ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN PENGETAHUAN …

S A R I A M A N M | 1

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN

PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI

BUDAYA TRADISIONAL DALAM PEMBUATAN

ULOS BATAK TOBA DI KABUPATEN TOBASA

JURNAL

Oleh

SARIAMAN MARPAUNG

167011063/M.Kn

MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2019



ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN PENGETAHUAN

TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

DALAM PEMBUATAN ULOS BATAK TOBA

DI KABUPATEN TOBASA

SARIAMAN MARPAUNG

Jl. Pelita Psr IX Medan Krio – Sumatera Utara

Email : [email protected]

ABSTRACT

The objective of the research was to find out the system of protection for

traditional knowledge and traditional culture expression in making Batak Toba ulos in

Tobasa (Toba Samosir) Regency. Central government and local government play an

important role in socializing understanding the importance of protection for knowledge

to ulos craftsmen in Tobasa Regency. From its definition and scope, traditional

knowledge is closely related to the ownership and characteristics of ulos communal

ownership. It also reflects the concept of ulos legal ownership. It becomes new problems

in Indonesia because Indonesia has not had specific regulation which regulates

Protection for Traditional Knowledge so far. The research used juridical normative and

descriptive analytic method by analyzing legal provisions such as Law No. 28/2014 on

Copyright, Law No. 13/2016 on Patent Rights, and Law No. 5/2017 on Advancing

Culture. It was done in Toba Samosir Regency.

Keywords: Batak Toba, Ulos, Legal Protection, Traditional Knowledge, Traditional

Culture Expression

PENDAHULUAN

Semenjak kemerdekaan, bangsa Indonesia bertekad untuk mewujudkan

suatu masyarakat adil, makmur, sejahtera spiritual dan material seperti yang di

cita-citakan bersama. Selaras dengan komitmen bangsa Indonesia untuk ikut

mewujudkan ketertiban dunia sebagaimana tertera dalam pembukaan Undang–

Undang Dasar 1945, Indonesia mempunyai kebutuhan nasional untuk

menyelaraskan dan memberi tempat yang layak bagi pengaturan berbagai

kekayaan intelektualnya yang sesuai dengan aturan–aturan universal.


Pengetahuan tradisional (traditional knowledge) ialah karya masyarakat

tradisional (adat) yang dapat berupa ulos atau sering juga disebut kain ulos salah

satu busana khas masyarakat Batak, budaya, karya seni, dan teknologi yang secara

turun-temurun telah digunakan sejak jaman nenek moyang dan menjadi milik

bersama masyarakat adat yang dijaga dan dilestarikan.1 Termasuk dalam lingkup

karya intelektual yang bersumber dari ide, gagasan, atau penemuan kelompok

masyarakat suatu negara. Ruang lingkup pengetahuan tradisional itu sendiri

menunjuk pada kesusasteraan berbasis tradisi, karya artistik atau ilmiah,

pertunjukan, invensi, penemuan ilmiah, desain, merek, nama dan simbol,

informasi yang tidak diungkapkan, dan semua inovasi dan kreasi berbasis tradisi

lainnya yang disebabkan oleh kegiatan intelektual dalam bidang-bidang industri,

ilmiah, kesusasteraan atau artistik.

Dalam dokumen World Intellectual Property Organization (WIPO) ,

pengetahuan tradisional tidak terbatas pada satu pengetahuan tertentu tetapi

merujuk pada berbagai pengetahuan yang sangat luas. Pengetahuan Tradisional

dengan pengetahuan- pengetahuan yang lain dipisahkan oleh keterikatannya

dengan komunitas tertentu, dan karakteristik inilah yang memberikan sifat

tradisional (diturunkan dari generasi ke generasi).

Sebagai bagian dari kekayaan bangsa indonesia,Pengetahuan Tradisional

dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) patut dilestarikan sebagai wujud

pelestarian bangsa. Sunaryani Hartono mengemukakan bahwa terdapat dua cara

untuk mengartikan kelestarian bangsa yaitu pertama,mempertahankan keadaan

yang sudah ada (preservation), yang melarang diadakannya perubahan-perubahan,

kedua, kelangsungan hidup bangsa indonesia, yang mengandung dinamika yang

besar sehingga dari masa ke masa dapat mengembangkan diri dan

mempertahankan diri terhadap perubahan-perubahan dan serangan-serangan yang

1 Endang Purwaningsih, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Kajian

Hukum terhadap Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten, (Bogor:

Ghalia Indonesia, 2005), Hlm.245.


datang dari luar negeri, tetapi juga dari dalam dan malah yang datang memberi

sumbangan kepada kebahagiaan dan kelangsungan hidup masyarakat dunia. 2

Negara memberikan pelindungan hukum atas HKI dengan tujuan

menghindari penyalahgunaan hak kakayaan intelektual oleh orang yang tidak

berhak. Unsur-unsur pelindungan HKI, meliputi:3

a. Subyek hukum terdiri dari: pemilik atau pemegang hak; aparat penegak

hukum; pejabat pendaftaran HKI, dan pelanggar hukum.

b. Obyek yang dilindungi adalah semua jenis HKI yang diatur oleh Undang-

Undang.

c. Pendaftaran pelindungan merupakan unsur penting dalam HKI karena HKI

yang dilindungi terbatas pada HKI yang sudah didaftarkan dan dibuktikan

dengan sertifikat pendaftaran, kecuali jika Undang-Undang menentukan

lain.

d. Jangka waktu pelindungan. Masing-masing HKI memiliki jangka waktu

pelindungan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang yang

mengaturnya.

e. Tindakan hukum pelindungan. Apabila terbukti terjadi pelanggaran HKI,

terhadap pelanggar dikenai sanksi pidana dan/atau perdata.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh

Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi

budaya tradisional.4 Dalam Pasal 39 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun

2014 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang

dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan

Pemerintah, akan tetapi Hak Cipta terkait ekspresi budaya tradisional yang

2Sunarhayati Hartono,Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke20,Penerbit

PT Alumni Bandung,1994, dalam Afrillyanna Purba, Pemberdayaan Perlindungan Hukum

Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagau Sarana Pertumbuhan

Ekonomi Indonesia, Penerbit PT Alumni Bandung,2012,hlm.112. 3Muhammad Abdulkadir, Kajian Hukum Ekonomi HKI, (Bandung: Citra Aditya Bakti,

2001), hlm. 144-145.

4Pasal 39 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.


dipegang oleh Negara belum ada Peraturan Pemerintahnya. 5

Berdasarkan

Perumusan Pasal 39 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, tidak mencakup

perlindungan terhadap Hak Cipta, Pengetahuan Tradisional masyarakat adat,

sehingga sangat rentan untuk dieksploitasi oleh pihak lain, karena merupakan

sumber pengetahuan yang dapat dikomersialkan.

Dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tidak

menyebutkan penyelesaian sengketa atas pelanggaran ekspresi budaya tradisional

seperti ulos tradisional, dimana negara sebagai pemegang Hak Cipta. Dalam RUU

PTEBT diatur penyelesaian sengketa atas pelanggaran PTEBT. Penyelesaian

sengketa kepemilikan atau pemanfaatan PTEBT dilakukan dengan 2 (dua) bentuk

pengakuan yang menyebutkan sumber PTEBT dan masyarakat pengembannya

serta adanya benefit sharing.

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan agar menjadi jelas

terarah serta dapat memberikan pembatasan sehingga terbentuk hubungan dengan

masalah yang dibahas serta mencapai hasil yang dikehendaki maka perlu adanya

perumusan masalah-masalah yang akan dibahas secara sistematis. Beberapa

permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana ruang lingkup dan bentuk perlindungan hukum Hak Kekayaan

Intelektual ulos Batak Toba?

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat adat pengrajin ulos

di Kabupaten Tobasa perlu melestarikan Pengetahuan Tradisional ulos

Batak Toba sebagai salah satu seni Budaya Bangsa?

3. Bagaimana peran dan tanggungjawab Pemerintah Daerah atas

pengembangan Pengetahuan Tradisional terhadap ulos Batak Toba?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat Perspektif Analitis atau metode untuk mencapai

tujuan dengan memaparkan ketentuan hukum dan menerapkannya ke dalam kasus

5Pasal 39 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.


yang terjadi di masyarakat dan berbeda dengan Deskriptif Analitis yang

memberikan hasil. Jenis penelitian penelitian ini mempergunakan metode

penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang didasarkan oleh studi terhadap

bahan-bahan kepustakaan / studi terhadap dokumen berupa peraturan tertulis dan

bahan-bahan hukum lainnya.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan

gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai perlindungan pengetahuan

tradisional dan ekspresi budaya dalam pembuatan ulos Batak Toba di Kabupaten

Tobasa Sumatera Utara dan terhadap data yang diperoleh selanjutnya akan

dilakukan analisis dari aspek yuridis yang berkaitan dengan permasalahan

tersebut.

Sumber data dalam penelitian menggunakan data sekunder yang terdiri

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

tersier.Teknik pengumpulan data menggunakan 2 (dua) cara yaitu studi

kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). Sedangkan

alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen

dan pedoman wawancara.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah data primer

dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) maka

dilakukan pemeriksaan dan evaluasi untuk mengetahui validitasnya, kemudian

data dikelompokkan atas data yang sejenis. Terhadap data yang sifatnya kualitatif

ditafsirkan secara yuridis, logis, sistematis dengan menggunakan metode deduktif

dan metode induktif, data primer yang diperoleh dilapangan setelah dihubungkan

dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum atas hak

kekayaan intelektual.


PEMBAHASAN

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, ruang lingkup

perlindungan Hak Paten meliputi:6

1. Paten, diberikan untuk lnvensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan

dapat diterapkan dalam industri

2. Paten sederhana, diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari

produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

Invensi yang Dapat Diberi Paten berdasarkan Pasal 5 UU No 13 Tahun 2016

tentang Paten, meliputi :

a. Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika

pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi

yang diungkapkan sebelumnya.

b. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di

luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan,

penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli

untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:

1) Tanggal Penerimaan; atau

2) tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak

Prioritas.

c. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mencakup dokumen Permohonan lain yang diajukan di Indonesia

yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang

pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan

tersebut lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas

Permohonan.

Berdasarkan konsep Paten diatas maka dalam hal ini inventor adalah

Pengrajin ulos yang mendaftarkan Paten ke Dirjen HKI. Suati invensi yang bisa

dipatenkan dalam hal ini adalah ulos sebagai dimaksud, lalu ulos bisa dipatenkan

6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten.


untuk produk atau proses yang dipergunakan dalam pembuatan ulos misalnya alat

tenun dan proses penenun.

Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta,

ruang lingkup hak cipta meliputi:7

1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan,

seni, dan sastra, terdiri atas:

a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua

hasil karya tulis lainnya;

b) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu

pengetahuan;

d) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran,

kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

g) karya seni terapan;

h) karya arsitektur;

i) peta;

j) karya seni batik atau seni motif lain;

k) karya fotografi;

l) potret;

m) karya sinematografi;

n) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,

aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

o) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi

ekspresi budaya tradisional;

p) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca

dengan Program Komputer maupun media lainnya;

7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta


q) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut

merupakan karya yang asli;

r) permainan video; dan

s) Program Komputer.

2). Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai

Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

3). Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk

pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman

tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan

Penggandaan Ciptaan tersebut.

ulos merupakan ciptaan yang dilindungi hak cipta yang masuk dalam

kategori karya seni batik atau seni motif lain yang diatur pada Pasal 40 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta huruf (j). Disamakan dengan

pengertian seni batik karena ulos adalah kain tenun khas Batak yang dibuat secara

konvensional oleh Pencipta tenun ulos sebagai bentuk ciptaan tersendiri. Pencipta

Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni,

baik pada ciptaan motif maupun komposisi warnanya. Ulos adalah pengetahuan

tradisional dan dapat juga disamakan dengan seni songket, ikat dan lain-lain yang

dewasa ini terus dikembangkan. Sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi

berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

“berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh)

tahun setelah itu Pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggal 1 Januari

tahun berikutnya”.Pemegang Hak Cipta atas PTEBT merupakan milik bersama

(komunal) suku bangsa pemiliknya, tidak ada individu yang memiliki ekspresi

budaya tradisional secara pribadi karena masyarakat secara bersama yang

membuat ekspresi budaya tradisional itu hidup. Sebagai milik komunal maka

ekspresi budaya tradisional dianggap bebas untuk digunakan dan diperbanyak

oleh siapa saja, sepanjang penggunaan dan perbanyakan itu tidak melanggar

aturan dari masyarakat pemilik ekspresi budaya tradisional. Namun demikian,

meskipun ekspresi budaya tradisional dianggap sebagai milik bersama masyarakat


pemiliknya akan tetapi hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh

negara dan tertuang dalam Pasal 39 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang

Hak Cipta.

Sedangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 Tentang

Pemajuan Kebudayaan, ruang lingkup Pemajuan Kebudayaan meliputi :

1) tradisi lisan;

2) manuskrip;

3) adat istiadat;

4) ritus;

5) pengetahuan tradisional;

6) teknologi tradisional;

7) seni;

8) bahasa;

9) permainan rakyat; dan

10) olahraga tradisional.

Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai

seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya dan

dilakukan dengan cara inventarisasi objek pemajuan kebudayaan melalui sistem

pendataan kebudayaan terpadu, pengamanan (Pasal 22), pemeliharaan (Pasal 24),

penyelamatan (Pasal 26), publikasi (Pasal 28) dan pengembangan (Pasal 30).

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai faktor penyebab masyarakat

pengrajin ulos di Kabupaten Tobasa perlu melestarikan ulos batak toba sebagai

salah satu seni budaya bangsa, penulis telah melakukan beberapa wawancara

secara langsung dengan beberapa nara sumber.

1. Faktor Kebudayaan

Ulos mempunyai peranan yang sangat penting dalam kebudayaan

masyarakat adat Batak Toba. Ulos adalah kain tenun Batak yang berbentuk

selendang, dengan panjang dan lebar tertentu”. Panjang dan lebar kain Ulos ini

disesuaikan dengan pemakaiannya, yakni untuk dililitkan di kepala (dililithon), di


sampirkan pada satu atau dua bahu (sampe-sampe atau dihadang), sebagai sarung

(diabithon) dan dikaitkan ketat pada pinggang.8 Ulos merupakan ciri khas

kebudayaan Batak Toba tradisional yang berwujud kebudayaan artefaks (konkrit),

Ulos adalah jenis pakaian dari orang Batak pada zaman dahulu kala. Menurut

Linda Boru Marpaung, cara memakai ulos ialah dengan melilitkannya di badan

sampai batas pinggang bagi pria dan sebatas dada bagi wanita. Sepotong lagi dari

jenis Ulos yang lain dipakai sebagai penutup dada dan punggung. Adapun cara

berpakaian seperti ini umumnya masih berlangsung hingga sekitar tahun 1850.

Secara umum pembuatan ulos adalah sama, yang membedakannya adalah nama,

corak, atau motif dan sifat kedudukan pemakaiannya yang harus sesuai dengan

jenis upacara adat ketika memberikannya.9

Dalam acara adat Batak Toba jenis kain ulos yang digunakan laki-laki

tidak sama dengan kain ulos yang digunakan perempuan. Adapun jenis kain ulos

yang digunakan perempuan dalam menghadiri undangan dalam upacara adat

yaitu;

a) Ulos Bintang Maratur, dipakai sebagai selendang

b) Ulos Mangiring, dipakai sebagai hohop (dililitkan seperti sarung), dan

dipakai sebagai selendang

c) Ulos Sitolu-tuho, dipakai sebagai selendang

d) Ulos Ragi Hotang, dipakai sebagai selendang

Sedangkan untuk laki-laki jenis ulos yang dipakai adalah:

a) Ulos Runjat dipakai sebagai hohop

b) Ulos Ragi Hotang dipakai sebagai selendang

c) Ulos Ragi idup dipakai sebagai hohop

Pemberian kain ulos dalam upacara adat pernikahan perkawinan pada

oarang Batak pada umumnya, merupakan suatu pranata, yang tidak hanya

8 Wawancara dengan Saut Maruli Situmorang, pengrajin ulos, tanggal 29 Agustus 2018,

di Desa Pasar Porsea, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir. 9Wawancara dengan Linda Boru Marpaung,pengrajin ulos, tanggal 29 Agustus 2018, di

Desa Pasar Porsea, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir.


mengikat seorang laki-laki dengan seorang wanita, tetapi juga mengikat dalam

suatu hubungan yang tertentu, kaum kerabat dari si laki-laki (paranak dalam

bahasa Toba) dengan kaum kerabat dari si wanita (parboru dalam bahasa toba).

Kita ketahui acara adat perkawinan Dalihan Natolu dilakukan oleh dua Hasuhuton

Bolon yakni Hasuhuton Parboru dan Paranak. Pada acara adat hanya ada satu

Hasuhuton. Jenis ulos yang digunakan dalam upacara adat pernikahan yaitu :10

1) Ulos Pasamot, diberikan oleh orang tua pengantin perempuan kepada oarang

tua pengantin laki-laki pada saat pesta unjuk, sebagai pemberian awal dari

dimulainya hubungan kekerabatan. Ulos yang diberikan ialah ulos Sibolang.

Ulos ini kemudian akan menjadi milik anaknya, yaitu hela dari si pemberi

ulos.

2) Ulos Hela, adalah ulos dari orang tua perempuan kepada kedua pengantin.

Ulos pertama yang diperoleh seseorang sebagai pengukuhan bahwa yang

bersangkutan sudah masuk dalam lingkungan paradaton. Adapun jenis

ulosnya adalah ulos Ragi Hotang. Pada jaman dahulu ulos ini dibawa secara

khusus oleh ibu pengantin, dan langsung diuloskan kepada pengantin dengan

doa atau permohonan kepada Tuhan- mulajadi nabolon, kiranya pengantin

dapat berkat. Dan jenis ulos yang sering diberikan oleh tamu undangan ialah

ulos Sadum.

Pada upacara kelahiran biasanya ulos yang diberikan ialah ulos tondi. Ulos

tondi atau ulos mula gabe adalah ulos yang diberikan orang tua kepada anak

perempuan yang hamil pertama kalinya. Biasanya setelah umur kandungan di atas

tujuh bulan. Karena ulos yang akan diberikan adalah ulos Ragi idup. Adapun

maksud dari pemberian ulos ini yakni memberi semangat kepada yang hamil dan

meminta kepada sang pencipta agar bayi yang akan lahir adalah bayi yang sehat,

baik dan kemudian akan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Selain

pemberian ulos pada saat menikah orang tua juga memberi ulos kepada anak

perempuannya pada saat mengandung dan pada saat setelah memperoleh anak

pertama.

10Wawancara dengan Hamonangan Sirait,pengrajin ulos, tanggal 30 Agustus 2018, di

Desa Paindoan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir.


Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Batak Toba belum

mendaftarkan ciptaan motif ulosnya disebabkan ketidaktahuan pengrajin ulos

mengenai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Hak Paten dan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selain itu belum

adanya kesadaran hukum dari pihak pengrajin ulos terhadap pendaftaran atas hak

cipta hasil kerajinannya, pengrajin partonunan ulos bekerja hanya untuk

membuat ulos untuk mencari nafkah dan melaksanakan kebiasaan adat, selain itu

pengrajin partonunan ulos tidak merasa dirugikan apabila hasil karyanya dijiplak

ataupun dicontoh oleh pengrajin partonunan ulos lainnya.

Untuk itu dilakukan wawancara dan mengajukan kuisioner yang telah

diisi oleh para penenun guna memperoleh informasi dan data yang digunakan

dalam tesis ini, hal tersebut dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 1. Pengetahuan Pengrajin Tentang Hak Kekayaan Intelektual

No Pengetahuan Pengrajin Tentang Hak Paten dan Hak Cipta Jumlah

1. Tahu 2

2. Tidak Tahu 8

3. Pernah Mendengar 2

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan

Dalam hal ketidaktahuan pengrajin ulos mengenai Undang-Undang Hak

Cipta dikarenakan tidak adanya perhatian yang serius dari aparatur pemerintah

yang terkait mengenai pendaftaran hak cipta atas motif ulos. Belum pesatnya

perkembangan penciptaan terhadap motif-motif ulos baru, disebabkan karena

masih kurangnya pengetahuan pengrajin partonunan ulos mengenai bahan, jenis

pewarnaan, dan motif-motif yang berkembang dewasa ini, masih banyak para

pengrajin ulos yang menggunakan metode-metode pembuatan ulos dengan cara

lama sehingga memperlambat perkembangan dari ragam motif ulos yang


dibuat.Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara dua departemen yaitu

Departemen Budaya dan Parawisata dan Departemen Hukum dan Hak Azasi

Manusia untuk mempertimbangkan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki

keanekaragaman etnik/suku bangsa dan kebudayaan yang memerlukan

perlindungan terhadap pemanfaatan oleh pihak asing.

Ulos sebagai salah satu hasil kebudayaan bangsa, tentunya memiliki nilai

ekonomi yang tinggi ketika di perjual belikan. Ketika ulos Batak Toba telah

didaftarkan, maka akan memiliki nilai yang tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh

proses pembuatannya yang masih bersifat tradisional dan kelangkaan. Mengingat

proses pembuatan motif ulos bukanlah hal yang mudah, maka ulos yang memiliki

motif yang beragam memiliki nilai essensi bagi pemiliknya. Bukan hanya sekedar

nilai essensi saja, akan tetapi yang paling penting adalah nilai ekonomi yang

dihasilkan oleh ulos tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat

pengrajin ulos khususnya masyarakat Adat Batak Toba yang ada di Sumatera

Utara khususnya di Kabupaten Tobasa.

Indonesia memiliki banyak komoditas asli. Akan tetapi, semuanya tak

berarti apa-apa jika komoditas itu dicuri pihak asing. Sudah beberapa kali produk

asal negara kita dibajak negara lain terutama Malaysia, yang gencar

mempromosikan diri sebagai "'Truly Asia". Salah satu kasus yang dapat dikatakan

paling menonjol adalah kasus pemanfaatan lagu 'Rasa Sayange' yang terasa riang,

sederhana, dan amat menyenangkan jika dinyanyikan bersama-sama. Dimana

semua sepakat ketika menyanyikan lagu itu terbayang di pelupuk mata betapa

indahnya Ambon di Maluku sana. Pantas bila kemudian hampir seluruh warga

Indonesia terperanjat saat secara tiba-tiba Malaysia menjadikan lagu yang

berirama sama persis dengan 'Rasa Sayange' sebagai "jingle" promosi pariwisata

negeri jiran itu. Meski syair lagunya tidak sama, 'Rasa Sayange' versi Malaysia

yang berjudul 'Rasa Sayang Hey' itu memiliki notasi dan irama yang hampir sama

persis dengan lagu 'Rasa Sayange' yang lebih dahulu ada di Indonesia. Malaysia

juga mengklaim tarian Reog Ponorogo sebagai warisan budaya mereka. Kasus itu

muncul dalam website Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan


Malaysia.11

Gambar dadak merak reog terpampang di website itu dan di depannya

terdapat tulisan "Malaysia". Tari Reog Ponorogo versi Malaysia ini bernama tari

Barongan, dimana cerita yang ditampilkan dalam tarian Barongan, mirip dengan

cerita pada tarian Reog Ponorogo.

Pemerintah Indonesia harus mengambil inisiatif melakukan berbagai

langkah guna melindungi kepentingan warga bangsanya, khususnya warga

masyarakat lokal yang hidup tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Langkah

tersebut harus tetap mengacu pada sistem nilai, baik yang berkembang di dalam

lingkungan warga masyarakat lokal maupun dengan tuntutan pergaulan antar

bangsa-bangsa di dunia. Berbagai alternatif langkah yang dimaksud antara lain

melalui perangkat hukum, baik menciptakan perangkat hukum baru maupun

memperbaiki ketentuan hukum yang sudah ada. Bentuk tanggung jawab antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebenarnya tidak jauh berbeda.

Pemerintah pusat dalam melakukan perannya bertanggung jawab untuk

mengawasi setiap ketentuan atau aturan yang dibuat, sedangkan pemerintah

daerah bertanggung jawab untuk menjalankannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah

dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ruang lingkup dan Bentuk Perlindungan Hukum Hak Kekayaan

Intelektual ulos batak toba meliputi Perlindungan Hak Cipta yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Perlindungan Hak Paten

diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dan Undang-undang

Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Perlindungan

Hukum Hak Kekayaan Intelektual dengan mendaftarkan Hak Milik

11 website Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia,

http://www.heritage.Qov.mv, diakses tanggal 2 April 2011.


Intelektual ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual demi kepastian hukum

kepemilikan ulos Batak Toba.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan Pengrajin ulos di Kabupaten Tobasa

melestarikan Pengetahuan Tradisional Ulos Batak Toba sebagai salah satu

seni budaya bangsa adalah sebagai berikut: a. Untuk menghindari upaya

negara asing dalam mengklaim ulos sebagai seni budayanya, b. Nilai

essensial dari sistem kekerabatan masyarakat adat Batak Toba dalam

penggunaan ulos, c. Nilai royalti dalam menambah pendapatan masyarakat

adat Batak Toba khususnya pengrajin ulos .

3. Adapun Peran dan tanggungjawab Pemerintah Daerah atas pengembangan

Pengetahuan Tradisional ulos Batak Toba adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Pusat dan Daerah campur tangan melalui aturan hukum

yang dibuat.

b. Pemerintah Daerah mengawasi dan melaksanakan aturan hukum yang

dibuat.

A. Saran

1. Pemerintah dalam hal ini Dirjen HaKI, agar lebih mensosialisakan

Undang-Undang yang melindungi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi

Budaya Tradisional kepada masyarakat adat/lokal dan khususnya

pengrajin ulos Batak Toba. Dengan demikian masyarakat yang awam

dapat mengetahui apa saja fungsi lembaga tersebut Karena masih banyak

karya tradisional masyarakat yang belum mendapatkan perlindungan

hukum.

2. Kepada Pengrajin Ulos khususnya Kabupaten Toba Samosir diharapkan

dengan segera mendaftarkan motif atau corak ulos yang baru ke Lembaga

Dirjen HaKI, demi kepastian hukum hasil ciptaannya .

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir yang terkait dalam, perlu

melakukan penyuluhan di bidang Haki dan Hukum, agar masyarakat adat

dan pengrajin ulos mengerti dan paham mengenai perlindungan atas hasil

karyanya.


DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir, Muhammad, 2001, Kajian Hukum Ekonomi HKI, Bandung: Citra

Aditya Bakti.

Purwaningsih, Endang, 2005,Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights,

Kajian Hukum terhadap Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif

Hukum Paten, Bogor: Ghalia Indonesia.

----------------------------2015, Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual,Bandung,

Mandar Maju

Hartono, Sunarhayati, 1994, Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke

20,Penerbit PT Alumni Bandung.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

http://www.heritage.Qov.mv/2011 04/11/ Perpaduan-Kebudayaan-Kesenian-da-

Warisan Malaysia, diakses tanggal 2 April 2011

Wawancara, tanggal 29 Agustus 2018, Linda Boru Marpaung, di Desa Pasar

Porsea, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir

Wawancara, tanggal 29 Agustus 2018, Saut Maruli Situmorang, di Desa Pasar

Porsea, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir.

Documents

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN PENGETAHUAN …