Kliping, 19 Februari 2016

8/19/2019 Kliping, 19 Februari 2016

1/15


2/15

KLIPING

BERITA

2016

DITJEN

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DAN

PERUMAHAN

RAKYAT

Tanggal

‘Halaman/Rubrik

N

J0 {ekuwm/\.

1

Media

I

km?“

klumalis

I

Hm‘

Bank

Didorong

ken Rumah

Rakyat

Harga

Sewa Harus

Terj-angkau

Masyarakat

JAKARTA,

KOMPAS

— Sektor

perbankan

==1


3/15

i

KLIPING

BERITA

2016

DITJEN

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

i ~

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DAN

PERUMAHAN

RAKYAT

5 F£H?UAR\

20l a

/

DTOMOTIF

Media

:I

IUDODOQ

Pumalis

:

dew

Tanggal

:

‘I

Halaman/Rubrik

:

’ /6

‘


4/15

KLIPING

BERITA

2016

DITJEN

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DAN

PERUMAHAN

RAKYAT

Tanggal

I

20%

‘Halaman/Rubrik

‘S

Media

K

an

U

7‘

Jumalis

:

“Um

Pembiayaan

Perumahan

Pemerintah

melalui

Kementerian

m@“iad17°°-°°°

uitdannvn

MBR

hanya

300.000 unit saja.

Pekerjaan

Umum

clan Perumahan

Rakyat

Menesponsprngram

(PUPR)

terus

menggenjot

pelaksanaaan

P*“ f‘“““‘j“

“'““ “BTNs°

bagal

satu satunyabank

yang

program

sejuta

tahun ini.

Untuk

vf=>1


5/15

KLIPING

BERITA

2016

DITJEN

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DAN PERUMAHAN

RAKYAT

Tanggal I

‘9

W

620‘

6 ‘I-Ialaman/Rubrik

I

Zwbmrh.

Media

W

Mxm

‘Jumalis

I

terang

Direkgur

Utama

BTN,

bijakan

khusus

yang

dapat

Maryono

di

Jakarta,

belum

dimanfaatkan

antara

lain

:

lama

ini.

-

KPR

Sejahtera

FLPP

(fasi1i-

,

Menurut

Maryono,

pel'~

tas

likuiditas

pemhiayaan

pe-

mintaan

rumah

masih

sangat

rumahan):

suku

bunga

ringan

tinggi

untuk

kelas

menengah

5

persen

dan

uang

muka

1

'

bawah.

Ini

peluang

bisnls

dan

persen,

bebas

biaya

adminis-

tidak

bisa

dibiarkan

begitu

trasi,

KPR

BTN

Platinum,

suku

saja.

Harus

direspon

karena

bunga

ringan

mulai

dari

6,6

potensinya

ada.

Pengembang

persen

xed

1

tahun

(program

dapat

membangun

rumah

dan

subsidi blmga

pengembang),

kami

perbankan

dapat

n1enya-

suku

bunga

promosi

regular

lurkan

KPR,”

kata

Maryono.

(non

program

subsidi

bunga

>

Saat

ini,

misalnya,

Lmtuk

pengembang)

9,6

persen

xed

memenuhi

pasokan

hunian

1

tahun,

9,9

persen

xed

2

di

berbagai

segmen,

BTN

tahun

dan

10,6

persen

xed

3

menggelar

pameran

proper-ti

ta.hun.

pada

13

hingga

21

Fehruari

Ialu

ada

program

uang

2016

di

Jakarta.

Pameran

ini

muka rin‘gan

mulai

dari

5

'

bertitel

Indonesia

Proeperly

per-sen

unruk

fasilltas

pembi-

Expo

(IPE)

2016.

ayaan

I

dengan

luas

bangu-

Y

“Banyak

paket

promosi

dan

nan

maksimal

70

m2,

diskon

kemudahan

yang

ditawarkan

provisi

50 persen

dan

bebas

selama

pameran

berlangsung.

biaya

Adminiscrasi,

diskon

Beli

sekarang

atau

besok,

yang

premi

asuransi

jiwa

20

persen,

jelas

promosi

selama

pameran

dan

one hour

approval.

lebih

menarik

dan

mengun-

“Inilah

moment

yang

tepat

tungkan,

terang

Maryono.

untuk

menjual

produk

rumah

Maryono

menjelaskan

kepada

masyarakat

sekaligus

Indonesia

Property

Expo

2016

membelinya

baik

secara

tunai

didukung

oleh

hampir

250

ataupun

ICPR,”

kata

Maryono.

pengernbang

dengan

lebih

Banyakfasilitas

kemudahan

dari

650

proyek

perumahan

dan

promosi

yang

bervareasi

yang

tersebar

di

Iabodetabek,

yang

dapat

dimanfaatkan

Banten,

Bandung,

Suka-

masyarakat

selama

pameran

bumi,

Yogyakarta,

Semarang,

berlangsung.

Surabaya,

Bali,

Balikpapan,

Indonesia

Property

Expo

Samarinda,

Kendari

dan

Me-

juga

menjadi

harapan

dalam

dan.

Produk

yang

dipamerkan

memenuhj

program

sejuta

-

meliputi 1 u.mal1

bersubsidi

rumah.

Pertumbuhan

in-edit

;

dan

non

subsidi,

apartemen

BTN

selama

ini

cukup

agreslf

-

premium,

ruko,

rumah

dan

melampaui

rata-rata

apartemen

menengah.

Ke-

industri.

I yun/E-6

~

9

av

.2


6/15

KLIPING

BERITA

2016

DITJEN

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

IEMENTERIAN

PEIGIRJAAN

UMUM

DAN

PERUMAHAN

RAKYAT

Tanggal

I

‘Q

Eadbwr

10

Halaman/Rubrik

Media

KG”

Jumalis

’

BU“


7/15

:

.'.9.'.;£'h

3‘

x

3

r

.

I

'.L :‘f;7:E§¥;&i‘?

._>;

.-:>¢-=;.

;=,.

.

-

'

-'-::'z;i‘=i.;i1*'=i'

L -'..

z'::

F “?;eZ:;_

.;

KLIPING

BERITA

2016

DITJEN PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DAN

PERUMAHAN

RAKYAT

Tanggal ’

:

Halaman/Rubrik

I9 Fdotwrr

20¢,

*]

11

/Pw@< *a

Media

:

J1.u'nalis

L0\\\,0\

@mm


8/15

KLIPING

BERITA

2016

DITJEN PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM DAN

PERUMAHAN

RAKYAT

Tanggal

r: W

Halaman/Rubrik

I’

Z1

f

ppgqerwy

Media

U

Jurnalis

\r\U23l~g*

a|\,9

\A\\.\mdAbT\\

i

P

‘L


9/15

Jalan

Panjang

RUU Tapera

Kamis,

18 Februari 2016, 16:00 WIB

Pembahasan

Rancangan

Undang

Undang Tabungan

Perumahan

Rakyat RUU

Tapera) mendekati

akhir. Bila tak ada aral melintang,

RUU

ini akan

dibawa

ke

sidang

paripurna

DPR Maret

2016.

Pembahasannya

yang

memakan waktu

bertahun-tahun

diharapkan dapat

membuahkan UU

yang

mumpuni

untuk mengatasi

persoalan perumahan

bagi

rakyat kecil.

Pembahasan

RUU

yang diajukan sejak

DPR

periode

2009-2014 itu

sekarang

telah

mencapai

85 persen dan ditargetkan tuntas

dalam

tempo

sebulan

ke

depan. Wakil

Ketua

Panitia

Khusus

RUU

Tapera

Mukhamad

Misbakhun

mengatakan,

pembahasan

RUU Tapera berjalan

sesuai

target.

Tim

perumus

kini

tinggal menyisir

permasalahan

yang

tersisa untuk kemudian

disinkronisasi.

Februari

kita targetkan

selesai

pembahasannya, ujarnya

di Jakarta, baru-baru

ini.

Pada

esensinya,

UU

Tapera

mengamanatkan

pemenuhan

kebutuhan perumahan

bagi

masyarakat terutama

masyarakat

berpenghasilan rendah

MBR).

Bukan

sekadar menyediakan

rumah

terjangkau,

tapi tempat

tinggal tersebut harus

memenuhi

syarat

sehat dan layak. Pemenuhan kebutuhan perumahan

untuk

rakyat

itu

juga harus

berpegang

pada

mekanisme

dana bersama, iuran, dan

gotong

royong,

kepada

seluruh pekerja

formal

dan informal.

Masyarakat,

baik

yang bekerja di sektor

formal

maupun informal,

secara sukarela

menjadi

anggota Tapera.

Untuk

selanjutnya,

hak dan

kewajiban

anggota

Tapera

akan

diatur

dalam

peraturan

pemerintah

PP).

Pemerintah

pun

akan

membentuk

Badan

Pengelola

BP)

Tapera

beserta Dewan

Pengawas

yang menempel

di

Kementerian

Pekerjaan

Umum

dan

Perumahan Rakyat Kementerian

PUPR).

Dana

akan dikumpulkan

dan

digulirkan

untuk

menyelesaikan kesenjangan

perumahan,

kata

Misbakhun.

Melalui

UU

Tapera, pekerja formal

dan informal akan

diwajibkan

membayar iuran

yang dipungut

dari

gaji

atau

penghasilan

mereka.

Direktur Jenderal Pembiayaan

Perumahan

Kementerian

PUPR

Maurin

Sitorus

menjelaskan,

besaran iuran

akan

diatur

dalam PP

yang

dibuat

setelah

RUU

disahkan

DPR.

Dalam pembahasan

RUU diusulkan

besaran iuran

Tapera

bagi

pekerja formal

anggota

BP Tapera

sebesar

2,5

persen dari

penghasilan

bulanannya.

Sementara,

bagi

pemberi kerja

ditarik iuran 0,5 persen

dari

penghasilan

karyawan.

Beban

pembayaran

iuran

ditanggung

bersama pekerja dan

pemberi

kerja.

Untuk

pekerja

informal,

pungutan Tapera diusulkan

disetarakan

dengan pekerja

formal.

Sebagai

contoh, untuk wilayah

DKI

Jakarta,

patokan penghasilan

bulanan

pekerja

informal

akan

mengikuti besaran

upah

minimum provinsi

UMP) sebesar

Rp

3,1

juta.

Dengan begitu,

besaran

patokan

penghasilan

untuk

pekerja

informal

akan

berbeda-beda

di tiap provinsi

mengikuti UMP masing-masing.


10/15

Maurin

menyatakan, sekitar

60 persen kalangan

pekerja

di lndonesia merupakan

pekerja

informal.

Kalangan pekerja tersebut kerap

kesulitan

mengakses dana

perbankan

untuk

pengadaan

perumahan

karena dianggap tidak

memenuhi

syarat

formalitas.

Dengan

menjadi

anggota

BP

Tapera,

mereka

akan

dimudahkan dalam

akses

kredit pemilikan

rumah.

“BP Tapera

juga akan

mengadakan

pemberdayaan

pekerja informal, misalnya,

dengan

membentuk

koperasi, ujar Maurin.

Khusus untuk

anggota

BP

Tapera yang masuk

kategori MBR,

Maurin

menjelaskan,

juga

bisa memperoleh manfaat

bantuan

subsidi kredit pemilikan

rumah

KPR).

Syaratnya,

yang

bersangkutan

belum memiliki

rumah dan

sudah

menikah.

Sementara,

bagi

anggota BP Tapera

yang

tidak masuk

kategori MBR

tetap

bisa

menikmati manfaat karena

iuran yang

dibayarkan

akan

menjadi

tabungan

dan

investasi.

Uang

tersebut

akan

dikembalikan

ketika

masa

keanggotaannya

habis karena

pensiun. Uang

iuran

tersebut,

selain berfungsi

sebagai

penyediaan perumahan,

juga

sebagai

dana

jaminan

hari tua.

Atasi

Backlog

Melalui mekanisme

Tapera diharapkan dapat terhimpun

dana

masyarakat

dalam

jumlah besar

untuk pembangunan

perumahan. Selama

ini,

pembangunan

perumahan

yang

dilakukan pengembang kerap terkendala pendanaan. Tak

heran

bila

kini

diperkirakan kekurangan pasokan perumahan backlog) mencapai

angka

15

juta

unit.

Sekretaris

Jenderal

DPP

Real

Estat Indonesia

REI)

Hari

Raharta

yakin angka

backlog

bisa dikurangi secara

bertahap bila Tapera telah diberlakukan. Tapera

akan

membuka

jalan

penghimpunan dana

masyarakat secara besar-besaran.

Terutama

pembiayaan

untuk pengadaan perumahan

bagi MBR.

Hari

mengusulkan

dana

Tapera dapat dialokasikan untuk menstimulus kegiatan

konstruksi

bagi

pengembang. Alasannya,

pengembang kerap

kesulitan

untuk

mengakses

dana

murah

untuk

pembangunan

rumah bagi

MBR.

Kenyataannya,

dana pinjaman

yang

didapat

pengembang untuk

membangun rumah mewah

sama

bebannya

seperti

membangun rumah

murah.

Bunga kredit

konstruksi

untuk

membangun

rumah

murah dan mewah setara,

yakni

11-12

persen,

kata

Hari.

Becermin

dari

kesulitan itu, Hari

mengusulkan adanya

stimulus

berupa penurunan

bunga

kredit konstruksi.

Bunga

kredit

konstruksi

perlu dibedakan

antara

rumah

mewah

dan sederhana.

Pembiayaan

untuk

rumah

sederhana

seharusnya

dikenakan

beban bunga

yang lebih

rendah

dibandingkan rumah mewah.

REI berkomitmen

untuk

konsisten

mendukung

program pemerintah

dalam

menyediakan

rumah

murah dengan komposisi

hingga

75

persen dari total

rumah

yang

dibangun anggotanya.

Sisanya

para

pengembang

di REI

bisa

bermain

dalam

pembangunan

rumah menengah

ke

atas. Bila stimulus

itu

berjalan, manfaat RUU


11/15

Tapera

diperkirakannya

bisa dinikmati

bersama bagi

calon penghuni

rumah

murah

maupun

pihak

pengembang.

Keinginan

REI

itu

mendapatkan respons positif

dari

perbankan.

Direktur

PT

Bank

Tabungan

Negara

Tbk

BTN) Oni Febriarto Rahardjo mengatakan,

dana tapera

yang

terhimpun

bisa digunakan untuk

membiayai perumahan

dengan

bunga rendah.

Bahkan,

tanpa

ragu Oni

menyebutkan

kemungkinan

bunga KPR

bisa

lebih

rendah

dari

Iima

persen.

Karena cost

of fund

rendah,

bunga ke nasabah juga bisa lebih

rendah,

ujarnya.

Bahkan, bila

dana

Tapera

bisa

dikelola

BTN, dana murah

yang

dimiliki

bank BUMN

ini dapat

mencapai

70

persen

dari

posisi

berjalan

50 persen. Dampak

positifnya,

masyarakatjadi

lebih

mudah mengambil KPR dengan

bunga

yang

murah.

Pengembang

pun bisa

mendapatkan

manfaat serupa.

BTN

selama

ini

dikenal sebagai

pemain

utama

penyalur pembiayaan

untuk

sektor

properti.

Sekitar 97

persen pembiayaan

bank

pelat

merah ini

disalurkan ke

sektor

tersebut. rep:Sonia Fitri,

Budi

Raharjo,

ed:

Muhammad

Iqbal

http://wvvw.repub|ika.co.id/berita/koran/pareto/16/O2/18/o2qjp710-ia|an-panianq-ruu-

tagera


12/15

RUU

Tapera

Segera

Menjadi Undang-undang

:1‘

18

501)

.'J1‘

at 1; 3&7

£1

Liputanficom,

Jakarta

~

Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan

Rakyat

(PUPR),

Basuki

Hadimuljono mengatakan,

pihaknya bersama

Panitia Khusus

(Pansus) Rancangan

Undang-

undang (RUU)

Tabungan Perumahan Rakyat

(Tapera) Dewan

Perwakilan Rakyat

(DPR) RI

sepakat membawa RUU Tapera ke Sidang

Paripurna

DPR

RI

untuk

disahkan

menjadi

undang-undang

pada Kamis 18 Februari

2016.

Dikutip

dari

Rumahcom,

Basuki mengatakan, pemerintah

sependapat

dengan

pandangan

dari

Pansus RUU

Tapera,

terutama

soai mekanisme pemilihan

komisioner

Tapera

yang

tercantum

dalam Pasal 75.

Khusus

pada pasal

75,

kami

selaku

pemerintah sepakat

dengan pandangan

mayoritas

fraksi

yaitu

kembali

kepada

altematif pedama sesuai

draft awai, kata

Basuki.

Dengan

telah adanya kesamaan

pandangan antara pemerintah

dan

Pansus

RUU Tapera,

maka

Iangkah

selanjutnya adalah membawa

RUU

Tapera

ke Sidang

Paripurna

untuk

disetujui menjadi

undang~undang.

Ketua

Pansus

RUU Tapera sekaligus Anggota Komisi

V

dari Fraksi

Partai

Demokrasi

Indonesia

Perjuangan

(PDIP),

Yoseph Umar

Hadi

mengatakan, bita

nanti RUU Tapera

disahkan

menjadi

undang-undang,

maka UU Tapera adalah

undang-undang pertama

yang

dibuat

DPR

RI periode

2014-2019.

Dengan adanya

UU

Tapera

ini. maka setiap

warga

negara wajib berkontribusi

menghimpun

dana

untuk menyediakan perumahan khusus bagi masyarakat

yang

kurang mampu.

ini artinya

bukan sekadar

‘pecah telor‘

dalam

menciptakan undang-undang

baru, melainkan

juga

menjadi kebanggaan kita semua,

karena

undang-undang ini

sudah

ditunggu

masyarakat

khususnya bagi yang kurang mampu,

kata

Yoseph.

Sementara

itu, Ketua

Panitia

Kerja

(Panja), Syaiful

Rasyid menyampaikan

selama proses

pembahasan,

banyak terjadi perubahan

dan

penyempurnaan. Pembahasan

di Panja

pun

menghasilkan

12

bab

dengan 82

pasal

dari

yang sebelumnya hanya

terdiri dari

78 pasal.

Rapat

kerja tersebut dihadiri oleh

13 anggota

Pansus

RUU Tapera dari delapan

fraksi

serta

sejumlah pejabat

Kementerian

PUPR. Meski dua fraksi

tidak hadir, yaitu

Fraksi Partai

Hati

Nurani

Rakyat (Hanura)

dan

Fraksi Partai

Kebangkitan

Bangsa

(PKB),

namun melalui surat

kepada

pimpinan

rapat menyatakan

mendukung agar RUU

Tapera

yang dibahas dilanjutkan

ke Sidang

Paripurna. (Anto

E/Ahm)

http://bisnis.liputan6.com/read/2438515/ruu-tapera-seqera-meniadi-undanq-undanq


13/15

K |I11l>.

I8 Fcbrlla

2016

- 2] I3 wb

REI:

Tapera

Diperlukan

untuk

Jangka

Panjang

JAKARTA

-

Ketua

Umum

Dewan

Pimpinan

Pusat

DPP)

Real Estat

Indonesia

REI)

Eddy

Hussy

mengatakan,

Rancangan

Undang-Undang

RUU)

Tabungan

Perumahan

Rakyat

Tapera)

diperlukan

bangsa

besar

seperti

Indonesia,

terutama

untukjangka

panjang.

Menurut

saya

memang

diperlukan

dalam

satu

bangsa

yang besar

seperti

Indonesia,

ujarnya

saat

ditemui

di

kawasan

Mega

Kuningan.

Jakarta,

Kamis

18/2/2016).

Keberadaan

Tape-ra,

kata dia,

merupakzm

suatu

solusi

terbaik

dalam

mengatasi

permasalahan

perumahan.

Akan

telapi,

dalam

penerapannya

juga

harus

mempertinibangkan

situasi

perekonomian

Indonesia

maupun

global

yang

kini dihadapi.

Eddy

melanj

utkna,

pihaknya

kini

sedang

berupaya

untuk

menekan

biaya

agar tetap

kompetitil

di

dunia usaha.

Apakah

aturan

itu

harus

diterapkan

dengan

segera

atau

ditunda.

Itu

perlu dipertimbangkan

karena

kita

sekarang

menekan

berbagai

cost,

pungkasnya.

rzk)

http://economv.okezone.com/read/2016/O2/18/470/1315857/rei-tapera-diperlukan-

untuk-‘|angka-ganiang


14/15

Kamis,

I8

Fcbman 2016

- I5 S9

\v|l)

Menkeu:

Tapera

Bagus, Tapi

Lebih

Baik

Sediakan

Rusun

atau

Apartemen

JAKARTA

- Menteri Keuangan Barnbang Brodjonegoro

Inengemukakan

kesetuj

uannya

terhadap

inisiatif pemerintah dalam rangka

menyediakan pcrumahan

bagi

masyarakat

berpcnghasilan

rcndah

(MBR) melalui

Rancangan

Undang-Undang

(RUU) Tabungan

Perumahan

Rakyat (Tapera).

Akan

tetapi,

menurut Bambang, dalam mcnyediakan

rumah bagi

MBR, tidak

harus dilakukan

melalui

RUU Tapera.

Melainkan

dapat

dilakukan dengan

cara

menyediakan

penyewaan

rumah

susun

(rusun)

atau

apartemen.

Pcmerintahdcngan DPR

ini sctujui Tapcra. Tujuannya

bagus.

tapi

tidak

harus. Lcbih

baik

utamakan penyewaan

rusun. apanemen

untuk

MBR.

ujarnya

dalam

keynote

spesch

Propcny

Mortgage

Summit 2016,

Jakarta,

Kamis

(18/2/2016).

Dalam ha] ini,

dia

meminta

pemerintah

daerah (pemda),

Kementerian

PUPR,

sea

berbagai

pihak swasta untuk menyediakannya.

Dorongsebanyak mungkin

Pemda_

Kementerizm PUPR. atau

apakah

swasta untuk

masuk kc

Sana, terangnya.

(P114)

http://economy.okezone.com/read/2016/02/18/470/1315552/menkeu-tapera-baqus-

tgpi-lebih-baik-sediakan-rusun-atau-apartemen


15/15

Documents

Kliping, 19 Februari 2016