www.bpkp.go.id

REFORM OF GOVERNMENT INTERNAL AUDITING SYSTEM

DISAMPAIKAN PADA ACARA

SEMINAR NASIONAL INTERNAL AUDIT (SNIA 2014)

LOMBOK RAYA HOTEL, KAMIS 17 APRIL 2014

Oleh:

BINSAR H. SIMANJUNTAK Deputi Kepala BPKP Bidang Polsoskam

Reformasi Sistem Audit Intern Pemerintah

PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BERWIBAWA

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

DEMOKRASI YANG SEHAT

TUNTUTAN PERUBAHAN DAN DINAMIKA SOSIAL

REFORMASI BIROKRASI

REFORMASI BIDANG POLITIK

REFORMASI BIDANG HUKUM

Sumber: PerPres No 81 Tahun 2010 tentang Reformasi Birokrasi

BREAKING NEWS...........?

Sumber: Kompas 23 Juni 2012

BREAKING NEWS...........?

40

8

4

11

7

10

35

73

94

114

0 20 40 60 80 100 120

Lain-lain

Hakim

Duta Besar

Kepala Lembaga/Kementerian

Komisioner

Gubernur

Wali Kota/Bupati & Wakil

Anggota DPR/DPRD

Swasta

Eselon I, II, & III

PELAKU KORUPSI (2004 - 2013)

Sumber: Anti corruption clearing house, 2013

Transparency International, sejak tahun 1995 meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang

mengukur tingkat persepsi korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara

dan politisi negara-negara di dunia, membandingkan kondisi korupsi di suatu negara

terhadap negara lain, melalui penilaian ahli dan hasil survei, dengan skala 10 (sangat bersih) ke 0 (sangat

korup). "(30.1.2012)

CORRUPTION PERCEPTION INDEX

COUNTRY /

TERRITORY

2012 2011

IPK RANK IPK RANK

New Zealand 9.0 1 9.5 1

Singapore 8.7 5 9.2 5

Australia 8.5 7 8.8 8

Malaysia 4.9 54 4.3 60

Sri Lanka 4.0 79 3.3 86

China 3.9 80 3.6 75

Thailand 3.7 88 3.4 80

India 3.6 94 3.1 95

Philippines 3.4 105 2.6 129

Indonesia 3.2 118 3.0 100

Vietnam 3.1 123 2.9 112

Iran 2.8 133 2.7 120

Rusia 2.8 133 2.4 143

North Korea 0.8 174 1.0 182

Sumber Referensi: http://www.ti.or.id dan http://transparency.org

BREAKING NEWS...........IPK 2013?

Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Indonesia tahun 2013 yaitu 32

(peringkat 114 dari 177 negara)

IPK direpresentasikan dalam bentuk score

dengan rentang 0-100. Skor 0 berarti negara dipersepsikan sangat

korup, sementara skor 100 berarti

dipersepsikan sangat bersih dari korupsi.

Sumber Referensi: http://www.ti.or.id dan http://transparency.org/

BREAKING NEWS........... Pendapat KPK Terhadap Kinerja APIP

KBR68H, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak APIP untuk memaksimalkan kinerjanya. Ketua KPK, Abraham Samad mengatakan, selama 10 tahun

KPK berdiri, Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK hanya menerima 12 informasi indikasi tindak pidana korupsi dari beberapa kementerian dan lembaga. Padahal kata dia,

berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengawasan intern menjelaskan APIP harus berperan aktif apabila ada indikasi tindak pidana korupsi

di lembaganya.

Ketua KPK, Abraham Samad menambahkan, selama ini APIP hanya menerima laporan adanya indikasi tindak pidana korupsi di kementerian lembaga tanpa menindaklanjutinya kepada aparat penegak hukum. Dia menyadari hal tersebut karena posisi APIP yang berada di bawah kementerian lembaga. Oleh karenanya dia meminta APIP bersikap independen. Editor: Taufik Wijaya

KPK Menilai APIP Belum Optimal Bantu Pemberantasan Korupsi

Sumber: Portal IKBR, Tue,19 November 2013 | 14:43, Editor: Taufik Wijaya

INDIKASI APIP BELUM BERPERAN DENGAN EFEKTIF

KKN

Bottlenecking

9

Tim Investigasi: Jembatan Kukar Salah Sejak

Perencanaan Mega Putra Ratya -

detikNews Kamis, 09/02/2012 00:08

WIB

KONDISI LEVEL KAPABILITAS APIP SECARA NASIONAL sd Tahun 2013

Sumber: Laporan Pembinaan JFA dan Tata Kelola APIP Tahun 2013

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Level 1

Level 2

Level 3

362

33

1

SECARA

NASIONAL

396 APIP

IACM

(91,41%)

(5,33%)

(0,25%)

Level IA-CM

LEVEL 5 Optimizing

LEVEL 4 Managed

LEVEL 3 Integrated

LEVEL 2 Infrastructure

LEVEL 1 Initial

IA learning from inside and outside the

organization for continuous improvement

IA integrates information from across the organization to

improve governance and risk management

IA management and professional practices

uniformly applied

Sustainable and repeatable IA

practices and procedures

No sustainable, repeatable

capabilities dependent

upon individual efforts

Sumber: Revisi Panduan Assessment (Evaluasi) Tata Kelola APIP, Nomor: PDM-1248/JF.2/2013 tgl 21 Mei 2013 Referensi Buku IACM, For The Public Sector, IIA 2009.

LEVEL 5 Optimizing

LEVEL 4 Managed

LEVEL 3 Integrated

LEVEL 2 Infrastructure

LEVEL 1 Initial

APIP menjadi agen perubahan

APIP mampu memberikan assurance secara

keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan

pengendalian intern

APIP mampu menilai efisiensi,efektivitas

ekonomis suatu kegiatan dan mampu membe kan

konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan

pengendalian intern

APIP mampu memberikan keyakinan yang memadai proses

sesuai dengan peraturan, mampu

mendeteksi terjadinya korupsi

APIP belum dapat

memberikan jaminan (untuk

mencegah, menangkal, dan

mendeteksi) atas kesesuaian

proses tata kelola dengan

ketentuan yang berlaku

TINGKATAN OUTCOME IACM

12 Sumber: Buku IACM For The Public Sector, IIA 2009.

a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi IP (assurance activities);

b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi IP; dan

c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi IP

Pasal 11 PP No. 60 Tahun 2008

PERAN APIP

Kapabilitas APIP berada pada level 3 (Integrated)

Sd Des 2013, 362 APIP 91,41 % berada di level 1 (initial), baru

33 APIP (8,33%) (infrastructured)) dan 1 APIP

(0,25%) berada di level 3 (integrated)

14

Kondisi Saat Ini Kondisi Yang diharapkan

PENDEKATAN

IACM

VISI RB (PerPres81/2010) Pemerintahan Sekelas Dunia

(World Class)

Tujuan RB pada Area Pengawasan: Terwujudnya pemertintahan yg

bersih, bebas dari KKN

Perwujudan Peran APIP yang Efektif Psl 11 PP 60 Th 2008

Dengan Strategi Peningkatan

Kapabilitas APIP, Pembinaan JFA dan

Organisasi AAIPI

Perlu peningkatan kualitas hasil audit intern, Melalui Reformasi Sistem Audit Intern Pemerintah

Dasar Reformasi Sistem Audit Intern Pemerintah

5

8 7 6

3

2

1

Inpres No. 4 /2011 ttg percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara , terutama Instruksi no. 2 mempercepat penyelenggaraan SPIP dan 3

mengintensifkan peran APIP

4

Lingkungan Yang Dipertimbangkan Dalam Reformasi Sistem Audit Intern Pemerintah

Sumber: Buku IACM For The Public Sector, IIA, 2009.

Reformasi Lingkungan Internal APIP

Peta dan Kebutuhan Kompetensi SDM APIP

Panduan Rekrutmen SDM APIP

Diklat/ Sertifikasi/ In

House Training/ CPE/CPD

Partisipasi dalam organisasi profesi

Sarana Prasarana, Penerapan Perangkat

Berbasis Teknologi

PKPT Berbasis Risiko

Layanan Assurance dan Consulting utk perbaikan G,RM, C

Mekanisme Pelaporan ke

Pimpinan K/L/D

Penetapan dan Penerapan Standar

Audit, Kode Etik, Kendali Mutu

Pedoman Audit Intern untuk setiap jenis layanan APIP,

Pedoman Perencanaan penugasan sd

Pelaporan dan TL

Internal Reviu untuk memastikan efektivitas

penerapannya Sumber: Buku IACM For The Public Sector, IIA, 2009.

Reformasi Lingkungan

Organisasi K/L/D

Internal Audit Charter

Komitmen tertulis Pimpinan K/L/D untuk memberdayakan APIP

Jaminan pemberian akses terhadap

seluruh informasi

Jaminan tidak ada pembatasan ruang

lingkup

Jaminan ketersediaan sumber daya

Penegasan Sifat jasa yang diberikan APIP

Penegasan Standar yang digunakan

APIP

IAC direviu dan di-update secara periodik dan

dijadikan sarana bagi Pimpinan K/L/D

untuk mengevaluasi kinerja APIP

Kebijakan K/L/D kondusif untuk

peran APIP yang efektif, spt:

penyediaan SDM APIP dengan kualitas dan kuantitas yang

memadai, Anggaran, Diklat , Sarpras yang

memadai

Sumber: Buku IACM For The Public Sector, IIA, 2009.

RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah

Dasar untuk Independensi, Obyektivitas, dan Profesionalisme APIP

Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan APIP serta Sertifikasi bagi Pimpinan APIP dan Auditor, Pelaporan Hasil Audit Intern

Organisasi Profesi menyusun: Standar Audit, Kode Etik, Telaah Sejawat, Pengembangan profesi

Organisasi Profesi AAIPI

Standar Audit

Kode Etik

Telaah Sejawat

Reformasi Lingkungan Pemerintahan/ Negara

Sumber: RUU SPIP- draf Agustus 2013

ASOSIASI AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA

Yang mewadahi seluruh APIP

19

AAIPI

Pengukuhan Dewan Pengurus Nasional 19 Desember 2012

Dibentuk 30 November 2012

Sumber: AD ART AAIPI

Jurnal profesi Kerja sama profesi Masukan kebijakan

Sinergi diklat substansi

STRUKTUR ORGANISASI AAIPI

Sumber: AD/ART AAIPI Notaris Sunjoto, SH (Surat Keputusan Men KUM dan HAM Nomor: C-1079.HT.03.02 th 2012), Akte Nomor: 02 Tanggal 2 Agustus 2013

Dewan Pembina

Anggota Kehormatan/ Tenaga Ahli

Direktur Eksekutif Wakil Direktur Eksekutif

Sekretariat

Anggota Eksekutif Tidak Tetap

Anggota Eksekutif Tetap

Komite Kode Etik Komite Standar Audit Komite Telaahan

Sajawat Komite Pengembangan

Profesi

Pengurus Wilayah di Ibukota Provinsi

Ketua Umum

Wapres Boediono, Menteri PAN Dan RB, Kepala BPKP, Menteri Keuangan,

Kepala BKN saat pengukuhan DPN AAIPI

PENGEMBANGAN ORGANISASI AAIPI di Daerah (AAIPI WILAYAH)

Target: 34 AAIPI Wilayah di Seluruh Propinsi Indonesia

Saat ini: 1) AAIPI Wilayah (Papua Barat) 2) AAIPI Wilayah (Kalimantan Selatan)

3) AAIPI Wilayah (Sulawesi Utara)

PENINGKATAN Jumlah AAIPI

Wilayah

23

Forbes APIP Daerah secara otomatis melebur menjadi

AAIPI Wilayah

Jurnal profesi Kerja sama profesi Masukan kebijakan

Sinergi diklat substansi

Sumber: Keputusan No: Kep-002/AAIPI/DPN/2013 Tanggal 24 April 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengukuhan AAIPI Wilayah Serta Pemilihan Dan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus AAIPI Wilayah

STRUKTUR ORGANISASI AAIPI WILAYAH

Anggota Kehormatan/ Tenaga Ahli

Direktur Eksekutif Wakil Direktur Eksekutif

Sekretariat

Anggota Eksekutif Tidak Tetap

Anggota Eksekutif Tetap

Komite Kode Etik Komite Standar Audit Komite Telaahan

Sajawat Komite Pengembangan

Profesi

Ketua Umum

Dewan Pembina

Keputusan No: Kep-001/AAIPI/DPN/12/2012 Tanggal 30 November 2012 Tentang Struktur Organisasi dan Susunan Dewan Pengurus Nasional AAIPI

Keputusan No: Kep-002/AAIPI/DPN/2013 Tanggal 24 April 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengukuhan AAIPI Wilayah Serta Pemilihan Dan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus AAIPI Wilayah

SE-003 /AAIPI/2013 Tanggal 24 April2013 Tentang Organisasi AAIPI Wilayah

HASIL KEGIATAN AAIPI

25

Tanggal 19 Desember 2012: Pengukuhan Dewan Pengurus Nasional AAIPI di Kantor

Wakil Presiden RI oleh Bapak Wakil Presiden RI Penyelenggaraan Seminar Nasional AAIPI Peran AAIPI

Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia di Ruang Serba Guna Lantai 17, Gedung Utama Kementerian Pekerjaan Umum.

Dihadiri Menteri PAN dan RB, Menteri Keuangan, Menteri PU, Kepala BPKP, Kepala BKN, Wakil Menteri PAN dan RB, 30 Inspektorat Kementerian, 18 Perwakilan LPNK, 18 Perwakilan Unit Pengawasan Pada Lembaga Setingkat Menteri, 2 Perwakilan Undangan lain dan Asosiasi Profesi, 24 Inspektorat Provinsi, 18 Inspektorat Kota/Kabupaten, 32 Pengurus Nasional AAIPI dan 34 Undangan lain 182 peserta

HASIL KEGIATAN AAIPI

26

Penyusunan Program Kerja AAIPI pada Rapat Konsolidasi Pengurus (Senin, 28 Januari 2013 Di Kementerian PU serta Audiensi Dengan Rebecca Anne Batts, Inspector General Pada Lembaga Penjaminan Pensiun Amerika

Penyelenggaraan Konferensi Nasional AAIPI Tanggal 27 Agustus 2013 Di Kementerian Keuangan, untuk due process: Draf Standar Audit Draf Kode Etik Draf Pedoman Telaah Sejawat Konsep Pedoman Reviu Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian/Lembaga Konsep Pedoman Konsultasi Revisi Anggaran

HASIL KEGIATAN AAIPI

27

KONFERENSI AAIPI 27 AGUSTUS 2013

28

EMBRIO AAIPI WILAYAH

29

AD/ART AAIPI Pasal 10

(1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan oleh APIP disusun standar audit.

(2) Standar audit disusun oleh Komite yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut oleh Dewan

KOMITE - KOMITE DAN ALAT KELENGKAPAN KEPENGURUSAN

Pasal 17

Komite-komite terdiri dari: Komite Kode Etik; Komite Standar Audit; Komite Telaahan Sejawat; dan Komite Pengembangan Profesi;

CURRENT ISSUE DALAM STANDAR AUDIT

1. Penyusunan Rencana Pengawasan (PKPT) Berpeduli Risiko dengan ditandatangani /disetujui Pimpinan Orgainsasi K/L/D, selaras dengan IACM

2. Kewajiban pimpinan APIP untuk menyusun Piagam Audit Intern (Audit Charter), selaras dengan IACM

3. Perencanaan penugasan audit intern wajib memasukkan penilaian internal control dan deteksi fraud, selaras dengan IACM

4. Sifat kerja audit intern berupa Tata Kelola Sektor Publik, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern. Semuanya dilakukan secara terintegrasi bukan terpisah, selaras dengan IACM

5. Keharusan mengikuti sertifikasi profesi untuk menunjang kompetensi dan profesionalisme, selaras dengan IACM

6. Dalam setiap laporan yang disusun oleh APIP harus menyatakan bahwa laporan telah disusun sesuai Standar Audit yang disusun oleh AAIPI.

7. Koordinasi perencanaan dan pemanfaatan hasil pengawasan 8. Hubungan standar audit ini, dengan kebijakan APIP, dengan SPKN

BPK

REFERENSI PEMBUATAN STANDAR AUDIT

Referensi Permenpan

05/2008:

SA APIP

IPPF

IIA 2011)

SPKN

(Perka BPK:

01/2007)

SPAP (IAI 2001)

SAIN

SA

APFP

Peran Standar Audit dalam Peningkatan Kualitas Tata Kelola Birokrasi

Good Governance dan

Clean Government

Peran APIP yang Efektif

Reformasi Birokrasi

Assurance Activities

Consulting Activities

Auditor Profesional dan Kompeten

Menjaga Mutu Hasil Audit Intern

Standar Audit

Internal Audit

Assurance

Activities

Audit

Audit

Keuangan

Audit

Kinerja

Audit

Dengan

Tujuan Tertentu

Evaluasi Reviu Monitoring

Consulting

Activities

Bimtek

Sosialisasi

Asistensi

Konsultansi

Ruang Lingkup Kegiatan Auditor Intern

Catatan: Klasifikasi berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP

SISTEMATIKA STANDAR AUDIT

STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH INDONESIA

Prinsip-Prinsip Dasar

Standar Umum

Assurance

Standar Pelaksanaan Audit Intern

Consulting Assurance

Standar Komunikasi Audit Intern

Consulting

Standar Atribut (Attribute Standards):

Standar Pelaksanaan (Performance Standards):

Assurance Activities Consulting Activities

Anti Corruption Activities

Jenis Jasa (PP 60/2008)

Audit

Evaluasi

Reviu

Pemantauan (Monitoring)

Pengawasan Lain (Consulting)

Standar Jasa

Standar Audit

Standar Evaluasi

Standar Reviu

Standar Pemantauan (Monitoring)

Standar Pengawasan Lain (Consulting)

Standar SDM

Standar Kompetensi Auditor

Tujuan Pengawasan

Efektivitas Proses Tata Kelola Sektor Publik/Organisasi (Auditi), Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Manajemen Risiko

Tujuan Organisasi

K

E

R

A

N

G

K

A

K

O

N

S

E

P

T

U

A

L

TUJUAN DAN FUNGSI STANDAR AUDIT

Ukuran

Mutu

Minimal

Praktik

Terbaik

Pelaksanaan

Koordinasi

Pelaksanaan

Perencanaan

Penilaian

Efektivitas

TL

Prinsip

Dasar Kerangka

Kerja

Mengarahkan kerja Auditor

Percepatan Perbaikan

Dasar Penilaian

Keberhasilan

Pedoman

Pekerjaan

STANDAR AUDIT SEBAGAI LIVING DOCUMENT

Standar Audit

Supplement:

Standar Reviu

Standar Evaluasi

Standar Monitoring

Standar Bimtek

Dan Lain-Lain

Pedoman atau Petunjuk di masing2 APIP:

Pedoman Teknis

Petunjuk Teknis

Pedoman Pelaksanaan

Petunjuk Pelaksanaan

Dan Lain-Lain

Dinamis, sejalan perkembangan dan perubahan: kondisi, kebutuhan, lingkungan pengawasan, dan ilmu pengetahuan.

Perlu penyesuaian dan penyempurnaan

PRINSIP-PRINSIP DASAR

Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP (Audit Charter) 1000

Independensi dan Obyektivitas: APIP dan kegiatan audit intern harus independen serta para auditornya harus objektif dalam pelaksanaan tugasnya. Pimpinan APIP bertanggung jawab kepada pimpinan K/L/Pemda agar tanggung jawab pelaksanaan audit dapat terpenuhi. Auditor harus memiliki sikap netral, tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penugasan yang dilakukannya

1100

Kepatuhan terhadap Kode Etik: Auditor harus mematuhi Kode Etik yang telah ditetapkan 1200

STANDAR UMUM

Kompetensi dan Kecermatan Profesional: Auditor mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tanggung jawabnya, tingkat Pendidikan Formal Auditor, Sertifikasi Jabatan serta Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan, Penggunaan Tenaga Ahli

2000

Kewajiban Auditor: Mengikuti Standar Audit, Meningkatkan Kompetensi (CPE) 2100

Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas: Pimpinan APIP harus merancang, mengembangkan, dan menjaga program pengembangan dan penjaminan kualitas yang meliputi semua aspek kegiatan audit intern.

2200

STANDAR PELAKSANAAN AUDIT INTERN

Mengelola Kegiatan Audit Intern: Pimpinan APIP harus mengelola kegiatan audit intern secara efektif untuk memastikan bahwa kegiatan audit intern memberikan nilai tambah bagi auditi

3000

Sifat Kerja Kegiatan Audit Intern: Mengevaluasi dan memberikan kontribusi pada perbaikan tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern

3100

Perencanaan Penugasan Audit Intern: Auditor harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan, termasuk tujuan, ruang lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya penugasan, mempertimbangkan SPI ketidakpatuhan auditi terhadap peraturan , kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse).

3200

Pelaksanaan Penugasan Audit Intern: Auditor harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasi- kan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan audit intern.

3300

STANDAR KOMUNIKASI AUDIT INTERN

Komunikasi Hasil Penugasan Audit Intern, al: Auditor harus mengomunikasikan hasil penugasan audit intern mencakup sasaran dan ruang lingkup penugasan , kesimpulan yang berlaku, rekomendasi, dan rencana aksi, kelemahan SPI auditi, ketidakpatuhan terhadap peraturan, kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse). Komunikasi hasil a harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif, jelas, serta ringkas dan singkat, tanggapan auditi, kesesuaian dengan standar audit

4000

Pemantauan Tindak Lanjut: Auditor harus memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta, dan rekomendasi audit.

4100

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jl. Pramuka 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 85910031 (hunting)

Web: http://www.bpkp.go.id email: warta_pengawasan@bpkp.go.id

TERIMA KASIH

43