PERLINDUNGAN KONSUMEN

Tri Wijayanti

MATERI KULIAH PER-UNDANG-UNDANGAN DAN ETIKA KESEHATAN S1 FARMASI UNIVERSITAS SETIA BUDI

SURAKARTA 2013

The Rights of the Consumer

“The right to safe products;

The right to be informed about products;

The right to be definite choiches in selecting products;

The right to be heard regarding consumer interests;”.

------------John .F. Kennedy--------

PENDAHULUAN

• Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata meteriil dan spirituil harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian kosumen UU NOMOR 8 TAHUN 1999

DEFINISI• Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

• Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

• Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggara kan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi

ASAS

Perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berasaskan, yaitu:• Asas manfaat : Bahwa segala upaya dalam

penyelenggaran perlindungan konsumen memberikan manfaaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.• Asas keadilan : Agar partisipasi seluruh rakyat dapat

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

ASAS

• Asas keseimbangan : Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

• Asas keamanan dan keselamatan : Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.• Asas kepastian hukum : agar baik pelaku usaha

maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan Konsumen bertujuan

• Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

• Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa

• Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

• Menciptakan sistim perlindugan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

• Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingya perlidungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

• Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

HAK KONSUMEN 1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkomsumsi

barang dan/atau jasa;2. Hak utuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

barang dan/atau jasa;4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang

digunakan;5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian

sengketa perlindungan konsumen secara patut;6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif;8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

KEWAJIBAN KONSUMEN

• Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

• Beretikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

• Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

• Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

HAK PELAKU USAHA

• Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

• Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikad tidak baik;

• Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

• Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

• Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

KEWAJIBAN PELAKU USAHA • Beretikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;• Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

• Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

• Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

• Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

• Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

• Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

12

Asas hukum perdata,

siapapun yang tindakannya menimbulkan kerugian, wajib memberikan

ganti rugi.

Perbuatan yang merugikan tersebut lahir akibat;

Tidak ditepatinya suatu perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat

(wan-prestasi),

Semata-mata lahir karena suatu perbuatan tersebut (perbuatan

melawan hukum)

PASAL 19

13

Tanggungjawab pabrik dan/atau distributor, untuk ganti rugi atas

kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat

mengkomsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau

diperdagangkan,

ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang

dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan

dan/atau pemberian santunan sesuai peruu yang berlaku.

Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah

transaksi.

PASAL 27

Undang-undang Perlindungan Konsumen

14

Pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab

apabila:

Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan

atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;

Cacat barang timbul pada kemudian hari; cacat

timbul dikemudian hari adalah sesudah tanggal yang

mendapat jaminan dari pelaku usaha sebagaimana

diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan.

15

Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai

kualifikasi barang; kualifikasi barang adalah ketentuan

standarisasi yang telah ditetapkan pemerintah

berdasarkan kesepakatan semua pihak.

Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;

Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 tahun sejak barang

dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi.

PEMBUKTIAN

Undang-undang Perlindungan Konsumen

16

Kuhperdata pasal 1865 dan pasal 163 HIR dikatakan bahwa

setiap pihak mendalilkan adanya suatu hak, (konsumen yang

dirugikan) maka konsumen , harus dapat membuktikan,

bahwa :

• Konsumen secara nyata telah mengalami kerugian;

• Kerugian tersebut akibat dari penggunaan, pemanfaatan, atau

pemakaian barang dan/atau jasa tertentu yang tidak layak.

17

Ketidaklayakan dari penggunaan, pemanfaaatan, atau

pemakaian barang dan/atau jasa merupakan

tanggungjawab pelaku usaha.

Konsumen tidak berkonstribusi baik secara langsung

maupun tidak langsung atas kerugian yang dideritanya.

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan

merupakan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup

kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menetapkan sistim beban

pembuktian terbalik

PENYELESAIAN SENGKETA

18

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan

dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, dapat

digugat melalui BPSK atau peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 45 ayat (2)

tidak menutup kemungkinan dilakukan penyelesaian secara damai

oleh para pihak. Cara damai adalah penyelesaian yang dilakukan para

pihak yang bersengketa, tanpa melalui pengadilan atau BPSK, dan

tidak bertentangan dengan UUPK.

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI BPSK

19

BPSK membetuk majelis, dengan anggota ganjil, sedikitnya 3 orang dari

semua unsur yang dibantu oleh panitera.

Penyelesaian sengketa oleh BPSK dalam jangka waktu 21 hari

terhitung sejak gugatan diterima BPSK.

Penyelesaian di luar pengadilan, yang dilaksanakan melalui BPSK

dikhusukan bagi perorangan. Sifat penyelesaian sengketa yang

cepat ( dan murah), sangat dibutuhkan masyarakat konsumen.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan

20

Pasal 54 ayat (3) UUPK

Putusan majelis (BPSK) bersifat final dan mengikat; artinya dalam

BPSK tidak ada upaya banding dan kasasi.

Bagi pihak yang tidak setuju atas putusan BPSK dapat mengajukan

keberatan ke PN untuk diputus. Terhadan putusan PN ini, pihak yang

tidak puas dapat mengajukan kasasi ke MA.

Waktu penyelesaian 21 hari untuk PN dan 30 hari untuk MA dengan

jeda 14 hari untuk mengajukan keberatan ke PN maupun kasasi.

SANKSI

21

• Sanksi Administratif

• Sanksi Pidana Pokok

• Sanksi Pidana Tambahan

Sanksi Administrasi

22

• Sanksi administratif merupakan “hak khusus” BPSK untuk menyelesaikan

sengketa konsumen diluar pengadilan.

Menurut pasal 60 ayat (2) jo.Pasal 60 ayat (1) sanksi adiministratif yang

dijatuhkan BPSK

Berupa penetapan ganti rugi sampai setinggi-tingginya rp. 200.000.000,00

kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap/dalam hal ;

Tidak dilaksanakannya ganti rugi oleh pelaku usaha, dalam bentuk

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis,

maupun perawatan kesehatan atau pemberian santunan atas kerugian yang

diderita oleh konsumen;

Sanksi Administrasi

23

• Terjadi kerugian sebagai akibat kegiatan produksi

iklan yang dilakukan oleh pelaku usaha periklanan;

• Pelaku usaha yang tidak dapat menyediakan

fasilitas jaminan purnajual, baik dalam bentuk

suku cadang maupun pemeliharaannya, serta

pemberian jaminan atau garansi yang telah

ditetapkan sebelumnya.

SANKSI PIDANA POKOK

24

Sanksi pidana pokok adalah sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan

jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Pasal 62 UUPK menentukan bahwa pelaku usaha dan/atau pengurusnya yang

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud dalam;

Pasal 8, mengenai barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang telah

ditetapkan.

Pasal 9 dan Pasal 10 mengenai informasi yang tidak benar

Pasal 13 ayat (2) mengenai penawaran obat-obatan dan hal-hal yang berhubungan

dengan kesehatan

SANKSI PIDANA POKOK

25

Pasal 15 mengenai penawaran barang secara paksaan (fisik);

Pasal 17 ayat (1) huruf a,b,c, dan e mengenai iklan yang memuat

informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan atau menyesatkan;

Pasal 17 ayat (2) mengenai peredaran iklan yang dilarang; dan

Pasal 18, mengenai pencantuman klausula baku;

Dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama

5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00

26

Ketentuan yang dimaksud dalam;

• Pasal 11, mengenai penjualan secara obral atau

lelang;

• Pasal 12, mengenai penawaran dengan tarif khusus;

• Pasal 13 ayat (1), mengenai pemberian hadiah secara

Cuma-Cuma.

• Pasal 14 mengenai penawaran dengan memberikan

hadiah melalui undian;

• Pasal 16, mengenai penawaran melalui pemaksanan;

27

Ketentuan yang dimaksud dalam;

Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f mengenai produksi

iklan yang bertentangan etika, kesusilaan, dan ketentuan

hukum yang berlaku; dipidana dengan pidana penjara

paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.

500.000.000,00.

Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat,

sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan

ketentuan pidana yang berlaku secara umum.

SANKSI PIDANA TAMBAHAN

28

Pasal 63 UUPK memungkinkan diberikannya sanksi pidana

tambahan diluar sanksi pidana pokok yang dijatuhkan

berdasarkan Pasal 62 UUPK, s anksi dapat berupa;

perampasan barang tertentu;

pengumuman keputusan hakim;

pembayaran ganti rugi;

perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan

timbulnya kerugian konsumen;

kewajiban penarikan barang dari peredaraan; atau

pencabutan izin usaha.

• jengyantie@gmail.com