RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN - bkd…bkd.bengkuluprov.go.id/v1b/wp-content/uploads/2018/03/mrk_renstra.pdf · rencana strategis (renstra) perubahan badan kepegawaian daerah

2016 2021

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI BENGKULU

2017

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

2016-2021

2016-2021

[Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document.]

[Type the document subtitle]

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)

PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 - 2021

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

TAHUN ANGGARAN 2017

Lembar Penetapan

RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021

i

LEMBAR PENETAPAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) merupakan dokuman perencanaan pembangunan dengan jangka waktu 5

Tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021

Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada

RPJM Daerah serta bersifat indikatif. Rencana Strategis (Renstra) OPD juga

menjadi pedoman bagi setiap OPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD

setiap tahunnya.

Renstra (Rencana Strategis) Perubahan Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD

Perubahan Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 dan menjadi acuan bagi Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu dalam menyusun Renja OPD Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu selama periode 2016-2021.

Ditetapkan di Bengkulu Pada Tanggal Oktober 2017

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

Sekretaris,

MUHAMMAD IRSAN, S.Sos, M.Si Pembina Tk. I

NIP. 19700428 199001 1 001

Lembar Penetapan


ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena

berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Perubahan

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra Perubahan ini dibuat dengan kondisi dan kepentingan Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) untuk jangka waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun

2021 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Perubahan Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021

Dengan tersusunnya Renstra Perubahan ini berarti BKD memiliki dokumen resmi

yang dipergunakan untuk :

1. Acuan bagi setiap Bidang/ Sekretariat di BKD Provinsi Bengkulu dalam

menjalankan tugasnya

2. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan selama 5 (lima) tahun yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra Perubahan ini.

3. Evaluasi keberhasilan/ kegagalan kegiatan yang akan menjadi masukan

pada perencanaan berikutnya.

Semoga Renstra Perubahan ini dapat mengarahkan kegiatan, sehingga BKD

Provinsi Bengkulu mencapai hasil yang optimal. Kepada semua pihak yang telah

membantu tersusunnya Renstra Perubahan ini disampaikan terima kasih.

Bengkulu, Oktober 2017

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

Sekretaris,

MUHAMMAD IRSAN, S.Sos, M.Si Pembina Tk. I

NIP. 19700428 199001 1 001

Lembar Penetapan


iii

DAFTAR ISI LEMBAR PENETAPAN ..................................................................................... i KATA PENGANTAR ........................................................................................... ii DAFTAR ISI ........................................................................................................... iii DAFTAR TABEL ..................................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .............................................................................. 1 1.2 Landasan Hukum ........................................................................ 3 1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................... 4 1.4 Sistematika Penulisan ................................................................. 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKD PROVINSI BENGKULU

2.1 Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi BKD Provinsi Bengkulu ....................................................................................... 7

2.2 Sumber Daya BKD Provinsi Bengkulu ..................................... 28 2.3 Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Bengkulu ............................. 29 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD

Provinsi Bengkulu ...................................................................... 31 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BKD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD Provinsi Bengkulu .......................................... 36

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ............................................................... 40

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra BKD Provinsi Bengkulu 42 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis ....................................................... 44

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN

STRATEGI 4.1 Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Bengkulu ........................................................................................ 48 4.2 Tujuan dan Sasaran BKD Provinsi Bengkulu ........................... 49 4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Bengkulu ........................................................................ 49 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ............................................................................................. 51

BAB VI INDIKATOR KINERJA BKD PROVINSI BENGKULU YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN ................................ 52 BAB VII PENUTUP .............................................................................................. 53

Lembar Penetapan


iv

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan

2. Tabel 2.2 Profil Sarana dan Prasana Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Bengkulu

3. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu

4. Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu

5. Tabel 6.1 Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Bengkulu yang Mengacu pada Tujuan

Bab I Pendahuluan


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai unsur pendukung tugas

Gubernur Bengkulu dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan

pembangunan khususnya di bidang kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Bengkulu selalu berkomitmen kuat untuk melaksanakan perubahan

paradigma pengelolaan sumber daya kepegawaian yang menekankan hak dan

kewajiban individual pegawai menuju perspektif baru manajemen

pengembangan sumber daya manusia secara strategis (strategic human resource

management) agar selalu tersedia sumber daya Aparatur Sipil Negara unggulan

yang selaras dengan dinamika perubahan misi Aparatur Sipil Negara maupun

visi dan misi Gubernur yang tersurat dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu maka RPJMD

Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 dijadikan pedoman dalam penyusunan

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2016-

2021.

Terkait dengan pelaksanaan peningkatan reformasi birokrasi

khususnya reformasi sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah

Provinsi Bengkulu sangat memerlukan adanya perubahan manajemen

kepegawaian yang mampu mendukung pembangunan tata pemerintahan yang

demokratis, desentralistis dan dinamis serta ekonomi pasar sosial yang

semakin terbuka, sehingga perlu dibangun Aparatur Sipil Negara (ASN)

Daerah Bengkulu yang memiliki kekuatan dan kemampuan serta daya saing

yang semakin tinggi dan semakin mampu melaksanakan pencapaian tujuan

dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pengembangan dan

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur atau Aparatur Sipil

Negara (ASN) pada saat ini menjadi wacana yang mengemuka baik pada

sektor publik maupun privat. Hal ini dipicu karena berbagai kemajuan

Bab I Pendahuluan


2

teknologi dan pengetahuan maupun budaya. Pada sektor penyelenggaraan

pemerintahan, upaya pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya

Manusia Aparatur mutlak dilaksanakan guna menjawab kritik dan sorotan

masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja instansi publik dalam mewujudkan

pemerintahan yang baik (Good Governence), sehingga dunia usaha (Corporate

governance) dan masyarakat (Civil Society) dapat terlayani dengan baik dan

mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang pada akhirnya

akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sangatlah

penting apabila upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur

ini direncanakan dan disusun melalui suatu program yang tepat dan sesuai

dengan kebutuhan dan dinamika perubahan.

Proses Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Bengkulu 2016-2021 diawali dengan persiapan penyusunan Rencana

Strategis, penyusunan rancangan Renstra yang meliputi penyampaian

rancangan Renstra, verifikasi rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir

Renstra dan penetapan Renstra. Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan

agar dapat mengarahkan semua program dan kegiatan yang dihasilkan

senantiasa berorientasi pada hasil (oriented result) yang ingin dicapai sampai

dengan tahun 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala

yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus memuat visi, misi, tujuan,

sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang

akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021.

Dokumen Renstra ini merupakan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu di dalam

pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana

Kerja Badan Kepegawaian Daerah yang di susun setiap tahun yang selanjutnya

ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Bengkulu. Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban,

Bab I Pendahuluan


3

Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan program kegiatan

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu untuk melakukan pengukuran

kinerjanya sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Bengkulu adalah:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi

Bengkulu;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887):

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-

2021;

10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu;

Bab I Pendahuluan


4

11. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Bengkulu adalah:

1. Antisipasi terhadap masa depan, terutama terhadap peluang dan

permasalahan Strategis. Bila jauh hari, kemungkinan permasalahan dapat

diantisipasi sebelum benar-benar terjadi, maka permasalahan tersebut

dapat dikendalikan. Bila peluang tidak diantisipasi, maka kita akan

kehilangan kesempatan dan mungkin permasalahan akan muncul

karenanya;

2. Evaluasi dini dengan Perencanaan Strategis, kita semua dapat berkerja

bersama untuk mengevaluasi diri, terutama tentang kekuatan dan

kelemahan diri akan membuat kita lebih realistis dalam merencanakan

masa depan kita;

3. Perumusan Tujuan bersama melalui konsensus, Dengan Perencanaan

Strategis arah mana kita menuju dan dengan cara apa yang terbaik untuk

sampai ke tujuan tersebut. Dalam pembangunan konsensus ini tentunya

ada negosiasi untuk “ Memberi dan Menerima “;

4. Alokasi Sumber Daya, Perencanaan Strategis mengalokasikan sumber daya

dengan menetapkan prioritas dalam perumusan strategi, terutama sumber

daya manusia dan prasarana. Alokasi sumber daya dilakukan oleh

Bidang/Sekretariat pada BKD dalam meningkatkan kualitas SDM Aparatur

dan layanan terhadap Aparatur dan Masyarakat;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis merupakan pengantar bagi

pengguna pedoman untuk memahami filosofi dan latar belakang. Sesuai

Bab I Pendahuluan


5

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2011 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah, maka Sistematika Penulisan Rencana

Strategis adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI BENGKULU

2.1 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Bengkulu

2.2 Sumber Daya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Bengkulu

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab I Pendahuluan


6

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN

STRATEGI

4.1 Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu

4.2 Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Bengkulu

4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu


7

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI BENGKULU

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Bengkulu

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu

serta Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Bengkulu mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai

berikut :

2.1.1 Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu

Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur pendukung tugas

Gubernur, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah

dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang

kepegawaian aparatur daerah.

2.1.2 Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu menyelenggarakan

fungsi, sebagai berikut:

a. perumusan program di bidang kepegawaian sesuai Rencana Strategis

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang

kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur;

c. perencanaan pengembangan kepegawaian daerah;

d. penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;



8

e. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat,

pemindahan, dan pemberhentian ASN;

f. pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan,

pemindahan mutasi, dan promosi jabatan struktural atau fungsional;

g. penyiapan dan penetapan pemberian penghargaan kepada ASN;

h. penyiapan dan penetapan pensiun ASN;

i. penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan ASN;

j. penyelenggaraan administrasi ASN;

k. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;

l. penyampaian informasi kepegawaian daerah ke Badan Kepegawaian

Negara.

2.1.3 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan

baik, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu dipimpin oleh

seorang Kepala yang dibantu 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat)

orang Kepala Bidang, sebagai berikut :

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan

aparatur daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu menjalankan fungsi sebagai

berikut :

o perumusan program di bidang kepegawaian sesuai Rencana

Strategis Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah;

o penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan di

bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur;

o perencanaan pengembangan kepegawaian daerah;

o penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;



9

o penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat,

pemindahan, dan pemberhentian ASN;

o pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan,

pemindahan mutasi, dan promosi jabatan struktural atau

fungsional;

o penyiapan dan penetapan pemberian penghargaan kepada ASN;

o penyiapan dan penetapan pensiun ASN;

o penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan ASN;

o penyelenggaraan administrasi ASN;

o pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;

o penyampaian informasi kepegawaian daerah ke Badan

Kepegawaian Negara.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan

administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi, serta fasilitasi Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota khususnya Bidang

Pengembangan Kompetensi Aparatur. Untuk melaksanakan tugas

tersebut Sekretaris menjalankan fungsi sebagai berikut :

o penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretariat;

o penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Badan

Kepegawaian Daerah;

o penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga

Badan, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian pada

Badan;

o pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Badan Kepegawaian

Daerah dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-

bidang lain pada Badan;

o pelayanan informasi publik di bidang kepegawaian daerah;



10

o pengkoordinasian identifikasi produk hukum daerah bidang

kepegawaian daerah;

o pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada

bidang teknis dalam melaksanakan tugas fungsi serta pelaksanaan

fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada Badan;

o menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi Kepala Badan;

o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sekretariat;

o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat;

o pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud,

Sekretaris dibantu oleh :

a) Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai

tugas mengelola administrasi persuratan, kearsipan kepegawaian,

perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, informasi,

menghimpun peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi

kebutuhan produk hukum di bidang kepegawaian serta tugas

lainnya yang diberikan atasan. Untuk melaksanakan tugas

tersebut Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

menjalankan fungsi sebagai berikut :

o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum

dan Perlengkapan;

o pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan

kearsipan;

o pengelolaan administrasi kepegawaian;

o perencanaan kebutuhan peralatan dan

perlengkapan,pengkoordinasian, pemeliharaan perlengkapan,

perawatan sarana dan prasarana pada Badan;

o pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik

negara maupun daerah;



11

o penyiapan bahan rapat-rapat Badan;

o pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada badan

kepegawaian daerah;

o pengumpulan data dan informasi dari bidang di lingkungan

Badan;

o pemutakhiran informasi publik di bidang kepegawaian;

o penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang

kepegawaian;

o pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah di

bidang kepegawaian;

o menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi

atasan;

o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan

Perlengkapan;

o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum

dan Perlengkapan;

o pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

b) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai tugas mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan

penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan,

mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran, mengumpulkan data

dan informasi permasalahan kelembagaan badan kepegawaian

daerah serta tugas lainnya yang diberikan atasan. Untuk

melaksanakan tugas tersebut Kepala Sub Bagian Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan menjalankan fungsi sebagai berikut :

o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

o perencanaan program per tahun anggaran Badan untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;



12

o pengkoordinasian program dan kegiatan perencanaan Badan;

o penginventarisasian kendala pencapaian visi dan misi Badan

dari bidang-bidang teknis;

o penginventarisasian potensi-potensi yang dapat mendukung

pencapaian visi dan misi Badan dari bidang-bidang teknis;

o penyusunan Laporan Inventaris Kendala dan Potensi dalam

pencapaian visi dan misi Badan;

o pengevaluasian kegiatan bulanan, triwulan, semester dan

tahunan serta menyampaikan laporan semester, tahunan dan

lima tahunan;

o mengikuti rapat teknis perencanaan dan pelaporan sesuai

dengan disposisi atasan;

o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan;

o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;


c) Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok

mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta

mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lainnya

yang diberikan atasan. Untuk melaksanakan tugas tersebut

Kepala Sub Bagian Keuangan menjalankan fungsi sebagai

berikut :

o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian

Keuangan;

o pengukuran rasionalisasi kebutuhan anggaran Badan dalam

mendukung pencapaian visi dan misi Badan serta

mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian

Perencanaan dan Pelaporan;



13

o pengelolaan anggaran Badan;

o penatausahaan administrasi keuangan Badan;

o penyusunan laporan fisik dan keuangan bulanan, triwulan,

semester dan tahunan;

o pelaksanaan rekap dan penyusunan laporan setoran

pendapatan asli daerah Badan;

o mengikuti rapat teknis keuangan sesuai dengan disposisi

atasan;

o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;

o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian

Keuangan;


c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Dan Informasi Kepegawaian

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kajian kebijakan

pengadaan, pemberhentian ASN dan pengelolaan informasi

kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian menjalankan

fungsi sebagai berikut :

o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pengadaan,

Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;

o penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan

pelaksanaan tugas Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan

Informasi Kepegawaian;

o perumusan bahan kebijakan pengadaan, pemberhentian, ASN dan

informasi kepegawaian;

o penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk

pelaksanaan pengadaan ASN;

o penyelenggaraan pengadaan ASN;



14

o pelaksanaan koordinasi mengenai administrasi pemberhentian

ASN;

o pengelolaan informasi manajemen kepegawaian;

o pelaksanaan fasilitasi lembaga profesi ASN;

o pelaksanaan evaluasi kegiatan pengadaan, pemberhentian ASN

dan pengelolaan informasi kepegawaian;

o mengikuti rapat teknis pengadaan, pemberhentian dan informasi

kepegawaian;

o pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pengadaan,


o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengadaan,


o dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.


Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Dan Informasi Kepegawaian

dibantu oleh :

a) Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian ASN

Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian ASN

melaksanakan pengadaan, pemberhentian pegawai, evaluasi dan

penyusunan laporan serta fasilitasi pengadaan dan

pemberhentian pegawai. Untuk melaksanakan tugas tersebut

Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian ASN


o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang

Pengadaan dan Pemberhentian ASN;


pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian

ASN;

o penyusunan dan penyiapan bahan analisis kebutuhan

pegawai;



15

o pelaksanaan pengadaan pegawai;

o pelaksanaan proses pemberian sanksi pemberhentian

pegawai;

o pelaksanaan evaluasi pengadaan dan pemberhentian

pegawai;

o pelaksanaan fasilitasi pengadaan dan pemberhentian

pegawai;

o mengikuti rapat teknis pengadaan dan pemberhentian

pegawai sesuai disposisi atasan;

o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengadaan

dan Pemberhentian Pegawai ASN;

o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang

Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai ASN;


b) Kepala Sub Bidang Data, Informasi dan Arsip

Kepala Sub Bidang Data, Informasi dan Arsip mempunyai

tugas mengelola, mengembangkan, melakukan evaluasi dan

fasilitasi sistem informasi kepegawaian serta mengelola data dan

arsip kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala

Sub Bidang Data, Informasi dan Arsip menjalankan fungsi sebagai

berikut:

o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Data,

Informasi dan Arsip;


pelaksanaan tugas Sub Bidang Data, Informasi dan Arsip;

o pengembangan sistem informasi kepegawaian;

o pengelolaan sistem informasi kepegawaian;

o pengelolaan data dan arsip ASN provinsi;

o pelaksanaan evaluasi sistem informasi kepegawaian;

o pelaksanaan fasilitasi sistem informasi kepegawaian;



16

o mengikuti rapat teknis data, informasi dan arsip sesuai

disposisi atasan;

o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Data,


o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Data,



c) Kepala Sub Bidang Organisasi dan Profesi ASN

Kepala Sub Bidang Organisasi Profesi ASN mempunyai

merencanakan dan melaksanakan fasilitasi profesi dan

kelembagaan profesi ASN, mengelola administrasi umum,

kepegawaian dan kegiatan keorganisasian untuk mendukung

tugas dan fungsi lembaga profesi ASN, serta melaksanakan

koordinasi tata hubungan kerja di setiap jenjang kepengurusan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Sub Bidang

Organisasi dan Profesi ASN menjalankan fungsi sebagai berikut :


Organisasi Profesi ASN;


pelaksanaan tugas Sub Bidang Organisasi Profesi ASN;

o perencanaan program per tahun anggaran Sub Bidang

Organisasi Profesi ASN berdasarkan tugas pokok dan fungsi

untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

o perencanaan dan fasilitasi kelembagaan profesi ASN;

o pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan kegiatan

keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga

profesi ASN;

o pelaksanaan koordinasi tata hubungan kerja di setiap jenjang

kepengurusan;

o pelaksanaan fasilitasi ASN.



17

d. Bidang Mutasi Dan Promosi

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas

membuat kajian kebijakan mutasi dan promosi pegawai. Untuk

melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Mutasi dan Promosi


o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Mutasi dan

Promosi;


pelaksanaan tugas Bidang Mutasi dan Promosi;

o penyiapan proses kebijakan untuk seleksi terbuka untuk jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama;

o penyiapan proses kebijakan seleksi terbuka untuk jabatan tinggi

pratama;

o perumusan bahan kebijakan mutasi dan promosi ASN;

o penyelenggaraan proses mutasi dan promosi ASN;

o pelaksanaan evaluasi mutasi dan promosi ASN;

o pengelolaan administrasi mengenai pangkat ASN;

o pelaksanaan fasilitasi mutasi ASN;

o mengikuti rapat teknis mutasi dan promosi sesuai disposisi

atasan;

o pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Mutasi dan Promosi;

o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Mutasi dan

Promosi;



Kepala Bidang Mutasi dan Promosi dibantu oleh :

a) Kepala Sub Bidang Mutasi

Kepala Sub Bidang Mutasi mengelola mutasi ASN,

penempatan dalam jabatan ASN dan pelaksanaan evaluasi serta

fasilitasi mutasi ASN. Untuk menjalankan tugas Untuk



18

melaksanakan tugas tersebut Kepala Sub Bidang Mutasi


o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Mutasi;


pelaksanaan tugas Sub Bidang Mutasi;

o pengelolaan mutasi ASN;

o pengelolaan penempatan dalam jabatan ASN berdasarkan

kualifikasi dan kompetensi;

o pelaksanaan evaluasi kegiatan mutasi;

o pelaksanaan mutasi ASN;

o mengikuti rapat teknis mutasi sesuai disposisi atasan;

o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Mutasi;

o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Mutasi;


b) Kepala Sub Bidang Kepangkatan

Kepala Sub Bidang Kepangkatan mempunyai tugas

membuat daftar penjagaan kenaikan pangkat, mengelola,

mengevaluasi dan memfasilitasi kenaikan pangkat ASN. Untuk

melaksanakan tugas tersebut Kepala Sub Bidang Kepangkatan



Kepangkatan;


pelaksanaan tugas Sub Bidang Kepangkatan;

o pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat;

o pengelolaan kenaikan pangkat ASN;

o pelaksanaan evaluasi kenaikan pangkat ASN;

o pelaksanaan fasilitasi kenaikan pangkat ASN;

o mengikuti rapat teknis kepangkatan sesuai disposisi atasan;

o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Kepangkatan;



19


Kepangkatan;


c) Kepala Sub Bidang Promosi ASN

Kepala Sub Bidang Promosi ASN mempunyai tugas

menyusun pedoman pola pengembangan karier, melaksanakan

proses promosi ASN, mengevaluasi dan memfasilitasi

pengembangan karier dan promosi ASN. Untuk melaksanakan

tugas tersebut Kepala Sub Bidang Promosi ASN menjalankan


o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Promosi

ASN;


pelaksanaan tugas Sub Bidang Promosi ASN;

o penyusunan pedoman pola pengembangan karier ASN;

o pelaksanaan proses promosi ASN;

o penyiapan bahan dan data pelaksanaan seleksi tambahan

untuk jabatan pimpinan tinggi;

o pelaksanaan evaluasi pengembangan karier dan promosi

ASN;

o pelaksanaan fasilitasi pengembangan karier dan promosi

ASN;

o mengikuti rapat teknis pada sub bidang promosi sesuai

disposisi atasan;

o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Promosi;

o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Promosi

ASN;




20

e. Bidang Pengembangan Aparatur

Kepala Bidang Pengembangan Aparatur memiliki tugas

membuat kajian kebijakan pengembangan aparatur. Untuk

melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Pengembangan Aparatur


o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Promosi

ASN;


pelaksanaan tugas Sub Bidang Promosi ASN;

o penyusunan pedoman pola pengembangan karier ASN;

o pelaksanaan proses promosi ASN;

o penyiapan bahan dan data pelaksanaan seleksi tambahan untuk

jabatan pimpinan tinggi;

o pelaksanaan evaluasi pengembangan karier dan promosi ASN;

o pelaksanaan fasilitasi pengembangan karier dan promosi ASN;

o mengikuti rapat teknis pada sub bidang promosi sesuai disposisi

atasan;

o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Promosi;

o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Promosi ASN;



Kepala Bidang Pengembangan Aparatur dibantu oleh :

a) Kepala Sub Bidang Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan

Kepala Sub Bidang Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi

Jabatan memiliki tugas pokok menyusun daftar kebutuhan diklat

dan sertifikasi, mengelola pendidikan lanjutan, administrasi diklat

dan sertifikasi ASN, serta mengkoordinasikan, melaksanakan

kerjasama, fasilitasi, dan evaluasi pelaksanaan diklat sertifikasi

ASN. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Sub Bidang



21

Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan menjalankan fungsi

sebagai berikut :


Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan;


pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendidikan Pelatihan dan

Sertifikasi Jabatan;

o penyusunan daftar kebutuhan diklat dan sertifikasi aparatur;

o pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN;

o pengelolaan pendidikan lanjutan ASN;

o pengkoordinasian dan kerjasama pelaksanaan diklat;

o pelaksanaan evaluasi diklat dan sertifikasi ASN;

o pelaksanaan fasilitasi diklat dan sertifikasi ASN;

o mengikuti rapat teknis pendidikan pelatihan dan sertifikasi

jabatan fungsional sesuai disposisi atasan;

o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendidikan

Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan;




b) Kepala Sub Bidang Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan

Fungsional

Kepala Sub Bidang Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi

Jabatan Fungsional mempunyai tugas menyusun daftar

kebutuhan diklat teknis fungsional, serta mengkoordinasikan,

melakukan kerjasama, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan diklat

fungsional. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Sub

Bidang Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan Fungsional




22




pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendidikan Pelatihan dan

Sertifikasi Jabatan;

o penyusunan daftar kebutuhan diklat dan sertifikasi aparatur;

o pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN;

o pengelolaan pendidikan lanjutan ASN;

o pengkoordinasian dan kerjasama pelaksanaan diklat;

o pelaksanaan evaluasi diklat dan sertifikasi ASN;

o pelaksanaan fasilitasi diklat dan sertifikasi ASN;

o mengikuti rapat teknis pendidikan pelatihan dan sertifikasi

jabatan fungsional sesuai disposisi atasan;

o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendidikan

Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan;




c) Kepala Sub Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional

Kepala Sub Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional

mempunyai tugas mengelola sosialisasi dan informasi jabatan

fungsional ASN, mengelola pembinaan, karier dalam jabatan

fungsional, dan melaksanakan evaluasi dan fasilitasi

pengembangan jabatan fungsional. Untuk melaksanakan tugas

tersebut Kepala Sub Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional




Pembinaan Jabatan Fungsional;



23


pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional;

o pengelolaan sosialisasi dan informasi jabatan fungsional;

o pembinaan jabatan fungsional;

o pengelolaan karier dalam jabatan fungsional;

o pelaksanaan evaluasi pengembangan jabatan fungsional;

o pelaksanaan fasilitasi pengembangan jabatan fungsional;

o mengikuti rapat teknis pembinaan jabatan fungsional sesuai

disposisi atasan;

o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembinaan

Jabatan Fungsional;


Pembinaan Jabatan Fungsional;


f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Dan Penghargaan

Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

mempunyai tugas membuat kajian kebijakan penilaian kinerja dan

penghargaan ASN. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan menjalankan


o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Penilaian Kinerja

Aparatur dan Penghargaan;


pelaksanaan tugas Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan

Penghargaan;

o perumusan bahan kebijakan penilaian kinerja dan penghargaan

ASN;

o pengkoordinasian kegiatan penilaian kinerja;

o pelaksanaan evaluasi hasil penilaian kinerja;



24

o pengkoordinasian usulan pemberian penghargaan;

o penyampaian bahan usulan pemberian penghargaan;

o penyiapan bahan usulan pemberian penghargaan;

o pelaksanaan evaluasi pada bidang penilaian kinerja aparatur dan

penghargaan;

o mengikuti rapat teknis penilaian dan penghargaan sesuai

disposisi atasan;

o pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang penilaian kinerja

aparatur dan penghargaan;

o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Penilaian dan

Penghargaan;


Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kepala

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan dibantu oleh :

a) Kepala Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Kepala Sub Bidang Penghargaan mempunyai tugas

mengelola pemberian penghargaan dan tanda jasa bagi pegawai

serta mengevaluasi dan memfasilitasi pelaksanaan pemberian

penghargaan dan tanda jasa aparatur. Untuk melaksanakan tugas

tersebut Kepala Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja

Aparatur menjalankan fungsi sebagai berikut :


Penghargaan;


pelaksanaan tugas Sub Bidang Penghargaan;


Penghargaan berdasarkan tugas dan fungsi untuk mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

o pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai;



25

o pengelolaan pemberian tanda jasa bagi pegawai;

o pelaksanaan evaluasi pemberian penghargaan dan tanda jasa

aparatur;

o pemfasilitasian pemberian penghargaan ASN;

o mengikuti rapat teknis pemberian penghargaan sesuai

disposisi atasan;

o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Penghargaan;


Penghargaan;


b) Kepala Sub Bidang Disiplin ASN

Kepala Sub Bidang Disiplin ASN mempunyai tugas

melaksanakan pembinaan disiplin ASN; mengelola penyelesaian

pelanggaran disiplin ASN; melaksanakan pelayanan proses izin

peceraian dan cuti pegawai serta mengevaluasi dan memfasilitasi

disiplin ASN. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Sub

Bidang Disiplin ASN menjalankan fungsi sebagai berikut :

o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Disiplin

ASN;


pelaksanaan tugas Sub Bidang Disiplin ASN;


Disiplin ASN berdasarkan tugas dan fungsi untuk mencapai


o pembinaan disiplin ASN;

o pelayanan proses izin peceraian pegawai;

o pelayanan cuti pegawai;

o pelaksanaan evaluasi pada bidang disiplin ASN;

o pemfasilitasian disiplin ASN;



26

o mengikuti rapat teknis bidang disiplin ASN sesuai disposisi

atasan;

o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Disiplin ASN;

o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Disiplin

ASN;


c) Kepala Sub Bidang Penghargaan

Kepala Sub Bidang Penghargaan mempunyai tugas

mengelola pemberian penghargaan dan tanda jasa bagi pegawai

serta mengevaluasi dan memfasilitasi pelaksanaan pemberian

penghargaan dan tanda jasa aparatur.menjalankan fungsi sebagai

berikut :


Penghargaan;


pelaksanaan tugas Sub Bidang Penghargaan;


Penghargaan berdasarkan tugas dan fungsi untuk mencapai


o pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai;

o pengelolaan pemberian tanda jasa bagi pegawai;

o pelaksanaan evaluasi pemberian penghargaan dan tanda jasa

aparatur;

o pemfasilitasian pemberian penghargaan ASN;

o mengikuti rapat teknis pemberian penghargaan sesuai

disposisi atasan;

o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Penghargaan;


Penghargaan; dan




27

Gambaran struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Bengkulu sebagai berikut :



28

2.2. Sumber Daya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu

Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan

untuk dapat mewujudkan visi dan misi suatu organisasi tidak terlepas dari

peran serta aktif dari SDM organisasi tersebut, demikian pula halnya dengan

SDM Aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu

yang merupakan satu kesatuan individu yang melakukan kerjasama dalam

melaksanakan kegiatan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang

ditetapkan. Salah satu prasyarat utama untuk mendukung keberhasilan dalam

pencapaian tujuan tersebut yaitu dengan tersedianya SDM yang terampil, ahli,

mampu dan kompeten serta berdayaguna.

Selain SDM agar dapat bekerja secara maksimal Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Bengkulu juga membutuhkan sarana prasarana penunjang

kegiatan.

a. Sumber Daya Manusia Aparatur

Kondisi sumber daya manusia aparatur Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 2.2.1.

Tabel.2.2.1

Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

No. Golongan Pendidikan

Total S-3 S-2 S-1 D-IV D-III SLTA SLTP SD

1 IV/c 1 1

2 IV/b

3 IV/a 1 3 4

4 III/d 2 9 1 12

5 III/c 6 14 1 21

6 III/b 5 18 1 24

7 III/a 26 26

8 II/d

9 II/c 3 3

10 II/b 3 3

11 II/a 2 2

TOTAL 14 69 2 11 96

Data Pegawai BKD Provinsi Bengkulu (April 2017)



29

b. Sarana dan Prasana

Kondisi sarana dan prasarana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 2.2.2.

Tabel 2.2.2 Profil Sarana Dan Prasarana Badan Kepegawaian Daerah

No. Jenis Kondisi

Total Baik Buruk

1 Gedung Kantor 1 - 1

2 Kendaraan Dinas/Operasional

a. Roda 4 (R-4) 4 1 5

b. Roda 2 (R-2) 21 2 23

3 Perlengkapan Gedung Kantor 54 19 73

4 Peralatan Kantor 78 29 107

5 Meubeler 225 49 274 Total 383 100 483

Data Laporan Barang BKD Provinsi Bengkulu (April 2017)

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu

Secara umum dalam pelaksanaan kinerja Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Bengkulu sesuai Renstra Tahun 2011 - 2016, bahwa prestasi yang

dicapai oleh BKD Provinsi Bengkulu dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun

2016 antara lain :

2.3.1 Penambahan jumlah pegawai dalam rangka penyediaan sumber daya

aparatur Provinsi Bengkulu dari kurun waktu Tahun 2011 - 2016 melalui

seleksi CPNS sebanyak 551 pegawai.

2.3.2 Penyediaan pegawai melalui program ikatan dinas pada IPDN dari

kurun waktu Tahun 2011 - 2016 sebanyak 155 Praja IPDN.

2.3.3 Peningkatan pendidikan formal aparatur atau PNS Pemerintah Provinsi

Bengkulu melalui tugas belajar dari Tahun 2011 hingga 2016 sebanyak

165 orang dan melalui izin belajar sebanyak 898 orang.

2.3.4 Pengisian jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi

Bengkulu dalam rangka pelaksanaan PP 41 Tahun 2007 tentang



30

Organisasi Perangkat Daerah dari Tahun 2011 hingga 2016 sebanyak

1.115 jabatan (98,75%) dari 1.129 formasi jabatan yang ada.

2.3.5 Pengangkatan pegawai Honorer menjadi CPNS/PNS sebanyak 98

pegawai.

2.3.6 Pelaksanaan Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

Daerah yang menimbulkan Pengalihan Personil, Pendanaan,

Sarana/Prasarana dan Dokumentasi (P3D) terkait beberapa urusan

kewenangan pengelolaan pada Bidang Pendidikan Tingkat Menengah

yang terdiri dari Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLTA dan

SMK, Tenaga Pendukung Bidang Kehutanan dan Tenaga Kerja pada

Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu berjumlah 4513 orang pegawai

negeri sipil kabupaten/kota menjadi pegawai di lingkungan Pemerintah

Provinsi Bengkulu.

2.3.7 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah

yang dimana seluruh Nomenklatur Perangkat Daerah ditata ulang

secara menyeluruh, baik dari Tupoksi dan tenaga pelaksana Organisasi

Perangkat Daerah.

Adapun realisasi penyerapan dana APBD BKD Provinsi Bengkulu

Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

Realisasi Penyerapan Dana APBD BKD Provinsi Bengkulu Tahun 2011 :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 3.458.333.000,- (97,03% dari total pagu BTL)

- Belanja Langsung : Rp. 2.798.400.000,- (93,69% dari total pagu BL)

- Total Belanja Daerah : Rp. 6.166.733.000,- (95,56% dari total pagu BD)


- Belanja Tidak Langsung : Rp. 4.173.248.380,- (96% dari total pagu BTL)

- Belanja Langsung : Rp. 4.262.450.000,- (93% dari total pagu BL)

- Total Belanja Daerah : Rp. 8.435.698.380,- (95% dari total pagu BD)




- Total Belanja Daerah : Rp.13.847.914.070,- (93% dari total pagu BD)



31










- Belanja Tidak Langsung : Rp 4.710.948.515,- (89% dari total pagu BTL)



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Bengkulu

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dinamika perubahan

lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. Berikut ini

beberapa faktor Internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu :

2.4.1 Tantangan

a. Faktor Internal

a) Mensinergikan Sekretariat dengan Bidang ataupun Bidang

dengan Bidang dalam Lingkungan BKD Provinsi Bengkulu baik

segi tupoksi, program dan kegiatan sehingga tercapai tujuan dan

target yang telah ditetapkan

b) Meningkatkan kualitas SDM Aparatur di BKD Provinsi

Bengkulu yang disiplin, berintegritas dan profesional dalam

menjalankan tupoksinya



32

b. Faktor Eksternal

Mensinerjikan BKD Provinsi Bengkulu dengan seluruh OPD yang

ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, BKD Provinsi

Bengkulu dengan BKD Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi

Bengkulu maupun BKD Provinsi Bengkulu dengan Kanreg VII di

Palembang dan BKN Jakarta

2.4.2 Peluang

a. Faktor Internal

a) Menjadikan Sekretariat BKD Provinsi Bengkulu dengan Bidang

ataupun Bidang dengan Bidang dalam lingkungan BKD Provinsi

Bengkulu sebagai satu kesatuan yang utuh, terintegrasi dan

kuat, baik segi tupoksi, program dan kegiatan sehingga tercapai

tujuan dan target yang telah ditetapkan

b) Menjadikan BKD Provinsi Bengkulu yang baik dan profesional

b. Faktor Eksternal

a) Menjadikan BKD Provinsi Bengkulu dengan seluruh OPD yang

ada di lingkungan Provinsi Bengkulu, BKD Provinsi Bengkulu

dengan BKD Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu

maupun BKD Provinsi Bengkulu dengan Kanreg VII di

Palembang dan BKD di Jakarta sebagai lembaga yang

terintegrasi, bersinergi dan berkelanjutan

b) Menjadikan BKD Provinsi Bengkulu sebagai BKD yang terbaik

di Indonesia.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa SDM Aparatur yang ada masih

jauh dari apa yang diharapkan. Gambaran SDM Aparatur saat ini

menunjukkan profesionalisme yang masih rendah, adanya praktek KKN yang

melibatkan aparatur, tingkat gaji yang masih kurang memadai, pelayanan

kepada masyarakat yang berbelit-belit, kurang kreatif dan kurang inovatif,

bekerja berdasarkan juklak dan juknis serta masih banyak gambaran negatif



33

lainnya yang intinya menunjukkan bahwa keahlian SDM Aparatur masih

rendah di tempat tugas atau kurang berkompeten.

Untuk membentuk SDM Aparatur yang profesional diperlukan waktu

dan proses yang lama. Manajemen kepegawaian perlu dibenahi, diawali

dengan melakukan pola rekruitmen yang benar sesuai dengan peraturan dan

berdasarkan kompetensi. Demikian pula dalam pengembangan pegawai,

penilaian prestasi kerja (melalui SKP), pola karir, penggajian, promosi,

pemberhentian dan sebagainya. Semua perubahan itu perlu dilakukan dengan

komitmen dan konsistensi yang tinggi. Perubahan yang segera dilakukan

adalah peningkatan kemampuan atau kompetensi yang dilakukan melalui

pendidikan dan pelatihan (diklat) formal maupun diklat non formal.

Eksistensi SDM Aparatur perlu mendapat perhatian khusus, berkaitan

dengan strategi peningkatan kualitas dan kompetensinya. Peningkatan

kompetensi SDM Aparatur dalam mengemban tugas atau jabatan birokrasi

melalui diklat adalah berorientasi pada standar kompetensi jabatan sesuai

tantangan reformasi dan globalisasi yang tentu saja disesuaikan dengan

kebutuhan stakeholder-nya. Kualitas aparatur tidak mungkin meningkat tanpa

adanya usaha-usaha yang konkrit. Oleh karena itu diklat perlu terus

ditingkatkan agar SDM Aparatur benar-benar memiliki kompetensi dalam

melaksanakan tugasnya secara profesional.

Adanya kebijakan reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh

Pemerintah menghendaki adanya pembaharuan atau perubahan strategis di

bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian. Perubahan di bidang

kepegawaian difokuskan pada pengembangan masalah SDM Aparatur, mulai

dari masalah perencanaan, rekruitmen dan seleksi pegawai, kinerja aparatur

maupun masalah karir dan kesejahteraan serta disiplin aparatur.

Untuk mengimplementasikan kebijakan reformasi birokrasi yang telah

ditetapkan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu sebagai salah satu

Organisasi Perangkat Daerah dalam membantu Pemerintah Daerah/Provinsi

memfasilitasi kebijakan publik di bidang kepegawaian berusaha menyesuaikan

perannya di bidang pembinaan dan pengembangan kepegawaian, yaitu



34

melalui pembinaan dan pengembangan SDM Aparatur Pemerintah Daerah

dalam rangka peningkatan pemberian pelayanan prima serta peningkatan

kualitas/ profesionalisme dan disiplin SDM Aparatur itu sendiri dalam rangka

mewujudkan good governance.

Untuk peningkatan kualitas dan profesional SDM Aparatur

dilaksanakan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada aparatur

untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang program S1, S2 dan S3,

mengikuti pendidikan dan pelatihan serta peningkatan mentalitas dan perilaku

SDM Aparatur.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang ASN mengisyaratkan perlu adanya sistem administrasi

berbasis komputer dalam pengelolaan manajemen kepegawaian melalui

SIMPEG. Dengan SIMPEG, maka tercipta sistem informasi yang terpadu guna

meningkatkan kegiatan administrasi kepegawaian yang tertib, teratur, berdaya

guna dan berhasil guna. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan

pelayanan kepegawaian yang semakin cepat, tepat, valid, efektif dan efisien,

baik kepada aparatur maupun kepada masyarakat, maka sistem pelayanan

kepegawaian sudah harus di arahkan kepada penggunaan teknologi informasi

yang dapat diterapkan pada penggunaan program SIMPEG dan Sistem

Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

Seiring dengan bertambahnya jumlah pegawai yang ada di lingkungan

Pemerintah Provinsi Bengkulu, maka akan berpengaruh kepada pemberian

pelayanan kepegawaian pada lima tahun mendatang, sehingga mau tidak mau

penerapan teknologi informasi dalam pelayanan kepegawaian harus

diterapkan.

Dalam mewujudkan pelayanan kepegawaian perlu diperhatikan dan

dicermati serta dipelajari sumber daya yang menjadi kekuatan dan kelemahan

yang melekat pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu.



35

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam melihat kelemahan

dan kekuatan internal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu antara

lain :

a. Struktur dan Tupoksi Organisasi;

b. Kualitas Sumber Daya Aparatur yang tersedia;

c. Sarana dan Prasarana yang dimiliki;

d. Integritas serta komitmen pimpinan dan seluruh staf

Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tupoksi BKD


36

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

PELAYANAN BKD

Berkaitan dengan peran Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang administrasi

kepegawaian, Iu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat

diidentifikasi sebagai berikut :

1. Penempatan pegawai belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan dan

kebutuhan organisasi.

Dalam rangka mendukung salah satu dari 5 (lima) program prioritas

Gubernur Bengkulu yaitu Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan Berbasis IT,

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu dituntut melaksanakan penempatan

pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Kompetensi yang

dimiliki oleh seorang ASN harus sesuai dengan kompetensi Jabatan yang akan

didudukinya, standar kompetensi jabatan merupakan instrumen yang urgen,

sebagai pedoman untuk menjamin objektivitas dan kualitas pengangkatan ASN

dalam suatu jabatan, yang didasarkan pada prinsip profesionalisme sesuai dengan

standar kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk

jabatan tersebut, serta syarat objektif lainnya. Penempatan ASN sesuai dengan

standar kompetensi jabatan, merupakan salah satu cara untuk mewujudkan

pemerintahan yang kapabel, akuntabel bersih dan berwibawa menuju good

governance. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan komitmen yang kuat

sebagai wujud nyata dukungan terhadap program transpormasi birokrasi dan

pemerintahan berbasis IT.

2. Masih diperlukannya pengembangan infrastruktur jaringan dan aplikasi berbasis

teknologi informatika sebagai sarana penunjang pelayanan. Saat ini pengelolaan

sistem jaringan di BKD Provinsi Bengkulu belum tertata dengan baik dari sisi

aplikasi berbasisi teknologi informatika masih perlu dilakukan pengembangan,

untuk mendukung peningkatan layanan kepegawaian seperti Kenaikan Pangkat,

Kenaikan Gaji Berkala, izin belajar, pengurusan cuti diharapkan dapat dilakukan

secara otomatis serta tata kelola website yang dapat dimaksimalkan sebagai media

komunikasi dan informasi kepegawaian



37

3. Belum optimalnya pengembangan karir pegawai sesuai kompetensi jabatan

(Diklat,Tugas Belajar dan Assesment) masih minimnya sosok aparatur negara baik

secara individu, institusionalmaupun sistem, mempunyai kompetensi dan

keterampilan melaksanakan tugas dan fungsi secara terampil, baikdan benar serta

efelti dan evisien yang dilandasi dengan nilai-nilakietika, integritas, moral dan

akuntabilitas untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat

dalam pencapaian reformasi birokrasi.

4. Masih kurangnya profesionalisme sumber daya aparatur dalam melaksanakan

tugas pelayanan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, ASN

dituntut untuk dapat bekerja secara profesional. Oleh karena itu, salah satu harapan

dilaksanakannya reformasi birokrasi adalah mewujudkan sumber daya aparatur

(ASN) yang profesional yaitu aparatur yang mengerti akan hak dan kewajibannya,

memahami tugas pokok dan fungsinya serta dapat melaksanakan tugas sesuai

aturan yang ada berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki. Namum

kenyataan yang ada sampai saat ini profesiolisme ASN masih belum dapat

diwujudkan.

Dalam melaksanakan tupoksi Badan Kepegawaian Daerah tersebut, beberapa

permasalahan dan faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pelayanan

kepegawaian adalah :

a. Masih belum sesuainya pengisian formasi atau pendistribusian pegawai pada

masing-masing Bidang Kerja Organisasi Perangkat Daerah dengan spesifikasi

disiplin ilmu dan keahlian yang dimilikinya.

b. Masih belum validnya data base kepegawaian yang dengan mudah dapat diakses

guna mendukung pelayanan kepegawaian yang efektif dan efisien.

c. Masih adanya pengisian jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi

Bengkulu yang belum sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi,

sehingga mempengaruhi optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang

ada;

d. Belum terwujud sepenuhnya kedisiplinan aparatur pemerintah daerah dalam

melaksanakan fungsi, hak dan kewajibannya, terutama dalam mematuhi jam kerja;

e. Masih belum terwujudnya profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya



38

f. Masih belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam menunjang

pelayanan kepegawaian;

Permasalahan yang dihadapi dan faktor-faktor yang mempengaruhi Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu dalam menjalankan tugas dan fungsi

pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Kurang sinkronnya dan sinergitasnya program dan kegiatan antara Pemerintah

Provinsi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dengan

Pemerintah Kabupaten/Kota karena belum adanya koordinasi/duduk bersama

secara linier dalam perencanaan strategis

2. Kurangnya sarana dan prasarana perkantoran dalam pelayanan kepegawaian,

seperti Jaringan Internet sistem On Line antara BKD Provinsi Bengkulu dengan

BKN Pusat/Kantor Regional VII BKN di Palembang, Kementerian Dalam Negeri

maupun Kemenpan RB dan BKD Provinsi Bengkulu dengan BKD Pemerintah

Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, Gedung BKD Provinsi Bengkulu yang

representatif, Kendaraan Operasional Roda 4, Komputer dan, Ruang Tes dengan

memakai system CAT (Computer Asisted Test) dll.

Untuk mengetahui Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) maka terlebih

dahulu dilakukan analisis lingkungan strategis baik internal maupun

eksternal.

A. Analisa secara Internal dilakukan dengan pencermatan (scaning)

terhadap lingkungan internal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Bengkulu Daerah yang meliputi unsur kekuatan dan kelemahan, yaitu :

a. Kekuatan/Strength (S)

• Adanya Struktur Organisasi yang dituangkan dalam Peraturan

Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu

serta Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 66 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu,

merupakan landasan yang kuat didalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsi.



39

• Adanya Satuan Pengawas Interen yang dapat melakukan

Pengawasan dan memberi penilaian terhadap setiap bentuk

kegiatan untuk dilakukan evaluasi.

• Adanya kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi setiap

pegawai

terhadap pekerjaan dan adanya dedikasi dan loyalitas yang

tinggi setiap

pegawai kepada unit kerja dan atasan.

• Adanya pengalokasian dana APBD Provinsi Bengkulu

yang

dialokasikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Bengkulu.

b. Kelemahan/Weaknesses (W)

• Rendahnya kompetensi pegawai dalam mengimplementasikan

perintah dan aturan

• Kurangnya tindak lanjut dari hasil evaluasi kegiatan.

• Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ( TI )

• Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia pada

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu, hal ini dapat

mempersulit pelaksanaan pembangunan aparatur pemerintah

secara optimal.

B. Analisa secara Eksternal dilakukan dengan pencermatan (scaning)

terhadap lingkungan eksternal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Bengkulu yang meliputi unsur peluang dan tantangan.

a. Peluang/Oppotunities (O)

• Adanya kebijakan tentang peyelenggaraan negara yang bersih

dari KKN merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas

sebagai pelayan Aparatur.

• Adanya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan



40

latihan untuk

meningkatkan kualitas SDM .

• Adanya kebijakan pemerintah terkait dengan

penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien,

ekonomis dan berorientasi pada peningkatan kinerja,

merupakan pedoman yang sangat mendukung dalam pelaksanaan

tugas untuk mewujudkan aparatur yang profesional.

• Kemajuan Teknologi informasi yang dapat memudahkan

mengakses informasi.

b. Ancaman /Threath (T)

• Arus globalisasi yang membawa perubahan menuntut

untuk terus meningkatkan kompetensi aparatur

• Situasi politik yang dapat mempengaruhi Rekrutmen,

penataan dan kinerja pegawai.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021

merupakan bagian dari visi dan misi RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021. Hal

ini menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan

daerah dibidang kepegawaian di Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Begkulu periode 2016-2021, Visi Pembangunan

Provinsi Bengkulu dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah

“Mewujudkan Bengkulu Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat, Dan Berdaya Saing

Tinggi”, sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Provinsi Bengkulu bekerjasama

mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan

mewujudkan seluruh masyarakat Bengkulu agar lebih sejahtera dan berdaya saing

tinggi.

Penjelasan Visi berdasarkan Kata Kunci pada Visi Provinsi Bengkulu Tahun

2016-2021, terdapat 4 (Empat) Program Prioritas yaitu



41

1. Bengkulu Maju, mengandung makna masyarakat Provinsi Bengkulu yang

berpengetahuan dan sadar akan kebutuhan secara individual atau kelompok serta

mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan regional, nasional

dan global dengan tetap mempertahankan ciri dan identitas masyarakat Provinsi

Bengkulu yang beragam serta bijaksana dalam menghargai adat istiadat dan

kearifan lokal.,

2. Bengkulu Sejahtera, mengandung makna masyarakat Provinsi Bengkulu yang

terpenuhinya layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian

rakyat serta terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohani dalam kerangka

kehidupan yang berkeseimbangan secara lahir dan batin. Melalui pelaksanaan

visi ini diharapkan akan terwujud derajat kehidupan masyarakat Provinsi

Bengkulu yang mampu memenuhi kebutuhan dasar, sesuai dengan potensi

sumberdaya alam dan lingkungan.

3. Bengkulu Bermartabat, mengandung makna masyarakat Provinsi Bengkulu yang

memiliki kebanggaan dan dihargai sebagai masyarakat yang memiliki

kompetensi, bertakwa serta memiliki nilai-nilai luhur budaya bangsa. Visi ini

dapat tercapai apabila masyarakat Provinsi Bengkulu sudah maju dalam segenap

aspek kehidupan, sejahtera dalam aspek jasmani dan rohani, dan bermartabat

dalam aspek kemampuan dan keunggulan diri.

4. Bengkulu Berdaya saing Tinggi, mengandung makna bahwa Provinsi Bengkulu

memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, yang tercermin

dalam tata kelola pemerintahan, profesionalisme aparatur, pelayanan publik,

iklim usaha dan investasi, infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis,

komoditas unggulan, kemaritiman serta kepemudaan dan keolahragaan.

Pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat

yang maju baik secara materi maupun secara non materi. Masyarakat yang maju

adalah masyarakat yang kompetitif yaitu masyarakat yang memiliki pendidikan,

keterampilan dan keahlian yang tinggi dan spesifik sehingga mampu bersaing dengan

masyarakat/daerah lainnya. Variabel maju ditandai dengan indikator terus

meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia

(IPM). Adapun Misi Provinsi Bengkulu :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan

pemerintahan yang bersih (clean government))



42

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial dan layanan

dasar dibidang pendidikan, kesehatan serta perekonomian rakyat berbasis

keunggulan lokal;

3. Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan infrastruktur

strategis;

4. Mewujudkan pola pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang

berkeadilan dan berkelanjutan;

5. Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

7. Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

8. Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis, berbudaya dan demokratis

Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka telah ditetapkan 8 (delapan)

Misi dari Gubernur/Wakil Gubernur guna melaksanakan pembangunan di Provinsi

Bengkulu dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Bengkulu adalah mendukung Misi I “Mewujudkan Pemerintahan Yang

Baik (Good Governance)

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

Faktor-Faktor penghambat pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Bengkulu yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Bengkulu ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun

Renstra BKD Provinsi/Kabupaten/Kota :

a. Keterkaitan dengan Renstra Kemendagri, ditinjau dari Aspek Kepegawaian di

lingkungan Kemendagri masih perlunya dilakukan upaya-upaya penataan

organisasi dan pengelolaan kepegawaian melalui penyusunan pedoman, petunjuk

teknis dan fasilitasi terkait analisis jabatan, penataan kelembagaan, ketatalaksanaan

dan evaluasi kinerja Kemendagri dan Pemda, perencanaan kebutuhan pegawai dan

Diklat pegawai, penyusunan rencana pola karir dan pelaksanaan mutasi pegawai

serta pengembangan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai.

b. Keterkaitan dengan Renstra BKN, di lingkungan BKN masih perlunya dilakukan

pengembangan sistem perencanaan kepegawaian berbasis kebutuhan riil,

pengembangan ASN berbasis kompetensi, merumuskan, menyempurnakan dan



43

menetapkan kebijakan kepegawaian, menerapkan SMM ISO 9001-2008 yang

berbasis teknologi informasi dalam pelayanan mutasi kepegawaian, status dan

kedudukan kepegawaian, mengembangkan sistem informasi kepegawaian

berbasis teknologi dan dokumentasi data kepegawaian, membangun sistem dan

mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian kepegawaian dalam

rangka menjamin terselenggaranya birokrasi yang akuntabel profesional dan netral.

c. Keterkaitan dengan Renstra Kemenpan RB, di lingkungan Kemenpan RB masih

perlunya dilakukan strategi percepatan reformasi birokrasi dengan cara melakukan

penataan struktur birokrasi, penataan jumlah, dan distribusi ASN, sistem seleksi

Calon ASN dan promosi ASN secara terbuka,

profesionalisasi ASN, pengembangan sistem elektronik Pemerintah (E-

Government), peningkatan pelayanan publik, peningkatan transparansi dan

akuntabilitas aparatur, peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, efisiensi

penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja ASN.

Pada point a, b, dan c di atas masih perlu proses yang panjang baik segi regulasinya

berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan juknis/juklaknya belum

menjadi PP, penyesuaian kembali, koordinasi dengan Instansi/Unit Kerja Terkait

serta pendanaan dalam operasional kegiatannya.

Faktor-faktor pendorong pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Bengkulu yang mempengaruhi pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Bengkulu ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra BKD

Provinsi/Kabupaten/Kota :

a. Keterkaitan dengan Renstra Kemendagri, Kemendagri berperan strategis dalam

pembinaan dan pengawasan di bidang kepegawaian yaitu pembinaan dan

pengawasan manajemen ASN di Daerah dengan ditindaklanjuti melakukan

reinventarisasi dan pemetaan jumlah ASN di Daerah dengan melibatkan Pemda

dan Kementerian/Lembaga Terkait, Dalam hal ini di Kemendagri telah didukung

dana kegiatan melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya sedangkan di BKD Provinsi Bengkulu telah didukung juga dengan

dana kegiatan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

b. BKN telah menindaklanuti dengan kegiatan perencanaan kepegawaian dan

formasi, standarisasi dan kompetensi ASN, analisis/evaluasi implementasi

teknologi dan modernisasi manajemen kepegawaian, analisis/evaluasi



44

implementasi pemberdayaan Aparatur Sipil Negara, penyelenggaraan pendidikan

dan pelatihan bidang kepegawaian, perumusan kebijakan di bidang rekruitmen

dan kinerja aparatur, perumusan kebijakan di bidang jabatan karier, perumusan

kebijakan di bidang pembinaan jabatan fungsional analis kepegawaian, pelayanan

administrasi pengadaan ASN, penetapan persetujuan dan pertimbangan kenaikan

pangkat dan mutasi kepegawaian, penetapan SK dan pertek pensiun ASN dan

Pejabat Negara serta janda/ dudanya, penetapan Status dan kedudukan

kepegawaian, pembangunan, pengembangan sistem informasi, dan pengolahan

database kepegawaian, pengembangan operasionalisasi jaringan komunikasi dan

informasi kepegawaian, pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip

kepegawaian ASN, pelaksanaan wasdal dan bimtek bidang kepegawaian pada

Instansi Pusat dan Daerah, penyelenggaraan pertimbangan kepegawaian,

perencanaan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan BKN

dan kerjasama antar Instansi dalam dan Luar Negeri, pembinaan dan pengelolaan

administrasi keuangan BKN, penyelenggaraan operasional perkantoran,

pembangunan/pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana kantor BKN Pusat,

pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian BKN, hal ini didukung

dana kegiatan melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya sedangkan di BKD Provinsi Bengkulu telah didukung juga dengan

dana kegiatan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

c. Kemenpan RB telah didukung dana kegiatan melalui Program Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sedangkan di BKD Provinsi

Bengkulu telah didukung juga dengan dana kegiatan melalui Program Pembinaan

dan Pengembangan Aparatur.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Faktor-faktor dari Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu

yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Bengkulu ditinjau dari :

a. Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu

BKD Provinsi Bengkulu melayani aparatur dan masyarakat, dalam melayani

aparatur kegiatan yang dilakukan adalah pelayanan kenaikan pangkat, kenaikan

gaji berkala, mutasi staf, mutasi dalam jabatan struktural, penataan ASN,



45

pelayanan pensiun, pembinaan pejabat fungsional, pelayanan KPE, pelayanan

Karsu/Karis, pelayanan izin cuti ASN, pelayanan pengiriman diklat formal dan

non formal, pelayanan tugas belajar dan izin belajar, pembinaan disiplin ASN,

pelayanan Simpeg, sedangkan pelayanan terhadap masyarakat adalah pelayanan

seleksi penerimaan Calon ASN/PNS dan seleksi penerimaan IPDN.

b. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L

Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Badan Kepegawaian Negara

1) Terwujudnya pelayanan kepegawaian dan pengembangan kebijakan

manajemen kepegawaian ASN

2) Meningkatnya efektifitas koordinaso perencanaan program dan kegiatan

3) Terlaksananya pembangunan, pengadaan dan peningkatan sarana dan

prasarana BKN.

Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian Dalam Negeri

1) Tersedianya dokumen perencanaan tahunan dan perencanaan jangka

menengah, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis

Kementerian Dalam Negeri;

2) Tertatanya administrasi kerjasama Pemerintah dan Pemerintah Daerah

dengan pihak luar negeri;

3) Terselenggaranya peningkatan kualitas organisasi dan ketatalaksanaan

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

4) Terselenggaranya peningkatan kualitas manajemen kepegawaian

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

5) Tersedianya program legislasi, produk hukum, fasilitasi penyelesaian

sengketa dan bantuan hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah, serta evaluasi kebijakan daerah;

6) Tersedianya hasil kajian kebijakan strategik dan kebijakan Reformasi Birokrasi

Kementerian Dalam Negeri secara terintegrasi;

7) Terselenggaranya pengelolaan data, informasi, dan komunikasi berbasis

teknologi informasi, penyebarluasan informasi publik, serta fasilitasi

penyelenggaraan e-goverment lingkup Kementerian Dalam Negeri;

8) Terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan dokumentasi, fasilitasi

penerangan dan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan urusan

perpustakaan;



46

9) Terselenggaranya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan

Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Dalam Negeri dalam rangka Opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

10) Terselenggaranya ketatausahaan, rumah tangga dan urusan keprotokolan

serta tersedianya dan terkelolanya fasilitas layanan perkantoran di

lingkungan Sekretariat Jenderal;

11) Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Kementerian Dalam Negeri

sesuai kebutuhan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat didentifikasi beberapa isu strategis yang akan

menjadi perhatian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu dalam 5 (lima)

tahun kedepan. Isu-isu strategis tersebut antara lain :

1. Rendahnya pemanfaatan dan penerapan teknologi informatika dalam aplikasi

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan Pelayanan.

2. Penempatan pegawai belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan dan

kebutuhan organisasi.

3. Masih belum validnya data base kepegawaian yang dengan mudah dapat

diakses guna mendukung pelayanan kepegawaian yang efektif dan efisien.

4. Masih belum terwujudnya profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi


48

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

4.1. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu

Menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa visi adalah

rumusan mengenai keadaan yang dinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi harus

dirumuskan sedemikian rupa memberikan gambaran umum satu keadaan nyata dan

benar-benar dapat diwujudkan. Visi harus bisa memberi gairah kepada seluruh

komponen untuk meraih. Oleh karena itu, visi harus dapat dirumuskan secara

menantang, inpsiratif, berpeluang dan nyata.

Untuk mendukung terwujudnya visi RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-

2021, maka visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu yang

merupakan salah satu misi Gubernur Bengkulu, yaitu “Mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean

government)”. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Bengkulu merumuskan gambaran masa depan yang diinginkan pada kurun

waktu tertentu (5 tahun) adalah “Terwujudnya Transformasi Pelayanan Kepegawaian

Berbasis Teknologi Informasi menuju Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi

Bengkulu yang profesional, disiplin, berbudaya dan berakhlak mulia pada Tahun

2021”.

Guna mewujudkan visi di atas, maka disusunlah Misi Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

a. Aparatur Sipil Negara yang berdisiplin tinggi, profesional, berdaya saing dan

berbudaya melayani.

b. Pelayanan yang cepat, mudah, murah dan akurat.

c. Perencanaan tata kelola manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis Teknolog

Informasi.

d. Kerjasama dan koordinasi bidang kepegawaian dengan Kabupaten/Kota se Provinsi

Bengkulu.

e. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu sebagai pusat data kepegawaian

yang akurat dan akuntabel



49

4.2. Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu

4.2.1 Tujuan

Tujuan yang dirumuskan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu dalam

melaksanakan manajemen kepegawaian selama kurun waktu lima tahun adalah

“Meningkatnya profesionalisme Aparatur”

4.2.2 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah

adalah :

1. Penempatan dan distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai

dengan kualifikasi pendidikan dan kebutuhan, dengan indikator :

a. Persentase penempatan pejabatan struktural pemerintah

Provinsi Bengkulu berdasarkan kualifikasi pendidikan.

b. Persentase OPD Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memiliki

jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan.

2. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur berbasis

kompetensi, dengan indikator :

Persentase ASN yang mengikuti diklat kepemimpinan, diklat

teknis dan diklat fungsional

4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu

Strategi yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian

daerah adalah :

1. Perencanaan, pengembangan dan pola karier PNS melalui analisis jabatan

dan analisis beban kerja.

2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur dengan

memanfaatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas

Sumber Daya Manusia;

3. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang mengacu pada

Standar Pelayanan (SP) atau Standart Operational Procedures (SOP)



50

4. Mengoptimalkan motivasi dan etos kerja pegawai terhadap penyelesaian

pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kepegawaian

guna mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat,

tepat, akurat, dan akuntabel;

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan

untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan

sasaran.Kebijakan yang akan diambil dalam mewujudkan tujuan manajemen

kepegawaian daerah adalah :

1. Terselenggaranya promosi jabatan seara terbuka dan penempatan PNS

sesuai dengan komposisi dan kompetensi.

2. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat

formal dan non-formal

3. Penetapan Standar Operaional Prosedur (SOP) minimal dalam bidang

pelayanan guna mewujudkan tertib administrasi kepegawaian.

4. Fasilitasi penghargaan terhadap Sumber Daya Aparatur berbasis kinerja.

5. Menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan kepegawaian

sebagai bahan pengambilan keputusan dalam meningkatkan kuantitas dan

kualitas Sumber Daya Aparatur.

6. Mensinergikan potensi internal dan eksternal dalam upaya membangun

komunikasi baik dalam bentuk koordinasi maupun konsultasi, guna

meningkatkan hubungan kemitraan dalam skala lokal dan nasional.

Bab V Rencana Program & Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif


51

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Badan Kepegawaian Daerah memiliki 4 (empat) Bidang yaitu Bidang Pengadaan,

Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi dan Promosi, Bidang

Pengembangan Aparatur serta Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan dan 1

(satu) Sekretariat.

Kebijakan Umum dan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang menggunakan dana APBD/APBN dilakukan oleh

Bidang-Bidang tersebut dan Sekretariat, oleh karena itu setiap Bidang maupun Sekretariat

akan mencantumkan strategi Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

dan Pandanaan Indikatif yang nantinya di implementasikan melalui kegiatan operasional

sesuai dengan Bidangnya masing-masing. Adapun secara lengkap Rencana Program dan

Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif di sajikan dalam

Tabel 5.1.

Bab VI indikator Kinerja BKD Prov. Bengkulu Yang Mengacu pada

Tujuan dan Sasaran


52

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BKD PROVINSI BENGKULU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Bengkulu yang dicapai dalam 5 (lima)

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2021. Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Bengkulu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam

Tabel 6.1 dengan pelaksanaan bersumber dari dana APBD Provinsi Bengkulu.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator

Kondisi Kinerja pada awal Periode

RPJMD

Target Capaian setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir

RPJMD Tahun 0

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Presentase OPD Provinsi Bengkulu yang Memiliki Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan Kebutuhan Eselon II Eselon III Eselon IV

74% 88% 88%

80% 88% 88%

85% 95% 95%

90 % 100 % 100 %

95% 100 % 100 %

96% 98% 98%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

2.

Presentase OPD Provinsi Bengkulu yang Memiliki Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan Kebutuhan

8% 25% 50% 75% 100% 100% 100% 100%

Persentase pejabat struktural Pemprov yang telah mengikuti diklat kepemimpinan Eselon II Eselon III Eselon I

58% 33% 26%

58% 33% 26%

80% 52% 44%

100% 71% 62%

100% 71% 62%

100% -90% 80%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

Bab VII Penutup


53

BAB VII P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Bengkulu (RENSTRA BKD

Provinsi Bengkulu) Tahun 2016-2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu untuk 5 (lima) tahun ke

depan. Keberhasilan pelaksanaan RENSTRA Perubahan BKD Provinsi Bengkulu

Tahun 2016-2021 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan,

SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf BKD

Provinsi Bengkulu. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan RENSTRA

Perubahan BKD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021, setiap tahun akan dilakukan

evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan RENSTRA

Perubahan BKD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 termasuk indikator-indikator

kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa

mengubah tujuan BKD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 yaitu meningkatkan

kinerja lembaga ataupun dengan Instansi lain, sinkronisasi dan evaluasi kegiatan

yang telah dilaksanakan terhadap tahun sebelumnya.

RENSTRA Perubahan BKD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 harus

dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di BKD Provinsi Bengkulu sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat

melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan

kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Demikian, kami sampaikan dokumen perencanaan strategis Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu kami sajikan untuk dapat menjadi salah

satu acuan dan pedoman didalam melaksanakan program kerja Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Bengkulu untuk lima (5) tahun ke depan.

Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000)

3 4 8 10 12 14 16 18 20 21 22 23Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

14 jenis 1,144,975 14 jenis 883,535 14 jenis 1,121,889 14 jenis 1,219,077 14 jenis 1,239,301 14 jenis 1,276,086 14 jenis 6,884,864

Penyediaan jasa surat

menyurat

1000 Surat 1000 Surat 10,000 500 surat 10,000 2000 surat 11,000 2050 surat 12,100 500 surat 10,000 500 surat 10,000 6550 surat 63,100 BKD BKD

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

12 Bln 12 Bln 250,000 12 bln 250,000

Penyediaan jasa

administrasi keuangan

9 Orang 9 Orang 103,560 9 orang 99,960 12 Orang 109,956 12 Orang 120,951 14 Orang 126,999 15 Orang 133,348 71 Orang 694,774 BKD BKD

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

6 Orang 6 Orang 72,000 6 Orang 72,000 5 Orang 79,200 5 Orang 87,120 6 Orang 72,000 6 Orang 72,000 6 Orang 454,320 BKD BKD

Penyediaan alat tulis

kantor

12 Bln 12 Bln 66,240 12 Jenis 180,000 12 Jenis 198,000 12 Jenis 217,800 30 Jenis 185,000 35 Jenis 190,000 113 Jenis 1,037,040 BKD BKD

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

12 Bln 12 Bln 45,600 1200 Expl 153,475 5150 Expl 168,823 5200 Expl 185,705 5600 Expl 160,000 6000 Expl 160,000 23162 Expl 873,603 BKD BKD

Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

12 Bln 12 Bln 10,000 12 Bln 10,000 12 Bln 11,000 12 Bln 12,100 12 Bln 15,000 12 Bln 15,000 12 Bln 73,100 BKD BKD

Penyediaan peralatan

rumah tangga

12 Bln 12 Bln 15,000 12 Bln 15,000 25 Jenis 16,500 30 Jenis 18,150 26 Jenis 25,000 28 Jenis 25,000 133 Jenis 114,650 BKD BKD

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

12 Bln 12 Bln 35,000 12 Bln 35,000 6515 Expl 38,500 6520 Expl 42,350 1020 Expl 40,000 1040 Expl 40,000 15119 Expl 230,850 BKD BKD

Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

12 Bln 12 Bln 300,000 12 Bln 200,000 45 Kali 220,000 50 Kali 242,000 28 Kali 240,000 32 Kali 250,000 179 Kali 1,452,000 BKD BKD

Penyediaan jasa tenaga

administrasi dan teknis

Perkantoran

12 Bln 12 Bln 57,600 12 Bln 57,600 4 Orang 63,360 4 Orang 69,696 6 Orang 67,200 6 Orang 67,200 6 Orang 382,656 BKD BKD

Penyediaan Jasa Kantor 12 Bln 12 Bln 0 12 Bln 15,000 12 Bln 16,500 12 Bln 18,150 12 Bln 25000 12 Bln 25,000 12 Bln 99,650 BKD BKD

Penatausahaan Kearsipan

dan Inventarisir Barang

Milik Daerah

2 Dok 2 Dok 129,975 2 Dok 129,975

Fasilitasi Pelayanan Stand

pameran BKD Provinsi

Bengkulu

1 Kali 1 Kali 50,000 1 Kali 35,500 1 Keg 39,050 1 Keg 42,955 1 Keg 45,103 1 Keg 47,358 1 Keg 259,966 BKD BKD

Penyediaan Makan Dan

Minum Rapat

11 bln 50,000 11 bln 50,000 11 bln 53,000 11 bln 56,180 11 bln 209,180 BKD BKD

Rapat Koordinasi BKD

Provinsi Bengkulu dengan

BKD Kab/ Kota se Provinsi

Bengkulu

1 Dok 100,000 1 Dok 100,000 1 Dok 175,000 1 Dok 185,000 1 Dok 560,000 BKD BKD

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

86 112 Unit 493,246 117 unit 455,500 204 unit 2,519,050 199 unit 1,626,955 98 unit 632,575 109 unit 805,003 838 unit 6,532,329

pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

0 unit 0 unit 0 1 unit 0 7 unit 1,040,000 0 unit - 2 unit 35,000 5 unit 175,000 15 unit 1,250,000 BKD BKD

Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

24 Unit 50 Unit 52,711 64 unit 166,462 60 unit 183,108 60 unit 201,419 15 unit 211,490 15 unit 222,064 264 unit 1,037,254 BKD BKD

Terwujudnya stand

pameran BKD Prov.

Bengkulu

Jumlah rakor yang

dilaksanakan

Jumlah sarana

prasarana perkantoran

yang diadakan/

dibangun/ direhab/

dipelihara

Jumlah oengadaan

kendaraan roda 4 & roda 2

Jumlah pengadaan

perlengkapan gedung kantor

Jumlah peralatan rumah

tangga

Jumlah bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan

Laporan hasil koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Jumlah tenaga jaga malam,

pengurus dan penyimpan

barang

Tercapainya Adminitrasi

Perkantoran yang Baik

Tercapainya Adminitrasi

Perkantoran yang Baik

SDM aparatur pengelola

administrasi keuangan yang

profesional

Jumlah petugas kebersihan

kantor

Jumlah ATK yang digunakan

dalam setahun

Jumlah barang cetakan dan

penggandaan yang

dibutuhkan

Jumlah komponen instalasi

listrik penerangan yang

dibutuhkan dalam setahun

15 17 19Administrasi perkantora

dilaksanakan

Jumlah surat yang terkirim

dan terselesaikan

1 2 5 6 7 9 11 13

Kinerja KinerjaTrgt

Kinerja

Trgt

Kinerja

Trgt

Kinerja

Tabel 5.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu

Tujuan Sasaran

Indikator

Kinerja

Sasaran

Program &

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome &

Output)

Data Capaian Pada Tahun

Awal PerencanaanTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja Pada

Akhir PerencanaanPenang

gung

Jawab

Lo-

kasi

Program

Prioritas

Tahun

2015Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Trgt

Kinerja

Trgt

Kinerja

Trgt

Kinerja

Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000)

3 4 8 10 12 14 16 18 20 21 22 2315 17 19Administrasi perkantora

dilaksanakan

1 2 5 6 7 9 11 13

Kinerja KinerjaTrgt

Kinerja

Trgt

Kinerja

Trgt

Kinerja

Tujuan Sasaran

Indikator

Kinerja

Sasaran

Program &

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome &

Output)





gung

Jawab

Lo-

kasi

Program

Prioritas

Tahun


Trgt

Kinerja

Trgt

Kinerja

Trgt

Kinerja

Pengadaan peralatan

gedung kantor

15 Unit 15 Unit 215,535 5 unit 84,038 100 unit 92,442 100 unit 101,686 27 unit 108,804 30 unit 116,420 277 unit 718,925 BKD BKD

Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

20 Bln 20 Bln 185,000 20 unit 185,000 22 unit 203,500 22 unit 223,850 20 unit 237,281 20 unit 251,518 124 unit 1,286,149 BKD BKD

Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor

27 Bln 27 Bln 40,000 27 unit 20,000 15 unit 1,000,000 17 unit 1,100,000 34 unit 40,000 39 unit 40,000 159 unit 2,240,000 BKD BKD

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

1 Keg 134,670 1 Keg 134,670 Keg 0 1 Keg 167,500 1 Keg 436,840

Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

102 Stel 134,670 102 Stel 134,670 125 Stel 167,500 329 Stel 436,840 BKD BKD

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

9 dok 9 dok 145,028 Keg 2,140,815 9 dok 0 9 dok 180,000 9 dok 200,000 9 dok 250,000 9 dok 775,028

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

2 Dok 2 Dok 50,000 50,000

Penyusunan pelaporan

prognosis realisasi

anggaran

1 Dok 1 Dok 0 -

Penyusunan Rencana

Anggaran, Kegiatan dan

Pelaporan

3 Dok 3 Dok 95,028 95,028

Perencanaan, pelaporan &

monev sumber daya

aparatur dalam profil BKD

1 Dok 180,000 1 Dok 200,000 1 Dok 250,000 3 Dok 630,000

74 % 80 % 3,991,324 85 % 2,140,815 90 % 5,067,986 95 % 5,339,785 100 % 7,337,016 100 % 6,688,202 100 % 30,565,128

88 % 88 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % -

88 % 88 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % -

-

8 % 25 % 50 % 75 % 100 % 100 % 100 % 100 % -

-

Pembinaan Kedudukan

Hukum PNS/ASN

1. 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Kasus 1 Dok 1 Dok 2 Dok BKD BKD

2. 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 surat 1 Dok 1 Dok 4 Dok

3. 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 SK 1 Dok 1 Dok 4 Dok

Penilaian Kinerja PNS 41 Dok 100,000 41 Dok 110,000 1 Dok 88,000 1 Dok 92,000 1 Dok 390,000 BKD BKD Transformasi

Birokrasi dan Tata

Kelola

Pemerintahan

Berbasis IT

Pengembangan Jabatan

Fungsional dan

Pendataan, Penataan,

Monitoring, Evaluasi

Jabatan Fungsional

1 Dok 1 Dok 91,550 1 Dok 91,550

Pembinaan dan

Pengembangan Jabatan

Fungsional

1 Dok 1 Dok 0 245 orang 86,000 350 orang 94,600 450 orang 104,060 315 orang 110,304 365 orang 116,922 1726 orang 511,885 BKD BKD Transformasi

Birokrasi dan Tata

Kelola

Pemerintahan

Berbasis IT

Jumlah JFT yang dibina dan

dikembangkan/ ditingkatkan

Verifikasi, monitoring dan

evaluasi kinerja PNS

Jumlah penerbitan SK

jabatan fungsional

160,155 73,360 80,696 88,766 92,000 100,000

Jumlah penanganan

kasus kepegawaian PNS

Dokumen laporan kinerja

yang akurat dan handal

Dokumen laporan realisasi

keuangan yang bebas KKN

Dokumen perencanaan yang

handal

Dokumen profil yang

menggam-barkan hasil

kegiatan permasalahan dan

solusinya

594,977

Transformasi

Birokrasi dan Tata

Kelola

Pemerintahan

Berbasis ITJumlah penerbitan

surat izin cuti yang

dikeluarkan


izin/keterangan

perceraian PNS

1. Meningkatnya

profesionalisme

aparatur

Penempatan dan

distribusi Aparatur Sipil

Negara (ASN) sesuai

dengan kualifikasi

pendidikan dan

kebutuhan

Persentase

Penempatan

Pejabat Struktural

Pemerintah

Provinsi Bengkulu

berdasarkan

kualifikasi

pendidikan

Program Pembinaan

dan Pengembangan

Aparatur

Eselon II/ Jabatan

Pimpinan Tinggi

Pratama

Jumlah pengadaan

peralatan gedung kantor

Jumlah kendaraan dinas/

operasional yang layak pakai

dan layak jalan

Jumlah peralatan gedung

kantor yang dipelihara

Terwujudnya

Peningkatan Disiplin

Aparatur

Jumlah pengadaan pakaian

dinas harian beserta

perlengkapannya

Jumlah dokumen

perencanaan,

penganggaran, dan

pelaporan yang disusun

Eselon III/ Jabatan

Administrator

Eselon IV/ Jabatan

Pengawas

Persentase SKPD

Provinsi yang

memiliki jumlah

Aparatur Sipil

Negara (ASN)

sesuai dengan

kebutuhan

Persentase SKPD

Provinsi yang memiliki

jumlah Aparatur Sipil

Negara (ASN) sesuai

dengan kebutuhan

Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000)


dilaksanakan

1 2 5 6 7 9 11 13

Kinerja KinerjaTrgt

Kinerja

Trgt

Kinerja

Trgt

Kinerja

Tujuan Sasaran

Indikator

Kinerja

Sasaran

Program &

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome &

Output)





gung

Jawab

Lo-

kasi

Program

Prioritas

Tahun


Trgt

Kinerja

Trgt

Kinerja

Trgt

Kinerja

Perencanaan,

Pengembangan dan

Penataan Jabatan

Struktural

60 SK 60 SK 142,570 282 orang 582,620 282 orang 1,380,000 282 orang 1,518,000 282 orang 1,821,600 282 orang 2,185,920 1128 orang 7,630,710 BKD BKD Transformasi

Birokrasi dan Tata

Kelola

Pemerintahan

Berbasis IT

Peningkatan Inventarisasi

Kenaikan Pangkat dan

Kenaikan Gaji Berkala

1000 Orang 1000 Orang 292,375 292,375 0

Pembinaan dan

Penambahan Jabatan

Fungsional

1 Dok 1 Dok 0 -

Penyelesaian Mutasi,

Karpeg dan Peninjauan

Masa Kerja

1000 Orang 1000 Orang 129,345 129,345

Pembekalan Bagi PNS

Purna Bhakti

100 Orang 100 Orang 0 -

Pemberian Tanda

Kehormatan Bagi PNS di

Lingkungan Pemda

Provinsi Bengkulu

175 Orang 175 Orang 72,950 157 orang 37,000 150 orang 40,700 150 orang 44,770 165 orang 49,000 170 orang 49,000 967 orang 293,420 BKD BKD Transformasi

Birokrasi dan Tata

Kelola

Pemerintahan

Berbasis IT

Tim Penilai Angka Kredit

Jabatan Fungsional

Analisis Kepegawaian di

Lingkungan Pemda

Provinsi Bengkulu

1 Dok 1 Dok 80,640 57 orang 31,400 50 orang 34,540 55 orang 37,994 250 orang 85,000 270 orang 95,000 683 orang 364,574 BKD BKD Transformasi

Birokrasi dan Tata

Kelola

Pemerintahan

Berbasis IT

Penyelesaian kenaikan

pangkat pengabdian &

pensiun PNS/ASN janda/

duda/ yatim

100 Orang 100 Orang 121,040 175 orang 105,930 185 orang 116,523 195 orang 128,175 215 orang 150,000 235 orang 165,000 1105 orang 786,668 BKD BKD Transformasi

Birokrasi dan Tata

Kelola

Pemerintahan

Berbasis IT

Penyusunan formasi

CPNSD

250 Orang 250 Orang 120,375 120,375

Penerimaan CPNSD

Provinsi Bengkulu

250 Orang 250 Orang 0 -

Penataan ASN 1 Dok 1 Dok 125,711 1 Dok 83,820 1 Dok 92,202 1 Dok 101,422 1 Dok 150,000 1 Dok 175,000 1 Dok 728,155 BKD BKD Transformasi

Birokrasi dan Tata

Kelola

Pemerintahan

Berbasis IT

Pelelangan jabatan

struktural

60 Jabata

n

60 Jabata

n

862,726 862,726

Penyusunan road map

reformasi birokrasi

1 Dok 1 Dok 0 -

Perencanaan, pelaporan &

monev sumber daya

aparatur dalam profil BKD

1 Dok 1 Dok 153,000 1 Dok 60,695 1 Dok 150,000 1 Dok 363,695 BKD BKD Transformasi

Birokrasi dan Tata

Kelola

Pemerintahan

Berbasis ITSosialisasi Kepegawaian 35 Orang 35 Orang 0 -

Pembinaan Administrasi

Kepegawaian

1 Dok 1 Dok 0 -

Pengelolaan Perpustakaan

BKD Provinsi Bengkulu

1 Dok 1 Dok 44,975 44,975

Pelaksanaan Sistem Kartu

Pegawai Elektronik (KPE)

dan Persiapan

Pelaksanaan SIMAYA di

Pemerintah Provinsi

Bengkulu

500 Orang 500 Orang 125,700 125,700

Sumpah/ Janji PNS/ASN 500 Orang 500 Orang 50,000 375 orang 15,000 115 orang 16,500 75 orang 18,150 75 orang 15,000 75 orang 15,000 1215 orang 129,650 BKD BKD Transformasi

Birokrasi dan Tata

Kelola

Pemerintahan

Berbasis IT

Menurunnya penerbitan KPE

PNS pemerintah Provinsi

Bengkulu

Jumlah PNS yang diambil

sumpah/ janji

Meningkatnya persentase

pengisian jabatan pimpinan

tinggi

Dokumen profil yang

menggam-barkan hasil

kegiatan permasalahan dan

solusinya

Jumlah peserta yang

mengikuti sosialisasi

kepegawaian

Meningkatnya jumlah

pengunjung perpustakaan

Jumlah PAK analis

kepegawaian yang

terselesaikan

Persentase ketepatan waktu

penerbitan SK kenaikan

pangkat pengabdian dan

pensiun PNS/ Janda/ Duda/

Yatim

Persentase jumlah

tambahan alokasi formasi

PNS yang dikeluarkan oleh

Kemenpan & RB RI

Terisinya formasi tambahan

CPNS yang di setujui oleh

Kemenpan dan RB RI

Dokumen Penataan dan

formasi ASN sesuai dengan

kualifikasi dan kompetensi

Jumlah aparatur yang

menduduki jabatan

struktural berdasarkan

kualifikasi dan kompetensi

Persentase jumlah SK

kenaikan pangkat yang

terselesaikan tepat waktu &

Jumlah SK kenaikan gaji

berkala dalam 1 tahun


jabatan fungsional

Persentase jumlah SK

penempatan yang

terselesaikan

Jumlah peserta pembekalan

yang memasuki purna

bhakti

Jumlah PNS yang diberikan

tanda kehormatan Satya

Lencana Karya Satya

Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000)


dilaksanakan

1 2 5 6 7 9 11 13

Kinerja KinerjaTrgt

Kinerja

Trgt

Kinerja

Trgt

Kinerja

Tujuan Sasaran

Indikator

Kinerja

Sasaran

Program &

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome &

Output)





gung

Jawab

Lo-

kasi

Program

Prioritas

Tahun


Trgt

Kinerja

Trgt

Kinerja

Trgt

Kinerja

Kegiatan penyelesaian

kenaikan pangkat,

Karpeg, Karis dan Karsu

475 orang 188,900 675 orang 275,000 625 orang 302,500 540 orang 323,675 625 orang 346,332 2940 orang 1,436,407 BKD BKD Transformasi

Birokrasi dan Tata

Kelola

Pemerintahan

Berbasis ITKegiatan pelaksanaan

ujian dinas/ penyesuaian

ijazah

150 orang 35,000 75 orang 38,500 75 orang 42,350 75 orang 35,000 75 orang 35,000 450 orang 185,850 BKD BKD Transformasi

Birokrasi dan Tata

Kelola

Pemerintahan

Berbasis ITKegiatan penataan arsip

BKD Provinsi Bengkulu

berbasis digital

250 Arsip 38,000 1500 Arsip 41,800 2750 Arsip 45,980 3500 Arsip 70,000 3000 Arsip 80,000 11000 Arsip 275,780 BKD BKD Transformasi

Birokrasi dan Tata

Kelola

Pemerintahan

Berbasis ITPeningkatan Data dan

informasi Pegawai

1 Dok 105,000 1 Dok 115,500 1 Dok 127,050 d Dok 146,108 1 Dok 175,329 1 Dok 668,987

1. 1 Dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok BKD BKD

2. 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

Monitoring, Pembinaan

dan Fasilitasi Penerimaan

Praja IPDN

30 orang 225,000 225,000

Pembinaan dan Fasilitasi

Penerimaan Praja IPDN

35 orang 200,000 21 orang 200,000 35 orang 250,000 35 orang 250,000 126 orang 900,000 BKD BKD Transformasi

Birokrasi dan Tata

Kelola

Pemerintahan

Berbasis ITKegiatan mutasi

penempatan dan

peninjauan masa kerja

ASN

2574 orang 121,340 2578 orang 400,000 2578 orang 450,000 2578 orang 250,000 2578 orang 275,000 12886 orang 1,496,340 BKD BKD Transformasi

Birokrasi dan Tata

Kelola

Pemerintahan

Berbasis ITKegiatan pelepasan

pensiun dan layanan klim

TASPEN Otomatis

175 orang 81,750 200 orang 89,925 200 orang 98,918 175 orang 81,750 175 orang 81,750 925 orang 434,093 BKD BKD Transformasi

Birokrasi dan Tata

Kelola

Pemerintahan

Berbasis ITFasilitasi Pornas Korpri 1 Dok 35,000 35,000

Fasilitasi Dewan

Pengurus/Pembina

KORPRI Tingkat Provinsi

dan Forum Kemitraan

1 Dok 35,000 35,000

Pembinaan dan

penguatan organisasi

profesi ASN

1 Dok 521,500 1 Dok 553,650 1 Dok 1,519,580 1 Dok 350,949 1 Dok 2,945,679 BKD BKD Transformasi

Birokrasi dan Tata

Kelola

Pemerintahan

Berbasis ITKoordinasii Bidang

Pengembangan Apratur

1 Dok 100,000 1 Dok 100,000 1 Dok 150,000 1 Dok 150,000 1 Dok 500,000 BKD BKD Transformasi

Birokrasi dan Tata

Kelola

Pemerintahan

Berbasis ITKoordinasii Bidang Mutasi

dan Promosi


Birokrasi dan Tata

Kelola

Pemerintahan

Berbasis ITKoordinasi Bidang

Penilaian Kinerja Aparatur

dan Penghargaan


Birokrasi dan Tata

Kelola

Pemerintahan

Berbasis ITKoordinasii Bidang

Pengadaan,

Pemberhentian dan

Informasi Kepegawaian


Birokrasi dan Tata

Kelola

Pemerintahan

Berbasis IT

58 % 58 % 1,418,212 58 % 1,418,212

33 % 33 % 33 % -

26 % 26 % 26 % -

Pendidikan dan Pelatihan

Formal

15 Orang 16 Orang 298,400 298,400 Jumlah SDM aparatur yang

mengikuti S.1, S.2 dan S.3

Jumlah dokumen Mutasi

dan Promosi aparatur

Jumlah dokumen penilaian

kinerja aparatur dan

penghargaan

Jumlah dokumen

pengadaan, pemberhentian

dan informasi

Meningkatkan

pengetahuan dan

kemampuan aparatur

berbasis kompetensi

Persentase Pejabat

Stuktural

Pemerintah

Provinsi Bengkulu

yang telah

mengikuti Diklat

Kepemimpinan

Program Peningkatan

Kualitas Pegawai

Negeri Sipil

Persentase Pejabat

Stuktural Pemerintah

Provinsi Bengkulu yang

telah mengikuti Diklat

Kepemimpinan

Eselon II/ Jabatan

Pimpinan Tinggi

Eselon III/ Jabatan

Administrator

Eselon IV/ Jabatan

Pengawas


ditempatkan berdasarkan

kualiifikasi dan kompetensi

Jumlah peserta pembekalan

yang memasuki purna

bhakti


Meningkatnya Koordinasi

dan Kemitraan antar Dewan

Pengurus KORPRI Di

Tingkat Daerah & NasionalJumlah rapat teknis, rakor

yang dilaksanakan dan

event yang diikuti organisasi

profesi ASN

Jumlah dokumen

pengembangan aparatur

1,500,000 5,048,000 Transformasi

Birokrasi dan Tata

Kelola

Pemerintahan

Berbasis IT

Pelaksanaan

penerimaan CPNS

Jumlah Praja IPDN yang

dibina dan difasilitasi.

Jumlah Praja IPDN yang

dibina dan difasilitasi.

Kegiatan Perencanaan

dan Pelaksanaan

Pengadaan Calon PNS di

Provinsi Bengkulu

Jumlah usul formasi

tambahan CPNS

200,000 880,000 968,000 1,500,000

Jumlah penyelesaikan

kenaikan pangkat, karpeg,

karis dan karsu

Persentase jumlah peserta

yang lulus ujian dengan nilai

baik

penataan Arsip aktif, Arsip

in aktif

Dokumen Data dan

Informasi Data PNS Yang Di

Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000)


dilaksanakan

1 2 5 6 7 9 11 13

Kinerja KinerjaTrgt

Kinerja

Trgt

Kinerja

Trgt

Kinerja

Tujuan Sasaran

Indikator

Kinerja

Sasaran

Program &

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome &

Output)





gung

Jawab

Lo-

kasi

Program

Prioritas

Tahun


Trgt

Kinerja

Trgt

Kinerja

Trgt

Kinerja

Pendidikan dan Pelatihan

Non Formal

45 Orang 55 Orang 543,400 543,400

Implementasi SAPK

Online BKN

4 Dok 4 Dok 147,526 147,526

Peningkatan SIMPEG di

Lingkungan Pemda

Provinsi Bengkulu

7000 Data

Pegaw

ai

7000 Data

Pegaw

ai

157,136 157,136

Monitoring, Pembinaan

dan Fasilitasi Penerimaan

Praja IPDN

35 Orang 40 Orang 271,750 271,750

Keg Keg 0 368 oran

g

845 oran

g

849 oran

g

62 oran

g

462 oran

g

2569 oran

g

80 % 65 % 70 % 80 % 100 % 100 %

52 % 71 % 90 % 100 % 100 % 100 %

44 % 62 % 75 % 85 % 100 % 100 %

Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Non Formal

50 orang 637,780 40 orang 701,558 45 orang 771,714 50 orang 1,650,000 450 orang 3,250,000 635 orang 7,011,052 BKD BKD Transformasi

Birokrasi dan Tata

Kelola

Pemerintahan

Berbasis ITKegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Formal

18 orang 179,800 179,800 BKD BKD Transformasi

Birokrasi dan Tata

Kelola

Pemerintahan

Berbasis ITVerifikasi dan evaluasi

kinerja ASN terhadap

pelaksanaan Tambahan

Penghasilan Pegawai

1 Dok 56,500 56,500 BKD BKD Transformasi

Birokrasi dan Tata

Kelola

Pemerintahan

Berbasis IT1. 300 orang 950,000 800 orang 600,000 800 orang 600,000 10 orang 200,000 10 orang 200,000 1920 orang 2,550,000 BKD BKD

2. 1 orang 5 Orang 4 Orang 2 Orang 2 Orang 14 Orang -

Rapat Koordinasi BKD

Provinsi Bengkulu dengan

BKD Kab/ Kota se Provinsi

Bengkulu

1 Dok 75,960 1 Dok 75,960 BKD BKD

Program

Pengembangan

Komunikasi dan

Informatika

- 3 aplik

asi

- 3 aplik

asi

290,000 3 aplik

asi

290,000 3 aplik

asi

235,000 3 aplik

asi

325,000 3 aplik

asi

1,140,000

Operasional dan

pemeliharaan jaringan

komunikasi dan

informatika BKD Provinsi

Bengkulu

1 Jaring

an

150,000 1 Jaring

an

150,000 1 Jaring

an

235,000 1 Jaring

an

275,000 1 Jaring

an

810,000 BKD BKD Transformasi

Birokrasi dan Tata

Kelola

Pemerintahan

Berbasis ITPembangunan dan

Pengembangan Aplikasi

Pelayananan

Kepegawaian berbasis

Teknologi Informasi dan

Komunikasi

5 Aplika

si

3 Aplika

si

140,000 3 Aplika

si

140,000 2 Aplika

si

50,000 330,000 BKD BKD Transformasi

Birokrasi dan Tata

Kelola

Pemerintahan

Berbasis IT

7,192,785 7,520,705 10,435,153 10,162,201 11,493,892 12,961,791 56,207,500

Pembina Tk. I

NIP. 19700428 199001 1 001

MUHAMMAD IRSAN, S.Sos, M.Si

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI BENGKULU

Sekretaris,

Jumlah rakor yang

dilaksanakan

Jumlah Aplikasi yang

dikembangkan

Jumlah jaringan komunikasi

dan informatika yang

terpelihara

Jumlah aplikasi yang

dibangun dan

dikembangkan

Jumlah

Bengkulu, 2017


mengikuti : Diklat Teknis,

Diklat Fungsional dan Diklat

kepariwisataan


mengikuti tugas belajar :

S.2 Specialis, S.2 & S.3

Jumlah peserta yang

mengikuti rapat koordinasi

Pembinaan,

pengembangan dan

penilaian potensi serta

Kompetensi Aparatur

Jumlah PNS yang

diukur potensi dan

kompetensinya

Transformasi

Birokrasi dan Tata

Kelola

Pemerintahan

Berbasis IT

Jumlah PNS yang

dikembangkan

kompetensinya

3,450,000 9,873,312

Persentase Pejabat

Stuktural Pemerintah

Provinsi Bengkulu yang

telah mengikuti Diklat

Kepemimpinan

Eselon II/ Jabatan

Pimpinan Tinggi

Eselon III/ Jabatan

Administrator

Eselon IV/ Jabatan

Pengawas

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Kapasitas sumber daya

apartur yang

ditingkatkan (orang)

1,900,040 1,301,558 1,371,714 1,850,000

Jumlah SDM aparatur yang

mengikuti diklat fungsional, Dokumen laporan

implementasi SAPK Online

BKN

Dokumen laporan DUK &

daftar nominatif PNS Pemda

Prov. BengkuluJumlah calon Praja IPDN

utusan Pemda Prov.

Bengkulu

Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000)


dilaksanakan

1 2 5 6 7 9 11 13

Kinerja KinerjaTrgt

Kinerja

Trgt

Kinerja

Trgt

Kinerja

Tujuan Sasaran

Indikator

Kinerja

Sasaran

Program &

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome &

Output)





gung

Jawab

Lo-

kasi

Program

Prioritas

Tahun


Trgt

Kinerja

Trgt

Kinerja

Trgt

Kinerja

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

PK

PK

PK

PK

PA

PA

MP

MP

PA

MP

PI

PK

PA

PI

PI

PI

PI

MP

SK

SK

Sk

SK

SK

PI

PK

MP

PA

PI

PI

PI

PI

PA

PA

MP

PI

PI

PI

PI

PA

MP

PK

PI

PA

PA

PK

PA

SK

PI

PI

Documents

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN - bkd…bkd.bengkuluprov.go.id/v1b/wp-content/uploads/2018/03/mrk_renstra.pdf · rencana strategis (renstra) perubahan badan kepegawaian daerah