badan mempunyai rincian tugas :

a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di

lingkungan badan yang menjadi tugas dan kewenangannya;

a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang

berhubungan dengan bidang kepegawaian dan pengembangan

sumber daya manusia;

b. Merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepegawaian dan

pengembangan sumber daya manusia;

d. Melaksanakan penyusunan kebijakan, pedoman petunjuk teknis

mengenai sistem manajemen kepegawaian dan pengembangan


e. Merumuskan petunjuk pembinaan dan pengembangan badan

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

f. Membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sekaligus

memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai

permasalahan dan bidang tugas masing-masing;

g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap

pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada

pimpinan;


10

h. Menilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkup Badan

berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja

yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan

i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan

menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan

dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan

badan serta melakukan perencanaan dan penyusunan program,

evaluasi serta pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat

Badan menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan

program kerja di lingkungan badan;

b. Pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi

kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan

kerumahtanggaan;

c. Pelayanan administrasi; dan

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup

sekretariat dan lingkup badan;

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretaris

Badan mempunyai rincian tugas :


11

a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan

dilingkungan sekretariat badan yang menjadi tugas dan

kewenangannya;

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-

bahan lain yang berhubungan dengan bidang kesekretariatan;

c. Menyiapkan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas

dan penyusunan program kerja;

d. Merencanakan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun

anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah

dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada

pimpinan;

e. Mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada

atasan dan bidang-bidang yang ada di lingkungan Badan;

f. Menyiapkan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan

kesekretariatan dan administrasi umum;

g. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan, rumah tangga

(perlengkapan), administrasi kepegawaian dan keuangan;

h. Menyusun rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program

kerja;

i. Melaksanakan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari

dana APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan

kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan

penyerahan BPKB dan surat administrasi lainnya;

j. Membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk

secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang

tugas masing-masing;


12

k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap


pimpinan;

l. Menilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkup Sekretariat

Badan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku

kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan

dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan

m. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan


dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bidang Kepegawaian

Bidang Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan, membina dan

mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas badan di

bidang kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;

b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang kepegawaian;

c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang kepegawaian; dan

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang

kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala

Bidang Kepegawaian mempunyai rincian tugas :

a. Memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang

kepegawaian yang menjadi tugas dan kewenangannya;

b. Merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan

mengkoordinasikan kegiatan di bidang kepegawaian;


13

c. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang

berhubungan dengan bidang kepegawaian;

d. Menyusun rencana kerja dan program kegiatan bidang

Kepegawaian yang selanjutnya dilaksanakan melalui program

pembangunan tahunan;

e. Menginventarisasi data dan bahan sebagai dasar penyusunan

rencana formasi kebutuhan pegawai;

f. Merumuskan kebijakan pengadaan, pemberhentian, informasi

kepegawaian, mutasi, promosi, penilaian kinerja dan

penghargaan;

g. Menyusun rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk

pelaksanaan pengadaan;

h. Menyelenggarakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan

PPPK, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, informasi

kepegawaian, mutasi, promosi, penilaian kinerja dan pemberian

penghargaan;

i. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil, mutasi, promosi, penyusunan informasi

kepegawaian, penilaian kinerja dan pemberian penghargaan;

j. Memverifikasi dokumen administrasi pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil, mutasi, promosi, database informasi kepegawaian

dan pemberian penghargaan;

k. Melakukan inventarisasi permasalahan serta merumuskan

langkah-langkah kebijakan pemecahannya;

l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap


pimpinan;


14

m. Menilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkup Bidang

Kepegawaian berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan

perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai

bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan

n. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan


dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia

(

3

)

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai

tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta

menyelenggarakan sebagian tugas badan di bidang

pengembangan sumber daya manusia.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang

Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan

fungsi :

a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang


b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang


c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang

pengembangan sumber daya manusia; dan

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di

bidang pengembangan sumber daya manusia.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

mempunyai rincian tugas :


15

a. Memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di

bidang yang menjadi tugas dan kewenangannya;

b. Merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan

mengkoordinasikan kegiatan di bidang pengembangan


c. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan

teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan

lain yang berhubungan dengan bidang pengembangan


d. Mengelola administrasi peningkatan kapabilitas Pegawai;

e. Merencanakan kebutuhan diklat penjenjangan, sertifikasi

dan teknis fungsional;

f. Memfasilitasi pelaksanaan diklat penjenjangan, sertifikasi

dan teknis fungsional;

g. Melaksanakan pengembangan dalam jabatan fungsional;

h. Merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi

pegawai;

i. Menyelenggarakan pengembangan kompetensi pegawai;

j. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang

pengembangan sumber daya manusia serta merumuskan

langkah-langkah kebijakan pemecahannya;

k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan

terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah

dilaksanakan kepada pimpinan;


16

l. Menilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkup

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku

kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai

bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri

Sipil; dan

m. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh

pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas

berdasarkan standar norma dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

3. Struktur Organisasi

Susunan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung sesuai dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 adalah

sebagai berikut :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan; dan

2. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Kepegawaian, membawahi :

1. Sub Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai;

2. Sub Bidang Mutasi dan Promosi Pegawai; dan

3. Sub Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan.

d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahi :

1. Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi;

2. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional; dan

3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi.


17

e. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang

keahlian dan keterampilan.

f. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia itu

sendiri merupakan Unsur Penunjang Pemerintahan di bidang Kepegawaian dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia. Badan dipimpi olej Kepala Badan yang

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah Kabupaten.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

melaksanakan dalam bidang Kepegawaian dengan sasaran pemakai jasa yaitu

Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Untuk lebih jelasnya Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah sebagaimana termuat dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 dapat

dilihat pada lampiran Renstra ini.

2.2. Sumberdaya Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

1. Potensi Sumberdaya Manusia

Potensi Sumber Daya Manusia merupakan hal yang sangat penting

dalam rangka perubahan untuk suatu kemajuan yang disesuaikan pada

kapasitas yang dimiliki. Dalam rangka menunjang program kerja dan

kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Daerah Kabupaten Lampung Barat didukung oleh jumlah pegawai

sebagai sumber daya manusia tercatat sebanyak 30 orang yang

terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) = 26 Orang

2. Tenaga Kerja Sukarela (TKS) = 4 Orang


18

Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut diatas dapat

diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Kepangkatan/Golongan, dari 26 Orang PNS tersebut

dapat dilihat pada tabel sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tabel Jumlah PNS

Berdasarkan Kepangkatan/Golongan

No Golongan Jumlah Persentase

1.

2.

3.

IV

III

II

2

22

2

8%

85%

8%

Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Januari 2017

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan, dari 26 orang PNS dapat dilihat pada

tabel dibawah ini :

Tabel PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tahun 2017

No Pendidikan Jumlah Persentase

1. 2. 3. 4.

S2 S1

D-III SLTA

5

19 - 2

19% 73%

- 8%

Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Januari 2017

3. Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan yang pernah diikuti,

maka dari Jumlah Pejabat Struktural sesuai eselon terdapat beberapa

yang belum mengikuti Diklat Penjenjangan sebagai terlihat dalam Tabel

dibawah ini :


19

Tabel PNS Berdasarkan Diklat Penjenjangan

O

n

d

2. Potensi Sarana dan Prasarana

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten

Lampung Barat sejak 1 Juni 2003 menempati gedung eks Bandiklatbang

atau sebelumnya adalah Kantor Kanwil Penerangan yang terdiri dari

2 (Dua) Bangunan termasuk Aula, namun dirasakan kurang respentatif

sebagai gedung perkantoran dan masih banyak kekurangan ruangan

dalam rangka menunjang efektifitas kinerja.

Dalam upaya menciptakan iklim kerja yang kondusif sarana pendukung

sangat mempunyai peran, sementara untuk saat ini kondisi sarana

pendukung yang ada masih sangat kurang sehingga perlu menjadi bahan

perhatian.

Adapun sarana pendukung Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberaya Manusia Daerah Kabupaten Lampung Barat yaitu :

1. Komputer : 11 Unit

2. Laptop : 3 Unit

3. Mesin Tik : 2 Buah

4. Meja Tulis : 38 Unit

5. Meja Rapat : 4 Unit

6. Kursi Tamu : 1 Unit

7. Kursi Putar : 11 Unit

8. Kursi Lipat : 176 Unit

9. Filling Kabinet : 19 Unit

No Pendidikan Jumlah Persentase

1.

2.

3.

SPAMEN / PIM II

SPAMA/PIM III

ADUM/PIM IV

1

1

7

100%

33%

63


20

10. Lemari Kayu : 8 Buah

11. Lemari Besi : 9 Buah

12. Rak : 2 Buah

13. Generator : 1 Unit

14. Brankas : 2 Buah

15. Telepone : 2 Unit

16. Faximili : 1 Unit

17. White Board : 2 Buah

18. OHP : 1 Buah

19. Jam Dinding : 4 Buah

20. Kursi Belajar : 80 Buah

21. Kursi Lipat : 8 Unit

22. Scanner : 1 Unit

23. Layar : 1 Unit

24. LCD : 2 Unit

25. Podium : 1 Buah

26. UPS : 2 Unit

27. Printer : 7 Unit

Potensi dan kondisi sarana pendukung badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Kabupaten Lampung

Barat sampai saat ini adalah :

a. Kendaraan Dinas Roda 4 : 2 Unit

b. Kendaraan Roda 2 : 10 Unit


21

Sedangkan untuk Potensi dan Kondisi Sumber Dana kegiatan

Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya

Manusia Kabupaten Lampung Barat bersumber dari APBD yang tertuang

dalam DPA-SKPD sedangkan untuk Tahun 2012-2017 alokasi dana

diperuntukan kegiatan di 3 (Tiga) bidang yaitu :

a. Sekretariat

b. Bidang Kepegawaian

c. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia

Dari uraian Potensi dan kondisi yang ada di Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat

walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan namun kondisi

tersebut tidak menjadikan suatu halangan dalam melaksanakan program

dan kegiatan serta memaksimalkan potensi yang ada dalam

meningkatkan kinerja yang maksimal.

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui

berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap

perencanaan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat lebih terarah

yang secara adminisratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat

dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan

jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang

dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya


22

Manusia Kabupaten Lampung Barat akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran

sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya

Manusia Kabupaten Lampung Barat yang telah dilaksanakan berjalan sesuai

prosedur seperti meningkatkan pola karir PNS yang terarah, pemenuhan

hak-hak pegawai, penyediaan aparatur yang mampu memberikan pelayanan

secara objektif, dan terlaksananya up dating data secara berkesinambungan

dan secara umum telah tercapai sesuai target kinerja.

Dari hasil pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh Badan

Kepegawaian Kabupaten Lampung Barat dan untuk mengukur sasaran yang

telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2012-2017, terlebih dahulu

dijelaskan bahwa selain Indikator Kinerja Utama yang menjadi dasar atau

tolok ukur capaian hasil kinerja, evaluasi kinerja juga menggunakan metode

kuantitatif berdasarkan data pilihan dari tiap indikator yang relevan dalam

mencapai sasaran. Indikator kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

berkompeten

1. Persentase Pejabat Struktural yang memiliki Sertifikat Diklat

Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya.

2. Persentase Pegawai Fungsional yang memiliki Sertifikat Diklat

Fungsional.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kepegawaian.

2. Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Standar Kompetensi

Jabatan.

3. Persentase Akurasi Database Kepegawaian.


23

Namun dalam pelaksanaan pencapaian kinerja masih terdapat hambatan

dalam pengelolaan SAPK Online baik dari sumber daya manusia dan perangkat

pendukungnya karena hal ini sangat penting sekali dalam peningkatan

pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi dan juga sarana pendukung

pelaksanaan pendidikan dan latihan seperti gedung dan asrama.

Sedangkan untuk merealisasikan program dan kegiatan sebagaimana tertuang

dalam Renstra, Renja selalu mendapat dukungan anggaran dari APBD.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD

Dalam pelaksanaan pengembangan pelayanan dibiadang aparatur yang

dilaksanaka oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten

Lampung Barat terdapat pulang dan tantangan yaitu :

a. Tantangan

Dalam melaksanakan tujuan sebagai upaya Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat mencapai

visi dan misi terdapat ancaman sesuai dengan identifikasinya sehingga

pelaksanaan tugas dan fungsi terdapat tantangan baik dari lingkungan internal

maupun eksternal yaitu sebagai berikut :

Di lingkungan Internal yang menjadi tantangan yang terjadi umumnya

adalah sebuah kelemahan sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian yang diberikan

oleh Pegawai.

2. Belum optimalnya koordinasi antara bidang yang ada.

3. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan .

4. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuai standar terutama

gedung dan asrama diklat.

5. Orientasi pada jabatan struktural tanpa kompetensi.


24

6. Pengiriman tugas belajar yang tidak sesuai Kebutuhan organisasi.

7. Belum berjalannya ABK dalam menentukan Kebutuhan Pegawai.

8. Belum memilki SOP untuk kegiatan Pelayanan Kepegawaian.

Sedangkan lingkungan eksternal organisasi dalam pelaksanaan

pengembangan pelayanan adalah :

1. Kurang Optimal Pengelola Manajemen Kepegawaian.

2. Penempatan dan Pengembangan, peningkatan karir yang tidak

sesuai kompetensi.

3. Tuntutan Masyarakat dan aparatur akan transparansi pelayanan.

4. Tuntutan Pelayanan Publik yang cepat, baik dan profesional.

5. Adanya tuntutan reformasi birokrasi untuk kinerja aparatur.

b. Peluang

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat adanya Peluang yang dimiliki

dalam mencapai tujuan sesuai dengan identifikasinya adalah sebagai

berikut :

1. Adanya dukungan Peraturan yang lebih tinggi mengenai Kepegawaian.

2. Adanya Diklat Struktural, Fungsional dan Beasiswa Pendidikan Formal

melalui Tugas Belajar untuk Pengembangan dan Peningkatan SDM.

3. Adanya kesempatan untuk meningkatkan jenjang karier Pegawai.

4. Adanya dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah.

5. Adanya Rekrutmen PNS.

6. Adanya hubungan harmonis antara atasan dan bawahan (Staf).

c. Kekuatan

Yang menjadi Kekuatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya

Manusia Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan pengembangan

pelayanan adalah sebagai berikut :


25

1. Adanya Peraturan Daerah tentang Kepegawaian yang menunjang

penyelenggaraan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia.

2. Tingginya semangat dan komitmen kinerja Pelayanan SDM Aparatur

pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.

3. Inovasi kegiatan berupa pembangunan dan pengembangan sistem

informasi manajemen kepegawaian.

4. Terpenuhinya anggaran dana pada kegiatan-kegiatan prioritas

Kepegawaian dan Diklat.

5. Kondisi kerja produktif sesuai dengan standart pelayanan publik yang

telah ditetapkan.

d. Kelemahan

Yang menjadi Kelemahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan

pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Tidak semua SDM Aparatur Badan Kepegewaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia Daerah memiliki kemampuan IT.

2. Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan Kepegawaian yang kurang

memadai.

3. Kurangnya pemahaman semua aparatur terhadap peraturan

perundang-undangan Kepegawaian.

4. Masih ada beberapa aparatur pemerintah yang penempatannya belum

sesuai dengan disiplin ilmunya.

5. Posisi jabatan struktural dan fungsional PNS yang masih belum terisi.

6. Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten Lampung Barat belum

secara otomatis dan masih ada yang terlambat kenaikan pangkatnya

utamanya bagi tenaga fungsional.


26

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu strategis pembangunan Kabupaten Lampung Barat yang dirumuskan

dan penting untuk diperhatikan diantaranya Good Governanca dan Pelayanan

Prima. Untuk mewujudkan Good Governance dan Pelayanan Prima dibutuhkan

sumberdaya manusia yang berkualitas, professional dan proporsional dalam

melaksanakan tugas pekerjaan dan jabatan. Dengan kompetensi (pengetahuan

dan Keterampilan) PNS daerah yang dimiliki akan mampu mewujudkan

pelayanan prima dalam bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya

Manusia.


merupakan organisasi perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya

yaitu mengurusi pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia di daerah dengan sistem dan prosedur yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan yang meliputi perencanaan (Formasi),

persyaratan pengangkatan, penempatan dan pemindahan, pendidikan dan

pelatihan, penggajian, pemberhentian, sanksi (Punishment) dan penghargaan

(Reward), pensiun. Keseluruhan kegiatan tersebut untuk mendukung program

pembangunan Pemerintah Daerah selama 5 Tahun kedepan sesuai agenda,

prioritas pembangunan strategi dan arah kebijakan daerah diantaranya

mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean

Governance). Untuk menata sumber daya aparatur hal-hal yang perlu

diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan

tupoksi. Hasil identifikasi permasalahan tupoksi dilakukan melalui analisa

SWOT, analisis strategi dan analisis strategi pilihan yang diuraikan sebagai

berikut.

BAB III


27

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan perkembangan pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan oleh

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten

Lampung Barat terkait dengan Visi, Misi dan Program selama ini terdapat

beberapa hal yang menjadi penghambat yaitu :

1. Tidak semua SDM Aparatur Badan Kepegewaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia memiliki kemampuan IT.

2. Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan Kepegawaian yang kurang

memadai.

3. Kurangnya pemahaman semua aparatur terhadap peraturan

perundang-undangan Kepegawaian.

4. Masih ada beberapa aparatur pemerintah yang penempatannya belum

sesuai dengan disiplin ilmunya.

5. Posisi jabatan struktural dan fungsional PNS yang masih belum terisi.

6. Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten Lampung Barat belum

secara otomatis dan masih ada yang terlambat kenaikan pangkatnya

utamanya bagi tenaga fungsional.

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan Kepegawaian

dan Pengembangan SDM, dapat dikelompokkan beberapa faktor yang

mempengaruhi baik dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai

berikut :

1. Faktor-faktor Internal yang mempengaruhi :

a. Jumlah petugas/aparatur tidak semua memiliki kemampuan IT.

b. Sarana dan prasarana pelayanan Administrasi Kepegawaian yang

masih kurang memadai

c. Beberapa pegawai kurang memahami peraturan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia yang mengalami perubahan

dan perkembangan secara cepat.


28

2. Faktor Eksternal yang mempengaruhi :

a. Tingkat pemahaman/pendidikan pemakai jasa layanan terhadap

peraturan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.

b. Kurangnya SDM Aparatur di beberapa SKPD sehingga penempatan

PNS belum sesuai antara disiplin ilmu dan tupoksi yang dikerjakan

sehari-hari.

c. Keterlambatan Kenaikan Pangkat Tenaga Fungsional disebabkan

karena kurang proaktifnya Dinas/Instansi yang bersangkutan dalam

mengurus PAK PNS Fungsional, serta kurangnya kinerja PNS yang

bersangkutan dan kurangnya pengawasan atasan langsungnya

sehingga mengalami keterlambatan penyerahan Laporan Angka

Kredit kepada Tim Penilai Angka Kredit.

Dari kedua analisis tersebut baik lingkungan Internal ataupun Eksternal

diperoleh asumsi sebagai berikut :

1. Adanya undang-undang, peraturan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya

Manusia serta tersedianya dana yang cukup dan semangat kerja

pegawai dalam melaksanakan kegiatan dan menciptakan inovasi

merupakan kekuatan utama dalam pencapaian Visi.

2. Terbatasnya jumlah aparatur yang menguasai IT, kurangnya sarana

prasarana yang memadai, beberapa jabatan struktural yang belum terisi,

kurang proaktifnya dinas/instansi dalam melaksanakan koordinasi tentang

administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

merupakan kelemahan untuk pencapaian Visi.

3. Adanya dukungan peraturan dan kebijakan tentang Kepegawaian dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia, kesempatan PNS terkait

peningkatan SDM aparatur melalui penyelenggaraan Diklat Struktural,

Fungsional dan beasiswa Pendidikan Formal melalui tugas belajar dan


29

peningkatan jenjang karier serta hubungan yang harmonis dalam

lingkungan kerja merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan untuk

pencapaian Visi.

4. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi PNS mulai dari proses

rekruitment hingga proses pensiun serta era globalisasi yang menuntut

perkembangan system pelayanan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia harus mengikuti perubahan merupakan ancaman

terhadap pencapaian Visi.

Dari asumsi dan informasi lain yang telah dikembangkan sebelumnya,

dilakukan analisa strategi ditemukan strategi alternatif sebagai berikut :

1. Strategi SO

Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

• Mendayagunakan Undang-undang dan peraturan tentang

Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam

menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang

Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia untuk

menata potensi sumber daya manusia aparatur yang dapat

dikembangkan dalam penataan personil yang professional dan

proporsional.

• Mendayagunakan dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan

dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur agar

PNS berdisiplin dan professional.

2. Strategi ST

Menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman

a. Memanfaatkan kemampuan personil dalam struktur organisasi yang

relevan dan professional untuk menghadapi tuntutat standart

pelayanan publik bagi masyarakat pemakai jasa secara professional.


30

3. Strategi WO

Menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang

a. Menanggulangi terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan IT, yaitu

dengan memanfaatkan peluang adanya kesempatan SDM Aparatur

untuk meningkatkan kemampuannya baik melalui diklat formal dan

tugas belajar.

b. Masalah kekosongan jabatan struktural dapat disiasati dengan adanya

peluang hubungan yang harmonis antara pegawai dalam SKPD untuk

bahu membahu dan bekerjasama dalam menyelenggarakan

pelayanan prima pada masyarakat.

4. Strategi WT

Memperkecil kelemahan dan menghadapi ancaman

a. Tidak semua PNS menguasai kemampuan IT harus ditingkatkan

melalui pemanfaatan kegiatan diklat-diklat PNS dan tugas belajar

menuju era globalisasi dan kemajuan IPTEK. Begitu pula terkait

kurangnya pemahaman tentang perubahan peraturan kepegawaian

dan diklat yang begitu cepat harus disiasati dengan mengikuti bintek

dan sosialisasi perubahan peraturan kepegawaian dan diklat.

b. Dengan kurangnya fasilitas sarana prasarana yang memadai untuk

mendukung pelayanan, ditingkatkan dengan pengembangan sarana

prasarana untuk memberikan tuntutan standart pelayanan publik bagi

masyarakat pemakai jasa layanan secara professional.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih.

Sesuai dengan tugas fungsi Badan Kepegawawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung yaitu melaksanakan Manajemen

Kepegawaian dan hal ini sangat terkait besar dalam rangka mendukung Visi

dan Misi Kabupaten Lampung atas program terutama pada Misi 5 yaitu


31

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Demokratis dan

Berkeadilan“ sesuai pada tujuan 1 “ Meningkatkan Kapasitas dan Kinerja

Pemerintah Daerah“ dengan Sasaran 2 yaitu “ Peningkatan Sistem dan Kualitas

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dan Pengembangan Sistem

Informasi Penataan Aparatur Pemerintahan”.

Dalam mencapai tujuan dan sekaligus menunjang Visi dan Misi tersebut yang

dilaksanakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaiannya

sesuai dengan visi dan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia yang mempunyai keterkaitan yaitu :

A. Faktor Penghambat

Faktor Penghambat merupakan salah satu hal yang menjadi

penghalang pencapaian suatu tujuan sehingga harapan dan keinginan

tidak berjalan efektif.

Dalam menunjang Visi, Misi dan Program Pemerintah Daerah

dibidang Manjemen Kepegawaian terdapat beberapa hal yang

menjadi Penghambatnya yaitu “Tidak memilki Gedung Diklat, Pejabat

yang menduduki Jabatan kurang kompetensinya, kurang berjalannya

Anjab, kurang optimalnya SAPK dan kurang optimalnya

penempatan staf.

B. Faktor Pendorong

Faktor pendorong merupakan hal yang sangat penting dalam rangka

pencapaian tujuan, dalam hal ini dalam menunjang pencapaian Visi

dan Misi Kabupaten ada berapa faktor pendorongnya yaitu :

1. Adanya kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Diklat

2. Adanya Diklat dalam rangka peningkatan kompetensi

3. Tersedianya data analisis jabatan

4. Adanya jaringan SAPK

5. Adanya pengembangan dan optimalisasi staf.


32

Untuk menjelaskan keterkaitan antara faktor pendukung dan

penghambat dapat terlihat pada Tabel dibawah ini :

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan

Visi : Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang baik serta kualitas

Aparatur yang Profesional

No Misi dan Program Permasalahan

Pelayanan

Faktor

Penghambat Pendorong

1

Misi I : Meningkatkan

Kapasitas Sumber

daya Aparatur

Kurang

Optimalnya

Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur

- Tidak tersedia

gedung dan

asrama

- Pejabat yang

menduduki

Jabatan

kurrang

kompetensinya

- Adanya

Kerjasama

dengan pihak

terkait

- Adanya Diklat

dalam

peningkatan

kompetensi

Program Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya

aparatur

2

Misi II :

Menyelenggarakan

Pelayanan

Kepegawaian yang

berkualitas

Kurang

Optimalnya

Pengembangan

dan Pembinaan

- Kurangnya

Berjalanya

Anjab

- Kurang

Optimalnya

SAPK.

- Kurang

Optimalnya

Penempatan

Staf

- Tersedianya

Data Anjab

- Adanya

Jaringan SAPK

- Adanya

Pengembangan

dan optimalisasi

staf

Program Pembinaan

dan Pengembangan

aparatur.


33

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra BKD Propinsi Lampung

Berdasarkan telaahan yang telah dilakukan antara Renstra BKD Lampung

Barat dengan Renstra BKD Provinsi serta Badan Diklat Provinsi Lampung serta

Kementerian PAN sebagai berikut :

a. Terdapat sikronisasi antara program dan kegiatan yang bersifat lintas

SKPD yang selalu terkoordinasi baik dalam manajemen Kepegawaian

maupun Kediklatan dan berkontribusi sangat besar dalam pencapaian

sasaran Renstra Propinsi.

b. Tingkat pencapaian renstra BKPSDM Kabupaten Lampung Barat tidak jauh

berbeda dengan pencapaian sasaran renstra Provinsi lampung karena

sasaran akhirnya adalah profesionalisme aparatur.

c. Terdapat sedikit kendala dalam pelaksanaan Diklat Struktural yang

menjadi penghambat tercapainya sasaran Renstra Badan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM karena Kediklatan masih sangat

bergantung pada Provinsi.

d. Untuk kegiatan yang bersifat kewilayahan terdapat sinkronisasi dan

koordinasi yang terpola baik antara Kemenpan dan BKN. Hanya sedikit

terkendala dalam pemenuhan kebutuhan pengembangan Pegawai

yang selalu berubah dan tak konsisten dan optimal.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan hidup Strategis.

Berdasarkan kenyataan dilapangan untuk penataan aparatur ditahun 2013

sangat baik sekali mengingat rentang jarak antar kecamatan sudah tidak terlalu

jauh karena telah terjadi pemisahan Kabupaten Induk dengan Kabupaten Baru

yaitu Pesisir Barat, sehingga penataan dan pengembangan sumberdaya

aparatur menjadi lebih efektif.


34

Sebelum terjadinya Pemisahan DOB jumlah aparatur Kabupaten

Lampung Barat sebanyak 6.025 dan setelah pemisahan berjumlah

4.277 Orang, namun untuk mencapai idealnya masih sangat kurang karena

masih banyak satuan perangkat kerja daerah dan kecamatan kekurangan staf,

oleh karena strategi yang dimanfaatkan adalah memaksimal kondisi yang ada

dengan upaya pengembangan dan peningkatan kapasitas sumberdaya

aparatur yang ada.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.


Lampung Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat, dengan tugas utama dari

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia adalah

mengelola secara umum masalah-masalah Kepegawaian baik tentang

Pembinaan, Pengembangan dan Mutasi pegawai.


Lampung Barat didalam menjalankan organisasinya dengan cara

mengoptimalkan bidang-bidang beserta unsur stafnya masih kurang memadai.

Kekuatan aparatur Pegawai Negeri Sipil yang ada di Pemerintah Kabupaten

Lampung Barat sampai dengan keadaan Bulan Desember 2012 berjumlah

6.205 orang dengan perincian aparatur fungsional 4.247 Orang dan struktural

1.958 orang. Dari jumlah tersebut penempatannya tersebar di seluruh

Kabupaten.

Dengan sumber daya yang ada saat ini Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM berusaha meningkatkan kualitas aparatur sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya dan memberikan pelayanan administrasi

kepegawaian yang prima, meningkatkatan kapasitas, pembinaan dan

mengembangkan sehingga semua kegiatan kepegawaian dapat berjalan


35

dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pada gilirannya

dapat tercapai apa yang diinginkan kedepan yaitu meningkatkan sumber daya

aparatur yang professional.

Dalam pandangan kedepannya Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat mengaplikasikan Sistem

Informasi Kepegawaian Daerah yang On-Line dan dapat diakses secara cepat,

tepat, akurat melalui situs resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia Daerah Kabupaten Lampung Barat dan mengelola tata

kearsipan pegawai yang baik sehingga dapat digunakan kapan saja. Sehingga

dari pandangan kedepan tersebut didapat isu-isu strategis yaitu “Kurang

Optimalnya Penempatan, Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur “


36

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN


SUMBERDAYA MANUSIA

4.1. Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. 1. Visi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah

rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan

pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan

pembinaan kemasyarakatan di daerah. Pada hakikatnya membentuk visi

organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan

ideal yang hendak diwujudkan oleh organisasi yang bersangkutan. Visi

adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali

bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara

bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh

elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dalam upaya mewujudkan

visi tersebut.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi diharapkan akan

mampu menjadi akselerator bagi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung

BAB IV


37

Barat harus dibawa dan berkarya agar konsisten serta dapat eksis,

antisipatif, inovatif serta produktif.

Untuk menyelaraskan tujuan pembangunan di Kabupaten

Lampung Barat, maka Visi Badan Kepegawaian Daerah

mengacu pada Renstra Kabupaten yaitu “ TERWUJUDNYA

LAMPUNG BARAT YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING

BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA “.

Visi tersebut mengandung makna bahwa :

Sejahtera berarti terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat

melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan

kekayaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan kebudayaan

daerah.

Berdaya Saing berarti terwujudnya peningkatan kemampuan dan

keunggulan daerah. Iman dan Taqwa berarti terwujudnya masyarakat

Lampung Barat yang memiliki kesalehan hidup (Taat kepada Tuhan,

mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya) serta meningkatnya

kerukunan antar umat beragama.

Berdasarkan Visi tersebut maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Lampung Barat selalu berusaha mensikronisasikan dan mendukung

terwujudnya visi Kabupaten Lampung Barat tersebut dalam hal

sumber daya aparatur. Untuk itu Visi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat yaitu

“Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Baik serta Kualitas

Aparatur yang Profesional”

Maksud dari visi tersebut adalah dalam rangka menata manajemen

kepegawaian yang terrkelola secara baik akurat dan cepat diakses

sedangkan aparatur yang profesional adalah aparatur yang mampu

bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai kompetensi sehingga

pelayanan kepegawaian berjalan dengan baik.


38

2. Misi.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu organisasi instansi

pemerintah harus memastikan agar visi yang telah

ditetapkan RENSTRA Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2017

dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun

suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan

yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk

mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah

penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi SKPD. Misi

merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah

dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara

pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan.

Misi merupakan tujuan yang akan dicapai dalam visi, dimana Kabupaten

Lampung Barat sebagaimana tersebut diatas mempunyai misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan yang agamais, harmonis ksetaraan

gender dan mengembangkan kebudayaan daerah.

2. Mengembangkan perekonomian daerah berbasis ekonomi rakyat,

pengelolaan sumberdaya alam dan energi terbarukan yang

berwawasan lingkungan.

3. Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan

sosial.

4. Meningkatkan daya dukung insfrastruktur dan tata ruang.

5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis dan

berkeadilan.

Dari uraian misi tersebut maka Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat yang mempunyai tugas


39

dalam pengembangan, pembinaan Sumberdaya aparatur

sebagaimana tersebut pada Misi 5 (Lima) sehingga untuk

mendukung misi Kabupaten Lampung Barat agar selaras yaitu :

Misi I : Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

Misi II : Menyelenggarakan Pelayanan Kepegawaian yang

berkualitas.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD.

Adapun tujuan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Kabupaten Lampung Barat :

1. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang berkualitas dan kompeten dalam

bidang tugasnya.

2. Mewujudkan pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang cepat dan

akurat.

Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka harus mempunyai Sasaran

agar tujuan dapat tercapai, adapun sasaran harus sesuai Indikator Utamanya

dari kinerja dan tujuan tersebut diatas adalah sebagai mana terlihat pada Tabel

dibawah ini :


40

Tabel 4.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia

Visi : Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Baik serta Kualitas Aparatur yang Profesional

No Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1. Meningkatkan

Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur

Mewujudkan

Aparatur

Pemerintah yang

berkualitas dan

kompeten dalam

bidang tugasnya

Meningkatnya

Aparatur Sipil

Negara yang

berkompeten

1. Pengembangan

PNS melalui

Analisis Jabatan

dan didukung pola

karier yang jelas

2. Peningkatan

kualitas

pengukuran

kompetensi dan

penilaian kinerja

pegawai yang

dapat

dipertanggung

jawabkan

3. Peningkatan

kualitas

penyelenggaraan

Diklat

Penjenjangan dan

Teknis/Fungsional

1. Terselenggaranya

Promosi Jabatan

secara terbuka

2. Terlaksananya

Seleksi Pejabat

Eselon II

3. Terlaksananya

Diklat

Penjenjangan dan

Teknis/

Fungsional

2. Menyelenggarakan

Pelayanan

Kepegawaian yang

berkualitas

Mewujudkan

pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian

yang cepat dan

akurat.

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Kepegawaian

1. Peningkatan

kualitas pelayanan

administrasi

kepegawaian yang

mengacu pada

Standar

Pelayanan atau

Standart

Operational

Procedures

(SOP);

1. Pembinaan

Disiplin PNS

2. Terselenggaranya

Sistem Informasi

Kepegawaian

secara On-Line

3. Terlaksananya

ruang pelayanan

Informasi

Kepegawaian


41

2. Peningkatan

kualitas

pengelolaan arsip

kepegawaian

secara manual

dan elektronik

serta Sistem

Informasi

Kepegawaian

yang terintegrasi

3. Peningkatan

kualitas

kedisiplinan PNS

dan kesejahteraan

PNS yang

didukung reward

and punishment

4. Ketepatan waktu

Mutasi Pegawai

Kabupaten

Lampung Barat

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

No Tujuan Indikator

Tujuan Target

Sasaran Indikator Sasaran Target

Tahun ke 5

1. Mewujudkan

Aparatur

Pemerintah

yang

berkualitas

dan

kompeten

dalam bidang

tugasnya

Persentase

Pejabat

Struktural

yang memiliki

sertifikat Diklat

Kepemimpinan

sesuai dengan

jenjangnya

65%

Meningkatnya

Kualitas Aparatur

Sipil Negara (ASN)

yang berkompeten

a. Persentase Pejabat

Struktural yang

memiliki sertifikat

Diklat Kepemimpinan

sesuai dengan

jenjangnya

b. Persentase Pegawai

Fungsional yang

memiliki sertifikat

Diklat Fungsional

65%

10%


42

2. Mewujudkan

pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian

yang cepat

dan akurat.

Indeks

Kepuasan

Pegawai

terhadap

Pelayanan

Kepegawaian

80 Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Kepegawaian

a. Indeks Kepuasan

Pegawai terhadap

Pelayanan

Kepegawaian

b. Persentase Jabatan

yang diisi sesuai

dengan Standar

Kompetensi Jabatan

80

100%

Dari tabel tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia tersebut Indikator

Kinerja Utamanya yaitu :

1. Sasaran 1 Meningkatnya Aparatur Sipil Negara yang berkompeten

Indikator Kinerja Sasarannya adalah :

- Persentase Pejabat Struktural yang memiliki sertifikat Diklat

Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya

- Persentase Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat Diklat

Fungsional

2. Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian Indikator

Kinerja Sasarannya adalah :

- Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kepegawaian

- Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Standar Kompetensi

Jabatan

Untuk lebih jelasnya Indikator Utama tersebut dapat dilihat pada

lampiran-lampiran yang menggambar secara jelas penanggungjawab dan

sumber datanya.


43

4.3. Strategi dan Kebijakan.

a. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program yang

bersifat indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Satuan Kerja Perangkat

Daerah. Adapun Strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Kabupaten Lampung Barat.

Strategi yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian

daerah adalah :

1. Pengembangan PNS melalui Analisis Jabatan dan didukung pola karier

yang jelas;

2. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang

mengacu pada Standar Pelayanan atau Standart Operational

Procedures (SOP);

3. Peningkatan kualitas pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja

pegawai yang dapat dipertanggungjawabkan;

4. Peningkatan kualitas kedisiplinan PNS dan kesejahteraan PNS yang

didukung reward and punishment;

5. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip kepegawaian secara manual

dan elektronik serta Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi ;

6. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Diklat Penjenjangan dan

Teknis/Fungsional.

b. Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan oleh Satuan Kerja

Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan

pada dasarnya juga merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan

untuk dijadikan pedoan, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan

program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam

mewujudkan tujuan.


44

Adapun kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia untuk mewujudkan tujuan yang

hendak dicapai 5 (Lima) Tahun kedepan adalah :

1. Terselenggaranya Promosi Jabatan secara terbuka;

2. Ketepatan waktu Mutasi Pegawai Kabupaten Lampung Barat;

3. Terlaksananya Seleksi Pejabat Eselon II;

4. Pembinaan Disiplin PNS ;

5. Terselenggaranya Sistem Informasi Kepegawaian secara On-Line;

6. Terlaksananya ruang pelayanan Informasi Kepegawaian.

7. Terlaksananya Diklat Penjenjangan dan Teknis/Fungsional.


45

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATIF KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan program prioritas

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sesuai dengan tugas

dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta

indikator keluaran program dan pagu per Satuan Kerja Perangkat Daerah

sebagaimana tercantum dalam rancangan awal Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, selanjutnya dijabarkan Satuan Kerja Perangkat

Daerah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas

strategi dan kebijakan jangka menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan

indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan

manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu

yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu

program. Sedangkan Kelompok Sasaran adalah pihak yang menerima manfaat

langsung dari jenis layanan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat untuk

5 (Lima) Tahun kedepan sebagaimana yang telah diamanatkan pada

pasal 75 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah

merupakan rangkaian Program dan Kegiatan yang berkesinambungan

BAB V


46

yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan


Lampung Barat Tahun 2012-2017.

Sebagai gambaran umum Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat

Tahun 2012-2017, telah direncanakan Program Indikatif sejumlah

6 (Enam) Program yaitu program-program yang ada pada setiap Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang terdiri 4 (Empat) program yaitu :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan.

Sedangkan program Urusan Wajib terdiri dari 2 (Dua) program yaitu :

a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Adapun yang dimaksud dengan Kegiatan adalah merupakan penjabaran

dari program. Kegiatan memiliki jangka waktu tertentu yang relatif

pendek di bandingkan dengan jangka waktu pelaksanaan suatu

program. Adapun rencana kegiatan indikatif untuk proyeksi 5 (Lima)

Tahun kedepan diuraikan kedalam tabel Rencana Program, Kegiatan,

Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif pada

lampiran Renstra ini.


47

5.2. Indikatif Kinerja

Indikator Kinerja adalah merupakan uraian ringkas yang

menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur sedangkan

Sasaran Kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif dari indikator

kinerja yang mencakup indikator Masukan (Input), Keluaran (Output),

Hasil (Result/Outcomes) dan Manfaat (Benefit) serta Dampak (Impact)

dari suatu program atau kegiatan.

Adapun manfaat dari Indikator dan Sasaran Kinerja adalah :

a. Memperjelas tentang informasi program dan kegiatan yang

dilaksanakan;

b. Menciptakan kesepakatan atau konsensus untuk menghindari

kesalahan interprestasi dan perbedaan selama pelaksanaan

program dan kegiatan;

c. Membangun dasar bagi upaya pemantauan dan evalauasi terhadap

program dan kegiatan;

Indikator Kinerja terhadap berbagai Program dan Kegiatan pada Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah

Kabupaten Lampung Barat yang telah direncanakan pada

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012- 2017

adalah sebagaimana tertuang dalam tabel Renstra ini.

5.3. Kelompok Sasaran

Kelompok Sasaran adalah pihak-pihak yang menerima manfaat

langsung dari jenis layanan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Adapun

Kelompok Sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas

dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya

Manusia Kabupaten Lampung Barat antara lain :


48

a. Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Lampung Barat;

b. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Lampung Barat;

c. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lampung Barat;

d. PNS Purna Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Lampung Barat.

5.4 Pendanaan Indikatif.

Pendanaan Indikatif merupakan perspektif anggaran dengan strategi

kesiapan input pendanaan yang bertujuan menyediakan dukungan

finansial yang mencukupi dengan alat pengukur strategis. Dana indikatif

yang diperlukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna

mendukung rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Gresik sampai dengan tahun ke Lima Rencana Strategis


Kabupaten Lampung Barat adalah sejumlah Rp. 14.131.704.930,-

(Empat Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus

Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah).


49

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau

kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak

yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Indikator Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya

Manusia Kabupaten Lampung Barat yang telah

ditetapkan dalam rangka untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Tahun 2012-2017 adalah sebanyak 4 (Empat) indikator sebagaimana yang

tercantum dalam tabel dibawah ini.

Indikator Kinerja tersebut adalah untuk menilai keberhasilan pencapaian

tujuan RPJMD yaitu ”Meningkatnya Disiplin, Kapasitas dan

Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah”. Sebagaimana

kita ketahui bahwa jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur yang yang ada di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat jumlahnya cukup besar,

sehingga memerlukan pengelolaan yang baik agar terwujud senergi yang positif

serta menghasilkan kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Pengelolaan tersebut meliputi penetapan ketrampilan, keahlian,

kesejahteraan sampai dengan sistem karir yang transparan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang mengacu pada

tujuan dan Sasaran RPJMD dibawah ini :

BAB VI


50

17PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN LAMPUNG BARAT

TARGET

SPM

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

01 30 18 19 18 15 100 31 20 16 17 16 100 74 46 46 (30) (35) 118

01 20 19 17 20 24 100 21 18 18 20 24 100 (27) 45 27 (5) (40) 0

* Jumlah Surat yang terkirim 18 18 15 28 22 100 18 18 15 28 22 100 - - - - - -

* Terkelolanya Adminstrasi Surat Menyurat

* Jumlah terbayar biaya Listrik, Air dan Telekomunikasi, 21 21 18 21 21 100 26 20 18 18 18 100 (5) 0 (0) 3 2 (0)

* Terpenuhinya biaya Listrik, Air dan Telekomunikasi,

* Jumlah Kendaraan Dinas yang terpenuhi Izin. 12 18 18 21 31 100 14 20 20 23 23 100 (1) (2) (2) (2) 8 0

* Tersedianya Izin pajak Kendaraan Dinas 2 Unit Mobil dan 12 Motor

* Jumlah Transaksi Keuangan 26 26 26 11 11 100 - - - - 100 100 26 26 26 11 (89) -

* Terpenuhinya jasa Transaksi Keuangan

* Pelaksanaan Kebersihan Kantor 15 15 13 30 26 100 15 15 13 30 26 100 - - - - - -

* Terawatnya kebersihan kantor

* Jumlah Alat Tulis kantor 18 18 15 25 25 100 18 18 15 25 25 100 - - - - - -

* Terpenuhinya alat Tulis kantor sesuai kebutuhan

* Jumlah Barang Cetakan 17 17 17 24 24 100 17 17 17 24 24 100 (0) (0) (0) (0) 0 0

* Terpenuhinya Barang Cetakan Kebutuhan Kantor

* Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Kantor 17 17 15 25 25 100 18 18 13 26 26 100 (0) (0) 1 (0) (0) 0

* Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Elektronik

* Jumlah Bahan Bacaan Kantor 14 21 21 21 21 100 14 21 21 21 21 100 - - - - - -

* Tersedianya Bahan Bacaan

* Pelaksanaan Rapat 16 16 16 25 25 100 17 16 17 25 25 100 (0) 0 (0) 0 0 (0)

* Terwujudnya Koordinasi dan kinerja yang baik

* Pelaksanaan Rapat koordinasi keluar daerah 20 18 18 18 25 100 20 18 18 18 25 100 - - - - - -

* Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

50 38 13 - - 100 68 29 3 - - 100 (18) 8 9 - - 0

* Publikasi dan Pameran 33 - - 33 33 100 50 - - 50 - 100 (17) - - (17) 33 -

* Tersebarnya Informasi Kepegawaian pada Publik

* Pelaksanaan rapat koordinasi dalam daerah 21 22 12 22 22 100 33 9 19 22 16 100 (12) 13 (7) 0 6 -

* Terwujudnya Pembinaan dan Koordinasi dalam daerah02 22 11 23 17 25 100 23 12 24 18 23 100 (1) (1) (1) (1) 3 -

84 - - - 16 100 84 - - - 16 100 - - - - - -

25 - 75 - - 100 25 - 75 - - 100 (0) - 0 - - (0)

* Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor BKD 8 8 9 16 58 100 8 8 9 16 58 100 - - - - - -

* Terawatnya Gedung Kantor BKD dalam satu Tahun

* Jumlah Kendaraan operasional yang terpelihara 15 16 19 24 26 100 16 16 20 25 23 100 (1) (1) (1) (1) 3 -

* Terawatnya kendaraan operasional

* Pelaksanaan Pemeliharaan 20 20 22 20 20 100 20 20 22 20 20 100 - - - - - -

* Terawatnya perlengkapan kantor secara berkala

37 - 34 - 28 100 37 - 34 - 28 100 0 - (0) - (0) -

06 13 13 13 31 31 100 15 15 15 36 18 100 (5) (5) (5) (21) 37 18

* Jumlah Laporan Kinerja. 8 8 8 38 38 100 10 10 10 51 18 100 (3) (3) (3) (13) 20 -

* Tersusunnya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

* Jumlah Laporan Keuangan Persemester 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 (0) (0) (0) (0) 0 (0)

* Tersusunnya laporan keuangan Semesteran

* Jumlah Laporan yang terealisasi 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 (0) (0) (0) (0) 0 0

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD TARGET IKK

2009 2010

jumlah TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN

2008

NO

TARGET

INDIKATOR

LAINNYA 2011 2012 2008 2009 2010 2011

Jumlah 2012 2008 2009 2010 2011 2012

jumlah

2

BELANJA LANGSUNG

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi SD Air & Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Randis/ Operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Kuangan

Penyediaan Jasa kebersiahan kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan barang Cetak dan Pengandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan PerUU

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/teknis

Penyediaan Jasa Propaganda, Publikasi dan Pameran

Rapat-rapat koordinasi dan Pembinaan dalam Daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

Pengadaan peralatan kantor

Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin / berkala Kendaran Dinas

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Kantor

Pengadaan Komputer/jaringan komputer

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kerrja dan

KeuanganPenyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

18

* Tersusunnya laporan Prognosis Realisasi Anggaran

* Jumlah Laporan Akhir Tahun. 11 11 11 33 33 100 14 14 14 42 17 100 (3) (3) (3) (8) 17 -

* Tersusunnya Keuangan Laporan Akhir Tahun16 24 19 21 19 17 100 23 21 16 21 19 100 12 11 17 (19) (21) (0)

* Jumlah CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan 26 16 19 19 20 100 30 20 2 23 24 100 (4) (4) 17 (4) (4) -

* Terlaksananya Prajabatan bagi CPNSD Gol. I, II dan III

* Jumlah PNS yang terkirim mengikuti Diklatpim II 28 20 18 17 17 100 14 - 23 32 32 100 14 20 (5) (14) (14) -

* Terpenuhinya Pejabat yang telah mengikuti Diklat Pim II

* Jumlah PNS yang terkirim Mengikuti Diklatpim III 15 24 20 19 22 100 14 28 14 19 25 100 1 (4) 6 0 (3) -

* Tersedianya pejabat yang telah mengikuti Diklatpim III

* Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklatpim IV 19 19 21 20 21 100 17 19 22 21 21 100 2 (0) (0) (0) (0) (0)

* Tersedianya PNS yang telah mengikuti Diklatpim IV

* Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan Kursus-kursus 33 21 17 17 12 100 33 21 17 17 12 100 - - - - - -

* Tersedianya Aparatur BKD yang Profesional

100 - - - - 100 100 - - - - 100 - - - - - -

* Terwujudnya kesempatan PNS dalam meningkatkan pengetahuan/pendidikan 25 22 24 20 9 100 20 24 31 18 7 100 4 (2) (7) 2 2 0

* Terlaksananya pengiriman PNS tugas belajar

* Tersedianya Calon Praja IPDN 19 19 21 21 20 100 19 19 21 21 20 100 (0) (0) (0) 0 (0) -

* Terjaringnya Calon Praja IPDN dari Kab. Lambar

* Bertambahnya PNS Kesehatan yang memahami PAK 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 (0) (0) (0) 0 (0) (0)

* Tersedianya tenaga fungsional kesehatan yang telah mengikuti DUPAK

* Bertambahnya PNS Guru yang memahami PAK 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 (0) (0) (0) 0 (0) (0)

* Tersedianya tenaga fungsional kesehatan yang telah mengikuti DUPAK

* Pelaksanaan Proses Penyelesaian Usul Kenaikan Pangkat PNS 8 10 28 28 26 100 10 - 34 27 29 100 (2) 10 (6) 1 (2) 0

* Terlaksananya penyelesaian kenaikan pangkat satu atap17 45 17 14 15 9 100 51 19 15 7 8 100 95 (5) 8 16 (14) 100

* Jumlah CPNSD yang direkrut 31 20 20 21 8 100 41 27 28 3 2 100 (10) (7) (8) 18 6 (0)

* Terpenuhi CPNSD

* Jumlah Pelantikan dan Penampatan Pegawai 18 20 20 20 21 100 22 15 14 22 27 100 (4) 6 6 (2) (6) (0)

* Terpenuhinya Pelantikan dan Penempatan Pegawai

* Pelaksanaan Rapat Penyusunan Analisis jabatan PNS 19 20 20 20 20 100 17 27 8 16 32 100 2 (7) 12 4 (12) -

* Tersedianya Bahan Analisis Jabatan

* Jumlah PNS yang mendapat penghargaan dan berprestasi 16 21 21 21 21 100 16 21 21 21 21 100 (0) 0 (0) (0) (0) -

* Terpenuhinya PNS yang berprestasi

* Jumlah penanganan kasus kasus pelanggaran Disiplin PNS 17 17 17 23 24 100 17 17 17 23 25 100 0 0 0 (0) (0) -

* Terlaksananya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin

* Data dan Sistem SAPK On-line 7 12 21 31 29 100 7 8 22 33 30 100 (0) 5 (1) (2) (1) (0)

* Tersedianya data PNS yang berkelanjutan & berkesinambungan

* Pelaksanaan Proses Penyelesaian Usul Kenaikan Pangkat PNS 15 18 20 20 28 100 15 18 20 20 28 100 (0) (0) 0 (0) 0 -

* Terlaksananya penyelesaian kenaikan pangkat satu atap

* PNS Kab. Lambar yang telah diambil sumpahnya 20 19 22 21 19 100 20 19 22 21 19 100 - - - - - -

* Terlaksananya pengambilan Sumpah PNS

* Jumlah CPNS yang mendapat perubahan status ke PNS 6 16 26 26 27 100 6 16 26 26 26 100 (0) (0) (0) (0) 1 0

* Terpenuhi PNS

- 100 - - - 100 - 100 - - - 100 - - - - - -

- 100 - - - 100 - 100 - - - 100 - - - - - -

100 - - - - 100 100 - - - - 100 - - - - - -

100 - - - - 100 - - - - - - 100 - - - - 100

- 100 - - - 100 - 100 - - - 100 - - - - - -

* Jumlah laporan LHKPN 19 24 18 21 19 100 12 25 19 23 21 100 7 (1) (1) (2) (2) -

* Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan Bebas KKN

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Program Peningkatan Kapasitas SDA

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (Diklatpim II)

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (Diklat Pim III)

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (Diklat Pim IV)

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

Sosialisasi Perundang-undangan dan Adm. Kepegawaian

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Pelatihan Penyusunan Angka Kredit Bagi Tenaga Fungsional Kesehatan

Pelatihan Penyusunan Angka Kredit Bagi Tenaga Fungsional Guru

Ujian Dinas dan penyesuaian kenaikan Pangkat

Proses Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Seleksi Penerimaan Calon PNS

Penempatan PNS

Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi

Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Pemeliharaan Data dan sistem SAPK PNS

Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat Satu Atap

Pengambilan Sumpah PNS

Proses Penyelesaian Perubahan Status CPNS ke PNS

seleksi Penerimaan Calon PNS dan Formasi honor

seleksi Penerimaan Calon PNS dan Formasi juru tulis

Pendidikan S2 Program Studi magister

Diklat Dupak Bagi Fungsional Penyuluh

Pelatihan manajemen barang

Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

19ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN LAMPUNG BARAT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

01 7.392.444.655 4.631.007.835 4.672.378.675 4.510.757.300 3.847.403.700 6.441.418.357 4.193.551.296 3.393.996.265 3.511.073.049 3.318.754.106 500.695.298 244.443.539 1.252.387.910 678.916.697 330.267.094 3.904.382.028 3.303.039.920

01 348.266.035 320.459.035 292.676.250 333.543.500 407.630.000 335.925.454 279.726.324 278.821.924 309.969.663 371.963.313 12.340.581 40.732.711 13.854.326 23.573.837 35.666.687 340.514.964 315.281.336

3.326.250 3.326.250 2.825.750 5.326.000 4.201.000 3.326.250 3.326.250 2.825.750 5.326.000 4.201.000 - - - - - 3.801.050 3.801.050

18.120.000 18.120.000 15.402.000 18.120.000 18.120.000 9.096.919 7.266.789 6.372.674 6.263.913 6.510.133 9.023.081 10.853.211 9.029.326 11.856.087 11.609.867 17.576.400 7.102.086

1.050.000 1.570.000 1.570.000 1.780.000 2.656.000 1.050.000 1.570.000 1.570.000 1.780.000 1.791.680 - - - - 864.320 1.725.200 1.552.336

1.180.000 1.180.000 1.180.000 500.000 500.000 - - - - 110.000 1.180.000 1.180.000 1.180.000 500.000 390.000 908.000 22.000

2.500.000 2.500.000 2.125.000 5.000.000 4.335.500 2.500.000 2.500.000 2.125.000 5.000.000 4.335.500 - - - - - 3.292.100 3.292.100

15.227.785 15.488.285 13.165.000 21.188.000 21.188.000 15.227.785 15.488.285 13.165.000 21.188.000 21.188.000 - - - - - 17.251.414 17.251.414

21.602.000 21.602.000 21.358.000 30.602.000 30.602.000 21.602.000 21.602.000 21.358.000 30.602.000 30.601.500 - - - - 500 25.153.200 25.153.100

1.472.500 1.472.500 1.250.500 2.127.500 2.127.500 1.472.500 1.472.500 1.105.500 2.127.500 2.127.500 - - 145.000 - - 1.690.100 1.661.100

2.400.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 2.400.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 - - - - - 3.360.000 3.360.000

9.000.000 9.000.000 9.000.000 13.800.000 13.800.000 9.000.000 8.600.500 9.000.000 13.300.000 13.150.000 - 399.500 - 500.000 650.000 10.920.000 10.610.100

220.000.000 200.000.000 200.000.000 195.000.000 270.000.000 220.000.000 200.000.000 200.000.000 195.000.000 270.000.000 - - - - - 217.000.000 217.000.000

16.800.000 12.600.000 4.200.000 - 14.700.000 6.300.000 700.000 - 2.100.000 6.300.000 3.500.000 - - 6.720.000 4.340.000

6.500.000 - - 6.500.000 6.500.000 6.500.000 - - 6.500.000 - - - - - 6.500.000 3.900.000 2.600.000

29.087.500 30.000.000 17.000.000 30.000.000 30.000.000 29.050.000 8.000.000 17.000.000 19.282.250 14.348.000 37.500 22.000.000 - 10.717.750 15.652.000 27.217.500 17.536.050

02 124.122.000 63.246.000 128.317.000 96.180.000 140.638.000 123.922.000 62.998.750 128.217.000 96.180.000 125.588.000 - 247.250 - - 15.000.000 82.982.400 79.932.950

29.182.000 - 5.730.000

29.182.000 - 5.730.000 - - - - - 6.982.400 6.982.400

11.172.000 - 33.525.000

11.172.000 - 33.425.000 - - 100.000 - - 8.939.400 8.919.400

3.300.000 3.300.000 3.630.000 6.300.000 22.628.000 3.300.000 3.300.000 3.630.000 6.300.000 22.628.000 - - - - - 7.831.600 7.831.600

53.786.000 54.946.000 65.862.000 84.880.000 90.780.000 53.786.000 54.698.750 65.862.000 84.880.000 75.780.000 - 247.250 - - 15.000.000 70.050.800 67.001.350

5.000.000 5.000.000 5.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.500.000 5.000.000 5.000.000 - - - - - 5.100.000 5.100.000

21.682.000 - 19.800.000 - 16.500.000 21.482.000 - 19.800.000 - 16.450.000 200.000 - - - 50.000 11.596.400 11.546.400

06 6.500.000 6.500.000 6.500.000 15.500.000 15.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 15.500.000 7.772.105 - - - - 7.727.895 10.100.000 8.554.421

1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 5.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 1.804.060 - - - - 3.195.940 2.600.000 1.960.812

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 998.700 - - - - 1.300 1.000.000 999.740

2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.999.415 - - - - 585 2.000.000 1.999.883

2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.500.000 7.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.500.000 2.969.930 - - - - 4.530.070 4.500.000 3.593.986

16 3.745.979.870 3.033.315.850 3.297.815.035 3.048.822.800 2.629.218.750 2.920.406.820 2.692.537.050 2.058.504.619 2.653.617.636 2.355.846.750 375.442.050 147.765.800 1.213.415.916 74.437.610 75.039.500 2.072.132.256 1.694.912.081

1.620.177.350 996.844.500 1.185.059.610 1.154.159.550 1.230.535.500 1.464.477.300 990.155.950 119.803.444 1.128.090.590 1.175.768.500 155.700.050 6.688.550 1.065.256.166 26.068.960 54.767.000 1.237.355.302 975.659.157

193.023.250 138.023.250 125.023.250 121.561.750 121.184.250 53.523.250 - 87.523.250 121.561.750 121.184.250 139.500.000 138.023.250 37.500.000 - - 139.763.150 76.758.500

211.762.000 333.272.500 273.913.750 264.082.500 307.570.000 167.760.000 330.272.500 163.620.000 217.482.500 289.970.000 44.002.000 3.000.000 110.293.750 46.600.000 17.600.000 278.120.150 233.821.000

339.694.620 340.034.000 390.789.100 371.270.000 386.138.000 305.034.620 339.980.000 390.423.100 369.501.350 383.465.500 34.660.000 54.000 366.000 1.768.650 2.672.500 365.585.144 357.680.914

80.590.000 50.000.000 40.000.000 40.000.000 30.000.000 80.590.000 50.000.000 40.000.000 40.000.000 30.000.000 - - - - - 48.118.000 48.118.000

15.952.550 - - - - 14.372.550 - - - - 1.580.000 - - - - 3.190.510 2.874.510

1.193.731.000 1.080.600.000 1.165.800.000 980.295.000 439.050.000 743.600.000 898.950.000 1.140.550.000 667.595.000 244.775.000 450.131.000 181.650.000 25.250.000 312.700.000 194.275.000 971.895.200 739.094.000

5.000.000 5.000.000 5.750.000 5.736.000 5.460.000 5.000.000 5.000.000 5.750.000 5.726.146 5.460.000 - - - 9.854 - 5.389.200 5.387.229

38.404.300 39.089.300 39.089.300 39.209.000 39.034.000 38.404.300 39.089.300 39.089.300 39.161.300 39.034.000 - - - 47.700 - 38.965.180 38.955.640

38.404.300 39.089.300 39.089.300 39.209.000 39.034.000 38.404.300 39.089.300 39.089.300 38.709.000 39.034.000 - - - 500.000 - 38.965.180 38.865.180

9.240.500 11.363.000 33.300.725 33.300.000 31.213.000 9.240.500 - 32.656.225 25.790.000 27.155.500 - 11.363.000 644.500 7.510.000 4.057.500 23.683.445 18.968.445

BELANJA LANGSUNG

NO

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

ANGGARAN PADA TAHUN

2008 2010

2

Uraian

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Komputer/jaringan komputer

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi SD Air & Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Randis/ Operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Kuangan

Penyediaan Jasa kebersiahan kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan barang Cetak dan Pengandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan PerUU

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Penyediaan Jasa Propaganda, Publikasi dan Pameran

Rapat-rapat koordinasi dan Pembinaan dalam Daerah

Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin / berkala Kendaran Dinas

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Kantor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kerrja dan Keuangan

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Program Peningkatan Kapasitas SDA

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (Diklat Pim III)

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (Diklat Pim IV)

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (Diklatpim II)

Sosialisasi Perundang-undangan dan Adm. Kepegawaian

Pelatihan Penyusunan Angka Kredit Bagi Tenaga Fungsional Kesehatan

Pelatihan Penyusunan Angka Kredit Bagi Tenaga Fungsional Guru

Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

2011 2012 2009

REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN

2008 2009 2010 2012

RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN

2008 2009 2010 2011 2012 ANGGARAN REALISASI

RATA-RATA PERTUMBUHAN

Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/teknis

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

Pengadaan peralatan kantor

Ujian Dinas dan penyesuaian kenaikan Pangkat

2011

20

17 3.167.576.750 1.207.486.950 947.070.390 1.016.711.000 654.416.950 3.054.664.083 1.151.789.172 921.952.722 435.805.750 457.583.938 112.912.667 55.697.778 25.117.668 580.905.250 196.833.012 1.398.652.408 1.204.359.133

921.180.000 588.624.150 607.779.150 626.624.000 224.350.000 878.381.000 570.399.190 607.779.150 59.750.000 34.371.250 42.799.000 18.224.960 - 566.874.000 189.978.750 593.711.460 430.136.118

9.536.700 10.625.000 10.625.000 10.625.000 10.980.600 7.530.200 5.062.500 4.962.500 7.593.750 9.140.600 2.006.500 5.562.500 5.662.500 3.031.250 1.840.000 10.478.460 6.857.910

20.490.000 21.200.000 21.200.000 21.200.000 21.658.100 11.595.000 17.900.000 5.200.000 10.600.000 21.658.100 8.895.000 3.300.000 16.000.000 10.600.000 - 21.149.620 13.390.620

15.202.200 19.600.000 19.600.000 19.600.000 19.720.000 15.202.200 19.520.000 19.600.000 19.600.000 19.710.000 - 80.000 - - 10.000 18.744.440 18.726.440

20.700.000 20.776.000 20.725.190 27.595.000 28.999.000 20.150.000 20.176.000 20.058.522 27.195.000 28.507.900 550.000 600.000 666.668 400.000 491.100 23.759.038 23.217.484

23.392.800 42.555.000 71.922.800 108.785.000 102.749.000 23.392.800 25.174.682 71.415.967 108.785.000 100.370.838 - 17.380.318 506.833 - 2.378.162 69.880.920 65.827.857

88.840.000 103.840.000 116.540.000 116.540.000 164.181.000 88.840.000 103.480.000 114.940.000 116.540.000 162.706.000 - 360.000 1.600.000 - 1.475.000 117.988.200 117.301.200

10.505.000 9.950.000 11.445.000 10.999.000 10.044.000 10.505.000 9.950.000 11.445.000 10.999.000 10.044.000 - - - - - 10.588.600 10.588.600

5.222.500 13.026.000 21.513.000 21.513.000 22.337.250 5.222.500 13.026.000 21.513.000 21.513.000 21.677.250 - - - - 660.000 16.722.350 16.590.350

- 195.650.000 - - 187.550.000 - - 8.100.000 - - - 39.130.000 37.510.000

- 81.750.000 - - 81.700.000 - - 50.000 - - - 16.350.000 16.340.000

1.965.000.000 - - 1.965.000.000 - - - - - - - 393.000.000 393.000.000

38.404.300 - - - - - 38.404.300 - - - - 7.680.860 -

39.089.300 - 39.089.300 - - - - - - 7.817.860 7.817.860

49.103.250 60.801.500 45.720.250 53.230.000 49.398.000 28.845.383 58.761.500 45.038.583 53.230.000 49.398.000 20.257.867 2.040.000 681.667 - - 51.650.600 47.054.693

Proses Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Seleksi Penerimaan Calon PNS

Penempatan PNS

Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi

Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Proses Penyelesaian Perubahan Status CPNS ke PNS

Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Pemeliharaan Data dan sistem SAPK PNS

Pelatihan manajemen barang

Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat Satu Atap

Pengambilan Sumpah PNS

Diklat Dupak Bagi Fungsional Penyuluh

Pendidikan S2 Program Studi magister

seleksi Penerimaan Calon PNS dan Formasi honor

seleksi Penerimaan Calon PNS dan Formasi juru tulis

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Urusan Aparatur Pemerintah Daerah

1Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis

dan Fungsional- - - - - - - - - 100% 2.688.176.000

Persentase ASN yang mengikuti Diklat

Kepemimpinan- - - - - - - - - 100%

Persentase CPNS yang sudah mengikuti

Prajabatan- - - - - - - - - 100%

Persentase ASN yang memiliki Sertifikat

Keahlian Pengadaan Barang/Jasa- - - - - - - - - 100%

Persentase Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan

Dinas- - - - - - - - - 100%

Persentase Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah- - - - - - - - - 100%

2 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian

yang dilaksanakan Tepat Waktu

95% 2.024.487.700

Persentase Pejabat Struktural yang telah

memenuhi persyaratan Kepangkatan- - - - - - - - - 90%

Persentase Pejabat Struktural yang telah sesuai

dengan Pendidikan Formal- - - - - - - - - 80%

Persentase Ketersediaan Data - - - - - - - - - 100%

Persentase Tingkat Validitas Data Kepegawaian

dalam Sistem Informasi Pegawai (SIP) Online

- - - - - - - - - 100%

Rasio Jabatan Struktural yang terisi - - - - - - - - - 90%

Tahun 2017Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2012-2017

NoProgram Prioritas Pembangunan

DaerahIndikator Kinerja (Outcome)

Kondisi Awal

Renstra (2012)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Persentase Pemenuhan Jumlah Formasi yang

dibutuhkan dalam Seleksi Penerimaan CPNS

- - - - - - - - - 100%

Persentase Jumlah Pegawai dengan Kebutuhan

Organisasi- - - - - - - - - 75%

Persentase PNS yang Disiplin - - - - - - - - - 90%

Persentase Pemenuhan Hak-hak atas Aparatur

Sipil Negara - - - - - - - - - 90%

: Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang baik serta kualitas Aparatur yang profesional

Visi : Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Misi 1 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang berkualitas dan kompeten dalam bidang tugasnya

Tujuan 1 : 1. Pengembangan PNS melalui Analisis Jabatan dan didukung pola karier yang jelas

Strategi 2. Peningkatan Kualitas pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja Pegawai yang dapat dipertanggungjawabkan

3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Diklat Penjenjangan dan Teknis/Fungsional

: 1. Terselenggaranya Promosi Jabatan secara terbuka

Kebijakan 2. Terlaksananya Seleksi Pejabat Eselon II

3. Terlaksananya Diklat Penjenjangan dan Teknis/Fungsional

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Mewujudkan Aparatur Persentase Pejabat Meningkatnya Kualitas 1. Persentase Pejabat Struktural

Jumlah Pejabat yang memiliki Sertifikat

Diklat Kepemimpinan sesuai jenjangnya - - - - - - - - - 65% 2.688.176.000

Pemerintah yang berkualitas Struktural yang memiliki Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Diklat ---------------------------------------------------

dan kompeten dalam bidang Sertifikat Diklat Kepemimpinan (ASN) yang berkompeten Kepemimpinan sesuai Jumlah Pejabat yang ada x 100%

tugasnya sesuai dengan jenjangnya dengan jenjangnya

2. Persentase Pegawai

Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat

Diklat Fungsional - - - - - - - - - 10%

Sertifikat Diklat Fungsional --------------------------------------------------

Jumlah pegawai Fungsional

Guru/Kesehatan x 100%

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

URAIANINDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU ESELON II)

TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5

MATRIKS RENCANA STRATEGIS

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012-2017

PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGANKONDISI

AWAL (2012)

SASARAN STRATEGISTUJUAN

INDIKATOR TUJUAN URAIAN

Misi 2 : Menyelenggarakan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas

Tujuan 2 : Mewujudkan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Cepat dan Akurat

Strategi : 1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang mengacu pada SOP;

2. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip kepegawaian secara manual dan elektronik serta Sistem Informasi

Kepegawaian yang terintegrasi

3. Peningkatan kualitas kedisiplinan PNS dan kesejahteraan PNS yang didukung Reward and Punishment

Kebijakan : 1. Pembinaan Disiplin PNS

2. Terselanggaranya Sistem Informasi Kepegawaian secara On-Line

3. Terlaksananya ruang pelayanan Informasi Kepegawaian

4. Ketepatan waktu Mutasi Pegawai Kabupaten Lampung Barat

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Mewujudkan Pengelolaan Indeks Kepuasan Pegawai Meningkatnya Kualitas 1. Indeks Kepuasan Pegawai Indeks Kepuasan Pegawai - - - - - - - - - 80 2.024.487.700

Administrasi Kepegawaian terhadap Pelayanan Pelayanan Kepegawaian terhadap Pelayanan

yang Cepat dan Akurat Kepegawaian Kepegawaian

2. Persentase Jabatan yang Jumlah Jabatan yang terisi sesuai - - - - - - - - - 100%

diisi sesuai dengan Standar dengan Standar Kompetensi Jabatan

Kompetensi Jabatan ---------------------------------------------

Jumlah Jabatan yang ada x 100%

PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGANKONDISI

AWAL (2012)


TAHUN 5TAHUN 4TAHUN 3TAHUN 2TAHUN I

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN STRATEGISTUJUAN

URAIANURAIANINDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU ESELON II)

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Mewujudkan Aparatur Pemerintah Meningkatnya Kualitas 1. Persentase Pejabat Struktural PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

yang berkualitas dan kompeten Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki Sertifikat Diklat DAYA APARATUR

dalam bidang tugasnya yang berkompeten Kepemimpinan sesuai 1 20 038 001 1. Diklat Prajabatan Jumlah CPNS yang telah mengikuti Diklat 512 Orang 0 - 80 Orang 497.646.480 244 Orang 817.253.000 86 Orang 296.260.000 102 Orang 474.624.000 512 Orang 2.085.783.480 BKPSDM Diklat Prop

dengan jenjangnya Prajabatan dan Liwa

1 20 038 002 2. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Jumlah PNS yang terkirim mengikuti Diklatpim II 6 Orang 1 Orang 40.662.250 0 - 0 - 2 Orang 82.000.000 3 Orang 125.101.000 6 Orang 247.763.250 LAN-Jakarta

Daerah ( Diklat PIM II)

2. Persentase Pegawai 1 20 038 003 3. Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek 30 Orang 6 Orang 30.000.000 6 Orang 30.000.000 6 Orang 30.000.000 6 Orang 30.000.000 6 Orang 30.000.000 30 Orang 150.000.000 Luar Provinsi

Fungsional yang memiliki dan Kursus-kursus

Sertifikat Diklat Fungsional 1 20 038 004 4. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Jumlah PNS yang terkirim Mengikuti Diklatpim III 50 Orang 10 Orang 88.195.000 10 Orang 155.639.000 10 Orang 251.029.000 10 Orang 251.025.000 10 Orang 277.546.000 50 Orang 1.023.434.000 Diklat Propinsi

Daerah (Diklat Pim III)

1 20 038 005 5. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim IV 200 Orang 40 Orang 400.000.000 40 Orang 563.697.800 40 Orang 617.687.000 40 Orang 706.156.500 40 Orang 986.226.000 200 Orang 3.273.767.300 Liwa

Daerah (Diklat Pim IV)

1 20 038 006 6. Dana Tugas Belajar Jumlah PNS yang mendapat Bantuan tugas Belajar 119 Orang 20 Orang 222.250.000 21 Orang 290.250.000 23 Orang 263.562.500 33 Orang 331.875.000 19 Orang 305.900.000 119 Orang 1.413.837.500 Liwa

dan Ikatan Dinas

1 20 038 007 7. Kegiatan Seleksi Administrasi Penyelenggaraan Jumlah Alumni SLTA yang mengikuti Proses 160 Orang 80 Orang 5.460.000 80 Orang 5.382.000 0 - 0 - 0 - 160 Orang 10.842.000 Liwa

Penerimaan Praja IPDN Penerimaan IPDN

1 20 038 008 8. Pelatihan Penyusunan Angka Kredit bagi Jumlah PNS fungsional Kesehatan yang 80 Orang 0 - 0 - 0 - 40 Orang 62.046.000 40 Orang 74.881.000 80 Orang 136.927.000 Liwa

Tenaga Fungsional Kesehatan memahami PAK

1 20 038 009 9. Pelatihan Penyusunan Angka Kredit Bagi Jumlah PNS fungsional Guru yang memahami PAK 190 Orang 30 Orang 50.139.000 40 Orang 50.114.500 40 Orang 55.151.000 40 Orang 62.046.000 40 Orang 74.881.000 190 Orang 292.331.500 Liwa

Tenaga Fungsonal Guru.

1 20 038 010 10. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Dinas dan 4 Kali 1 Kali 29.546.400 1 Kali 29.540.700 1 Kali 29.375.000 0 - 1 Kali 24.201.000 4 Kali 112.663.100 Liwa

Ujian penyesuaian Ijazah

1 20 038 011 11. Monitoring dan Verifikasi Jumlah pelaksanaan monitoring 2 Kali 0 - 0 - 0 - 2 Kali 35.368.000 0 - 1 Kali 35.368.000 Liwa

1 20 038 012 12. Penyusunan Analisis Kebutuhan Program Jumlah aparatur yang memahami Analisis 15 Orang 0 - 0 - 0 - 15 Orang 129.002.000 0 - 15 Orang 129.002.000 Liwa

Pengelola Keuangan, Aset, TI dan kebutuhan Program

Review LKPD

1 20 038 013 13. Kursus Keuangan Daerah Jumlah peserta Kursus Keuangan Daerah 40 Orang 0 - 0 - 0 - 0 - 40 Orang 344.687.000 40 Orang 344.687.000 Liwa

Mewujudkan Pengelolaan Administrasi Meningkatnya Kualitas 1. Indeks Kepuasan Pegawai PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN -

Kepegawaian yang Cepat dan Akurat Pelayanan Kepegawaian terhadap Pelayanan APARATUR

Kepegawaian 1 20 039 009 1. Penempatan PNS Jumlah Pelantikan dan Penempatan PNS 20 Kali 4 Kali 10.980.700 4 Kali 10.980.000 4 Kali 10.980.000 4 Kali 10.980.000 4 Kali 11.880.000 20 Kali 55.800.700 Liwa

1 20 039 011 2. Pengambilan Sumpah PNS Jumlah pegawai yang diambil sumpah 1350 Orang 300 Orang 10.044.000 300 Orang 10.044.000 75 Orang 15.044.000 600 Orang 11.994.000 75 Orang 11.994.000 1350 Orang 59.120.000

1 20 039 012 3. Proses Penyelesian Perubahan Jumlah CPNS yang mengajukan perubahan status 1249 Orang 300 Orang 22.336.800 300 Orang 22.335.000 247 Orang 25.000.000 300 Orang 25.000.000 102 Orang 25.000.000 1249 Orang 119.671.800 BKN

Status CPNS ke PNS

1 20 039 013 4. Pemberian Penghargaan bagi PNS berprestasi Jumlah PNS yang mendapat penghargaan 645 Orang 65 Orang 20.542.200 65 Orang 20.541.700 135 Orang 29.541.700 300 Orang 29.541.700 80 Orang 29.541.700 645 Orang 129.709.000 BKN

1 20 039 014 5. Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat Jumlah pelaksanaan proses Kenaikan Pangkat 10 Periode 2 Periode 181.167.000 2 Periode 161.166.800 2 Periode 183.390.000 2 Periode 183.390.000 2 Periode 183.390.000 10 Periode 892.503.800 BKN

Satu Atap

1 20 039 015 6. Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK Jumlah pemeliharaan data dan sistem SAPK 60 Kali 12 Kali 60.353.000 12 Kali 22.241.000 12 Kali 44.596.000 12 Kali 60.995.500 12 Kali 67.095.000 60 Kali 255.280.500 Liwa

1 20 039 016 7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Jumlah pelaksanaan laporan LHKPN 10 Periode 2 Periode 49.398.000 2 Periode 26.448.000 2 Periode 35.898.000 2 Periode 33.548.000 2 Periode 36.902.800 10 Periode 182.194.800 Liwa

1 20 039 019 8. Seleksi Penerimaan CPNS Jumlah CPNS yang direkrut 907 Orang 0 - 49 Orang 175.000.000 318 Orang 135.223.800 300 Orang 591.549.500 240 Orang 591.549.500 907 Orang 1.493.322.800 Propinsi

1 20 039 023 9. Penyusuan Instrumen Analisis Jabatan PNS Jumlah pelaksanaan rapat penyusunan Instrumen 60 Bulan 12 Bulan 21.657.100 12 Bulan 21.656.800 12 Bulan 21.656.800 12 Bulan 20.375.200 12 Bulan 20.375.200 60 Bulan 105.721.100 Liwa

1 20 039 024 10. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran - Jumlah penanganan kasus kasus pelanggaran 60 Kali 12 Kali 29.650.600 12 Kali 29.650.600 12 Kali 29.650.600 12 Kali 24.866.500 12 Kali 42.951.500 60 Kali 156.769.800 Liwa

Disiplin Disiplin PNS

1 20 039 025 11. Seleksi Pejabat Eselon II Jumlah pelaksanaan Seleksi Pejabat Eselon II 2 Kali 0 - 0 - 0 - 1 Kali 303.227.500 1 Kali 300.000.000 2 Kali 603.227.500 Liwa

1 20 039 040 11. Penyelesaian Proses Pensiun ASN Jumlah pelaksanaan proses Pensiun PNS 12 Bulan 0 - 0 - 0 - 0 - 12 Bulan 35.876.000 12 Bulan 35.876.000 Liwa

1 20 039 041 12. Pendataan Ulang PNS secara Electronik Jumlah pelaksanaan pendataan Ulang PNS 1 Kali 0 - 0 - 1 Kali 61.888.000 0 - 0 - 1 Kali 61.888.000 Liwa

(E-PUPNS)

1 20 039 042 13. Pembangunan/Pengembangan Sistem Jumlah pelaksanaan pembangunan Sistem 1 Kali 0 - 0 - 1 Kali 61.836.000 0 - 0 - 1 Kali 61.836.000 Liwa

Informasi Kepegawaian Daerah (e-Formasi)

1 20 039 043 14. Sistem Informasi Pegawai On-Line Jumlah pelaksanaan pembangunan Sistem 1 Kali 0 - 0 - 0 - 0 - 1 Kali 320.556.000 1 Kali 320.556.000 Liwa

(SIP Online)

1.272.382.050 2.122.334.380 2.718.762.400 3.281.246.400 4.395.158.700 13.789.883.930

TABEL 7.1

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

LOKASITUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATANTAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2016

UNIT KERJA

SKPD

PENANGGUN

GJAWAB


TAHUN 2017KONDISI KINERJA PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA SKPD

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

PERENCANAA

N

TAHUN 2015

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Drs. ISMET INONI, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19660320 199503 1 001

32 30

160 159

580 535

772 724 48 94%

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NOMOR : 800/ /IV.04/2017

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

TAHUN 2012-2017

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Menimbang : a.

b.

bahwa sesuai Laporan Hasil Reviu Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM perlu merevisi Renstra dengan memperbaiki sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU); Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh, maka perlu dilakukan revisi guna lebih mempertajam dan selaras dengan target yang ingin dicapai, baik indikator kinerja, sasaran kinerja maupun capaian yang diharapkan agar program kegiatan selaras dengan Visi Misi Kabupaten Lampung Barat.

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan, maka perlu melakukan revisi terhadap Dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2012-2017 dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA

: : : :

Menyatakan bahwa sasaran strategis dalam rumusan Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2012-2017 merupakan indikator pencapaian tujuan strategis. Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2012-2017 tertuang dalam lampiran Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2012-2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Liwa Pada tanggal : 2017 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN LAMPUNG BARAT, Drs. ISMET INONI, M.M Pembina Utama Muda NIP. 19660320 199503 1 001

1 2 4

1Meningkatnya Kualitas Aparatur

Sipil Negara (ASN)1.

Persentase Kelulusan SDM Aparatur dengan pelaksanaan Diklat

Penjenjangan dan Teknis/Fungsional100%

2. Persentase Kompetensi ASN Lampung Barat 100%

2Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Administrasi Kepegawaian1. Nilai Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kepegawaian 100

2. Persentase Penempatan ASN sesuai dengan Analisis Jabatan 100%

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN

LAMPUNG BARAT,


PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19660320 199503 1 002

TARGET KINERJA

RENCANA KINERJA TAHUNAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

TAHUN 2017

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

3

1 2

1 Meningkatnya Kualitas Aparatur 1. Persentase Kelulusan SDM Aparatur dengan

Sipil Negara (ASN) pelaksanaan Diklat Penjenjangan dan

Teknis/Fungsional

2. Persentase Kompetensi ASN Lampung Barat

2 Meningkatnya Kualitas 1. Nilai Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Pelayanan KepegawaianKepegawaian 2. Persentase Penempatan ASN sesuai dengan

Analisis Jabatan




PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19660320 199503 1 002



TAHUN 2017

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

3

4

100% 1. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

- Diklat Prajabatan

- Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS

100% Daerah (Diklat Pim II)

- Pendidikan dan Pelatihan Formal


Daerah (Diklat Pim III)


Daerah (Diklat Pim IV)

- Dana Tugas Belajar

- Pelatihan Penyusunan Angka Kredit bagi

Fungsional Kesehatan

- Pelatihan Penyusunan Angka Kredit bagi

Fungsional Guru

- Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

- Kursus Keuangan Daerah

100 2. Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

100% - Penempatan PNS

- Proses Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran

Disiplin PNS

- Pengambilan Sumpah PNS

- Proses Penyelesaian Perubahan Status CPNS

ke PNS

- Pemberian Penghargaan bagi PNS yang

Berprestasi

- Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat Satu Atap

- Pemeliharaab Data dan Sistem SAPK

- Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

- Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan

- Seleksi Penerimaan CPNS

- Seleksi Pejabat Eselon II

- Penyelesaian Proses Pensiun Aparatur Sipil

Negara (ASN)

- Sistem Informasi Pegawai On-Line (SIP On-Line)



LAMPUNG BARAT,


PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19660320 199503 1 002



TAHUN 2017

TARGET KINERJA

5

PROGRAM DAN KEGIATAN

Documents

REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2012-2017...Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat 2012-2017 1 PENDAHULUAN