KASUS 1
Donor Ginjal Psikotik
Seorang wanita berumur 22 tahun telah berada di bawah pengobatan
untuk mengatasi sakit kejiwaan yang telah dideritanya sejak usia 18
tahun. Wanita tersebut telah kehilangan ayahnya semenjak ia masih
muda dan kedua saudari perempuannya juga telah berumah tangga.
Keluarga mereka sekarang dirawat oleh paman wanita tersebut yang
selalu baik dan murah hati terhadap mereka. Namun, kondisi dari si
paman sekarang membutuhkan transplantasi ginjal dan hanya wanita
tersebut yang memungkinkan untuk mendonorkan ginjalnya. Departemen
nefrologi menganjurkan untuk mengkonsultasikan ke psikiater
terlebih dahulu dikarenakan wanita ini sedang berada dalam tahap
pengobatan yang tidak teratur. Wanita ini juga memiliki tingkat
pengetahuan yang kurang dikarenakan penyakit kejiwaan yang
dialaminya apabila ingin diberikan informed consent. Sebenarnya
kondisinya bisa ditingkatkan dalam waktu tiga bulan apabila
dilakukan pengobatan secara rutin, setelah itu baru dapat dilakukan
evaluasi ulang untuk menentukan seberapa besar peningkatan
kemampuannya dalam memahami informed consent yang akan
diberikan.
Ibunya sendiri merasa bahwa dirinya yang berhak dalam memberikan
keputusan terkait masalah pendonoran tersebut sebagai ibu dari si
gadis ini. Nyawa dari pamannya sedang dalam bahaya dan apabila
terjadi sesuatu terhadap pamannya, maka keluarganya akan menderita.
Sedangkan si gadis yang menderita penyakit kejiwaan tadi, apabila
mendonorkan ginjalnya tidak akan membahayakan dirinya sama sekali
dan hanya si gadis ini yang dapat menyelamatkan hidup dari
pamannya. Ibu dari si gadis berkata bahwa keputusan terakhir harus
diserahkan kepada keluarga dan para dokter tidak boleh
menganggu-gugat keputusan yang telah ditentukan oleh pihak
keluarga.
PERTANYAAN
1. Siapakah yang berhak dalam memberikan keputusan atas informed
consent yang diberikan pada kasus diatas?
Jawab:
Pada kasus diatas yang seharusnya berhak untuk memutuskan tetap
si pendonor ginjal itu sendiri yaitu wanita yang sedang memiliki
penyakit kejiwaan tersebut walaupun tingkat wawasan yang dimiliki
oleh gadis tersebut sangat kurang namun sebenaenya masih bisa
ditingkatkan dengan dilakukannya pengobatan yang rutin. Akan tetapi
pada kasus diatas kondisi si paman sudah parah dan sangat
membutuhkan donor ginjal dari si gadis untuk bertahan hidup
sehingga keputusan yang berhak memutuskan diserahkan kepada
keluarga dari si gadis, seperti ibunya sendiri.
2. Apakah pihak dokter dibenarkan dalam menolak penerimaan
pasien dengan gangguan kejiwaan sebagai pendonor ginjal?
Mengapa?
Jawab:
Tidak. Alasannya karena setiap pasien yang mengalami gangguan
kejiwaan yang masih memiliki kondisi kedua ginjal yang normal dan
apabila setelah pasien mendonorkan ginjalnya tidak berpengaruh
terhadap kondisi keseimbangan tubuhnya, maka pasien tersebut juga
memiliki hak untuk mendonorkan ginjalnya. Apabila dokter menolak
penerimaan pasien yang mau mendonorkan ginjalnya hanya karena
kemampuan wawasannya yang kurang sehingga tidak bisa menerima
informed consent, hal tersebut bisa diatasi dengan dilakukannya
pengobatan yang rutin untuk meningkatkan kemampuan wawasan si
pasien. Selain itu keputusan selanjutnya diserahkan kepada pihak
keluarga. Pemberian informed consent memiliki keputusan tertinggi
yang berada di tangan pasien, atau seperti pada kasus dpaat
diserahkan kepada pihak keluarga dalam pengambilan keputusan.
3. Sudah jelas dalam kasus tersebut dinyatakan bahwa si ibu akan
pergi membawa gadis tersebut ke tempat dokter yang lain untuk bisa
melaksanakan operasi transplantasi ginjal tersebut. Apakah hal
tersebut mengartikan bahwa si dokter sudah bebas dari tanggung
jawabnya dalam kasus ini?
Jawab:
Sebenarnya apabila si ibu ingin membawa anaknya yang menderita
penyakit kejiwaan tadi ke tempat lain yang bisa melakukan
transplantasi ginjalnya, maka si dokter awal yang menangani kasus
tersebut sudah lepas dari tanggung jawab apapun terkait kasus
tersebut. Dokter sudah tidak perlu campur tangan lagi walaupun
memang dokter tersebut sudah melanggar respect for autonomy karena
tidak menghargai keputusan pihak keluarga pasien. Namun di sisi
lain, dokter telah menerapkan prinsip kaidah dasar bioetika
beneficience dan non-maleficience.
4. Tentukan fakta dari kedua saudari perempuan pasien sehingga
tidak memungkinkan untuk menjadi pendonor ginjal bagi paman
mereka?
Jawab:
Fakta dari kedua saudari perempuan pasien sehingga tidak
memungkinkan untuk menjadi pendonor ginjal bagi paman mereka adalah
status dari kedua saudari perempuan pasien yang sudah menikah dan
berumah tangga. Tentu setelah kedua saudari perempuan pasien
menikah akan tambah tanggung jawab maupun kewajibannya, sehingga
peran sosial yang akan didapat juga akan semakin besar dibandingkan
dengan pasien sendiri.
5. Diskusikan aspek kaidah etika dibandingkan aspek hukum pada
kasus tersebut!
Jawab:
Berdasarkan aspek kaidah etikanya, maka dari kasus tersebut sang
dokter telah melanggar kaidah bioetika respect for autonomy karena
tidak menjunjung tinggi keputusan pihak keluarga pasien. Sedangkan
si dokter juga telah menerapkan aspek kaidah bioetika beneficience
dan non-maleficience karena dilihat dari kondisi kejiwaan dan
kondisi keseluruhan dari si pasien yang akan mendonorkan ginjalnya
tentu tidak mungkin dilakukan transplantasi begitu saja, sedangkan
pasien yang mempunya ginjal yang akan didonorkannya tidak
mengetahui bahwa akan diambil organ dari dalam tubuhnya. Hal ini
juga dokter sudah menerapkan aspek hukum karena tidak begitu saja
menerima permintaan keluarga pasien untuk melakukan transplantasi
pendonoran ginjal dari si pasien yang menderita penyakit kejiwaan
tersebut. Meskipun pihak keluarga pasien dari si ibu tetap memaksa
keputusan dari informed consent yang diberikan tetap harus
dilakukan transplantasi dan hal tersebut merupakan keputusan
tertinggi sebelum tiap tindakan medis dilakukan, namun dari aspek
hukum hal ini sudah sangat illegal. Pendonor ginjal yang memiliki
organ yang akan didonorkan adalah si wanita yang memiliki sakit
kejiwaan tersebut, tentu ia harus tahu bahwa akan dilakukan
transplantasi ginjal yang ia miliki kepada pamannya.
KASUS 2
Wanita Yang Dipaksa Untuk Mendonorkan Ginjalnya
Dokter: Kami telah merintis proses transplantasi ginjal dan kami
telah menemukan bahwa hasil kami dapat dibandingkan dengan pusat
kemajuan di Barat. Landasan yang sangat penting dari kebijakan kami
adalah bahwa kita tidak menerima donor yang tidak
terkait/berhubungan. Banyak rumah sakit di negara kita memungkinkan
sumbangan yang tidak terkait/tidak behubungan secara kekerabatan.
Permintaan untuk transplantasi jauh lebih besar dari donor yang
tersedia. Kami tidak memiliki kebijakan yang disetujui pemerintan
mengenai pengambilan organ pada mayat/kadaver. Jadi pasien harus
bergantung pada kerabat yang bersedia mendonor atau membelinya di
pasar. Beberapa orang mampu membeli dan mereka membuat permintaan
ginjal dari donor yang bersedia walau tidak terdapat hubungan
kekerabatan. Para pendonor sangat memerlukan uang dan dokter
memberitahu mereka bahwa mereka bisa hidup dengan satu ginjal.
Orang yang tidak bersalah, miskin, tidak ada hubungan atau memiliki
hubungan kekerabatan jauh, yang dipaksa atau bahkan tertipu untuk
memberikan ginjalnya. Kadang-kadang mereka bahkan tidak tahu itu.
Mereka mungkin tidak diberi uang atau diberikan kurang dari apa
yang dijanjikan. Ini bukan hal baru, kami telah menerima beberapa
laporan. Implikasi sangat serius yang mana telah terlihat di banyak
negara berkembang.Kami memiliki kasus lain, di mana pendonor jelas
sepupu pertama pasien dan tampaknya bersedia mendonor, namun kami
merasa tidak pasti/janggal tentang dia (si pendonor) dan
mengirimnya untuk penilaian kejiwaan. Mereka menemukan bahwa ia
memiliki kecerdasan yang subnormal dan tidak tahu tentang masalah,
prosedur dan apa dimaksudkan akan dilakukan padanya. Kami menolak.
Pasien dan keluarganya, bahkan orang tua pendonor, marah atas
penolakan kami.
1. Mempertimbangkan konteks yang diuraikan oleh dokter.
Gambarkan/jelaskan dilema etik yang terjadi. Pada kondisi tersebut,
bagaimana Anda melihat masing-masing hak pasien dan hak
pendonor?
Pada kasus tersebut, seorang pasien membutuhkan transplantasi
ginjal dan telah didapatkan donor yang cocok yaitu sepupu pasien
sendiri. Di sisi lain, pendonor tersebut mengalami gangguan
intelegensia sehingga tidak dapat memahami prosedur, fungsi dan
efek yang akan terjadi pada dirinya bila melakukan transplantasi
ginjal. Tentu saja hal ini menjadi dilema etik yang mengharuskan
dokter untuk memilih melakukan transplantasi untuk menyelamatkan
seorang pasien dengan kondisi pendonor yang seperti itu atau tidak
melakukan transplantasi tersebut sebagai pertimbangan terhadap
kondisi pendonor yang tidak memiliki pengetahuan mengenai proses
transplantasi ini.
Pada kasus, tindakan dokter terhadap calon pendonor :
Dokter telah melaksanakan prinsip etika Otonomi dan
Non-maleficence dengan memberikan informed consent kepada calon
pendonor dan menolak melakukan tindakan ketika dokter mengetahui
bahwa pendonor tidak memiliki kemampuan untuk memahami efek yang
terjadi pada dirinya di masa depan.
Dokter telah mematuhi perundang-undangan bahwa pendonor harus
mengetahui dan mengerti resiko yang akan dihadapinya, selain itu
orang tersebut tidak boleh mengalami tekanan psikologi karena dapat
memperparah penyakit psikosis yang sedang diderita oleh pendonor.
Hal ini yang menyebabkan dokter menolak pendonor. Pada kasus,
tindakan dokter terhadap resipien (pasien):
Pada keputusan ini, kaidah dasar Beneficence pasien mungkin
menjadi terabaikan.
Namun, dokter tidak bisa disalahkan karena dokter juga terikat
kepada peraturan rumah sakit dan perundang-undangan.
Maka, dokter telah melakukan tindakan yang tepat dalam kasus
ini.
Sebelum seseorang memutuskan menjadi donor hidup, seseorang
harus mengetahui dan mengerti resiko yang akan dihadapinya, selain
itu orang tersebut tidak boleh mengalami tekanan psikologi.
Sehingga yang dapat menjadi donor hidup adalah seseorang yang sudah
berhak melakukan perbuatan hukum, yaitu apabila sudah cukup umur
dan sehat akalnya. Menurut hukum perdata di Indonesia, seseorang
dikatakan sudah cukup umur jika sudah berumur 21 tahun atau sudah
menikah.
Syarat transplantasi organ dari donor hidup,yaitu :
Resiko yang dihadapi oleh donor harus proporsional dengan
manfaat yang didatangkan oleh tindakan tersebut atas diri
penerima.
Pengangkatan organ tubuh tidak boleh mengganggu secara serius
kesehatan donor atau fungsi tubuhnya.
Perkiraan penerimaan organ tersebut oleh penerima.
Donor wajib memutuskan dengan penuh kesadaram dan bebas, dengan
mengetahui resiko yang mungkin terjadi.
Dokter berhak untuk menolak dilakukan transplantasi ginjal dari
pendonor ke pasien, karena pendonor memiliki tingkat intelegensi
yang subnormal dari hasil pemeriksaan psikolog tidak
berkompeten.
Pasien dan keluarga yang memerlukan ginjal untuk transplantasi,
seharusnya mengerti dengan kebijakan itu dan tidak memaksa
dilakukan transplantasi, karena akan dikenai hukum pidana atau
perdata yang sudah diatur di negara tersebut.
Dokter juga telah melakukan keawajibannya yang sesuai dengan
Kaidah dasar bioetik autonomy dan KODEKI pasal 3 yakni Dalam
melakukan pekerjaan kedokterannya seorang dokter tidak boleh
dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi.
Syarat menjadi pendonor, yaitu harus berkompeten, ada keinginana
untuk mendonor, bebas dari paksaan, sehat medis dan psikologis, dan
mengetahui resiko dan keuntungan yang mungkin di dapat dari donor
tersebut
Berdasarkan prinsip bioetika medis; Undang-Undang No. 23 Tahun
1992 tentang Kesehatan, pelaksanaan transplantasi; dan PP No.18
tahun 1981, donor organ hidup harus dilakukan secara otonomi
individu dan pendonor harus mengetahui serta mengerti resiko yang
akan dihadapinya, baik resiko di bidang medis, pembedahan maupun
resiko untuk kehidupannya lebih lanjut, serta tidak boleh mengalami
tekanan psikologi.
Jika dilihat, dari sisi pasien maka dokter tersebut belum
melakukan dengan baik salah satu prinsip bioetik, yaitu beneficent
karena dokter tersebut menolak pendonor dan menyebabkan pasien
tidak bisa mendapat donor ginjal. Sedangkan apabila dilihat dari
sisi pendonor dokter sudah bersikap dengan benar menolak pendonor
karena syarat seseorang dapat mendonorkan organnya adalah
mengetahui dengan jelas dan dengan sadar ingin mendonorkan
organnya. Pendonor memiliki hak untuk mengetahui dengan jelas
segala prosedur yang akan dilakukan pada saat melakukan operasi
donor ginjal.
2. Apakah pendonor menjadi pasien selama prosesnya?
Dalam kasus tersebut, pendonor merupakan sepupu dari pasien dan
secara sukarela mau melakukan transplantasi ginjal. Akan tetapi
setelah dilakukan penilaian psikiatri, pendonor memiliki kecerdasan
dibawah normal dan tidak mengetahui mengenai masalah ini, prosedur,
serta dampak yang terjadi pada dirinya pascaoperasi transplantasi
ginjal.
Saat ini dapat dikatakan pendonor sebenarnya merupakan seorang
pasien psikiatri, yang seharusnya mendapatkan terapi hingga dirinya
mampu menerima penjelasan mengenai prosedur serta dampak dari
transplantasi ginjal yang akan membuat dirinya hanya memiliki 1
buah ginjal. Informed consent yang didapatkan langsung dari
pendonor dengan kecerdasan yang cukup diperlukan karena artinya
pendonor mengetahui tindakan apa yang akan dilakukannya serta telah
mengetahui dampak apa yang mungkin akan terjadi kepadanya. Dengan
kecerdasan dibawah normal dikhawatirkan pasien mengalami kerugian
yang tidak dia ketahui akibat dari tindakan yang dilakukannya
tersebut
Apabila pendonor tersebut tetap mendonorkan 1 buah ginjalnya
tanpa mengetahui dampak apa yang akan terjadi kepadanya, bisa saja
suatu saat dia akan menjadi pasien yang juga memerlukan
transplantasi ginjal, misalnya karena satu-satunya ginjal yang ia
miliki mengalami gangguan dan 1 ginjal sebelumnya telah ia donorkan
kepada orang lain tanpa sepengetahuannya. Tentu hal tersebut
merugikan bagi pendonor. Maka dari itu, keputusan dokter untuk
menolak transplantasi ginjal tersebut merupakan hal yang tepat
walaupun menimbulkan kekecewaan pada keluarga pasien.
3. Bandingkan kasus di mana operasi dilakukan dengan kasus satu
di mana ia menolak. Bagaimana mungkin ada dua keputusan yang
berbeda dalam dua kasus ini? Diskusikan nilai etik yang terlibat
dalam keputusan yang berbeda?
Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia merupakan
tindakan medik yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan
fungsi organ tubuh yang berat. tansplantasi adalah terapi pengganti
(alternatif) yang rnerupakan upaya terbaik untuk menolong pasien
dengan kegagalan organnya karena hasilnya lebih memuaskan
dibandingkan dengan terapi konservatif. Kendala lain yang dihadapi
Indonesia dewasa ini dalam menetapkan terapi transplantasi, adalah
terbatasnya jumlah donor keluarga (Living Related Donor, LRD) dan
donasi organ jenazah. Semua upaya dalam bidang transplantasi tubuh,
jaringan dan sel manusia itu tentu memerlukan peninjauan dari sudut
hukum dan etika kedokteran
Peraturan Perundang-undangan No. 18 tahun 1981 tentang bedah
mayat klinis, bedali mayat anatomis dan transplantasi alat
sertajaringan tubuh manusia, tercantum pasal pasal 15
1. Sebelum persetujuan tentang transplantasi alat dan atau
jaringan tubuh manusia diberikan oleh donor hidup, calon donor yang
bersangkutan terlebih dahulu diberi tahu oleh dokter yang
merawatnya temasuk dokter konsultan mengenai operasi,
akibat-akibatnya, dan kemungkinan yang dapat terjadi.2. Dokter
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus yakin benar, bahwa calon
donor yang bersangkutan telah menyadari sepenuhnya arti dari
pemberitahuan tersebut.
Peraturan Perundang-undangan Pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa
pengambilan organ dan atau jaringan tubuh dari seorang donor harus
memperhatikan kesehatan donor yang bersangkutan dan ada persetujuan
ahli waris atau keluarganya.
Inti dari persetujuan (informed consent)adalah persetujuan
haruslah didapat sesudah pasien mendapat informasi yang adekuat.
Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa yang berhak memberikan
persetujuan adalah pasien yang sudah dewasa (di atas 21 tahun atau
sudah menikah) dan dalam keadaan sehat mental.Informed consent yang
terlaksana selama ini, penandatanganan persetujuan lebih sering
dilakukan oleh keluarga pasien. Hal ini mungkin berkaitan dengan
kesangsian terhadap kesiapan mental pasien sehingga beban demikian
diarnbil alih oleh keluarga pasien atau atas alasan lain.Untuk
pasien di bawah umur 21 tahun, dan pasien pasien gangguan jiwa yang
menandatangani adalah orangtua/ wai /keluarga terdekat.Untuk pasien
dalam keadaan tidak sadar, atau pingsan serta tidak didainpingi
oleh keluarga terdekat dan secara medik berada dalam keadaan gawat
darurat yang memerlukan tindakan medik segera, tidak diperlukan
persetujuan dari siapa pun (pasal 11 bab IV Permenkes No. 585).
Penolakan Informed Consent
Tidak selamanya pasien atau keluarga setujudengan tindakan medik
yang akan dilakukan dokter. Dalam situasi demikian,kalangan doker
maupun kalangan kesehatan lainnya harus memahami bahwa pasien atau
keluarga mempunyai hak untuk menolak usul tindakan yang akan
dilakukan. Ini disebut sebagai infomed refusal. Tidak ada hak
dokteryang dapat memaksa pasien mengikuti anjurannya, walaupun
dokter menganggap penolakan bisa berakibat gawat atau kematian pada
pasien. Bila dokter gagal dalam meyakinkan pasien pada alternatif
tindakan yang diperlukan, untuk keamanan di kemudian hari,
sebaiknya dokter atau rumah sakit meminta pasien atau keluarga
menandatangani surat penolakan terhadap anjuran tindakan medik yang
diperlukan. Dalam kaitan transaksi terapeutik dokter dengan pasien,
pernyataan penolakan pasien atau keluarga ini dianggap sebagai
pemutusan transaksi terapeutik. Dengan demikian, apayang terjadi di
belakang hari tidak menjadi tanggung jawab dokter atau rumah sakit
lagi.
MenurutDeclaration of Lisbon (1981): The Rights ofthe Patient
disebutkan beberapa hak pasien,diantaranya hak memilih dokter, hak
dirawat dokter yang bebas, hak menerima atau menolak pengobatan
setelah menerima informasi, hak atas kerahasiaan, hak mati secara
bermartabat, hak atas dukungan moral atau spiritual. Di jelaskan
disini bahwa setiap pasien mempunyai hak yang sama dalam sebuah
peraturan universal atau per-undang-undangan indonesia. Tetapi
dalam beberapa kontek hak pasien tidak berlaku karena di takutkan
pemberian hak ini akan berdampak buruk bagi kehidupan pasien.
Contoh kecilnya dalam pemberian keputusan informed consent tidak
semua pasien dapat memberikannya karena disana ada syarat seorang
pasien yang boleh memberikan keputusan, yaitu :
1. Pasien tersebut sudah dewasa.
2. Pasien dalam keadaan sadar
3. Pasien dalam keadaan sehat akal.
Undang- Undang No. 36 tahun 2009 menyatakan bahwa adanya hak
menerima atau menolak sebagian atau seluruhpertolongan (kecuali tak
sadar, penyakit menular berat, gangguan jiwa berat). Jadi, jika
pasien sudah memenuhi kriteria dalam pemberian keputusan, setiap
keputusan dan ketetapan yang di ambil pasien baik menolak atau pun
menerima sebuah pengobatan akan sah karena telah mencakup kriteria
di atas.
Pada kasus pertama, berdasarkan aspek kaidah etik terlihat sang
dokter telah melanggar kaidah bioetika respect for autonomy karena
tidak menjunjung tinggi keputusan pihak keluarga pasien. Sedangkan
si dokter juga telah menerapkan aspek kaidah bioetika beneficience
dan non-maleficience karena dilihat dari kondisi kejiwaan dan
kondisi keseluruhan dari si pasien yang akan mendonorkan ginjalnya
tentu tidak mungkin dilakukan transplantasi begitu saja, sedangkan
pasien yang mempunyai ginjal yang akan didonorkannya tidak
mengetahui bahwa akan diambil organ dari dalam tubuhnya. Hal ini
juga dokter sudah menerapkan aspek hukum karena tidak begitu saja
menerima permintaan keluarga pasien untuk melakukan transplantasi
pendonoran ginjal dari si pasien yang menderita penyakit kejiwaan
tersebut. Meskipun pihak keluarga pasien dari si ibu tetap memaksa
keputusan dari informed consent yang diberikan tetap harus
dilakukan transplantasi dan hal tersebut merupakan keputusan
tertinggi sebelum tiap tindakan medis dilakukan, namun dari aspek
hukum hal ini sudah sangat illegal. Pendonor ginjal yang memiliki
organ yang akan didonorkan adalah si wanita yang memiliki sakit
kejiwaan tersebut, tentu ia harus tahu bahwa akan dilakukan
transplantasi ginjal yang ia miliki kepada pamannya. Meskipun
pendonor memiliki dua saudari perempuan yang sehat tetapi sudah
menikah tentunya akan ada tambahan tanggung jawab maupun kewajiban
bagi kedua saudarinya, sehingga peran sosial yang akan didapat juga
akan semakin besar dibandingkan dengan pasien sendiri.
Pada kasus kedua, dokter telah melaksanakan prinsip etika
otonomi dan non-maleficence dengan memberikan informed consent
kepada calon pendonor dan menolak melakukan tindakan ketika dokter
mengetahui bahwa pendonor tidak memiliki kemampuan untuk memahami
efek yang terjadi pada dirinya di masa depan.
Seorang pasien membutuhkan transplantasi ginjal dan telah
didapatkan donor yang cocok yaitu sepupu pasien sendiri. Pada sisi
lain, pendonor tersebut mengalami gangguan intelegensia sehingga
tidak dapat memahami prosedur, fungsi dan efek yang akan terjadi
pada dirinya bila melakukan transplantasi ginjal. Tentu saja hal
ini menjadi dilema etik yang mengharuskan dokter untuk memilih
melakukan transplantasi untuk menyelamatkan seorang pasien dengan
kondisi pendonor yang seperti itu atau tidak melakukan
transplantasi tersebut sebagai pertimbangan terhadap kondisi
pendonor yang tidak memiliki pengetahuan mengenai proses
transplantasi ini.
Dokter telah mematuhi perundang-undangan bahwa pendonor harus
mengetahui dan mengerti resiko yang akan dihadapinya, selain itu
orang tersebut tidak boleh mengalami tekanan psikologi karena dapat
memperparah penyakit psikosis yang sedang diderita oleh pendonor.
Hal ini yang menyebabkan dokter menolak pendonor. Pada kasus,
tindakan dokter terhadap resipien (pasien):
Pada keputusan ini, kaidah dasar Beneficence pasien mungkin
menjadi terabaikan.
Namun, dokter tidak bisa disalahkan karena dokter juga terikat
kepada peraturan rumah sakit dan perundang-undangan.
Maka, dokter telah melakukan tindakan yang tepat dalam kasus
ini.
Berdasarkan prinsip bioetika medis; Undang-Undang No. 23 Tahun
1992 tentang Kesehatan, pelaksanaan transplantasi; dan PP No.18
tahun 1981, donor organ hidup harus dilakukan secara otonomi
individu dan pendonor harus mengetahui serta mengerti resiko yang
akan dihadapinya, baik resiko di bidang medis, pembedahan maupun
resiko untuk kehidupannya lebih lanjut, serta tidak boleh mengalami
tekanan psikologi.
Jika dilihat, dari sisi pasien maka dokter tersebut belum
melakukan dengan baik salah satu prinsip bioetik, yaitu beneficent
karena dokter tersebut menolak pendonor dan menyebabkan pasien
tidak bisa mendapat donor ginjal. Sedangkan apabila dilihat dari
sisi pendonor dokter sudah bersikap dengan benar menolak pendonor
karena syarat seseorang dapat mendonorkan organnya adalah
mengetahui dengan jelas dan dengan sadar ingin mendonorkan
organnya. Pendonor memiliki hak untuk mengetahui dengan jelas
segala prosedur yang akan dilakukan pada saat melakukan operasi
donor ginjal.
Apabila dokter menolak penerimaan pasien yang mau mendonorkan
ginjalnya hanya karena kemampuan wawasannya yang kurang (kasus
satu) sehingga tidak bisa menerima informed consent, hal tersebut
bisa diatasi dengan dilakukannya pengobatan yang rutin untuk
meningkatkan kemampuan wawasan si pasien. Selain itu keputusan
selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Pemberian informed
consent memiliki keputusan tertinggi yang berada di tangan pasien,
atau seperti pada kasus dpaat diserahkan kepada pihak keluarga
dalam pengambilan keputusan.
Pada kedua kasus, pendonor dalam suatu sisi memiliki kesamaan
mengenai kekurangan aspek psikis yang memungkinkan kedua pasien
tidak mengerti hal yang akan dilakukan terhadap dirinya. Saat ini
dapat dikatakan pendonor sebenarnya merupakan seorang pasien
psikiatri, yang seharusnya mendapatkan terapi hingga dirinya mampu
menerima penjelasan mengenai prosedur serta dampak dari
transplantasi ginjal yang akan membuat dirinya hanya memiliki satu
buah ginjal. Informed consent yang didapatkan langsung dari
pendonor dengan kecerdasan yang cukup diperlukan karena artinya
pendonor mengetahui tindakan apa yang akan dilakukannya serta telah
mengetahui dampak apa yang mungkin akan terjadi kepadanya. Dengan
kecerdasan dibawah normal dikhawatirkan pasien mengalami kerugian
yang tidak dia ketahui akibat dari tindakan yang dilakukannya
tersebut.
Sebelum seseorang memutuskan menjadi donor hidup, seseorang
harus mengetahui dan mengerti resiko yang akan dihadapinya, selain
itu orang tersebut tidak boleh mengalami tekanan psikologi.
Sehingga yang dapat menjadi donor hidup adalah seseorang yang sudah
berhak melakukan perbuatan hukum, yaitu apabila sudah cukup umur
dan sehat akalnya. Menurut hukum perdata di Indonesia, seseorang
dikatakan sudah cukup umur jika sudah berumur 21 tahun atau sudah
menikah.
Syarat transplantasi organ dari donor hidup, yaitu:
Resiko yang dihadapi oleh donor harus proporsional dengan
manfaat yang didatangkan oleh tindakan tersebut atas diri
penerima.
Pengangkatan organ tubuh tidak boleh mengganggu secara serius
kesehatan donor atau fungsi tubuhnya.
Perkiraan penerimaan organ tersebut oleh penerima.
Donor wajib memutuskan dengan penuh kesadaram dan bebas, dengan
mengetahui resiko yang mungkin terjadi.
Dokter berhak untuk menolak dilakukan transplantasi ginjal dari
pendonor ke pasien, karena pendonor memiliki tingkat intelegensi
yang subnormal dari hasil pemeriksaan psikolog tidak
berkompeten.
Pasien dan keluarga yang memerlukan ginjal untuk transplantasi,
seharusnya mengerti dengan kebijakan itu dan tidak memaksa
dilakukan transplantasi, karena akan dikenai hukum pidana atau
perdata yang sudah diatur di negara tersebut.
Dokter juga telah melakukan keawajibannya yang sesuai dengan
Kaidah dasar bioetik autonomy dan KODEKI pasal 3 yakni Dalam
melakukan pekerjaan kedokterannya seorang dokter tidak boleh
dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi.
Syarat menjadi pendonor, yaitu harus berkompeten, ada keinginana
untuk mendonor, bebas dari paksaan, sehat medis dan psikologis, dan
mengetahui resiko dan keuntungan yang mungkin di dapat dari donor
tersebut
DAFTAR PUSTAKA:
Hanafiah J. Etika kedokteran dan hukum kedokteran. Ed4. Jakarta:
EGC; 2008.
