Referat Informed Consent Bayu

8/10/2019 Referat Informed Consent Bayu

1/22

1

REFERAT September, 2014

INFORMED CONSENT

OLEH :

NAMA : Bacharuddin Jusuf A.

STAMBUK : N 111 12 005

PEMBIMBING : dr. Annisa A. Muthaher, SH, M.Kes, Sp.F

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS TADULAKO

PALU

2014


2/22

2


3/22

3

BAB I

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini banyak dibicarakan di media massa masalah dunia kedokteran

yang dihubungkan dengan hukum. Bidang kedokteran yang dahulu dianggap profesi

mulia, seakan-akan sulit tersentuh oleh orang awam, kini mulai dimasuki unsur

hukum. Gejala ini tampak menjalar ke mana-mana, baik di dunia Barat yang

memeloporinya maupun Indonesia. Hal ini terjadi karena kebutuhan yang mendesak

akan adanya perlindungan untuk pasien maupun dokternya. Salah satu tujuan dari

hukum atau peraturan atau deklarasi atau kode etik kesehatan atau apapun namanya,adalah untuk melindungi kepentingan pasien di samping mengembangkan kualitas

profesi dokter atau tenaga kesehatan. Keserasian antara kepentingan pasien dan

kepentingan tenaga kesehatan, merupakan salah satu penunjang keberhasilan

pembangunan sistem kesehatan. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap

kepentingan-kepentingan itu harus diutamakan.

Pada awal abad ke-20 telah tumbuh bidang hukum yang bersifat khusus ( lex

spesialis), salah satunya hukum kesehatan, yang berakar dari pelaksanaan hak asasi

manusia memperoleh kesehatan ( the Right to health care) . Masing-masing pihak,

yaitu yang memberi pelayanan ( medical providers ) dan yang menerima pelayanan

(medical receivers ) mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati.

Seiring dengan pergeseran pola hubungan hukum antara dokter dan pasien

dari hubungan paternalistik menjadi hubungan horizontal kontraktual, maka

kedudukan pasien menjadi sederajat dengan dokter, bukan hanya sebagai obyek

penyembuhan tetapi berperan sebagai subyek. Perubahan hubungan inilah yang

menjadikan setiap upaya penyembuhan yang dilakukan oleh dokter terhadap

pasiennya memerlukan persetujuan dari si pasien itu sendiri. Persetujuan ini

didasarkan mengenai informasi tentang penyakit, alternatif serta upaya penyembuhan

dan akibat yang mungkin terjadi dari upaya penyembuhan tersebut.


4/22

4

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian I nf ormed Consent

Secara harfiah Informed Consent merupakan padanan kata dari : Informed

artinya telah diberikan penjelasan atau informasi, dan Consent artinya

persetetujuan yang diberikan kepada seseorang untuk berbuat sesuatu. Informed

Consent terdiri dari dua kata yaitu informed yang berarti telah mendapat penjelasan atau keterangan (informasi), dan consent yang berarti persetujuan

atau memberi izin. Jadi informed consent mengandung pengertian suatu

persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi. Dengan demikian

informed consent dapat didefinisikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh

pasien dan atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang

akan dilakukan terhadap dirinya serta resiko yang berkaitan dengannya.

Menurut D. Veronika Komalawati, SH , informed consent dirumuskan

sebagai suatu kesepakatan atau persetujuan pasien atas upaya medis yang akan

dilakukan dokter terhadap dirinya setelah memperoleh informasi dari dokter

mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya disertai

informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi.

Definisi operasionalnya adalah suatu pernyataan sepihak dari orang yang

berhak (yaitu pasien, keluarga atau walinya) yang isinya berupa izin atau

persetujuan kepada dokter untuk melakukan tindakan medik sesudah orang yang

berhak tersebut diberi informasi secukupnya.

Persetujuan tindakan adalah kesepakatan yang dibuat seorang klien untuk

menerima rangkaian terapi atau prosedur setelah informasi yang lengkap,

termasuk risiko terapi dan fakta yang berkaitan dengan terapi tersebut, telah

diberikan oleh dokter. Oleh karena itu, persetujuan tindakan adalah pertukaran


5/22

5

antara klien dan dokter. Biasanya, klien menandatangani formulir yang

disediakan oleh institusi. Formulir itu adalah suatu catatan mengenai persetujuan

tindakan, bukan persetujuan tindakan itu sendiri.

Mendapatkan persetujuan tindakan untuk terapi medis dan bedah spesifik

adalah tanggung jawab dokter. Meskipun tanggung jawab ini didelegasikan

kepada perawat di beberapa institusi dn tidak terdapat hukum yang melarang

perawat untuk menjadi bagian dalam proses pemberian informasi tersebut,

praktik tersebut sangat tidak dianjurkan.

2.2 Tujuan I nf ormed Consent

Di Indonesia informed Consent tentu memiliki maksud tujuan diatur

terlihat dari arti pentinganya perlindungan terhadap hak-hak azasi pasien untuk

menentukan nasib sendiri (hak informasi tentang penyakitnya, hak untuk

menerima/menolak rencana perawatan). Juga merupakan suatu tindakan konkrit

atas penghormatan kalangan kesehatan terhadap hak perorangan. mengingat

perlu dan pentinya pembatasan Otorisasi Tenaga kesehatan terhadap pasien juga

merupakan hal yang bisa dilepaskan.Dalam hubungan antara pelaksana (dokter) dengan pengguna jasa tindakan

medis (pasien), maka pelaksanaan informed consent, bertujuan : Melindungi

pengguna jasa tindakan medis (pasien) secara hukum dari segala tindakan medis

yang dilakukan tanpa sepengetahuannya, maupun tindakan pelaksana jasa

tindakan medis yang sewenang-wenang, tindakan malpraktek yang bertentangan

dengan hak asasi pasien dan standar profesi medis, serta penyalahgunaan alat

canggih yang memerlukan biaya tinggi atau over utilization yang sebenarnya

tidak perlu dan tidak ada alasan medisnya.

Memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksana tindakan medis dari

tuntutan-tuntutan pihak pasien yang tidak wajar, serta akibat tindakan medis yang

tak terduga dan bersifat negatif, misalnya terhadap risk of treatment yang tak


6/22

6

mungkin dihindarkan walaupun dokter telah bertindak hati-hati dan teliti serta

sesuai dengan standar profesi medik. Sepanjang hal itu terjadi dalam batas-batas

tertentu, maka tidak dapat dipersalahkan, kecuali jika melakukan kesalahan besar

karena kelalaian (negligence) atau karena ketidaktahuan (ignorancy) yang

sebenarnya tidak akan dilakukan demikian oleh teman sejawat lainnya.

Perlunya dimintakan informed consent dari pasien karena informed consent

mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Penghormatan terhadap harkat dan martabat pasien selaku manusia

2. Promosi terhadap hak untuk menentukan nasibnya sendiri

3. Untuk mendorong dokter melakukan kehati-hatian dalam mengobati pasien4. Menghindari penipuan dan misleading oleh dokter

5. Mendorong diambil keputusan yang lebih rasional

6. Mendorong keterlibatan publik dalam masalah kedokteran dan kesehatan

7. Sebagai suatu proses edukasi masyarakat dalam bidang kedokteran dan

kesehatan.

Pada prinsipnya informed consent diberikan di setiap pengobatan oleh dokter.

Akan tetapi, urgensi dari penerapan prinsip informed consent sangat terasa dalam

kasus-kasus sebagai berikut :

1. Dalam kasus-kasus yang menyangkut dengan pembedahan/operasi

2. Dalam kasus-kasus yang menyangkut dengan pengobatan yang memakai

teknologi baru yang sepenuhnya belum dpahami efek sampingnya.

3. Dalam kasus-kasus yang memakai terapi atau obat yang kemungkinan

banyak efek samping, seperti terapi dengan sinar laser, dll.

4. Dalam kasus-kasus penolakan pengobatan oleh klien.

5. Dalam kasus-kasus di mana di samping mengobati, dokter juga melakukan

riset dan eksperimen dengan berobjekan pasien.

Tujuan dari informed consent adalah agar pasien mendapat informasi yang cukup

untuk dapat mengambil keputusan atas terapi yang akan dilaksanakan. Informed

consent juga berarti mengambil keputusan bersama. Hak pasien untuk


7/22

7

menentukan nasibnya dapat terpenuhi dengan sempurna apabila pasien telah

menerima semua informasi yang ia perlukan sehingga ia dapat mengambil

keputusan yang tepat. Kekecualian dapat dibuat apabila informasi yang diberikan

dapat menyebabkan guncangan psikis pada pasien.

Dokter harus menyadari bahwa informed consent memiliki dasar moral dan

etik yang kuat. Menurut American College of Physicians Ethics Manual, pasien

harus mendapat informasi dan mengerti tentang kondisinya sebelum mengambil

keputusan. Berbeda dengan teori terdahulu yang memandang tidak adanya

informed consent menurut hukum penganiayaan, kini hal ini dianggap sebagai

kelalaian. Informasi yang diberikan harus lengkap, tidak hanya berupa jawabanatas pertanyaan pasien.

2.3 Pedoman Internasional Penyusunan Informed Consent

Kalangan profesional medis selama berabad - abad telah membahas keprihatinan

tentang masalah perlakuan terhadap subyek manusia. Hanya saja belakangan ini,

konsep-konsep etika telah diperdebatkan dengan ketat dan perlindungan hukum

bagi subyek manusia telah dibuat. Beberapa pedoman saat ini dianggap sebagai

yang paling berpengaruh, secara internasional. Pedoman informed consent

tersebut memiliki komponen yang konstan dalam setiap skema. Selain itu,

pedoman tersebut mengungkapkan beberapa komponen yang diterima secara

universal. Beberapa pedoman atau Guidelines mengenai penyusunan informed

consent yang digunakan secara internasional, yaitu :

a) World Medical Association, Helsinki Guidelines, 2003

b)

National Bioethics Advisory Committee, 2000 c) Nuffield Council on Bioethics, 2002

d) Council for International Organizations of Medical Sciences, 2003, dan

e) European Union Guidelines, 2003


8/22

8

Gambar 1. Tabel perbandingan dari beberapa pedoman internasional terhadapInformed consent. (Zulfiqar A.B. Beyond Informed Consent. Bulletin OfThe World Health Organization. 2004; 82 : 771-777)


9/22

9

2.4 Unsur Informed Consent

Suatu informed consent baru sah diberikan oleh pasien jika memenuhi minimal 3

(tiga) unsur sebagai berikut :

1. Keterbukaan informasi yang cukup diberikan oleh dokter.

2. Kompetensi pasien dalam memberikan persetujuan.

3. Kesukarelaan (tanpa paksaan atau tekanan) dalam memberikan persetujuan.

2.5 Komponen-komponen I nf ormed Consent

1) Threshold elements

Elemen ini sebenarnya tidak tepat dianggap sebagai elemen, oleh karena

sifatnya lebih ke arah syarat, yaitu pemberi consent haruslah seseorang yang

kompeten (cakap). Kompeten disini diartikan sebagai kapasitas untuk

membuat keputusan medis. Kompetensi manusia untuk membuat keputusan

sebenarnya merupakan suaut kontinuum, dari sama sekali tidak memiliki

kompetensi hingga memiliki kompetensi yang penuh diantaranya terdapat

berbagai tingkat kompetensi membuat keputusan tertentu.Secara hukum

seseorang dianggap cakap (kompeten) apabila telah dewasa, sadar dan berada dalam keadaan mental yang tidak di bawah pengampuan. Dewasa

diartikan sebagai usia telah mencapai 21 tahun atau telah pernah menikah.

Sedangkan keadaan mental yang dianggap tidak kompeten adalah apabila

mempunyai penyakit mental sedemikian rupa sehingga kemampuan

membuat keputusan menjadi terganggu.

2) Information elements

Terdiri dari dua bagian yaitu, disclosure (pengungkapan) dan understanding

(pemahaman). Elemen ini berdasarkan pemahaman yang adekuat membawa

konsekuensi kepada tenaga medis untuk memberikan informasi ( disclosure )

sedemikian rupa sehingga pasien dapat mencapai pemahaman yang adekuat.


10/22

10

Dalam hal ini, seberapa baik informasi harus diberikan kepada pasien,

dapat dilihat dari 3 standar, yaitu :

Standar Praktik Profesi

Bahwa kewajiban memberikan informasi dan kriteria keadekuatan

informasi ditentukan bagaimana biasanya dilakukan dalam komunitas

tenga medis. Dalam standar ini ada kemungkinan bakebiasaan tersebut di

atas tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial setempat, misalnya resiko yang

tidak bermakna (menurut medis) tidak diinformasikan, padahal

mungkin bermakna dari sisi sosial pasien.

Standar SubjektifBahwa keputusan harus didasarkan atas nilai-nilai yang dianut oleh

pasien secara pribadi, sehingga informasi yang diberikan harus memadai

untuk pasien tersebut dalam membuat keputusan. Kesulitannya adalah

mustahil (dalam hal waktu/kesempatan) bagi profesional medis

memahami nilai-nilai yang secara individual dianut oleh pasien.

Standar pada reasonable person

Standar ini merupakan hasil kompromi dari kedua standar sebelumnya,

yaitu dianggap cukup apabila informasi yang diberikan telah memenuhi

kebutuhan umumnya orang awam.

3) Consent elements

Elemen ini terdiri dari dua bagian yaitu, voluntariness (kesukarelaan,

kebebasan) dan authorization (persetujuan). Kesukarelaan mengharuskan

tidak ada tipuan, misrepresentasi ataupun paksaan. Pasien juga harus bebas

dari tekanan yang dilakukan tenaga medis yang bersikap seolah -olah akan

dibiarkan apabila tidak menyetujui tawarannya .

2.6 Bentuk-Bentuk Informed Consent

Ada dua bentuk persetujuan tindak medik yang sesuai dengan peraturan berlaku

antara lain:


11/22

11

1. Tersirat (Implied Consent) dimana persetujuan tindakan medik dianggap telah

diberikan kepada pihak pasien Persetujuan Tersirat ( Implied Consent ) Tanpa

pernyataan yang tegas, hanya dengan isyarat yang diterima tenaga kesehatan

berdasarkan sikap dan tindakan pasien. Dalam kondisi normal : umumnya

merupakan tindakan yang sudah diketahui umum/biasa. Dalam kondisi darurat

: pasien tak mungkin diajak komunikasi, keluarga tak ditempat ( Permenkes

585/1989, Pasal 11) merupakan Presumed consent.

2. Dinyatakan (Expressed Consent) merupakan persetujuan dinyatakan dengan

lisan atau tulisan. Pada tindakan yang melebihi prosedur yang umum /biasa

dilakukan ; pemeriksaan genital / rectal atau lisan. Tindakan invasif/ berisiko; pembedahan untuk terapi/diagnosis dengan tertulis.

Secara umum bentuk persetujuan yang diberikan pengguna jasa tindakan medis

(pasien) kepada pihak pelaksana jasa tindakan medis (dokter) untuk melakukan

tindakan medis dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu :

1. Persetujuan Tertulis, biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang

mengandung resiko besar, sebagaimana ditegaskan dalam PerMenKes No.585/Men.Kes/Per/IX/1989 Pasal 3 ayat (1) dan SK PB-IDI No. 319/PB/A.4/88

butir 3, yaitu intinya setiap tindakan medis yang mengandung resiko cukup

besar, mengharuskan adanya persetujuan tertulis, setelah sebelumnya pihak

pasien memperoleh informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medis

serta resiko yang berkaitan dengannya (telah terjadi informed consent);

2. Persetujuan Lisan, biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang bersifat

non-invasif dan tidak mengandung resiko tinggi, yang diberikan oleh pihak

pasien;

3. Persetujuan dengan isyarat, dilakukan pasien melalui isyarat, misalnya pasien

yang akan disuntik atau diperiksa tekanan darahnya, langsung menyodorkan


12/22

12

lengannya sebagai tanda menyetujui tindakan yang akan dilakukan terhadap

dirinya.

2.7 Ruang Lingkup I nf ormed Consent

A. Hak Pasien

Ruang lingkup dan materi informasi yang diberikan tergantung pada

pengetahuan medis pasien saat itu. Jika memungkinkan, pasien juga

diberitahu mengenai tanggung jawab orang lain yang berperan serta dalam

pengobatan pasien.

Di Florida dinyatakan bahwa setiap orang dewasa yang kompeten

memiliki hak dasar menentukan tindakan medis atas dirinya termasuk

pelaksanaan dan penghentian pengobatan yang bersifat memperpanjang

nyawa. Beberapa pengadilan membolehkan dokter untuk tidak

memberitahukan diagnosis pada beberapa keadaan. Dalam

mempertimbangkan perlu tidaknya mengungkapkan diagnosis penyakit yang

berat, faktor emosional pasien harus dipertimbangkan terutama

kemungkinan bahwa pengungkapan tersebut dapat mengancamkemungkinan pulihnya pasien.

Pasien memiliki hak atas informasi tentang kecurigaan dokter akan

adanya penyakit tertentu walaupun hasil pemeriksaan yang telah dilakukan

inkonklusif. Hak-hak pasien dalam pemberian inform consent adalah:

1. Hak atas informasi

Informasi yang diberikan meliputi diagnosis penyakit yang diderita,

tindakan medik apa yang hendak dilakukan, kemungkinan penyulit

sebagai akibat tindakan tersebut dan tindakan untuk mengatasinya,

alternatif terapi lainnya, prognosanya, perkiraan biaya pengobatan.

2. Hak atas persetujuan ( Consent )


13/22

13

Consent merupakan suatu tindakan atau aksi beralasan yg diberikan tanpa

paksaan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan cukup tentang

keputusan yang ia berikan ,dimana orang tersebut secara hukum mampu

memberikan consent . Kriteria consent yang syah yaitu tertulis,

ditandatangani oleh klien atau orang yang betanggung jawab, hanya ada

salah satu prosedur yang tepat dilakukan, memenuhi beberapa elemen

penting, penjelasan tentang kondisi, prosedur dan konsekuensinya. Hak

persetujuan atas dasar informasi ( Informed Consent ).

B. Hal

hal yang dapat di informasikan

1. Hasil Pemeriksaan

Pasien memiliki hak untuk mengetahui hasil pemeriksaan yang telah

dilakukan. Misalnya perubahan keganasan pada hasil Pap smear. Apabila

infomasi sudah diberikan, maka keputusan selanjutnya berada di tangan

pasien.

2. Risiko

Risiko yang mungkin terjadi dalam terapi harus diungkapkan disertaiupaya antisipasi yang dilakukan dokter untuk terjadinya hal tersebut.

Reaksi alergi idiosinkratik dan kematian yang tak terduga akibat

pengobatan selama ini jarang diungkapkan dokter. Sebagian kalangan

berpendapat bahwa kemungkinan tersebut juga harus diberitahu pada

pasien. Jika seorang dokter mengetahui bahwa tindakan pengobatannya

berisiko dan terdapat alternatif pengobatan lain yang lebih aman, ia harus

memberitahukannya pada pasien. Jika seorang dokter tidak yakin pada

kemampuannya untuk melakukan suatu prosedur terapi dan terdapat

dokter lain yang dapat melakukannya, ia wajib memberitahukan pada

pasien.


14/22

14

3. Alternatif

Dokter harus mengungkapkan beberapa alternatif dalam proses diagnosis

dan terapi. Ia harus dapat menjelaskan prosedur, manfaat, kerugian dan

bahaya yang ditimbulkan dari beberapa pilihan tersebut. Sebagai contoh

adalah terapi hipertiroidisme. Terdapat tiga pilihan terapi yaitu obat,

iodium radioaktif, dan subtotal tiroidektomi. Dokter harus menjelaskan

prosedur, keberhasilan dan kerugian serta komplikasi yang mungkin

timbul.

4. Rujukan atau konsultasi

Dokter berkewajiban melakukan rujukan apabila ia menyadari bahwakemampuan dan pengetahuan yang ia miliki kurang untuk melaksanakan

terapi pada pasien-pasien tertentu. Pengadilan menyatakan bahwa dokter

harus merujuk saat ia merasa tidak mampu melaksanakan terapi karena

keterbatasan kemampuannya dan ia mengetahui adanya dokter lain yang

dapat menangani pasien tersebut lebih baik darinya.

5. Prognosis

Pasien berhak mengetahui semua prognosis, komplikasi, sekuele,

ketidaknyamanan, biaya, kesulitan dan risiko dari setiap pilihan termasuk

tidak mendapat pengobatan atau tidak mendapat tindakan apapun. Pasien

juga berhak mengetahui apa yang diharapkan dari dan apa yang terjadi

dengan mereka. Semua ini berdasarkan atas kejadian-kejadian beralasan

yang dapat diduga oleh dokter. Kejadian yang jarang atau tidak biasa

bukan merupakan bagian dari informed consent .

2.8 Aspek Hukum Informed Consent

Dalam hubungan hukum, pelaksana dan pengguna jasa tindakan medis

(dokter, dan pasien) bertindak sebagai subyek hukum yakni orang yang

mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan jasa tindakan medis sebagai obyek

hukum yakni sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi orang sebagai subyek


15/22

15

hukum, dan akan terjadi perbuatan hukum yaitu perbuatan yang akibatnya diatur

oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja maupun oleh dua pihak.

Dalam masalah informed consent dokter sebagai pelaksana jasa tindakan

medis, disamping terikat oleh KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) bagi

dokter, juga tetap tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan hukun

perdata, hukum pidana maupun hukum administrasi, sepanjang hal itu dapat

diterapkan. Selain itu diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004,

tentang praktik kedokteran, yaitu dalam bab VII mengenai penyelenggaraan

praktik kedokteran, pasal 45.

Pada pelaksanaan tindakan medis, masalah etik dan hukum perdata, tolakukur yang digunakan adalah kesalahan kecil (culpa levis), sehingga jika terjadi

kesalahan kecil dalam tindakan medis yang merugikan pasien, maka sudah dapat

dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Hal ini disebabkan pada

hukum perdata secara umum berlaku pada barang siapa merugikan orang lain

harus memberikan ganti rug i. Sedangkan pada masalah hukum pidana, tolak

ukur yang dipergunakan adalah kesalahan berat (culpa lata). Oleh karena itu,

adanya kesalahan kecil (ringan) pada pelaksanaan tindakan medis belum dapat

dipakai sebagai tolak ukur untuk menjatuhkan sanksi pidana.

Aspek Hukum Perdata, suatu tindakan medis yang dilakukan oleh

pelaksana jasa tindakan medis (dokter) tanpa adanya persetujuan dari pihak

pengguna jasa tindakan medis (pasien), sedangkan pasien dalam keadaan sadar

penuh dan mampu memberikan persetujuan, maka dokter sebagai pelaksana

tindakan medis dapat dipersalahkan dan digugat telah melakukan suatu perbuatan

melawan hukum (onrechtmatige daad) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata (KUHPer). Hal ini karena pasien mempunyai hak atas

tubuhnya, sehingga dokter dan harus menghormatinya.

Aspek Hukum Pidana, informed consent mutlak harus dipenuhi dengan

adanya pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang

penganiayaan. Suatu tindakan invasif (misalnya pembedahan, tindakan radiologi


16/22

16

invasif) yang dilakukan pelaksana jasa tindakan medis tanpa adanya izin dari

pihak pasien, maka pelaksana jasa tindakan medis dapat dituntut telah melakukan

tindak pidana penganiayaan yaitu telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal

351 KUHP.

Sebagai salah satu pelaksana jasa tindakan medis dokter harus menyadari

bahwa informed consent benar -benar dapat menjamin terlaksananya hubungan

hukum antara pihak pasien dengan dokter, atas dasar saling memenuhi hak dan

kewajiban masing-masing pihak yang seimbang dan dapat

dipertanggungjawabkan. Masih banyak seluk beluk dari informed consent ini

sifatnya relatif, misalnya tidak mudah untuk menentukan apakah suatu inforamsisudah atau belum cukup diberikan oleh dokter. Hal tersebut sulit untuk

ditetapkan secara pasti dan dasar teoritis-yuridisnya juga belum mantap, sehingga

diperlukan pengkajian yang lebih mendalam lagi terhadap masalah hukum yang

berkenaan dengan informed consent ini.

Adanya kewajiban dari pihak pemberi informasi dalam menyampaikan

sebuah persetujuan tindak medik yang akan dilakukan atau setelah dilakukan.

Tentunya tenaga kesehatan harus menyampaikan informasi atau penjelasan

kepada pasien/ keluarga diminta atau tidak diminta. Informasi tersebut: harus

dengan jelas yang berkaitan dengan penyakit pasien ; prosedur diagnostik,

tindakan / terapi, alternatif terapi dan pembiayaan serta resiko yang mungkin

timbul dari proses tersebut dan harus dijelaskan selengkap-lengkapnya, kecuali

dipandang merugikan pasien atau pasien menolak untuk diberikan informasi.

Informasi itu juga sewajarnya diberikan oleh tenaga kesehatan yang melakukan

tindakan atau tenaga kesehatan lain yang diberi wewenang, dan bila dipandang

perlu informasi bisa diberikan pada pihak keluarga pasien

Persetujuan dari pasien dari merupakan hal yang harus sangat diperhatikan,

pasien tepat tidak dibawah tekanan hubungan tenaga pasien. Sebelum dan

sesudahnya telah mendapatkan informasi lengkap, dan pihak yang membuat


17/22

17

persetujuan adalah mereka pasien dewasa (lebih dari 21 tahun atau sudah

menikah) atau dapat diwakilkan pihak Keluarga / Wali / induk semang.

Syarat sahnya persetujuan tindakan medik yang dilakukan oleh tenaga

medis terhadap pasien, sejatinya pasien diberikan secara bebas, diberikan oleh

orang yang sanggup membuat perjanjian.Telah mendapatkan penjelasan dan

memahaminya, Mengenai susuatu hal yang khas dari persetujuan ini, tindakan

dilakukan pada situasi yang sama.

Tetapi penolakan (informed refusal) bisa juga dilakukan oleh pasien,

karena merupakan hak pasien/ keluarga pasien dan tiada satupun tenaga

kesehatan yang bisa memaksa sekalipun berbahaya bagi pasien maka sebaiknya pihak rumah sakit/ dokter meminta pasien/ kel menandatangani surat penolakan

terhadap anjuran tindakan medik tersebut di lembaran khusus.

2.9 Sanksi Hukum terhadap Informed Consent

1. Sanksi pidana

Apabila seorang tenaga kesehatan menorehkan benda tajam tanpa persetujuan

pasien dipersamakan dengan adanya penganiayaan yang dapat dijerat Pasal

351 KUHP.

2. Sanksi perdata

Tenaga kesehatan atau sarana kesehatan yang mengakibatkan kerugian dapat

digugat dengan 1365, 1367, 1370, 1371 KUHPer.

3. Sanksi administratif

Pasal 13 Pertindik mengatur bahwa :

Terhadap dokter yang melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien

atau keluarganya dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin

praktik.


18/22

18

2.10 Contoh Informed Consent Pada Beberapa Rumah Sakit di Kota Palu


19/22

19


20/22

20


21/22

21

BAB III

KESIMPULAN

1. Di Indonesia perkembangan informed consent secara yuridis formal, ditandai

dengan munculnya pernyataan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentang informed

consent melalui SK PB -IDI No. 319/PB/A.4/88 pada tahun 1988. Kemudian

dipertegas lagi dengan PerMenKes No. 585 tahun 1989 tentang Persetujuan

Tindakan Medik atau Informed Consent. Serta dipertegas oleh Undang -Undang

Nomor 29 Tahun 2004.

2. Informed Consent yang diperoleh dengan tata cara yang tidak benar tidak dapat

di anggap sebagai penemu hak otonomi pasien, sehingga tindakan tersebut

merupakan tindakan melanggar hukum namun demikian pelaksanaan informed

Consennt di indonesia hanya dilakukan dengan mengindahkan nilai-nilai dalam

budaya setempat yang sangat bervariasi.


22/22

22

DAFTAR PUSTAKA

1. Idries A.B. Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik. Edisi 1. Binarupa Aksara.

Jakarta. 1997

2. Wardhani R. K. Tinjauan Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informed

Consent ) di RSUP dr. Kariadi Semarang. Universitas Diponegoro. Semarang.

2009

3. Budiayanto Arif.,Widiatama W., Sudiono S.,dkk. Ilmu kedokteran Forensik.

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 19974. Anonim. Persetujuan dan Penolakan terhadap Tindakan Medis. 2012

http://informedconsent_a1.webs.com/persetujuanpenolakan.htm . Diakses pada

tanggal 03 September 2014, pukul 17.35 Wita.

5. Health and Human Rights Journals. Informed Consent : Enforcing

Pharmaceutical Companies Obligations Abroad. Di unduh dari

http://www.hhrjournal.org/2013/08/26/informed-consent-enforcing-

pharmaceutical-companies-obligations-abroad/ . Pada tanggal 09 September2014. Pukul 14.30 Wita.

6. Anonim. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 : Tentang Kesehatan &

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 : Tentang Praktik Kedokteran. Visi

Media. Jakarta. 2007.

7. Flight M. Law, Liability, and Ethics : For Medical Office Professional. 5th

Edition. Nelson Education. Canada. 2010.

8.

World Health Organization. Informed Consent Form Templates. Di unduhdari : http://www.who.int/rpc/research_ethics/informed_consent/en/ . Pada

tanggal 09 September 2014. Pukul 14.30 Wita.

9. Zulfiqar A.B. Beyond Informed Consent. Bulletin Of The World Health

Organization. 2004; 82 : 771-777
http://informedconsent_a1.webs.com/persetujuanpenolakan.htmhttp://informedconsent_a1.webs.com/persetujuanpenolakan.htmhttp://www.hhrjournal.org/2013/08/26/informed-consent-enforcing-pharmaceutical-companies-obligations-abroad/http://www.hhrjournal.org/2013/08/26/informed-consent-enforcing-pharmaceutical-companies-obligations-abroad/http://www.hhrjournal.org/2013/08/26/informed-consent-enforcing-pharmaceutical-companies-obligations-abroad/http://www.who.int/rpc/research_ethics/informed_consent/en/http://www.who.int/rpc/research_ethics/informed_consent/en/http://www.who.int/rpc/research_ethics/informed_consent/en/http://www.hhrjournal.org/2013/08/26/informed-consent-enforcing-pharmaceutical-companies-obligations-abroad/http://www.hhrjournal.org/2013/08/26/informed-consent-enforcing-pharmaceutical-companies-obligations-abroad/http://informedconsent_a1.webs.com/persetujuanpenolakan.htm

Documents

Referat Informed Consent Bayu