BABAK BARU PAJAK DIGITAL DI INDONESIA

BABAK BARU PAJAK DIGITAL

DI INDONESIA 22 JULI 2020

KANWIL DJP JAWA BARAT III

TANTANGAN PERPAJAKAN

OUTLINE

PMSE FASILITAS PAJAK

TANTANGAN PERPAJAKAN

Pengelolaan pelayanan TANTANGAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Borderless International Transaction

Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memerlukan redefinsi

Batasan antar Negara yang semakin tidak terlihat

Kebutuhan akan Digitalized Tax Services , Digitalized Tax Education , Digitalized Tax Infrastructure

Pengelolaan pelayanan STRATEGI TRANFORMASI DIGITAL

Pengelolaan pelayanan PAJAK DI ERA DIGITAL

Pengelolaan pelayanan LAYANAN DIGITAL

e-Registration

• Layanan pembuatan NPWP

e-Filing

• Layanan penyampaian SPT secara elektronik dan real time melalui internet pada website http://www.pajak.go.id atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP)

e-Form

• Formulir SPT elektronik berbentuk file dengan ekstensi . xfdl yang pengisiannya dapat dilakukan secara offline menggunakan aplikasi form viewer

e-Billing

•Bagian dari sistem billing DJP yang menyediakan antarmuka berupa aplikasi berbasis web bagi WP untuk menerbitkan Kode Billing dan dapat diakses melalui jaringan internet

http://www.pajak.go.id/









Pengelolaan pelayanan LAYANAN DIGITAL

e-Faktur

• Layanan untuk membuat, menerbitkan dan melaporkan faktur pajak dan laporan SPT Masa PPN 1111

e-Bupot 23/26

• Layanan untuk membuat Bukti Pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik

e-PHTB

• Layanan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan

e-Reporting

• Laporan Penempatan Harta Dalam Negeri dan/atau Formulir Laporan Penempatan Harta Repatriasi yang disampaikan secara elektronik

Pengelolaan pelayanan BENCANA NASIOAL

Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang

Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE

2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional

Pengelolaan pelayanan DAMPAK COVID-19 K

eseh

atan

Menciptakan

krisis

kesehatan So

sial

Berhentinya

aktivitas

ekonomi

penyerap

tenaga kerja

Eko

no

mi

Pertumbuhan

ekonomi

menurun

tajam /

melambat

Keu

anga

n

Volatilitas

sektor

keuangan &

penurunan

kinerja sektor

riil

Pandemi telah memberikan tekanan kepada perekonomian

dari supply dan demand

Sumber: Press Conference APBN Kita, Juni 2020

Pengelolaan pelayanan PERUBAHAN POSTUR APBN 2020

83,06%

16,90%

0,04%

PAJAK

PNBP

HIBAH

SEBAGIAN BESAR APBN

TETAP DITOPANG DARI

PENERIMAAN

PERPAJAKAN

Pendapatan

Negara

Belanja Negara

2.613,8 T 2.232,2 T

Belanja Pemerintah

Pusat

Transfer ke Daerah

dan Dana Desa

1.851,1 T

762 T

Penerimaan

Perpajakan

1.462,6 T PNBP

297,7 T PNBP

0,5 T

Pengelolaan pelayanan LAYANAN PAJAK ERA TATANAN NORMAL BARU

DJP menyediakan berbagai media untuk Wajib Pajak agar dapat nyaman dan aman dalam menggunakan layanan perpajakan

1. Layanan perpajakan secara online diakses melalui laman www.pajak.go.id secara mandiri.

2. Layanan konsultasi secara tatap muka dilakukan dengan membuat perjanjian terlebih dahulu melalui saluran yang telah tersedia seperti email, telepon, atau chat.

3. Layanan yang tidak dapat dilakses secara online, Wajib Pajak dapat menyampaikannya melalui pos/jasa kurir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Layanan perpajakan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) seperti Mal Pelayanan Pajak.

5. Kegiatan edukasi/penyuluhan, termasuk dalam rangka pelaporan SPT, dilakukan dengan mengutamakan kegiatan secara daring.

Daftar saluran seperti email, telepon, atau chat dapat dilihat di https://pajak.go.id/unit-kerja atau untuk wilayah Kanwil DJP Jawa Barat III dapat dilihat di https://linktr.ee/pajakjabar3








https://pajak.go.id/unit-kerja



https://linktr.ee/pajakjabar3

Pengelolaan pelayanan LAYANAN SECARA ONLINE

Pendaftaran NPWP

Pelaporan SPT Tahunan dan Masa yang sudah wajib e-

filing

SKF

Validasi SSP PPhTB

Aktivasi dan Lupa EFIN

Layanan di UPRPPN Bandara (VAT Refund)

PEMUNGUTAN PPN ATAS

PERDAGANGAN MELALUI SISTEM

ELEKTRONIK

Pengelolaan pelayanan SUBJEK YANG DITUNJUK SEBAGAI PEMUNGUT PPN PMSE

Pelaku usaha PMSE, yang terdiri dari Pedagang Luar Negeri,

Penyedia Jasa Luar Negeri, Penyelenggara PMSE (PPMSE) Luar

Negeri, dan/atau PPMSE Dalam Negeri, yang ditunjuk oleh Menteri

Keuangan

Pelaku usaha PMSE yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE

adalah yang telah memenuhi kriteria tertentu

Wewenang penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE dilimpahkan

dari Menteri Keuangan kepada Dirjen Pajak

Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE mulai berlaku awal bulan

berikutnya setelah tanggal ditetapkan keputusan penunjukannya

Pemungut PPN PMSE diberikan nomor identitas sebagai sarana

administrasi perpajakan

Pengelolaan pelayanan PEMUNGUT PPN PMSE

Pedagang Luar Negeri, atau

Penyedia Jasa Luar Negeri.

UNTUK TRANSAKSI SECARA LANGSUNG

Pedagang Luar Negeri,

Penyedia Jasa Luar Negeri,

Penyelenggara PMSE (PPMSE) Luar Negeri, atau

Penyelenggara PMSE (PPMSE) Dalam Negeri.

UNTUK TRANSAKSI MELALUI PPMSE

Atas Objek PPN PMSE selain yang telah dipungut oleh

Pemungut tersebut diatas, tetap terutang PPN & PPN

tersebut dipungut, disetorkan, & dilaporkan sendiri

oleh Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa

Pengelolaan pelayanan PEMUNGUT PPN PMSE GELOMBANG PERTAMA

Amazon Web Services Inc.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Google Ireland Ltd.

Google LLC. Netflix

International B.V.

Spotify AB

Pengelolaan pelayanan OBJEK

PEMUNGUTAN PPN PMSE

Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak

Berwujud, termasuk juga pemanfaatan Barang Digital (contoh: piranti lunak,

multimedia, data elektronik)

dan/atau

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP), termasuk juga pemanfaatan Jasa Digital (contoh: layanan jasa

berbasis piranti lunak)

dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui

PMSE.

Pengelolaan pelayanan PEMUNGUTAN

PPN PMSE

Jumlah PPN yang dipungut oleh Pemungut PPN PMSE:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu nilai berupa uang yang

dibayar oleh Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa, tidak

termasuk PPN yang dipungut

Pemungutan PPN dilakukan pada saat pembayaran

oleh Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa

Dasar Pengenaan Pajak 10% x

Pengelolaan pelayanan PER-07/PJ/2020

Dirjen Pajak menetapkan tempat terdaftar Wajib Pajak,

Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/atau tempat

pelaporan usaha PKP pada KPP BKM (KPP di lingkungan

Kanwil LTO, Jkt Khusus, KPP Madya)

KPP Badan dan Orang Asing, untuk:

a. WP BUT yang berkedudukan di DKI Jakarta;

b. orang asing yang bertempat tinggal di DKI Jakarta;

c. BUT yang merupakan PPMSE yang berkedudukan di dalam wilayah DKI Jakarta atau di luar DKI Jakarta;

d. WP Badan yang merupakan PPMSE Dalam Negeri; e. Pedagang Luar Negeri; f. Penyedia Jasa Luar Negeri; g. PPMSE Luar Negeri; dan

h. organisasi internasional yang termasuk Subjek PPh

RESPON PAJAK TERHADAP PANDEMI

COVID-19

Pengelolaan pelayanan RESPON PAJAK

PERPPU Nomor 1 Tahun 2020

Kebijakan Penurunan Tarif PPh

Badan

PMK-44/PMK.03/2020

Perluasan Insentif Pajak Untuk WP

Terdampak COVID-19

PMK-28/PMK.03/2020

Fasilitas Pembebasan Pajak atas

Barang/Jasa Penanganan COVID-

19

Peraturan Pemerintah Nomor 29

Tahun 2020

Fasilitas PPh dalam rangka

Penanganan COVID-19

Pengelolaan pelayanan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020

PENURUNAN TARIF PPh BADAN DAN GO

PUBLIC

SALAH SATU SUBSTANSI PERPPU

Meningkatkan kemampuan badan usaha untuk tetap

mempertahankan usahanya dalam situasi pandemi

COVID-19 dan menyediakan kemampuan

pengembangan usaha

Memberikan insentif bagi Wajib Pajak untuk go public

dan menjual 40% saham di lantai bursa

Pengelolaan pelayanan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020

22% 2020

2021

POKOK PENGATURAN

Tarif PPh Badan turun

secara bertahap menjadi:

20% mulai

2022

Aturan sebelumnya

Tarif PPh Badan sebesar

25%

Tarif PPh Badan Go Public

dengan persyaratan tertentu

3% lebih rendah dari tarif

normal:

Aturan sebelumnya

Tarif PPh Badan Go Public

(semuanya) adalah 5% lebih

rendah dari tarif normal

yaitu menjadi 20%

19% 2020

2021

17% mulai

2022

Pengelolaan pelayanan PMK-44/PMK.03/2020

PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) untuk pekerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta rupiah

PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR

PENGURANGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 sebesar 30%

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah

Insentif Pajak Untuk WP Terdampak Pandemi COVID-19

PPh FINAL UMKM DITANGGUNG PEMERINTAH


Bentuk Insentif Sektor Terkait (PMK-23) Sektor Terkait (PMK-44)

1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

(DTP)

• Sektor manufaktur tertentu

(440 KLU)

• WP KITE

• Sektor tertentu (1.062 KLU)

• WP KITE

• WP Kawasan Berikat

2. PPh Final UMKM Ditanggung

Pemerintah

Belum diberikan insentif WP yang memiliki peredaran bruto

tertentu & dikenai PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018

3. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor • Sektor manufaktur tertentu

(102 KLU)

• WP KITE

• Sektor tertentu (431 KLU)

• WP KITE


4. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

sebesar 30%


(102 KLU)

• WP KITE


• WP KITE


5. Pengembalian pendahuluan PPN sebagai

PKP berisiko rendah bagi WP yang

menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar

restitusi paling banyak 5 miliar rupiah


(102 KLU)

• WP KITE


• WP KITE



Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang & Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka

Penanganan Pandemi COVID-19

FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tidak dipungut PPN/PPN ditanggung pemerintah/tidak dikenai PPN

FASILITAS PAJAK PENGHASILAN Pembebasan PPh Pasal 22 Impor/Pasal 22/Pasal 21/Pasal 23 selama 6 bulan


SUBJEK PMK

Yang mendapatkan fasilitas dalam PMK ini adalah Pihak Tertentu, yaitu:

Badan/Instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang ditunjuk

untuk melakukan penanganan pandemi COVID-19

Rumah Sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan

pasien pandemi COVID-19

Pihak Lain yang ditunjuk oleh Badan/Instansi Pemerintah atau Rumah Sakit

untuk membantu penanganan pandemi COVID-19


OBJEK PMK

Obat-obatan;

Vaksin;

Peralatan laboratorium;

Peralatan pendeteksi;

Peralatan pelindung diri;

Peralatan untuk perawatan

pasien; dan/atau

Peralatan pendukung lainnya

yang dinyatakan untuk

keperluan penanganan

pandemi COVID-19.

BARANG

Jasa konstruksi;

Jasa konsultasi, teknik, dan

manajemen;

Jasa persewaan; dan/atau

Jasa pendukung lainnya yang

dinyatakan untuk keperluan

penanganan pandemi COVID-

19.

JASA


• Atas impor Barang Kena Pajak (Objek PMK) oleh Pihak Tertentu

tidak dipungut PPN 1 • Atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (Objek PMK)*

oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada Pihak Tertentu, PPN

ditanggung pemerintah 2 • Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak (Objek PMK) dari luar Daerah

Pabean di dalam Daerah Pabean oleh Pihak Tertentu, PPN

ditanggung pemerintah 3 •Atas impor Barang Kena Pajak yang digunakan untuk pemanfaatan Jasa Kena Pajak (Objek

PMK) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh Pihak Tertentu, tidak dikenai

PPN sepanjang memiliki SKJLN (Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar

Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean) sebelum melakukan impor 4

*) termasuk juga penyerahan berupa pemberian cuma-cuma

Pengelolaan pelayanan PP Nomor 29 Tahun 2020

Fasilitas Pajak Penghasilan dalam

rangka penanganan COVID-19

penghasilan berupa

kompensasi &

penggantian atas

penggunaan harta

pembelian kembali

saham yang

diperjualbelikan di

bursa

tambahan

penghasilan yg

diterima/diperoleh

SDM di Bidang

Kesehatan yg

mendapat penugasan

sumbangan yang

dapat menjadi

pengurang

penghasilan bruto

tambahan

pengurangan

penghasilan neto

berlaku mulai 1 Maret 2020 sampai dengan 30 September 2020

& dalam hal tertentu dapat diperpanjang

Documents

BABAK BARU PAJAK DIGITAL DI INDONESIA