201307 Presentasi_policy Review_tenaga Kerja Informal

8/18/2019 201307 Presentasi_policy Review_tenaga Kerja Informal

1/10


2/10

KENAIKAN BBM DAN TEKANAN BAGI TENAGA KERJA INFORMAL(LINGKARAN SETAN KEMISKINAN)

PEKERJA INFORMA

L

KENAIKAN HARGA BBM KENAIKAN HARGA PANGAN DAYA BELI MENURUN

PROGRAM

PROGRAM KOMPENSASI GAGALPENGANGGURANKEMISKINAN


3/10

PENDAHULUAN

• KEBIJAKAN KENAIKAN HARGA BBM YANG KONTRA PRODUKTIF

• RPJM NASIONAL 2009 – 2014, PEMBANGUNAN “PRO JOB”

• TRANSFORMASI EKONOMI – AGRARIS KE INDSUTRI DAN JASA

• GAGALNYA TRANSFORMASI KETENAGAKERJAAN

103.2 JUTA TENAGA KERJA INFORMAL DAN SETENGAH PENGANGGURAN (32.2% DI SEKTOR PERTANIAN D

SEKTOR PERDAGANGAN) DAN 7.2 JUTA PENGANGGURAN (STAGNAN)

• SULITNYA PERIZINAN USAHA DI SEKTOR INFORMAL

• KETIMPANGAN KESEJAHTERAAN ANTARA TENAGA KERJA FORMAL DAN INFORMAL

• MINIMNYA SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA INFORMAL


4/10

PEMERINTAH GAGALMELAKUKAN

TRANSFORMASI

KETENAGAKERJAAN

TEKANAN EKONOMI (GLOBAL ECONOMICCRISIS )

MENINGKATKAN JUMLAH TENAGA KERJA

INFORMAL.

JUMLAH SETENGAH PENGANGGURAN TERUS

MENGALAMI PENINGKATAN SETIAP TAHUN

PENGANGGURAN STAGNAN

PERTUMBUHAN EKONOMI GAGAL MENYERAP

TENAGA KERJA Keterangan: Data ketenagakerjaan Februari 2013 (Sakernas 2013)Sumber: Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), diolah

Gambar 1Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Formal

Setengah Pengangguran dan Pengangguran d

Tahun 2004-2013 (juta)


5/10

PEMERINTAH GMELAKUKA

TRANSFORMKETENAGAKER

TRANSFORMASI EKONOMI V

KETENAGAKERJAAN = GAGAL

JUMLAH TENAGA KERJA INF

PERTANIAN SANGAT BESAR PA

SEKTOR PERTANIAN TERHAD

SEMAKIN KECIL

SEKTOR INDUSTRI DAN JASA KOTAPI GAGAL MENYERAP TENAGA

STRUKTUR EKONOMI DAN STRU

SANGAT LEMAHSumber: Sakernas 2012 dan BPS 2013 (diolah)

Gambar 2Kontribusi Tenaga Kerja Informal, Formal dan Perekonomian

Menurut Lapangan Usaha di Indonesia, Tahun 2012


6/10

SULITNYA SISTEM PERIZINAN USAHA BAGI SEKTORINFORMAL

SISTEM PERIZINAN

• PROSEDUR BANYAK

• BIAYA MAHAL

• TIDAK ADA INSENTIF

• TIDAK ADA RELEVANSI TERHADAP

PERKEMBANGAN USAHA

SISTEM PERIZINAN SATU AT

• HANYA MEMINDAHNKAN LOKASI PER

BEBERAPA LOKASI KE SATU LOKASI

• PROSEDUR ADMINISTRASI MASIH

MENYULITKAN PELAKU USAHA • BIAYA YANG DIKENAKAN SANGAT TIN

UMKM TERUTAMA USAHA MIKRO DA


7/10

KETIMPANGANKESEJAHTERAAN TENAGA

KERJA FORMAL VSTENAGA KERJA INFORMAL

MEKANISME PENGUPAHAN YANG BERBEDA

TEKANAN DARI PEMILIK USAHA YANG RELATIF

MENGGURANGI BIAYA LANGSUNG PRODUKSI

TIDAK ADA REGULASI YANG MENGATUR

SISTEM UPAH SEKTOR INFORMAL

UNSKILL DAN BERPENDIDIKAN RENDAH

Keterangan: (D1) sepuluh persen terendah, (D10) sepuluh persen tertinggi

Sumber: Susenas 2011 (diolah)

Gambar 3

Kesenjangan Kesejahteraan (diukur dari rata-ra

rumah tangga/bulan) antara Pekerja Formal d

Informal di Indonesia


8/10

SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL YANG MENGECEWAK

GAMBAR 4

JUMLAH TENAGA KERJA FORMAL DAN INFORMAL,

KEPESERTAAN DALAM PROGRAM JAMSOSTEK,

TAHUN 2013 KENAPA?• UU SJSN MINIM MENAGATUR MEKANISME

JAMSOSTEK BAGI TENAGA KERJA INFORMA

• PERMENAKERTRANS NO. 24/MEN/VII/200

JAMSOSTEK BAGI TENAGA KERJA INFORMA

MANDATORY

• KEJELASAN DALAM SISTEM IURAN BAGI TE

INFORMAL

• BAGAIMANA DENGAN PROGRAM JAMKESM

• BAGAIMANA BPJS DALAM MELAKUKAN TAT

JAMSOSTEK BAGI TENAGA KERJA INFORMASumber: Sakernas 2013 (Februari) dan PT. Jamsostek (2013)


9/10

REKOMENDASI KEBIJAKAN

KEMUDAHAN PESEKTOR USAH

• PROSEDUR ADMINISTRASI PERIZINAN

USAHA YANG RELEVAN DENGAN SEKTOR

USAHAINFORMAL

• BIAYA PERIZINAN YANG TERJANGKAU BAGI

USAHA INFORMAL TERUTAMA USAHA

MIKRO DANKECIL

• INSENTIF – AKSES KE KREDIT PERBANKAN

DENGAN TINGKAT BUNGA TERJANGKAU

• PENDATAAN SEKTOR INFORMAL DAN

MEKANISME SISTEM PERLINDUNGAN

SOSIAL BAGI TENAGA KERJA INFORMAL

DALAM PELAKSANAAN SJSN,PEMERINTAH PERLU MEMBUAT

REGULASI KHUSUS TERKAIT JAMOSTEKTENAGA KERJA INFORMAL

• PERLU DIBUAT PERATURAN PEMERINTAH

(PP) KHUSUS TENYANG SISTEM JAMINAN

SOSIALUNTUK TENAGA KERJA INFORMAL

• REGULASI INI MENGATUR TENTANG

MEKANISME KEPESERTAAN TENAGA KERJA

INFORMAL TERHADAP PROGRAM

JAMSOSTEK (IURAN, PERANAN NEGARA,

BPJS, ADOPSI JAMKESMAS/JAMKESDA

DALAM SJSN TENAGA KERJA INFORMAL)

ROADMAP TRANSFORMASI SEKTORINFORMAL KE SEKTOR FORMAL

• TRANSFORMASI

USAHAINFORMAL

• TRANSFORMASI S

SEKTOR USAHAINFO

• TRANSFORMASI KET

• DLL


10/10

Jln. Rawa Bambu I Blok A No. 8-E RT010 RW 06,

Pasar Minggu, JakartaSelatan, 12520

Telp : (021) 7811798Fax : (021) 7811 897

Website: www.theprakarsa.org

Email: [email protected]

TERIMA KASIH
http://www.theprakarsa.org/mailto:[email protected]:[email protected]://www.theprakarsa.org/

Documents

201307 Presentasi_policy Review_tenaga Kerja Informal