Perlindungan Hukum Bagi Wanita

PERLINDUNGAN HUKUM INDONESIABAGI KAUM PEREMPUAN

Komaruddin

Abstract: Today gender has become a big issue coloring various aspects of life, in the field of epistemology, science, law, economy, politics, culture and even in the religious field. Indonesia, with its patriarchic culture, consciously or not, has constructed a gender difference which tends to be advantageous for men and placed women in a subordinate position. This article describes more about how law in Indonesia sticks up for women.

والنساء الرجال بين الحقوق معادلة ملخص: فكرة مجال الحياة. منها مجاالت فلونت )جندير( قدشاعت

القضاء, اقتصاد, سياسة, ثقافة, والمجال العلم, مجال -اعطاء كرية الفتريا بثقافتها اندونيسيا الدينى. ودولة

النساء- قدنتسيت من اكثر المسئولية حقوق الرجال المرأة ووضع الرجال بريح الذى جيندير اختالف الىظهيور الحكم اهتمام عن تتحدث الكتابة دنيئة. هذه فىمنزلة

بالمرأة. االندونيسى

Kata kunci: gender, hukum indonesia, perempuan.

Isu gender, dewasa ini telah menjadi isu besar yang mewarnai berbagai aspek kehidupan, baik di bidang epistemologi, ilmu pengetahuan, bidang hukum, ekonomi, politik, budaya dan bahkan di bidang keagamaan.

Alamat koresponden penulis email: [email protected]

157

AN NISA'A, VOL. 9, NO. 2, DESEMBER 2014 : 157 – 170

Indonesia, dengan kulturnya yang bercorak patriarki, secara sadar maupun tidak, telah mengkonstruksi perbedaan gender yang cenderung menguntungkan kaum laki-laki dan memposisikan perempuan pada posisi subordinat. Jika semenjak kecil, anak laki-laki didoktrin tabu menangis, tabu merasa takut, tabu berfisik lemah, sedangkan perempuan dianggap wajar mengeluarkan air mata, wajar merasa takut dan bahkan diharuskan bersikap gemulai, hal ini sesungguhnya merupakan proses konstruksi yang mengakibatkan timbulnya perbedaan gender, sehingga dalam perkembangannya fisik perempuan menjadi lentur, sedangkan laki-laki berfisik kokoh, perempuan bersifat pemalu, sedangkan laki-laki pemberani, perempuan menjadi cengeng, mudah terharu, sedangkan laki-laki pada umumnya sulit menangis. Doktrin tersebut juga tampak ketika orang tua memilihkan permainan di saat mereka masih kanak-kanak. Anak laki-laki diberikan mainan mobil-mobilan dan pistol-pistolan, sedangkan anak perempuan diberi permainan berupa alat memasak, alat menjahit, boneka, alat mencuci dan lain sebagainya. Hal semacam itu sesungguhnya secara tak sadar telah memposisikan laki-laki pada wilayah publik, karena dengan permainan mobil-mobilan, diharapkan laki-laki mempunyai keahlian menyetir, sehingga kelak mempunyai mobilitas yang sangat tinggi, dan dengan permainan pistol-pistolan, juga diharapkan laki-laki dapat memanggul senjata, sehingga kelak bisa berkiprah di medan pertempuran. Sedangkan 158

PERLINDUNGAN HUKUM INDONESIA …, KOMARUDDIN

permainan anak perempuan, pada umumnya diarahkan pada wilayah domestik, seperti keahlian memasak, menjahit, mencuci dan merawat anak, yang ruang geraknya hanya berkutat di sekitar dapur, kasur dan sumur.

Perbedaan gender seperti di atas sesungguhnya tak perlu digugat dan dipersoalkan, sepanjang perbedaan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif. Namun dalam kenyataannya, perbedaan tersebut telah melahirkan hubungan dan peran gender yang tidak berkeadilan.

Dari uraian mengenai gender sebagaimana telah dipaparkan di atas, penulis bermaksud menganalisis tentang sejauh manakah hukum Indonesia telah memberikan perlindungan kepada kaum perempuan dengan terlebih dahulu memberikan acuan yang tegas antara gender dan sex serta konsep-konsep seputar gender.

Pengertian Gender dan SexKata gender berasal dari bahasa Inggris berarti "jenis kelamin". Dalam Webster's New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku (Umar 2000:1).

Di dalam Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara

159


laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Barus 2001: 13).

Hilary M. Lips dalam bukunya yang terkenal Sex & Gender: an Introduction mengartikan gender sebagai harapan (har is a component of gender). H.T. Wilson dalam Sex and Gender mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan. Agak sejalan dengan pendapat yang dikutip Showalter yang mengartikan gender lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, tetapi menekankan gender sebagai konsep analisa dalam mana kita dapat menggunakannya untuk menjelaskan sesuatu (Gender is an analityc concept whose meanings we work to elucidate, and a subject matter we proceed to study as we try to define it) (Umar 2000: 2).

Kata gender belum masuk dalam perbendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetapi istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya di Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (1999: 3) dengan istilah "jender". Jender diartikan sebagai "interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Jender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan".

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi 160


perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (social constructions), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati.

Kalau gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya, maka sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi.

Istilah sex (dalam kamus bahasa Indonesia juga berarti "jenis kelamin") lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sedangkan gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya.

Studi gender lebih menekankan pada aspek maskulinitas (masculinity) atau feminitas (femininity) seseorang. Berbeda dengan studi sex yang lebih menekankan kepada aspek anatomi biologi dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki (maleness) dan perempuan (femaleness). Proses pertumbuhan anak (child) menjadi seorang laki-laki (being a man) atau menjadi seorang perempuan (being a woman), lebih banyak digunakan istilah gender dari pada istilah sex. Istilah sex umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan

161


aktivitas seksual (love-making activities), selebihnya digunakan istilah gender.

Konsep Gender Ada beberapa teori besar yang berkaitan dengan gender, antara lain akan dipaparkan di bawah ini. Sekaligus beberapa pemikiran gender dalam Islam.a. Teori Psikoanalisa/identifikasi

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud (1856-1993). Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas. Freud menjelaskan kepribadian seseorang tersusun atas tiga struktur yaitu id (sebagai pembawaan sifat-sifat fisik-biologis seseorang sejak lahir), ego, dan super ego. Individu yang normal, menurut Freud, ialah ketika ketiga struktur itu bekerja secara proporsional (Umar 1999: 45-51). Jadi Freud disini semata-mata mendasarkan pandangan kepada faktor biologi.b. Teori Fungsionalis Struktural

162


Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Talcot Parson yang mendukung teori ini, membagi peran gender kedalam dua kategori, yaitu peran instrumental (instrumental role) yang berkaitan dengan urusan-urusan publik diperankan oleh laki-laki dan peran ekspresif (expressive role) yang berkaitan dengan urusan rumah tangga yang diperankan oleh perempuan (Umar 1999: 53). Salah satu kritik terhadap teori ini ialah bahwa teori ini terlalu terikat kepada kenyataan masyarakat pra-industri. Padahal struktur dan fungsi dalam masyarakat kontemporer sudah banyak berubah.

Dalam era globalisasi ini, peran seseorang tidak lagi banyak mengacu kepada norma-norma kebiasaan yang lebih banyak mempertimbangkan faktor jenis kelamin, akan tetapi ditentukan oleh daya saing dan keterampilan. Laki-laki dan perempuan sama-sama berpeluang mempunyai kesempatan dalam persaingan.c. Teori feminisPada umumnya, teori feminis merupakan suatu teori pembebas (emancipatory theory) yang memfokuskan pada hubungan individu atau kelompok dengan dunia. Menurut janet Chafetz (1988), unsur-unsur teori sosiologis feminis terbagi pada:

1. Jenis kelamin merupakan suatu fokus sentral atau pokok dalam teori.

163


2. Hubungan-hubungan jenis kelamin tidak dipandang sebagai suatu masalah.

3. Hubungan-hubungan jenis kelamin tidak dipandang alamiah atau kekal.

4. Batu ujiannya yaitu apakah teori sosiologi feminis bisa dipergunakan untuk menentang, meniadakan, atau mengubah suatu status quo yang merugikan atau menurunkan derajat wanita (Ollenburger 1996: 45).

Dalam dekade terakhir, kelompok feminis memunculkan beberapa teori yang secara khusus menyoroti kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Feminis berupaya menggugat kemapanan patriarki dan berbagai bentuk stereotip gender lainnya yang berkembang luas di dalam masyarakat.

Sedangkan penegasan al-Qur’an sendiri secara normatif mengambil konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan menurut Asghar mengisyaratkan dua hal yaitu: Pertama, dalam pengertiannya yang umum ia berarti penerimaan kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara; Kedua, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Tetapi menurut Asghar memang sulit memberikan jawaban kategoris atas pertanyaan tentang apakah perempuan itu setara dengan laki-laki ataukah lebih rendah, sebab banyak ulama dan fuqoha yang menyatakan secara tegas bahwa status perempuan lebih rendah daripada laki-laki (Bainar 1998: 67).

164


Adapun teori lain yang menyatakan bahwa pada dasarnya manusia itu adalah sama, karena semua adalah hamba Allah. Hanya satu kriteria (ukuran) yang dapat membuat seseorang lebih tinggi derajatnya dari orang lain, yang di dalam al-Qur’an disebut dengan istilah taqwa, artinya “melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya”. Orang yang menjalankan prinsip ini disebut muttaqin. Sebagaimana firman Allah:

(Q.S. 49, al-Hujurat: 13)Selanjutnya, mengenai pengakuan

kesetaraan perempuan dan laki-laki dapat pula dilihat pada hal tanggungjawabnya. Seperti yang terdapat dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 71, menyatakan suatu prinsip dasar hak dan tanggung jawab perempuan di tengah-tengah masyarakat, serta persamaan dan kerjasama yang setaraf dengan laki-laki. Perempuan muslim sama-sama bertanggung jawab dan berkecimpung dalam mempertahankan dan menegakkan nilai moral di masyarakat seperti halnya laki-laki. Ayat ini juga dengan jelas mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki muslim punya tanggung jawab yang sama dan terpadu (Osman 1999: 853).

Dalam hal emansipasi perempuan, seorang tokoh Mesir Rifa’ah Thahthawi menyampaikan pemikiran-pemikirannya yang mendukung perempuan bekerja sesuai kemampuannya. Menurutnya Allah Swt tidak menciptakan

165


perempuan hanya untuk perhiasan rumah dan sebagai alat untuk menghasilkan keturunan saja. Melainkan mereka diciptakan untuk mendampingi laki-laki dalam membangun masyarakat manusia dengan syarat tidak melampaui hukum-hukum syari’at yang telah ditetapkan Islam (Ja’far 1998: 50). Intinya emansipasi perempuan yang harus berada dalam batas-batas ajaran Islam.

Perlindungan Hukum terhadap PerempuanBerdasarkan analisis gender, telah dikemukakan oleh banyak pakar yang mempunyai atensi terhadap masalah-masalah perempuan, bahwa adanya perbedaan gender, setidak-tidaknya telah menimbulkan empat persoalan besar yang harus dihadapi kaum perempuan, yakni sebagai berikut:

Pertama, maraknya perilaku diskriminatif terhadap kaum perempuan. Karena perempuan tumbuh dengan fisik yang lemah, sifat yang cengeng, maka perempuan sering dianggap sebagai makhluk second yang layak untuk diperlakukan secara diskriminatif.

Kedua, perempuan sering menjadi sasaran empuk dari tindak marginalisasi (pemiskinan ekonomi). Karena posisi perempuan di dalam keluarga bukan sebagai pencari nafkah, maka pekerjaan perempuan sering dibayar dengan harga murah, tidak berhak memperoleh tunjangan suami, tunjangan anak, dan lain sebagainya.

Ketiga, perbedaan gender juga telah menyebabkan banyaknya tindak kekerasan 166


terhadap perempuan, baik berupa kekerasan fisik, seperti perkosaan, penganiayaan, pemukulan maupun kekerasan berupa pelecehan seksual. Hal ini juga sebagai dampak dari lemahnya perempuan bila berhadapan dengan kaum laki-laki.

Keempat, perempuan sering menjadi korban ketidakadilan berupa burden, yaitu beban kerja domestik yang sangat berat, yang banyak dialami perempuan, terutama dalam kehidupan berumah tangga.

Secara yuridis, sesungguhnya hukum di Indonesia telah menjangkau beberapa persoalan yang dikategorikan sebagai dampak perbedaan gender tersebut. UUD 1945, pasal 27 secara eksplisit sudah ditegaskan bahwa seluruh warganegara (tentunya baik laki-laki maupun perempuan) bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecuali.

Aturan yang secara tegas melarang tindak diskriminatif terhadap kaum perempuan, sesungguhnya juga telah dituangkan dalam UU Nomor 7 tahun 1984, yang diundangkan pada tanggal 24 Juli 1984, yaitu tentang pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. UU Nomor 7 Tahun 1984, merupakan ratifikasi terhadap Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, yang biasa disingkat dengan CEDAW.

167


Dari 30 pasal yang diatur dalam CEDAW, Indonesia hanya berkeberatan terhadap pasal 29, yaitu mengenai penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Internasional. Berkaitan dengan pasal 29, Indonesia tidak bersedia mengikatkan diri untuk mengajukan perselisihan internasional kepada Mahkamah Internasional (Luhulima 1997: 1). Sedangkan terhadap 29 pasal yang lain, Indonesia menyatakan dapat menerima secara penuh, karena memang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Negara-negara yang meratifikasi konvensi, bersepakat untuk “mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap perempuan. 5 pasal pertama dari konvensi tersebut memuat dasar pemikiran mengenai perlunya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Pasal 6-16 memuat hak-hak substantif perempuan dan kewajiban pemerintah untuk menegakkan hak-hak tersebut, sedangkan pasal 17-30 memuat ketentuan tentang Struktur kelembagaan, prosedur dan mekanisme pelaporan pelaksanaan konvensi dan penyelesaian perselisihan mengenai penerapan dan penafsiran konvensi.

Dalam pertimbangan UU No. 7 Tahun 1984 antara lain dinyatakan bahwa: (a) segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan 168


pancasila dan UUD 1945; (b) bahwa ketentuan-ketentuan di dalam konvensi tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam penjelasan umum atas UU Nomor 7 Tahun 1984 tersebut juga ditegaskan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan UUD 1945 sebagai sumber hukum nasional memberikan keyakinan dan jaminan bahwa pelaksanaan ketentuan konvensi tersebut sejalan dengan tata kehidupan yang dikehendaki oleh bangsa Indonesia.

Kemudian berkaitan dengan maraknya tindak marginalisasi terhadap perempuan, jika ditinjau secara das sollen, sesungguhnya juga sudah terdapat beberapa aturan yang melarang tindak marginalisasi terhadap perempuan. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa salah satu contoh dari tindak marginalisasi terhadap perempuan, misalnya; karena perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap dalam mencari nafkah untuk keluarga, maka akibatnya perempuan harus dibayar murah di dunia kerja, perempuan juga tidak berhak memperoleh tunjangan suami dan tunjangan anak. Sedangkan laki-laki, untuk kualitas kerja yang sama dengan perempuan, mendapatkan upah yang lebih tinggi, berhak atas tunjangan istri dan tunjangan anak. Sesungguhnya PP Nomor 8 tahun 1981, telah mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan upah yang sama terhadap pekerja

169


laki-laki dan perempuan, untuk kualitas kerja yang sama.

Pasal 11 konvensi CEDAW bahkan secara rinci menegaskan bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja, berhak memperoleh kriteria seleksi yang sama dengan pria, berhak memperoleh upah yang sama dengan pria termasuk dalam hal tunjangan, jaminan sosial, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja seperti halnya pekerja pria.

Selanjutnya, berkaitan dengan tindak kekerasan yang banyak menimpa perempuan, sesungguhnya beberapa pasal dalam KUHP juga telah mengakomodir larangan melakukan berbagai tindak kekerasan tersebut, meskipun berbagai aturan tersebut belum dapat dikatakan sempurna.

Dalam perspektif KUHP, kekerasan terhadap perempuan, dikenal dengan istilah penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, kejahatan terhadap kesusilaan, perbuatan cabul, dan lain-lain.

Mengenai pembunuhan diatur secara umum dalam pasal 338-340. Pasal 338 menyatakan bahwa barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara lima belas tahun. Dalam pasal 339, ancaman pidananya diperberat menjadi penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun, jika pembunuhan tersebut diikuti, disertai atau diawali dengan tindak pidana yang lain. Sedangkan pasal 340 mengancam pelaku pembunuhan dengan pidana mati atau seumur hidup atau paling lama dua 170


puluh tahun jika pembunuhan tersebut dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu.

Tindak kekerasan berupa penganiayaan juga diatur secara umum dalam pasal 351-356 KUHP. Dalam pasal 351 sampai dengan pasal 356 tersebut penganiayaan diklasifikasikan dari penganiayaan ringan sampai dengan penganiayaan berat (mengakibatkan korban meninggal). Yang menarik adalah bahwa pasal 356 ditetapkan bahwa penganiayaan yang dilakukan terhadap anggota keluarga (ayah, ibu, anak dan isteri) maka ancaman hukumannya diperberat dengan ditambah sepertiga. Sedangkan berkaitan dengan kejahatan seksual, berupa permerkosaan diatur dalam pasal 282-288. Berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur tindak pemerkosaan, menurut hemat penulis, sanksi yang diberikan kepada pelaku masih tergolong ringan. Dalam pasal 286, misalnya ditegaskan bahwa barang siapa yang bersetubuh dengan perempuan yang diketahui dalam keadaan pingsan, hanya diancam dengan pidana penjara maksimal 9 tahun. Tindak pemerkosaan yang diatur dalam KUHP ternyata juga meliputi pemerkosaan yang dilakukan terhadap isteri. Pasal 288, menjelaskan bahwa barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam perkawinan, yang diketahui bahwa wanita tersebut belum mampu dikawin, maka diancam pidana: paling lama empat tahun jika mengakibatkan luka ringan, delapan tahun jika mengakibatkan luka berat dan dua belas tahun jika mengakibatkan meninggalnya pihak korban.

171


Untuk tindak kekerasan berupa pelecehan seksual, dalam KUHP dikenal dengan istilah “perbuatan cabul” yang aturannya dimuat dalam pasal 294.

Pasal 294 secara rinci menegaskan bahwa barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur, yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Di dalam pasal 297 juga dicantumkan tindak kekerasan berupa memperniagakan perempuan, dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun. Sangat disayangkan bahwa di pasal ini perempuan disejajarkan dengan laki-laki yang belum cukup umur. Isi lengkap dari pasal ini menyatakan bahwa perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Adapun berkait dengan dampak keempat dari perbedaan gender yang berupa burden, hukum di Indonesia memang belum memberikan perlindungan yang memadai bagi kaum perempuan. Kondisi ini bahkan diperpuruk dengan adanya ketentuan yang tercantum dalam pasal 31 ayat (3) UU No 1 Tahun 1974, yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga; karena posisi isteri sebagai ibu rumah tangga, 172


maka pasal tersebut justru menjadi justifikasi yang mengekalkan persoalan burden yang dihadapi oleh kaum perempuan. Di dalam kenyataan, sering terjadi seorang isteri harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga sejak shubuh, sebelum suami bangun tidur sampai dengan malam hari, setelah suami tertidur kembali.

Penutup Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam persepktif perundang-undangan, sesungguhnya perempuan telah mendapat perlindungan yang cukup memadai, meskipun belum dapat dikatakan sempurna, dari berbagai tindak diskriminatif, marginalisasi dan tindak kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan berupa pelecehan sexual. Namun demikian, perlindungan tersebut masih terbatas dalam bentuk tulisan atau perundang-undangan, atau dengan perkataan lain perlindungan yang diberikan masih terbatas pada perlindungan material, sedangkan dari aspek penegakan hukumnya atau aspek formalnya, masih jauh dari harapan. Untuk mewujudkan penegakan hukumnya, diperlukan Political will dari pemerintah dan kesungguhan dari seluruh penegak hukum, baik hakim, polisi, jaksa maupun pengacara, disamping itu juga diperlukan tingkat kesadaran hukum yang tinggi dari seluruh warga masyarakat. Berkaitan dengan persoalan burden, perempuan dapat dikatakan belum mendapatkan perlindungan

173


secara memadai, baik secara material maupun secara formal.

Daftar Pustaka

Al-Qur’an dan Terjemahnya, Mujamma’ Al Malik Fahd Li Thiba’at Al-Mush-haf Asy-Syarif Medinah Munawwarah P.O. Box 6262. Kerajaan Saudi Arabia,1415H.

Ihromi, Tapi Omas, et.al., 2000, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Bandung: Alumni.

---------, 1997, Beberapa Hasil Penelitian Mengenai Implimentasi Pasal 11 Konvensi CEDAW di Dunia Kerja.

Ja’far, M. Anis Qasim, 1998, Perempuan dan Kekuasaan, Menelusuri Hak politik dan Persoalan Gender dalam Islam, Bandung: Dzaman Wacana Mulia.

Katjasungkana, Nursyahbani, 1996, Hukum dan Perempuan di Indonesia.

Luhulima, Achie Sudiarti, 1997, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Trehadap Wanita.

Umar, Nasaruddin, 2002, “Perspektif Gender dalam Islam”. Makalah Seminar Bias Gender dalam Penafsiran Al-Quran yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Wanita Universitas Negeri Jakarta di Hotel Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

174


175

Documents

Perlindungan Hukum Bagi Wanita