PAJAK DI APOTEK
3/7/2012
1
Definisi pajak iuran masyarakat kepada negara (yang dapat
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut
peraturan-peraturan umum (undangundang) dengan tidak mendapat
prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas
negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Prof.Adriani) Pajak
adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk
membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public
saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public
investment (Prof. Soemitro) suatu pengalihan sumber dari sektor
swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun
wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih
dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar
pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan
pemerintahan. Menurut perspektif ekonomi : beralihnya sumber daya
dari sektor privat kepada sektor publik.
3/7/2012
2
Wajib pajak Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan,
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Kewajiban wajib pajak Wajib
Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan
sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya
(sistem self assesment)3/7/2012 3
Hak wajib pajak : Pengangsuran pembayaran Pengurangan PPh 25
Pengurangan PPB Pembebasan pajak Pajak ditanggung pemerintah
Insentif perpajakan Penundaan pelaporan SPT tahunan Restitusi
(pengembalian kelebihan pembayaran pajak) Keberatan, banding dan
peninjauan kembali3/7/2012 4
Pendaftaran : Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan
diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak
Orang Pribadi yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
adalah : 1. Orang Pribadi yang menjalakan usaha atau pekerjaan
bebas; 2. Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas, yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena
Pajak (PTKP) wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan
berikutnya; 3. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah,
karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki
secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan
harta; 4. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang
mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib
mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat
tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah
kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.
3/7/2012
5
Pembayaran dan Pelaporan Setelah melakukan pendaftaran dan
mendapatkan NPWP, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung
dan membayar pajak, yang selanjutnya melaporkan pajak terutangnya
dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT).No. Jenis SPT Masa 1 PPh
Pasal 21/26 2 PPh Pasal 25 Batas Waktu Pembayaran Tgl 10 bulan
berikut setelah masa pajak berakhir Tgl 15 bulan berikut setelah
masa pajak berakhir Tgl 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun
atau bagian tahun pajak 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya
SPPT Dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan
atau bangunan Batas Waktu Pelaporan 20 hari setelah masa pajak
berakhir 20 setelah masa pajak berakhir Akhir bulan ketiga setelah
berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak-
Tahunan 1 PPh OP
2 3
PBB BPHTB
-
3/7/2012
6
Macam pajak (Berdasarkanlembaga yang mengelola )1. Pajak pusat
dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini dikelola oleh
Direktorat Jenderal Pajak, meliputi : - Pajak Penghasilan (PPh) -
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) - Pajak Penjualan Barang yang
Tergolong Mewah (PPnBM) - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) - Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - Bea Meterai3/7/2012
7
2. Pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah, yang dalam hal
ini ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah, antara lain : a.
Propinsi - Pajak Kendaraan Bermotor (baik di darat maupun diatas
air) - Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor (baik di darat
maupun diatas air) - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan di atas air - Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah
Tanah dan Air Permukaan b. Kabupaten - Pajak Hotel - Pajak Reklame
- Pajak Restoran - Pajak Hiburan - Pajak Penerangan Jalan - Pajak
Pengambilan Bahan Galian Golongan C
3/7/2012
8
NPWP NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai
sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap
Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang
perpajakan Fungsi NPWP : - sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan. - sebagai identitas Wajib Pajak. - menjaga ketertiban
dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. -
dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
3/7/2012
9
Pembayaran pajakMekanisme pembayaran: Membayar sendiri 1)
Pembayaran angsuran setiap bulan (PPh Pasal 25) Pembayaran PPh
Pasal 25 yaitu pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Hal
ini dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam melunasi
pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Wajib Pajak diwajibkan
untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan
membayar sendiri angsuran pajak setiap bulan. 2) Pembayaran PPh
Pasal 29 setelah akhir tahun; Pembayaran PPh Pasal 29 yaitu
pelunasan Pajak Penghasilan yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak
pada akhir tahun pajak apabila pajak terutang untuk suatu tahun
pajak lebih besar dari jumlah total pajak yang dibayar sendiri dan
pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit
pajak
3/7/2012
10
Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh Pasal 4
(2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, dan 23, serta PPh Pasal 26).
Pihak lain disini berupa : 1) Pemberi penghasilan; 2) Pemberi
kerja; atau 3) Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh
pemerintah. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang
ditunjuk pemerintah. Pembayaran Pajak-pajak lainnya. 1) Pembayaran
PBB yaitu pelunasan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
(SPPT). 2) Pembayaran BPHTB yaitu pelunasan pajak atas perolehan
hak atas tanah dan bangunan. 3) Pembayaran Bea Meterai yaitu
pelunasan pajak atas dokumen yang dapat dilakukan dengan cara
menggunakan benda meterai berupa meterai tempel atau kertas
bermeterai atau dengan cara lain seperti menggunakan mesin
teraan.
3/7/2012
11
Pemotongan/pemungutan pajak Selain pembayaran bulanan yang
dilakukan sendiri, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan
mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.
Jenis pemotongan/pemungutan : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal
23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15 dan PPN dan PPn
BM.3/7/2012 12
Jenis pajak penghasilan-PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak
yang dilakukan oleh pihak ke-3 sehubungan dengan penghasilan yang
diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan
dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan (seperti gaji yang
diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan dimana dia bekerja).
- PPh Pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak
ke-3 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, impor
barang dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu (seperti
penyerahan barang oleh rekanan kepada bendaharawan pemerintah).
3/7/2012
13
- PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak
ke-3 sehubungan dengan penghasilan tertentu seperti : deviden,
bunga, royalty, sewa, dan jasa yang diterima oleh WP badan dalam
negeri, dan BUT. - PPh Pasal 26 adalah pemotongan pajak yang
dilakukan oleh pihak ke-3 sehubungan dengan penghasilan yang
diterima oleh WP luar negeri. - PPh Final (Pasal 4 ayat (2)) Ada
beberapa penghasilan yang dikenakan PPh Final. Yang dimaksud final
disini bahwa pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak ketiga atau
dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan (bukan pembayaran di muka)
terhadap utang pajak pada akhir tahun dalam penghitungan pajak
penghasilan pada SPT Tahunan. Beberapa contoh penghasilan yang
dikenakan PPh final : bunga deposito, penjualan tanah dan bangunan,
persewaan tanah dan bangunan, hadiah undian, bunga obligasi dsb. -
PPh Pasal 15 adalah pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan
oleh Wajib Pajak tertentu yang menggunakan norma penghitungan
khusus, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan
international, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan
pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing,
perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna
serah.
3/7/2012
14
Pelaporan pajak Fungsi surat pemberitahuan (SPT): - sarana bagi
Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan
penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. - Melaporkan
pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak
sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang
dilakukan oleh pihak ke-3, melaporkan harta dan kewajiban, dan
pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan
pemungutan pajak yang telah dilakukan Pelaporan pajak disampaikan
ke KPP atau KP4/KP2KP dimana Wajib Pajak terdaftar.
3/7/2012
15
Macam SPT SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan
pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Ada beberapa SPT Masa : -
PPh Pasal 21, - PPh Pasal 22, - PPh Pasal 23, - PPh Pasal 25, - PPh
Pasal 26, - PPh Pasal 4 (2) - PPh Pasal 15 - PPN dan PPnBM -
Pemungut PPN SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan
tahunan. Ada beberapa jenis SPT Tahunan : - Badan - Orang Pribadi -
Pasal 21
3/7/2012
16
Pajak di Apotek PPN (pembelian barang) PPh 21 (penghasilan
karyawan dan pemilik) PPh 25 (angsuran pajak penghasilan) PPh 28
(pengembalian kelebihan pembayaran angsuran pajak penghasilan) PPh
29 (penambahan kekurangan pembayaran angsuran pajak penghasilan)
PBB (pajak atas bangunan apotek) Pajak kendaraan bermotor
(kendaraan milik apotek) Pajak reklame (pajak atas pemasangan papan
nama)
3/7/2012
17
PPN PPN (pajak pertambahan nilai) di Apotek dikenakan atas dasar
penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan
oleh Pengusaha Cara menghitung :
PPN = Tarif pajak x DPPTarif pajak : 10% DPP (dasar pengenaan
pajak) : harga jual barang Contoh :PBF A menjual sediaan farmasi
kepada Apotek B dengan harga Jual Rp. 25.000.000,00 . PPN yang
terutang yang dipungut oleh PKP A = 10% x Rp. 25.000.000,00 = Rp.
2.500.000,00 PPN sebesar Rp. 2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak
Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak A.3/7/2012 18
PBB Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang
dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan Rumus penghitungan :
PBB = Tarif x NJKP
NJKP (nilai jual kena pajak) : apabila NJOP-nya > Rp. l
.000.000.000,00 adalah 40% - apabila NJOP-nya
