HUKUM HUKUM ADMINISTRASI ADMINISTRASI NEGARANEGARA

Pengantar HANPengantar HAN

Pengantar HANPengantar HAN

1. Pentingnya Mempelajari HAN1. Pentingnya Mempelajari HAN 2. Tujuan mempelajari HAN 2. Tujuan mempelajari HAN 3. Basis Teoritis HAN 3. Basis Teoritis HAN 4. Pengertian HAN4. Pengertian HAN 5. Cakupan HAN5. Cakupan HAN 6. Posisi HAN dalam ilmu hukum6. Posisi HAN dalam ilmu hukum 7. Hubungan HAN dengan Ilmu lainnya7. Hubungan HAN dengan Ilmu lainnya 8. Kompleksitas HAN8. Kompleksitas HAN

1. Pentingnya 1. Pentingnya Mempelajari HANMempelajari HAN ““administrative law is like the air we administrative law is like the air we

breathe: invisible yet pervasive. breathe: invisible yet pervasive. Administrative agencies affect so Administrative agencies affect so many areas of our lives that we take many areas of our lives that we take them for granted. They are part of the them for granted. They are part of the atmosphere of modern life,…they are atmosphere of modern life,…they are necessary (at least in some form) to necessary (at least in some form) to sustain modern life, but they get little sustain modern life, but they get little attention from most people. attention from most people. Nonetheless, law student need to learn Nonetheless, law student need to learn about them, because most lawyer about them, because most lawyer must deal with them”.must deal with them”.

2. Tujuan mempelajari 2. Tujuan mempelajari HANHAN Mahasiswa dapat menganalisis Mahasiswa dapat menganalisis

Keputusan Adminitrasi Negara sebagai Keputusan Adminitrasi Negara sebagai tindakan operasional pemerintah dalam tindakan operasional pemerintah dalam rangka mengimplementasikan policy rangka mengimplementasikan policy pemerintah suatu negara.pemerintah suatu negara.

Sebagai penegak hukum, konsultan, Sebagai penegak hukum, konsultan, pengacara, karyawan swasta maupun pengacara, karyawan swasta maupun sebagai individu, tidak mustahil suatu sebagai individu, tidak mustahil suatu ketika akan mengalami kerugian akibat ketika akan mengalami kerugian akibat keputusan yang dikeluarkan keputusan yang dikeluarkan administrasi negaraadministrasi negara

3. Basis Teoritis HAN3. Basis Teoritis HAN

Negara Hukum: Negara Hukum: – Konsepsi manusia ttg negara hukum lahir dan Konsepsi manusia ttg negara hukum lahir dan

berkembang dalam situasi kesejarahan. berkembang dalam situasi kesejarahan. Konsekuensinya? Universal tetapi variatif. ex: Konsekuensinya? Universal tetapi variatif. ex: Nomokrasi Islam, rechtsstaat (Eropa Kontinental), Nomokrasi Islam, rechtsstaat (Eropa Kontinental), Rule of Law (anglo saxon), sosialist legality, Rule of Law (anglo saxon), sosialist legality, PancasilaPancasila

– Plato (Nomoi –negara baik, hukum baik-), Aristoteles Plato (Nomoi –negara baik, hukum baik-), Aristoteles (Politica –negara baik, konstitusi dan berkedaulatan (Politica –negara baik, konstitusi dan berkedaulatan hukum), Julius Stahl (Rechstaat: perlindungan HAM, hukum), Julius Stahl (Rechstaat: perlindungan HAM, pemisahan/pembagian kekuasaan, peraturan per-pemisahan/pembagian kekuasaan, peraturan per-UU-an, peradilan administrasi), A.V. Dicey (Rule of UU-an, peradilan administrasi), A.V. Dicey (Rule of law : Supremacy of the law, equality before the law, law : Supremacy of the law, equality before the law, perlindungan HAM melalui UU dan putusan perlindungan HAM melalui UU dan putusan pengadilan)pengadilan)

Sistem Pemerintahan Sistem Pemerintahan dan Bentuk Negaradan Bentuk Negara

1.1. Political State (Monarchi).Political State (Monarchi).

2.2. Legal State (Negara Hukum yg Legal State (Negara Hukum yg statis).statis).

3.3. Welfare State (Negara Hukum Welfare State (Negara Hukum Dinamis).Dinamis).

Political State Political State (Monarchi)(Monarchi) Seluruh kekuasaan ada pd raja, kmd pd Seluruh kekuasaan ada pd raja, kmd pd

tangan birokrasi, blm ada pembagian tangan birokrasi, blm ada pembagian fungsi dan kekuasaan, birokrasi hanya fungsi dan kekuasaan, birokrasi hanya sbg pembantu raja.sbg pembantu raja.

HAN berbentuk instruksi-instruksi yg hrs HAN berbentuk instruksi-instruksi yg hrs diindahkan oleh aparat neg dlm melaks diindahkan oleh aparat neg dlm melaks tugasnya.tugasnya.

Scope pekerjaan adm neg Scope pekerjaan adm neg mempertahankan dan melaks perat dan mempertahankan dan melaks perat dan kpts raja, adm neg mrkn alat kekuatan kpts raja, adm neg mrkn alat kekuatan belaka (machts aparat)belaka (machts aparat)

Legal State (Negara Legal State (Negara Penjaga Malam)Penjaga Malam) Muncul pemikiran perlunya pemisahan kekuasaan.Muncul pemikiran perlunya pemisahan kekuasaan. Konsepsi negara hukum ini didasari falsafah Konsepsi negara hukum ini didasari falsafah

individualisme yang menempatkan individu sebagai individualisme yang menempatkan individu sebagai primus interpares primus interpares dlm kehidupan bernegara. dlm kehidupan bernegara. Konsekuensinya: pemerintah yang demokratis adl Konsekuensinya: pemerintah yang demokratis adl pemerintah yg terbatas kekuasaannya dan tdk pemerintah yg terbatas kekuasaannya dan tdk bertindak sewenang-wenang kepada warga bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya.negaranya.

– John Locke (Two Tretises on civil Government) John Locke (Two Tretises on civil Government) distribution of power (pembagian kekuasaan) distribution of power (pembagian kekuasaan) Kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan federatif.Kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan federatif.

– Montesquieu (L’Esprit des Lois) Seperation of power Montesquieu (L’Esprit des Lois) Seperation of power (pemisahan kekuasaan) meliputi kekuasaan Legislatif, (pemisahan kekuasaan) meliputi kekuasaan Legislatif, Eksekutif, Yudikatif. (Trias Politica). Eksekutif, Yudikatif. (Trias Politica).

Kelemahan Trias Kelemahan Trias PoliticaPolitica

Kelemahan ajaran Montesquieu(Trias Kelemahan ajaran Montesquieu(Trias Politica /Tripraja):Politica /Tripraja):

1.1. Pemisahan kekuasaan mutlak hakekatnya Pemisahan kekuasaan mutlak hakekatnya mrpkn pemindahan kekuasaan dr tangan mrpkn pemindahan kekuasaan dr tangan raja kpd lembaga lain.raja kpd lembaga lain.

2.2. Trias Politica tidak sejalan dg teori KR dr JJ Trias Politica tidak sejalan dg teori KR dr JJ Rousseau (Leg Supremacy).Rousseau (Leg Supremacy).

3.3. Dlm neg modern kadang 1 alat Dlm neg modern kadang 1 alat perlengkapan neg diserahi bbrp fungsi perlengkapan neg diserahi bbrp fungsi (kekuasaan)(kekuasaan)

Tugas-tugas Pemerintah Tugas-tugas Pemerintah Dalam Negara Hukum Dalam Negara Hukum ModernModern Untuk menghindari kesewenang-Untuk menghindari kesewenang-

wenangan, kekuasaan negara harus dibagi-wenangan, kekuasaan negara harus dibagi-bagi.bagi.

Kegagalan konsepsi legal state yang Kegagalan konsepsi legal state yang didalamnya terdapat prinsip didalamnya terdapat prinsip staatsonthouding (negara penjaga malam), staatsonthouding (negara penjaga malam), lahirlah konsep welfare state.Dalam lahirlah konsep welfare state.Dalam Welfare State negara dituntut berperan Welfare State negara dituntut berperan aktif dalam sosial dan ekonomi untuk aktif dalam sosial dan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatmewujudkan kesejahteraan masyarakat

Negara Hukum dan Negara Hukum dan HANHAN Penyelenggaraan tugas-tugas Penyelenggaraan tugas-tugas

pemerintahan diatur dalam konstitusi pemerintahan diatur dalam konstitusi dan peraturan-peraturan yang dan peraturan-peraturan yang terhimpun dalam Hk tatanegara. Akan terhimpun dalam Hk tatanegara. Akan tetapi, dalam hal-hal teknis, HTN tidak tetapi, dalam hal-hal teknis, HTN tidak cukup dan tidak dapat dilaksanakan cukup dan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Karenanyalah lahir HAN.secara efektif. Karenanyalah lahir HAN.

Han lahir sebagai instrumen untuk Han lahir sebagai instrumen untuk melaksanakan penyelenggaraan melaksanakan penyelenggaraan negara dan mengawasi negara dan mengawasi penyelenggaraan negara tersebut.penyelenggaraan negara tersebut.

4. Pengertian Hukum 4. Pengertian Hukum Administrasi NegaraAdministrasi Negara

Secara Etimologis terdiri dari kata :Secara Etimologis terdiri dari kata :1.1. Hukum : adl sekumpulan peraturan baik tertulis maupun Hukum : adl sekumpulan peraturan baik tertulis maupun

tdk tertulis yang merupakan suatu norma yang memuat tdk tertulis yang merupakan suatu norma yang memuat sanksi yang dapat dipaksakan bagi yang melanggarnya.sanksi yang dapat dipaksakan bagi yang melanggarnya.

2.2. Administrasi berasal dari administrare berarti pelayanan Administrasi berasal dari administrare berarti pelayanan umum.umum.

3.3. Negara adalah sekelompok organisasi kekuasaan yang Negara adalah sekelompok organisasi kekuasaan yang dibentuk oleh pembentuk negara guna mewujudkan dibentuk oleh pembentuk negara guna mewujudkan tujuan negara. tujuan negara.

HAN adl: HAN adl: Sekumpulan peraturan baik tertulis maupun Sekumpulan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulistidak tertulis yg yg berisi suatu normaberisi suatu norma yg yg dibentuk oleh dibentuk oleh pemerintahpemerintah guna memberikan guna memberikan pelayanan umum bagi pelayanan umum bagi masyrakatmasyrakat dalam rangka mewujudkan dalam rangka mewujudkan tujuan negaratujuan negara

HAN : menguji HAN : menguji hubungan hukum istimewahubungan hukum istimewa yang diadakan yang diadakan akan memungkinkan akan memungkinkan para penjabat (ambtsdragers) para penjabat (ambtsdragers) (administrasi negara)(administrasi negara) melakukan melakukan tugas mereka yang tugas mereka yang khususkhusus (Utrecht) (Utrecht)

Pengertian HAN menurut para AhliPengertian HAN menurut para Ahli

1.1. C.V.V Hoven :C.V.V Hoven :HAN adl HAN adl rangkaian aturan-aturan yg hrs diperhatikan oleh rangkaian aturan-aturan yg hrs diperhatikan oleh alat-alat perlengkapan neg di dlm menjalankan tugasnya.alat-alat perlengkapan neg di dlm menjalankan tugasnya. Konsekuensi dr pendapat tsb scope HAN terlalu luas.Konsekuensi dr pendapat tsb scope HAN terlalu luas.

2.2. Oppenheim :Oppenheim :HAN adl rangkaian aturan-aturan hukum yg mengatur HAN adl rangkaian aturan-aturan hukum yg mengatur cara cara bgmn alat-alat perlengkapan neg menjalankan tugasnya.bgmn alat-alat perlengkapan neg menjalankan tugasnya. Konsekuensi dr pendpt ini scope HAN sangat sempit.Konsekuensi dr pendpt ini scope HAN sangat sempit.Mengapa: ?Mengapa: ?

3. 3. Muchsan :Muchsan :HAN adl hukum mengenai struktur dan kefungsian administrasi HAN adl hukum mengenai struktur dan kefungsian administrasi negara.negara.Bagaimana pendapat anda tentang pengertian ini? Luas atau Bagaimana pendapat anda tentang pengertian ini? Luas atau sempit?sempit?

HAN : HAN : Sekumpulan peraturanSekumpulan peraturan yang yang mengatur hubungan antara mengatur hubungan antara administrasi negara dengan warga masyarakatadministrasi negara dengan warga masyarakat , dimana , dimana administrasi negara diberi administrasi negara diberi wewenang wewenang untuk melakukan untuk melakukan tindakan hukumnya sebagai tindakan hukumnya sebagai implementasi dari policy suatu implementasi dari policy suatu pemerintahanpemerintahan

2 Klasifikasi HAN2 Klasifikasi HAN

A. HAN Heteronom yi hkm yg mengatur A. HAN Heteronom yi hkm yg mengatur seluk beluk AN terdiri dr :seluk beluk AN terdiri dr : 1. Dasar-dasar dan prinsip-prinsip 1. Dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum ANumum AN 2. Organisasi AN.2. Organisasi AN. 3. Aktifitas AN.3. Aktifitas AN. 4. Sarana AN.4. Sarana AN. 5. Badan Peradilan Adm.5. Badan Peradilan Adm.

B. HAN Otonom yi Hkm yg dibentuk oleh B. HAN Otonom yi Hkm yg dibentuk oleh AN sendiri.AN sendiri.

5. Cakupan HAN5. Cakupan HAN Kewenangan badan-badan pemerintah untuk mengatur Kewenangan badan-badan pemerintah untuk mengatur

masyarakat dan bagaimana perlindungan masyarakat masyarakat dan bagaimana perlindungan masyarakat terhadap keputusan-keputusan administrasi negara.terhadap keputusan-keputusan administrasi negara.

Merupakan:Merupakan:– Sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan Sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan

masyarakatmasyarakat– Mengatur cara-cara partisipasi masyarakatMengatur cara-cara partisipasi masyarakat– Perlindungan hukum bagi masyarakatPerlindungan hukum bagi masyarakat– Menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk Menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk

pemerintah yang baikpemerintah yang baik Termasuk dalam cakupan HAN:Termasuk dalam cakupan HAN:

– Perbuatan pemerintah (pusat dan daerah) dalam bidang publikPerbuatan pemerintah (pusat dan daerah) dalam bidang publik– Kewenagan pemerintah dalam melakuakan perbuatan Kewenagan pemerintah dalam melakuakan perbuatan

pemerintah tersebut (termasuk diatur ttg dari mana, dengan pemerintah tersebut (termasuk diatur ttg dari mana, dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah menggunakan cara apa, dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya)kewenangannya)

– Akibat2 hukum dari perbuatan dan penggunaan kewenangan Akibat2 hukum dari perbuatan dan penggunaan kewenangan pemerintah itupemerintah itu

– Penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang Penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahanpemerintahan

Ciri-Ciri HANCiri-Ciri HAN

4 Ciri2 HAN:4 Ciri2 HAN:– Memberi kewenangan yang luas Memberi kewenangan yang luas

kepada administrasi negarakepada administrasi negara– Membatasi administrasi negaraMembatasi administrasi negara– Memberikan perlindungan kepada Memberikan perlindungan kepada

rakyatrakyat– Membebani rakyat dengan berbagai Membebani rakyat dengan berbagai

kewajibankewajiban

Administrasi Administrasi Negara/Pejabat TUNNegara/Pejabat TUN

Apakah Administrasi Negara = Pemerintah?Apakah Administrasi Negara = Pemerintah? Pemerintah memiliki 2 arti: dalam arti luas (regering) Pemerintah memiliki 2 arti: dalam arti luas (regering)

yaitu pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, yaitu pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang diserahi lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang diserahi wewenang mencapai tujuan negara; dalam arti wewenang mencapai tujuan negara; dalam arti sempit (bestuur) yaitu eksekutif. sempit (bestuur) yaitu eksekutif.

Menurut Utrecht, berdasarkan Trias Politica Menurut Utrecht, berdasarkan Trias Politica Montesqieu, administrasi negara ialah Montesqieu, administrasi negara ialah gabungan gabungan jabatan2jabatan2 –administrasi- yang –administrasi- yang di bawah pimpinan di bawah pimpinan Pemerintah melakukan sebagian dari pekerjaan Pemerintah melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintahpemerintah –fungsi administrasi- yang –fungsi administrasi- yang tidak tidak ditugaskan kepada badan2 pengadilan, badan ditugaskan kepada badan2 pengadilan, badan legislatif (pusat) dan badan-badan pemerintah legislatif (pusat) dan badan-badan pemerintah dari pemerintah dari persekutuan hukum yang dari pemerintah dari persekutuan hukum yang lebih rendah dan pada negaralebih rendah dan pada negara yang masing- yang masing-masing diberi kekuasaan untuk –berdasarkan inisiatif masing diberi kekuasaan untuk –berdasarkan inisiatif sendiri- memerintah sendiri daerahnya.sendiri- memerintah sendiri daerahnya.

Pemerintah dan Pemerintah dan PemerintahanPemerintahan Apakah pemerintah = pemerintahan?Apakah pemerintah = pemerintahan? Menurut Belinfante, Pemerintahan = Menurut Belinfante, Pemerintahan =

eksekutif. Pemerintahan merupakan eksekutif. Pemerintahan merupakan bagian dari badan perlengkapan dan bagian dari badan perlengkapan dan fungsi pemerintahan yang bukan fungsi pemerintahan yang bukan merupakan badan perlengkapan dan merupakan badan perlengkapan dan fungsi pembuat UU (legislatif) dan fungsi pembuat UU (legislatif) dan bukan badan perlengkapan dan fungsi bukan badan perlengkapan dan fungsi peradilan (yudikatif).peradilan (yudikatif).

Pemerintahan = fungsi, pemerintah = Pemerintahan = fungsi, pemerintah = pelaksana fungsipelaksana fungsi

Administrasi Negara / Administrasi Negara / Pejabat TUNPejabat TUN Pasal 1 ayat 2 UU No. 5 tahun 1986 ttg Pasal 1 ayat 2 UU No. 5 tahun 1986 ttg

Peradilan TUN: “badan atau pejabat TUN Peradilan TUN: “badan atau pejabat TUN adalah adalah badan atau pejabatbadan atau pejabat yang yang melaksanakan urusan pemerintahanmelaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan berdasarkan peraturan perundang – peraturan perundang – undanganundangan yang berlakuyang berlaku” (4 ciri) ” (4 ciri)

Kriteria untuk dapat disebut sebagai pejabat Kriteria untuk dapat disebut sebagai pejabat TUN: “TUN: “fungsi yang dijalankanfungsi yang dijalankan”. Hal ini ”. Hal ini berarti: berarti: – Tidak terbatas pada instansi resmi pemerintah,Tidak terbatas pada instansi resmi pemerintah,– Bukan nama atau bukan kedudukan struktural Bukan nama atau bukan kedudukan struktural

lingkungan kekuasaan dalam negaralingkungan kekuasaan dalam negara

Contoh 1Contoh 1 Policy pemerintah Indonesia adalah Policy pemerintah Indonesia adalah

mendapatkan dana bagi negara yang mendapatkan dana bagi negara yang diperoleh dari masyarakat. Implementasinya diperoleh dari masyarakat. Implementasinya adalah dengan mengeluarkan SK Menkeu adalah dengan mengeluarkan SK Menkeu No. X Tahun 2001 yang mengatur tentang No. X Tahun 2001 yang mengatur tentang pajak penghasilan bagi setiap individu yang pajak penghasilan bagi setiap individu yang memiliki penghasilan. Karenanya petugas memiliki penghasilan. Karenanya petugas pajak kemudian memungut pajak pajak kemudian memungut pajak penghasilanpenghasilan

Pertanyaan:Pertanyaan:– Siapa Administrasi Negara pada cth tersebut?Siapa Administrasi Negara pada cth tersebut?– Apa aturan hukum yang mengatur hubungan Apa aturan hukum yang mengatur hubungan

hukum administrasi negara dan masyarakat pada hukum administrasi negara dan masyarakat pada cth?cth?

Contoh 2Contoh 2 Policy pemerintah adalah mengatur tata ruang di Policy pemerintah adalah mengatur tata ruang di

setiap kota dan daerah di seluruh Indonesia dalam setiap kota dan daerah di seluruh Indonesia dalam rangka penataan lingkungan hidup. rangka penataan lingkungan hidup. Implementasinya adalah dengan mengeluarkan UU Implementasinya adalah dengan mengeluarkan UU yang mengatur tentang lingkungan hidup dan UU yang mengatur tentang lingkungan hidup dan UU Gangguan (HO).Pelaksanaannya adl bahwa di Gangguan (HO).Pelaksanaannya adl bahwa di setiap daerah ada pejabat administrasi negara setiap daerah ada pejabat administrasi negara yang berwenang memberi/menolak izin bangunan yang berwenang memberi/menolak izin bangunan yang diajukan masyarakat melalui Keputusan yang diajukan masyarakat melalui Keputusan Administrasi Negara yg berupa izin mendirikan Administrasi Negara yg berupa izin mendirikan bangunan.bangunan.

Pertanyaan:Pertanyaan:– Siapa Administrasi Negara pada cth tersebut?Siapa Administrasi Negara pada cth tersebut?– Apa dasar kewenangan administrasi negara pada cth?Apa dasar kewenangan administrasi negara pada cth?– Apa sumber kewenangan yang dimiliki administrasi Apa sumber kewenangan yang dimiliki administrasi

negara pada kasus? Fries ermessen atau droit function?negara pada kasus? Fries ermessen atau droit function?

PertanyaanPertanyaan

Apakah administrasi negara = Apakah administrasi negara = pemerintah? Jika ya, pemerintah pemerintah? Jika ya, pemerintah dalam arti sempit atau luas?dalam arti sempit atau luas?

KESIMPULAN 1KESIMPULAN 1 Siapa saja dan apa saja yang melaksanakan fungsi Siapa saja dan apa saja yang melaksanakan fungsi

pemerintahan, yaitu:pemerintahan, yaitu:– Instansi resmi pemerintah dibawah presiden sebagai kepala Instansi resmi pemerintah dibawah presiden sebagai kepala

eksekutifeksekutif– Instansi dalam lingkungan kekuasaan negara di luar Instansi dalam lingkungan kekuasaan negara di luar

kekuasaan eksekutif (legislatif dan yudikatif) yang kekuasaan eksekutif (legislatif dan yudikatif) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan suatu urusan pemerintah.suatu urusan pemerintah.

– Badan hukum perdata yang didirikan pemerintah dengan Badan hukum perdata yang didirikan pemerintah dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah maksud untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah (misalnya: BUMN, PAM, PLN, PJKA)(misalnya: BUMN, PAM, PLN, PJKA)

– Instansi yang merupakan kerja sama antara pihak pemerintah Instansi yang merupakan kerja sama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas pemerintahan (PT PAM Jaya, Trikora Lloyd-Perdata, PT Caltex-pemerintahan (PT PAM Jaya, Trikora Lloyd-Perdata, PT Caltex-Publik).Publik).

– Lembaga hukum swasta yang melaksanakan tugas Lembaga hukum swasta yang melaksanakan tugas pemerintahan (misalnya: PTS, RS Swasta, rumah jompo, pemerintahan (misalnya: PTS, RS Swasta, rumah jompo, rumah yatim piatu, dsb)rumah yatim piatu, dsb)

PERTANYAANPERTANYAAN

Pertanyaan: Siapakah yang masuk kategori Pertanyaan: Siapakah yang masuk kategori eksekutif?eksekutif?

Pemerintah tingkat pusat: Presiden, wakil Pemerintah tingkat pusat: Presiden, wakil presiden, menteri dan departemen serta presiden, menteri dan departemen serta lembaga non departemen (Bappenas, LAN, lembaga non departemen (Bappenas, LAN, Hankamnas, Arsip nasional, Bulog, BAKN, Hankamnas, Arsip nasional, Bulog, BAKN, BPKP, BKKBN, BKPM, BAKIN, BPN, LIPI, BPPT)BPKP, BKKBN, BKPM, BAKIN, BPN, LIPI, BPPT)

Pemerintah daerah : Gubernur dan pemda Pemerintah daerah : Gubernur dan pemda tingkat I, bupati, walikota atau walikotamadya tingkat I, bupati, walikota atau walikotamadya dan pemda tingkat II, camat, kepala desa dan dan pemda tingkat II, camat, kepala desa dan lurah.lurah.

Apakah yang dimaksud fungsi pemerintahan? Apakah yang dimaksud fungsi pemerintahan?

Jabatan TUNJabatan TUN

Yang dilengkapi dengan wewenang Yang dilengkapi dengan wewenang pemerintahan adalah jabatan TUN, pemerintahan adalah jabatan TUN, bukan pejabatnya.bukan pejabatnya.

Jabatan adalah subjek hukum yang Jabatan adalah subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan merupakan pendukung hak dan kewajiban dan oleh karenanya jabatan kewajiban dan oleh karenanya jabatan itu berwenang untuk bertindak dan itu berwenang untuk bertindak dan bertanggungjawab sendiri. Hanya saja, bertanggungjawab sendiri. Hanya saja, ia dapat melakukan suatu tindakan ia dapat melakukan suatu tindakan hukum kalau diwakili oleh pejabat hukum kalau diwakili oleh pejabat yang memangku jabatan ybs secara yang memangku jabatan ybs secara sah (asas legalitas) sah (asas legalitas)

KEWENANGAN TUNKEWENANGAN TUN

Macam2 kewenangan administrasi negara Macam2 kewenangan administrasi negara (pejabat TUN) adalah:(pejabat TUN) adalah:– Atribusi: merupakan suatu pemberian kewenangan Atribusi: merupakan suatu pemberian kewenangan

yang baru kepada pejabat TUn berdasarkan suatu yang baru kepada pejabat TUn berdasarkan suatu perundang-undangan yang formalperundang-undangan yang formal

– Delegasi : Merupakan pemindahan / pengalihan Delegasi : Merupakan pemindahan / pengalihan kewenangan yang ada (berdasarkan per-UU-an kewenangan yang ada (berdasarkan per-UU-an formal).formal).

– Mandat: Orang yang mendapat mandat bukan Mandat: Orang yang mendapat mandat bukan karena pengalihan kewenangan, namun karena yang karena pengalihan kewenangan, namun karena yang berkompeten berhalangan.berkompeten berhalangan.Contoh: Dari menteri ke direktur jenderalContoh: Dari menteri ke direktur jenderal

Pertanyaan: Apakah presiden mandataris MPR?Pertanyaan: Apakah presiden mandataris MPR?

Urusan PemerintahanUrusan Pemerintahan Urusan pemerintahan adalah semua Urusan pemerintahan adalah semua

kegiatan yang bersifat eksekutif yang kegiatan yang bersifat eksekutif yang tidak merupakan kegiatan legislatif tidak merupakan kegiatan legislatif dan yudikatif. Urusan pemerintahan dan yudikatif. Urusan pemerintahan dikenal juga sebagai kegiatan public dikenal juga sebagai kegiatan public services.services.

Bila dirinci, maka urusan Bila dirinci, maka urusan pemerintahan adalah: melahirkan, pemerintahan adalah: melahirkan, mengubah, menghapuskan hubungan mengubah, menghapuskan hubungan hukum antara pemerintah dan hukum antara pemerintah dan masyarakat. masyarakat.

Hubungan Hukum Hubungan Hukum Pemerintah dan Pemerintah dan MasyarakatMasyarakat Hubungan hukum antara pemerintah dan Hubungan hukum antara pemerintah dan

masyarakat ini bersifat: sepihak, vertikal dan masyarakat ini bersifat: sepihak, vertikal dan memiliki dasar legalitas dalam suatu memiliki dasar legalitas dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu.peraturan perundang-undangan tertentu.

Hubungan hukum antara pemerintah dan Hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat itu bisa berisi: kewajiban untuk masyarakat itu bisa berisi: kewajiban untuk berbuat, membiarkan sesuatu, hak untuk berbuat, membiarkan sesuatu, hak untuk menuntut sesuatu, izin untuk berbuat menuntut sesuatu, izin untuk berbuat sesuatu yang pada umumnya dilarang, dan sesuatu yang pada umumnya dilarang, dan hubungan hukum yang lahir dari suatu status hubungan hukum yang lahir dari suatu status yang diberikan suatu tindakan hukum TUNyang diberikan suatu tindakan hukum TUN

Lap ilmu Hkm biasa dibedakan dlm 2 gol :Lap ilmu Hkm biasa dibedakan dlm 2 gol : Lap ilmu hkm privat (privaatrecht / private law).Lap ilmu hkm privat (privaatrecht / private law).

Dikatakan hkm privat apbl kaidah hkm tsb Dikatakan hkm privat apbl kaidah hkm tsb mengatur hub hkm ant seseorang dg orang lain dlm mengatur hub hkm ant seseorang dg orang lain dlm kep individunyakep individunya

Lap ilmu hkm publik (publickrech / public law).Lap ilmu hkm publik (publickrech / public law).Sedangkan hkm publik abl kaidah hkm tsb Sedangkan hkm publik abl kaidah hkm tsb mengatur hub hkm ant seseorang dg orang lain mengatur hub hkm ant seseorang dg orang lain atau negara yg menyangkut kep umumatau negara yg menyangkut kep umum

Dlm praktek tdk mudah menentukan kapan disebut Dlm praktek tdk mudah menentukan kapan disebut kep umum kapan disebut kep individual.kep umum kapan disebut kep individual.Kesimpulan : HAN terletak dlm lap hkm publikKesimpulan : HAN terletak dlm lap hkm publik

6. Kedudukan HAN dlm Lap Ilmu HUkum6. Kedudukan HAN dlm Lap Ilmu HUkum

7. Hub HAN dg Ilmu Hukum yg Lain7. Hub HAN dg Ilmu Hukum yg Lain

HAN dengan HTNHAN dengan HTN– Gol para sarjana yg berpendpt ant HAN Gol para sarjana yg berpendpt ant HAN

dan HTN ada perbedaan prinsipiil dan HTN ada perbedaan prinsipiil ( Oppenheim, fleiner, Van Vollenhoven).( Oppenheim, fleiner, Van Vollenhoven).

– Gol para sarjana yg tidak melihat Gol para sarjana yg tidak melihat adanya perbedaan prinsipiil ant HAN adanya perbedaan prinsipiil ant HAN dan HTN . Meskipun dmk ada dan HTN . Meskipun dmk ada perbedaannya.perbedaannya.

HAN dengan Hukum PerdataHAN dengan Hukum Perdata HAN dengan Hukum PidanaHAN dengan Hukum Pidana

HAN dan HTNHAN dan HTN

Ada perbedaan prinsipil antara HAN dan HTNAda perbedaan prinsipil antara HAN dan HTN– Pendpt Oppenheim :Pendpt Oppenheim :

HTN adl suatu rangkaian aturan-aturan hkm yg HTN adl suatu rangkaian aturan-aturan hkm yg mengadakanmengadakan alat-alat perlengkapan negara dg alat-alat perlengkapan negara dg memberikan kpd alt-alat perlengkapan neg dr yg memberikan kpd alt-alat perlengkapan neg dr yg tinggi smp yg rendah wewenang, serta tinggi smp yg rendah wewenang, serta mendistribusikan kpd alat-alat tadi. Jd mendistribusikan kpd alat-alat tadi. Jd HTN HTN berbicara negara dlm keadaan berhenti.berbicara negara dlm keadaan berhenti.(inrust).(inrust). Sedang HAN sbg rangkaian aturan-aturan Sedang HAN sbg rangkaian aturan-aturan hkm yg hkm yg mengikatmengikat alat-alat perlengkapan neg dr alat-alat perlengkapan neg dr yg tinggi smp yg rendah, segera alat-alat tsb yg tinggi smp yg rendah, segera alat-alat tsb hendak menggunakan wewenang hendak menggunakan wewenang ketatanmegaraan mereka. Dd HAN ketatanmegaraan mereka. Dd HAN berbicara neg berbicara neg dlm keadaan bergerak.(in action).dlm keadaan bergerak.(in action).

HAN dan HTNHAN dan HTN

Tidak ada perbedaan prinsipil antara HAN Tidak ada perbedaan prinsipil antara HAN dan HTN: dan HTN: – Pendpt Kranenburg.Pendpt Kranenburg.

Perbedaan tsb hanyalah mrpkn pembagian kerja Perbedaan tsb hanyalah mrpkn pembagian kerja brdsrkn kemanfaatan. Termasuk HTN adl peraturan brdsrkn kemanfaatan. Termasuk HTN adl peraturan yg mengatur struktur umum dr susunan negara, yg mengatur struktur umum dr susunan negara, misalnya UUD, UU Organik dsb. Sedang termasuk misalnya UUD, UU Organik dsb. Sedang termasuk HAN adl UU, serta perat khusus yg mengatur HAN adl UU, serta perat khusus yg mengatur susunan dan wewenang khusus dr alat-alat susunan dan wewenang khusus dr alat-alat perlengkapan dr badan-badan publik. Misal UU perlengkapan dr badan-badan publik. Misal UU Kepegawaian, UU Perumahan, dsb.Kepegawaian, UU Perumahan, dsb.

– Prof Muchsan berpendpt hub ant HAN dg Prof Muchsan berpendpt hub ant HAN dg HTN hampir mirip dg hub ant Hk Dagang dg Hk HTN hampir mirip dg hub ant Hk Dagang dg Hk Perdata BW. Perdata BW.

KESIMPULAN KESIMPULAN HUBUNGAN HAN DAN HUBUNGAN HAN DAN HTNHTN HTN mempelajari negara dalam HTN mempelajari negara dalam

keadaan diam sedangkan HAN keadaan diam sedangkan HAN mempelajari negara dalam mempelajari negara dalam keadaan bergerak. Keduanya keadaan bergerak. Keduanya saling terkait.saling terkait.

HAN DAN HUKUM HAN DAN HUKUM PERDATAPERDATA HAN pada ranah publik, yang mengatur 2 subjek yang HAN pada ranah publik, yang mengatur 2 subjek yang

berbeda tingkatnya (penguasa dan wrga masyarakat, Hukum berbeda tingkatnya (penguasa dan wrga masyarakat, Hukum Perdata mengatur 2 subjek yang setara tingkatnya.Hukum Perdata mengatur 2 subjek yang setara tingkatnya.Hukum perdata berlaku sebagai hukum umum sepanjang hukum perdata berlaku sebagai hukum umum sepanjang hukum publik tidak mengatur sebaliknya.Beberapa pokok-pokok publik tidak mengatur sebaliknya.Beberapa pokok-pokok hukum perdata dipakai dalam menghadapi persoalan HAN hukum perdata dipakai dalam menghadapi persoalan HAN

Van Praag berpendpt ant HAN dg Hk Perdata mnrt kodrat Van Praag berpendpt ant HAN dg Hk Perdata mnrt kodrat dan perkembangannya sendiri-sendiri.Namun dlm keperluan dan perkembangannya sendiri-sendiri.Namun dlm keperluan praktek peradilan dlm menghadapi persoalan HAN sering praktek peradilan dlm menghadapi persoalan HAN sering meminjam pokok-pokok/pengertian/istilah hkm perdata, meminjam pokok-pokok/pengertian/istilah hkm perdata, disebabkan :disebabkan :– Masih mudanya usia HAN.Masih mudanya usia HAN.– Dlm melaks fungsi AAN sering mengadakan hub hkm dg pihak Dlm melaks fungsi AAN sering mengadakan hub hkm dg pihak

perseorangan, dmn dlm hub hkm tsb terkait hak-hak perseorangan, dmn dlm hub hkm tsb terkait hak-hak keperdataan seseorang..keperdataan seseorang..

Contoh : Nietigheid (kebatalan), Ketentuan asuransi sepeda Contoh : Nietigheid (kebatalan), Ketentuan asuransi sepeda motor ≠ kebebasan berkontrak, hak milik (hak eigendom) motor ≠ kebebasan berkontrak, hak milik (hak eigendom) ≠ hak milik berfungsi sosial≠ hak milik berfungsi sosial..

HAN DAN HUKUM HAN DAN HUKUM PIDANAPIDANA Keduanya terletak pada ranah hukum publik. Keduanya terletak pada ranah hukum publik. Hukum pidana berfungsi sebagai “hulprecht” Hukum pidana berfungsi sebagai “hulprecht”

(hukum pembantu bagi HAN karena setiap (hukum pembantu bagi HAN karena setiap ketentuan dalam HAN selalu disertai sanksi ketentuan dalam HAN selalu disertai sanksi pidana agar ketentuan pidana itu ditaati oleh pidana agar ketentuan pidana itu ditaati oleh masyarakat. masyarakat.

Dalam perkembangannya HAN mendesak Dalam perkembangannya HAN mendesak Hukum pidana. Contoh: Asas Geenstraf Hukum pidana. Contoh: Asas Geenstraf Zonder Schuld (tak ada pidana tanpa Zonder Schuld (tak ada pidana tanpa kesalahan) – dalam kasus perda kebersihan – kesalahan) – dalam kasus perda kebersihan – dari hakim ke petugas ketertiban umum.dari hakim ke petugas ketertiban umum.

Contoh Kompleksitas Contoh Kompleksitas HANHAN Kasus Intracawood tentang Izin Kasus Intracawood tentang Izin

Pengelolaan Hutan. Intracawood adalah Pengelolaan Hutan. Intracawood adalah perusahaan kayu lapis yg mrpkn usaha perusahaan kayu lapis yg mrpkn usaha patungan antara Inhutani dan Grup patungan antara Inhutani dan Grup Berca Indonesia. Intracawood dituduh Berca Indonesia. Intracawood dituduh telah mencaplok lahan milik negara yang telah mencaplok lahan milik negara yang dikelola inhutani I seluas 195.110 hektar dikelola inhutani I seluas 195.110 hektar di Kaltim, selain hutan yg memang di Kaltim, selain hutan yg memang dikelolanya seluas 250 rb hektar. dikelolanya seluas 250 rb hektar. Intracawood tdk membayar membayar Intracawood tdk membayar membayar dividen kpd ngr untuk lhn tsb.dividen kpd ngr untuk lhn tsb.

Contoh Kompleksitas Contoh Kompleksitas HANHAN Kasus Agusrin:Kasus Agusrin:

Putusan sela Pengadilan Tata Usaha Putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang intinya Negara (PTUN) Jakarta yang intinya meminta pemerintah melakukan meminta pemerintah melakukan penundaan pelantikan Wakil penundaan pelantikan Wakil Gubernnur Bengkulu Junaidi Hamzah Gubernnur Bengkulu Junaidi Hamzah menjadi gubernur definitif, karena menjadi gubernur definitif, karena Agusrin sedang mengajukan PK.Agusrin sedang mengajukan PK.

Kasus Aceng Fikri Kasus Aceng Fikri

Kompleksitas HANKompleksitas HAN

HAN mengalami perkembangan yang HAN mengalami perkembangan yang sangat pesat karena porsi kegiatan sangat pesat karena porsi kegiatan bestuurbestuur adalah yang paling besar adalah yang paling besar

Perat HAN cepat berubah dan sering Perat HAN cepat berubah dan sering scr mendadakscr mendadak

Ketentuan HAN tidak dapat Ketentuan HAN tidak dapat dikodifikasi karena pembuatannya dikodifikasi karena pembuatannya tidak pada satu level dan memasuki tidak pada satu level dan memasuki berbagai perundang-undanganberbagai perundang-undangan

Contoh Kompleksitas Contoh Kompleksitas HANHAN Intracawood mengantongi izin melalui SK Intracawood mengantongi izin melalui SK

Menhut No 335/Menhut-II/2004 tertanggal 31 Menhut No 335/Menhut-II/2004 tertanggal 31 Agustus 2004. Tetapi SK itu diperolehnya Agustus 2004. Tetapi SK itu diperolehnya tanpa rekomendasi Gubernur Kaltim dan tanpa rekomendasi Gubernur Kaltim dan bupati Malinau. TTG pengelolaan hutan bupati Malinau. TTG pengelolaan hutan sendiri, aturannya tdp plg tdk dlm UU sendiri, aturannya tdp plg tdk dlm UU 41/1999 tentang Kehutanan, Perpu 1/2004 41/1999 tentang Kehutanan, Perpu 1/2004 yang mengubah UU 41/1999, Inpres 4/2005 yang mengubah UU 41/1999, Inpres 4/2005 tentang PEMBERANTASAN PENEBANGAN tentang PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU SECARA ILEGAL DI KAWASAN HUTAN KAYU SECARA ILEGAL DI KAWASAN HUTAN DAN PEREDARANNYA DI SELURUH WILAYAH DAN PEREDARANNYA DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA

Pertanyaan dan Pertanyaan dan Kesimpulan AkhirKesimpulan Akhir Apa syaratnya suatu urusan masuk ke Apa syaratnya suatu urusan masuk ke

dalam ranah HAN? dalam ranah HAN? – Apa pengertian HAN : hukum, hubungan Apa pengertian HAN : hukum, hubungan

hukum administrasi negara dan masyarakat, hukum administrasi negara dan masyarakat, administrasi negara berwenangadministrasi negara berwenang

– Siapa administrasi negara? Berdasarkan Siapa administrasi negara? Berdasarkan fungsi, tidak terbatas pada instansi fungsi, tidak terbatas pada instansi pemerintahpemerintah

– Hubungan hukum administrasi negara dan Hubungan hukum administrasi negara dan masyarakat? Sepihak, vertikal dan legalmasyarakat? Sepihak, vertikal dan legal

– Kapan administrasi negara berwenang? Kapan administrasi negara berwenang? (atribusi, delegasi, mandat)(atribusi, delegasi, mandat)

PertanyaanPertanyaan

Pertanyaan: Pertanyaan: – Apa yang dimaksud “administrasi Apa yang dimaksud “administrasi

negara” dan apa lapangan negara” dan apa lapangan pekerjaan “administrasi negara” itu?pekerjaan “administrasi negara” itu?