39

BAB IV

GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum kerjasama Sister City Kota

Surabaya dan Kota Kitakyushu. Untuk memenuhi gambaran umum tersebut akan

dijelaskan mengenai sejarah hubungan kerjasama antara kota Surabaya dengan

Kota Kitakyushu yang disertai dengan deskripsi singkat dari Kota Surabaya dan

Kota Kitakyushu. Kemudian dalam bab ini juga membahas mengenai dasar

hukum pelaksanaan kerjasama antar daerah luar negeri kota Surabaya serta

mekanisme dan prosedur kerjasama internasional sister city di Kota Surabaya. Hal

ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal mengenai bagaimana kerjasama

sister city Kota Surabaya dan Kota Kitakyushu terbentuk.

4.1 Hubungan Kota Surabaya dan Kota Kitakyushu, Jepang

Hubungan antara Kota Surabaya dengan Kitakyushu sudah berlansgung cukup

lama. Hal tersebut berawal dari keikut sertaan Surabaya dalam Deklarasi Bersama

pada Konferensi Kitakyushu tentang Kerjasama Lingkungan antara Kota-Kota di

wilayah Asia pada tanggal 15 Oktober 1997 serta adanya the Kitakyushu Initiative

Network sejak tahun 2000. Penandatanganan tersebut menjadi langkah awal untuk

membangun hubungan baik antara Kota Surabaya dengan Kota Kitakyushu dalam

bidang lingkungan. Sejak saat itu, aktifitas-aktifitas lain mulai dikembangkan

salah satunya adalah undangan untuk human resources training atau pelatihan

sumber daya manusia untuk perlindungan lingkungan sejak tahun 2003.

40

Kemudian berlanjut pada survey pengolahan limbah yang benar pada tahun 2002.1

Pada tahun 2004 juga terdapat kerjasama berupa proyek percontohan dalam

bentuk rumah kompos dan keranjang Takakura. Kerjasama terus berlanjut hingga

pada tahun 2007 dilakukan revitalisasi sungai Kali Mas.2

Sejak adanya hubungan antar kedua kota tersebut terdapat capaian yang cukup

besar yaitu upaya pengomposan yang semakin berkembang yang dimulai dari

tahun 2004 sehingga telah mengurangi sekitar 30% tingkat limbah serta

berkontribusi dalam perbaikan lingkungan yang lebih indah dan lebih hijau.

Proyek lain yang dihasilkan dari hubungan berupa dukungan atas peningkatan

kapasitas pengendalian kualitas air pada tahun 2007-2008.3

Melihat manfaat besar yang diperoleh dari kerjasama lingkungan dengan

Kitakyushu tersebut, pada tahun 2010 Pemerintah Kota Kitakyushu membuka

peluang untuk meningkatkan kerjasama di bidang yang lebih tinggi dan kompleks

yaitu kerjasama dalam bidang low carbon society. Pada bulan November 2010

Pemerintah Kota Kitakyushu melakukan kunjungan ke Surabaya sebagai tahap

awal dalam pengimplementasian kerjasama low carbon society. Kunjungan

tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempresentasikan tentang upaya yang

dapat dilakukan dalam mencapai low carbon society serta kemungkinan

pembentukan kerjasama di bidang tersebut.4

1 FY2015 for Ministry of Environtment Japan. (2016). Establishment of Base for Low-Carbon

Project Expansion in Surabaya (Kitakyushu-Surabaya Cooperation Project). Chapter 1 hal 5 2 Data Bagian Administrasi Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya

3 FY 2015. Op cit

4 Data Bagian Administrasi Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya

41

Peluang yang diberikan oleh Pemerintah Kitakyushu tersebut menjadi

pendorong bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk menindaklanjuti rencana

kerjasama tersebut agar dapat membawa manfaat bagi pelaksanaan pembangunan

berwawasan lingkungan di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya juga

berharap dengan diadakannya kerjasama ini Surabaya dapat berkontribusi dalam

penanganan masalah lingkungan global melalui transfer ilmu serta pengetahuan

yang didapatkan dari Kota Kitakyushu yang memiliki banyak pengalaman dalam

mengatasi permasalahan lingkungan.5 Untuk mempermudah dalam melihat

hubungan antara Kota Surabaya dengan Kota Kitakyushu dari tahun ke tahun

penulis sertakan gambar yang tertera di bawah ini:

Gambar 1. Hubungan Surabaya-Kitakyushu dari Tahun ke Tahun

Sumber: Kitakyushu Asian Center for Low Carbon Society

https://www.iges.or.jp/files/research/climate-

energy/PDF/20131022/AM_02_motojima_e.pdf

5 Ibid

42

Kota Kitakyushu menjadi salah satu dari empat kota yang menjadi zona

industri di Jepang ketika Jepang mengalami kemajuan ekonomi yang pesat pada

tahun 1960. Sebagai salah satu zona industri terbesar tentunya Kitakyushu

memiliki permasalahan lingkungan yang yang cukup pelik diantaranya kondisi

udara serta airnya yang tercemar.6 Kitakyushu memulai perkembangan aktifitas

industriya dengan industri besi dan baja dengan ketersediaan batu bara yang

melimpah disekitarnya.7 Kitakyushu mendukung modernisasi Jepang sebagai zona

industri terdepan dengan besi dan baja, bahan-bahan kimia, industri listrik sebagai

spesialisasi utama sejak awal abad ke-20. Dengan seiring berjalannya waktu,

pertumbuhan ekonomi, meningkatnya aktifitas industri serta bertambahnya

populasi mennjadikan Kitakyushu memiliki masalah polusi udara.8

Dokai Bay atau Teluk Dokai yang terletak di utara Kitakyushu dan dikelilingi

oleh banyak pabrik menjadi salah satu area yang tercemar oleh limbah industri

dan limbah rumah tangga yang tidak di olah sehingga menghasilkan zat-zat

berbahaya. Hal tersebut menyebabkan ikan-ikan serta kerang-kerangan yang ada

di dalamnya menghilang sepenuhnya. Sehingga pada tahun 1960 teluk tersebut

dikenal dengan sebutan “Sea of Death”. Namun semua elemen dalam kota

Kitakyushu seperti pemerintah, masyarakat lokal, beberapa universitas, pengusaha

saling bahu membahu untuk mengentaskan permasalahan tersebut. Selain teluk

Dokai, Sungai Murasaki yang dijadikan sebagai symbol dari Kota kitakyushu juga

6The World Capital of Suistanable Development: From ‘Gray City’ to a ‘Green City’. Diakses dari

http://www.city.kitakyushu.lg.jp/english/file_0064.html pada tanggal 21/5/2017 7Experience of Kitakyushu City in Overcoming Pollution. Diakses dari

https://www.sbmc.or.jp/english/20041018/Kitakyushu_City_vol2_vol3.htm pada tanggal

21/5/2017 8Ibid.

43

sempat mengalami pencemaran sehingga menyebabkan ikan-ikan di dalamnya

muncul ke permukaan.Hal tersebut disebabkan oleh limbah yang di buang

langsung ke sungai tersebut tidak diolah dengan baik sehingga menyebabkan

sungai tersebut tercemar. Namun kina proses pembuangan limbah telah di atur

sedemikian rupa sehingga perlahan-lahan kondisi ini bisa diatasai dengan baik. 9

Begitu peliknya pemrasalahan di Kota kitakyushu ini menuntut lembaga-

lembaga terkait untuk segera mengatasi permasalahan tersebut. Pada tahun 1970

pergantian struktur pemerintahan di Kitakyushu memungkinkan pemerintah

daerah untuk mengontrol dengan lebih baik terkait dengan pengurangan polusi.

Pada tahun 1971 sebelum terbentuknya Badan Lingkungan Hidup yang didirikan

oleh pemerintah pusat, Kota Kitakyushu membentuk Biro Pengendalian

Pencemaran Lingkungan. Kitakyushu kemudian membentuk The City of

Kitakyushu Pollution Control Ordinance yang bersifat lebih ketat dibandingkan

dengan undang-undang nasional. Kitakyushu juga menerapkan serangkaian

tindakan efektif untuk melawan perusahan-perusahaan besar yang ada di kota

tersebut. Kitakyushu juga mengembangkan gerakan penghijauan skala besar yang

sesuai dengan Green Kitakyushu Plan. Langkah-langkah yang telah dilakukan

oleh Pemerintah Kota Kitakyushu tersebut dilaksanakan guna mencegah

pencemaran serta upaya untuk pelestarian lingkungan sekaligus upaya

perlindungan terhadap masyarakatnya. Dan dari langkah-langkah tersebut

membawa hasil baik untuk memperbaiki lingkungan Kota Kitakyushu. Kemudian

Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memperkenalkan

9Ibid

44

Kota Kitakyushu pada seluruh dunia dengan menjadikannya sebagai contoh kota

yang berhasil mengatasi permasalahan lingkungan dengan sebutan kota yang

berhasil merubah image nya dari kota abu-abu atau Grey City menjadi kota Hijau

atau Green City.10

Keberhasilan Kitakyushu dalam mengubah image kotanya melalui langkah-

langkah cemerlang yang dilakukan, menjadikan Pemerintah Kota Surabaya ingin

menerapkan langkah tersebut di Kota Surabaya. Sebagai salah satu kota

metropolitan di Indonesia, Surabaya tentu saja memiliki kondisi lingkungan yang

lengkap dengan berbagai macam permasalahan. Kondisi lingkungan di Surabaya

menurut Pemerintah Kota Surabaya masih memiliki beberapa masalah seperti

ketersediaan air bersih, sampah hingga pencemaran udara.11

Hal tersebut menjadi

tantangan besar bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk menciptakan kota yang

layak huni bagi masyarakatnya.

Ketersediaan air di Surabaya juga di pengaruhi oleh tercemarnya sungai-

sungai di Surabaya. 80% Pencemaran sungai di Surabaya disebabkan oleh

aktivitas industri kertas, monosodium glutamate, pewarna, gula, ubin, minyak

kelapa, dan metal fabrication plants. Sungai-sungai yang tercemar diantaranya

sungai Kali Mas dan Kali Surabaya. Tidak mengherankan lagi apabila sungai-

sungai banyak tercemari oleh aktivitas industri karena Surabaya memang

termasuk salah satu kota dengan tingkat indstrialisasi yang tinggi. Surabaya

10

The World Capital of Suistanable Development: From ‘Gray City’ to a ‘Green City’. Diakses

dari http://www.city.kitakyushu.lg.jp/english/file_0064.html pada tanggal 21/5/2017 11

Ini Daftar Persoalan Lingkungan Hidup di Surabaya (2016). Diakses dari

http://www.timesindonesia.co.id/baca/114353/20160113/144307/ini-daftar-persoalan-lingkungan-

hidup-di-surabaya pada tanggal 18/5/2017

45

dikenal sebagai sentra industri shipping, alat-alat elektronok, alat-alat keperluan

rumah tangga, kosmetik, ramuan herbal, kerajinan tangan, keramik dan tepung.12

Selain disebabkan oleh aktivitas industri, pencemaran sungai ini juga diakibatkan

oleh menumpuknya sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai.13

Sebagai kota sentra industri serta kota yang memiliki populasi penduduk

cukup tinggi, Surabaya juga memiliki masalah serius terkait dengan pengelolaan

sampah. Sumber utama permasalahan sampah di Surabaya adalah limbah industry

dan sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga di Surabaya mencapai 8-9 to

per meter kubik sementara Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang tersedia hanya

mampu mengolah 1,4 ribu ton sampah per meter kubik.14

Di Surabaya sendiri

hanya terdapat dua Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yaitu TPA Benowo dan

TPA Keputih. Kedua TPA tersebut memiliki fungsi yang kurang dalam

menampung sampah di daerah Surabya. Hal tersebut semakin parah ketika pada

tahun 2001 TPA keputih di tutup karena telah memiliki kandungan logam dan gas

metana yang tinggi, sehingga sering menyebabkan kebakaran yang berujung pada

lepasnya gas-gas beracun ke udara dan menyebabkan struktur tanah yang tidak

menentu yang kemudiam membahayakan bagi warga sekitar.15

Permasalahan

12

Ferita, H.D. (2006). City Report of Surabaya diakses dari

http://www.kicc.jp/auick/database/training/2006-1/CR/WS2006-1CR-Surabaya.pdf pada tanggal

18/5/2017 13

Nurhidayah, L. Toward Environtmentally Suistanable City in Indonesia: Case Study on

Environtment Protection in Surabaya. Diakses dari http://ssrn.com/abstract=1113231 pada tanggal

17/5/2017 14

Ibid. 15

Silas, J., Happy, R.S., Setyawan, W., dkk. (2014). Revitalisasi Eks TPA Keputih Menjadi Taman

Kota Untuk Mendukung Surabaya Menuju Eco-City. Simposium Nasional RAPI XII-2014 FT

UMS. Diakses dari

https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/5406/1.Johan%20Silas.pdf?sequence=1

pada tanggal 20/5/2017

46

terkait dengan sampah ini semakin kompleks ketika sumber daya yang dimiliki

oleh Surabaya belum cukup memadai untuk mengatasi sampah seperti

ketersediaan kendaraan pengangkut sampah serta alat-alat berat yang jumlahnya

masih terbatas.16

Selain sampah, Surabaya juga memiliki permasalahan lingkungan lain yang

cukup memusingkan yaitu pencemaran udara, penyebab utama dari polusi udara

di Surabaya lagi-lagi disebabkan oleh aktivitas industri serta meningkatnya jumlah

kendaraan bermotor. Pencemaran udara di Surabatya menurut penelitian yang

dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup-Bapedal serta LPM-Institut

Teknologi Bandung lebih tinggi dibandingkan London dan New York.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh FMIPA UI menunjukkan bahwa suhu

maksimal yang dicapai Surabaya adalah 41°C dan suhu minimalnya adalah

26°C.17

Selain permasalah krusial diatas, Surabaya juga memiliki masalah terkait

dengan kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Panasnya suhu di Kota Surabaya

disebabkan oleh sangat sedikitnya jumlah RTH di Surabaya. Menurut pakar

lingkungan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ir. Suprijanto, cuaca

sangat panas di Kota Surabaya disebabkan oleh tidak seimbangnya lahan yang

dialokasikan untuk taman dan untuk gedung.18

Kenyataannya memang

16

Loc cit. Ferita, H.D. 17

Loc cit. Ferita, H.D. 18

Ferita, H.D. (2006). City Report of Surabaya diakses dari

http://www.kicc.jp/auick/database/training/2006-1/CR/WS2006-1CR-Surabaya.pdf pada tanggal

18/5/2017

47

perbandingan antara jumlah bangunan-bangunan dan taman di Surabaya sangat

tidak seimbang.

Melihat permasalahan-permasalahan kompleks yang dimiliki Surabaya dalam

bidang lingkungan serta keberhasilan Kitakyushu sebagai salah satu kota di

Jepang yang berhasil melakukan transformasi dari grey city menjadi green city

ditambah dengan kerjasama antara Surabaya dengan Kitakyushu yang membawa

dampak cukup signifikan sejak tahun 1997, maka pada tanggal 12 Nopember

2012 kedua kota tersebut sepakat untuk menandatangi Memorandum of

Understanding (MoU) bertajuk Green Sister City dengan tujuan untuk memeneuhi

kepentingan kerjasama jangka panjang. Dalam kerjasama tersebut, hal-hal yang

disepakati meliputi low carbon society (masyarakat rendah carbon), daur ulang

sumber daya, peningkatan kapasitas pejabat masing-masing pihak dan bidang-

bidang lain yang telah disepakati secara tertulis oleh kedua belah pihak.19

Kerjasama sister city ini tidak hanya menitik beratkan pada pengelolaan sampah

saja namun juga meliputi kerjasama di bidang air bersih, energi, sanitasi, serta

pengurangan emisi gas rumah kaca.20

4.2 Kerjasama Kota Surabaya dengan Kitakyushu dalam Skema Green Sister

City

Pada sub bab sebelumnya sudah penulis jelaskan mengenai sejarah

hubungan Surabaya dengan Kitakyushu sebelum ditanda tanganinya MoU Green

19

Data Bagian Adminsitrasi Kerjasama pemerintah Kota Surabaya tentang Kerjasama Green Sister

City dengan Kitakyushu Tahun 2012-2015 20

Agnes Swetta. (2012). Kerjasama Surabaya-Kitakyushu lebih Komprehensif. Diakses dari

http://regional.kompas.com/read/2012/11/12/19522614/Kerja.Sama.Surabaya-

Kitakyushu.Lebih.Komprehensif pada tanggal 21/5/2017

48

Sister City. Menurut kedua belah pihak hubungan kerjasama tersebut sifatnya

belum menyeluruh dan terdapat beberapa program yang perlu untuk dilanjutkan

sehingga kedua pihak menginginkan adanya kerjasama yang sifatnya lebih

komprehensif dan dapat dilaksanakan jangka panjang. Sesuai MoU, inistiatif

tersebut mengacu pada deklarasi bersama dalam Konferensi Kitakyushu tentang

Kerjasama Lingkungan antara Kota-kota di Wilayah Asia yang diikuti oleh

Surabaya pada tanggal 15 Oktober 1997 serta pernyataan bersama tentang

Kemitraan Lingkungan Strategis antara Kota Surabaya dengan Kota Kitakyushu,

Jepang pada tanggal 15 Maret 2011.21

Selama rentang tahun 1997-2006 kerjasama kedua kota ini hanya fokus

pada pengelolaan sampah namun setelah disepakatinya MoU Green Sister City ini

kerjasama kedua kota sifatnya lebih meluas dan menyeluruh meliputi air bersih,

energi, sanitasi hingga pengurangan emisi gas rumah kaca.22

Hal tersebut juga

sesuai dengan apa yang ada dalam MoU Green Sister City Pasal 2 tentang

Lingkup kerjasama yang meliputi Lingkungan Rendah Karbon, daur ulang sumber

daya, peningkatan kapasitas pejabat masing-masing kota dan bidang-bidang

kerjasama lain yang disepakati oleh kedua belah secara tertulis.23

Berikut penulis

sertakan bidang-bidang kerjasama dalam skema Green Sister City antara Kota

Surabaya dengan Kota Kitakyushu dalam gambar di bawah ini:

21

Memorandum Saling Pengertian ANtara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota

Kitakyushu, Jepang mengenai Kerjasama Kota Bersaudara Bidang Lingkungan 22

Ibid. Agnes Swetta. 23

Ibid. MoU tentang Kerjasama Kota Bersaudara Bidang Lingkungan

49

Gambar 2. Bidang-bidang kerjasama dalam Green Sister City Surabaya-

Kitakyushu

Sumber: Kitakyushu Asian Center for Low Carbon Society

https://www.iges.or.jp/files/research/climate-

energy/PDF/20131022/AM_02_motojima_e.pdf

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa kerjasama Green Sister City

Surabaya-Kitakyushu ini sifatnya lebih kompleks dan lebih menyeluruh. Dari

yang awalnya hanya membahas mengenai pengelolaan sampah saja kini lebih

komprehensif dan menyangkut aspek-aspek lingkungan yang lain seperti energy

dan sanitasi.

Sesuai yang tercantum dalam MoU Green Sister City, selain lingkup

kerjasama terdapat beberapa hal lain yang telah disepakati bersama yaitu

pengaturan teknis, pengaturan finansial dll. Secara garis besar, dalam Green Sister

City ini masing-masing pihak diijinkan untuk mengundang pihak ketiga yang

sesuai untuk berpartisipasi dalam kerjasama ini dengan harapan agar dapat

50

menciptakan program-program yang nantinya akan membawa keuntungan bagi

kedua belah pihak. Kemudian untuk masalah finansial, kegiatan yang

dilaksanakan dalam kerjasama tergantung dari ketersediaan dana dan personel

bagi masing-masing pihak sehingga pendanaan dilakukan oleh masing-masing

pihak yang melakukan kerjasama.24

Pihak-pihak ini juga diperbolehkan untuk membentuk kelompok kerja

bersama yang fungsinya untuk merencanakan, menyiapkan, dan

merekomendasikan program serta mengawasi dan mengevaluasi kerjasama di

bawah MoU. Kelompok kerja ini beranggotakan perwakilan masing-masing

pemerintah dan dapat juga melibatkan pihak swasta untuk mengambil bagian.

Kelompok kerja ini bertemu setiap tahun atau sesuai dengan kesepakatan

bergantian di Surabya ataupun Kitakyushu. MoU tentang Green Sister City ini

berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepaktan masing-

masing pihak.25

4.3 Rencana Pembangunan Berkelanjutan Pemerintah Kota Surabaya

melalui Kerjasama Green Sister City

Selain untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sudah penulis

jelaskan sebelumnya, alasan pemerintah Surabaya untuk melanjutkan kerjasama

kearah yang lebih komprehensif lagi dengan Kitakyushu melalui skema sister city

ini juga sesuai dengan visi dan misi Kota Surabaya pada tahun 2010-2015. Pada

Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 18/2012 tentang Rencana Pembangunan

24

Ibid 25

Ibid

51

Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya tercantum visi Kota Surabaya yaitu:

“Menuju Surabaya yang lebih baik sebagai kota pelayanan dan perdaganangan

yang cerdas, manusiawi, terpuji dan ramah lingkungan”. Mengacu pada hal

tersebut, maka Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk menjadikan Surabaya

sebagai smart, livable, dan sustainable city yang mengedepankan lingkungan.26

Untuk mewujudkan Kota Surabaya sebagai smart city, terdapat beberapa

indikator seperti yang tercantum pada gambar di bawah ini:

Gambar 3. Indikator Smart City Kota Surabaya

Sumber: Data Bagian Administrasi Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya

Salah satu indikator smart city yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota

Surabaya adalah menciptakan smart environment dengan mengedepankan green

buildings, green energy, dan green urban planning. Dari indikator tersebut dapat

26

Op Cit.

52

kita ketahui bahwa Pemerintah Kota Surabaya sedang berkomitmen untuk

menjadikandaerah mereka sebagai kawasan yang ramah lingkungan.

Kemudian selain ingin menjadikan daerahnya sebagai smart city, Pemerintah

Kota Surabaya juga menerapkan konsep sustainable development dalam mencapai

tujuannya sebagai livable city. pengertian dari sustanaible development atau

pembangunan berkelanjutan sendiri adalah pembangunan yang memenuhi

kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi

yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini

mendukung pengembangan ekonomi dan social yang kuat namun tetap

mengedepankan keseimbangan lingkungan.27

Untuk lebih jelasnya akan penulis

sajikan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 4. Konsep Sustainable development dan Livable City

Sumber; Data Bagian Administrasi Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya

27

Sustanaible Development- concept and action. Diakses dari

http://www.unece.org/oes/nutshell/2004-2005/focus_sustainable_development.html

53

Mengacu pada konsep-konsep diatas serta visi Pemerintah Kota Surabaya

untuk menjadikan Surabaya menjadi kota ramah lingkungan, maka Pemerintah

Kota Surabaya melakukan Green Sister City dengan Kota Kitakyushu. Untuk

mewujudkan Green city tersebut, maka menurut data yang penulis dapatkan

Pemerintah Kota Surabaya sudah menyiapkan Green City Master Plan seperti

gambar di bawah ini:

Gambar 5. Green City Master Plan Kota Surabaya

Sumber: Data Bagian Administrasi Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya

54

Gambar 6. Deskripsi Green City Master Plan

Sumber: Data Bagian Administrasi Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya

Selain Green City Master Plan, Surabaya dan Kitakyushu juga merencanakan

untuk membentuk suatu kota yang mengusung konsep low carbon city dimana hal

tersebut bertujuan untuk merealisasikan masyarakat rendah karbon serta

pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Konsep ini juga bertujuan untuk

mempromosikan pengurangan Green House Gasses (GHG). Surabaya dan

Kitakyushu berkomitmen untuk membangun platform rendah karbon antar

keduanya dalam konsultasi kebijakan, pembangunan kapasitas sumberdaya

manusia dan konsultasi transfer teknologi. Berikut penulis sertakan strategi low

carbon city dalam sebuah gambar .

55

Gambar 7. Strategi dalam low carbon city

Sumber: Data Bagian Administrasi Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya

4.4 Mekanisme Kerjasama Internasional oleh Pemerintah Daerah dalam

Skema Sister City

4.4.1 Dasar Hukum Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah Luar Negeri Kota

Surabaya

Pada bab awal penelitian ini, penulis telah menjelaskan mengenai sistem

desentralisasi dan peran pemerintah daerah dalam kancah internasional khususnya

dalam bidang kerjasama. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk

melakukan kerjasama internasional namun harus tetap mengacu pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku pada level nasional. Pun begitu dengan Kota

Surabaya. Meskipun Kota Surabaya memiliki otoritas sendiri dalam mengurus

56

rumah tanggaya namun dalam melaksanakan kerjasama daerah yang mencakup

ranah internasional, Pemerintah Kota Surabaya harus mengacu pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku karena hubungan luar negeri merupakan salah

satu urusan mutlak milik pemerintah pusat. Berikut merupakan undang-undang

yang menjadi acuan bagi Kota Surabaya dalam melakukan kerjasama

internasional.

a. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-undang ini menjadi landasan bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam

melakukan kerjasama internasional khususnya dengan Kota Kitakyushu. Undang-

undang ini secara garis besar membahas mengenai bagaimana hubungan

internasional dimaknai dan bagaimana seharusnya hubungan luar negeri di

jalankan. Hubungan internasional menurut UU. No. 37 tahun 1999 pasal 1

merupakan setiap kegiatan menyangkut aspek regional dan internasional yang

dilakukan oleh seluruh elemen dalam negara baik pemerintah pusat, daerah

beserta lembaga-lembaganya, badan usaha, organisasi politik, organisasi

masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau warga negara Indonesia. UU ini

juga menjelaskan bahwa hubungan luar negeri dan politik luar negeri merupakan

tanggung jawab dari menteri luar negeri.28

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan

bahwa hubungan luar negeri dapat dijalankan oleh pemerintah daerah namun tetap

dalam ranah pemerintah pusat karena pada dasarnya hubungan luar negeri

merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat.

28

Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

57

b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

Selain aturan mengenai pemaknaan hubungan luar negeri, Pemerintah Kota

Surabaya juga mengacu pada aturan mengenai perjanjian internasional yang

tercantum dalam UU No. 24 Tahun 2000. Undang-undang tersebut menjelaskan

mengenai bagaimana seharusnya perjanjian internasional itu dibuat. Perjanjian

internasional dapat terwujud dengan pemerintah pusat sebagai perwakilan atas

negara. Pemerintah daerah seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya,

memiliki kesempatan untuk terlibat dalam hubungan internasional dan politik luar

negeri namun untuk pembuatan perjanjian atau kerjasama internasional

pemerintah daerah harus melakukan konsultasi dan koordinasi dengan menteri

selaku penanggung jawab atas hubungan luar negeri di Indonesia.29

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Aturan mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan kerjasama

internasional terdapat dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang

pemerintah daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 10 menjelaksan bahwa,

pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan otonomi seluas-

luasnya dalam rangka untuk mengatur dan mengelola wilayahnya. Menurut UU

tersebut terdapat beberapa urusan yang tidak boleh dilakuakn oleh pemerintah

daerah karena urusan tersebut merupkan wewenang dari pemerintah pusat.

Adapaun urusan yang mutlak harus dilakuakn oleh pemerintah pusat adalah

politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional,

29

Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

58

dan agama. Pada pasal 154, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk

membentuk suatu kerjasama internasional untuk memenuhi kebutuhannya namun

dalam prosesnya pemerintah daerah wajib untuk melakukan konsultasi dengan

DPRD untuk memberikan masukan dan evaluasi mengenai kerjasama yang akan

dilaksanakan. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk melakukan

pinjaman luar negeri atas nama Pemerintah setelah memperoleh pertimbangan

dari Mentri Dalam Negeri sesuai dengan yang tertera dalam pasal 170.30

d. Permendagri No, 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama

Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri

Aturan lain yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kerjasama sister city

antara Kota Surabaya dengan Kota Kitakyushu adalah Pearturan Menteri Dalam

negeri No. 3 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah

daerah dengan pihak luar negeri. Dalam aturan tersebut dijelaskan mengenai

syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu daerah apabila ingin melakukan

suatu kerjasama. Syarat-syarat tersebut tyercantum dalam bab II prinsip kerjasama

pada pasal 2 dimana kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri harus

memperhatikan prinsipi permasamaan kedudukan, memberikan manfaat dan

saling menguntungkan, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan

perekonomian, menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

30

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

59

mempertahankan keberlanjutan lingkungan, mendukung pengarusutamaan gender,

dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.31

Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Kitakyushu membentuk

suatu kerjasama dalam skema sister city sehingga Pemerintah Kota Surabaya

mengacu pada pasal 5 dimana apabila pemerintah daerah ingin menjalankan

kerjasama kota kembar (Sister city) maka harus memenuhi syarat yaitu kesetaraan

status administrasi, kesamaan karakteristik, kesamaan permasalahan, upaya saling

melengkapi dan peningkatan hubungan antar masyarakat.32

4.4.2 Prosedur dan Mekanisme Kerjasama Internasional Sister City

Dalam membuat suatu perjanjian internasional yang nantinya akan mengarah

pada kerjasama internasional terdapat prosedur serta mekanisme khusus untuk

menghasilkan perjanjian internasional yang sah dan diakui oleh negara. Sesuai

yang tertera dalam Buku Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama

Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah Bab III, Pmerintah daerah memiliki

wewenang untuk mengadakan kerjasama meliputi beberapa bidang yaitu 1)

kerjasama ekonomi yang meliputi perdagangan, investasi, ketenagakerjaan,

kelautan dan perikanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kehutananm pertanian,

pertambangan, kependudukan, pariwisata, lingkungan hidup, perhubungan, 2)

kerjasama social budaya uyang meliputi pendidikan, kesehatan, kepemudaan,

kewanitaan, olahraga, kesenian, serta 3) bentuk kerjasama lain. Mengacu pada

31

Permendagri No, 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah

dengan Pihak Luar Negeri pasal 2

32Ibid. pasal 5

60

aturan tersebut, maka kerjasama yang dilakukan oleh Pemerinah Kota Surabaya

dengan Pemerintah Kota Kitakyushu sudah sesuai dengan fokus kerjasama di

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Untuk membentuk suatu kerjasama sister city, pemerintah Kota Surabaya

mengacu pada prosedur serta mekanisme yang telah tercantum dalam buku

panduan umum yaitu;

1. Kerjasama antara pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negri

(sister province/sister city) dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan

diplomatic dengan Indonesia dimana hal tersebut tidak mengganggu stabilitas

politik dan keamanan kedaulatan Negara Republik Indonesia

2. Pemerintah daerah yang hendak melaksanakan kerjasama sister city/province

perlu untuk memberitahukan pada Departemen Luar Negeri, Departemen

Dalam Negeri dan instansi terkait untuk mendapatkan pertimbangan

3. Pemerintah daerah bersama dengan Departemen Luar Negeri melalui

perwakilan RI di luar negeri melaksanakan penjajakan untuk mengetahui

apakah minatnya mendapat tanggapan positif dari perintah kota/provinsi di

negara lain

4. Jika kedua belah pihak saling memberikan tanggapan positif mengenai

rencana kerjasama maka pemerintah daerah jika diperlukan menyiapkan

penandatanganan kesepakatan awal dalam bentuk Letter of Intent (LoI)

5. Letter of Intent (LoI) dapat disiapkan oleh pemerintah daerah, departemen luar

negeri, atau perwakilan RI di luar negeri untuk disampaikan dan dimintakan

tanggapan kepada mitra di luar negeri

61

6. Naskah LoI yang sudah disepakati ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat

setingkat dari kedua pemerintah daerah

7. Sebagai tindak lanjut dari LoI. Kedua belah pihak yang sudah sepakat untuk

melembagakan kerjasama kemudian menyiapkan naskah Memorandum of

Understanding (MoU)

8. Pembuatan MoU sebagai salah satu bentuk dari perjanjian internasional

dilakukan sesuai mekanisme yang ada

9. Rancangan naskah MoU dapat memuat bidang kerjasama seperti yang

dimaksud dalam Bab III butir 16 dengan memperhatikan aturan tentang

pemvberian visa, ijin tinggal, perpajakan, dan oeraturan perundang-undangan

yang berlaku.

10. Para pihak yang telah sepakat mendatangani MoU kemudian dapat dimintakan

surat kuasa (full powers) kepada menteri luar negeri

11. Naskah asli LoI dan MoU sister city/province yang telah ditanda tangani

diserahkan kepada departemen luar negeri untuk disimpan di ruang perjanjian.

Langkah-langkah diatas merupakan prosedur serta mekanisme yang harus

diperhatikan dalam pembentukan kerjasama sister city secara umum. Pemerintah

Kota Surabaya juga memiliki alur yang secara keseluruhan sama dengan prosedur

serta mekanisme yang sudah ditentukan. Untuk bagan lebih lanjut penulis sertakan

dalam lampiran.

Dari bahasan yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, penulis dapat

menenyimpulkan bahwa hubungan antara Kota Surabaya dengan Kota Kitakyushu

yang sudah terjalin sejak tahun 1997 ini membawa dampak cukup signifikan bagi

62

pembangunan Kota Surabaya. Kerjasama tersebut berlangsung hingga sekarang

dan Kota Surabaya menganggap Kota Kitakyushu sebagai mitra kerjasama yang

strategis untuk mengentaskan permasalahan lingkungan di Kota Surabaya.

Berangkat dari hal tersebut maka Pemerintah Kota Surabaya dan Kitakyushu

sepakat untuk membentuk suatu kerjasama yang sifatnya lebih komprehensif dan

menyeluruh dalam skema Green Sister City dengan MoU yang ditandatangi pada

tahun 2012. Dari penandatangan MoU tersebut Pemerintah Kota Surabaya

berharap agar terjadi tukar menukar pengetahuan dan pengalaman tentang

pengelolaan lingkungan sehingga dapat meningkatkan optimalisasi pengelolaan

potensi daerah serta mempererat persahabatan antar kedua kota.33

33

Data Bagian Administrasi Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya