Upload
dinhnhu
View
216
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
2
Chandra Purna Irawan.,SH., M.H.
KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL
CLEANSING OF
MUSLIM IDENTITY
TERKAIT DUGAAN KUAT PEMBERSIHAN IDENTITAS MUSLIM UIGHURS/XINJIANG,CHINA.
ISBN 978-602-5948-02-2
PEMUDA INDONESIA BANGKIT
3
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI: KATALOG DALAM
TERBITAN (KDT)
Purna Irawan, Chandra.
Cleansing Of Muslim Identity/ Chandra Purna Irawan.;
penyunting, Chen.—Jakarta : Pemuda Indonesia Bangit,
2019.
...., .... hlm. ; ... cm.
ISBN: 978-602-5948-02-2
1. Hukum I. Judul II. Kusuma, Chen
III.Penyunting
(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak
mengumumkan atau memperbanyak sesuatu ciptaan atau
memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 7 (tujuh) tahun penjara dan/atau denda paling
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan,
memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum
suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan
4
pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara dan/atau denda
paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
UU RI No.7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta
Judul Asli :
KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL “CLEANSING OF
MUSLIM IDENTITY”
Penulis :
Chandra Purna Irawan.,S.H.,M.H.
Penyunting - Perwajahan isi - Desain Sampul; CHEN
Penerbit :
Pemuda Indonesia Bangkit
Bogor 2019
Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa seizing tertulis
dari penerbit
All Rights Reserved
5
Pengantar Penerbit
Segala puji bagi Allah, Rabb yang telah menciptakan
semua kenikmatan dan keindahan di alam semesta ini.
Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada
kekasih dan panutan kehidupan kita, Rasulullah Muhammad
saw.. Atas jasa beliau, segala berita langit di dalam Al-Qur`an
telah sampai kepada kita. Beliau adalah rahmat bagi alam
raya ini, penutup semua nabi dan rasul, dan pembawa
risalah yang komprehensip dan paripurna.
Buku ini kami sajikan kepada khalayak pembaca. Dari
hasil kajian ini, kita akan sama-sama menemukan mutiara
hikmah yang belum pernah kita temukan. Hikmah yang
dapat kita raih adalah modal yang dapat kita jadikan bekal
untuk kita menapak dalam garis kehidupan yang akan kita
jalani.
Bogor, Januari 2019
Penerbit
6
Pengantar Penulis
Buku yang saya tulis ini adalah catatan dari surat yang
saya kirim kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB/UN),
International Criminal Court (ICC), ASEAN dan OKI. Didalam
buku, saya menyampaikan pendapat bahwa apa yang terjadi
di Uyghur adalah kejahatan internasional dengan nama
Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.
Buku ini akan membahas terkait dugaan kuat kejahatan
kemanusian terhadap muslim uyghur”
Selamat Membaca…!
Bogor, Januari 2019
Penulis :
Chandra Purna Irawan.,S.H.,M.H.
7
Daftar Isi
Pengantar Penerbit - 5
Pengantar Penulis – 6
Daftar Isi – 7
Kajian Hukum Internasional; KEJAHATAN
KEMANUSIAAN DI UYGHUR/XINJIANG, CHINA – 8
Versi Bahasa Inggris - 31
Profil Penulis-45
8
Kajian Hukum Internasional
KEJAHATAN KEMANUSIAAN DI UYGHUR/XINJIANG, CHINA.
Buku yang saya tulis ini adalah catatan dari surat
yang saya kirim kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB/UN), International Criminal Court (ICC), ASEAN dan
OKI. Didalam buku, saya menyampaikan pendapat bahwa
apa yang terjadi di Uyghur adalah kejahatan internasional
dengan nama Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.
Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma (The
Rome Statute of the International Criminal Court ) “Kejahatan
9
terhadap kemanusiaan” berarti salah satu dari perbuatan
berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan
meluas atau sistematik yang ditujukan kepada suatu
kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui adanya
tindakan berikut ini:
(a) Pembunuhan;
(b) Pemusnahan;
(c) Perbudakan;
(d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;
(e) Pemenjaraan atau perampasan berat atas
kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan
dasar hukum internasional;
(f) Penyiksaan;
(g) Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan
prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan
sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual
lain yang cukup berat;
(h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang
dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar
politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender
sebagai didefinisikan dalam ayat 3, atau atas
10
dasar lain yang secara universal diakui sebagai
tidak diizinkan berdasarkan hukum internasional,
yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang
dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan
yang berada dalam jurisdiksi Mahkamah;
(i) Penghilangan paksa;
(j) Kejahatan apartheid;
(k) Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama
yang secara sengaja menyebabkan penderitaan
berat, atau luka serius terhadap badan atau
mental atau kesehatan fisik.
Ketentuan tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut
pada Pasal 7 ayat (2) Statuta Roma (The Rome Statute of the
International Criminal Court );
(a) Serangan yang terdiri dari tindakan sebagaimana
disebutkan dalam ayat (1) terhadap penduduk sipil
yang berkaitan dengan atau merupakan tindak lanjut
dari kebijakan negara atau organisasi untuk
melakukan penyerangan tersebut;
11
(b) Pemusnahan diartikan sebagai tindakan yang
termasuk di antaranya penerapan kondisi tertentu
yang mengancam kehidupan secara sengaja, antara
lain menghambat akses terhadap makanan dan obat-
obatan, yang diperkirakan dapat menghancurkan
sebagian penduduk;
(c) Perbudakan diartikan sebagai segala bentuk
pelaksanaan hak milik terhadap objek yang berupa
orang, termasuk tindakan mengangkut objek
tersebut, khususnya perempuan dan anak-anak;
(d) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
diartikan sebagai tindakan merelokasi penduduk
melalui pengusiran atau cara kekerasan lainnya dari
tempat dimana penduduk tersebut secara sah
berada, tanpa dasar yang dibenarkan menurut
hukum internasional;
(e) Penyiksaan diartikan tindakan secara sengaja untuk
memberikan rasa sakit atau penderitaan, baik fisik
maupun mental, orang-orang yang ditahan di bawah
kekuasaan pelaku. Kecuali itu, bahwa penyiksaan
tersebut tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan
12
yang hanya muncul secara inheren atau insidental
dari pengenaan sanksi yang sah;
(f) Penghamilan paksa berarti penyekapan secara tidak
sah seorang perempuan yang dibuat hamil secara
paksa, dengan maksud memengaruhi komposisi etnis
suatu populasi atau merupakan pelanggaran berat
lainnya terhadap hukum internasional. Definisi ini
tidak dapat ditafsirkan mempengaruhi hukum
nasional terkait kehamilan;
(g) Penindasan diartikan penyangkalan keras dan
sengaja terhadap hak-hak dasar dengan cara
bertentangan dengan hukum internasional dengan
alasan identitas sebuah kelompok atau kolektif;
(h) Kejahatan apartheid diartikan tindakan tidak
manusiawi dengan karakter yang serupa dengan
tindakan-tindakan yang disebutkan dalam ayat (1),
dilakukan dalam konteks penindasan sistematis yang
dilakukan oleh suatu rezim dan dominasi satu
kelompok ras tertentu dari kelompok ras lainnya
dengan maksud untuk mempertahankan rezim
tesebut;
13
(i) Penghilangan orang secara paksa diartikan sebagai
penangkapan, penahanan atau penculikan terhadap
seseorang atas dasar wewenang, dukungan atau
persetujuan suatu negara ataupun organisasi politik,
yang kemudian diikuti oleh penolakan pengakuan
kebebasan atau pemberian informasi tentang
keberadaan orang-orang tersebut, dengan maksud
untuk menghilangkan perlindungan hukum dalam
waktu yang lama.
SERANGAN MELUAS DAN SISTEMATIK
Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma, salah
satu unsur penting pada Kejahatan Kemanusian yaitu
serangan yang meluas atau sistematik dengan tujuan
penduduk sipil. ‘serangan yang meluas’ dapat dilihat dari
jumlah korban dan skala serangan yang sehingga
menimbulkan efek yang serius dan tidak terbatas. Kemudian
‘sistematik’ dicerminkan oleh suatu pola atau metode
tertentu yang diorganisir secara menyeluruh dan
menggunakan pola yang tetap.
14
Pengertian “luas atau sistematis” merupakan syarat
fundamental yang membedakan kejahatan terhadap
kemanusiaan dengan kejahatan umum lainnya yang tidak
digolongkan ke dalam kejahatan oleh hukum internasional.
Pengertian “luas” mengacu pada jumlah korban. Konsep ini
meliputi kejahatan yang besar-besaran (massive), berulang,
berskala besar, dilaksanakan secara kolektif dengan tingkat
keseriusan yang tinggi.
Pengertian “sistematis” memperlihatkan adanya pola
atau rencana yang terorganisir secara rapi yang
membedakannya dengan tindakan atau insiden yang
bersifat berdiri sendiri atau pun acak. Putusan Akayesu
menyebutkan bahwa konsep “sistematis” dapat
didefinisikan sebagai pola yang terorganisir secara rapi dan
mengikuti suatu pola yang didasarkan pada suatu kebijakan
yang umum yang melibatkan sumber daya, baik dari negara
mau pun swasta.
Tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa
kebijakan tersebut diadopsi harus secara formal sebagai
kebijakan negara. Namun harus ada perencanaan atau
kebijakan yang telah dipersiapkan dengan matang
15
sebelumnya Unsur luas (widespread) atau sistematis
(systematic) tidak harus dibuktikan kedua-duanya. Artinya,
kejahatan tersebut bisa saja dilakukan sebagai bagian dari
serangan yang meluas saja atau sistematis saja.
Kejahatan kemanusiaan tidak harus selalu terjadi
didalam wilayah perang, tetapi kejahatan kemanusiaan
merupakan Pemenjaraan atau perampasan berat atas
kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar
hukum internasional. Penganiayaan terhadap suatu
kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas
dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, atau atas
dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak
diizinkan berdasarkan hukum internasional, yang
berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud
dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam
jurisdiksi Mahkamah dan Perbuatan tak manusiawi lain
dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan
penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau
mental atau kesehatan fisik. Aktivitas seperti ini
memberikan dampak yang sangat luas dan dilakukan secara
sistematik.
16
Berdasarkan berita ada dugaan kuat bahwa
Pemerintah China sejak tahun lalu, ratusan ribu dan
mungkin jutaan warga Uighur yang tidak bersalah dan etnis
minoritas lainnya di wilayah Xinjiang di barat laut Cina telah
ditangkap secara tidak adil dan dipenjara oleh pemerintah
Cina yang disebut sebagai "sekolah/tempat pendidikan
ulang politik."
Ada laporan kredibel tentang penyiksaan dan
kematian di antara para tahanan. Pemerintah China
mengatakan sedang memerangi "terorisme" dan
"ekstremisme agama." Atas nama memerangi teroris,
pemerintah china tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan,
jika ingin menumpas pelaku teroris, lakukanlah dengan
menegakkan hukum kepada pelaku teror bukan malah
melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara massal
dan meluas. Pemerintah Cina memperluas jaringan kamp-
kamp interniran dan pelanggaran hak asasi manusia yang
sistematis yang dirancang untuk membasmi agama dan
budaya mereka.
Berdasarkan Statuta Roma dan pasal 6 huruf c
undang-undang/piagam pengadilan militer internasional;
17
Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan
secara paksa dan tindakan tidak manusiawi lainnya
yang ditujukan pada masyarakat sipil, sebelum atau
selama perang, atau penindasan berdasarkan politik,
ras atau agama dalam pelaksanaan atau dalam ruang
lingkup pengadilan ini, apakah perbuatan tersebut
baik yang melanggar atau tidak hukum dimana
perbuatan tersebut dilakukan.
Saya melakukan analisa tindakan terhadap etnis
uighurs di china termasuk kejahatan kemanusian atau tidak.
saya menggunakan 2 (dua) methode yaitu actus reaus
(tindakan/perbuatan) dan Mens Rea (niat jahat).
PERTAMA, ACTUS REUS. Berdasarkan Pasal 7 ayat
(1) Statuta Roma (The Rome Statute of the International
Criminal Court ) “Kejahatan terhadap kemanusiaan” berarti
salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan
sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematik yang
ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan
mengetahui adanya tindakan berikut ini:
(a) Pembunuhan;
(b) Pemusnahan;
18
(c) Perbudakan;
(d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;
(e) Pemenjaraan atau perampasan berat atas
kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan
dasar hukum internasional;
(f) Penyiksaan;
(g) Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan
prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan
sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual
lain yang cukup berat;
(h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang
dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar
politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender
sebagai didefinisikan dalam ayat 3, atau atas
dasar lain yang secara universal diakui sebagai
tidak diizinkan berdasarkan hukum internasional,
yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang
dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan
yang berada dalam jurisdiksi Mahkamah;
(i) Penghilangan paksa;
(j) Kejahatan apartheid;
19
(k) Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama
yang secara sengaja menyebabkan penderitaan
berat, atau luka serius terhadap badan atau
mental atau kesehatan fisik.
Untuk menilai tindakan terhadap etnis uighur masuk
kategori kejahatan kemanusia, maka hal tersebut harus
disesuaikan dengan kriteria ACTUS REUAS (tindakan atau
perbuatan) yang termaktub didalam pasal 7 ayat (1) Statuta
Roma. Untuk menjawab kriteria ini, saya akan
mengetengahkan peristiwa yang terjadi berdasarkan media
internasional dan laporan dari lembaga internasional
1. Masyarakat uighur dan muslim lainnya di negara
china telah diperlakukan sebagai “musuh negara”
dan ditahan didalam kamp rahasia. Pemerintah China
memperlakukan etnis Uighur dan muslim lainnya
sebagai “musuh negara” karena identitas etnis dan
agama mereka. Penahanan secara sewenang-wenang
dan massal terhadap hampir 1 (satu) juta orang
uighur dan kemudian di bawah pengawasan dan
ditargetkan oleh pemerintah, dengan ribuan dikirim
ke pusat-pusat penahanan dan indoktrinasi
20
2. Kelompok hak asasi manusia termasuk Amnesty
International dan Human Rights Watch (HRW) telah
mengirimkan laporan kepada komite PBB yang telah
mendokumentasikan terkait klaim penahanan massal
di kamp-kamp, di mana mereka diminta bersumpah
setia kepada Presiden Cina Xi Jinping. Kongres
Uighur Dunia mengatakan dalam laporannya bahwa
para tahanan ditahan tanpa dakwaan dan dipaksa
untuk meneriakkan slogan-slogan Partai Komunis.
3. Pemerintah Cina menerapkan kebijakan yang
melarang warga negara memelihara jenggot yang
panjang dan menggunakan jilbab di depan umum.
Pemerintah China menuduh bahwa kekerasan atau
kerusuhan telah terjaddi dilakukan oleh militan dan
separatis Islam, namun kelompok hak asasi manusia
mengatakan kerusuhan itu terjadi sebagai reaksi
terhadap kebijakan represif Pemerintah China dan
mengatakan bahwa kebijakan baru Cina di wilayah
itu malah akan mendorong sejumlah warga Uighur
untuk menjadi ekstremis. Mereka menangkap orang-
orang yang dicurigai terlibat dalam "kegiatan
21
keagamaan ilegal,", kegiatan keagaamaan yang tidak
mendapatkan izin disebut sebagai kegiataan
keagaaman ilegal, dan membungkam 'ulama' di
Kashgar yang dituduh menyuarakan pesan-pesan
ekstremis, hingga tak ragu menutup masjid di
Karakash (China 's Failed War on Terror: Fanning the
Flames of Uighur Separatist Violence" (2009, PDF)
published in Berkeley Journal of Middle Eastern &
Islamic Law).
Kedua, MENS REA. Untuk membuktikan bahwa tindakan
yang sedang dilakukan terhadap orang Uighur adalah
tindakan kejahatan terhadap manusia. Saya menggunakan
unsur-unsur kriminal sebagai berikut
1. Niat sudah ada sebelum tindakan dijalankan.
“Mens rea pasti sudah ada sebelum tindak kejahatan
dilakukan. Namun, tindakan individu tidak
memerlukan persiapan; satu-satunya pertimbangan
adalah bahwa tindakan tersebut memang diarahkan
untuk melanjutkan tujuan yang menjadi ciri khas
22
mens rea. Tujuan khusus ini membedakan kejahatan
kemanusiaan dengan kejahatan pembunuhan biasa.
2. Niat bisa diperoleh berdasarkan kesimpulan.
Niat, yang dibuktikan berdasarkan kasus per kasus,
dapat diperoleh atas dasar bukti material yang
disampaikan kepada Majelis termasuk bukti yang
menunjukkan pola perbuatan yang dilakukan secara
konsisten oleh terdakwa. Bukti dugaan tindakan
dapat membantu Majelis untuk menentukan niat
terdakwa, terutama ketika kata-kata dan perbuatan
terdakwa tidak dengan jelas menggambarkan tujuan
dari tindakannya. Meskipun demikian pengadilan
mencatat bahwa penentuan niat terdakwa harus
diimbangi dengan perbuatan yang membuktikan apa
yang telah dilakukannya. Pengadilan berpendapat
bahwa niat terdakwa harus ditentukan berdasarkan
kata-kata dan perbuatannya, dan harus dibuktikan
dari pola tindakan yang dimaksudkan.
Niat dapat disimpulkan dari faktor-faktor berikut;
23
1. Keberadaan tindak pidana konteks umum yang
dilakukan oleh aktor yang sama atau berbeda yang
secara sistematis diarahkan terhadap kelompok yang
sama
2. Skala tindakan yang dilakukan
3. Bentuk umum dari kekejaman atau kejahatan yang
terjadi di wilayah tersebut
4. suatu tindakan dilakukan dengan sengaja dan
sistematis dengan korban yang ditargetkan
berdasarkan keanggotaan kelompok tertentu dan
tidak menargetkan kelompok lain
5. Kebijakan politis yang mendasari tindakan-tindakan
tersebut
6. Ada pengulangan dari tindakan-tindakan yang
bersifat merusak dan diskriminatif
Apakah muslim uyghur termasuk kedalam kelompok
yang wajib dilindungi berdasarkan hukum internassional?
Saya menegaskan bahwa muslim Uyghur adalah kelompok
yang wajib dilindungi. Ada 4 (empat) kelompok yang
24
dimungkinkan menjadi target kejahatan internasional, yaitu
kelompok bangsa, etnis, ras dan agama.
Kelompok bangsa adalah sekelompok orang yang
secara bersama menerima keterikatan secara hukum dalam
suatu kewarganegaraan yang sama, dengan timbal balik
antara hak dan kewajiban. (ICTR - International Criminal
Tribunal for Rwanda, Putusan Akayesu)
Kelompok etnis adalah suatu kelompok yang
memiliki persamaan dalam bahasa atau budaya (ICTR -
International Criminal Tribunal for Rwanda, Putusan
Akayesu); atau kelompok yang membedakan dirinya sendiri,
atau kelompok yang diidentifikasikan oleh kelompok
lainnya, termasuk pelaku kejahatan (diidentifikasikan oleh
kelompok lain). (ICTR - International Criminal Tribunal for
Rwanda, Putusan Kayishema dan Ruzindana.
Kelompok ras adalah suatu kelompok yang
didasarkan pada ciri-ciri fisik yang turun temurun yang
seringkali diidentifikasikan dengan wilayah geografis, selain
bahasa, kebudayaan, kewarganegaraan serta agama. (ICTR -
International Criminal Tribunal for Rwanda, Putusan
Akayesu)
25
Kelompok agama adalah suatu kelompok di mana
anggotanya memiliki agama, serta bentuk pemujaan yang
sama. (ICTR - International Criminal Tribunal for Rwanda,
Putusan Akayesu).
Berdasarkan penjelasan saya diatas, saya
berpendapat bahwa yang terjadi di uyghur adalah kejahatan
kemanusian.
Saya menyeru kepada seluruh manusia yang masih
memiliki hati nurani untuk bertindak menghentikan
kejahatan kemanusian tersebut. Dan saya juga menyeru
kepada UN, ICC, ASEAN dan OKI untuk segera terlibat aktf,
serius untuk menghentikan Pemerintah China agar tidak
berdampak lebih serius.
Dengan adanya kewenangan OTP (bisa dipadankan
sebagai jaksa atau penuntut) dari ICC tidak harus bersifat
pasif dan menunggu adanya laporan. Dalam konteks Rome
Statute of the International Criminal Court (“Statuta
Roma”), proprio motu adalah kewenangan yang diberikan
oleh Statuta Roma kepada Office of the Prosecutor (“OTP”) di
International Criminal Court (“ICC”), untuk memulai
investigasi atas kejahatan internasional yang menjadi
26
yurisdiksi ICC, yakni genosida, kejahatan terhadap
kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi
(lihat Pasal 5 Statuta Roma)
Menurut Siebert Fohr dalam makalahnya
berjudul The Relevance of the Rome Statute of the
International Criminal Court for Amnesties and Truth
Commissions, kewenangan ini diberikan kepada OTP untuk
mengatasi keengganan negara pihak Statuta Roma atau
Dewan Keamanan PBB untuk melaporkan kejahatan
internasional, karena alasan-alasan politis.
Tentunya, kewenangan ini tidak bisa langsung
dilaksanakan tanpa adanya tahapan dan pertimbangan.
Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 Statuta Roma, sebelum
melaksanakan investigasi proprio motu, OTP harus
mengumpulkan informasi selengkap-lengkapnya dari
negara yang berkepentingan, badan-badan PBB, organisasi
internasional (pemerintah dan non-pemerintah), dan
sumber lain yang dapat dipercaya.
Setelah informasi selesai dikumpulkan, OTP lalu
mengajukan permohonan investigasi pada pre-trial
chamber ICC (majelis hakim yang bertugas untuk
27
menentukan investigasi, surat penangkapan, dan hal-hal lain
yang diperlukan untuk jalannya persidangan ICC). Dalam
laporannya, OTP harus menunjukkan informasi dan aspek-
aspek terkait secara jelas kepada pre-trial
chamber (lihat Pasal 15 ayat 3 Statuta Roma).
Ada lima aspek yang harus dipertegas oleh OTP
yakni:
1. Derajat kejahatan (scale of the crimes);
2. Tingkat kekejaman kejahatan (the severity of the
crimes);
3. Sifat sistematis dari kejahatan (the systematic
nature of the crimes);
4. Bagaimana kejahatan itu dilakukan (the manner
in which they were committed); dan
5. Dampak kejahatan kepada korban (the impact on
victims).
Kelima aspek ini lazim disebut dengan gravity
threshold atau gravity requirements. Setelah disetujui, jaksa
dapat melaksanakan investigasi atas kejahatan internasional
yang telah terjadi. ketentuan proprio motu dalam Statuta
Roma adalah hal yang menjadi pembeda ICC dengan
28
pengadilan internasional lainnya seperti International
Criminal Tribunal for Rwanda atau International Criminal
Tribunal for the Former Yugoslavia.
Berharap kepada PBB, ICC, ASEAN, OKI dan NEGARA-
NEGARA ARAB?
Sebetulnya kejahatan kemuniasiaan yang menimpa
umat Islam tidak hanya di Uyghur atau xinjiang china. Tetapi
telah terjadi dibeberapa negara, diantaranya adalah
kejahatan kemanusiaan di Palestina, Genosida di Rohingnya
dan Suriah, Bosnia, dan lain-lain.
Berdasarkan informasi yang saya dapat, PBB/UN
tidak mampu menghentikan kejahatan tersebut, terlebih lagi
jika harapan tersebut diitujukan kepada negeri-negeri yang
mayoritas muslim. Pemimpim negeri-negeri muslim hanya
peduli kepada nasib yang berada diwilayhnya, tidak peduli
kepada umat islam yang berbeda negara.
Terkait uyghur/xinjiang padahal daerah mereka
berbatasan dengan negeri-negeri mayoritas muslim, secara
29
logika seharusnya mudah untuk melakukan pembelaan dan
penyelamatan. Tetapi apa daya, jauh seperti bumi dan langit.
Diantaranya yaitu Iran, tetapi iran disebut sedang
dalam posisi terjepit. Mereka membutuhkan bantuan Cina
untuk mempertahankan posisi diplomasinya di hadapan
negara Muslim lainnya yang bermazhab Sunni.
Pakistan justru butuh China karena mereka sedang
membangun koridor ekonomi dari Xinjiang ke pantai
Pakistan. Jadi agak susah kita melihat bahwa negara Muslim
itu memiliki kapasitas untuk menyerang atau melakukan
kritik terhadap China.
Berdasarkan sejarah, yang mampu melakukan
pembelaan dan pembebasan terhadap derita muslim
diberbagai negara hanyalah Khilafah. Khilafah telah terbukti
hingga akhirnya runtuh pada tahun 1924 M. Jika ingin
menolong, apa harus nunggu khilafah? Tidak perlu, lakukan
apa yang bisa dilakukan misalnya berdoa, mengirim
bantuan sandangan pangan papan, medical, melakulan
diplomasi, perjuangan hukum dll.
Khilafah yang dimaksud adalah khilafah ala minhajun
nubuwwah yaitu khilafah yang mengikuti manhaj kenabian,
30
seperti yang telah dicontohkan oleh sahabat Rasulullah SAW
yaitu Abubakar ashhidiq, Umar ibn khatabb, Usman bin
affan dan Ali bin abithalib. Yang dikenal dengan KHILAFAH
AR-RASYIDIN.
Wallahualambishawab.
31
Crimes against Humanity.
We would like to deliver point of view about
Uyghur/Xinjiang. The Universal Declaration of Human
Rights, “Whereas recognition of the inherent dignity and of
the equal and inalienable rights of all members of the human
family is the foundation of freedom, justice and peace in the
world,”.
In this book, i’m would like to convince that, what is
happening in Uyghurs is an international crime under the
name Crimes against Humanity. We also would like to
encourage the United Nations to hold hearingsat the
International Criminal Court against perpetrators.
Based on Article 7 paragraph (1) of The Rome Statute
of the International Criminal Court, "crime against
humanity" means any of the following acts when committed
32
as part of a widespread or systematic attack directed against
any civilian population, with knowledge of the attack:
(a) Murder;
(b) Extermination;
(c) Enslavement;
(d) Deportation or forcible transfer of population;
(e) Imprisonment or other severe deprivation of physical
liberty in violation of fundamental rules of
international law;
(f) Torture;
(g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced
pregnancy, enforced sterilization, or any other form of
sexual violence of comparable gravity;
(h) Persecution against any identifiable group or
collectivity on political, racial, national, ethnic,
cultural, religious, gender as defined in paragraph 3,
or other grounds that are universally recognized as
impermissible under international law, in connection
with any act referred to in this paragraph or any crime
within the jurisdiction of the Court;
(i) Enforced disappearance of persons;
33
(j) The crime of apartheid;
(k) Other inhumane acts of a similar character
intentionally causing great suffering, or serious injury
to body or to mental or physical health.
The provision is then further explained in Article 7
paragraph (2) of The Rome Statute of the International
Criminal Court, for the purpose of paragraph (1) ;
(a) "Attack directed against any civilian population" means
a course of conduct involving the multiple commission
of acts referred to in paragraph 1 against any civilian
population, pursuant to or in furtherance of a State or
organizational policy to commit such attack;
(b) "Extermination" includes the intentional infliction of
conditions of life, inter alia the deprivation of access to
food and medicine, calculated to bring about the
destruction of part of a population;
(c) "Enslavement" means the exercise of any or all of the
powers attaching to the right of ownership over a
person and includes the exercise of such power in the
34
course of trafficking in persons, in particular women
and children;
(d) "Deportation or forcible transfer of population" means
forced displacement of the persons concerned by
expulsion or other coercive acts from the area in which
they are lawfully present, without grounds permitted
under international law;
(e) "Torture" means the intentional infliction of severe pain
or suffering, whether physical or mental, upon a person
in the custody or under the control of the accused;
except that torture shall not include pain or suffering
arising only from, inherent in or incidental to, lawful
sanctions;
(f) "Forced pregnancy" means the unlawful confinement of
a woman forcibly made pregnant, with the intent of
affecting the ethnic composition of any population or
carrying out other grave violations of international law.
This definition shall not in any way be interpreted as
affecting national laws relating to pregnancy;
(g) "Persecution" means the intentional and severe
deprivation of fundamental rights contrary to
35
international law by reason of the identity of the
group or collectivity;
(h) "The crime of apartheid" means inhumane acts of a
character similar to those referred to in paragraph 1,
committed in the context of an institutionalized
regime
of systematic oppression and domination by one
racial group over any other racial group or groups
and committed with the intention of maintaining that
regime;
(i) "Enforced disappearance of persons" means the
arrest, detention or abduction of persons by, or with
the authorization, support or acquiescence of, a State
or a political organization, followed by a refusal to
acknowledge that deprivation of freedom or to give
information on the fate or whereabouts of those
persons, with the intention of removing them from
the protection of the law for a prolonged period of
time.
WIDESPREAD OR SYSTEMATIC ATTACK
36
Based on Article 7 paragraph (1) of the Rome Statute,
one of the important elements in Human Crime is
widespread or systematic attacks for the purpose civilian
population. “Widespread Attack” we can be check of the
number of victims and the scale of the attack which has
serious and unlimited effects. The 'systematic' reflected by a
pattern or methods organized thoroughly and use a fixed
pattern.
Human crime does not have to always within the war
zone, but human crime that is Imprisonment or other severe
deprivation of physical liberty in violation of fundamental
rules of international law. Persecution against any
identifiable group or collectivity on political, racial, national,
ethnic, cultural, religious, or other grounds that are
universally recognized as impermissible under international
law, in connection with any act referred to in this paragraph
or any crime within the jurisdiction of the Court. And other
inhumane acts of a similar character intentionally causing
great suffering, or serious injury to body or to mental or
37
physical health. All activity that is have a widespread and
systematic attack. That is human crime.
Based on the news there is a strong suspicion that
that the Chinese government, since last year, hundreds of
thousands and perhaps millions of innocent Uighurs and
other ethnic minorities in the Xinjiang region in northwest
China have been unjustly arrested and imprisoned in what
the Chinese government calls “political re-education camps.”
Thousands have disappeared. There are credible reports of
torture and death among the prisoners. The government
says it is fighting “terrorism” and “religious extremism.”
The Chinese government expand a network of
internment camps and systematic human rights abuses
designed to stamp out their peoples’ religion and culture.
Based on Rome Statute of The International
Criminal Court and article 6 letter c Charter of the
International Military Tribunal (Nuremberg Charter) ;
Murder, extermination, slavery, forced displacement
and other inhumane actions aimed at civil society,
before or during the war, or oppression based on
38
politics, race or religion in the implementation or
within the scope of this court
We analyze the actions taken against ethnic Uyghurs
in China including human crime or not. We use 2 (two)
methods, namely Actus Reus (action) and Mens Rea (evil
intent)in action to ethnic Uyghurs in China.
First, ACTUS REUS. Based on Article 7 paragraph (1)
of The Rome Statute of the International Criminal Court,
"crime against humanity" means any of the following acts
when committed as part of a widespread or systematic attack
directed against any civilian population, with knowledge of
the attack:
(a) Murder;
(b) Extermination;
(c) Enslavement;
(d) Deportation or forcible transfer of population;
(e) Imprisonment or other severe deprivation of physical
liberty in violation of fundamental rules of
international law;
(f) Torture;
39
(g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced
pregnancy, enforced sterilization, or any other form of
sexual violence of comparable gravity;
(h) Persecution against any identifiable group or
collectivity on political, racial, national, ethnic,
cultural, religious, gender as defined in paragraph 3,
or other grounds that are universally recognized as
impermissible under international law, in connection
with any act referred to in this paragraph or any crime
within the jurisdiction of the Court;
(i) Enforced disappearance of persons;
(j) The crime of apartheid;
(k) Other inhumane acts of a similar character
intentionally causing great suffering, or serious injury
to body or to mental or physical health.
To assess the actions taken against ethnic uighur into the
category of human crime, then it must be in accordance with
the criteria of ACTUS REUS article 7 paragraph (1) of the
statutes of Rome.
40
To answer of these criteria, we will describe events that
occur based on the international mediaand reports from
international institutions;
1. Members of the Uighur community and others
Muslims in China have been treated as "enemies of
the state" and held in secret camp. China of treating
Uighurs and other Muslims like "enemies of the state"
due to their ethnic and religious identity. The
arbitrary and mass detention of almost 1 million
Uighurs and then being kept under surveillance and
targeted by the government, with thousands being
sent to detention and indoctrination centers.
2. Human rights groups including Amnesty
International and Human Rights Watch has
submitted a report to the UN committee that
documented claims of mass incarceration in the
camps, where they are required to swear allegiance
to the President of China Xi Jinping. The World
Uighur Congress said in its report that detainees
41
were held without charge and forced to shout
Communist Party slogans.
3. Cleansing of muslim identity. The Chinese
government implemented a policy prohibiting
citizens from maintaining long beards, use a hijab in
public. The Chinese government has accused the
violence of being carried out by Islamic militants and
separatists. But the human rights group said the riots
came as a reaction to repressive policies, and said
that China's new policies in the region would instead
encourage a number of Uighurs to become
extremists. They arrested those suspected of being
involved in "illegal religious activities," silencing
'ulama' in Kashgar who were accused as voicing
extremist messages, until to be close the mosque in
Karakash. (China 's Failed War on Terror: Fanning the
Flames of Uighur Separatist Violence" (2009, PDF)
published in Berkeley Journal of Middle Eastern &
Islamic Law).
42
Second, MENS REA.to prove that the actions are being
carried out to the uighur is the act of crime against
human.We use criminal elements;
1. Intention already exists before the action is
executed. “Mens rea must have existed before the crime
act was committed. However, individual actions do not
require preparation; the only consideration is that the
act is indeed directed to continue goals that
characterize mens rea” . “This particular purpose
distinguishes the crime of human crime with ordinary
murder crimes. The Court of Appeals contended that in
order to determine the occurrence of an act of human
crime. Therefore we consider that element “Intention
already exists before the action is executed” we suspect
it is complete;
2. Intentions can be obtained based on conclusions.
Intentions, which are proven on a case-by-case basis,
can be obtained on the basis of material evidence
submittedto the Assembly including evidence which
shows the pattern of deeds performed consistently by
43
the Defendant. Evidence of the alleged actscan help the
Assembly to determine the defendant’s intentions,
especially when words and deeds defendantdoes not
clearly illustrate the purpose of his actions.Nonetheless
the court noted that the determination of the
defendant's intention must be offset by deedsindeed
what he has done. The Court is of the opinion that the
intention of the accused must be determined on the
basis of his words and deeds, and must be proved from
the pattern of the intended actions.”.
Intentions can be inferred from the following factors;
1. “the existence of that general context criminal acts
committed by the same or different actors that are
systematically directed against the same group;”
2. “scale of atrocities committed;”
3. “a common form of cruelty occurring in the region;”
4. “an act is done intentionally and systematicallywith
targeted victims based on membershipof a particular
groupand not targeting other groups;”
44
That is our explanationin a legal perspective, that what
happened in Uighurs is a crime against human.
We are calling the United Nations to stop the crime,
opens all border areas adjacent to Uighurs, guarantee the
basic rights of Uighurs and urged the United Nationsto drag
the responsible parties to the International Criminal Court.
45
PROFILE PENULIS
Chandra Purna Irawan, S.H.,M.H.
Adalah praktisi hukum dan konsultan hukum bisnis. Saat
mendapat amanah sebagai Ketua Dewan Pimpinan Nasional,
Badan Hukum Perkumpulan/Komunitas Sarjana Hukum
Muslim Indonesia (DPN BHP KSHUMI) dan Sekjend
Lembaga Bantuan Hukum Pembela Islam Terpercaya-Umat
(LBH PELITA UMAT).
Follow
IG @ChandraPurnaIrawan