HKI dan Sumber Daya Hayati

HKI DAN SUMBER DAYA

ALAM HAYATI:

MENGHINDARI KONFLIK,

MENCARI SOLUSI

Prayudi Setiadharma, S.H., M.IP.

SDA HAYATI DAN HKI

Article 16.5. of the CBD:

“The Contracting Parties, recognizing that patents and other IPR may have an influence on the implementation of this Convention, shall cooperate in this regard subject to national legislation and international law in order to ensure that such rights are supportive of and do not run counter to its objectives.”

SDA HAYATI DAN HKI

Terdapat potensi konflik antara sistem

perlindungan HKI dengan ketentuan

yang ada pada CBD;

Konflik-konflik tersebut harus bisa

ditanggulangi;

Dalam kerangka hukum nasional

maupun internasional.

ISU SDA HAYATI YANG

TERKAIT DENGAN HKI

Pelestarian dan pemanfaatan SDA

Hayati secara berkesinambungan;

Alih Teknologi dalam rangka

Pelestarian dan Pemanfaatan SDA

Hayati secara berkesinambungan;

Hak bagi masyarakat pemangku

Pengetahuan Tradisional

PELESTARIAN SDA HAYATI

KONTRA: Insentif yang diperoleh industri dengan adanya Paten dianggap mendorong dihasilkannya teknologi-teknologi baru yang berdampak pada kerusakan SDA Hayati;

PRO: Dengan adanya perlindungan Paten, perusahaan2 akan merasa aman baik dalam berinvestasi dalam R&D di bidang pengelolaan SDA Hayati, maupun dalam mengadakan kesepakatan dengan penyedia sumber daya genetik.

SOLUSI:

INTERNAL Ordre-Public Tidak memberikan paten kepada invensi yang pelaksanaannya melanggar ketentuan per-UU-an merusak lingkungan hidup Pasal 7 huruf (a) UU no.14/2001

EKSTERNAL Ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan SDA Hayati/Lingkungan Hidup

ALIH TEKNOLOGI

KONTRA: Teknologi untuk pelestarian SDA Hayati dikuasai oleh negara-negara industri maju dan dilindungi dengan Paten, sehingga membuat teknologi tersebut terlalu mahal untuk dapat dijangkau oleh negara-negara berkembang

PRO: Pemilik Paten atas teknologi pelestarian SDA Hayati akan lebih “rela” mengalihkan teknologinya tersebut kepada negara-negara yang memiliki sistem perlindungan HKI yang memadai

SOLUSI:

INTERNAL melalui mekanisme

Lisensi, Lisensi Paksa, atau

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah;

EKSTERNAL Ketentuan hukum lain

terkait dengan masalah alih

teknologi/investasi asing

PENGETAHUAN TRADISIONAL

Sistem HKI, khususnya Paten, dianggap

memberikan legitimasi dan mendukung

terjadinya “BIOPIRACY”

BIOPIRACY --> Eksploitasi komersial secara

tanpa hak terhadap Pengetahuan serta SDA

Hayati milik masyarakat tradisional;

Belum ada perlindungan hukum terhadap

Pengetahuan Tradisional di Indonesia

PENGETAHUAN TRADISIONAL

“Pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan

digunakan oleh suatu komunitas,

masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang

bersifat turun-temurun dan terus

berkembang sesuai dengan perubahan

lingkungan.” (definisi yang dipergunakan oleh UN Sub-Commission on Prevention of

Discrimination and Protection of Minorities)

ARTICLE 8.J. CBD Each contracting party shall … subject to its national

legislation:

…respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity;…

…promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices;…

…encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices.

Dapatkah PENGETAHUAN

TRADISIONAL dilindungi

sebagai HAK KEKAYAAN

INTELEKTUAL?

Secara DEFINISI…

“Hak Kekayaan Intelektual adalah hak

yang timbul dari aktivitas intelektual

manusia dalam bidang industri, ilmu

pengetahuan, sastra, dan seni” (WIPO)

PATEN

Perlu ada INVENTOR sebagai pihak yang berhak atas Paten terhadap INVENSI yang dihasilkannya;

Harus memenuhi syarat Kebaruan, Memiliki Langkah Inventif, dan Dapat Diterapkan Dalam Industri;

Harus melalui prosedur yang panjang dan seringkali melibatkan investasi dengan nilai yang tidak sedikit

SISTEM HKI KONVENSIONAL

Berdasarkan konsep hak kepemilikan individu;

Dipergunakan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang maksimal dari invensi/ciptaan yang dilindungi sepanjang masa perlindungannya masih berlaku;

Idealnya berfungsi sebagai “reward” atas invensi yang dihasilkan sekaligus “incentive” untuk menghasilkan invensi-invensi berikutnya, sehingga lebih bersifat “encouragement” ketimbang “preservation”

HKI vs PENGETAHUAN TRADISIONAL

Pada hakikatnya, Pengetahuan Tradisional sulit untuk dapat dilindungi dalam sistem perlindungan HKI yang konvensional karena perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar;

Namun demikian, dalam praktik sangat mungkin terjadi misappropriation dimana sesuatu yang sesungguhnya adalah Pengetahuan Tradisional diklaim sebagai sebuah invensi yang kemudian berhasil dipatenkan

MENGAPA BISA TERJADI

MISAPPROPRIATION? Kelemahan pada sistem pemeriksaan substantif paten ketergantungan pada dokumen tertulis sebagai prior art;

Ketentuan 35 US Code § 102 publikasi dari luar Amerika Serikat harus berupa dokumen paten atau tertulis;

Tidak ada sistem pendokumentasian secara tertulis dan komprehensif terhadap Pengetahuan Tradisional yang ada di Indonesiasia

BAGAIMANA PENGETAHUAN

TRADISIONAL SEBAIKNYA

DILINDUNGI?

Menciptakan sistem perlindungan sui-generis

dalam konteks HKI secara luas;

Membangun database Pengetahuan

Tradisional yang komprehensif;

Memasukkan skema benefit-sharing yang

adil;

Idealnya dilakukan juga dalam konteks

kerjasama internasional/regional

CONTOH PERLINDUNGAN SUI-

GENERIS DALAM KONTEKS HKI:

UU no. 29/2000 tentang PVT

Amanat TRIPS untuk memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman;

Sistem perlindungan paten di Indonesia mengecualikan tumbuh-tumbuhan dan hewan selain mikro-organisme;

Mengatur perlindungan terhadap varietas lokal milik masyarakat berikut penamaannya



DILINDUNGI?

Menciptakan sistem perlindungan sui-generis

dalam konteks HKI secara luas;

Membangun database Pengetahuan

Tradisional yang komprehensif;

Memasukkan skema benefit-sharing yang

adil;

Idealnya dilakukan juga dalam konteks

kerjasama internasional/regional

DATABASE PENGETAHUAN

TRADISIONAL Pencegahan misappropriation;

Mendukung sistem perlindungan paten dalam hal menyediakan dokumen tertulis mengenai Pengetahuan Tradisional;

Bentuk awal pengakuan terhadap keberadaan suatu Pengetahuan Tradisional dan hak masyarakat pemangkunya



DILINDUNGI? Menciptakan sistem perlindungan sui-generis dalam konteks HKI secara luas;

Membangun database Pengetahuan Tradisional yang komprehensif;

Memasukkan skema benefit-sharing yang adil;

Idealnya dilakukan juga dalam konteks kerjasama internasional/regional

HAL LAIN YANG PERLU

DIPERHATIKAN Karakteristik masyarakat tradisional yang

kurang peduli dengan sistem modern,

walaupun menyangkut kepentingan mereka

sendiri;

Posisi tawar masyarakat tradisional yang

relatif lemah, terutama dalam hal ekonomi;

Perlu inisiatif dan peran aktif pemerintah

Sekian dan Terima-kasih!

Copyright © 2007

Prayudi Setiadharma, S.H., M.IP.

E-mail: [email protected]

SUMBER BACAAN

Agus Sardjono, Hak Kekayaan

Intelektual dan Pengetahuan

Tradisional, (Alumni, 2006)

Graham Dutfield, Intellectual Property

Rights, Trade and Biodiversity,

(Earthscan Publications Ltd., 2002)

Documents

HKI dan Sumber Daya Hayati