Analisis Politik dan Hukum

Pemilihan Presiden Secara Langsung

Zulflrman

Abstract

The idea the President election directly by the people is not validated because it contradicts with the basic political principles (ideal principles, Pancasila) and formal j'uiidicalprinciple as expressed on Paragraph 1 article (2) Constitution 1945. In the frame ofstrengthen for lawsupremacy it will bee any clash between the political will and the,lawdesires about President election directly by the People. -

Pendahuluan

Tanggal 17 Agustus 1945 adalahmerupakah hari yang sangat penting bagibangsa Indonesia balk dari segi sosial,ekonomi, hukum, politik, ketatanegaraan danse-gaia aspek Jain, dari kehidupan suatubangsa. Pada hari itu, teiah^ diprokiamirkankemerdekaan bangsa indonesia sebagaitanda bangsa Indonesia telah terlepas daripenjajahan bangsa lain. Dari optik hukum, haritersebut tersebut adaiah merupakan sumbertata hukum Indonesia sebagai suatu negarayang merdeka dan berdaulat.

Syarat negara modern, suatu negaramerdeka dan berdaulat yang harus memiiikidasar idiil dan dasar konstitusionil sebagaidasar menyelenggarakan' negara atau

pemerintahan; • daiam . memenuhipersyarataan tersebut, satu hari setelahproklamasi tersebut disahkannya UUD 1945pada tanggal 18 Agustus 1945pada saat yangbersamaan pula ditetapkanlah Presiden danWakil Presiden Indonesia negara Indonesiayang baru merdeka waktu itu, yaitu ir.Soekamosebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagaiwakil Presiden.

Sejak detik proklamasi tanggal 17 Agustus1945 sekitar pukul 8.00 Wib pagi hinggadisahkannya UUD 1945 dan ditetapkannyaPresiden. dan Wakil Presiden tanggal 18Agustus .1945 kekuasaan negara, secara materiel dan formil, murni berada;di tanganseluruh rakyat Indonesia.^ SeJak tanggal 18

^Perhatikan teksprokiamasi kemerdekaan Indonesia, bahwa Soekamo danMohd. Hatta bertindak atasnamabangsaIndonesia.

152 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL. 9. JUNI2002:152 -171

Zuffirman. Analisis Politik dan Hukum Pemilihan Presiden ...

Agustus .1945, Soekarno menjadi PresidenRepubllk Indonesia yang pertama,.dan dalampenyelenggaraan .riegara Indonesia Presidenmengacu kepada ketentuan yang terrnuat didalam UUD1945, walau pun pada prakteknya,dalam waktu kurang dari tiga bulan setelahproklamasi kemerdekaan, ketika dibentukKablnet Parlementer Pertama di bawah

Perdana Menteri-Syahrir, UUD 1945 yangmenganut sistem presidential (quasi) itu siidahtidak lagi dijadikan pegangan dalam praktekpenyelenggaraan negara. Keadaan ini terusberlangsung sampai terbentuknya RepublikIndonesia Serikat sebagai hasil perundinganKonperensi Meja Bundar yangmemberlakukan Konstitusi RIS tahun 1949.^

UUD 1945 yang disahkan dan berlakupada tanggal 18 Agustus 1945 adalahkonstitusi Negara Indonesia yang sifatnyasementara, demikian juga Konstitusi RIS 1949hasil kesepakatan dengan Belandasebagaimana keteptuan Pasal 186 KonstitusiRIS yang mengamanatkan, bahwa UUD yangtetap akan disusun oleh Konstituante. AmanatPasal 186 Konstitusi RIS ini dilanjutkan lagioieh Pasal 134 UUDS 1950 setelah negaraIndo-nesia kemball menjadi Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17Agustus 1950.

Namun, pada prakteknya Konstituanteyang dibentuk pada tanggal 10 November

1956 dengan membuat konstitusi itu tidakberhasil membentuk, Konstitusi Negara Indonesiayang sifatnya tetap.^ Karena padatanggal.,5 Juli 1959, PresidenSoekarnomenge-luarkandekrit yang Islnya membubarkan Konstituantedan memberlakukan kembali UUD 1945

dengan alasan adanya keadaan darurat.Sejaksaat itu, 5 juli 1959, maka UUD 1945 berlakusebagai konstitusi R.I hingga saat ini.

UUD 1945 merupakan acuan dan ataupedoman dalam penyelenggaraan Negara R1isinya sangat singkat dan "soepef. Karenasifatnya sangat "soepeF tersebut UUD 1945.cenderung disalahgunakan , denganpenafsiran-penafslran oleh pihak yangberkuasa seca-ra sepihak.^ Penafsiran oleh.pihak yang berkuasa, Presiden, sel'aludilakukan untuk ke-pentingan dan berpihakkepada kepentingan dan keuntunganpenguasa, Presiden, akibat-nya muncul suburotoritarianisme berlindung di belakang katademokrasi dan konstitusi. Semua itu,berdampak berkembangnya praktek-pfaktekkorupsi, kolusi, dan nepotisme di sekitarpenguasa, Presiden, dan yang palingdirugikan rakyat dan negara.

Penyalahgunaan UUD 1945 demikepentingan penguasa dapat terlihat dari apayangdilakukan Presiden Soekarno pada masaorde lama dan Presiden Soeharto pada. masaorde baru, di mana kekuasaan negara berada

^JimlyAsshiddiqie. "Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pengantar Perubahan."Makalahll Hlm.1.

^Lihat pendapat J.C.T.Simorangkiryang mengatakan, bahwa konstituante Bandung tidak berfiasil menyusunUUD yang tetap bagi negara Indonesia, sedangkan dalam bidang materi konstitusi, konstituante cukup banyakhasil karyanya sebagaimana dikutip Moh. Mahfud MD. 2QQ^. Politik Hukum dilndonesia. Jakarta: LP3ES.Him. 134.

^Jimly Asshidiqie. Op.Cit Him. 2.

153

pada penguasa. Akibat munculnyaotoritarianisme di tangan presiden dan terjadipenumpulan kekuasaan negara lainnya dibidang legislatif dan yudikatif.

Penafsiran UUD 1945, khususnya pasal-pasal yang berkenaan dengan lembagakepresidenan.^yang dllakukan penguasasesual dengan kepentingan penguasa danmempertahankan kedudukan dengan dasarargumentasi^demokrasi. Dalam hal ini art!demokrasi itu sendiri ditafsirkan oleh

penguasa, Presiden, secara sepihak sesualdengan kehendak dan kepentinganpenguasa.® Tatanan kehldupan berbangsa-negara, sebagai bangsa merdeka modern,dllakukan secara amat Individual, tetapidengan kemasan konslltusl.Pengatasnamaankonstltusi Inl'bahkan^menjadl alat legitlmasiyang justru' melahlrkan penataan berbangsa-negara yang justru dilakukan dengan perilaku-perilaku yang anti konstltusi.'Salahsatuupayauntuk mencegah hal tersebut dalam SidangIstimewa MPR 1998 telah diterbltkan

Ketetapan MPR'No. XIII/MPR/1998 yangmengadakan Pembatasan Masa JabatanPresiden dan Wakll Presiden Republlk Indonesia, dan upaya Ini dilanjutkan denganmelakukan amandeman atas UUD 1945.

Beranjak darl masalah yang berkenaandengan lembaga kepresidenan Itulah muncu!gerakan reformasi yang menyeluruh di Indonesia pada tahun 1998. Reformasi polltik danekonomi yang berslfat menyeluruh tidakmungkin dilakukan tanpa dliringi olehreformasi hukum. Tetapi reformasi hukumyang menyeluruh jugatidak mungkin dllakukantanpa didasaii agenda reformasi ketatanegaraanyang mendasar, dan Itu berarti dlperlukanadanya "constitutional reform" yang tidaksetengah hatl.® Untuk Itulah. berdasarkanpengalaman pahit tersebut, pada masa erareformasi Ini disepakati dllakukan amandemenUUD 1945 salah satunya agendanya adalahmembatasi domlnasi kekuasaan eksekutif

(Presiden) dalam penyelenggaraanpemerlntahan.®

®Llhat juga pendapat Nl'matul Huda. 1999. Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis TerhadapKonstitusllndonesia. Yogyakarta: PSH Fakultas Hukum Ull. Him. 145 yang menyatakan sumber masalahkenegaraan selama Ini berasal dari ketidak tegasaan UUD 1945 (misalnya masalah jabatan Presiden).

®Peluang memberikan arti pada Istilah demokrasi sesual dengan kehendak penguasa semakin besarteijadikarena istilah demokrasi itu sendiri mengandung pengertian yang ambigu. Mahfud MD dalam bukunya PolitikHukum dilndensia mengatakan: "dalam berbagal literatur, banyak ditemui perbedaan antara demokrasi normatifdan demokrasi empiris yang belum tentu berjalan seiring. Apa yang secara normatlve-konstltusional demokratisbelum tentu demokrasi pula dalam kenyataannya" dalam Mohd.Mahfud MD. Op.Cit Him. 3.

^Anhar Gonggong. 2001. Amandemen KonstitusI, OtonomiDaerah dan Federaiisme, Solus! UntukMasa Depan. Yogyakarta: Media Pressindo. Him. 27.

®JimiyAsshiddiqle. Op.Cit. Hlm.:2^Gema reformasi yang bergaung beberapa waktu yang lalu temyata telah menggetarkan hampirsemua

sendi-sendl kehidupan berbangsa dan bemegara. Semenjak itu sampaidewasa Ini, diskursus tentang periunyapenyesualan terhadap tuntutan perubahan dalam dinamika kehidupan politik ketatanegaraan Indonesia menjadiberlangsung dengan marak tanpa henti-hentlnya. Baik itu dilakukan oleh para akademisi, polltlsl, insan pers,maupun LSM. Darl sudut pandang Hukum Tata Netagara fenomena ini tentu saja sangat penting dan positif

154 JURNALHUKUM. NO. 20 VOL 9. JUNI2002:152 - 171

Zuifirman. Analisis Politik dan Hukum Pemilihan Presiden ...

Amandemen atas UUD 1945 telah

dilakukan tiga kali dan memasuki amandemenkeempat, yang berkenaan dengan posisi MPRdalam hubungannya dengan itu pada pascaperubahan ketiga UUD 1945; pada pemllutahun 2004 yang akan datang Presiden danWakii Presiden dipilih secara langsung olehrakyat. Apabila amandemen ini berjalan, makafungsi dan kewenangan MPR memiiihPresiden dan wakil Presiden menjadi hilangdaiam praktek ketatanegaraan Indonesia dimasa mendatang. Perubahan mana di nilaiperubahan yang mendasar karena sangatberhubungan erat dengan corak dan sistemdemokrasi Indonesia. Artinya pemilihanPresiden dah Wakii Presiden secara iangsungoieh rakyat bersentuhan erat dengan maknadan corak demokrasi yang berdasarkan nilai-niiai bangsa Indonesia yang telah ada saat ini.

Pasca amandemen ketiga atas UUD 1945berakibat MPR bukan iagi merupakanLembaga Tertinggi Negara dalam sistemketatanegaraan Indonesia'masa mendatangyang membawa konsekwensi MPR tidak Iagimemiiih Presiden sebagai penyelenggaranegara tetapi Presiden dan wakiinya dipilihlangsung oleh rakyat.

Masalahnya, apakah pemilihan Presidendan Wakii Presiden secara iangsung olehRakyat dapat dibenarkan menurut hukum(substansi hukum, filosofis) dan sistem

(demokrasi) yang terdapat - padaWeltanschauung, philosophische gronslagataupandang-an hidup bangsa Indonesia sebagaisumber hukum dasar nasional negara R.I.

Pancasila sebagai Sumber Hukum Dasardan Dasar Politik

Menjdwab'permasalahan di atas, patokanyang digunakan adaiah nilai dasar yangtermaktub di dalam pandangan hidupberbangsa dan bernegara dan norma hukumyang beriaku daiam konstitusi negara Indonesia, karena perubahan atau amandemensuatu konstitusi harus tetap memegahg normadasarnya, untuk itu apakah hasilamanrdemenketiga itu telah benar menurut niiai-nilal dasaryang dianut oleh bangsa Indonesia-yang telahdijadikan Weltanschauung, philosophischegronslag atau pandangan hidup bangsa. Halini berkaitan erat dengan konsep demokrasiyang beriaku di Indonesia, dan konsepdemokrasi tersebut dipengaruhi pula olehpaham, idealisme bangsa Indonesia.

Kelahiran negara Indonesia lahirbukanlah didasarkan kepada kehendak suatugolongan, atau kehendak pribadi, individu,tetapi sebagai kehendak.nurani dan realisasikesepakatan luhur seluruh.bangsa Indonesiaujud dari Sumpah Perriuda tahun 1928sebagai ujud kebangkitaa rasa kebangsaan

dalam rangka membentuk atau mendesain demokrasi yang berorientasi pada keadilari, supremasi hukum, civilsociety, chesksand balanceyangmenabukan donionasi kekuasaan seperti strong presidensiii, akuntabilitaskekuasaan dan pluralisme atau kemajemukan dalam konteks NKRI. LIhat. Dahlan Thaib. "Menuju PaiiemenBikarherai (Studi Konstitusional perubahan Ketiga UUD 1945." Pidato Pengukuhan dalamjabatan GuruBesarMadyadalamHukum Tata Negara. Disampaikan didepan Sidang SenatTerbuka Universitas IslamIndonesia (UN) Yogyakarta padatanggal 4 Mei 2002. Him. 4-5.

.155

Indonesia.Landasan idiilnya negara Riadalah Pancasila dan landasan konstitusionil

dalam menyelenggarakan pemerlntahannegara adalah UUD 1945, sebagai konstitusinegara, yang dlsahkan pada tanggal 18Agustus 1945.

Kemerdekaan-suatu bangsa dari optikhukum, mengandung makna dan konsekuensi.yang sangat hakiki dan mendasar, yaltu,kerelaan dan keikhlasan untuk menyandangsuatu hak dan kewajiban. Hak dan kewajibansuatu bangsa tersebiit berlaku ke dalam (internal) dan ke luar (external). Hak dankewajiban yang berlaku ke dalam berartinegara Itu menentukan naslbnya sendiri danmenjalankannya pemerlntahan dengan keku-atan dan kemampuannya sendiri. Sedangkanhak dan kewajiban keluar kewenangan ber-tindak dan berbu.at di dalam lalu lintasInternasional antar bangsa-bangsa sebagaibangsa yang kedudukannya sama danseimbang dengan bangsa-bangsa lainnyayang berdaulat.

Sejarah perjalanan bangsa Indonesiadalam mengisi dan melaksanakan sertamencari, format tentang hakdan kewajibannyayang dlapilikasikan dalam negara banyakmengalami berbagai gejolak danpemberontakan pada sekala kedaerahan maupun berskala naslonal, antara lain

pemberontakan PKI Mediun, PRRI/ Permesta,DIl.TII, peristiwa pemberontakan gerakanG.30.S PKI dan terakhir gerakan reformasiyang bergulir pada bulan Mai 1998.

Pencarian isi dan format dari hak dan

kewajiban bangsa Indonesia dilakukan dariwaktu-waktu. Pesrubahan mana dapat terjadidengan. cara revolusi, evalusi, dan dapat puladilakukan melalul reformasi. Revolusi, evolusi,

dan reformasi pada hakikatnya mengandungart! yang sama yakni perubahan, namunperbedaan terletak pada percepatannya.Revolusi dilakukan secara cepat dan radikal,evolusi secara lambat, reformasi secarasedang, tidak terlalu cepatdan tidak pulaterlalulambat. Dalam rangka pencarian format danisi hak dan kewajiban bangsa Indonesiadewasa ini dilakukan secara reformasi, yakniperubahan dilakukan tidak terlalu cepat dantidak pula terlalu lambat.

Pllihan melakukan perubahan di segalabidang tlalam kehidupan berbangsa danbernegara melalui reformasi dalam mengisihak cian kewajiban Indonesia merdeka sung-guh pilihan yang tepat dan bijaksana, karenadari segi percepatan, diberi waktu yang cukupuntuk lebihcermat, teliti, kritis, seksama dalammemahami masalah-masalah dan mengkajlulang serta menginventarsisasi nllai-nilai yanghidup dan perlu dipertahankan serta nilai-nilal

^"Semangat persatuan telah terasa sejak awal persidangan dalam kongres pemuda dalam akhir pidatopembukaan Ketua Sidang Soegondo menyerukan "perangilah pengaruh cerai berai dan majulah terus kearahIndonesia bersatu yang kita cintai". Keputusan yang bertema satutanah air, satu bangsa dan satu bahasaadalah suatu putusan yang nyata-nyata menentang politik devide etimpera dari Pemerintah Kolonial. S.Silalahi.2001. Dasar-dasarIndonesia Merdeka versiParaPendiriNegara. JakartaiGramedia Pusaka Utama. Him.19. Takasi Shiraishi mengatakan: Kebangkitan naslonal pada dasarnya adalah munculnya politik modern diHidia Belanda. Dan munculnya politik modem itu, menurutnya, secarapotensial sudahmerupakan ancamanterhadap rezim kolonial. Takasi Shiraishi. 2001. Menuju DemokrasiPolitik Indonesia Dalam PersepektifSejarah.BaskaraT.Wardaya (ed). Jakarta: Gramedia. Him. 133.

156 JURNAL .HUKUM. NO. 20 VOL 9. JUNI2002:152 - 171

Zulfirman. Analisis Politik dan Hukum Pemilihan Presiden ...

mana yang telah tidak sesuai dengan tuntutanzaman untuk diperbaiki guna kelangsunganhidup bangsa.-negara Indonesia masa kin! danmendatang yang mampu menghadapitantangan era kejagatan.

Esensi hak dan kewajiban suatu bangsayang harus diujudkan melalui kegiatan politik,ekonomi, hukum, kebudayaan, sosiai, dankegiatan berbangsa dan bernegara ter-dapatpada Weltanschauung, philosophischegronslag atau pandangan hidup bangsa daribangsa tersebut. Oleh karena itu,Weltanschauung, philosophischegronslag ataupandangan hidup bangsa mutiak diperiukandaiam mendirikan dan menjaiankan suatu ne-gara.^^ Weltanschauung, philosophischegronslag atau pandangan hidup bangsaadaiah merupakan inti sari (kristaiisasi) dariniiai-niiai yang dimiiikl bangsa itu, dan diyakinikebenarannya, yang berdasarkan pengaiamansejarah, dan yang telah menimbulkan tekadpada bangsa itu untuk mewujudkannya daiamkehidupan sehari-hari.^^

Weltanschauung, philosophische gronslagatau pandangan hidup bangsa bagi bangsaIndonesia merdeka adaiah Pancasila, danPancasiia tersebut juga sekaiigus merupakanDasar Negara daiam penyeienggaraan

negara yang dijabarkan daiam UUD 1945."Peijalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia

Pancasila Ini tetap dijadikan Weltanschauung,philosophische gronslag atau pandanganhidup bangsa Indonesia dan dasar negara,waiau pun daiam rumusannya terdapatperbedaan, bahkan pada masa era reformasiini juga Pancasiia tetap dlpertahankan sebagaisebagai Weltanschauung, philosophischegronslag atau pandangan hidup bangsa dandasar Negara Indonesia, hai ini ditandaidengan kesepakatan' nasional tidakmengobahnya Pembukaan UUD 1945.'̂ Tidakdiubahnya pembukaan UUD 1945 karenapembukaan UUD 1945 ini merupakan satukesatuan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan kemerdekaan. bangsa Indonesia merupakan rahmat Tuhan Yang MahaEsa pada bangsa Indonesia."

Ketegasan bahwa Pancasila sebagaidasar negara dan sumber hukum dasar,termasuk untuk membuat konstitusi atau

amandeman atas UUD 1945,dapatteriihatdariketentuan Pasai 1 ayat (3) TapMPR Nomor ill/MPR/2000 tertanggal 18 Agustus 2000 yangdengan tegas mengamanatkan bahwasumber dasar hukum nasional adaiah

Pancasila.sebagalmana yang tertulis di

"Periunya weltanshauung, philosophische, atau pandangan hidup bangsasebagalmana yang dikemukakanolehIr. Soekamodaiam sidangBPUPKI tanggal 1Juni1945 atas pertanyaan Ketua BPUPKI tantangdasarnegara Indonesia merdeka. Lihat. Muhammad Thalib, irfan S.Awwas (ed). 1999. Dpktrin Zionisme danIdiologiPancasila Menguak TabirPemikiran PolitikFoundingFatherRl. Ypgyakarta: Widhah Press.Hlm.62-63.

Kansil. 2002. PancasiladanUndang-Undang Dasar1945. Jakarta: Pradnya Paramita. Him. 67."Perdebatan tentang dasar negara Indonesia pemahterjadi daiam sidang Konstituante 7 Desember

1957. Lihat Nl'matul Huda. Op.C/f. Him. 49-50. S.Silalahi. Op.Cit Him. xi. ' '" Pasai 1ayat (3) Tap MPR Nomor lll/MPR/2000 tanggal 18Agustus 2000 yoTap MPR No.XVIII/MPR/

1998.

"Dahian Thaib.Op.C/f. Him. 7.

157

dalam Pembukaan"Undang-Undang Dasar1945. Dalam ketentuan pasal.ini secaraekspilisit ditegaskan sumber hukum dasarnasional adalah Pembukaan UUD 1945, danbatang tubuh UUD;-1945, dengan demikianpenjelasan UUD 1945 bukan merupakansumber hukum dasar nasional. Kcnsekwensl

dari ketentuan Tap MPR tersebut semuaaktivitas berbangsa'dan bernegaraharustetapmengacu kepada nllai-nliai Pancasila, dengandemikian termasuk di dalamnya untukmenentukan konsepdemokrasi sesuai dengansubstansi demokrasi itu sendiri. Inti dari itu

semua adalah ber-hubungan denganbagaimana hak dan kewajiban bangsa Indonesia difbrmat dalam bentuk yang lebihkongkerit dalam suatu tatanan demokrasi danhukum di Indonesia.

Pemilihan Presiden secara Langsung

Adanya gagasan, amandemen ketigaUUD 1945, tentang pemilihan Presidensecara langsung pada pemilu tahun 2004perlu dikaji secara teoris politik dan hukum.Pengujian dimaksudkan apakah Presidendipiiih langsung oleh rakyat telah sesuaidengan sistempolitik, demokrasi, yang berlakumenurut sumber hukum dasar nasional

bangsa Indonesia.Gagasan pemilihan Presiden secara

langsung oleh rakyat merupakan perubahanyang pundamental dalam mekanismedemokrasi di Indonesia, hal ini terjadi,mungkin disebabkan, trauma istilah demokrasiterpimpin pada masa pemerintahan PresidenSoekarno dan istilah demokrasi Pancasila

pada masa, pemerintahan Presiden Suhartoyang mengkonsentrasikan kekuasaan kepadalembaga kepresidenan. Amin Rais,mehgusulkan agar demokrasi tidak diembel-embeli dengan kata sifat seperti yang terjadiselama ini (yakni ada demokrasi terpimpin danada demokrasi Pancasila) sebab penyipatanitu selalu digunakan untuk memanipulasimekanisme demokrasi itu sendiri sehinggaprinsip demokrasinya menjadi hilang.'®

Sebagaimana disebutkan di atas,menguji apakah gagasan pemilihan Presidensecara langsung oleh rakyat, mau tidak mau,suka atau tidak suka, sebagai konsekuensiTap MPR Nomor lll/MPR/2000 tanggal 18Agustus 2000, harus diuji dengan Silakempatdari Pancasila, sebagai causa norma dasarpolitik dan hukum dalam berbangsa danbemegara di Indonesia.

Ada beberapa alasan Sila keempat inidipergunakan sebagi causa norma atau batuuji dalam menguji gagasan Presiden langsungdipiiih oleh rakyat, yaitu:

1. Inti pokok studi politik membutuhkanwawasan filosofi.

2. Pancasila merupakan sumber hukumdasar nasional, politik dan dasar negarayang mengandung nllai-nilai luhur bangsaIndonesia.

3. Menjaga konsistensi tertib hukum4. Sila keempat dari Pancasila sangat erat

hubungannya mekanisme demokrasi diIndonesia atau dengan kata lain, carabagaimana hak dan kewajiban bangsaIndonesia diaplikasikan dalam aktivitasnyata kehidupan politik dan sistem

^®Moh.Mahfud MD. 1999. Hukum dan Pilar-pilarDemokrasi. Yogyakarta: Gama Media. Him. 52.

158 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL. 9. JUNI 2002: 152 - 171

Zulfirman. Analisis Poiitik dan Hukum Pemilihan Presiden...

ketatanegaraan Indonesia, itu semuaberkaltan dengan mekanisme demokrasibag! bangsa Indonesia.''̂

Menguji gagasan-pemillhan Presidensecara langsung oleh rakyat dapat di tinjaudari dua sisi, padasatu sisidikaji melalui poiitik,berkenaan dengan demokrasi, dan pada sisimeiaiui hukum sebagai acuan iegalisasigagasan tersebut. Hal yang demikian wajardilakukan karena antara poiitik dan hukumibarat dua sisi dari sekeping mata uang.'®

Secara literal, demokrasi berartikekuasaan oieh rakyat. Secara historis, istiiahdemokrasi telah dipergunakan pada masaYunani kuno yaitu sekitar abad ke-5 SM yangpada awainya sebagai respons terhadappengaiaman buruk monarki dan kediktatorandi Negara-negara Kota Yunani kuno. Padamasa itu, demokrasi dipraktikkan sebagaisistem di mana seiuruh warga negaramembentuk iegislatif, dan beium dikenaipembagian keku-asaan dalam negara.

Konsep demokrasi sejak kemunculannyapada zaman Yunani Kuno hingga kini tidakpemah habis-habisnya dibahas, pengembangandan penyempumaan konsep demokrasi terusbermuncuian, juga teori-teori demokrasi terus

dibicarakan dan selaiu ditlnjau uiang. Mai initerjadi karena reaiisasi konsep demokrasi yangada diniiai tidak memenuhi harapan rakyatbahkan menjurus penindasan terhadaprakyat,menimbuikan kesejenjangan, itu semuabertentangan dengan makna demokrasi itusendiri yang bertujuan untuk menciptakankeseimbangan sebagaimana dikatakan DonyGahral Adian demokrasi itu periudidemokratisasi guna membuatnya sungguh-sungguh tidak memihak.'® Pembaharuankonsep demokrasi ini sebagaimana teriihatdari gagasan Carol C.Gould daiam bukunyaberjudui Rethingking Democracy}'̂

Kajian masaiah demokrasi berkaitan eratdengan ide atau faham suatu negara, danuntuk itu pada tulisan demokrasi di Indonesiategas dikatakan merupakan demokrasi Indonesia dengan mekanisme perwakiian,sebagai terpateri pada Siia keempatPancasiia, jadi tidak pada tem'patnya untukmemberi makna lain atas istiiah demokrasi

daiam tulisan ini, karena itu merupakankonsep dasar demokrasi Indonesia, selain itupemberian definisi terhadap istiiah demokrasisangat suilt, sebagaimana dikatakan MasykuriAbdiiiah, bahwa demokrasi sebenarnyasangat suiit untuk didefinisikan secara tepat.^^

"Siiakeempatini mengandung arti bahwa rakyat daiam menjaiankan kekuasaannya, dilakukan meiaiuiperwakiian, jadi tidak langsung. Keputusan-keputusan yang diambil oleh wakii-wakji itu dilakukan meiaiuimusyawarah yang dipimpin oleh akalsehatserta penuh rasatanggung jawab baik kepadaTuhan Yang MahaEsa maupun kepadarakyat yangdiwakilinya. Kansil. Op. Cit Him. 119.

*hfudMD. Op. C/f.Hlm.1.^®Kompas. 11 Mel 2002. ''^Telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Samodra Wibawa. 1993. Demokrasi Ditlnjau

Kembali. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana. Lihat jugabuku.SP.Varma. "Modem Political Theory," YohanesKristiartoSL. Dkk. 2001. ToeriPoiitikModern,^akada: PenerbitRajawali Pers.

^^Masykuri Abdiiiah. 1999.Demokrasi DiPersimpangan Makna, Respons intelektuai MuslimIndonesia Terhadap Konsep Demokrasi(1966-1993). Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. Him. 87.

159

Pada tulisan ini hahya menguji gagasanpemilihan Presiden secara langsung apakahsesuai dengan mekanisme yang dimintakan-dalam Sila keempat dari Pancasila.

Secara umum, corak demokfasi di duniaini ada dua corak yang menohjol, yaitu'demokrasi liberal berbasis pada nilaikebebasan individu yang bermuara daripersamaan dalam hukum, dan demokrasisosialis berbasis nilai persamaan sosial. Padaintinya ke-munculan demokrasi, liberal,bermula dari premis bahwa kebebasanindividu merupakan nilai utama yang harusdiiindungi oleh pemerintah. Dikemukakan jugabahwa hak kepe-milikan pribadi harusdiiindungi oleh negara. Pandangan inidikembangkan menjadi teori demokrasipolitik, yang mengharuskan negara menjaminkebebasan sipil dan hak-hak poiitik secarasama bagi setiap orahg. Seluruh kegiatan,baik ekonomi, sosial, dan pribadi, dipahamilebih sebagai persoaian pribadi daripadasebagai persoaian publik, dan oleh karenanyadi luar wilayah keputusan politik.

Sedangkan pada demokrasi sosialisdidasarkan pada teori menekankan sen-tralisasi kepentingan sosial atau kepentinganbersama, dalam bentuk kepentingan kelasmau pun soiidaritas manusia, sebagai motifbertindak. Jadi teori sosialis mengusulkan

persamaan sosial dan ekonomi dan kooperasisosial sebagai norma bagi masyarakat yangbaik. Penerapan teori menyebabkan perlunyakekuasaan negarayang kuat dan terpusatdanperlunya perencahaan ekonomi yang "terpusatpula."

Masing-masing paham di atas, secarateoritis, bagaikan dua kutup yang tidak dapatdisatukan dan saling bertentangan. Keduapaham demokrasi tersebut pada Kenya-taannya tidak mampu menciptakankeseimbangan di tengah-tengah masyarakatbahkan menimbulkan dampak negatif.

Pada demokrasi liberal berakibat muncul

manusia sebagai individu yang asosial danegois, yang motivasi utamanya dalambertindak adalah pemenuhan kepentingansendiri. Selain itu individualisme liberal gagalmenangkap sifat sosial kegiatan manusia,atau bahkan meligitimasi model-modelperilaku yang antisosial dan keakuan, sesuatuyang tidak dapat diterima secara moral. Disamping itu diberinya dukungan danpembenaran ter-hadap ketimpangankehidupan sosial dan ekonomi, denganmelindungi hak untuk me-numpuk kekayaanpribadi secara tak terbatas tanpamemperhatikan akibat sosialnya.^^

Pada demokrasi sosialis, juga munculkritikan karena demokrasi yang demikian itu

22Carol C.Goul. 1993. DemokrasiDitinjau Kembali. Terjemahan. Yogyakarta: Tiara Wacana. Him. 4.mid. Him. 6.

^^Jbid. Sebagai contoh: gerakan hak-hak sipil Amerika Serikat tahun 1960-an berujung pada perluasanllngkup kebebasan bagi kaum kulit hitam. Perluasan yang ditandai dengan disahkannya undang-undang yangmelarang praktlk-praktik segregasi raslal. Hak sipil dan politik kaum hitam ini kin! dijamin setara. Namunkenyataannya, reformasi legal itu tidak banyak membantu. Statistikmenunjukkan tetap rendahnyajumlah siswa^kulit hitam yang melanjutkan ke universitas. Kemiskinan dan rendahnya mutu sekolah telah menjerat kesempatar>'mereka untuk mengenyam pendidikan tinggi.

160 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL. 9. JUNI 2002: 152 - 171

Zulfirman. Analisis Politik dan Hukum Pemilihan Presiden...

membiarkan dan bahkan mengijinkanberlakunya kekuasaan negara yang otoroterdan digencetnya kebebasan individu dandemokrasi politik, munculnya hierarkhi danstr'atifikasi sosial dan ekonomi, selain ituterciptanya karakteristik ekonomi komandodan perencanaan terpusat dan ha! ini tidakefisien.^ ®

Biia dicermati antara demokrasi liberal

dan demokrasi sosialis dalam pembahasandemokrasi. kontemporer saat ini ada satusubstansi yang sama yang dijadikan acuandalam menentukan demokrasi kontemporersaat ini, yaitu periindungan terhadap hakkepemilikan atas benda, materi, kekayaanatau tegasnya bertumpu pada aspek ekonomidan hal ini berkembang pada konsepdemokrasi kontemporer saat ini. Artinyademokrasi selalu berdampingan erat denganpaham ekonomi, konsep kepemilikan.Demokrasi liberal diiringi pahamkampitaiisme, sedangkan demokrasi sosialisdiiringi paham ekonomi kolektif.

Dua faham demokrasi tersebut dalam

realitanya saling bersalng dan berupaya untukmenyebarkan pengaruhnya kepada sistempolitik pada negara-negara yang ada di duniaini. Keiihatannya paham demokrasi liberaldengan paham kapitalisme, akibat peng-aruhglobalisasi, tampil sebagai pemenangnya, danIni menandakan berakhirnya sejarah,sebagaimana yang diungkapkan Francis

Fukuyama, ahli sosiologi Amerika Serikat, yangmengatakan kemenangan paham kapitalismedan demokrasi liberal mungkin merupakan"titik akhir evolusi idiologis umat manusia", dan"bentuk final pemerintahan manusia",sehingga ia dapat disebut sebagai "akhirsejarah".^®

Peluang menyebarluasnya pahamdemokrasi liberal dan kapitalisme semakinkuat akibat-dimungkinkan akibat kemajuanteknologi, khususnya di bidang komunikasi daninformasi, yang dikuasai dan didominasiAmerika Serikat yang berpaham liberalismedan kapitalisme, yang membawa dampak eraglobalisasi (kejagatan) di segala bidangtermasuk globalisasi' komunikasi daninformasi.

Dalam beberapa dasawarsa akhir-akhirini, globalisasi komunikasi dan informasi kianjauh menyentuh sistem naslonal nasionalsemua negara. Akibatnya, banyak masalahbaru yang ditlmbulkan. Di antaranya yangmenonjol adalah masalah politik dankebudayaan. Keberadaan globalisasikomunikasi dan informasi seakan-akan

mengkongretkan penerapan Pasal '19Pemyataan Umum Hak-Hak Asasi Manusia dibidang informasi. Di plhak lain, ketentuanPasal 19 Pemyataan Umum Hak-Hak AsasiManusia itu memberi landasan hukum

terhadap globalisasi dan informasl.^^

- "//,/rf. Him. 7.

^Fancis Fukuyama. 2001. Kemenangan Kapitalisme dan DemokrasiLiberal. Terjemahan. Yogyakarta:Qalam. Hlm.l.

2^A.Muis. TitianJalanDemokrasi, Peranan Kebebasan PersUntuk Budaya Komunikasi Politik." Kompas.2000. Him. 37. Lihat tuntutan demonstran anti RUU Penyiaran yang dinilai merampok hak masyarakat untukmendapatkan informasi. Kedaulatan Rakyat. 16Mei 2002. Hlm.1.

161

Pengaruh globalisasi informasi ataupemberitaan antar bangsa dewasa irii meng-akibatkan sistem nasional atau batas-batas

negara kian menipis, dan hal ini juga'irtelandabangsa Indonesia, khususnya di bidang politik.Globalisasi informasi dan komunikasi

meiakukan penetrasi terhadap bangsa indo-nesia untuk meniru,. sadar atau tanpa sadar,negara-negara yang berpaham jiberlisme dankapitaiisme.2® Padahai, tidak ada bangsa yangsudi. kehiiangan jatidiri, tidak ada yang sudikehiiangan wawasan nasionalisme, ke-budayaan dan iembaga-lembaga agama.Tidak ada negarayang bersedia menghiiangkansistem poiitiknya."

Saiah satu pengaruh demokrasi iiberaiyang keilhatan saat ini daiam sistem poiitik diindonesia "mungkin" teriihat pada gagasanpemiiihan presiden secara iangsung oiehrakyat pada pemiiu 2004 yang akan datangsebagai hasii amandemen UUD 1945.^® Apa-biia ini terjadi amandeman tersebut periu diujikeabsahannya berdasarkan philosophischegronslag atau pandangan hidup bangsa.Pancasila yang oieh Tap MPR Nomor iii/MPR/2000 tanggai 18 Agustus 2000 diamanatkansebagai sumber hukum dasar nasionai. Atauniiai-nilai iuhur bangsa indonesia, khususnya

Siia keempat telah luntur dan memudar atauhiiang sama sekaii, sebagaimana yangdikatakan oieh Keebet von Benda-Beckmann

daiam disertasinya yang berjudul GoyahnyaTangga Menuju Mufakat.^^ Di sini teriihatperguiatan antara,hukum dan poiitik semakinnyatateriihat. dan mampukan hukum berperanuntuk meiakukan kontrol terhadap perubahanmasyarakat.-

Daiam membuat suatu undang-undang,konstitusi. agar beriaku efektif dan tercapaitujuan yang hendak diinginkan oieh undang-undang. konstitusi. minimal harus diperhatikantiga hal utama. yaitu:

1. Filosofi yang meiandasi undang-undangtersebut

2. Tertib hukum berkenaan dengan kaedah,norma. hukumnya, dan

3. ' Masyarakat hukumnya.^^Ketiga unsur ini saling mengisi daiamporsi yangseimbangdaiam mengisi suatuundang-undang. konstitusi, yang akandibentuk.

Sekarang, fnariiah dilihat, satu-persatusyarat tersebut daiam gagasan pemiiihanPresiden secara Iangsung oieh rakyat atasamandemen atas UUD 1945. Pertama,

2®Negara-negara yang menganut paham ini padaumumnya yang mengusai teknoiogi maju. komunikasidan informasi.

^Muis. Op.Cit Him. 38catatan Perumusan Panitia Ad Hoc.i tanggai 5April 2002^Asumi ini diperkuat lagi catatan Rapat Perumusan Panifa Ad.Hoc.i, tanggai 5April 2002, tentang Pemisahan

wilayah dari Negara Kesatuan Repubiik Indonesia hanyadimungkinkan melaiui referendum nasional. Ketentuanini menghiiangkan faham kebangsaan dan terkesan ada piuralisme kebangsaan di Negara indonesia, dansecara kaedah hukuni ketentuan ini sangat bertentangan dengan jlwa Pembukaan UUD 1945..

Judui Asiinya The Broken Stairways To Consensus: Village JusticeandState Courts, diterjemahkan kedaiam bahasa indonisiaoieh Indira simbolon.diterbitkan oieh PT.Grasindo.

^^Lihat jugapendapat Juniarto yang dikutip Ni'matui Huda. Op.Cit. Him. 60-61,

162 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL 9. JUNI2002:152 - 171

Zulfman. Analisis Politik dan Hukum Pemilihan Presiden...

tentang dasar filosofis. Acuannya adalahPancasila sebagai philosophische gronslagatau pandangan hidup bangsa, khususnya Silakeempat dari Pancasila yang mengamanatkan:"Kerakyatan yang dipimpln oleh hikmatkebijaksanaan daiam permusyawaratan/ per-wakilan". FilosofI suatu bangsa sangatmenentukan derfiokrasi dari suatu bangsa. Halini juga berarti bahwa demokrasi tidak hanyaberhubungan dengan institusi formal tetapijuga dengan eksistensl niiai-nilainya dalamkehidupan sosial dan politik.^ '

Sila keempat secara tegasmengungkapkan fhilbsofi dari mekanismedemokrasi yang berlaku menurut jiwa bangsaIndonesia, yaitu demokrasi perwakilan." Unsurpen/vakilan tersebut diperkuat iagi dengan driyang khas yaitu musyawarah sebagai dasardari bentuk khusus demokrasi di Indonesia.^®

Pada tingkat musyawarah masing-masing hakindividu diakui keberadaannya, tetapi masing-masing individu tidak mendominasi individuiainnya, yang lebih diutamakan adalah

kebenaran yang didasarkan pada kausa nilai-nilal moral dan agama yang dianut olehbangsa Indonesia yangdiyakini kebe-narannyayang patut dan mungkin diterapkan. Dalammenemukan kebenaran dalam musyawarahdiolah berdasarkan kematangan berfikir,kearifan, perenungan mendalam,kebijaksanaan, dan kecermatan memahaminilai-nilai sosial dan etis.^®

Esensi musyawarah sebenarnya adalahkeseimbangan antara individu dengan koiektif.Dan musyawarah ini kelihatannya menjadidasar pemikiran peninjauan kembali teoritentang konsep demokrasi yang saat ini dalamteori demokrasi kontemporer telah melahirkanteori demokrasi partisipasi {participatory democracy) yang dikembangkan olehSchumpeter berdasarkan dasar fiiosofis dariJohn Dewey. '̂

Sila keempat dari Pancasila merupakancorak dasar kehidupan bermasyarakat diIndonesia dan siia ini telah tertanam dalam

hati sanubari bangsa Indonesia hingga saat

"Masykuri Abdillah. Op.Cit. Him. 75.^Budaya yang melekat pada bangsa Indonesia adalah menyerahkan segala-galanya kepada pada

seorang pemlmpin, dan budaya ini masih melekat'hingga saat ini, lihat Baskara T.Wardaya, (ed). 2001. MenujuDemokrasiPoUtikIndonesia DalamPerspektlfSejarah. Jakarta:Gramedia. Him. 75.sebaliknya pemimpinmerasadirinya sebagai individu menyatu dan bagian dari masyarakat.

^Keosnoe, sebagaimana dikutip oleh Keebetvon Benda-Beckmann. Op.Cit. Him. 2.^Lihat pendapat M.Natsir, Z.A.Ahmad, Jalaluddin Rahmat, Amln Rais, dll, yang berpendapat musyawarah

merupakan demokrasi, dalam Masykuri Abddillah. Op.Cit Him. 76-81. dalam pepatah Minangkabau disebutkan,Kemanakan beraja kemamak, mamak beraja kepenghulu, penghulu beraja kemufakat, mufakat beraja kealur,alurberaja keyang mungkin danpatut, mungkin danpatut beraja keyang benar, kebenaran Itulah yang menjadiraja, bandingkan dengan pendapat Carol C.Gould yang menyatakan dasarteori demokrasi baru saat ini adaiahlandasan filosifis dan etis.

^Varma. Op.Cit. Him. 218. lihat jugaCarol C.Gout dikatakannya demokrasi partisipasi ini dikembangkanbaik padapahamindividuaiis maupun sosialis, dalam carol C.Goui. Op.Cit. Him. 287-288.

163

ini, dan hal ini sebagaimana terlihat dalamkonsep ketatanegaraan hukum adat, yaknikonsep Dalihan Na Tolu dan Tiga Tali NanSapiiin.^®

Esensi dari konsep ini adalah tidak adadominasi kekuasaan yang dilakukan olehsalah satu lembaga kekuasan, misalnya olehlegislatif, eksekutif, atau yudlkatif. Ketigakekuasaan ini berdiri sejajar. seimbang dansaling mengisi, lembaga yang paling tinggiadalah pada lembaga musyawarah yang didalamnya terdapat unsur eksekutif, legislatif,dan yudikatlf.

Masalahnya, apakah filosofi seperti inimasih bertahan dan tetap merupakan nilailuhur bangsa Indonesia, atau memang sudahusang sehingga hams diberi arti bam? Hal iniperlu dilakukan penelitian leblh jauh secaraseksama,objektif, dan penuh kearifan. Namunsepanjang redakslonal Slla Keempat dariPancasila tetap sebagaimana tertera selama

.ini, maka secara juridis formal, filosofis darinilai demokrasi, pada Siia keempat tersebutteTap bermakna musyawarah dan derhokrasiperwakilan.

Bila dicermati secara mendalam, sistemperwakilan Ini jugatercermin dari paham yang

melandasi sila-sila dari Pancasila, yaituKetuhanan Yang fvlaha Esa mewakiil pahamkeagamaan, Kemanusiaan Yang Adil danBeradab mewakili paham individualisme, danKeadllan Soslal bagi seluruh Rakyat Indonesiamewakili paham sosialisme.®® Ketiga pahamini tidak dapat mendominasi satu samalainnya, tetapi berjalan seimbang dalam suatuforum musyawarah, dan sebagaimanadisebutkan di atas musyawarah ini mempakandemokrasi yang khas Indonesia. Dan disamping itu akibat tiga paham yang padadasarnya bertolak belakang itu terletak padasatu wadah yang pada dasarnya salingberbenturan, maka tepat mekanisme daridemokrasi Indonesia adalah musyawarah danperwakilan.

Apabila argumentasl Ini dapat diterima,maka pemilihan Preslden. secara langsungoleh rakyat pada Pemllu yang akan datangtidak sesuai dengan falsafah bangsa ataubertentangan dengan nilai-nilai yang dianggapbenar oleh bangsa Indonesia, oleh karena itusecara filosofis, aktivitas poiitik memilihPresiden secara langsung telah melanggaratau setldak-tidaknya telah memberl artl baruatas isl Slla keempat dari Pancasila, apabila

^Dalihan Na Tolu padamasyarakat Batak yang menganut sistem patrilinial danTiga Tali Nan Sapilin padamasyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrillneal. Konsep tersebut adalah tiga kekuasan dalam suatumasyarakat, hal ini sama dengan Trias Politika yang dikembangkan Montesqeu. Berdasarkan konsep Dalihanna tolu dan Tiga tali na Sapilin kedaulatan di tangan rakyat, bukan pada negara. Penggunaan konsep iniberanjakdari pendapat Daniel S.Levyang mengatakan: Penelitian yang terpenting dalam bidang hukum (danpoiitik juga) di Indonesia pada akhirnya harus, dan akan, dibuat oleh para sarjana Indonesia sendiri. Karenaseorang sarjana asing, walaupun merasa terlibat dan ingin mennyumbangkan sesuatu yang berharga, padaakhimya tidak mungkin merasakan (dan meiayani) sedalam-dalamnya semuapersoalan danharapan yangmasuk dalam imajinasi masyarakat sana. Daniel S.Lev. 1990. Hukum danPoiitikdiIndonesia. Terjemahan.Jakarta; LP3ES. Him. xxiv.

^\ihat pidato Soekamo pada tanggal 1Juni 1945 tentang Pancasila, danlihat juga pendapat Daneil S.Levdikutip Adnan Buyung dan dikutip kembali oleh Ni'matuI Huda. Op.Cit Him. 55.

164 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL. 9. JUNI 2002: 152 - 171

Zulfirman. Analisis Politik dan Hukum Pemilihan Presiden ...

ini terjadi, secara teoretis, konsekwensinyabangsa Indonesia secara diam-dlam telahmencabut dan harus merubah redaksi dan is!

dari Sila keempat Pancasila, sebagailandasan sistem politik dan ketatanegaraanbangsa Indonesia dalam mengisi hak dankewajibannya. Dan in! merupakan perubahanyang radikal atas philosophische gronslag ataupandangan hidup bangsa Indonesia dengandemiklan membuktikan bangsa Indonesiatidak konsisten dengan keputusannyasebagaimana tertera dalam Tap MPR NomorXVIII/MPR/1998 tanggai 13 Novermber 1998yo Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tanggal 18Aguslus . 2000 yang berprinsip tetapmempertahankan Pancasila sebagai dasarphliosofi bangsa.

Dalam demokrasi langsung diperlukansekumpuian warga negara yang berjumlahrelatif kecil yang bisa diakomodasi dalamsuatu perkumpulan tunggal, yang memilikiwaktu cukup serta kebebasan dari tanggungjawab lain agar bisa memahami bukti danargumen-argumen yang perlu untuk mengambilkeputusan politis yang sehat. Tidak satu puntuntutan demokrasi langsung itu dapatdipenuhi oleh lembaga-lembaga kenegaraanmasa kini, mesklpun ada ruang bagiketerlibatan warga negaranya dalampembuatan keputusan langsung di tingkatnasional melalui pemilihan umum danreperendum, dan ruang untuk partisipasi yanglebih berkelanjutan dalam pembuatankeputusan di tingkat-tingkat yang sangat lokal.''°

Kedua, tertib hukum berkenaan dengannormaatau kaedah hukumnya. Dari sisi normaatau keedah hukum, suatu undang-undang,konstitusi, disyaratkan agar isi normayangsatudengan isi norma yang lain, harusiah tidakterdapat pertentangan di dalamnya. Artinyaketentuan undang-undang yang lebih rendahtidak boleh bertentangan dengan ketentuanundang-undang yang lebih tinggi, danketentuan undang-undang yang lebih tinggitidak boleh pulabertententangan dengan nilai-nllai yang;dianggap benar, atau dengan katalain tidak boleh bertentangan dengan sumberhukum filosifisnya.'*' Artinya isi norma hukumbalk secara vertikal mau pun horizorital tidakboleh ada yang bertentangan.

Dalam konsideran Tap MPR Nomor* ill/MPR/2G00 tanggal 18Agustus 2000ditegaskanantara lain, bahwa dalam penyelenggaraanberbangsa dan bernegara, sup-remasi hukumharusiah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dan untuk mewujudkan supremasihukum perlu adanya aturan hukum yangmerupakan peraturan perundang-undanganyang mengatur kehldupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara sesuai dengan tataurulannya.

Secara formal, tata urutan peraturanperundang-undangan yang beiiaku di Indonesiaadalah sebagaimana dijabarkan dalamPasai 2 Tap MPR Nomor ill/MPR/2000 tanggal18 Agustus 2000 yang mengamanatkan:

^"David Beetham, Kevin Boyle. 2000. Demokrasi: 80Tanya Jawab. Terjemahan. Yogyakarta: Kanisius.Him. 26.

"•^Sesuai teori stufen Kelsen, bandingkan dengan prinsip tertib hukum dalam hukum adatyang tertuang6a\an\pepa{ah:berjenjangnaikbertanggatunjn. ,

tes

Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalampembuatan aturan hukum dibawahnya.Tata urutan peraturanperundang-undangan Republik Indonesiaadalah:

1. Undang-undang Dasar 1945;2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia;3. Undang-undang;4. Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang (Perpu);5. Peraturan Pemerintah;6. , Keputusah Presiden7. Peraturan Daerah.

Berdasarkan tata urutan ini, dapatlahjadikan dasar untuk menguj! secara formallandasan kaedah hukum yang meiandasipemilihan Presiden secara langsung olehRakyat. Kaedah hukum dari PrinsipKedaulatan rakyat ditafsirkan oleh JimlyAsshidiqie dan Dahlan Thaib, yang padaintinya rakyat secara langsung teriibat dalammenentukan jalannya pemerintahan,memimpin jalannya pemerintahan danmenentukan sifatstrategis dan mendasar padakonstitusi.^^ Penafsiran. ini, bila tidak keliru,kelihatannya menganiit paham indivisualismemurni hal ini terlihat sekali pada pemilihanPresiden langsung dan referendum.

Secara sumber filosofis, telah disebutkan

di atas, bahwa demokrasi Indonesia adalahdemokrasi khas Indonesia, kalau bolehdisebutkan sebagai demokrasi yang unik, yaitu

demokrasi yang menyeimbangkan berbagaipaham yang ada di dunia ini, yaitu pahamagama, paham individualisme, dan pahan*sosialisme. Keunikkannya inilah yang dicobadlrealisasikan pada mekanisme demokrasi diIndonesia dan dalam aturan-aturan hukum,salah satu contoh keunikan kaedah hukum

cermlnan khas Indonesia adalah Undang-undang Npmor 1 Tahun 1974, yang olehHazalrln disebutkan univlkasi yang unik.

Berpegang kepada tata urutansebagaimana yang diamanatkan dalam TAPMPR Nomor ]ll/MPR/2000 tanggal18 Agustus2000, darajat yang tertinggi dalaiti perundang-undangan Indonesia adalah UUD 1945.Bebarapa pasal dari UUD 1945 inidiamandemen demi tuntutan reformasi,melalui Tap MPR. Dengan tetap berpegangteguh kepada formalitas -tata urutanperundang-undangan maka apabila akanmerubah UUD 1945 yang dilakukan olehMPR. MPR hams mengacu kepada ketentuanformal yang ada di dalam Undang-UndangDasar apabila tidak ditemui; MPR harusmencari kaedah hukum yang terlihat padaesensi Pancasila sebagaimana yang tertuangdi dalam pembukaan UUD 1945. Di sinilahpungsi hukum sebagai kontrol terhadapperubahan masyarakat.

Berajak dari itu, kaedah hukum yangtermuat di dalam Pembukaan UUD 1945,khususnya kaedah hukum yang ada di dalamSllakeempat Pancasila yaknl Kerakyatan yangdipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan/perwakflan,^^ Dan norma

^^LihatJimly Assldiqie. Op.CitHim. 22. lihatjuga Dahlan Thaib. Op.CitHim. 12-13.•^Kaedah hukum ini akanterlihat jelaspadakonsep Dalihan na Tolu dan Tiga talinasapilin dalam konsep

ketatanegaraan hukum adat.

166 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL 9. JUNI2002: 152 - 171

Zulfirman. Analisis Politik dan Hukum Pemilihan Presiden...

dasar ini djkonkritisasikan dalam bentukaturanhukum pada Pasal 1ayat (2) UUD1945yang menyebutkan: "Kedaulatan di tanganrakyat, dan dilakukan sepenuhnyaolehMajelisPermusyawaratan Rakyat".^

Pasal 1 -ayat (2) UUD 1945 tersebut isikaedah hukumnya jelas mengamanatkandemokrasi Indonesia adalah demokrasi

perwakilan selaras dengan Sila kempatPancasila. Kedaulatan rakyat diartikandemokrasi, Jadi, secara juridis formal danberdasarkan, nor-ma atau kaedah hukumdasar kelihatannya pemilihan Presiden secaralangsung oleh rakyat bertentangan denganketentuan kaedah hukum UUD 1945 (Pasal 1ayat (2). Dan kehendak Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tanggal 18 Agustus 2000. Suatukonstitusi yang balk tidak boleh terdapatpertentangan Isi kaedah hukum di daiamnya.Dengan demikian dari segi kaedah hukum,tata urutan hukum, pemilihan Presiden secaralangsung oleh rakyat tldak dibenarkan danbertentangan dengan rasa keadilan dankepatutan yang. ada pada rakyat Indonesia.Bukankah kesepakatan yang bertentangandengan undang-undang kehllangan dayaIkatnya.

Memang diakui, secara Juridis formal,MPR berwenang mengganti UUD, sebagai-mana dl amanatkan oleh ketentuan Pasal 37

UUD 1945, tetapi perlu dipertanyakan pula,berwenangkah MPR merubah kaedah hukum,asas hukum, filosifl, yang mendasari UUD

tersebut;--artlnya berwenangkah MPRmengenyamplngkan philosophische' gronslagatau pandangan hidup bangsa dalammembuat atau ;merubah konstitusi?, Untukmenguji inl, mungkin di sinilah perananMahkamah Konstitusi yang akan datang.

Dengan perpegang kepada pendapatMahfud MD yang menyebutkan Demokrasitanpa hukum tidak akan terbangun denganbalk bahkan mungkin menimbulkan anarki,seballknya hukum tanpa sistem politik yangdemokrasi hanya akan menjadi hukum yangelitis dan repressif. Bagaimana bentuk danmekanisme yang diinginkan dari suatugagasan tentang demokrasi tentu harusdituangkan di dalam aturan-aturan hukum dankepada aturan-aturan hukum itulah setiapkonflik dalam berdemokrasi harus dicari

rujukannya;'* ®Mampukah hukum melakukanperanannya sebagai pengontrol perubahan?Masihkah politik determinan terhadaphukum?

Kelihatannya, dl Indonesia, pertarunganantara polilitik dan hukumtetap berkelan-jutandan semakin sengit, hal ini terlihat kehendakpolitik, melakukan pemilihan presiden secaralangsung dan referendum berhadapandengan kehendak menegakkan supremasihukum. Kelihatannya melahlrkan demokrasiIbarat seorang ibu yang melahirkan seoranganak, yakni penuh kecemasan, kesakltan dankenikmatan.

'̂Lihat Rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar1945Hasil Perumusan Panitia Ad Hoc IBadan Pekerja MPR tanggal 3-7April 2002. dan jugabandingkan dengan konsep Undang-Undang DasarNegaraKesatuan R.I yang,diusulkan olehJimly Asshidiqie. Op.Cit Him. 34.

^®Mahfud MD. Pilar-pilar... Op.Cit. Him.1.dari redaksl tersebutterlihat fungsi hukum adalahsebagai alatperubahdan alat pengontrol perubahan.

167

Ketiga, Aspek masyarakat. Sikap, corak,pemikiran, danbudaya yang dianut masyarakatjuga sangat menentukan apakah pemilihanPresiden secara langsung tepat diterapkanpada Pemilu 2004 mendatang.

Sistem Pemilu memilih AnggotaLembaga Perwakilan Rakyat dikenal duasistem, yakni: (a) Sistem pemilihan organis;(b) Sistem Mekanis. Sistem terakhir inidilaksanakan dengan dua sistem pemilihanpula, yaitu (1) Sistem Pemilihan Distrik; (2)Sistem Pemilihan Proporsional. Aturan tentangpemilihan Lembaga Perwakilan Rakyat inibukan merupakan kajian dalam makalah Ini,karena hal ini juga pada politik praktisnya tidakmenimbulkan masalah. Wolhof,^® memberipenjelasan tentang pokok pikiran atas sistempemilihan organis dan mekanis, penerapandari kedua sistem yang diajukan itu sangatbergantung dari sifat, corak, kualitas danbudaya rakyat suatu negara, di sampingmasalah hukum dan paham kenegaraan yangdianut oleh-masyarakat tersebut.

Kajian dalam makalah ini berkenaandengan melaksanakan Pemilu untuk menentukan seseorang menjadi pejabat negara,untuk ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu(a) Secara langsung: (b) Secara bertingkat{tidak langsung).**^

Mengingat tingkat pendidikan masyarakatIndonesia yang bervariatif bahkan ada yangtidak mengenyam pendidikan dan masyarakat

Indonesia yang majemuk yang terdiri dariberbagai macam suku bangsa; Masing-masingmempunyai bahasa, nilai, budaya tersendiridan berada pada geografi yang berbeda-bedapula serta hidup dalam budaya kolektif denganpemikiran koiektif pula. Pada dasamyabudayakolektif dan berpikir kolektip Ini menyerahkankepada individu tertentu untuk memikirkansemuanya, sementara yang lain tidak perluberpikir lagi, tegasnya budaya bangsaIndonesia itu Paternaiisme; artinya sifatketergantungan rakyat kepada pemimpinnyasangat besar sekali. Di samping itu,dikalangan elit masyarakat Indonesia terdapatpula budaya penguasa bebas dari kesalahan,hal ini sama artinya paham egoistis.^' Bangsa Indonesia lahir dan hidup dalam

budaya yang menyebutkan diri to be is moreImportant than to do (ada dan hadir lebihpanting daripada bertindak).,Konsekwensi dariideal hidup demikian ini menyebabkanmanusia Indonesia cenderung pasif,konvensional, dan dengan sendirinya tidakmenyukai konflik, dan memiliki pandanganhidup agar hidup tenang dan bersahaja.^^Padahal melalui konflik itulah manusia Baratmengadakan perbaikan-perbaikan dalamrangka menjawab persoalan manusia. Ideadan cita-cita hidup bangsa Indonesia inilahyang menimbulkan hak-hak kolektif didahulukandari hak-hak individu.

^®Lihat B.Hestu Cipto Handoyo, YThresianti. 2000. Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia.Ycgyakarta: UniversitasAtma Jaya.Him. 135.

^^Bandingkan juga dengan konsep hukum adat: berjenjangnaikbertangga turun.*®Baskara T.Warda. Op.C/7. Hlm.118.^^Darjl Darmohadiharjo, Shidarta, 2002. Pokok-pokokFllsafatHukum, Apa dan Bagaimana Filsafat

Hukum Indonesia. Jakarta: Gramedia. Him.80.

168 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL. 9. JUNI2002: 152 - 171

Zulfirman. Analisis Politik dan Hukum Pemilihan Presiden...

• Pandangan hidup yang demikian itumasih berjalan hingga saat ini, dan membawapengaruh kepada sistem demokrasi yang dilahirkan di Indonesia. Sedangkan, budayaindividu dan berpikir individual adalah sesuatuyang baru di Indonesia, budaya dan berpikirdemikian Itu mulai muncul pada zaman ChairilAnvi/ar,dikenal sebagai pelopor pujangga baru.yang ditandai dengan sajaknya yang berjudul"Aku".

Dalam teori llmu politik dewasa ini,dikembangkan karekter individu-individumempunyai pengaruh terhadap persoalanpolitik, khususnya sikap demokratis. Artinyakarakter individu-individu yang demokratissebagai kondisi yang diperlukan bagidemokrasi.®"

Berpegang pada teori karakter individuyang mempengaruhi demokrasi di atas,apabila kita terapkan pada realitas keadaanmasyarakat Indonesia yang paternalistik danbudaya pemimpin tidak pernah salah, makapemilihan Presiden secara langsung secarateoritis tidak akanmenghasilkan pemerintahanyang demokratis. Oleh karena itu, untukmenguatkan partisipasi masyarakat, rakyatdalam proses demokratisasi di Indonesiaharusdilakukan duahal yang mendesak, yaitu:

1. Perubahan kesadaran rakyat, yang tadinyamemandang diri mereka sebagaipenerima pasif atas segala sesuatu yangdiberikan oleh kekuasaan menjadi agen-agen perubahan sosial yang aktif melaiul

2.

bentuk partisipasi yang positif dalamproses peng-ambilan keputusan olehnegara. -

Pengurangan secara besar-besaran segalaketimpangan yang ada.® ^

Akhimya bangsa Indonesia saat ini beradapada problematik yang iuar biasa, dan banyakmenyisakan persoalan yang menanti jawaban,antara lain:

1. Berpeluangkah dekrit presiden munculkembali?

2. Siapakah pemenang dari pefgulatanpolitik dengan hukum?

3. Benarkah politik determinan terhadaphukum?

Namun, sebagai bangsa yang beragama,perlu diingat bahwa rakyat diperintah olehPemimpin dan Pemimpin diperintah olehTuhan, di sinilah akan muncul pemimpin yangdemokratis. Bukankah dalam Al Qur'an

disebutkan, "setlap pemimpin akan dimintaipertanggungjawabannya?"

Simpulan

Gagasan Pemilihan Presiden secaralangsung oleh rakyat tidak dibenarkan karenabertentangan dengan iandasan dasar politik(landasan idiil, Pancasila)" dan Iandasanyuridis formal sebagalmana tertuang dalamPasal 1 ayat (2) UUD 1945.- Dalam rangkapenegakan supremasi hukum akan terjadi

®°Sebagaimana yang dikembangkan oleh Alexis de Tocqueville, Walt Whitman, John Stuart Mill, dan JonDewey pada teoritisi individual, dan Kropotkon dan Reobert Owen pada teoritisi sosialis; dalam Carol C.Goiud.Op.C/f. Him. 287-288.

s^Varma. Op. C/f. Him. 223.

169^

benturan antara' kemauan politiki dangankehehdak hukum dalam hal pemilihanPresiden secara langsung oleh Rakyat/ • •

Daftar Pustaka

Abdiliah, Masykuri. 1999. Demokrasi DiPersimpangan Makna, ResponsIntelekiual Muslim IndonesiaTerhadap Konsep Demokrasi (196G-,

; t993}. .Yogyakarta: Tiara Wacana .Yogya.

Asshiddiqie, Jimly.- "Undang-Undang DasarNegara Kesatuan Republik Indonesia,Pengantar Perubahan." Makalah t.t.

Beetham, David, Kevin Boyle. 2000.Demokrasi: 80 Tanya Jawab.Terjemahan. Yogyakarta: Kanlslus.

Darmohadlharjo, Darjl, Shfdarta, 2002. Pofrok-'pokok Filsafat Hukum, Apa danBagalmana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta; Gramedia.^

Fukuyama, Panels. 2001. KemehanganKapitalisme dan Demokrasi Liberal.Terjemahan. Yogyakarta: Qalam'.

Gonggong, Anhar. 2001. AmandemenKonstltusi, Otonomi Daerah danFederallsnie, Solusi Untuk MasaDepan. Yogyakarta: Media Presslndb. H

Gpui, Carol C.. ,1993. Demokrasi Ditinj'auKembali. Terjemahan. Yogyakarta;Tiara Wacana.

Handoyo, B.Hestu CIpto, Y.Threslantl. 2000.Dasar-Dasar Hukum Tata NegaraIndonesia. Yogyakarta: UnlversltasAtmaJaya.

Huda, Nl'matul. 1999. Hukum Tata NegaraKajian Teoritis dan Yuridls TerhadapKonstitusi Indonesia. Yogyakarta:;PSH Fakultas Hukum UIL

Kansll. 2002. Pancaslla dan Undang-UndangDasar 1945. Jakarta: PradnyaParamlta.

Kristlarto, YohanesSL Dkk, 2001. ToeriPolitikModern. Jakarta: Penerbit RajawaliPers. .

Lev, Daniel S.. 1990. Hukum dan Politik diIndonesia. Terjemahan. Jakarta:LP3ES.Hlm.xxlv.

Mb, Moh.Mahfud. 1999. Hukum dan Pilar-pllar Demokrasi. Yogyakarta: GamaMedia. .

. 2001. Politik Hukum di Indonesia.

•' Jakarta: LP3ES.

Muls, A.. "Titian Jalan Demokrasi, PerahanKebebasan Pers Untuk Budaya

"KomunlkasI Politik." Kompas. 2000. '

Shlralshi, Takasl. 2001. Menuju Demo^asiPolitik Indonesia Dalam Persepektif

' Sejarah. Baskara T.Wardaya (ed)., Jakarta: Gramedia.

Sllalahi, S.. 2001. Dasar-dasar IndonesiaMerdeka versi Para Pendiri Negara.

. Jakarta:Gramedia Pusaka Utama.

Thalb, Dahlan. "Menuju Parlemen BIkameral• (StudI Konstltuslonal perubahan Ketiga, UUD 1945." Pidato Pengukuhandalam jabatan Guru Besar Madyadalam Hukum Tata Negara. Disampaikan'dl depan Sidang Senat TerbukaUnlversltais Islam. Indonesia (UN)Yogyakarta pada tanggal 4 Mel 2002.

170 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL 9. JUNI2002: 152 -171

Zulfirman. Analisis Politik dan Hukum Pemilihan Presiden...

Thalib, Muhammad, Irfan S.Awwas (ed). 1999;. .Wibawa, Samodra. 1993. DemokrasiDoktrin Zionisme dan Idiotogi Ditinjau Kembali. Yogyakarta: PenerbitPancasila Menguak Tabir Pemikiran Tiara Wacana.

. Politik Founding Father PI- . Kedauiatan Rakyat. 16 Mei 2002., ' Yogyakarta: Wldhah Press.

Wardaya," Baskara T., (ed). 2001. MenujuDemokrasi Politik Indonesia Dalam

Perspektif • Sejarah. Jakarta: .Gramedia.- =' ^ •

Kompas. 11 Mel 2002.

17.1