ANALISIS PENERAPAN JOB SPECIFICATION DAN JOB DESCRIPTION TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA

PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

SKRIPSI

Oleh

SYAHRUL 105721122916

PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR

2021

i

ANALISIS PENERAPAN JOB SPECIFICATION DAN JOB

DESCRIPTION TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA

PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI

SULAWESI SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Ekonomi Pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis

SYAHRUL

105721122916

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

ii

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini ku persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Sulaeman dan Ibu Nurmi Yang tiada pernah

merasa lelah dalam memberikan semangat, doa, dorongan, nasehat dan

kasih sayang yang sangat besar buat saya serta pengorbanan yang tak

tergantikan oleh apapun sehingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan

yang ada didepanku. Ayah dan ibu tercinta rela mengorbankan segala

perasaan tanpa kenal Lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa agar bisa

membuat hidup saya bahagia.

2. Kepada Bapak dan Ibu Dosen, terkhusus kedua pembimbing yang selama

ini tulus dan iklas dalam meluangkan waktunya menuntun dan memberi

arahan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

3. Sahabatku dan teman kelas manajemen F-16 yang selalu membantu dalam

mengerjakan skripsi ini sampai selesai

iii

MOTTO HIDUP

Manusia di lahirkan kebumi dan diberikan hidup adalah takdir dan amanah,

namun untuk menjalani kehidupannya manusia itu sendiri yang menentukan

maubuat bagaimana kehidupannya bisa saja menjadi baik dan bisa saja menjadi

buruk, maka dari situ kita harus teruslah bergerak dan berusaha menjalankan

proses kehidupan dengan penu sengat,usaha dan doa agar kita menjadi baik,

karena seberapa besar usaha dan proses yang kita lakukan maka sebesar

itupulah hasil yang didapatkan

“Tidak Akan sebuah proses menghianati hasil”

(syahrul)

iv

v

vi

vii

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah AWT atas segala

rahmaat dan hidayahnya yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya.

Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad

SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat

yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis

Penerapan Job Specification Dan Job Description Terhadap Aparatur

Sipil Negara Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Sulawesi Selatan”. Skripsi yang dibuat penulis ini bertujuan untuk memenuhi

syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Dan

Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Terisitimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih

kepada orang tua penulis bapak Sulaeman dan Ibu Nurmi yang senantiasa

memberi harapan , semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih.

Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan

semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala

pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan

penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada

penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud

tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula

penghargaan yang setinggi tingginya dan terima kasih banyak disampaikan

dengan hormat kepada:

viii

1. apak Prof. Dr. H. Ambo Asse,M.Ag. rektor Universitas Muhammadiyah

Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga

mampu menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM . Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar, serta para pembantu dekan yang

telah memberikan kemudahan dalam rangka penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Muh. Nur Rasyid, SE.,MM ketua program studi Manajemen Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah

memberikan segala arahan dan perbaikan dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Muhammad Ikram Idrus, SE., Msi selaku pembimbing I yang

telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan,

putunjuk, arahan dan saran-saran kepada penulis.

5. Bapak Muh. Hidayat, SE.,MM selaku pembimbing II yang telah meluangkan

waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, putunjuk, arahan

dan saran-saran kepada penulis.

6. Bapak/Ibu dan asisten dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya

kepada penulis selama mengikuti kuliah.

7. Segenap staf pengajar dan staf kantor Fakultas Ekonomi Universitas

Muhammadiyah Makassar, khususnya pada program studi Manajemen yang

telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan akademik bagi penulis.

8. Bapak/ibu pewai pada kantor bawaslu Sulawesi selatan yang telah

memberikan kesempatan penulis melakukan penelian dan kerjasama yang

baik

ix

9. Sahabatku dan Teman-teman seperjuangan Man 16 F tanpa terkecuali

terimakasih sudah hadir dan memberikan warna yang indah dalam hidupku.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih

sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya

para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan

kritikannya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi

semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas

Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Makassar, 21 November 2020

penulis

Syahrul

x

ABSTRAK

Syahrul, 2020. “Analisis Penerapan Job Specification dan Job Description

Terhadap Aparatur sipil Negara Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Sulawesi Selatan”. Skripsi program Studi Manajemen, Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Di bimbing oleh Pembimbing I H. Muhammad Ikram Idrus

dan Pembimbing II Muhammad Hidayat

Penelitian ini bertujuan agar bisa mengetahui penerapan job specification

dan job description terhadap aparatur sipil negara pada badan pengawas

pemilihan umum provinsi sulawesi selatan.

Berdasarkan hasil penelitian, Bawaslu Sulawesi selatan telah menerapkan

job specification dan job description terhadapa pegawai dalam hal penerimaan

calon pegawai baru sampai kepada pembagian kerja sesuai dengan bakat dan

minat dari pegawai, dengan tujuan agar pegawai yang diterima sesuai dengan

kebutuhan instansi agar bisa bekerja sesuai dengan pekerjaan yang diberikan

kepada masing-masing pegawai bawaslu Sulawesi selatan

Kata Kunci : Analisis Penerapan, Job Specification,Job Description

xi

ABSTRACT

SYAHRUL, 2020. "Analysis of the Application of Job Specifications

and Job Descriptions to State Civil Apparatus in the South Sulawesi

Provincial Election Supervisory Board". Thesis Management Study program,

Faculty of Economics and Business Supervised by Advisor I H. Muhammad

Ikram Idrus and Supervisor II Muhammad Hidayat

This study aims to determine the application of job specifications and job

descriptions to state civil servants in the general election supervisory body in

South Sulawesi province.

Based on the results of Bawaslu's research, South Sulawesi has implemented

job specifications and job descriptions for employees in terms of recruiting new

employee candidates to the division of labor according to the talents and interests

of employees, with the aim that employees who are accepted are in accordance

with the needs of the agency so that they can work in accordance with the job

given to each South Sulawesi Bawaslu employee

Keywords: Application Analysis, Job Specification, Job Description

xii

DAFTAR ISI

SAMPUL.

HALAMAN JUDUL ................................................................................ I

HALAMAN MOTTO DAN LEMBAR PERSEMBAHAN ……………… II

HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN ………………………………… IV

KATA PENGANTAR ……………………………………………………... VII

ABSTRAK …………………………………………………………………. X

ABSTACT …………………………………………………………………. XI

DAFTAR ISI ............................................................................................ XII

DAFTAR TABEL .................................................................................... XIV

DAFTAR GAMBAR ............................................................................... XV

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1

A. Latar belakang .................................................................. 1

B. Rumusan masalah ............................................................ 4

C. Tujuan penelitian ............................................................... 4

D. Mampaat penelitian .......................................................... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................... 5

A. Kajian teori ...................................................................... 6

B. Tinjauan Empiris .............................................................. 17

C. Kerangka konsep ............................................................. 21

BAB III METODE PENELITIAN ............................................................ 21

A. Jenis Penelitian ................................................................ 21

xiii

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian ........................................... 22

C. Jenis dan sumber data ................................................... 22

D. Instrument penelitian ..................................................... 23

E. Teknik pengumpulan data ............................................. 24

F. Informan penelitian ......................................................... 25

G. Metode Analisis Data ....................................................... 26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum dan objek penelitian …………………. 28

B. Visi dan misi organisasi…………………………………… 29

C. Tujuan dan fungsi organisasi ……………………………. 30

D. Struktur organisasi ………………………………………… 34

E. Hasil penelitian ……………………………………………. 35

F. Pembahasan ………………………………………………. 47

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan ………………………………………………… 50

B. Saran ……………………………………………………….. 50

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

xiv

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu ......................................................................... 18

3. 1 Data Informan …………………………………………………………. 25

xv

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Konsep .............................................................................. 20

4.1 Struktur organisasi ……………………………………………………. 35

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdebatan tentang pentingnya Sumber Daya Manusia (SDM) terjadi

setiap hari di tempat kerja. Hal ini dapat terjadi karena para karyawan tidak

dapat memaksimalkan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi sesuai

visi dan misi yang ditetapkannya. Di sisi lain, karyawan/pegawai sering merasa

kepentingannya terabaikan, tidak menjadi perhatian utama pimpinan untuk

mengembangan SDM yang bersangkutan dan tidak terlalu tertarik dengan

masalah karyawan, karyawan hanyalah sebagai pekerja yang menjalankan

tugasnya, tercipta budaya kerja yang rendah, jenjang karir yang tidak jelas,

hubungan dan komunikasi karyawan secara horizontal maupun vertikal tidak

bermakna dalam bekerja, kelayakan gaji, konflik, dan sebagainya, sehingga

pentingnya SDM dengan mudah diabaikan dalam kesibukan sehari-hari di

tempat kerja.

Bagian pengelola SDM (Human Resources Departemen) harus jitu

melihat semua hal itu. Organisasi maju, SDM juga maju. Ini 2 hal yang

bersinergi, menunjukkan bahwa SDM adalah penting dan utama bagi organisasi.

Pengelola SDM harus membawa ide-ide baru dan praktik yang efektif ke dalam

organisasi, bertanggung jawab atas perekrutan tenaga kerja yang unggul secara

keseluruhan. Salah pelaksanaan tugas itu adalah memperhatikan job

specification dan job description.

Juneja (2021), menyebut deskripsi pekerjaan (job description) dan

spesifikasi pekerjaan (job specification) adalah bagian penting dari informasi

analisis pekerjaan. Menuliskannya dengan jelas dan akurat membantu

organisasi dan pekerja mengatasi banyak tantangan saat bekerja. Meskipun

menyiapkan uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan bukanlah persyaratan

hukum, namun memainkan peran penting dalam mendapatkan hasil yang

diinginkan. Kumpulan data ini membantu dalam menentukan kebutuhan, harga,

dan ruang lingkup pekerjaan tertentu.

Menurut Trueick (2018), job description adalah dokumen yang

menyatakan gambaran tentang tugas, tanggung jawab dan fungsi dari suatu

pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi, sementara job spesification adalah

pernyataan tentang kualifikasi, ciri kepribadian, keterampilan, dan lain-lain yang

dibutuhkan oleh seseorang untuk melakukan pekerjaan itu.

Job description biasanya mencantumkan judul pekerjaan, lokasi,

ringkasan pekerjaan, lingkungan kerja, tugas yang harus dilakukan pada

pekerjaan itu, dan lain-lain. Pernyataan uraian tugas membantu organisasi

memperjelas tentang 'Siapa yang harus melakukan apa ?'. Job spesification

mencantumkan kualifikasi, pengalaman, pelatihan, keterampilan, atribut

emosional, kemampuan mental seseorang untuk melakukan pekerjaan itu.

Pernyataan spesifikasi pekerjaan membantu manajemen untuk mengambil

keputusan terkait promosi, bonus, transfer/pemindahan internal dan kenaikan

gaji (Trueick (2018).

Menurut LinovHR (2018), setelah job description dan job spesification

telah tersusun dengan baik dan jelas maka telah terbentuk suatu sistem yang

disebut dengan job profiling (analisa jabatan), yaitu perusahaan telah

meletakkan dasar yang kuat bagi proses perencanaan dan pengembangan

SDM.

Untuk mengetahui model dan mengamati efektifitas penerapan job

description dan job specification dalam organisasi, maka perlu dilakukan studi

dengan memilih Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi

Sulawesi Selatan. Pemilihan institusi ini adalah karena dianggap unik, yaitu

selain rutinitas sebagaimana kantor-kantor lainnya, juga karena pada waktu-

waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan beban yang memuncak, serta

sering menjadi sasaran pertanyaan dan pernyataan dari masyarakat yang tidak

puas atas kinerja BAWASLU ataupun bukan disebabkan oleh BAWASLU.

BAWASLU adalah lembaga pengawas pemilu (Pemilihan Umum) yang

mengawasi dan menegakkan pelaksanaan tahapan pemilu, menerima

pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi,

pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. Peran BAWASLU yaitu

mengkoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan

pemilihan, menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan

penyelenggaraan pemilihan, menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan

BAWASLU Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU (Komisi

Pemilihan Umum) terkait terganggunya tahapan pemilihan, dan lain-lain. Fungsi

pengawasan oleh BAWASLU dan kontribusi penegak hukum Pemilu menjadi

lebih berkualitas, efektif dan efisien.

Pekerjaan itu semua tentunya memerlukan SDM yang memiliki spesifikasi

sesuai kebutuhan organisasi serta uraian jabatan yang jelas untuk mendukung

tugas yang ada dalam rangka menegakkan Peraturan KPU yang pengalaman

selama ini diketahui rawan potensi penyimpangan.

Penelitian ini menjadi menarik untuk dikaji karena selain terkait dengan

sistem demokrasi dan penegakan peraturan BAWASLU, juga karena diperlukan

SDM (Aparatur Sipil Negara/ASN) yang terencana guna menjamin keterampilan,

kemampuan serta pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan dan kontinuitas

organisasi, serta memastikan kesesuaian antara pegawai dan pekerjaan, yaitu

dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Untuk menjangkau hal

tersebut maka perlu melihat job specification dan job description yang

diterapkan sesuai prinsip manajemen oleh pihak BAWASLU Propinsi Sulawesi

Selatan yang dapat menunjang terlaksananya tugas secara efektif dan efisien

dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

Untuk itu ditetapkan judul : Analisis Penerapan Job Specification Dan

Job Description Terhadap Aparatur Sipil Negara Pada Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Rumusan Masalah

Merujuk uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah penelitian

ini adalah : sejauhmana penerapan Job Specification dan Job Description

dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara pada Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi Sulawesi Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan job specification

dan job description dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara pada Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diaharapkan dapat menghasilkan konsep tentang

Analisis Penerapan Job Specification Dan Job Description dalam

pengelolaan Aparatur Sipil Negara Pada Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Dapat memberikan pengetahuan dan referensi yang lebih

mendalam tentang pelaksanaan Job Specification Dan Job

Description dalam pengelolaan sumber daya Aparatur suatu

organisasi semisal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Sulawesi Selatan.

b. Bagi instansi

Bagi kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Sulawesi selatan (Bawaslu) diharapkan memberikan masukan-

masukan mengenai penerapan Job Specification dan Job

Description pada pegawai, agar bisa menjadi landasan dalam

pengaplikasiannya.

c. Bagi Akademis

Melengkapi referensi mengenai manajemen sumber daya manusia

terkhusus Job Specification dan Job Description.

6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Manajemen Sumber Daya Manusia

a. Pengertian

Menurut Mathis dan Jakson (2006:3), manajemen sumber daya

manusia adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi

untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien

guna mencacapi tujuan organisasi.

Berikut ini beberapa pengertian mengenai Manajemen Sumber

Daya Manusia menurut beberapa ahli, diantaranya

Manajemen sumber daya manusia menurut Mangkunegara (2013:

2) merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian,

pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan,

pemberian balas jasa, pengintegrasian, dan pemisah tenaga kerja dalam

rangka mencapai tujuan organisasi”

Menurut Sutrisno (2016:6) mengartikan bahwa: manajemen sumber

daya manusia ialah pengakuan terhadap pentingnya tenaga kerja

organisasi sebagai sumber daya manusia yang paling penting dalam

memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi dan menggunakan

beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa sumber daya

manusia tersebut dimanfaatkan secara baik dan adil bagi kepentingan

perseorangan, kelompok dan masyarakat.

Menurut Kasmir (2016:6) manajemen sumber daya manusia adalah

“proses pengelolaan manusia, melalui perencanaan, rekrutmen, seleksi,

pelatihan, pengembangan, pemberian kompensasi, karier, keselamatan

dan kesehatan serta menjaga hubungan industrial sampai pemutusan

hubungan kerja guna mencapai tujuan instansi dan peningkatan

kesejahteraan stakeholder.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka dapat dilihat

bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu penerapan fungsi-

fungsi perencanaan, pengelolaan, pengarahan, dan pengawasan sumber

daya manusia yang ada di dalam perusahaan dan fungsi tersebut

digunakan untuk melaksanakan tindak pengadaan, pengembangan,

pemeliharaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia.

b. Tujuan

Tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Irianto (2001),

meliputi:

a) Dapat dijadikan pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan

sumber daya manusia agar bisa memastikan bahwa organisasi

memiliki pekerja yang termotivasi dan bekerja dengan baik, memiliki

pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi

kewajiban.

b) Menerapkan dan menjaga semua aturan dan prosedur SDM yang

memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya.

c) Membantu dalam proses pengembangan arah keseluruhan organisasi

da

d) strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM.

e) Memberi dukungan semangat dan kondisi yang akan membantu

manajer lini mencapai tujuannya.

f) Mencegah beberapa krisis dan situasi yang rumit dalam hubungan

antar karyawan untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat

organisasi dalam mencapai tujuannya.

g) Menyediakan saran komunikasi antara karyawan dan manajemen

organisasi.

h) Bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai pada

manajemen SDM.

c. Fungsi

Hasibuan (2012:21) mengatakan bahwa fungsi manajemen dalam

manajemen sumber daya manusia meliputi:

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu rancangan tenaga kerja yang

dikerjakan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan organisasi

dalam membantu mewujudkan tujuan yang akan dicapai.

Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program

kepegawaian. Program kepegawaian ialah pengorganisasian,

pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan,

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan

pemberhentian karyawan. Program kepegawaian yang baik dan

sesuai akan membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan,

dan masyarakat.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan

sedirinya semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja,

hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi

dalam bagan organisasi. Organisasi tersebut merupakan alat untuk

mencapai tujuan, Dengan organisasi yang baik akan membantu

terwujudnya tujuan secara efektif.

c. Pengarahan

Pengarahan merupakan suatu kegiatan dengan mendorong

semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta

efisien dalam membantu tercapainya tujuan organisasi, karyawan,

dan masyarakat.

d. Pengendalian

Pengendalian ialah kegiatan untuk mengendalikan karyawan

agar mengikuti peraturan yang diterapkan perusahaan dan bekerja

sesuai dengan rencana. Apabila terdapat kesalahan, maka akan

dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana.

Pengendalian karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku,

kerjasama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi lingkungan

pekerjaan.

2. Job Spesification dan Job Description

a. Job specification (Spesifikasi Pekerjaan)

1) Pengertian

Menurut Hasibuan (2010), job specification merupakan

uraian pekerjaan kualitas minimum orang yang bisa diterima

agar dapat menjalankan satu jabatan dengan baik dan

kompoten

Pengertian job specification adalah penyusunan

pekerjaan-pekerjaan kedalam kelas-kelas, kelompok-

kelompok, atau jenis-jenis berdasarkan rencana sistematika

tertentu. Spesifikasi pekerjaan (job spesification) merupakan

uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima

agar dapat menjalankan satu jabatan dengan baik dan

kompeten.

2) Tujuan

Job specification merupakan persyaratan bagi pekerja

yang akan direkrut dan job specification dapat digunakan

sebagai tolak ukur untuk menyeleksi dini ditingkat luar

organisasi, artinya sebelum organisasi menyeleksi sendiri dari

sekian banyak pelamar kerja dengan sendirinya jumlah

peminat atau pelamar akan berkurang setelah membaca

persyaratan-persyaratan yang tertulis dalam job spesifikasi

yang dibuat orgasisasi sebagai patokan, Job specification juga

sangat penting sebagai penunjang keberhasilan tujuan dari

sebuah organisasi. Karena dengan kualitas SDM yang

memadai maka produktivitas organisasi juga akan meningkat

seiring dengan meningkatnya kualitas SDM yang ikut

berperan serta didalamnya.

3) Isi Job Specification

Secara umum, job spesifikasi adalah sebagai berikut :

a) Tingkat pendidikan karyawan

b) Jenis kelamin kayawan, Keadaan fisik pekerja

c) Pengetahuan dan kecakapan karyawan

d) Batas umur karyawan

e) Status pernikahan

f) Minat karyawan

g) Emosi dan moral karyawan

h) Pengalaman karyawan

Spesifikasi pekerjaan untuk setiap organisasi berbeda-

beda sesuai ketentuan organisasi itu sendiri, karena

spesifikasi ini disusun dari uraian pekerjaan yang pada setiap

organisasi yang dibutuhkan tidak sama. Contohnya organisasi

yang menginginkan kecerdasan, tidak berkacamata, serta

cantik.

Hasibuan (2010), mengatakan becara umum spesifikasi

pekerjaan ini merupakan rincian karakteristik atau kualifikasi

yang dibutuhkan olehi tenaga kerja yang dipersyaratkan.

Spesifikasi pekerjaan dinamakan pula kualifikasi personal.

Kualifikasi personal ini secara umum dapat dibagi dua

yaitu Pertama, kualifikasi umum yaitu kualifikasi yang kecil

yang biasanya diperlukan untuk menempati suatu posisi

dalam suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Adapun

kualifikasi yang kedua adalah kualifikasi spesifik (spesific

qualification) yaitu kualifikasi tambahan yang secara

spesifikasi sangat diperlukan bagi pengisian jabatan tertentu.

4) Contoh Job Specification

Spesifikasi Pekerjaan

Nama Jabatan : Kepala Bagian Komputer Kode Jabatan: R-

239Tanggal: 2 Agustus 2009

Penyusun : Ika Ramadhan W

Departemen : Divisi AdministrasiLokasi: Jl. Orong-orong 05

Bandung Persyaratan Pekerjaan 37

5) Indikator job specification

Seperti yang dibahas diawal bahwa job specification adalah

bentuk sikap dan karakter seorang pekerja atau karyawan terkait

pekerjaannya. untuk menilai kepuasaan kerja tersebut maka ada

beberapa indikator yang bisa menjadi bahan acuan.

Dalam hal ini ada beberapa indikator job specification :

a) Keterampilan

Kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran,ide dan kreativitas

dalam mengerjakan, mengubah maupun untuk membuat sesuatu

yang lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari

suatu pekerjaan tersebut

b) Pengetahuan

Informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh

seseorang dan pengetahuan diproleh oleh seseorang atau

manusia melalui pengamatan akal dan pengalaman.

c) Kemampuan

Kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas

dalam suatu pekerjaan

d) Kepribadian

Keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi

dengan individu lain, disamping itu kepribadian sering diartikan

sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu.

b. Job Description

1) Pengertian

Pengertian job description adalah jabatan yang merupakan suatu

aktivitas dalam menentukan apa pekerjaan yang dilakukan dan

siapa yang melakukan tugas tersebut

Menurut Hasibuan (2007:32) pengertian job description

adalah gambaran tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung

jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan dan aspek-aspek

pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi.

2) Tujuan Job Description

Menjelaskan fungsi masing-masing jabatan dalam bahasa

yang sederhana mungkin. Dengan job description, pemegang

jabatan (job holder) akan mengetahui dengan persis tugas,

wewenang, dan pengukuran apa yang menentukan sukses

tidaknya menjalankan fungsi jabatan tersebut.

Sering terjadi, perusahaan mengandalkan konsultan untuk

menyusun job description. Biasanya job description yang dibuat

oleh kunsultan tersebut berbentuk suatu dokumen yang secara

rinci mencantumkansemua lingkup pekerjaan tersebut, dan ditulis

dengan bahasa hukum.

3) Fungsi Job Description

Job description sangat diperlukan oleh pihak organisasi baik

organisasi besar maupun organisasi kecil job description yang

lengkap akan sangat membantu dalam proses seleksi, training,

penilaian kerja, dan perencanaan komposisi.

Untuk keperluan review organisasi, job description akan

sangat membantu dalam menentukan pekerjaan apakah

pekerjaan itu masih diperlukan, perlu adanya penyesuaian atau

bahkan dihilangkan.

Job Description menjadi acuan dalam pembuatan

mekanisme dan tools untuk pelaksanaan assessment. Sementara

untuk perencanaan karier job description sangat bermanfaat bagi

departemen untuk melihat pekerjaan dalam suatu organisasi.

Selain itu, job description juga sangat berguna bagi

karyawan untuk digunakan sebagai pedoman melihat peluan

karier, baik pada jabatan bersangkutan maupun untuk

kemungkinan berpindah pada jabatan lainnya.

4) Unsur-Unsur Job Description

Menurut Hasibuan (2010), uraian pekerjaan harus jelas dan

persepsinya mudah dipahami serta menguraikan hal-hal berikut:

Identifikasi pekerjaan atau jabatan, misalnya memberikan

nama jabatan seperti direktur, manajer, karyawan atau kepala

bagian administrasi.

Hubungan tugas dan tanggung jawab, adalah perincian

tugas dan tanggung jawab secara nyata diuraikan sendiri-

sendiri agar jelas dan muda diketahui. Rumusan hubungan

sebaiknya menunjukkan hubungan antara pejabat dengan

orang lain di dalam maupun di luar organisasi.

Syarat kerja harus jelaskan, seperti alat, mesin, dan bahan

baku yang akan dipergunakan selama melakukan pekerjaan .

5) Indikator Job Description

a) Wewenang

1) wewenang terdefinisikan dengan jelas

2) Tidak menjabat diposisi lain

3) Kesesuaian kemauan dengan posisi

b) Tanggung jawab karyawan

1) Mendapatkan kejelasan mengenai tanggung jawab yang di

ambil secara umum

2) Pertanggung jawaban jelas

3) Gaji yang didapatkan sesuai dengan tanggung jawab

pekerjaan

c) Kondisi pekerjaan

1) Kebijakan muda di pahami

2) Adanya kejelasan pengarahan dalam melaksanakan

pekerjaan

d) Standar hasil kerja

1) Kejelasan mengenai target yang akan dicapai

2) Kesesuian target dengan bidang pekerjaan

6) Faoktor-faktor Job Description

a. keberhasilan organisasi merupakan tujuan-tujuan yang hendak

dicapai setiap organisasi,

b. hal yang dilakukan karyawan untuk mendukung keberhasilan

dalam pekerjaan, mereka alat yang menjadi tujuan organisasi

dicapai melalui aktivitas karyawan dalam bentuk pelaksanaan

kerja untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut.

c. Tingkat dan perencanaan apa yang dilakukan para karyawan.

Karyawan-karyawan disuatu organisasi perlu memiliki

perencanaan dalam bekerja, dalam bentuk pemahaman-

pemahaman maksud dari pekerjaan yang dilakukan masing-

masing karyawan.

d. Standar Kinerja Organisasi umumnya memiliki standar kerja

yang menjadi tolakukur karyawan dalam melakukan

pekerjaannya sehingga menghasilkan sesuatu yang termuat

dalam standar yang ada.

e. Pelatihan kerja karyawan mempengaruhi pelaksanaan kerja,

pelatihan diadakan untuk memberikan pengetahuan dan

kemampuan bekerja dalam mencapai kinerja.

7) Manfaat Job Description

a. Membantu semua kalangan mengerti : Mengapa suatu jabatan

diadakan dan apa tujuan utamanya.

b. Salah satu alat manajemen untuk mengintegrasikan fungsi-

fungsi : Performance Management, Staffing & Selection,

Organization Design, Reward System, Career Development &

Training.

c. Sebagai bahan landasan untuk mengadakan perbandingan

antar tugas dan pekerjaan dalam suatu perusahaan dengan

tugas dan pekerjaan pada perusahaan yang lainnya Sebagai

dasar berpijak untuk penentuan sistem kompensasi di dalam

perusahaan melalui proses evaluasi jabatan.

d. Sebagai landasan untuk pembentukan performance appraisal

system penyusunan program-program pengembangan sumber

daya manusia, promosi jabatan, seleksi, dan sebagainya.

e. Memudahkan seseorang untuk bisa lebih mengerti mengenai

tugas, wewenang maupun tanggung jawab dari jabatannya.

Dala juga akan membantu dalam hal memberi bahan

perencanaan jabatan untuk penjabatan baru.

3. Hubungan dan Pengaruh Job Spesification dan Job Description

Job description atau uraian jabatan atau gambaran tugas adalah

suatu pernyataan tertulis yang berisi tujuan dari dibentuknya suatu

jabatan/tugas. Uraian ini berisi gambaran tentang apa yang harus

dilakukan oleh pemegang jabatan, bagaimana suatu pekerjaan dilakukan,

alasan-alasan mengapa pekerjaan tersebut dilakukan, hubungan antara

suatu posisi tertentu dan posisi lainnya di luar lingkup pekerjaannya dan

di luar organisasi (eksternal) untuk mencapai tujuan unit kerja dan

perusahaan secara luas. Apabila job description telah tersusun dengan

baik, maka job spesification atau spesifikasi jabatan akan mulai

dikembangkan dikarenakan Job Spesification adalah spesifikasi jabatan

yang merupakan suatu uraian tertulis tentang tentang latar belakang

pendidikan, pengalaman, kemampuan dan kompetensi atau hal-hal lain

yang berhubungan dengan pekerjaan yang harus dimiliki sebelum

mengisi jabatan tertentu sehingga dapat berfungsi dengan efektif.

Dengan diterapkannya job description dengan jelas ternyata

mampu meningkatkan kinerja SDM yaitu penjabaran wewenang,

tanggung jawab, kondisi pekerjaan, fasilitas kerja, standar hasil kerja, dan

kurang baiknya penerapan job specification maka tidak mampu

meningkatkan kinerja sdm yaitu dalam SKPD spesifikasi jabatan kurang

diperhatikan kesesuain pendidikan dan pelatihan serta kompetensi dalam

pertimbangan penempatan jabatan.

B. Tinjauan Empiris

Tinjauan Empiris merupakan hasil penelitian terdahulu yang

mengemukakan beberapa konsep yang relevan dan terkait dengan job

specification dan job description. Tinjauan empiris bertujuan untuk

mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dalam penyusunan

penelitian. Kegunaannya untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan

oleh peneliti terdahulu.

Beberapa hasil penelitian terdahulu ditampilkan dalam tabel

berikut.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

NO

Nama dan Tahun

Judul Penelitian Metode Analisis

Hasil Penelitian

1 Karlina Pitaloka, Nurdiana Mulyantini, Kasman (2019)

Pengaruh Job Description Dan Job Specification Terhadap Kinerja Karyawan (Suatu Studi Pada PT. Pos Indonesia Cabang Ciamis)

Analisis Regresi Sederhana

o Penerapan job descriftion di apt pos Indonesia cab. ciamis telah berjalan dengan baik ditinjau dari hasil uji hipotesis terdapat pengaruh job descriftion terhadap kinerja karyawan

o Penerapan job specipication telah berjalan dengan baik ditinjau dari uji hipotesis

2 Cut Nur Yuniarti Fatima (2019)

Pengaruh Deskripsi Pekerjaan Dan Spesifikasi Jabatan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatra Utara

Analisi Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) bahwa variable deskripsi pekerjaan (XI), dan variable spesifikasi jabatan (X2), dapat di lihat nilai adjusted R square yang diperoleh sebesar 0,707. Angka tersebut menunjukan bahwa sebesar 70,7% kinerja dapat dijelaskan oleh variable factor deskrifsi pekerjaan dan spesifikasi jabatan

3 Ardiansah (2019)

Usulan Deskrifsi pekerjaan Dan Spesifikasi Pekerjaan di CV. Try Satya Abadi.Unika Soegijapranata Semarang

Analisi Kualitatif

Analisis Jabatan Berupa Deskripsi Pekerjaan (job description) dan Spesifikasi Pekerjaan (job specification) Untuk Jabatan Pimpinan,Estimator, Administrasi, Logistik.

4 Muhammad Ainul Yakim (2019)

Analisis Rincian Tugas, KSA, Dan Job Specification Pada Jabatan Pengolah Data Sistem Informasi Dan Penataan Dokumen Keuangan

Analisis Kualitatif

Rincian Tugas Digunakan Untuk Memaparkan Job Descriftion Dari Jabatan Terkait, Pada Tugas Ini Yang Menjadi Objek Adalah Pengolaan Data Sistem Informasi Dan Penata Dokumen Keuangan Dari Direktorat PTSI ITS.

5 Melisa (2017)

Pengaruh Deskripsi Pekerjaan Terhadap Kinerja Pegawai Negri Sipil Pada kantor Camat Tambilahan

Analisis Regresi Linear Sederhana

Deskrifsi Pekerjaan Berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai Negri Sipil Pada Kantor Camat Tambilahan

C. Kerangka Konsep

Penelitian ini diarahkan oleh teori dan hasil penelitian sebelumnya,

yakni berkaitan dengan job specification dan job description yang

diterapkan dalam manajemen SDM. Yang ditinjau adalah bentuk

penerapan job sfecification dan job description sebagai bagian dari

manajemen SDM.

Diketahui bahwa pengelolaan SDM sangat penting untuk menunjang

tercapainya tujuan dari suatu organisasi. Maka dari itu perlu melakukan

pengolaan SDM dengan baik diantaranya melalui penerapan job

specification dan job description karena SDM organisasi memerlukan

kejelasan mengenai spesifikasi pekerjaan dan pembagian kerja yang

diberikan agar bisa bekerja sesuai dengan job atau batas pekerjaannya

masing-masing. Hal ini jelas memberi pengaruh misalnya pada

pelaksanaan pekerjaan itu sendiri, semangat kerja, karir, dan yang paling

penting adalah prestasi kerja dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi.

Penerapan kedua hal tersebut (specification dan job description)

pada organisasi dijadikan arah atau kerangka konsep penelitian ini. Secara

ringkas kerangka konsep penelitian tersebut digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.1

Kerangka Konsep

Sumber Daya

Manusia

Job Specification

Job Description

21

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menurut tempatnya adalah dilakukan secara field

research (penelitian lapangan) dengan jenis penelitian yang digunakan

adalah deskriptif melalui pengamatan kualitatif.

Seyß (2021) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah desain

penelitian yang digunakan untuk menyelidiki fenomena dan situasi yang

berbeda. Itu selalu menargetkan untuk menjawab pertanyaan seperti

bagaimana situasi itu terjadi, kapan dalam hal waktu atau tanggal, di mana

dalam hal tempat itu terjadi, dan apa masalah atau fenomena itu. Desain

penelitian terutama berfokus pada penjelasan lebih banyak tentang populasi;

oleh karena itu, ia mengintegrasikan metode penelitian yang berbeda untuk

keberhasilannya. Ini adalah jenis desain yang unik karena tidak ada

manipulasi variabel; sebaliknya, peneliti menggunakan observasi untuk

mengukur temuan.

Desain penelitian deskriptif digunakan peneliti adalah dengan

mendefinisikan masalah dan mengapa hal itu ada, maka untuk itu digunakan

desain yang bervariasi yang ditambahkan untuk membantu proses penelitian

untuk memecahkan akar masalah.

Lalu, melalui pengamatan kualitatif menurut QuestionPro (2021), yaitu

tidak melibatkan pengukuran atau angka, tetapi hanya memantau

karakteristik. Dalam desain penelitian deskriptif ini, peneliti memilih untuk

menjadi pengamat penuh/lengkap. Hal ini menawarkan wawasan yang lebih

mendalam tentang pengalaman khususnya pengelolaan SDM organisasi.

Jadi, tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi,

gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (idtesis,

2012) yang diurai secara kualitatif.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar, pada Kantor Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi selatan yang berlokasi di jl

Andi Pangeran Pettarani Nomor 98, Kelurahan Buakana, Kecamatan

Rappocini, Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan,

yaitu bulan (November sampai dengan Desember) 2020.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian ini adalah :

1. Data menurut sumbernya, yaitu data internal.

Data yang dimaksud adalah data yang bersumber dari internal

BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Data menurut sifat, yaitu data kualitatif.

Data kualitatif atau disebut juga data naratif, adalah data dalam

penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal hal yang

umumnya tidak dapat dihitung. Oleh karena itu, data ini disebut data

kualitatif karena berdasarkan keadaan dari suatu objek atau fenomena.

Karena keadaan atau kualitas umumnya tidak mampu dijelaskan dalam

bentuk angka dan statistik, maka data kualitatif umumnya disajikan

dengan menggunakan penjelasan deskriktif.

Data kualitatif mampu menggambarkan objek penelitian secara detail

dengan uraian yang tidak dapat dijelaskan secara numerik.

3. Data menurut waktu pengumpulannya, yaitu berupa Cross Section Data

atau data silang.

Data silang adalah adalah data yang menunjukkan peristiwa pada

suatu titik waktu tertentu, yaitu sesuai masa penelitian atau sesuai

keadaan tahun 2021.

4. Data menurut cara pengumpulannya

Data menurut cara pengumpulannya adalah terdiri dari data primer

dan data sekunder.

Data Primer, yaitu diperoleh secara langsung dari sumber aslinya,

yaitu pada kantor BAWASLU Propinsi Sulawesi Selatan.

Sedang data Sekunder diperoleh dari berbagai informasi yang telah

ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang

digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian, misalnya

Undang-Undang, Peraturan dan Laporan Pelaksanaan Pemilu,

Organisasi BAWASLU dan sumberdayanya, serta dokumen terkait

lainnya. Selain itu, digunakan literatur penunjang yaitu menyangkut

organisasi dan manajemen sumberdaya manusia.

Semua data tersebut diperoleh secara online dan offline.

D. instrumen penelitian

Terkait dengan pengumpulan data, maka digunakan instrumen penelitian.

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk

mengumpulkan data penelitian. Instrumen dimaksud terdiri dari :

- Peneliti

- Wawancara

- Observasi

- Buku catatan atau buku harian

- Alat rekam terdiri dari kamera, video, atau perekam suara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan pengumpulan

data, maka secara teknis dapat dijelaskan sebagai berikut :

Peneliti sendiri yang berperan selaku pelaku utama pengumpulan data

yang juga nantinya melakukan interpretasi terhadap data itu sendiri. Peran

peneliti ini sangat signifikan, khususnya riset dengan pendekatan kualitatif.

Kemudian dilakukan wawancara yang sifatnya mendalam sesuai kriteria

kualitatif, yaitu dengan terlebih dahulu menyediakan panduan wawancara

(interview guide) secara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan

sebagai teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan pertanyaan yang

telah ditetapkan peneliti untuk ditanyakan kepada semua kandidat/informan,

sehingga proses wawancara akan terarah dengan baik dan bahkan

mendapatkan jawaban sesuai arah dan spesifikasi pertanyaan. Untuk

mempermudah wawancara, peneliti juga menyediakan kemungkinan

jawaban alternatif, sehingga arah jawaban tidak melebar dan tidak menyerap

waktu yang panjang.

Lalu, juga melakukan observasi yang merupakan cara pengambilan data

melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada

dilapangan (BAWASLU Provinsi Sulsel) yaitu dengan mencatat informasi

sesuai yang diamati atau disaksikan peneliti selama penelitian berlangsung.

Otentifikasi data yang terkumpul dari peneliti, hasil wawancara dan

observasi secara offline dan online adalah juga didukung buku catatan atau

buku harian dan alat rekam sebagai bagian dari pendokumentasian.

F. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah bagian penting dan utama untuk

mendapatkan data yang dibutuhkan penelitian ini.

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki

informasi mengenai objek penelitian khususnya dalam lingkup kerja

BAWASLU Provinsi Sulsel.

Dalam menentukan informan ini maka digunakan teknik purposive, yaitu

dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar

menguasai objek yang diteliti.

Untuk itu, hasil pemilihan dimaksud diperoleh informan sebanyak 7

orang, dicantumkan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Nama, Inisial dan Jabatan Informan

NO NAMA INISIAL JABATAN KET

1 Fahrul Nawawi, S.Si. FN Kepala Bagian SDM

dan Umum

1 Orang

2 Abdi, SH. A Staf bagian hukum 1 orang

3 Rusni, A.Md. R Bendahara

pengeluaran

1 orang

4 Azry Yusuf, SH, MH. Y Staf bagian humas 1 orang

5 Wiwid Ambarwati,SE WA Kepala bagian perencanaan

1 orang

6 Zulkifli, ST, MM z Kepala bagian

pengawasan dan

akreditasi pemantau

1 orang

B. 7 Frasanti, A.Md F C. Staf perencanaan 1 orang

Melalui instrumen penelitian yang digunakan, para informan

tersebut memberikan informasi atau penjelasan sesuai yang dikehendaki

oleh arah penelitian yang ditetapkan peneliti, yaitu menyangkut job

specification (dengan indikator pendidikan, pengalaman, kemampuan /

kompetensi serta kepribadian) dan job description (dengan indikator

berupa wewenang, tanggung jawab pegawai, kondisi pekerjaan, dan

standar hasil kerja).

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini

memerlukan pendekatan dari data yang sifatnya lebih subjektif. Metode

analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam

dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur.

Data-data yang dianalisis dengan metode ini berupa teks atau narasi

untuk mengungkap makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan

data sesuai dengan klasifikasi tertentu.

Proses analisis data dilakukan melalui tahapan; reduksi data,

penyajian atau display data dan kesimpulan atau verifikasi.

Proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus-menerus

saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data

yang diperoleh dari hasil penggalian data. Tujuannya adalah untuk

menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan.

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan

menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan

adanya penarikan kesimpulan. hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang

diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif,

sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

Langkah terakhir proses analisis adalah penarikan

kesimpulan/verifikasi dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian

pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan

konsep-konsep dasar dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dalam sejarah pelaksanaan pemilihan di Indonesia, istilah pengawasan

pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan

pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum

dikenal istilah pangwasan pemilu. Pada era tersebut trust di seluruh

peserta dan warga Negara tentang penyelenggaran pemilu yang

dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saai itu disebut

sebagai kionstityente. Kelembagaan pengawas pemilihan umum baru

muncul pada pelaksanaan pemilu 1982, dengan nama panitia pengawas

pelaksanan pemili (panwaslak pemilu) yang melekat pada lembaga

pemilihan umum atau LPU. Pada saat itu sudah mulai muncul distrust

terhadap pelaksanaan pemilu. Pembentukan pawaslak pemilu pada pemilu

1982 dilatari oleh protes-protes atas bayak dugaan pelanggaran dan

manipulasi perhitungan suara yang dilaksanakan oleh para petugas pemilu

pada pemilu 1971 dan 1977.

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggaraan pemilu

yang bersifat mandiri dan bebas dari intervensi pemerintah semakin

menguatan. Itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang

bersifat independen yang diberi nama komisi pemilihan umum (KPU), hal

ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam

pelaksanaan pemilu mengingat penyelenggaraan pemilu sebelumnya,

yakni LPU, merupakan bagian dari kementrian dalam negeri (sebelumnya

Depsrtemen Dalam Negri).

Di sisi lain lembaga pengawasan pemilu juga terjadi perubahan

nomenklatur dari panwaslak pemilu menjadi panitia pengawas pemilu

((Pawaslu)

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan pengawas pemilu

baru dilakukan melalui undang-undang Nomor 12 Tahun 2003.

Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk

sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari panitia

pengawas pemilu, panitia pengawas pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia

Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu kecamatan.

Selanjutnya aparatur bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada

sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan panitia pengawas

pemilu provinsi, panitia pengawas pemilu lapanagan (PPL) di tingkat

kelurahan/desa (Badan Pengawas Pemilu,2017).

Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada

sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas

Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas

Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa (Badan Pengawas

Pemilu, 2017).

B. Visi dan Misi organisasi

1. Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Terpercaya dalam

penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

2. Misi

a) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang

kuat, mandiri dan solid;

b) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan

episien;

c) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen

pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integrative

berbasis teknologi;

d) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta

meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu

partisipatif;

e) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja

pengawasan berupa kualitas kerja pengawasan berupa

pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa

secara cepat, akurat dan transparan.

f) Membangun Bawaslu Sebagai pusat pembelajaran pengawasan

pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar

negeri.

C. Tugas dan fungsi Organisasi

a. Tugas Bawaslu

1) Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan

pemilu untuk pengawas pemilu disetiap tingkatan.

2) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap;

a) Pelanggaran pemilu; dan

b) Sengketa proses pemilu

3) Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas;

a) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu;

b) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;

c) Sosialisasi penyelenggaraan pemilu; dan

d) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

4) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang

terdiri atas;

a) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih

sementara serta daftar pemilih tetap;

b) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/

kota;

c) Penetapan peserta pemilu;

d) Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon

anggota DPR, calon anggota DPD dan calon anggota DPRD

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

e) Pelaksanaan dan dana kampanye;

f) Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;

g) Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil

pemilu di TPS;

h) Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan

sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

i) Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU

kabupaten/ kota, KPU provinsi, dan KPU;

j) Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu

lanjutan, dan pemilu susulan;

k) Penetapan hasil pemilu.

5) Mencegah terjadinya praktik politik uang;

6) Mengawasi netral aparatur sipil Negara, netralitis anggota Tentara

nasional Indonesia dan netralitas kepolisian republik Indonesia

7) Mengawasi pelaksanaan/ keputusan, yang terdiri atas;

a) Putusan DKPP;

b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;

c) Putusan/ keputusan bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu

kabupaten/ kota;

d) Keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/ kota;

e) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas

Aparatur sipil Negara, netralitas anggota TNI dan netralitas

anggota kepolisian republik Indonesia.

8) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan

pemilu kepada DKKP;

9) Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada;

10) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan

penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan;

11) Mengevaluasi pengawasan pemilu;

12) Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU; dan

13) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

b. wewenang bawaslu

1) Menerima dan menindaklanjuti yang berkaitan dengan dugaan

adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai pemilu;

2) Memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilu;

3) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;

4) Menerima, memeriksa, memutus penyelesaian sengketa proses

pemilu;

5) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai

hasil pengawasan terhadap netralisis Aparatur sipil Negara, netral

anggota tentara nasional Indonesia, dan netralitas kepolisian republik

Indonesia;

6) Mengambil ahli sementara tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu

provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ kota secara berjenjang jika

bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten kota berhalangan

sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan;

7) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait

dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran

administrasi, pelanggaran kode etik, dan dugaan tindak pidana

pemilu, dan sengketa proses pemilu;

8) Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu provinsi dan Bawaslu

Kabupaten/ kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan;

Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ kota, dan

Panwaslu LN;

9) Mengangkat, membina dan memberhentikan anggota bawaslu

provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota dan anggota Panwaslu

LN;

10) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

c. Kewajiban Bawaslu

1. Bersikap adil menjalankan tugas dan wewenang

2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas

pengawas pemilu pada semua tingkatan;

3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR

sesuai dengan pemilu secara periodic dan atau berdasarkan

kebutuhan;

4. Mengawasi pemuktahiran dan pemeliharaan data pemilih secara

berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan dan

kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan

D. Struktur Organisasi

E. Hasil penelitian

1. Penerapan job specification dan job description

1. AZRY YUSUF, SH, MH : DIV. PENANGANAN PELANGGARAN

2. HASMANIAR BACHRUN, S.Pi : DIV. ORGANISASI

3. DR. ADNAN JAMAL, SH.MH : DIV. HUKUM DAN DATA INFORMASI

4. ASRADI, SE.,MH : DIV. PENYELESAIAN SENGKETA

5. Drs. SAIFUL JIHAD, M.Ag : DIV. HUBUNGAN MASYARAKAT

6. AMRAYADI, SH : DIV. PENGAWASAN DAN HUBAL

EMIL SYAHBUDDIN, S.E., M.M. NUR AWAN DATU, S.IP., M.H. H. MUHLIS MAS'UD, S.STP, M.H. NURMALAWATI PALUBUHU,S.IP

PLT. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KEPALA BAGIAN PENGAWASAN

KEPALA BAGIAN PENANGANAN

PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN

SENGKETA PROSES

KEPALA BAGIAN HUKUM, HUBUNGAN

MASYARAKAT, DATA DAN INFORMASI

WIWID AMBARWATI, SE, M.Si ZULKIFLI, ST.,MM …………………………….. ……………………….

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN,

KEUANGAN DAN BARANG MILIK

NEGARA

KEPALA SUB BAGIAN PENGAWASAN

DAN AKREDITAS PEMANTAUSUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN SUBBAGIAN HUKUM

FACHRUL NAWAWI, S.Si EMIL SYAHBUDDIN, SE.,MM ………………………... …………………………….

KEPALA SUB BAGIAN SUMBER DAYA

MANUSIA DAN UMUM

KEPALA SUB BAGIAN HUBUNGAN

ANTAR LEMBAGA

SUB BAGIAN PENYELESAIAN SENGKETA

PROSES

SUB BAGIAN HUBUNGAN

MASYARAKAT, DATA, DAN INFORMASI

Dr, JALALUDIN, S.Pd., M.PdKEPALA SEKRETARIAT

ANGGOTA

Drs. H. L. ARUMAHI, MHDIVISI SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada kantor badan

pengawas pemilihan umum provinsi Sulawesi selatan, struktur

organisasi bawaslu telah menerapkan job sfecipication dan job

description dalam pembuatan setruktur organisasi bawaslu.

Hal ini dikatan juga oleh FW selaku kasubag SDM dalam hasil

wawancara yang mengatakan bahwa:

“Dalam penerapan job specification dan job description sudah

diterapkan dibawaslu untuk menunjang kelancaran kegiatan

organisasi bawaslu misalnya dalam hal perekrutan pegawai baru dan

juga penempatan kerja pegawai sesuai dengan kemampuan dan

keahliannya agar bisa bekerja dengan efektif dan efisien”

Dan hal serupa juga dikatakan oleh A sebagai staf bidang

hukum dalam hasil wawancara mengatakan bahwa :

“ Dalam penerapan job sfecification dan job description telah berjalan

di bawaslu mulai dari penentuan kriteria calon pegawai baru, sampai

dengan tahapan seleksi telah diatur dan diterapkan dan untuk

penempatan kerja pegawai telah diterapkan aturan job description

dengan melihat kuantitas dan kualitas yang dimiliki oleh pegawai

apakah cocok dengan pekerjaan yang akan diberikan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat

diketahui bahwa penerapan job specification dan job description telah

diberlakukan terhadap pegawai bawaslu sesuai dengan yang ada di

Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan . Hal tersebut sesuai dengan hasil

observasi peneliti selama di lapangan.

2. Penerapan Job specification

job specification adalah penyusunan pekerjaan-pekerjaan

kedalam kelas-kelas, kelompok-kelompok, atau jenis-jenis

berdasarkan rencana sistematika tertentu. Spesifikasi pekerjaan (job

specification) merupakan uraian persyaratan kualitas minimum orang

yang bisa diterima agar dapat menjalankan satu jabatan dengan baik

dan kompeten. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada kantor

bawalu Sulawesi selatan, pada kegiatan rekrutmen pegawai baru

telah menerapkan job specification dan yang menjadi indikator dari

job specification yaitu keterampilan, pengetahuan, kepribadian, dan

kemampuan.

a) Keterampilan

Keterampilan adalah Kemampuan untuk menggunakan

akal, pikiran,ide dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah

maupun untuk membuat sesuatu yang lebih bermakna

sehingga menghasilkan sebuah nilai dari suatu pekerjaan

tersebut

Dari hasil wawancara oleh peneliti yang menanyakan

tentang kenapa keterampilan dibutuhkan untuk calon pegawai

baru di kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan ?

Dijawab oleh FW selaku kasubag SDM Bawaslu Provinsi

Sulawesi Selatan mengatakan bahwa :

“Keterampilan sangat dibutuhkan oleh calon pegawai baru

karena bagaimana calon pegawai bisa menjalankan tugas-

tugas yang diberikan apabila tidak memiliki keterampilan, jadi

diwajibkan untuk calon pegawai baru minimal mempunyai

keterampilan dengan menguasai word,exel dan mampu

mengoprasikan komputer dengan baik”

Dan hal serupa dikatakan oleh staf humas mengenai

pertanyaan tentang kenapa keterampilan sangat dibutuhkan

oleh calon pegawai pegawai baru di kantor Bawaslu Provinsi

Sulawesi Selatan ?

Di jawab oleh A selaku staf humas Bawaslu Provinsi

Sulawesi Selatan mengatakan bahwa:

“keterampil seorang calon karyawan baru sangat dibutuhkan

untuk gampang berbaur dengan pekerjaan nantinya yang

akan diberikan”

Berdasarkan hasil wawacara dengan informan di atas

dapat diketahui bahwa penerapan job specification terhususus

tentang keterampilan memang sangat dibutuhkan dalam dunia

kerja khusus untuk calon pegawai baru untuk masuk di

Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan salah satu kireteria yang

harus dimiliki oleh calon karyawan yaitu keterampilan

b) Pengetahuan

Pengetahuan adalah Informasi atau maklumat yang

diketahui atau disadari oleh seseorang dan pengetahuan

diperoleh oleh seseorang atau manusia melalui pengamatan

akal dan pengalaman.

Dari hasil wawancara oleh peneliti yang menanyakan

tentang apakah pengetahuan atau pengalaman penting untuk

calon pegawai baru di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan ?

Dijawab oleh WA selaku Kasubag Perencanaan Bawaslu

Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa :

“Saya kira penting pengalaman dan pengetahuan apalagi kita

kan dibawaslu minimal ada basik pernah jadi pengawas dan

paham hukum sistem kepemiluan, jadi untuk dapat diterima di

bawaslu minimal ada pengetahuan sebelumnya tenteng

bawaslu”

Dan hal serupa dikatakan oleh A selaku staf hukum

mengenai pertanyaan tentang apakah pengetahuan atau

pengalaman penting untuk calon pegawai baru di Bawaslu

Provinsi Sulawesi Selatan ?

Dijawab oleh A selaku staf bidang hukum Bawaslu Provinsi

Sulawesi Selatan mengatakan bahwa :

“iya sangat penting dikarenakan pengetahuan dan

pengalaman sangat dibutuhkan oleh calon pegawai baru agar

bisa memiliki nilai tambah untuk dipertimbangkan agar bisa

diterima sebagai pegawai diBawaslu Provinsi Sulawesi

Selatan selain itu pengetahuan dan pengalaman dapat

menunjang calon pegawai baru agar nantinya dapat bekerja

dengan baik”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas

dapat diketahui bahwa penerapan job specification terkhusus

tentang pengetahuan dan pengetahuan sangat penting buat

calon pegawai agar bisa diterima di Bawaslu Provinsi

Sulawesi Selatan dikarenakan pengetahuan dan pengalaman

bisa memudahkan pegawai mengerjakan pekerjaan apabila

telah diterima nantinya.

c) Kemampuan

Kemampuan adalah Kapasitas seorang individu untuk

melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan

Dari hasil wawancara peneliti yang menanyakan tentang

apakah kemampuan berpengaruh besar untuk diterimanya

calon pegawai baru di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan ?

Dijawab oleh F selaku Staf Perencanaan kantor Bawaslu

Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa :

“kemampuan seorang calon pegawai baru sangat

berpengaruh untuk dapat diterima di Bawaslu Provinsi

Sulawesi Selatan , dikarenakan apabila calon pegawai

mempunyai kemampuan yang baik dan memadai akan

mampu bekerja dengan maksimal dan akan muda berbaur

dengan pekerjaan apa saja yang di berikan”

Dan hal serupa dikatakan oleh R selaku Bendahara

Pengeluaran mengenai pertanyaan tentang apakah

kemampuan berpengaruh besar untuk diterimanya calon

pegawai baru di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan ?

Dijawab oleh R selaku Bendahara Pengeluaran kantor

Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa :

“iya kemampuan sangat berpengaruh besar untuk calon

pegawai agar bisa diterima di bawaslu apalagi di bidang

keuangan kemampuan menjadi hal utama misalnya

kemampuan membuat nota kegiatan dan kemampuan

membuat laporan keuangan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas

dapat diketahui bahwa penerapan job specification terkhusus

tentang kemampuan menjadi salah satu hal yang

berpengaruh terhadap diterimanya calon pegawai di Bawaslu

Provinsi Sulawesi Selatan karena kemampuan sudah menjadi

kreteria calon pegawai bawaslu, jika seorang calon pegawai

memiliki kemampuan yang baik maka akan memberikan hasil

yang baik buat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

d) Kepribadian

Kepribadian adalah Keseluruhan cara seorang individu

bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain, di samping itu

kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol

pada diri individu.

Dari hasil wawancara oleh peneliti yang menyatakan

tentang apakah kepribadian seseorang dapat membantu calon

pegawai agar bisa diterima bekerja di Bawaslu Provinsi

Sulawesi Selatan ?

Dijawab oleh Z Kasubag pengawasan dan akreditasi

pemantau bawaslu Sulawesi selata Bawaslu Provinsi Sulawesi

Selatan mengatakan bahwa:

“kepribadian seseorang bisa membantu calon pegawai

agar dapat diterima di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

dimana kepribadian calon pegawai akan diketahui pada

proses wawancara yang dilewati apabilah dalam proses

wawancara bisa menunjukan kepribadian yang baik otomatis

dipertimbangkan untuk diterima di kantor Bawaslu Provinsi

Sulawesi Selatan , jika seorang pegawai memiliki kepribadian

yang baik maka akan muda melakukan penyesuaian diri

dengan pegawai lainnya nantinya apabila ada pekerjaan yang

dilakukan secara kelompok”

Dan hal serupa dikatakan oleh F selaku staf Perencanaan

mengenai pertanyaan tentang apakah kepribadian seseorang

dapat membantu calon pegawai agar bisa diterima di Bawaslu

Provinsi Sulawesi Selatan ?

Dijawab oleh F selaku staf Perencanaan Bawaslu Provinsi

Sulawesi Selatan mengatakan bahwa:

“kepribadian sangat membantu calon pegawai agar bisa

diterima di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan , jika kepribadian

calon pegawai bagus dan dapat gampang bersosialisasi

dengan baik maka sangat diperlukan oleh bawaslu untuk dapat

menemukan pegawai yang dapat bekerja tim dan

menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai dengan apa yang

diharapkan oleh bawaslu”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat di

ketahui bahwa penerapan job specification terkhususnya

tentang kepribadian, jika calon pegawai memiliki kepribadian

yang baik dan gampang melakukan penyesuain diri oleh

pegawai yang lain maka akan gampang menyelesaikan

pekerjaan yang diberikan dan bisa bekerja sama dengan tim

dengan baik.

3. Penerapan job description

job description adalah jabatan yang merupakan suatu aktivitas

dalam menentukan apa pekerjaan yang dilakukan dan siapa yang

melakukan tugas tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan

pada kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah diterapkan job

description dimana yang menjadi indikator yaitu wewenang, tanggung

jawab, kondisi pekerjaan, dan standar hasil kerja.

a. Wewenang

Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau

memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak

melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu

Dari hasil wawancara oleh peneliti yang menanyakan

tentang apa saja wewenang yang dapat dilakukan selaku Kasubag

SDM di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan ?

Dijawab oleh FW selaku Kasubag SDM Kantor Bawaslu Provinsi

Sulawesi Selatan mengatakan bahwa :

“wewenang yang saya miliki sebagai kasubag SDM saya mengatur

staf-staf yang ada dan saya berwewenang membagi pekerjaan

yang ada akan saya berikan kepada siapa dan bekerja sama

dengan siapa untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga

pegawai yang ada dapat bekerja dengan baik sesuai dengan

porsinya masing dan pekerjaan yang diberikan sudah jelas yang

mana yang harus dikerjakan dan siapa yang akan mengerjakan

pekerjaan tersebut sehingga tidak terjadi miskomunikasi atar

pegawai”

Dan hal serupa dikatakan oleh A selaku staf humas, data

dan informasi mengenai pertanyaan tentang apa saja wewenang

yang dapat dilakukan selaku staf humas, data dan informasi di

Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan ?

Dijawab oleh A selaku Staf Humas, Data Dan Informasi Kantor

Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa:

“wewenang yang saya miliki selaku staf humas,data dan informasi

biasanya saya di amanahkan untuk membantu suatu player, info

grapis, dan membuat pampel di setiap kegiatan besar yang

dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan kemudian di

sebar diberbagi media sosial agar masyarakat mengetahui

kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi

Sulawesi Selatan , dan saya juga mempunyai wewenang untuk

membagi anggota saya di bidang humas, informasi dan data untuk

menyelesaikan pekerjaan yang ada misalnya ada yang saya

tugaskan untuk mengambil dokumentasi pada saat ada kegiatan

da nada juga saya tugaskan untuk membuatkan berita untuk di

sebarkan dimedia sosial”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui

bahwa penerapan job description terkhusnya tentang wewenang,

dapat diketahui bahwa setiap pegawai dibagian dan pekerjaan

yang berbeda memiliki wewenang masing-masing yang harus

dijalankan sesui dengan job description yang diterapkan di

Bawaslu Sulawei Selatan, hal tersebut sesuai dengan hasil

observasi selama di lapangan

b. Tanggung jawab

Tanggung jawab adalah suatu perintah atau amanat yang

diberikan dan harus dilaksanakan dengan benar dan ikhlas.

Dari hasil wawancara oleh peneliti yang menanyakan

tentang apa saja tanggung jawab Bapak Selaku Kasubag SDM

Pada Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan ?

Dijawab oleh FW Selaku Kasubag SDM Kantor Bawaslu

Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa :

“Tanggung jawab saya selaku kasubag SDM mengelolah SDM

khususnya masalah kepegawaian dan peraturan itu menjadi

tanggung jawab saya selaku kasubag SDM untuk menyelesaikan

nya dan mencarikan solusi yang terbaik untuk permasalahan yang

dihadapi oleh pegawai yang ada diBawaslu Provinsi Sulawesi

Selatan , selain itu saya juga yang mengontrol setiap pegawai

yang ada agar bisa mejalankan kinerja dengan nyaman dan baik

agar bisa memberikan kepuasan atas hasil pekerjaan yang

dilakukan oleh pegawai”

Dan hal serupa dikatakan oleh Z selaku Kasubag

pengawasan dan akreditasi pemantau keuangan Bawaslu Provinsi

Sulawesi Selatan mengenai pertanyaan tentang apa saja

tanggung jawab ibu selaku staf keuangan di Bawaslu Provinsi

Sulawesi Selatan ?

Dijawab oleh Z selaku Kasubag pengawasan dan

akreditasi pemantau keuangan Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi

Selatan mengatakan bahwa :

“Dalam suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bawaslu

akan memberikan rincian dana kepada saya berapa dana

dibutuhkan dalam kegiatan tersebut maka tanggung jawab saya

sebagai Staf keuangan akan menyediakan dana yang dibutuhkan

dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rincian dana yang

diterima oleh bagian keuangan , dan mengatur sebaik mungkin

dana yang ada untuk digunakan agar bisa menjalankan kegiatan

dengan baik sesuai dengan dana yang tersedia”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas

dapat diketahui bahwa penerapan job description terkhusus

tentang tanggung jawab telah di terapkan di Bawaslu Provinsi

Sulawesi Selatan dilihat dari tanggung jawab yang di miliki

masing-masing pegawai berbeda-beda sesuai dengan bagiannya

dan tugasnya masing-masing, hal tersebut sesuai dengan hasil

observasi selama dilapangan.

c. Kondisi pekerjaan

Kondisi pekerjaan adalah serangkaian kondisi atau keadaan

lingkungan kerja dari suatu instansi atau perusahaan yang

menjadi tempat bekerja dari para pegawai yang bekerja didalam

lingkungan tersebut.

Dari hasil wawancara oleh peneliti yang menanyakan

tentang apa saja tantangan dan hambatan yang bapak alami

Selama menjadi kasubag FW selaku SDM di Bawaslu Provinsi

Sulawesi Selatan ?

Dijawab oleh Kasubag SDM Bawaslu Provinsi Sulawesi

Selatan mengatakan bahwa :

“Dalam mejalankan tugas sebagai Kasubag SDM hambatan yang

saya alami biasanya pegawai yang bayak datang terlambat

sehingga ada pekerjaan yang harus dikerjakan otomatis jadi

tertunda sehingga tidak selesai dengan tepat waktu, dan

tantangannya saya rasakan bagaimana bisa mengatur banyaknya

pegawai yang berbeda pola pikir dan kepribadian masing-masing

baik itu dari kedisiplinan maupun tingkah laku dari setiap pegawai

dan itu harus saya pahami dan saya atur sebaik mungkin”

Dan hal serupa dikatakan oleh Staf Hukum Bawaslu

Provinsi Sulawesi Selatan mengenai pertanyaan tentang apa

tantangan dan hambatan bapak dalam menyelesaikan pekerjaan

selaku Staf Hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan ?

Dijawab oleh A selaku Staf Hukum Bawaslu Provinsi

Sulawesi Selatan mengatakan bahwa:

“Hambatan yang terjadi itu apabila ada pekerjaan tentang analisis

hukum pemilu yang harus kita kerjakan bersama namun pegawai

yang ada dibagian hukum bayak yang tidak sempat datang

otomatis untuk melakukan analisis hukum tidak bisa di lakukan,

karena untuk melakukan analisis hukum pemilu harus beberapa

pendapat yang harus kita satukan untuk mengerjakannya tidak

bisa dengan satu orang saja dan tantangannya dibagian hukum

bayak mengerjakan pekerjaan yang bersifat pelanggaran hukum

yang terjadi maka dari itu setiap pegawai di bidang hukum harus

paham hukum-hukum kepemiluan agar bisa menyelesaikan

sengketa yang ada”

Dari hasil wawancara dengan informan di atas dapat diketahui

bahwa penerapan job description terkhususnya tentang kondisi

pekerjaan, setia pekerjaan memiliki tantangan dan hambatan yang

dialami oleh pegawai tergantung tugas dan fungsinya masing-

masing.

d. Standar hasil kerja

Standar hasil kerja adalah sebuah target, sasaran, tujuan serta

upaya kerja dari pegawai dalam jangka waktu tertentu.

Dari hasil wawancara oleh peneliti yang menanyakan

tentang apakah ada standar kerja yang harus bapak capai selaku

staf humas, Data dan Informasi di Bawaslu Provinsi Sulawesi

Selatan ?

Dijawab oleh Staf Humas,data dan informasi Bawaslu

Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa :

“Kalau untuk standar hasil kerja kita harus sesuai dengan SOP

yang ada di bawaslu yang setiap tahun akan diadakan evaluasi

kinerja pegawai apakah sudah memenuhi SOP atau masih perlu

perbaikan namun kalau untuk standar hasil kerja untuk Staf

humas, data dan informasi kita ambil standar hasil kerja kita baik

apabila ada pekerjaan yang diberikan kita selesaikan tepat waktu

dan memberikan hasil yang baik sesuai yang di harapkan”

Dan hal serupa dikatakan oleh Staf Keuangan Bawaslu

Provinsi Sulawesi Selatan mengenai pertanyaan tentang apakah

ada standar hasil kerja yang hasrus ibu capai selaku Staf

Keuangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan ?

Dijawab oleh Staf Keuangan Bawaslu Provinsi Sulawesi

Selatan mengatakan bahwa:

“Untuk standar hasil kerja di bawaslu seperti kita ketahui bahwa

bawaslu adalah kepengawasan pemilihan umum maka standar

hasil kerja bawaslu itu bisa memenuhi fungsinya untuk

pengawasan susuai dengan SOP bawaslu yang berlaku, dan

kalau sebagai Staf Keuangan standar hasil kerja kami harus bisa

memfasilitasi dana disetiap kegiatan yang dialakukan oleh

bawaslu apabila semua pendanaan kita rangkum dengan baik

maka standar hasil kerja Staf keuangan bisa di kataka baik”

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas dapat

diketahui bahwa penerapan job description terkhusunya standar

hasil kerja, sudah diterapkan di Bawaslu Provinsi Sulawesi

Selatan , bisa kita lihat dari jawaban informan bahwasanya standar

hasil kerja bwaslu sesuai dengan sop yang ada di bawaslu dan

untuk setiap bidang belum ada standar hasil kerja, yang menjadi

pengukuran hasil kerja adalah menyelesaikan semua pekerjaan

dengan efektif dan efisien.

F. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Penerapan Job Specification

dan Job Descripton Terhadap Pegawai Pada Kantor Bawaslu Provinsi

Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1) Menurut hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan

peneliti bahwasanya Analisis Penerapan Job Specification

dan Job Descripton Terhadap Pegawai Pada Kantor Bawaslu

Provinsi Sulawesi Selatan .Sebagaimana dikatakan informan

kasubag SDM bahwa “Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

telah menerapkan job specification dan job description

terhadap pegawai dalam hal penerimaan calon pegawai baru

sampai kepada pembagian kerja sesuai dengan bakat dan

minat dari pegawai, dengan tujuan agar pegawai yang

diterima sesuai dengan kebutuhan instansi agar bisa bekerja

sesuai dengan pekerjaan yang diberikan kepada masing-

masing pegawai Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan ”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas

dapat diketahui bahwa penerapan job specification dan

description terhadap pegawai pada kantor Bawaslu Provinsi

Sulawesi Selatan telah dilaksanakan dalam kegiatan

rekrutmen pegawai baru. Hal tersebut sesuai dengan

observasi di lapangan.

2) Selanjutnya dari hasil wawancara oleh peneliti yang

menanyakan tentang bagaimana proses penerapan job

specification terhadap pegawai Bawaslu Provinsi Sulawesi

Selatan?

“Proses job specification yang diterapkan di bawaslu itu

biasanya untuk calon pegawai baru ada beberapa

karasteristik yang harus dipenuhi kemudian ada bebrapa

tahapan yang harus di lalui, kalau dibawaslu sendiri

karasteristiknya dilihat dari segi pendidikan, pengalaman

kerja, kepribadian,dan kemampuan, untuk tahapannya

melewati tahapan tes kemudia wawancara dan setelah itu

akan di konfirmasi tentang kelulusan lewat email sekitar satu

minggu setelah tahapan wawancara”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas

dapat diketahui bahwa penerapan job specification terhadap

pegawai telah diberlakukan di Bawaslu Provinsi Sulawesi

Selatan sesuai dengan aturan rekrutmen pegawai yang

berlaku. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi di

lapangan.

3) Selanjutnya dari hasil wawancara oleh peneliti yang

menyatakan tentang bagaimana bentuk penerapan job

description terhadap pegawai pada Bawaslu Provinsi

Sulawesi Selatan?

“Bentuk job description yang di terapkan dibawaslu, dalam

hal pembagian kerja pegawai dilakukan dengan melihat

kemampuan pegawai apakah sesuai dengan pekerjaan yang

akan diberikan tujuannya agar pekerjaan yang diberikan dapat

dikerjakan dengan baik dan benar sesuai dengan SOP

instansi”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas

dapat diketahui bahwa penerapan job description terhadap

pegawai telah di berlakukan dalam hal pembagian kerja

kepada masing-masing pegawai pada kantor Bawaslu

Provinsi Sulawesi Selatan . Hal tersebut sesuai dengan hasil

observasi dilapangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi Sulawesi Selatan telah menerapkan job specification dan job

description bagi pegawainya dengan cukup baik.

Calon pegawai sebelum ditetapkan menjadi pegawai dan mengisi

jabatan tertentu, maka dilakukan penguraian atau pengspesifikasian secara

tertulis tentang latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan dan

kompetensi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pekerjaan yang

diberikan untuk disesuaikan kualifikasinya sehingga nantinya pegawai yang

bersangkutan selain dapat berfungsi secara efektif juga memahami secara

menyeluruh detail spesifik pekerjaan.

Dari sisi job description di institusi ini, adalah terkait pada beberapa

elemen penting, yaitu selain job specification sendiri, juga menyangkut

akuntabilitas, tugas dan tanggung jawab, serta membentuk sebuah

ringkasan/informasi dalam jumlah yang cukup mengenai gambaran

pekerjaan yang harus dilakukan oleh pegawai.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis, maka peneliti memberikan saran sebagai

berikut :

1. Penerapan job specification dan job description pegawai agar

dilaksanakan secara konsisten dan akurat sesuai kaidah

manajemen sumber daya manusia serta sesuai aturan yang berlaku

pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

2. Penerapan Job description harus lebih ditingkatkan lagi supaya

pegawai Bawaslu mendapatkan struktur pembagian pekerjaan

sesuai dengan keahlian dan kemampuan pegawai.

3. Pihak Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengintensifkan

pemberian pelatihan yang disesuaikan kondisi sekarang dan masa

datang agar kemampuan pegawai bisa lebih baik lagi terutama dari

segi komunikasi internal dan eksternal, serta dukungan dan

bimbingan dari pegawai yang lebih berpengalaman terhadap

pegawai yang memiliki pengalaman yang lebih sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto. S 2013. Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Peraktik. Rineka Cipta, Jakarta.

Ardiansah. 2019 “Usulan Deskrifsi pekerjaan Dan Spesifikasi Pekerjaan di CV. Try Satya Abadi.Unika Soegijapranata Semarang”

Hasibuan, Malayu s,p,. 2007, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Bandung, PT. Bumi Aksa

Hasibuan, Melayu S.P,. 2010. Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: PT bumi aksara

Hasibuan, Melayu S.P,. 2006 Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. Edisi revisi, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Handoko, T. Hani 2014 Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia. BPFE, Yogyakarta.

Idtesis. 2012. Pengertian dan Jenis Metode Deskriptif. https://idtesis.com/metode-deskriptif/

Irianto. 2001. Manajemen sumber daya manusia. Surabaya : Insan Cendekia

Juneja, Prachi. 2021. Job Description and Job Specification. Management Study Guide. https://www.managementstudyguide.com/job-description-specification.htm

Kasmir. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia.(Teori dan Praktik).Depok: PT Rajakrafindo Perdasa

LinovHR. 2018. Pengertian Job Description dan Job Spesification Beserta Contohnya. https://www.linovhr.com/pengertian-job-description-job-spesification-adalah/

Mangkunegara, AA. Prabu. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Mathis, RL & JH Jackson 2006. Human Resource Managemen: Manajemen Sumber Daya Manusia . Terjemahan Dian Angelia. Jakarta:Salemba Empat

Meleong, L, J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif PT Remaja Rosdarya. Bandung

Melisa 2017 “Pengaruh Deskripsi Pekerjaan Terhadap Kinerja Pegawai Negri Sipil Pada kantor Camat Tambilahan”

Pitaloka Karlina, N, M, K. 2019 “Pengaruh Job Description Dan Job Specification

Terhadap Kinerja Karyawan (Suatu Studi Pada PT. Pos Indonesia Cabang Ciamis)”

Sutrisno, E. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia . jakarta: Kencana.

Sugiono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Seyß, Philipp. 2020. Descriptive Research – Definition & Methods. https://www.bachelorprint.com/research/descriptive-research/

Trueick, Alison. 2018. 4 Differences Between A Job Description And A Job Specification. https://www.cpl.com/blog/2018/03/4-differences-between-a-job-description-and-a-job-specification

QuestionPro. 2021. Descriptive Research: Definition, Characteristics, Methods, Examples and Advantages. https://www.questionpro.com/blog/descriptive-research/

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1, surat penelitian

Lampiran 2, pelagiat

Lampiran 3

DOKUMENTASI

1. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVOVINSI

SULAWESI SELATAN

2. WAWANCARA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

RIWAYAT HIDUP

Syahrul, lahir di Tompo Bulu, Kecamatan Libureng,

Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 20

Juli Tahun 1998. tunggal dari kedua orang tua tercinta,

Ayahanda Sulaeman dan Ibunda tercinta Nurmi.

Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan Sekolah

Dasar (SD) pada tahun 2004 di SDN 187 Tompo Bulu

Kecamatan libureng Kabupaten Bone, dan tamat pada

tahun 2010, dan melanjutkan pendidikan di SMPN 5 libureng Kecamatan libureng

Kabupaten Bone, dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis

melanjutkan pendidikan di sekolah Menengah Atas (SMAN) Negeri 1 Wita Ponda

Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali, dan tamat pada tahun 2016. Tahun

2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dengan menyelesaikan judul

skripsi pada tahun 2021: “Analisis Penerapan Job Specification Dan Job

Description Terhadap Aparatur Sipil Negara Pada Bada Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi Sulawesi Selatan”