Pedoman umum project management

PPEEDDOOMMAANN UUMMUUMM

DDIIKKLLAATT TTEEKKNNIISS MMAANNAAJJEEMMEENN PPRROOYYEEKK

((PPRROOJJEECCTT MMAANNAAGGEEMMEENNTT))

SSUU SSTT AAII NN AABBLLEE CCAAPPAACCII TT YY BBUU II LLDD II NN GG FFOORR DD EECCEENN TT RR AALLII ZZ AATT II OONN PPRR OOJJEECCTT (( SSCCBB-- DD PP))

AADD BB LLOOAANN NN OO.. 11 99 66 44 -- II NN OO

DD ee ssee mm bbee rr

22 00 00 77

DDeeppaarrtteemmeenn

DDaallaamm

NNeeggeerrii

LLeemmbbaaggaa

AAddmmiinniisstt rraassii

NNeeggaarraa

Jakarta, 17 Desember 2007

Nomor :

890/3102/SJ Kepada Yth. Sifat Lampiran Perihal

:

:

:

PENTING 3 (tiga) berkas

Persetujuan Penggunaan 24 (dua puluh empat) Kurikulum Diklat Inti Proyek SCB-DP.

Sdr./Sdri. Bupati/Walikota (Daftar Terlampir)

di- Tempat.

Sehubungan dengan surat dari Lembaga Administrasi Negara Nomor: 640.B/XII I /7/7/2007 tentang kelayakan 24 (dua puluh empat) kurikulum Diklat Inti yang dikembangkan melalui Paket C.1 (Curricullum Development, Training of Trainers-ToT, dan Training of Training Managers-ToTM) Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi (Sustainable Capacity Building for Decentralization Project – SCB-DP: ADB Loan No. 1964–INO), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengembangan 24 kurikulum Diklat Inti yang bersifat lintas sektor oleh Konsultan Paket C.1 Proyek SCB-DP sudah dikerjakan melalui tahapan-tahapan proses yang panjang dengan melibatkan pihak-pihak terkait di lingkungan Pemerintah Pusat (Lembaga Administrasi Negara, Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Depdagri, Ditjen Otonomi Daerah Depdagri, Badan Diklat Depdagri, Badan Diklat Departemen Keuangan, Ditjen Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan, Pusdiklat Depnakerstran, Pusdiklat Badan Kepegawaian Negara, Kementerian UKM, Bappenas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan lain-lain) dan pejabat-pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Daerah. Tahapan proses penyusunan kurikulum sebagaimana terinci pada Lampiran II;

2. Pengembangan 24 kurikulum Diklat Inti (Diklat Teknis) tersebut telah mengikuti format yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara selaku Instansi Pembina Diklat bagi PNS.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka

24 kurikulum Diklat Inti sebagaimana terinci pada Lampiran I I I dapat digunakan pada Diklat Inti yang diselenggarakan oleh daerah-daerah lokasi Proyek SCB-DP. Apabila diperlukan, daerah dapat menambah muatan lokal sesuai kebutuhan spesifik daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas (CBAPs) yang disusun oleh masing-masing daerah. Pelaksanaan Diklat Inti yang merupakan Diklat Teknis bagi para pejabat daerah agar mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.: 1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan; 2. Bapak Kepala Lembaga Administrasi Negara; 3. Sdr. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri; 4. Sdr. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara; 5. Sdr. Deputi Bidang Pembinaan Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara; 6. Sdr. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional, Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; 7. Sdr. Direktur Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah; 8. Sdr. Direktur CPMO SCB-DP: ADB Loan No. 1964-INO; 9. Sdr. Koordinator National Resource Center Lembaga Administrasi Negara;

10. Sdr./Sdri. Gubernur Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara; dan

11. Sdr. Direktur ADB Indonesia Resident Mission.

Kepada Yth. Saudara/Saudari

1. Bupati Simalungun; 2. Walikota Medan; 3. Walikota Palembang; 4. Bupati Ogan Komering Ilir; 5. Bupati Lampung Timur; 6. Bupati Lampung Utara; 7. Bupati Lebak; 8. Bupati Bogor; 9. Bupati Garut; 10. Bupati Tasikmalaya; 11. Bupati Brebes; 12. Bupati Pemalang; 13. Bupati Sleman; 14. Bupati Bantul; 15. Bupati Tanah Karo; 16. Bupati Tapanuli Tengah; 17. Bupati Ogan Komering Ulu; 18. Bupati Lampung Selatan; 19. Bupati Pandeglang; 20. Walikota Cirebon; 21. Bupati Kuningan; 22. Bupati Cirebon; 23. Bupati Subang; 24. Bupati Wonogiri; 25. Bupati Banjarnegara; 26. Bupati Klaten; 27. Bupati Sragen; 28. Bupati Nganjuk; 29. Bupati Bojonegoro; 30. Bupati Gresik; 31. Bupati Sampang; 32. Walikota Kediri; 33. Walikota Malang; 34. Bupati Lombok Barat; 35. Bupati Lombok Tengah; 36. Bupati Buton; dan 37. Walikota Bau-Bau.

LAMPIRAN I SURAT MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR :

890/3102/SJ

TANGGAL :

17 Desember 2007

TAHAP PROSES PENYUSUNAN MODUL-MODUL DIKLAT TEKNIS

YANG DIKEMBANGKAN PAKET C.1 PROYEK SCB-DP

Tahap I Pengkajian Kebutuhan Training (dalam Capacity Building Action Plan/CB-AP) yang disusun oleh Daerah (37 Kabupaten/Kota) dan inventarisasi Training Materials - Modul yang telah ada sebelumnya.

Tahap II Workshop Dacum (Development a Curriculum)

Tujuan : Mendapatkan masukan tentang kompetensi dan tugas-tugas pejabat daerah.

Tempat : Workshop Dacum 1 di Jakarta. Workshop Dacum 2 di 5 Kabupaten/Kota (Bogor, Tasikmalaya, Garut, Brebes, Pemalang)

Peserta : Pejabat Daerah dalam lingkup SCB-DP dan Para Ahli di bidangnya.

Tahap III Penyusunan Modul-Modul Diklat Teknis dengan supervisi dari Anggota Technical Review Panel (TRP)

Tujuan : Memantapkan Contents dan Format Penulisan sesuai kebutuhan dari TOR/CB-AP.

Anggota TRP : Dari LAN, Ditjen BAKD - Depdagri, Ditjen Otda - Depdagri, Bandiklat Depdagri, Bandiklat Departemen Keuangan, Ditjen Perbendaharaan Negera - Depkeu, Pusdiklat Depnakerstran, Pusdiklat BKN, Kementrian UKM, Bappenas, Kementrian PAN, Universitas Indonesia, IPB.

Waktu : Mei 2006 – Juni 2007

Tahap IV Mini Workshop Evaluasi dan Validasi Training Material

Tujuan : Evaluasi terhadap Diklat Teknis yang sudah disusun berdasarkan supervisi dari TRP.

Peserta : Pejabat-pejabat dari Pusat yang bidang tugasnya sesuai dengan Diklat Teknis yang dikembangkan.

Waktu : 1 Februari 2007.

Tahap V Pilot Testing 24 Training Material

Tujuan : Mendapatkan masukan dari Pejabat Pemda dan Calon Tenaga Pengajar mengenai materi yang sudah disusun oleh Paket C.1 Proyek SCB-DP.

LAMPIRAN II SURAT MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR :

890/3102/SJ

TANGGAL :

17 Desember 2007

Peserta : Pejabat Pemda dan Calon Tenaga Pengajar dari 14

Kabupaten Kota Batch I SCB-DP (Masing-masing 10 Orang untuk setiap Diklat Teknis, 5 dari Pemda dan 5 Calon Tenaga Pengajar, sehingga keseluruhan peserta 240 Orang).

Waktu : 27 Maret – 31 Mei 2007 (bertahap).

Tahap VI Revisi Akhir Modul-Modul Diklat Teknis

Revisi akhir Modul-Modul Diklat Teknis didasarkan pada masukan dari Pilot Testing. Revisi ini mendapatkan supervisi serta hasil revisinya mendapatkan persetujuan dari anggota TRP.

Dalam Pengembangan Modul-Modul Diklat Teknis dimaksud, selain dari TRP, Tim Paket C.1 juga mendapat arahan dari National Resource Center Lembaga Administrasi Negara dan Core Team Proyek SCB-DP.

24 DIKLAT TEKNIS YANG DIKEMBANGKAN PAKET C.1 PROYEK SCB-DP

1. Kepemerintahan yang Baik dan Etika Pemerintah (Good Governance and Government

Ethics);

2. Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Financial Planning and

Management);

3. Pengelolaan Keuangan Bagi Pejabat Non-Keuangan (Financial Management for Non

Financial Officer);

4. Pembangunan Ekonomi Daerah (Regional Economic Development);

5. Penyusunan Ketentuan Perundang-Undangan (Legal Drafting);

6. Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah (Organization Development);

7. Manajemen dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Human Resources

Management and Development);

8. Manajemen Sumberdaya Manusia Pegawai Negeri Sipil - Bersertifikat (Human

Resources Management - Certified);

9. Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information and Communication Technology);

10. Perencanaan Pembangunan Daerah (Regional Development Planning);

11. Formulasi Rencana Strategis (Formulation of Strategic Planning);

12. Manajemen Aset Daerah 1: Fisik (Asset Management – Physical);

13. Manajemen Aset Daerah 2: Professional (Asset Management – Professional);

14. Pelayanan Publik, Akuntabilitas dan Pengelolaan Mutu (Public Services Delivery,

Accountability and Quality Management);

15. Manajemen Ekonomi Masyarakat; Pemberdayaan Koperasi - Usaha Mikro Kecil

Menengah (Management of People’s Economy);

16. Administrasi Umum (General Administration);

17. Manajemen Proyek (Project Management);

18. Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (AKIP) – (Accountability of Government

Institutional Performance);

19. Pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup di Daerah (Environmental Assessment and

Management);

20. Pengelolan Program Jaminan Sosial (Social Security Program);

21. Hubungan Masyarakat (Public Relations);

22. Pengentasan Kemiskinan (Povety Alleviation);

23. Penyadaran Gender di Era Desentralisasi (Gender Awareness);

24. Manajemen Keuangan – Bersertifikat (Financial Management – Certified).

LAMPIRAN III SURAT MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR :

890/3102/SJ

TANGGAL :

17 Desember 2007

Pedoman Umum

Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Teknis Manajemen Proyek (Project Management)

UNTUK ESELON III

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI. .................................................................................................................. i

BAB I Pendahuluan................................................................................................... 1

A. Latar Belakang.......................................................................................... 1

B. Tujuan Diklat............................................................................................ 2

BAB II Struktur Kurikulum ...................................................................................... 3

A. Pohon Kompetensi.................................................................................... 3

B. Modul........................................................................................................ 4

C. Alokasi Waktu .......................................................................................... 5

BAB III Peserta Dan Tenaga Pengajar ...................................................................... 6

A. Persyaratan Peserta ................................................................................... 6

B. Jumlah Peserta .......................................................................................... 6

C. Persyaratan Tenaga Pengajar.................................................................... 6

BAB IV Metoda Dan Sarana/Prasarana Diklat ........................................................ 7

A. Metoda ...................................................................................................... 7

B. Sarana/Prasarana Diklat............................................................................ 9

BAB V Waktu dan Penyelenggaraan...................................................................... 10

A. Penyelenggaraan..................................................................................... 10

B. Waktu Pelaksanaan................................................................................. 10

BAB VI Evaluasi......................................................................................................... 11

A. Evaluasi Peserta...................................................................................... 11

B. Evaluasi Tenaga Pengajar....................................................................... 11

C. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan ......................................................... 11

D. Evaluasi Pasca Diklat ............................................................................. 12

BAB VII SERTIFIKASI.............................................................................................. 13

BAB VIII PENUTUP ................................................................................................... 14

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dijalankan di negara manapun di dunia ini, termasuk di Indonesia, dilaksanakan pada mulanya dalam bentuk proyek. Oleh karenanya, keberhasilan pembangunan akan sangat ditentukan oleh keberhasilan penyelenggaraan proyek-proyek pembangunan. Pembangunan tidak hanya diartikan bangunan fisik seperti jalan, lapangan terbang dan rumah sakit, akan tetapi pembangunan dalam arti yang luas mencakup juga pembangunan Sumber Daya Manusia, institusi dan perangkat lunak. Oleh karenanya, meskipun lebih banyak referensi yang membahas tentang tentang proyek fisik, pembahasan proyek dalam Diklat teknis Manajemen Proyek mencakup keduanya.

Pembangunan di Indonesia sekarang ini masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga. Keadaan yang demikian, di satu sisi mengakibatkan daya saing kita sebagai Bangsa di Era kompetisi global yang keras seperti sekarang ini menjadi rendah, di sisi lain pelayan publik menjadi tidak seperti yang diharapkan. Jeda pembangunan yang telah terjadi setelah krisis ekonomi dan keterbatasan kemampuan pembiayaan, mengakibatkan tingkat ketertinggalan kita semakin jauh. Agaknya, konsolidasi dan pembangkitan semangat membangun dengan di landasi penerapan kaidah good governance dalam memenej kegiatan pengelolaan pembangunan menjadi mutlak harus dilaksanakan. Pemanfaatan segala sumber daya secara akuntabel dan transparan dalam program/kegiatan pembangunan perlu ditegakkan. Pengerahan potensi Sumber Daya Manusia secara profesional sesuai dengan kompetensinya tanpa memberikan batasan gender akan sangat menunjang proses percepatan pembangunan. Kecepatan memetakan kebutuhan pembangunan dan mengidentifikasi potensi keunggulan yang dimiliki akan menjadi lebih tajam jika didukung dengan penerapan Desentralisasi Daerah dengan tepat. Kecuali itu, dengan penerapan desentralisasi yang tepat, harapan akan dukungan terhadap program/kegiatan pembangunan akan lebih mudah diwujudkan melalui perencanaan program/kegiatan secara bottom-up.

Dalam kerangka menunjang proses/kegiatan pembanguan itulah dirancang Diklat teknis Manajemen Proyek. Diklat teknis ini dirancang bukan hanya untuk mengenalkan konsep tentang manajemen proyek, tetapi juga memberikan arahan kemampuan teknis kepada para pejabat dari berbagai instansi di daerah khususnya para pejabat Eselon IV dan Eselon III untuk mengelola penyelenggaran proyek pembangunan secara berhasil, sehingga dapat menjawab tantangan pembangunan Daerah secara tepat dan mampu meningkatkan peringkat kinerja pembangunan berkelanjutan daerah, dengan tetap dapat dipertahankannya keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi.

Oleh karena sasaran kompetensi yang diharapkan dari Diklat ini adalah kemampuan penerapan/pelaksanaan, maka disamping ceramah dan diskusi, muatan Diklat ini akan diisi dengan latihan-latihan untuk membentuk ketrampilan manajerial. Dengan demikian setelah peserta mengikuti diklat ini, kompetensi

2

pengelolaan proyek dari mulai identifikasi, penetapan skala prioritas, perencanaan, penganggaran, pengendalian dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Diklat Manajemen Proyek.

B. Tujuan Diklat

Diklat Teknis Manajemen Proyek ini dirancang untuk para pejabat Eselon III dengan tujuan umum adalah agar aparatur Daerah Eselon III mampu menyusun perencanaan penyelenggaraan proyek yang mampu menjawab tantangan pembangunan Daerah secara tepat dalam peningkatan peringkat kinerja pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan visi daerah, serta dapat tetap dapat dipertahankannya keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi.

3

BAB II STRUKTUR KURIKULUM

A. Pohon Kompetensi

Untuk mewujudkan tujuan Diklat Teknis Manajemen Proyek untuk Aparatur Eselon III, tersusun pohon kompetensi seperti diperlihatkan pada Gambar 1 di bawah.

Tantangan Pembangunan1

Pemerintah-Swasta

Kemitraan2

Skala Prioritas

Penetapan3

Proyek Non Cost Recovery

Evaluasi Kelayakan4

Proyek Cost Recovery

Evaluasi Kelayakan5

Pengendalian Proyek6

Gambar 1. Pohon Kompetensi Diklat Teknis Manajemen Proyek untuk Aparatur Eselon III

1. Unit kompetensi pemahaman (Kognitif tingkat 2)

Unit kompetensi 1 dan 2 dalam pohon kompetensi di atas, bersifat pemahaman.

2. Unit Kompetensi Penerapan (Kognitif tingkat 3)

Unit kompetensi 3 sampai dengan 6 bersifat penerapan. Peserta diharapkan setelah selesai mengikuti pembahasan unit-unit tersebut akan mampu menerapkan dalam pelaksanaan tugas.

4

B. Modul

Enam unit kompetensi di atas dikemas menjadi 2 Modul.

1. Modul 1 - Tantangan Pembangunan dan Skala Prioritas

a. Modul 1 tersusun dari empat Bab sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan Bab II : Tantangan Pembangunan Bab III : Kemitraan Pemerintah-Swasta Bab IV : Analytical Hirarchy Process

b. Sasaran Kompetensi

1) Hasil Belajar Setelah mengikuti pembahasan Modul ini, peserta diharapkan mampu menetapkan target-target pembangunan dengan tepat dengan penetapan skala prioritas yang objektif serta mampu melakukan pemilihan sumber pembiayaan yang terbaik.

2) Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembahasan Modul ini peserta diharapkan mampu: a) Menetapkan target-target pembangunan dengan tepat; b) Memahami strategi kemitraan pemerintah-swasta sebagai

alternatif penunjang program pembangunan; c) Mampu menerapkan konsep AHP dalam penetapan prioritas.

2. Modul 2 - Persetujuan dan Pengendalian Proyek

a. Modul 1 tersusun dari tujuh Bab sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan. Bab II : Evaluasi kelayakan proyek Non Cost Recovery. Bab III : Evaluasi kelayakan proyek cost recovery. Bab IV : Metode pengendalian proyek. Bab V : Pengendalian Biaya. Bab VI : Pengendalian Jadwal. Bab VII : Pengendalian Mutu.


1) Hasil Belajar Setelah mengikuti pembahasan Modul ini, peserta diharapkan mampu mengambil keputusan go atau no go terhadap usulan proyek, serta mampu melaksanakan pengendalian penyelenggaraan proyek, sehingga hasil proyek mencapai mutu yang diharapkan, selesai dalam batas waktu dan anggaran yang telah ditetapkan.

5

2) Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembahasan Modul ini peserta diharapkan mampu: a) Melaksanakan evaluasi kelayakan proyek non cost recovery; b) Melaksanakan evaluasi kelayakan proyek cost recovery; c) Memahami metode pengendalian proyek; d) Mampu melaksanakan pengendalian Biaya, Jadwal dan Mutu.

C. Alokasi Waktu

Diklat Teknis Manajemen Proyek untuk Aparatur Eselon III membutuhkan durasi 24 jam pelajaran (@ 45 menit) untuk mencapai sasaran kompetensi seperti tersebut di atas.

Waktu

Modul Bab CD L T

1. Tantangan Pembangunan dan Skala Prioritas

Bab I Bab II Bab III

Bab IV

Pendahuluan Tantangan Pembangunan Kemitraan Pemerintah-Swasta Analytical Hirarchy Process Test

7

80

80

123

45

20

Total: 360

2. Persetujuan dan Pengendalian Proyek

Bab I Bab II

Bab III

Bab IV

Bab V Bab VI Bab VII

Pendahuluan Evaluasi kelayakan proyek Non Cost Recovery Evaluasi kelayakan proyek cost recovery Metode pengendalian proyek Pengendalian Biaya Pengendalian Jadwal Pengendalian Mutu Test

7

90

90

90

75

73

45

45

90

45

45

25

Total: 720

6

BAB III PESERTA DAN TENAGA PENGAJAR

A. Persyaratan Peserta

Target Populasi yang mengikuti diklat ini difokuskan pada:

1. Pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota; 2. Diprioritaskan peserta yang telah mengikuti Diklat Pim III; 3. Persyaratan peserta ditugasi oleh instansi Pembina Kepegawaian di Kabupaten

dan Kota; 4. Sesuai dengan persyaratan administrasi yang ditentukan Pemerintah

Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

B. Jumlah Peserta

Secara umum jumlah peserta tidak dibatasi; namun demikian jumlah peserta per kelas sebaiknya antara 20-30 orang. Pelaksanaan pelatihan bila dibutuhkan 2 kelas bisa dilakukan paralel atau berdasarkan giliran/angkatan disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing.

C. Persyaratan Tenaga Pengajar

Persyaratan tenaga pengajar untuk pembelajaran diklat ini antara lain:

1. Menguasai materi tentang Sankri serta Kepemerintahan dan Etika yang baik; 2. Pernah mengikuti TOT untuk substansi mata diklat ini dan TOT strategi

pembelajaran; 3. Minimal pendidikan S2; 4. Minimal pengalaman kerja 5 tahun di bidang pengajaran/pembelajaran.

7

BAB IV METODA DAN SARANA/PRASARANA DIKLAT

A. Metoda

Beberapa Metode pelatihan yang dapat digunakan untuk pembelajaran ini adalah:

1. Metoda Pendekatan yang Bertitik Tolak pada Aktivitas Peserta (Participant-centered approach)

Sebagai penyaji, fasilitator pertama-tama mengajak peserta untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran ini. Fasilitator hanya memfasilitasi peserta dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya peran aktif peserta tersebut (activity-based strategies). Dengan cara ini pada awalnya ada kemungkinan susah untuk mengajak peserta langsung merespon apa yang kita anjurkan, karena mungkin sebagian peserta belum terbiasa atau hal ini merupakan hal baru bagi mereka; atau ada kemungkinan lain dimana peserta terbiasa dengan selalu dijejali informasi sementara mereka sendiri tetap pasip saja untuk menerimanya. Bagaimanapun, metoda ‘a participant-centred approach’ akan berdampak pada lebih aktifnya dan lebih efektifnya pembelajaran, lebih memicu peserta untuk mengembangkan diri dalam menelusuri pengetahuan dan ide-ide mereka serta akan menerapkan hasil pembelajarannya tersebut.

2. Metoda pembelajaran secara aktif (Active Learning)

Untuk menggunakan metoda pembelajaran secara aktif, peserta harus digiring untuk berani terlibat dalam diskusi, berani debat serta berani mengemukakan ide-ide mereka. Berbagai pendapat perlu direspon baik oleh peserta yang ditugasi sebagai ‘presenter’ maupun oleh peserta lainnya. Fasilitator harus dapat mengatur agar suasana belajar dapat diciptakan sedemikian rupa sehingga para peserta merasa tidak kaku dan timbul rasa percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya.

3. Metoda Pembelajaran Sendiri (Individual Learning Styles)

Metoda pembelajaran sendiri akan memerlukan banyak macam cara penyampaian termasuk diantaranya grup diskusi; tim kerja; berperan sebagai tokoh; refleksi diri; serta penggunaan berbagai alat bantu visual/audio visual.

4. Pelatihan Pembelajaran Orang Dewasa (Andragogy)

Sebagai seorang penyaji, fasilitator wajib menerapkan cara-cara pendekatan pembelajaran orang dewasa dalam melaksanakan diklat, menyampaikan disain kursus maupun dalam penggunaan Bahan ajar serta penyampaiannya kepada peserta. Prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa sebagaimana

8

dikembangkan oleh IASTP III Training (adult learning principles) yang digunakan sebagai bagian dari metoda pelatihan dicantumkan dibawah ini:

a. Orang dewasa akan memperkaya pengetahuannya melalui pengalamannya dalam pembelajaran.

Panduan pembelajaran: Gali pengalaman dan keterampilan peserta. Gunakan pengalaman peserta sebagai kasus dari pembicaraan.

b. Orang dewasa cenderung untuk mengawasi apa yang mereka pelajari.

Panduan Pembelajaran: Cari titik-titik yang merupakan cerminan yang paling kritis dan kurang pas dari asumsi yang digunakan dalam pembelajaran ini.

c. Orang dewasa cenderung belajar dalam lingkungan yang bernuansa kerjasama.

Panduan Pembelajaran: Jadikan pembelajaran ini sebagai ajang kegiatan bersama. Ciptakan hubungan kerjasama antar peserta dengan dasar saling menghormati, keterbukaan dan kesetaraan.

d. Orang dewasa selalu ingin melihat keterkaitan antara training ini dengan pekerjaan dan kehidupannya.

Panduan Pembelajaran: Tunjukan bahwa apa yang mereka pelajari merupakan kegiatan yang bisa diterapkan dalam pekerjaan dan kehidupannya.

e. Orang dewasa selalu punya kebutuhan pribadi yang ingin dikaitkan dengan yang mereka terima.

Panduan Pembelajaran: Maksimalkan keterlibatan peserta dam proses pembelajaran ini.

f. Kumpulan orang dewasa punya kepribadian yang berbeda, cara belajar yang beragam serta strategi belajar yang macam-macam.

Panduan Pembelajaran: Buatlah opsi cara pembelajaran untuk pilihan peserta training.

9

g. Perhatikan bahwa tujuan pekerjaan masing-masing peserta yang tidak lain mereka adalah orang dewasa bisa berbeda.

Panduan Pembelajaran: Gunakan basis pekerjaan mereka sebagai kasus pembelajaran.

h. Biasanya orang dewasa punya masalah dari luar yang bisa mempengaruhi waktu dan cara belajar mereka.

Panduan Pembelajaran: Tunjukkan dan jelaskan pada mereka bahwa training ini akan ada manfaatnya bagi mereka dimasa depan dan siapa tahu akan mengubah kearah yang lebih baik dari sisi kehidupan kita.

B. Sarana/Prasarana Diklat

Penggunaan Alat bantu/Media Pelatihan (Slide, In Focus, White Board, Flip Chart, dan lain-lain) akan sangat membantu pemahaman materi pembelajaran, lebih mudah ditangkap maknanya, dan lain-lain.

Untuk mempermudah komunikasi, beberapa slide yang relevan dengan penjelasan tersebut dicantumkan pada lampiran (terpisah) dari panduan ini. Jumlah slide yang ditayangkan disesuaikan dengan keperluan dan waktu yang tersedia sesuai SAP (Satuan Acara Pembelajaran), yang dipersiapkan/dikembangkan sendiri oleh fasilitator, sesuai sarana Diklat yang tersedia.

10

BAB V WAKTU DAN PENYELENGGARAAN

A. Penyelenggaraan

1. Penyelenggara Diklat Teknis ini adalah Penyedia Jasa (Services Provider) Paket C.2 yang telah menandatangani kontrak dengan ”Project Implementation Unit (PIU)” SCB-DP Kabupaten/Kota (ADB Loan No. 1964-INO), selama masih berstatus proyek.

2. Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 dan Keputusan Kepala Kembaga Administrasi Negara No 194/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Diklat Pegawai Negara Sipil;

3. Lembaga Diklat Pemerintah yang belum terakreditasi dapat menyelenggarakan Diklat bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara atau dengan Lembaga Diklat instansi pemerintah lainnya yang terakreditasi.

4. Lembaga Diklat Lainnya yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang ada (pasca proyek).

B. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Diklat Teknis ini adalah selama 24 jam pelajaran @ 45 menit, diselenggarakan maksimum dalam 4 hari. Penetapan jumlah atau lama hari diklat ini berlangsung tergantung keputusan penyelenggara Diklat di daerah.

11

BAB VI EVALUASI

A. Evaluasi Peserta

Evaluasi peserta dilakukan untuk mengetahui kompetensi yang telah tercapai:

1. Mampu melaksanakan evaluasi kelayakan proyek non cost recovery; 2. Mampu Melaksanakan evaluasi kelayakan proyek cost recovery; 3. Mampu memahami metode pengendalian proyek; 4. Mampu melaksanakan pengendalian Biaya, Jadwal dan Mutu.

B. Evaluasi Tenaga Pengajar

Aspek yang dinilai dari Widyaiswara adalah sebagai berikut: 1. Pencapaian tujuan pembelajaran; 2. Sistematika penyajian; 3. Kemampuan menyajikan/memfasilitasi sesuai program Diklat; 4. Ketepatan waktu dan kehadiran; 5. Penggunaan metode dan media pembelajaran; 6. Sikap dan perilaku; 7. Cara menjawab pertanyaan dari peserta; 8. Penggunaan bahasa; 9. Pemberian motivasi kepada peserta; 10. Penguasaan materi; 11. Kerapihan berpakaian; 12. Kerjasama antar Widyaiswara (dalam tim).

Penilaian terhadap Widyaiswara dilakukan oleh peserta dan penyelenggara. Hasilnya diolah dan disampaian oleh penyelenggara kepada Instansi Pembina Diklat dan kepada setiap Widyaiswara sebagai masukan bagi yang bersangkutan untuk peningkatan kualitas masing-masing Widyaiswara pada masa yang akan datang.

C. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Aspek yang dinilai terhadap kinerja Penyelenggara antara lain sebagai berikut: 1. Efektifitas penyelenggaraan; 2. Kesiapan dan ketersediaan sarana Diklat; 3. Kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana; 4. Kebersihan kelas, asrama, kafetaria dan toilet; 5. Ketersediaan dan kelengkapan bahan Diklat; 6. Ketersediaan fasilitas olahraga, kesehatan dan ibadah; 7. Pelayanan terhadap peserta dan widyaiswara; 8. Administrasi Diklat yang meliputi:

a. Administrasi kepesertaan, kewidyaiswaraan;

12

b. Administrasi seluruh dokumen dan bahan diklat.

Penilaian terhadap kinerja Penyelenggara dilakukan oleh Widyaiswara dan peserta diklat. Hasil penilaian diolah dan disimpulkan oleh penyelenggara sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan program Diklat yang akan datang dan bahan akreditasi Lembaga Diklat.

D. Evaluasi Pasca Diklat

1. Evaluasi Pasca Diklat dilaksanakan 6 s.d 12 bulan setelah peserta kembali ke unit kerja masing-masing dengan mengacu pada rencana tingkat lanjut.

2. Setelah penyelenggaraan Diklat berakhir dilakukan evaluasi pasca Diklat khususnya terhadap aspek-aspek: a. Keterampilan kemampuan alumni menerapkan pengetahuan dan dalam

melaksanakan tugas-tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya; b. Pendayagunaan alumni sesuai dengan potensinya.

3. Evaluasi tersebut di atas dilakukan oleh penyelenggara Diklat bekerjasama dengan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian instansi alumni.

4. Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh penyelenggara kepada : a. Pimpinan instansi alumni; b. Instansi Pembina; c. Instansi Pengendali.

5. Instansi Pembina Diklat melakukan evaluasi setiap tahun secara menyeluruh terhadap efektifitas program dan penyelenggaraan Diklat.

13

BAB VII SERTIFIKASI

1. Kepada peserta Diklat yang telah menyelesaikan seluruh program dengan baik dan dinyatakan lulus, diberikan Sertifikat.

2. Jenis dan bentuk serta ukuran Sertifikat ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara.

3. Sertifikat ditandatangani oleh Pimpinan Instansi Penyelenggara Diklat yang terakreditasi dan Pimpinan Instansi Pembina Diklat dengan kode registrasi dari Instansi Pembina Diklat.

4. Prosedur untuk memperoleh Kode Registrasi dari Instansi Pembina sebagai berikut: a. Lembaga Penyelenggara Diklat/Penanggung jawab Program menyampaikan

daftar para peserta selambat-lambatnya hari kedua setelah pembukaan; b. Instansi Pembina memberikan kode Registrasi sesuai daftar yang sah/diajukan; c. Pengajuan untuk registrasi penomoran sertifikat dapat dilakukan dengan cara

mengirim atau melalui faksimili.

14

BAB VIII PENUTUP

Pedoman ini merupakan panduan bagi Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi untuk menyelenggarakan Diklat bagi Penyelenggara Diklat.

Pedoman sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas, apabila dipandang perlu akan diadakan penyempurnaan secara berkala.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

Pedoman Umum

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis Manajemen Proyek (Project Management)

UNTUK ESELON IV

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................................................................... i

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1

A. Latar Belakang..................................................................................... 1

B. Tujuan Diklat ....................................................................................... 2

BAB II STRUKTUR KURIKULUM ................................................................. 3

A. Pohon Kompetensi............................................................................... 3

B. Modul................................................................................................... 4

C. Alokasi Waktu .................................................................................... 6

BAB III PESERTA DAN TENAGA PENGAJAR ............................................. 8

A. Persyaratan Peserta .............................................................................. 8

B. Jumlah Peserta ..................................................................................... 8

C. Persyaratan Tenaga Pengajar ............................................................... 8

BAB IV METODA DAN SARANA/PRASARANA DIKLAT .......................... 9

A. Metoda ................................................................................................. 9

B. Sarana/Prasarana Diklat ..................................................................... 11

BAB V WAKTU DAN PENYELENGGARAAN............................................ 12

A. Penyelenggaraan ................................................................................ 12

B. Waktu Pelaksanaan ............................................................................ 12

BAB VI EVALUASI............................................................................................ 13

A. Evaluasi Peserta ................................................................................. 13

B. Evaluasi Tenaga Pengajar .................................................................. 13

C. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan .................................................... 13

D. Evaluasi Pasca Diklat ........................................................................ 14

BAB VII SERTIFIKASI ...................................................................................... 15

BAB VIII PENUTUP ............................................................................................. 16

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dijalankan di negara manapun di dunia ini, termasuk di Indonesia, dilaksanakan pada mulanya dalam bentuk proyek. Oleh karenanya, keberhasilan pembangunan akan sangat ditentukan oleh keberhasilan penyelenggaraan proyek-proyek pembangunan. Pembangunan tidak hanya diartikan bangunan fisik seperti jalan, lapangan terbang dan rumah sakit, akan tetapi pembangunan dalam arti yang luas mencakup juga pembangunan Sumber Daya Manusia, institusi dan perangkat lunak. Oleh karenanya, meskipun lebih banyak referensi yang membahas tentang tentang proyek fisik, pembahasan proyek dalam Diklat Teknis Manajemen Proyek mencakup keduanya.

Pembangunan di Indonesia sekarang ini masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga. Keadaan yang demikian, di satu sisi mengakibatkan daya saing kita sebagai Bangsa di Era kompetisi global yang keras seperti sekarang ini menjadi rendah, di sisi lain pelayan publik menjadi tidak seperti yang diharapkan. Jeda pembangunan yang telah terjadi setelah krisis ekonomi dan keterbatasan kemampuan pembiayaan, mengakibatkan tingkat ketertinggalan kita semakin jauh. Agaknya, konsolidasi dan pembangkitan semangat membangun dengan di landasi penerapan kaidah good governance dalam memenej kegiatan pengelolaan pembangunan menjadi mutlak harus dilaksanakan. Pemanfaatan segala sumber daya secara akuntabel dan transparan dalam program/kegiatan pembangunan perlu ditegakkan. Pengerahan potensi Sumber Daya Manusia secara profesional sesuai dengan kompetensinya tanpa memberikan batasan gender akan sangat menunjang proses percepatan pembangunan. Kecepatan memetakan kebutuhan pembangunan dan mengidentifikasi potensi keunggulan yang dimiliki akan menjadi lebih tajam jika didukung dengan penerapan Desentralisasi Daerah dengan tepat. Kecuali itu, dengan penerapan desentralisasi yang tepat, harapan akan dukungan terhadap program/kegiatan pembangunan akan lebih mudah diwujudkan melalui perencanaan program/kegiatan secara bottom-up.

Dalam kerangka menunjang proses/kegiatan pembanguan itulah dirancang Diklat teknis Manajemen Proyek. Diklat teknis ini dirancang bukan hanya untuk mengenalkan konsep tentang manajemen proyek, tetapi juga memberikan arahan kemampuan teknis kepada para pejabat dari berbagai instansi di daerah khususnya para pejabat Eselon IV dan Eselon III untuk mengelola penyelenggaraan proyek pembangunan secara berhasil, sehingga dapat menjawab tantangan pembangunan Daerah secara tepat dan mampu meningkatkan peringkat kinerja pembangunan berkelanjutan daerah, dengan tetap dapat dipertahankannya keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi.

Oleh karena sasaran kompetensi yang diharapkan dari Diklat ini adalah kemampuan penerapan/pelaksanaan, maka disamping ceramah dan diskusi, muatan diklat ini akan diisi dengan latihan-latihan untuk membentuk ketrampilan

2

manajerial. Dengan demikian setelah peserta mengikuti diklat ini, kompetensi pengelolaan proyek dari mulai identifikasi, penetapan skala prioritas, perencanaan, penganggaran, pengendalian dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Diklat Manajemen Proyek.

B. Tujuan Diklat

Tujuan Diklat Teknis Manajemen Proyek untuk aparatur Daerah Eselon IV adalah agar aparatur Daerah Eselon IV mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam siklus penyelenggaraan proyek dengan baik, sehingga proyek akan mampu mengisi kebutuhan/tantangan pembangunan daerah secara tepat dan penyelenggaraannya dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu dan dalam batas biaya yang disediakan.

3

BAB II STRUKTUR KURIKULUM

A. Pohon Kompetensi

Untuk mewujudkan tujuan Diklat Teknis Manajemen Proyek untuk Aparatur Eselon IV, tersusun pohon kompetensi seperti tampak pada Gambar 1 di bawah.

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

1 Proyek 2 Manajemen

Manajemen Proyek

Metode dan Teknik Pengendalian

Cost Recovery

Evaluasi Kelayakan ProyekNon Cost Recovery

Tahap Konseptual

Resiko & Pengelolaannya

Evaluasi Kelayakan Proyek

Pelaporan

Audit dan PBME

Penjadwalan

Pengadaan Barang/Jasa

Perubahan Lingkup & Klaim

Pengendalian Biaya

Pengendalian Jadwal

Pengendalian Mutu

Gambar 1. Pohon Kompetensi Diklat Teknis Manajemen Proyek untuk Aparatur Eselon IV

1. Unit kompetensi pemahaman (Kognitip tingkat 2) Unit kompetensi 1, 2 dan 3 dalam pohon kompetensi di atas, bersifat pemahaman.

2. Unit Kompetensi penerapan (Kognitif tingkat 3) Unit kompetensi 4 sampai dengan 13 bersifat penerapan. Peserta diharapkan setelah selesai mengikuti pembahasan unit-unit tersebut akan mampu menerapkan dalam pelaksanaan tugas.

4

B. Modul

Ketiga belas unit kompetensi di atas dikemas menjadi 4 Modul

1. Modul 1 - Pengertian Dasar Manajemen Proyek

a. Modul 1 tersusun dari empat Bab sebagai berikut: Bab I - Pendahuluan Bab II - Proyek Bab III - Manajemen Bab IV - Manajemen Proyek


1) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembahasan Modul ini, peserta diharapkan mampu memahami dengan baik konsep dasar manajemen proyek, sehingga kompetensi awal yang diharapkan untuk dapat mengikuri pembahasan Modul selanjutnya tercapai.

2) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembahasan Modul ini peserta diharapkan mampu: a) Menjelaskan pengertian proyek, sifat dan karakteristiknya

sehingga diperlukan manajemen khusus, serta mengenali beberapa siklus proyek

b) Memahami dan memiliki kesamaan persepsi tentang manajemen, mencakup prinsip dan fungsi-fungsi manajemen

c) Memahami pengertian manajemen proyek serta mengenali fungsi-fungsinya.

2. Modul 2 - Pengelolaan Siklus Proyek

a. Modul 2 tersusun dari empat Bab sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan Bab II : Tahap Konseptual Bab III : Evaluasi Proyek Non Cost Recovery Bab IV : Evaluasi Proyek Non Cost Recovery


1) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembahasan Modul ini, peserta diharapkan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam tahap konseptual dan mampu melakukan analisis kelayakan proyek baik non cost recovery maupun cost recovery.

5


Setelah mengikuti pembahasan Modul ini peserta diharapkan mampu: a) Melakukan identifikasi proyek b) Melakukan WBS proyek c) Melakukan estimasi waktu dan biaya proyek d) Melaksanakan studi kelayakan e) Melakukan Evaluasi Proyek Non Cost Recovery f) Melakukan Evaluasi Proyek Cost Recovery.

3. Modul 3 - Persiapan Pelaksanaan

a. Modul 3 tersusun dari empat Bab sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan Bab II : Pengadaan Barang dan Jasa Bab III : Resiko Proyek dan Pengelolaannya Bab IV : Penjadwalan


1) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembahasan Modul ini, peserta diharapkan mampu memahami dan menerapkan teknik penjadwalan sesuai kebutuhan proyek dan pengadaan jasa sesuai prosedur yang berlaku.


Setelah mengikuti pembahasan Modul ini peserta diharapkan mampu: a) Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai prosedur yang

berlaku b) Mengelola resiko proyek c) Menyusun jadwal balok d) Menyusun diagram jaringan kerja e) Melakukan perataan sumber daya

4. Modul 4 - Pelaksanaan

a. Modul 4 tersusun dari delapan Bab sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan Bab II : Metode & Teknik Pengendalian Bab III : Sasaran dan Tujuan Pengendalian Biaya Bab IV : Pengendalian Jadwal Bab V : Pengendalian Mutu Bab VI : Perubahan order dan Klaim Bab VII : Pelaporan Bab VIII : Audit dan PBME

6


1) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembahasan Modul ini, peserta diharapkan mampu melaksanakan pengendalian proyek secara berhasil dengan memanfaatkan metodik yang tepat sehingga proyek berjalan sesuai dengan jalurnya, mampu menyusun laporan proyek dan mengelola administrasi perkontrak


Setelah mengikuti pembahasan Modul ini peserta diharapkan mampu: a) Menjelaskan teknik pengendalian proyek b) Melaksanakan pengendalian proyek dengan menggunakan teknik

yang tepat: biaya, jadwal dan mutu c) Menyusun laporan proyek yang baik dan tepat waktu d) mengelola perubahan order dan klim e) Melaksanakan audit dan PBME.

C. Alokasi Waktu

Diklat Teknis Manajemen Proyek untuk Aparatur Eselon IV membutuhkan durasi 42 jam pelajaran (@ 45 menit) untuk mencapai sasaran kompetensi seperti tersebut di atas.

Waktu

Modul Bab CD

L T 1. Pengertian Dasar

Manajemen Proyek

Bab I Bab II Bab III Bab IV

Pendahuluan Proyek Manajemen Manajemen Proyek Test

7

73

80

90

20

Total: 270

2. Pengelolaan Siklus Proyek

Bab I Bab II Bab III

Bab IV

Pendahuluan Tahap Konseptual Evaluasi Proyek Non Cost Recovery Evaluasi Proyek Cost Recovery Test

7

153

90

90

45

90

20

Total: 495

7

Waktu

Modul Bab

CD

L T

3. Persiapan Pelaksanaan

Bab I Bab II

Bab III

Bab IV

Pendahuluan Pengadaan Barang dan Jasa Resiko Proyek dan Pengelolaannya Penjadwalan Test

7

165

90

163

45

90

25

Total: 585

4. Pelaksanaan Bab I Bab II

Bab III Bab IV Bab V Bab VI

Bab VII Bab VIII

Pendahuluan Metode & Teknik Pengendalian Pengendalian Biaya Pengendalian Jadwal Pengendalian Mutu Perubahan order dan Klaim Pelaporan Audit dan PBME Test

7

90

75

73

45

45

45

45

45

45

25

Total: 540

Catatan: CD = Ceramah ; Diskusi ; L = Latihan ; T = Test

8

BAB III PESERTA DAN TENAGA PENGAJAR

A. Persyaratan Peserta

Target Populasi yang mengikuti diklat ini difokuskan pada:

1. Pejabat Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota; 2. Diprioritaskan peserta yang telah mengikuti Diklat Pim IV; 3. Persyaratan peserta ditugasi oleh instansi Pembina Kepegawaian di Kabupaten

dan Kota; 4. Sesuai dengan persyaratan administrasi yang ditentukan Pemerintah

Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Catatan: Untuk Peserta Eselon III, kecuali persyaratan butir 1 dan 2, persyaratan 3 dan 4, tetap berlaku.

B. Jumlah Peserta

Secara umum jumlah peserta tidak dibatasi; namun demikian jumlah peserta per kelas sebaiknya antara 20-30 orang. Pelaksanaan pelatihan bila dibutuhkan 2 kelas bisa dilakukan paralel atau berdasarkan giliran/angkatan disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing.

C. Persyaratan Tenaga Pengajar

Persyaratan tenaga pengajar untuk pembelajaran diklat ini antara lain: 1. Menguasai materi tentang Sankri serta Kepemerintahan dan Etika yang baik; 2. Pernah mengikuti TOT untuk substansi mata diklat ini dan TOT strategi

pembelajaran; 3. Minimal pendidikan S2; 4. Minimal pengalaman kerja 5 tahun di bidang pengajaran/pembelajaran.

9

BAB IV METODA DAN SARANA/PRASARANA DIKLAT

A. Metoda

Beberapa Metode pelatihan yang dapat digunakan untuk pembelajaran ini adalah:

1. Metoda pendekatan yang bertitik tolak pada aktivitas peserta (Participant-centred approach)

Sebagai penyaji, fasilitator pertama-tama mengajak peserta untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran ini. Fasilitator hanya memfasilitasi peserta dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya peran aktif peserta tersebut (activity-based strategies). Dengan cara ini pada awalnya ada kemungkinan susah untuk mengajak peserta langsung merespon apa yang kita anjurkan, karena mungkin sebagian peserta belum terbiasa atau hal ini merupakan hal baru bagi mereka; atau ada kemungkinan lain dimana peserta terbiasa dengan selalu dijejali informasi sementara mereka sendiri tetap pasip saja untuk menerimanya. Bagaimanapun, metoda ‘a participant-centred approach’ akan berdampak pada lebih aktifnya dan lebih efektifnya pembelajaran, lebih memicu peserta untuk mengembangkan diri dalam menelusuri pengetahuan dan ide-ide mereka serta akan menerapkan hasil pembelajarannya tersebut.

2. Metoda pembelajaran secara aktif (Active Learning)

Untuk menggunakan metoda pembelajaran secara aktif, peserta harus digiring untuk berani terlibat dalam diskusi, berani debat serta berani mengemukakan ide-ide mereka. Berbagai pendapat perlu direspon baik oleh peserta yang ditugasi sebagai ‘presenter’ maupun oleh peserta lainnya. Fasilitator harus dapat mengatur agar suasana belajar dapat diciptakan sedemikian rupa sehingga para peserta merasa tidak kaku dan timbul rasa percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya.

3. Metoda Pembelajaran Sendiri (Individual Learning Styles)

Metoda pembelajaran sendiri akan memerlukan banyak macam cara penyampaian termasuk diantaranya grup diskusi; tim kerja; berperan sebagai tokoh; refleksi diri; serta penggunaan berbagai alat bantu visual/audio visual.

4. Pelatihan Pembelajaran Orang Dewasa (Andragogy)

Sebagai seorang penyaji, fasilitator wajib menerapkan cara-cara pendekatan pembelajaran orang dewasa dalam melaksanakan diklat, menyampaikan disain kursus maupun dalam penggunaan Bahan Ajar serta penyampaiannya kepada peserta. Prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa sebagaimana

10

dikembangkan oleh IASTP III Training (adult learning principles) yang digunakan sebagai bagian dari metoda pelatihan dicantumkan dibawah ini:

a. Orang dewasa akan memperkaya pengetahuannya melalui pengalamannya dalam pembelajaran.

Panduan pembelajaran: Gali pengalaman dan keterampilan peserta. Gunakan pengalaman peserta sebagai kasus dari pembicaraan.

b. Orang dewasa cenderung untuk mengawasi apa yang mereka pelajari.

Panduan Pembelajaran: Cari titik-titik yang merupakan cerminan yang paling kritis dan kurang pas dari asumsi yang digunakan dalam pembelajaran ini.

c. Orang dewasa cenderung belajar dalam lingkungan yang bernuansa kerjasama.

Panduan Pembelajaran: Jadikan pembelajaran ini sebagai ajang kegiatan bersama. Ciptakan hubungan kerjasama antar peserta dengan dasar saling menghormati, keterbukaan dan kesetaraan.

d. Orang dewasa selalu ingin melihat keterkaitan antara training ini dengan pekerjaan dan kehidupannya.

Panduan Pembelajaran: Tunjukan bahwa apa yang mereka pelajari merupakan kegiatan yang bisa diterapkan dalam pekerjaan dan kehidupannya.

e. Orang dewasa selalu punya kebutuhan pribadi yang ingin dikaitkan dengan yang mereka terima.

Panduan Pembelajaran: Maksimalkan keterlibatan peserta dam proses pembelajaran ini.

f. Kumpulan orang dewasa punya kepribadian yang berbeda, cara belajar yang beragam serta strategi belajar yang macam-macam.

Panduan Pembelajaran: Buatlah opsi cara pembelajaran untuk pilihan peserta training.

g. Perhatikan bahwa tujuan pekerjaan masing-masing peserta yang tidak lain mereka adalah orang dewasa bisa berbeda.

Panduan Pembelajaran: Gunakan basis pekerjaan mereka sebagai kasus pembelajaran.

11

h. Biasanya orang dewasa punya masalah dari luar yang bisa mempengaruhi waktu dan cara belajar mereka.

Panduan Pembelajaran: Tunjukkan dan jelaskan pada mereka bahwa training ini akan ada manfaatnya bagi mereka dimasa depan dan siapa tahu akan mengubah kearah yang lebih baik dari sisi kehidupan kita.

B. Sarana/Prasarana Diklat

Penggunaan Alat Bantu/Media Pelatihan (Slide, In Focus, White Board, Flip Chart, dan lain-lain) akan sangat membantu pemahaman materi pembelajaran, lebih mudah ditangkap maknanya, dan lain-lain.

Untuk mempermudah komunikasi, beberapa slide yang relevan dengan penjelasan tersebut dicantumkan pada lampiran (terpisah) dari panduan ini. Jumlah slide yang ditayangkan disesuaikan dengan keperluan dan waktu yang tersedia sesuai SAP (Satuan Acara Pembelajaran), yang dipersiapkan/dikembangkan sendiri oleh fasilitator, sesuai sarana Diklat yang tersedia.

12

BAB V WAKTU DAN PENYELENGGARAAN

A. Penyelenggaraan

1. Penyelenggara Diklat Teknis ini adalah Penyedia Jasa (Services Provider) Paket C.2 yang telah menandatangani kontrak dengan ”Project Implementation Unit (PIU)” SCB-DP Kabupaten/Kota (ADB Loan No. 1964-INO), selama masih berstatus proyek.

2. Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 dan Keputusan Kepala Kembaga Administrasi Negara No 194/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Diklat Pegawai Negara Sipil;

3. Lembaga Diklat Pemerintah yang belum terakreditasi dapat menyelenggarakan Diklat bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara atau dengan Lembaga Diklat instansi pemerintah lainnya yang terakreditasi.

4. Lembaga Diklat Lainnya yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang ada (pasca proyek).

B. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Diklat Teknis ini adalah selama 42 jam pelajaran @ 45 menit, diselenggarakan maksimum dalam 6 hari. Penetapan jumlah atau lama hari diklat ini berlangsung tergantung keputusan penyelenggara Diklat di daerah.

13

BAB VI EVALUASI

A. Evaluasi Peserta

Evaluasi peserta dilakukan untuk mengetahui kompetensi yang telah tercapai: 1. Mampu menjelaskan diklat sebagai suatu system; 2. Mampu mengidentifikasi standard kompetensi kinerja; 3. Mampu melaksanakan analisis kebutuhan diklat; 4. Mampu menyusun laporan analisis kebutuhan diklat; 5. Mampu menyusun proposal diklat.

B. Evaluasi Tenaga Pengajar

Aspek yang dinilai dari Widyaiswara adalah sebagai berikut: 1. Pencapaian tujuan pembelajaran; 2. Sistematika penyajian; 3. Kemampuan menyajikan/memfasilitasi sesuai program Diklat; 4. Ketepatan waktu dan kehadiran; 5. Penggunaan metode dan media pembelajaran; 6. Sikap dan perilaku; 7. Cara menjawab pertanyaan dari peserta; 8. Penggunaan bahasa; 9. Pemberian motivasi kepada peserta; 10. Penguasaan materi; 11. Kerapihan berpakaian; 12. Kerjasama antar Widyaiswara (dalam tim).

Penilaian terhadap Widyaiswara dilakukan oleh peserta dan penyelenggara. Hasilnya diolah dan disampaian oleh penyelenggara kepada Instansi Pembina Diklat dan kepada setiap Widyaiswara sebagai masukan bagi yang bersangkutan untuk peningkatan kualitas masing-masing Widyaiswara pada masa yang akan datang.

C. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Aspek yang dinilai terhadap kinerja Penyelenggara antara lain sebagai berikut: 1. Efektifitas peyelenggaraan; 2. Kesiapan dan ketersediaan sarana Diklat; 3. Kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana; 4. Kebersihan kelas, asrama, kafetaria dan toilet; 5. Ketersediaan dan kelengkapan bahan Diklat; 6. Ketersediaan fasilitas olahraga, kesehatan dan ibadah; 7. Pelayanan terhadap peserta dan widyaiswara; 8. Administrasi Diklat yang meliputi:

a. Administrasi kepesertaan, kewidyaiswaraan;

14

b. Administrasi seluruh dokumen dan bahan diklat.

Penilaian terhadap kinerja Penyelenggara dilakukan oleh Widyaiswara dan peserta diklat. Hasil penilaian diolah dan disimpulkan oleh penyelenggara sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan program Diklat yang akan datang dan bahan akreditasi Lembaga Diklat.

D. Evaluasi Pasca Diklat

1. Evaluasi pasca Diklat dilaksanakan 6 s.d 12 bulan setelah peserta kembali ke unit kerja masing-masing dengan mengacu pada rencana tingkat lanjut.

2. Setelah penyelenggaraan Diklat berakhir dilakukan evaluasi pasca Diklat khususnya terhadap aspek-aspek: a. Keterampilan kemampuan alumni menerapkan pengetahuan dan dalam

melaksanakan tugas-tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya; b. Pendayagunaan alumni sesuai dengan potensinya.

3. Evaluasi tersebut di atas dilakukan oleh penyelenggara Diklat bekerjasama dengan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian instansi alumni.

4. Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh penyelenggara kepada: a. Pimpinan instansi alumni; b. Instansi Pembina; c. Instansi Pengendali.

5. Instansi Pembina Diklat melakukan evaluasi setiap tahun secara menyeluruh terhadap efektifitas program dan penyelenggaraan Diklat.

15

BAB VII SERTIFIKASI

1. Kepada peserta Diklat yang telah menyelesaikan seluruh program dengan baik dan dinyatakan lulus, diberikan Sertifikat.

2. Jenis dan bentuk, serta ukuran Sertifikat ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara.

3. Sertifikat ditandatangani oleh Pimpinan Instansi Penyelenggara Diklat yang terakreditasi dan Pimpinan Instansi Pembina Diklat dengan kode registrasi dari Instansi Pembina Diklat.

4. Prosedur untuk memperoleh Kode Registrasi dari Instansi Pembina sebagai berikut: a. Lembaga Penyelenggara Diklat/Penanggung jawab Program menyempaikan

daftar para peserta selambat-lambatnya hari kedua setelah pembukaan; b. Instansi Pembina memberikan kode Registrasi sesuai daftar yang

sah/diajukan; c. Pengajuan untuk registrasi penomoran sertifikat dapat dilakukan dengan cara

mengirim atau melalui faksimili.

16

BAB VIII PENUTUP

1. Pedoman ini merupakan panduan bagi Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi untuk menyelenggarakan Diklat bagi Penyelenggara Diklat.

2. Pedoman sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas, apabila dipandang perlu akan diadakan penyempurnaan secara berkala.

3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

http://www.daneprairie.com

Travel

Pedoman umum project management