PEDOMAN LAPORAN BERKALA BANK UMUM (LBBU)

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006

PEDOMAN LAPORAN BERKALA BANK UMUM (LBBU)

JULI 2006

22

THI_laura

Rectangle

THI_laura

Rectangle

THI_laura

TextBox

Lampiran 1

THI_ristia

Rectangle

iii

INFORMASI POKOK BANK PELAPOR

1. Sandi bank :

2. Nama bank :

3. Alamat :

4. Nama kota :

5. Dati II :

6. Bank pelapor : 000 Bank Pelapor yang memiliki cabang

001 Bank Pelapor yang tidak memiliki kantor cabang

030 Bank Pelapor Asing/Campuran yang memiliki kantor

cabang pembantu

031 Bank Pelapor Asing/Campuran yang tidak memiliki kantor

cabang pembantu

7. Status kantor pusat : 01 Devisa

02 Non Devisa

8. Status Kepemilikan : 01 Bank Persero

02 Bank Swasta Nasional

03 Bank Asing

04 Bank Eks Campuran

05 Bank Pemerintah Daerah

9. Wilayah BI :

10. No. telephone :

11. No. fax :

12. No. telex :

13. Penanggung jawab penyusun laporan :

a. Nama :

b. Bagian/Divisi :

c. No. telephone :

d. No. fax :

14. Petugas penyusun laporan :

a. Nama :

b. Bagian/Divisi :

c. No. telephone :

d. No. fax :

15. Nomor rekening giro rupiah :

16. Nomor rekeningi giro valas :

Informasi Pokok Bank Pelapor

23

Dtiadm

Rectangle

THI_ristia

TextBox

INFORMASI POKOK BANK PELAPOR

iv

PENJELASAN INFORMASI POKOK BANK PELAPOR

Informasi yang mencakup beberapa data penting mengenai bank pelapor yang harus diisi pada saat pertama

kali menyusun Laporan Berkala Bank Umum (LBBU). Untuk penyusunan laporan bulanan berikutnya, cukup dilakukan

penyesuaian (updating) atas data yang telah berubah. Informasi Pokok Bank Pelapor meliputi :

1. Sandi Bank

Adalah sandi laporan bank pelapor, diisi dengan 6 digit.

2. Nama Bank

Diisi dengan nama bank pelapor.

3. Alamat

Diisi dengan alamat kantor bank pelapor.

4. Nama kota

Diisi dengan nama kota di mana bank pelapor beroperasi.

5. Dati II

Diisi sandi Lokasi Dati II di mana bank pelapor beroperasi. Sandi Dati II dapat dilihat pada Daftar Sandi Lokasi

Dati II Seluruh Indonesia.

6. Bank pelapor

Diisi dengan status kepemilikan cabang bank pelapor apakah sebagai bank tunggal, bank non tunggal (memiliki

kantor cabang) dan bank asing/campuran.

7. Status kantor pusat

Diisi dengan status kegiatan operasional kantor pusat bank pelapor apakah sebagai bank devisa atau non

devisa, sesuai dengan ijin operasi dari Bank Indonesia.

8. Status Kepemilikan

Diisi dengan status kepemilikan bank pelapor apakah sebagai Bank Persero, Bank Swasta Nasional, Bank

Asing, Bank Eks Campuran dan Bank Pemerintah Daerah.

9. Wilayah BI

Diisi dengan sandi Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia di mana bank pelapor menyampaikan laporan. Sandi

wilayah BI dapat dilihat pada Daftar Sandi Wilayah Kerja Bank Indonesia.

10. No. telepon

Diisi dengan nomor telepon pimpinan kantor bank pelapor.

11. No. fax

12. No. telex

13. Penanggung jawab penyusun laporan

Diisi dengan data penanggung jawab penyusun LBBU.

Penjelasan Informasi Pokok Bank Pelapor

24

Dtiadm

Rectangle

THI_ristia

TextBox

PENJELASAN INFORMASI POKOK BANK PELAPOR

v

a. Nama

Diisi dengan nama yang bertanggung jawab atas penyusunan LBBU.

b. Bagian/Divisi

Diisi dengan nama bagian/divisi di mana penanggung jawab penyusunan laporan bertugas.

c. No. telepon

Diisi dengan nomor telepon penanggung jawab penyusunan laporan.

d. No. fax

14. Petugas penyusun laporan

Diisi dengan data petugas penyusun LBBU.

a. Nama

Diisi dengan nama yang menyusun LBBU.

b. Bagian/Divisi

Diisi dengan nama bagian/divisi di mana penyusun laporan bertugas.

c. No. telepon

Diisi dengan nomor telepon penyusun laporan.

d. No. fax

15. Nomor rekening giro rupiah

Diisi dengan nomor rekening giro rupiah milik bank pelapor di Bank Indonesia untuk kepentingan Giro Wajib

Minimum (GWM)

16. Nomor rekening giro valas

Diisi dengan nomor rekening giro valas milik bank pelapor di Bank Indonesia untuk kepentingan Giro Wajib

Minimum (GWM)

Penjelasan Informasi Pokok Bank Pelapor

25

Dtiadm

Rectangle

i

BAB I

PENJELASAN UMUM

26

I-1

BAB I

PENJELASAN UMUM

A. Tujuan Pelaporan

Sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka mendukung penetapan dan

pelaksanaan kebijakan moneter dan pengawasan bank yang berdasarkan

risiko, Bank Indonesia telah melakukan beberapa penyempurnaan terhadap

ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Untuk mendukung penyempurnaan

ketentuan-ketentuan tersebut, maka data dan informasi bank yang selama ini

dilaporkan dalam Laporan Berkala Bank Umum (LBBU) dipandang perlu untuk

diatur kembali agar format laporan dan penjelasannya selaras dengan

ketentuan baru yang dikeluarkan. Selain itu, untuk lebih meningkatkan

efisiensi dan efektifitas laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia,

maka beberapa laporan bank yang disampaikan secara off line ke Bank

Indonesia digabungkan dalam LBBU sehingga dapat disampaikan secara on

line.

B. Pelapor/Penyedia Informasi

Laporan Berkala ini disusun oleh kantor pusat bank umum konvensional

termasuk kantor cabang bank asing yang berkedudukan di Indonesia. Untuk

formulir-1, formulir-2, formulir-3, dan formulir 14, memuat laporan gabungan

dari kantor-kantor yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia.

Sementara itu, untuk formulir-4a sampai dengan formulir-13, memuat laporan

gabungan dari seluruh kantor baik yang melakukan kegiatan operasional di

Indonesia maupun di luar Indonesia. Dalam pengertian laporan gabungan bank

konvensional, tidak termasuk data Dana Pihak Ketiga (DPK) dari kantor

cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasakan prinsip syariah (kantor

cabang syariah).

C. Jenis Laporan (Data Yang Dilaporkan)

Jenis informasi dalam LBBU merupakan data posisi dan laporan yang bersifat

kualitatif. Adapun jenis-jenis laporan yang wajib disampaikan oleh bank

pelapor terdiri dari 14 (empat belas) jenis formulir LBBU yaitu :

27

Sulistiadi Dono I

Rectangle

Sulistiadi Dono I

Rectangle

I-2

No Formulir Periode Data

1 Formulir 1

Mingguan

Laporan Dana Pihak Ketiga Rupiah dan

Valuta Asing

2 Formulir 2

Mingguan

Neraca Mingguan pada Tanggal Akhir

Periode Data Laporan

3 Formulir 3

Mingguan

Laporan Dana Pihak Ketiga Milik

Pemerintah

4 Formulir 4.a Bulanan

Laporan Maturity Profile (Rupiah)

5 Formulir 4.b Bulanan

Laporan Maturity Profile (Valuta Asing)


Laporan Pelanggaran BMPK

7 Formulir 5.b Triwulanan (Posisi bulan

Maret, Juni, September,

dan Desember)

Laporan Pelanggaran BMPK Secara

Konsolidasi Untuk Pihak Tidak Terkait


Laporan Pelampauan BMPK



dan Desember)

Laporan Pelampauan BMPK Secara

Konsolidasi Untuk Pihak Tidak Terkait


Laporan Penyediaan Dana



dan Desember)

Laporan Penyediaan Dana Kepada

Pihak Terkait Bank Secara Konsolidasi

12 Formulir 8

Bulanan

Laporan Kredit yang Direstrukturisasi

pada Bulan Laporan

13 Formulir 9.a

Bulanan

Risiko Spesifik - Eksposur Surat Berharga

(Trading Book)

28

Sulistiadi Dono I

Rectangle

I-3


14 Formulir 9.b

Bulanan

Risiko Umum – Eksposur Suku Bunga

(Trading Book) – Metode Jatuh Tempo

(Maturity Method)

15 Formulir 9.c Bulanan

Risiko Umum - Eksposur Suku Bunga

(Trading Book) - Metode Jangka Waktu

(Duration Method)

16 Formulir 9.d

Bulanan

Eksposur Nilai Tukar (Banking Book

dan Trading Book)

17 Formulir 9.e Triwulanan (Posisi bulan


dan Desember)

Eksposur Ekuitas (Trading Book)

secara Konsolidasi

18 Formulir 9.f Triwulanan (Posisi bulan


dan Desember)

Eksposur Komoditas (Banking Book

danTrading Book) secara Konsolidasi -

Metode Sederhana (Simplified Approach)

19 Formulir 9.g

Triwulanan (Posisi bulan


dan Desember)

Ekposur Komoditas (Banking Book dan

Trading Book) secara Konsolidasi –

Metode Jatuh Tempo

(Maturity Ladder Approach)

20 Formulir 9.h

Bulanan

Laporan Perhitungan Value at Risk

dan Beban Modal

21 Formulir 9.i

Bulanan

Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan

Modal Minimum

22 Formulir 9.j Triwulanan (Posisi bulan


dan Desember)

Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan

Modal Minimum Secara Konsolidasi

23 Formulir 9.k Triwulanan (Posisi bulan


dan Desember)

Laporan Hasil Back Testing dan Penerapan

Faktor Tambahan

29

Sulistiadi Dono I

Rectangle

I-4


24 Formulir 9.l Triwulanan (Posisi bulan


dan Desember)

Laporan Data 5 Kerugian Harian Terbesar

25 Formulir 9.m Triwulanan (Posisi bulan


dan Desember)

Laporan Hasil Stress Testing

26 Formulir 9.n Bulanan

Pengungkapan & Penjelasan Tambahan

27 Formulir 10 Bulanan

Laporan Deposan dan Debitur Inti

28 Formulir 11 Triwulanan (Posisi bulan


dan Desember)

Laporan Sensitivity to Market Risk –

Nilai Tukar

29 Formulir 12 Triwulanan (Posisi bulan


dan Desember)

Laporan Sensitivity to Market Risk –

Suku Bunga

30 Formulir 13.a

Bulanan

Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko

Kredit – Pendekatan Standar Bank Secara

Individual

31 Formulir 13.b

Bulanan

Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit -

Pendekatan Standar

Bank Secara Individual

32 Formulir 13.c

Bulanan

Rekapitulasi Hasil Perhitungan

ATMR Risiko Kredit –

Pendekatan Standar Bank Secara Individual

33 Formulir 13.d Triwulanan (Posisi bulan


dan Desember)

Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko

Kredit – Pendekatan Standar Bank Secara

Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

34 Formulir 13.e

Triwulanan (Posisi bulan


dan Desember)

Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit -

Pendekatan Standar

Bank Secara Konsolidasi dengan

Perusahaan Anak

30

Sulistiadi Dono I

Rectangle

I-5


35 Formulir 13.f Triwulanan (Posisi bulan


dan Desember)

Rekapitulasi Hasil Perhitungan

ATMR Risiko Kredit –

Pendekatan Standar Bank Secara

Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

36 Formulir 13.g Bulanan


37 Formulir 14

Bulanan

Perhitungan Suku Bunga Dasar Kredit

(Prime Lending Rate) Rupiah

D. Periode Penyampaian Laporan Dan Periode Data

Periode penyampaian LBBU adalah tanggal batas waktu penyampaian LBBU

dari bank pelapor ke Bank Indonesia. Pada setiap bulan, Bank Wajib

menyampaikan LBBU dalam periode penyampaian laporan yang ditetapkan

sebagai berikut :

1. Periode Penyampaian I, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 6;

2. Periode Penyampaian II, dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 13;

3. Periode Penyampaian III, dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 21; dan

4. Periode Penyampaian IV, dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 29.

Sementara itu, periode data merupakan masa dan atau posisi pelaporan data

yang harus disampaikan bank pelapor ke Bank Indonesia yang dibagi menjadi :

1. Laporan Dana Pihak Ketiga, Laporan Pos-pos Neraca Mingguan, dan

Laporan Dana Pihak Ketiga milik Pemerintah yang disusun untuk 4 periode

data laporan setiap bulan yaitu :

a. Periode Data laporan minggu pertama (periode data laporan minggu I),

meliputi data sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7;

b. Periode Data laporan minggu kedua (periode data laporan minggu II),


c. Periode Data laporan minggu ketiga (periode data laporan minggu III),


d. Periode Data laporan minggu keempat (periode data laporan minggu IV),

meliputi data sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan.

31

Sulistiadi Dono I

Rectangle

I-6

2. Laporan Maturity Profile, Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank

Secara Individual yang terdiri dari Laporan Pelanggaran Batas Maksimum

Kredit, Laporan Pelampauan Batas Maksimum Kredit, Laporan Penyediaan

Dana, serta Laporan Kredit yang Direstrukturisasi, Laporan Kewajiban

Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dengan memperhitungkan Risiko Pasar

(Market Risk) Bank Secara Individual, Laporan Deposan dan Debitur Inti,

Laporan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar Bank Secara Individual,

dan Laporan Perhitungan Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate)

yang disusun untuk posisi tanggal akhir bulan setiap bulannya.

3. Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Secara Konsolidasi yang

terdiri dari Laporan Pelanggaran Batas Maksimum Kredit, Laporan

Pelampauan Batas Maksimum Kredit, Laporan Penyediaan Dana, Laporan

Sensitivity to Market Risk – Nilai Tukar dan Laporan Sensitivity to Market

Risk – Suku Bunga, Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

(KPMM) dengan memperhitungkan Risiko Pasar (Market Risk) Bank Secara

Konsolidasi, dan Laporan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar Bank

Secara Konsolidasi yang disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan

pada setiap akhir triwulan.

Adapun periode data yang wajib disampaikan untuk masing-masing periode

penyampaian adalah sebagai berikut :

Periode Penyampaian / Form Periode Data

1. Periode Penyampaian I,

tgl 1 s.d. 6

a. Formulir-1. Minggu ke IV bulan sebelumnya dengan

periode data tanggal 24 s.d. akhir bulan

b. Formulir-2. Minggu ke IV bulan sebelumnya dengan


c. Formulir-3. Minggu ke IV bulan sebelumnya dengan


d. Formulir-4.a. Posisi akhir bulan sebelumnya

e. Formulir-4.b. Posisi akhir bulan sebelumnya

f. Formulir-5.a Posisi akhir bulan sebelumnya

g. Formulir-6-a Posisi akhir bulan sebelumnya

32

Sulistiadi Dono I

Rectangle

I-7


h. Formulir-7.a Posisi akhir bulan sebelumnya

i. Formulir-8 Posisi akhir bulan sebelumnya

j. Formulir-9.a Posisi akhir bulan sebelumnya

k. Formulir-9.b Posisi akhir bulan sebelumnya

l. Formulir-9.c Posisi akhir bulan sebelumnya

m. Formulir-9.d Posisi akhir bulan sebelumnya

n. Formulir-9.h Posisi akhir bulan sebelumnya

o. Formulir-9.i Posisi akhir bulan sebelumnya

p. Formulir-10 Posisi akhir bulan sebelumnya

q. Formulir-11 Posisi akhir triwulan sebelumnya yaitu bulan

Maret, Juni, September, dan Desember.

Sebagai contoh : Data bulan Maret

disampaikan pada periode penyampaian I

bulan April yaitu pada tanggal 1 s.d. 6

r. Formulir-12 Posisi akhir triwulan sebelumnya yaitu bulan


s. Formulir-13.a Posisi akhir bulan sebelumnya

t. Formulir-13.b Posisi akhir bulan sebelumnya

u. Formulir-13.c Posisi akhir bulan sebelumnya

v. Formulir-14 Posisi akhir bulan sebelumnya

2. Periode Penyampaian II,

tgl 8 s.d.13

a. Formulir-1. Minggu ke I bulan yang bersangkutan dengan

periode data tanggal 1 s.d. 7

b. Formulir-2. Minggu ke I bulan yang bersangkutan dengan


c. Formulir-3. Minggu ke I bulan yang bersangkutan dengan


33

Sulistiadi Dono I

Rectangle

I-8


3. Periode Penyampaian III,

tgl 16 s.d. 21

a. Formulir-1. Minggu ke II bulan yang bersangkutan

dengan periode data tanggal 8 s.d. 15

b. Formulir-2. Minggu ke II bulan yang bersangkutan


c. Formulir-3. Minggu ke II bulan yang bersangkutan


d. Formulir-5.b Posisi akhir triwulan sebelumnya yaitu bulan


Sebagai contoh : Data bulan Maret

disampaikan pada periode penyampaian III

bulan April yaitu pada tanggal 16 s.d. 21

e. Formulir-6.b Posisi akhir triwulan sebelumnya yaitu bulan


f. Formulir-7.b Posisi akhir triwulan sebelumnya yaitu bulan


g. Formulir-9.e Posisi akhir triwulan sebelumnya yaitu bulan


h. Formulir-9.f Posisi akhir triwulan sebelumnya yaitu bulan


i. Formulir-9.g Posisi akhir triwulan sebelumnya yaitu bulan


j. Formulir-9.j Posisi akhir triwulan sebelumnya yaitu bulan


k. Formulir-9.k Posisi akhir triwulan sebelumnya yaitu bulan


l. Formulir-9.l Posisi akhir triwulan sebelumnya yaitu bulan


m. Formulir-9.m Posisi akhir triwulan sebelumnya yaitu bulan


34

Sulistiadi Dono I

Rectangle

I-9


n. Formulir-13.d Posisi akhir triwulan sebelumnya yaitu bulan


o. Formulir-13.e Posisi akhir triwulan sebelumnya yaitu bulan


p. Formulir-13.f Posisi akhir triwulan sebelumnya yaitu bulan


4. Periode Penyampaian IV,

tgl 24 s.d. 29

a. Formulir-1. Minggu ke III bulan yang bersangkutan


b. Formulir-2. Minggu ke III bulan yang bersangkutan


c. Formulir-3. Minggu ke III bulan yang bersangkutan


E. Penyusunan Laporan

Laporan disampaikan secara elektronis langsung ke Kantor Pusat Bank

Indonesia di Jakarta. Komunikasi pelaporan yang digunakan adalah melalui

media extranet yang dikembangkan oleh Direktorat Pengelolaan Sistem

Informasi (DPSI) Bank Indonesia. Kebutuhan informasi bagi Kantor Bank

Indonesia (KBI) yang berkaitan dengan pengawasan bank di wilayah kerja KBI

yang bersangkutan akan dipenuhi melalui Kantor Pusat Bank Indonesia.

F. Penyampaian Laporan

Dalam sistem laporan ini Bank Indonesia memberikan sistem aplikasi kepada

bank pelapor dalam bentuk CD. Laporan ini disusun dan disampaikan dalam

bentuk text file dengan berpedoman pada spesifikasi dalam buku pedoman

LBBU ini.

G. Penyampaian Data Koreksi

Bank hanya diperkenankan menyampaikan koreksi atas LBBU dalam periode

penyampaian laporan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan.

35

Sulistiadi Dono I

Rectangle

I-10

H. Sanksi

Ketentuan tentang sanksi diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

I. Penyampaian Pertanyaan

Jika dalam pelaksanaan penyusunan pelaporan terdapat hal-hal yang kurang

jelas, maka bank pelapor dapat menyampaikan pertanyaan kepada Bank

Indonesia sebagai berikut :

1. Hal-hal yang berkaitan dengan materi pelaporan.

a. Bank pelapor yang berkantor pusat di wilayah Jabodetabek, pertanyaan

diajukan kepada :

a.1 Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q. Tim Statistik

Moneter, Keuangan dan Fiskal untuk formulir–1, formulir-2 dan

formulir-3

a.2 Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, untuk formulir–

4.a sampai dengan formulir–14.

b. Bank pelapor yang berkantor pusat di luar wilayah Jabodetabek,

pertanyaan di ajukan kepada kantor Bank Indonesia setempat.

2. Hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi dan otomasi sistem penyampaian

laporan, pertanyaan diajukan kepada Direktorat Statistik Ekonomi dan

Moneter c.q. Tim Statistik Moneter, Keuangan dan Fiskal.

36

Sulistiadi Dono I

Rectangle

ii

BAB II

LAPORAN PER BANK PELAPOR

37

��

��

��

��

��!��

��

��

38

Dtiadm

Rectangle

II-2

FORMULIR 1

PENJELASAN DAN CAKUPAN INFORMASI

“LAPORAN DANA PIHAK KETIGA RUPIAH

DAN VALUTA ASING”

Dalam formulir ini dilaporkan mengenai Dana Pihak Ketiga Rupiah dan Valuta Asing sesuai dengan pembukuan

Bank pelapor.

PENJELASAN PENGISIAN BARIS ATAU KOLOM

I. Tanggal

Baris 1 s.d 8, diisi tanggal-tanggal secara harian sebagaimana tanggal periode data laporan pada penjelasan

umum.

II. Jumlah (baris 9)

Baris ini diisi penjumlahan dari baris 1 s.d 8. (diisi oleh program secara otomatis).

III. Rata-rata (baris 10)

Baris ini diisi angka rata-rata dari Dana Pihak Ketiga yaitu dari baris 9 dibagi dengan banyaknya tanggal yang

terisi (n) dalam satu masa laporan (diisi oleh program secara otomatis).

IV. DPK rupiah

Baris ini diisi dalam jutaan rupiah dan merupakan penjumlahan dari komponen sebagaimana diuraikan pada

penjelasan komponen “Dana Pihak Ketiga Rupiah”.

V. DPK valuta asing

Baris ini diisi dalam ekuivalen ribuan USD dan merupakan penjumlahan dari komponen sebagaimana diuraikan

pada penjelasan “Dana Pihak Ketiga Valuta Asing”.

Pengisian posisi DPK adalah berdasarkan kegiatan Bank sesuai dengan hari kerja Bank. Dalam hal Bank pelapor

melakukan kegiatan operasional baik sebagian atau seluruh kantornya pada hari Sabtu, Minggu dan atau

hari libur maka kolom tersebut diisi dengan posisi DPK pada tanggal yang bersangkutan. Apabila pada hari

Sabtu, Minggu dan atau hari libur Bank pelapor tidak melakukan kegiatan operasional, posisi DPK hari tersebut diisi

dengan posisi hari kerja sebelumnya.

PENJELASAN KOMPONEN DANA PIHAK KETIGA RUPIAH DAN VALUTA ASING :

A. DANA PIHAK KETIGA RUPIAH

Yang dimasukkan ke dalam komponen DPK rupiah adalah kewajiban-kewajiban Bank pelapor yang tercatat

dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan Bank baik kepada penduduk maupun bukan penduduk. Untuk

kewajiban kepada bukan penduduk termasuk pula kewajiban luar negeri kepada Bank lain dan atau KP/KC-

nya yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri. Khusus DPK yang berasal dari penerbitan obligasi,

perhitungannya berdasarkan selisih antara nilai obligasi yang diterbitkan dengan cadangan pelunasan obligasi

39

Dtiadm

Rectangle

II-3

(sinking fund). Bagi Bank yang bertindak sebagai Wali Amanat (trustee), sinking fund yang diterima dihitung

sebagai komponen DPK.

Yang dikecualikan dari perhitungan DPK adalah seluruh dana yang diterima dari Bank Indonesia, Bank lain

yang melakukan kegiatan operasional di lndonesia dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), pinjaman yang diterima

dalam bentuk sewa guna usaha (capital lease), dan dana kelolaan termasuk dana dalam rangka two step loan

yang diterima dari Departemen Keuangan dan Departemen lainnya.

Komponen Dana Pihak Ketiga Dalam Rupiah

Definisi dari pos-pos yang merupakan komponen Dana Pihak Ketiga dalam rupiah adalah sama dengan definisi

pos-pos yang terdapat dalam Penjelasan Pos-pos Neraca Bulanan dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan

Bulanan Bank Umum (LBU).

1. Giro

Yang dimaksud dengan komponen ini adalah Giro dalam bentuk Rupiah.

2. Tabungan

Yang dimaksud dengan komponen ini adalah Tabungan dalam bentuk Rupiah.

3. Simpanan Berjangka

Yang dimaksud dengan komponen ini adalah Simpanan Berjangka dalam bentuk Rupiah.

4. Kewajiban-Kewajiban Lainnya

Yaitu semua kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan Bank, selain dari kewajiban pada angka

1 s.d. 3 tersebut di atas, yang berupa:

a. Surat berharga yang diterbitkan

Yang dimaksud dengan komponen ini adalah seluruh kewajiban yang timbul karena penerbitan surat

berharga yang diterbitkan dalam Rupiah.

Dalam komponen ini tidak termasuk cadangan pelunasan obligasi (sinking fund) yang ditempatkan

pada Bank Wali Amanat (trustee) yang dilaporkan sebagai faktor pengurang obligasi yang diterbitkan,

cadangan pelunasan obligasi tersebut diperhitungkan sebagai dana pihak ketiga oleh Bank Wali

Amanat.

b. Kewajiban pada Bank lain yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

Yang dimaksud dengan komponen ini adalah semua jenis kewajiban Bank pelapor dalam rupiah

kepada Bank lain yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia. Misalnya PT. Bank Central

Asia (sebagai Bank pelapor) menerima simpanan dari Citibank di London. Saldo rekening-rekening

ini tidak boleh dikompensasi dengan saldo rekening-rekening tagihan Bank pelapor kepada Bank

lain.

c. Pinjaman yang diterima

Yang dimaksud dengan komponen ini adalah Pinjaman yang diterima dalam Rupiah. Dalam komponen

ini tidak termasuk pinjaman yang diterima dalam bentuk sewa guna usaha (capital lease).

d. Kewajiban lainnya

Yang dimaksud dengan komponen ini adalah Kewajiban Lainnya dalam Rupiah.

Formulir 1

40

Dtiadm

Rectangle

II-4

e. Antar kantor pasiva yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

Yang dimaksud dengan komponen ini adalah semua kewajiban Bank pelapor dalam rupiah kepada

Bank yang sama yaitu kantor pusat dan atau kantor cabang yang melakukan kegiatan operasional

di luar Indonesia. Komponen ini dilaporkan secara bruto sesuai dengan jenis transaksinya. Misalnya

PT. BCA di Jakarta sebagai Bank pelapor menerima dana dari cabang (KC) PT. BCA di Bahama.

Khusus bagi kantor cabang Bank asing, yang diperhitungkan dalam komponen ini adalah

semua kewajiban kantor cabang Bank asing kepada kantor pusat dan atau kantor-kantor

cabang di luar Indonesia dikurangi dengan Dana Usaha yang telah dinyatakan sebagai

komponen modal.

f. Setoran jaminan

Yang dimaksud dengan komponen ini adalah Setoran jaminan dalam Rupiah.

g. Lainnya

Yang dimaksud dengan komponen ini adalah semua kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga

bukan Bank yang tidak dapat dimasukkan pada butir 4.a. sampai dengan 4.f.

Pada tanggal akhir periode data laporan, pos-pos tersebut di atas kecuali untuk pos surat berharga

yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima harus sama dengan pos-pos dimaksud yang terdapat

pada Formulir – 2 “Neraca Mingguan Pada Tanggal Akhir Periode Data Laporan”, yang tercantum di

kolom rupiah.

B. DANA PIHAK KETIGA DALAM VALUTA ASING

Yang dimasukkan ke dalam komponen DPK dalam valuta asing adalah kewajiban Bank pelapor yang tercatat

dalam valuta asing kepada penduduk maupun bukan penduduk, termasuk pula kewajiban kepada Bank

Indonesia, Bank lain, BPR dan KP/KC-nya yang beroperasi di luar negeri. Khusus untuk surat berharga yang

diterbitkan dalam bentuk obligasi, perhitungan DPK berdasarkan selisih antara nilai obligasi yang diterbitkan

dengan cadangan pelunasan obligasi yang diterbitkan (sinking fund). Bagi Bank yang bertindak sebagai Wali

Amanat, sinking fund yang diterima dihitung sebagai komponen DPK.

Dikecualikan dari perhitungan DPK adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk sewa guna usaha (capital

lease). DPK dalam valuta asing dilaporkan dalam ekuivalen ribuan USD.

Komponen Dana Pihak Ketiga Dalam Valuta Asing

Definisi dari pos-pos yang merupakan komponen Dana Pihak Ketiga dalam valuta asing adalah sama dengan

definisi pos-pos yang terdapat dalam Penjelasan Pos-pos Neraca Bulanan dalam Buku Pedoman Penyusunan

Laporan Bulanan Bank Umum (LBU).

1. Giro

Yang dimaksud dengan komponen ini adalah Giro dalam bentuk Valuta asing milik pihak ketiga bukan

Bank.


Yang dimaksud dengan komponen ini adalah Simpanan berjangka dalam bentuk valuta asing milik pihak

ketiga bukan Bank.

Formulir 1

41

Dtiadm

Rectangle

II-5

3. Kewajiban-Kewajiban Lainnya

Yaitu semua kewajiban dalam valuta asing, selain dari kewajiban pada angka 1 s.d. 2 tersebut di atas,

yang berupa:

a. Surat berharga yang diterbitkan

Yang dimaksud dengan komponen ini adalah seluruh kewajiban yang timbul karena penerbitan surat

berharga dalam valuta asing. Dalam komponen ini tidak termasuk cadangan pelunasan obligasi

(sinking fund) yang ditempatkan pada Bank Wali Amanat (trustee). Sinking fund tersebut dilaporkan

sebagai faktor pengurang obligasi yang diterbitkan.

b. Kewajiban pada Bank Indonesia

Yang dimaksud dengan komponen ini adalah seluruh kewajiban dalam valuta asing yang diterima

oleh Bank pelapor dari Bank Indonesia.

c. Kewajiban pada Bank lain

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah semua jenis kewajiban Bank pelapor dalam valuta

asing kepada Bank lain baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar

Indonesia. Misalnya PT. Bank Central Asia (sebagai Bank pelapor) mempunyai kewajiban kepada PT

BRI di Jakarta atau kepada Citibank di London. Saldo rekening-rekening ini tidak boleh dikompensasi

dengan saldo rekening-rekening tagihan Bank pelapor kepada Bank lain.

d. Pinjaman yang diterima

Yang dimaksud dengan komponen ini adalah Pinjaman yang diterima dalam valuta asing. Dalam

komponen ini tidak termasuk pinjaman yang diterima dalam bentuk sewa guna usaha (capital lease).

e. Kewajiban lainnya

Yang dimaksud dengan komponen ini adalah Kewajiban Lainnya dalam valuta asing.

f. Antar kantor pasiva yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

Yang dimaksud dengan komponen ini adalah semua kewajiban Bank pelapor dalam valuta asing

kepada Bank yang sama yaitu kantor pusat dan atau kantor cabang yang melakukan kegiatan

operasional di luar Indonesia. Komponen ini dilaporkan secara bruto sesuai dengan jenis transaksinya.

Misalnya PT. BCA di Jakarta sebagai Bank pelapor menerima dana dari cabang (KC) PT. BCA di

Bahama. Khusus bagi kantor cabang Bank asing yang diperhitungkan dalam komponen ini

adalah semua kewajiban kantor cabang Bank asing. kepada kantor pusat dan atau kantor-

kantor cabang di luar Indonesia dikurangi dengan Dana Usaha yang telah dinyatakan sebagai

komponen modal.

g. Setoran jaminan

Yang dimaksud dengan komponen ini adalah setoran jaminan dalam valuta asing.

h. Lainnya

Yang dimaksud dengan komponen ini adalah semua kewajiban dalam valuta asing kepada pihak

ketiga yang tidak dapat dimasukkan pada butir 4.a. sampai dengan 4.g. (dana pihak ketiga dalam

valuta asing termasuk kewajiban kepada Bank dan bukan Bank).

Formulir 1

42

Dtiadm

Rectangle

II-6

Pada tanggal akhir masa laporan, setelah dikonversikan dalam rupiah maka pos-pos tersebut diatas,

kecuali pos surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima harus sama dengan pos-pos

dimaksud pada Formulir – 2 “Neraca Mingguan Pada Tanggal Akhir Periode Data Laporan”, yang tercantum

di kolom valas.

Formulir 1

43

Dtiadm

Rectangle

II-7

Formulir 2

NERACA MINGGUAN

PADA TANGGAL AKHIR PERIODE DATA LAPORAN

(Dalam jutaan rupiah)(Dalam jutaan rupiah)(Dalam jutaan rupiah)(Dalam jutaan rupiah)

PendudukPendudukPendudukPenduduk Bukan PendudukBukan PendudukBukan PendudukBukan Penduduk JumlahJumlahJumlahJumlah

No.No.No.No. Pos-posPos-posPos-posPos-pos SandiSandiSandiSandi Pemerintah PusatPemerintah PusatPemerintah PusatPemerintah Pusat LainnyaLainnyaLainnyaLainnya seluruhseluruhseluruhseluruh

RupiahRupiahRupiahRupiah ValasValasValasValas JumlahJumlahJumlahJumlah RupiahRupiahRupiahRupiah ValasValasValasValas JumlahJumlahJumlahJumlah RupiahRupiahRupiahRupiah ValasValasValasValas JumlahJumlahJumlahJumlah Rp&VaRp&VaRp&VaRp&Va

ASETASETASETASET1. Kas 10000 - - - �� - �� - ��

2. Penempatan pada Bank Indonesia 12000 - - - �� - - - ��

3. Penempatan pada bank lain a. Kegiatan operasional di Indonesia (DN)

i. Bank pelapor lain 13010 - - - �� - - - ��

ii. Bank Perkreditan Rakyat 13020 - - - �� - - - ��

b. Kegiatan operasional di luar Indonesia (LN) 13050 - - - - - - ��

4. Tagihan Spot dan Derivatif 13500 - - - ��

5. Surat-surat Berharga a. Bank Indonesia 13810 - - - �� - - - ��

b. Bank 13820 - - - ��

c. Non Banki. SBN/SBSN 13830 �� - - - - - - ��

ii. Lainnya 13840 - - - ��

6. Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) a. Bank Indonesia 16010 - - - �� - - - ��

b. Bank 16020 - - - ��

c. Non Banki. SBN/SBSN 16030 �� - - - - - - ��

ii. Lainnya 16040 - - - ��

7. Tagihan Atas Surat Berharga yang dibeli 16400 ��

dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)8. Tagihan Akseptasi 16600 - - - ��

9. Kedit yang diberikan a. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank 16810 ��

b. Kepada Pihak Bank 16820 - - - ��

10. Penyertaan 20000 - - - ��

11. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/--/--/--/- 20100 - - - ��

12. Aset Tidak Berwujud. 21200 - - - �� - - - ��

Akumulasi Amortisasi -/- 21300 - - - �� - - - ��

13. Aset tetap dan inventaris 21400 - - - �� - - - ��

Akumulasi penyusutan Aset tetap & inventaris -/- 21500 - - - �� - - - ��

14. Properti Terbengkalai 21700 - - - �� - - - ��

15. Aset Yang Diambil Alih 21800 - - - �� - - - ��

16. Rekening Tunda 21900 - - - ��

17. Aset Antarkantora. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 22300 - - - �� - - - ��

b. Melakukan kegiatan operasional di Luar Indonesia 22400 - - - - - - ��

18. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya dan 22500 - - - ��

PPA Non Produktif -/-19. Aset Pajak Tangguhan 22800 - - - ��

20. Rupa-rupa Aset 23000 ��

Total AsetTotal AsetTotal AsetTotal Aset 29000290002900029000 ��

KEWAJIBANKEWAJIBANKEWAJIBANKEWAJIBAN1. Giro

a. Giro yang diblokir 30010 ��

b. Giro Lainnya 30020 ��

2. Tabungan a. Tabungan yang diblokir 32010 ��

b. Tabungan Lainnya 32020 ��

3. Simpanan berjangka a. Simpanan Berjangka yang diblokir 33010 ��

b. Simpanan Berjangka Lainnya 33020 ��

4. Kewajiban kepada Bank Indonesia 34000 - - - �� - - - ��

5. Kewajiban kepada bank lain a. Kegiatan operasional di Indonesia (DN)

i. Bank pelapor lain 35010 - - - �� - - - ��

ii. Bank Perkreditan Rakyat 35020 - - - �� - - - ��

b. Kegiatan operasional di luar Indonesia (LN) 35030 - - - - - - ��

6. Kewajiban Spot dan Derivatif 35100 - - - ��

7. Kewajiban Atas Surat Berharga Yang Dijual dengan 35200 ��

janji dibeli kembali (Repo)8. Kewajiban Akseptasi 35300 - - - ��

9. Surat-surat berharga yang diterbitkan 35500 - - - ��

10. Pinjaman yang diterima 36000 - - - ��

11. Setoran jaminan 37000 ��

12. Kewajiban Antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 39300 - - - �� - - - ��

b. Melakukan kegiatan operasional di Luar Indonesia 39400 - - - - - - ��

44

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-8

Lanjutan Formulir 2

(Dalam jutaan rupiah)(Dalam jutaan rupiah)(Dalam jutaan rupiah)(Dalam jutaan rupiah)

PendudukPendudukPendudukPenduduk Bukan PendudukBukan PendudukBukan PendudukBukan Penduduk JumlahJumlahJumlahJumlah

No.No.No.No. Pos-posPos-posPos-posPos-pos SandiSandiSandiSandi Pemerintah PusatPemerintah PusatPemerintah PusatPemerintah Pusat LainnyaLainnyaLainnyaLainnya seluruhseluruhseluruhseluruh

RupiahRupiahRupiahRupiah ValasValasValasValas JumlahJumlahJumlahJumlah RupiahRupiahRupiahRupiah ValasValasValasValas JumlahJumlahJumlahJumlah RupiahRupiahRupiahRupiah ValasValasValasValas JumlahJumlahJumlahJumlah Rp&VaRp&VaRp&VaRp&Va13. Kewajiban Pajak Tangguhan 39600 �� - - - ��

14. Rupa-rupa Kewajiban ��

a. Kewajiban kepada Pemerintah yang belum 40010

dipindah bukukan �� - - - - - - ��

b. Lainnya 40020 - - - ��

15. Modal pinjaman 41000 ��

16. Modal disetor 42000 ��

17. Perkiraan tambahan modal disetora. Agio 43100 - - - �� - - - ��

b. Disagio -/- 43200 - - - �� - - - ��

c. Modal Sumbangan 43300 ��

d. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangani. Faktor Penambah 43600 - - - - �� - - - ��

ii. Faktor Pengurang 43700 - - - - �� - - - ��

e. Pendapatan Komprehensif i. Keuntungan 44000 - - - - �� - - - ��

ii. Kerugian 44500 - - - - �� - - - ��

f. Lainnyai. Faktor Penambah 45300 - - - �� - - - ��

ii. Faktor Pengurang 45400 - - - �� - - - ��

g. Dana Setoran Modal 45500 ��

17. Selisih penilaian kembali Aset tetap 45600 - - - �� - - - ��

18. Cadangan 45100 - - - �� - - - ��

19. Laba/rugia. Tahun-tahun lalu

i. Laba 46100 - - - �� - - - ��

ii. Rugi -/- 46200 - - - �� - - - ��

b. Tahun berjalani. Laba 46500 - - - �� - - - ��

ii. Rugi -/- 46600 - - - �� - - - ��

Total KewajibanTotal KewajibanTotal KewajibanTotal Kewajiban 49000490004900049000 ��

Catatan :Catatan :Catatan :Catatan : �� Dapat diisiDapat diisiDapat diisiDapat diisi---- Tidak dapat diisiTidak dapat diisiTidak dapat diisiTidak dapat diisi

45

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-9

FORMULIR 2


“LAPORAN NERACA MINGGUAN PADA TANGGAL AKHIR PERIODE DATA

LAPORAN”

Dalam formulir ini dilaporkan mengenai Neraca Mingguan Bank Pada

Tanggal Akhir Periode Data Laporan sesuai dengan pembukuan Bank pelapor.


1. Pos-pos Neraca Mingguan

Pos-pos Neraca Mingguan diisi dalam jutaan rupiah sesuai dengan

pembukuan bank pelapor pada posisi tanggal akhir periode data laporan yang

bersangkutan. Untuk pos-pos Neraca valuta asing, dilaporkan dalam jutaan

rupiah pada kolom valas setelah masing-masing jenis valuta asing dijabarkan

menurut ketentuan kurs yang ditentukan dalam Pedoman Akuntansi

Perbankan Indonesia.

2. Status Kepemilikan (Penduduk dan Bukan Penduduk)

Masing-masing pos harus diisi berdasarkan status kepemilikannya yaitu pada

kolom penduduk yang dibagi menjadi Pemerintah Pusat dan Lainnya serta

kolom Bukan Penduduk, apabila dalam kolom-kolom tersebut dimungkinkan

untuk diisi.

Penjelasan kolom dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Penduduk

Yang dimaksud dengan penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan

lainnya, yang berdomisili, atau berencana berdomisili di Indonesia

sekurang-kurangnya satu (1) tahun, termasuk perwakilan dan staf

diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

Kolom ini dirinci :

1) Pemerintah Pusat

Yaitu seluruh instansi Pemerintah, baik departemen maupun lembaga

di atas/setingkat departemen yang anggaran keuangannya merupakan

bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk

kantor wilayah/perwakilan/jawatan dan dinas-dinas vertikalnya di

daerah-daerah.

46

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-10

Termasuk juga ke dalam kewajiban kepada Pemerintah Pusat adalah

pajak-pajak yang belum dipindahbukukan ke rekening Induk Kantor

Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

2) Lainnya

Yaitu semua tagihan atau kewajiban Bank pelapor kepada Penduduk

selain Kepada Pemerintah Pusat.

b. Bukan Penduduk

Yang dimaksud dengan bukan penduduk adalah orang, badan hukum atau

badan lainnya yang tidak berdomisili, atau berencana berdomisili di

Indonesia kurang dari satu tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik

negara lain di Indonesia.

Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai penduduk dan bukan

penduduk tersebut adalah sebagaimana yang terdapat pada lampiran I.

PENJELASAN POS-POS NERACA MINGGUAN :

A. ASET

1. Kas

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen

sebagaimana diatur dalam pos Kas di neraca dalam Buku Pedoman

Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum.

2. Penempatan pada Bank Indonesia


sebagaimana diatur dalam pos Penempatan pada Bank Indonesia di neraca

dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum

3. Penempatan pada Bank Lain.


sebagaimana diatur dalam pos Penempatan pada Bank Lain di neraca

dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum.

Pos ini dirinci atas :

a. Kegiatan operasional di Indonesia (DN)

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah semua jenis

penempatan bank pelapor dalam rupiah dan valuta asing kepada bank

lain yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia.

47

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-11

Subpos ini dirinci :

i. Bank pelapor lain

ii. Bank Perkreditan Rakyat

b. Kegiatan operasional di luar Indonesia (LN)

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah semua jenis

penempatan bank pelapor dalam rupiah dan valuta asing kepada bank

lain yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia.

4. Tagihan Spot dan Derivatif

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah komponen-komponen

dalam pos Tagihan Spot dan Derivatif di neraca sebagaimana diatur dalam

Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum.

5. Surat – surat Berharga

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam

pos Surat Berharga yang Dimiliki di neraca sebagaimana diatur dalam


Pos ini dirinci :

a. Bank Indonesia

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah surat berharga milik bank

bank pelapor yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

b. Bank

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah surat berharga milik bank

pelapor yang diterbitkan oleh bank lain.

c. Non Bank

i. SBN/SBSN

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah surat berharga milik

bank pelapor berbentuk Surat Berharga Negara dan Surat

Berharga Syariah Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah

Indonesia.

ii. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah surat berharga milik

bank pelapor yang diterbitkan oleh pihak ketiga bukan bank dan

tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam huruf i.

48

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-12

6. Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)


pos Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) di neraca

sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan

Bank Umum.

Pos ini dirinci :

a. Bank Indonesia

b. Bank

c. Non Bank

i. SBN/SBSN

ii. Lainnya

7. Tagihan Atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali

(Reverse Repo)


pos Tagihan Atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali

(Reverse Repo) di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman


8. Tagihan Akseptasi


pos Tagihan Akseptasi di neraca sebagaimana diatur dalam Buku

Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum.

9. Kredit yang Diberikan


pos Kredit yang Diberikan di neraca sebagaimana diatur dalam Buku


Pos ini dirinci :

a. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah kredit yang diberikan oleh

bank pelapor kepada pihak ketiga bukan bank.

b. Kepada Pihak Bank

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah kredit yang diberikan oleh

bank pelapor kepada pihak ketiga bukan bank.

10. Penyertaan


pos Penyertaan di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman


49

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-13

11. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/-


pos Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan di neraca


Bank Umum.

12. Aset Tidak Berwujud


pos Aset Tidak Berwujud di neraca sebagaimana diatur dalam Buku


Akumulasi Amortisasi

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah akumulasi sampai dengan akhir

bulan laporan dari alokasi sistematis dari jumlah aset tidak berwujud yang

dapat didepresiasi selama masa manfaat aset, sebagaimana diatur dalam


13. Aset Tetap dan Inventaris

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah aset tetap dan inventaris milik

bank pelapor dan digunakan dalam kegiatan operasional, termasuk yang

berasal dari sewa pembiayaan (finance lease), sebagaimana diatur dalam


Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah akumulasi sampai dengan akhir

bulan laporan dari alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari

suatu aset selama umur manfaatnya, sebagaimana diatur dalam Buku

Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum

14. Properti Terbengkalai

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah aset tetap dalam bentuk

properti yang dimiliki bank pelapor tetapi tidak digunakan untuk kegiatan

usaha bank yang lazim (abandoned property), sebagaimana diatur dalam


15. Aset yang Diambil Alih

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah aset yang diperoleh bank

pelapor baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan

penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa

untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak

memenuhi kewajibannya kepada bank pelapor, sebagaimana diatur dalam


50

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-14

16. Rekening Tunda

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah transaksi yang tujuan

pencatatannya tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan

dokumentasi pencatatan yang memadai sehingga tidak dapat

direklasifikasi dalam pos yang seharusnya., sebagaimana diatur dalam


17. Aset Antarkantor


pos Aset Antarkantor di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman


Pos ini dirinci :

a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia

b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

18. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya


pos Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya di neraca


Bank Umum.

19. Rupa-Rupa Aset

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah saldo rekening aset yang tidak

dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1

sampai dengan 18 di atas, sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman


B. KEWAJIBAN

1. Giro


pos Giro di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan

Laporan Bulanan Bank Umum.


a. Giro yang diblokir

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah giro yang diblokir untuk

tujuan tertentu, misalnya dalam rangka escrow account, setoran

jaminan dan diblokir oleh yang berwajib karena suatu perkara.

51

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-15

b. Giro Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah saldo giro yang tidak

diblokir dan kredit yang bersaldo kredit.

2. Tabungan


pos Tabungan di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman



a. Tabungan yang diblokir

b. Tabungan Lainnya



pos Simpanan Berjangka di neraca sebagaimana diatur dalam Buku



a. Simpanan Berjangka yang diblokir

b. Simpanan Berjangka Lainnya

4. Kewajiban kepada Bank Indonesia


pos Kewajiban kepada Bank Indonesia di neraca sebagaimana diatur


5. Kewajiban kepada Bank Lain


pos Kewajiban kepada Bank Lain di neraca sebagaimana diatur dalam


Pos ini dirinci atas:

a. Kegiatan Operasional di Indonesia (DN)

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah semua jenis kewajiban

bank pelapor dalam rupiah dan valuta asing kepada bank lain yang

melakukan kegiatan operasional di Indonesia.

Sub pos ini dirinci :

i. Bank pelapor lain

ii. Bank Perkreditan Rakyat

52

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-15.a

b. Kegiatan Operasional di luar Indonesia (LN)

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah semua jenis kewajiban

bank pelapor dalam rupiah dan valuta asing kepada bank lain yang

melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia.

6. Kewajiban Spot dan Derivatif


pos Kewajiban Spot dan Derivatif di neraca sebagaimana diatur dalam


7. Kewajiban Atas Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli

Kembali (Repo)


pos Kewajiban Atas Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli

Kembali (Repo) di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman


8. Kewajiban Akseptasi


pos Kewajiban Akseptasi di neraca sebagaimana diatur dalam Buku


9. Surat-surat Berharga Yang Diterbitkan


pos 9. Surat-surat Berharga Yang Diterbitkan di neraca sebagaimana

diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum.

10. Pinjaman yang Diterima


pos Pinjaman yang Diterima di neraca sebagaimana diatur dalam Buku


11. Setoran Jaminan


pos Setoran Jaminan di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman


12. Kewajiban Antar kantor


pos Kewajiban Antar kantor di neraca sebagaimana diatur dalam Buku


53

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-15.b

Pos ini dirinci :

a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia

b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

13. Kewajiban Pajak Tangguhan

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah jumlah pajak penghasilan

terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya

perbedaan temporer kena pajak.

14. Rupa-Rupa Kewajiban

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah saldo rekening kewajiban

lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah

satu dari pos 1 sampai dengan 13 dan pos 15 sampai dengan 20,

sebagaimana dimaksud dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan

Bulanan Bank Umum.

Pos ini dirinci :

a. Kewajiban kepada Pemerintah yang Belum Dipindahbukukan

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah semua kewajiban dalam

rupiah dan valuta asing kepada pemerintah pusat seperti kewajiban

pajak-pajak yang harus disetorkan kepada KPKN.

b. Lainnya

15. Modal Pinjaman


pos Modal Pinjaman di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman


16. Modal Disetor


pos Modal Disetor di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman


17. Perkiraan Tambahan Modal Disetor

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen pos

Perkiraan tambahan Modal Disetor di neraca sebagaimana diatur dalam


Pos ini dirinci :

a. Agio

b. Disagio

c. Modal sumbangan

54

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-15.c

d. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan


i. Faktor Penambah

ii. Faktor Pengurang

e. Pendapatan Komprehensif


i. Keuntungan

ii. Kerugian

f. Lainnya

Sub pos ini dirinci:

i. Faktor Penambah

ii. Faktor Pengurang

g. Dana Setoran Modal

18. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap


pos Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap di neraca sebagaimana diatur


19. Cadangan


pos Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan di neraca sebagaimana diatur


20. Laba/Rugi


pos Laba/Rugi di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman


Pos ini dirinci :

a. Tahun-tahun lalu

i. Laba

ii. Rugi

b. Tahun berjalan

i. Laba

ii. Rugi

55

Sulistiadi Dono I

Rectangle

��

�� 7�� *�"�� +

*�� $�

�� #��*

�� 0��

�� +�+� ��0��( ��$�

�� #��+��0�� #��)�

�� (�

��8�� &�

��)

��

56

Dtiadm

Rectangle

II-17

FORMULIR 3


“LAPORAN DANA PIHAK KETIGA MILIK PEMERINTAH”

Pada formulir ini dilaporkan posisi dana pihak ketiga berupa giro, tabungan dan simpanan berjangka (deposito)

dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II

sesuai dengan pembukuan bank pelapor.

Yang dimaksud dengan pemerintah pusat adalah seluruh instansi pemerintah baik departemen maupun

lembaga di atas/setingkat departemen yang anggaran keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) termasuk kantor wilayah/perwakilan/jawatan dan dinas-dinas vertikalnya di daerah-

daerah (lihat penjelasan pada lampiran I).

Sementara itu, yang dimaksud pemerintah daerah adalah seluruh instansi/lembaga pemerintah yang anggaran

keuangannya diatur dalam Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk kantor wilayah/

perwakilan/jawatan dan dinas-dinas vertikalnya di daerah-daerah. Sebagai contoh, PEMDA DKI, PEMDA JAWA

BARAT, Dinas Kebersihan pemda dan dinas bangunan dan tata kota.

Termasuk dilaporkan dalam jenis-jenis dana pihak ketiga milik pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Giro.

a. Dapat ditarik sewaktu-waktu

b. Dalam rangka kustodian

Yaitu rekening simpanan giro milik pemerintah dalam rangka penyelesaian transaksi di pasar uang dan

pasar modal melalui bank pelapor

c. Diblokir

i. Dalam rangka escrow account

Yaitu rekening giro milik pemerintah untuk menampung peneriman atas transaksi tertentu dan

penarikannya hanya dapat dilakukan dengan suatu syarat tertentu.

ii. Dalam rangka setoran jaminan

Rekening giro yang diblokir dalam rangka setoran jaminan.

2. Tabungan

a. Tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu

Yaitu jenis tabungan dengan frekuensi penarikan tidak dibatasi yang penarikannya dilakukan dengan

menggunakan mesin ATM maupun buku tabungan.

b. Tabungan Berjangka

Yaitu jenis tabungan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yang telah disepakati.

Termasuk pula dalam jenis ini adalah Tabungan Asuransi Berjangka (TASKA) dan Tabungan Ongkos Naik

Haji (ONH). Tabungan berjangka yang sudah jatuh waktu tetap dilaporkan dalam jenis ini.

c. Lainnya

Yaitu jenis tabungan yang tidak dapat digolongkan pada jenis a dan jenis b di atas.

57

Dtiadm

Rectangle

II-18


a. Deposit on Call

Simpanan yang hanya dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya.

b. Deposito Berjangka

Simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian

nasabah penyimpan dengan bank.

c. Sertifikat Deposito

Simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti simpanannya dapat dipindahtangankan.

d. Lainnya

Yaitu jenis simpanan berjangka yang tidak dapat digolongkan pada jenis a, b,c dan jenis d di atas.


I. Pemerintah Pusat

1. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

Kolom ini diisi jumlah dana pihak ketiga milik KPKN dalam rupiah dan valuta asing, yang dirinci menurut

giro, tabungan, deposito dan lainnya .

2. Departemen Keuangan.

Kolom ini diisi jumlah dana pihak ketiga milik Departemen Keuangan dalam rupiah dan valuta asing, yang

dirinci menurut giro, tabungan, deposito dan lainnya.

3. Departemen Lainnya

Kolom ini diisi jumlah dana pihak ketiga milik Depertemen lainnya dalam rupiah dan valuta asing, yang

dirinci menurut giro, tabungan, deposito dan lainnya. Yang dimaksud dengan Departemen lainnya adalah

Departemen selain KPKN dan Departemen Keuangan seperti Departemen Pertahanan, Departemen

Kehutanan, Departemen Pertanian, Departemen Pertambangan dan Energi dan Departemen lainnya.

II. Sub Jumlah

Kolom ini diisi penjumlahan dari dana pihak ketiga milik KPKN, Departemen Keuangan dan Departemen

lainnya berdasarkan jenis valutanya yang dirici menurut giro, tabungan, deposito dan lainnya. Kolom Sub

Jumlah ini harus sama dengan pos-pos Dana Pihak Ketiga pada Formulir-2.

III. Pemerintah Daerah

1. Pemerintah Daerah Tingkat I

Kolom ini diisi jumlah dana pihak ketiga milik Pemerintah Daerah Tingkat I dalam rupiah dan valuta asing,

yang dirinci menurut giro, tabungan, deposito dan lainnya.

2. Pemerintah Daerah Tingkat II

Kolom ini diisi jumlah dana pihak ketiga milik Pemerintah Daerah Tingkat II dalam rupiah dan valuta

asing, yang dirinci menurut giro, tabungan, deposito dan lainnya.

Formulir 3

58

Dtiadm

Rectangle

II-19

IV. Sub Jumlah

Kolom ini diisi penjumlahan dari dana pihak ketiga milik Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah

Tingkat II masing-masing menurut jenis valuta, yang dirici menurut giro, tabungan, deposito dan lainnya.

V. Total

Kolom ini diisi penjumlahan dari seluruh dana pihak ketiga milik pemerintah pusat (KPKN, Departemen Keungan,

Departemen lainnya) dan milik pemerintah daaerah (Pemda Tingkat I dan Pemda Tingkat II) dalam rupiah dan

valuta asing, yang dirinci menurut giro, tabungan, deposito dan lainnya.

Formulir 3

59

Dtiadm

Rectangle

II-20

(Dalam Jutaan Rupiah)

Sandi Saldo Sampai dengan > 1 bulan sampai > 3 bulan sampai > 6 bulan sampai

1 minggu dengan 3 bulan dengan 6 bulan dengan 12 bulan

I. Neraca

A. Aset 10000

1. Kas 10100

2. Penempatan pada Bank Indonesia 10200

a. Giro 10210

b. SBI 10220

c. Lainnya 10290

3. Penempatan pada bank lain 10300

4. Surat Berharga **) 10400

a. SUN 10410

1) diperdagangkan 10411

2) tersedia untuk dijual 10412

3) dimiliki hingga jatuh tempo 10413

4) pinjaman yang diberikan dan piutang 10414

b. Surat berharga korporasi 10420





c. Lainnya 10490

5. Kredit Yang Diberikan 10500

a. Belum Jatuh Tempo 10510

b. Sudah Jatuh Tempo ***) 10520

6. Tagihan Lainnya 10700

a. Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) 10710

b. Lainnya 10790

7. Lain-lain 10600

B. Kewajiban 20000

1. Dana Pihak Ketiga 20100

a. Giro 20110

b. Tabungan 20120

c. Simpanan Berjangka 20130

1) Deposit on call 20131

2) Deposito berjangka 20132

3) Lainnya 20139

2. Kewajiban kepada Bank Indonesia 20200

3. Kewajiban kepada bank lain 20300

4. Surat Berharga yang Diterbitkan 20400

a. Obligasi 20410

b. Subordinasi ****) 20420

c. Lainnya 20490

5. Pinjaman yang Diterima 20500

a. Pinjaman Subordinasi ****) 20510

b. Lainnya 20590

> 12 bulan

Formulir 4.a

LAPORAN MATURITY PROFILE (Rupiah)

JATUH TEMPO *)

POS-POS > 1 minggu sampai

dengan 2 minggu

> 2 minggu sampai

dengan 1 bulan

60

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-21

Lanjutan Formulir 4a

(Dalam Jutaan Rupiah)



6. Kewajiban Lainnya 20700

a. Kewajiban atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) 20710

b. Lainnya 20790

7. Lain-lain 20600

C. Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca 30000

II. Rekening Administratif

A. Tagihan Rekening Administratif 40000

1. Komitmen 40100

a. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 40110

b. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 40120

1) Spot 40121

2) Derivatif 40122

c. Lainnya 40190

2. Kontijensi *****) 40200

B. Kewajiban Rekening Administratif 50000

1. Komitmen 50100

a. Fasilitas kredit yang belum ditarik 50110

b. Irrevocable L/C yang masih berjalan 50120

c. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 50130

1) Spot 50131

2) Derivatif 50132

d. Lainnya 50190

2. Kontijensi ******) 50200

C Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif 60000

70000

80000

*)

**) Termasuk Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)

***) Diisi berdasarkan perkiraan diperoleh pembayaran atas kredit yang berdasarkan kontrak sudah jatuh tempo.

****) Termasuk yang diperhitungkan dalam KPMM dan dilaporkan di LBU pada pos Modal Pinjaman

*****) Yang diperkirakan akan mempengaruhi arus kas (menjadi tagihan)

******) Yang diperkirakan akan mempengaruhi arus kas (menjadi kewajiban)

Angka-angka berdasarkan jatuh tempo sesuai dengan kontrak untuk yang memiliki jatuh tempo kontraktual dan/atau estimasi dengan menggunakan berbagai asumsi untuk yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual

> 12 bulan

JATUH TEMPO *)


dengan 2 minggu

> 2 minggu sampai

dengan 1 bulan

Selisih [(IA-IB) + (IIA-IIB)]

Selisih Kumulatif

61

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-22

(Ekuivalen dalam ribuan USD)



I. Neraca

A. Aset 10000

1. Kas 10100

2. Penempatan pada Bank Indonesia 10200

3. Penempatan pada bank lain 10300

4. Surat Berharga **) 10400

a. Surat berharga korporasi 10420





b. Lainnya 10490

5. Kredit Yang Diberikan 10500

a. Belum Jatuh Tempo 10510

b. Sudah Jatuh Tempo ***) 10520

6. Tagihan Lainnya 10700

a. Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali 10710

(Reverse Repo)

b. Lainnya 10790

7. Lain-lain 10600

B. Kewajiban 20000

1. Dana Pihak Ketiga 20100

a. Giro 20110

b. Tabungan 20120

c. Simpanan Berjangka 20130

1) Deposit on call 20131

2) Deposito berjangka 20132

3) Lainnya 20139

2. Kewajiban kepada Bank Indonesia 20200

3. Kewajiban kepada bank lain 20300

4. Surat Berharga yang Diterbitkan 20400

a. Obligasi 20410

b. Subordinasi ****) 20420

c. Lainnya 20490

5. Pinjaman yang Diterima 20500

a. Pinjaman Subordinasi ****) 20510

b. Lainnya 20590

Formulir 4.b

LAPORAN MATURITY PROFILE (Valuta Asing)

JATUH TEMPO *)


dengan 2 minggu

> 2 minggu sampai

dengan 1 bulan> 12 bulan

62

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-23

Lanjutan Formulir 4.b(Ekuivalen dalam ribuan USD)



6. Kewajiban Lainnya 20700

a. Kewajiban atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)20710

b. Lainnya 20790

7. Lain-lain 20600

C. Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca 30000

II. Rekening Administratif

A. Tagihan Rekening Administratif 40000

1. Komitmen 40100

a. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 40110

b. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 40120

1) Spot 40121

2) Derivatif 40122

c. Lainnya 40190

2. Kontijensi *****) 40200

B. Kewajiban Rekening Administratif 50000

1. Komitmen 50100

a. Fasilitas kredit yang belum ditarik 50110

b. Irrevocable L/C yang masih berjalan 50120

c. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 50130

1) Spot 50131

2) Derivatif 50132

d. Lainnya 501902. Kontijensi ******) 50200

C Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif 60000

70000

80000

*)

**) Termasuk Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)

***) Diisi berdasarkan perkiraan diperoleh pembayaran atas kredit yang berdasarkan kontrak sudah jatuh tempo.

****) Termasuk yang diperhitungkan dalam KPMM dan dilaporkan di LBU pada pos Modal Pinjaman

*****) Yang diperkirakan akan mempengaruhi arus kas (menjadi tagihan)

******) Yang diperkirakan akan mempengaruhi arus kas (menjadi kewajiban)

Angka-angka berdasarkan jatuh tempo sesuai dengan kontrak untuk yang memiliki jatuh tempo kontraktual dan/atau estimasi dengan menggunakan berbagai asumsi untuk yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual

Selisih Kumulatif

> 12 bulan

JATUH TEMPO *)


dengan 2 minggu

> 2 minggu sampai

dengan 1 bulan

Selisih [(IA-IB) + (IIA-IIB)]

63

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-24

FORMULIR 4


“LAPORAN MATURITY PROFILE RUPIAH DAN VALUTA ASING”

Formulir – 4.a dan Formulir - 4.b ini merupakan gambaran dari pos-pos aset,

kewajiban, dan rekening administratif yang dipetakan ke dalam skala waktu.

Pemetaan dilakukan berdasarkan sisa waktu sampai dengan jatuh tempo sesuai

kontrak untuk pos neraca dan rekening administratif yang memiliki jatuh tempo

kontraktual dan/atau asumsi untuk pos neraca dan rekening adminitratif yang

tidak memiliki jatuh tempo kontraktual (non maturity items).


1. Pos-pos Maturity Profile Dalam Rupiah (Formulir - 4.a.)

Pos ini diisi sesuai dengan pembukuan Bank pelapor, dalam jutaan rupiah,

berdasarkan sisa waktu sampai dengan jatuh tempo sesuai kontrak untuk pos

neraca dan rekening administratif yang memiliki jatuh tempo kontraktual

dan/atau asumsi untuk pos neraca dan rekening adminitratif yang tidak

memiliki jatuh tempo kontraktual (non maturity items).

2. Pos-pos Maturity Profile Dalam Valuta Asing (Formulir – 4.b.)

Pos ini diisi sesuai dengan pembukuan Bank pelapor, dalam ekuivalen ribuan

USD, berdasarkan sisa waktu sampai dengan jatuh tempo sesuai kontrak

untuk pos neraca dan rekening administratif yang memiliki jatuh tempo

kontraktual dan/atau asumsi untuk pos neraca dan rekening adminitratif yang


Pemetaan skala waktu pada formulir -4.a. dan formulir – 4.b. adalah sebagai

berikut:

a. Untuk yang akan jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) minggu yang akan

datang;

b. Untuk yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) minggu sampai dengan 2

minggu yang akan datang;

c. Untuk yang akan jatuh tempo lebih dari 2 (dua) minggu sampai dengan 1

bulan yang akan datang;

d. Untuk yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3

(tiga) bulan yang akan datang;

64

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-25

e. Untuk yang akan jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6

(enam) bulan yang akan datang;

f. Untuk yang akan jatuh tempo lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 12

(dua belas) bulan yang akan datang;

g. Untuk yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan yang akan

datang.

3. Saldo

Kolom ini diisi sesuai dengan pembukuan Bank pada posisi akhir bulan, dalam

rupiah untuk formulir-4.a dan ekuivalen ribuan USD untuk formulir-4.b.

Jumlah saldo untuk masing-masing pos harus sama dengan jumlah seluruh

skala waktu atas masing-masing pos.

PENJELASAN POS-POS MATURITY PROFILE DALAM RUPIAH (Formulir – 4.a.):

POS –POS NERACA

Yang dimasukkan dalam pos-pos neraca adalah hanya pos-pos dengan

karakteristik memiliki arus kas masuk dan/atau arus kas keluar, sehingga tidak

seluruh pos di neraca dimasukkan dalam laporan ini. Contoh pos neraca yang

tidak dimasukkan dalam laporan ini antara lain aset tetap, AYDA, properti

terbengkalai, penyertaan, dan modal.

A. ASET

Yang dimasukkan dalam kolom saldo pada masing-masing pos aset dalam

rupiah adalah pos-pos aset dalam rupiah sesuai dengan pembukuan Bank

pada posisi akhir bulan.

Yang dimasukkan dalam kolom jatuh tempo adalah jumlah masing-masing pos

aset dalam rupiah yang akan jatuh tempo dan dikelompokkan berdasarkan sisa

waktu sampai dengan jatuh tempo sesuai kontrak untuk pos neraca yang

memiliki jatuh tempo kontraktual dan/atau asumsi untuk pos neraca yang


Pos-pos yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

1. Kas


a. SBI

b. Giro

65

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-25.a

c. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah Penempatan pada Bank

Indonesia yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam

salah satu dari huruf a dan huruf b.

3. Penempatan pada bank lain

4. Surat Berharga

Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) juga

termasuk dalam pos Surat Berharga.

Rincian pos Surat Berharga meliputi:

a. SUN

1) diperdagangkan

2) tersedia untuk dijual

3) dimiliki hingga jatuh tempo

4) pinjaman yang diberikan dan piutang

b. Surat Berharga Korporasi

1) diperdagangkan




c. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah Surat Berharga yang tidak

dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari huruf a

dan huruf b.

5. Kredit Yang Diberikan

a. belum jatuh tempo

diisi sesuai jumlah kredit yang belum jatuh tempo berdasarkan

kontrak.

b. sudah jatuh tempo

diisi berdasarkan perkiraan diperolehnya pembayaran atas kredit yang

berdasarkan kontrak sudah jatuh tempo.

66

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-25.b

6. Tagihan Lainnya

a. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali

(Reverse Repo)

b. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah Tagihan Lainnya yang tidak

dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam huruf a.

7. Lain-lain

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah aset yang tidak dapat

dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai

dengan 6.

B. KEWAJIBAN

Yang dimasukkan dalam kolom saldo pada masing-masing pos kewajiban

dalam rupiah adalah pos-pos kewajiban dalam rupiah sesuai dengan

pembukuan Bank pada posisi akhir bulan.


kewajiban dalam rupiah yang akan jatuh tempo dan dikelompokkan


neraca yang memiliki jatuh tempo kontraktual dan/atau asumsi untuk pos

neraca yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual (non maturity items).

Pos-pos yang dilaporkan adalah sebagai berikut :

1. Dana Pihak Ketiga

a. Giro

b. Tabungan

c. Simpanan Berjangka

1) Deposit on call

2) Deposito berjangka

3) Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah Simpanan Berjangka

yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah

satu dari angka 1) dan angka 2).

67

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-25.c


3. Kewajiban kepada bank lain

4. Surat Berharga yang Diterbitkan

a. Obligasi

b. Subordinasi

Termasuk dalam pos ini adalah Surat Berharga subordinasi yang

diperhitungkan dalam KPMM dan dilaporkan di LBU pada pos Modal

Pinjaman.

c. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah Surat Berharga yang

Diterbitkan yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam



a. Pinjaman Subordinasi

Termasuk dalam pos ini adalah pinjaman subordinasi yang


Pinjaman.

b. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah Pinjaman yang Diterima

yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam huruf a.

6. Kewajiban Lainnya

a. Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali

(Repo)

b. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah Kewajiban Lainnya yang

tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam huruf a.

7. Lain-lain

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah kewajiban yang tidak dapat


dengan 6.

Pos-pos yang tidak dijelaskan secara khusus dalam pedoman pengisian ini

mengacu pada Pedoman Laporan Bulanan Bank Umum.

68

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-25.d

POS-POS REKENING ADMINISTRATIF

Yang dimasukkan dalam pos-pos rekening administratif adalah hanya bagian dari

pos tersebut yang diperkirakan akan mempengaruhi arus kas (menjadi tagihan

atau kewajiban).

A. TAGIHAN REKENING ADMINISTRATIF

1. Komitmen

a. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik

b. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan

1) Spot

2) Derivatif

Pos derivatif meliputi antara lain forward, future, swap, option.

c. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah tagihan komitmen yang

tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari

huruf a dan huruf b.

2. Kontijensi

Seluruh tagihan kontijensi yang diperkirakan akan mempengaruhi arus

kas (menjadi tagihan).

B. KEWAJIBAN REKENING ADMINISTRATIF

1. Komitmen

a. Fasilitas kredit yang belum ditarik

Fasilitas kredit yang belum ditarik meliputi fasilitas kepada nasabah

dan bank lain. Fasilitas tersebut juga meliputi fasilitas committed dan

uncommitted.

b. Irrevocable L/C yang masih berjalan

Irrevocable L/C yang masih berjalan meliputi LC luar negeri dan L/C

dalam negeri.

c. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan

1) Spot

69

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-25.e

2) Derivatif


d. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah kewajiban komitmen yang


huruf a sampai dengan huruf c.

2. Kontijensi

Seluruh kewajiban kontijensi yang diperkirakan akan mempengaruhi arus

kas (menjadi kewajiban).



PENJELASAN POS-POS MATURITY PROFILE DALAM VALUTA ASING

(Formulir–4.b.):

POS –POS NERACA

Yang dimasukkan dalam pos-pos neraca adalah hanya pos-pos dengan

karakteristik memiliki arus kas masuk dan/atau arus kas keluar, sehingga tidak

seluruh pos di neraca dimasukkan dalam laporan ini. Contoh pos neraca yang

tidak dimasukkan dalam laporan ini antara lain aset tetap, AYDA, properti

terbengkalai, penyertaan, dan modal.

A. ASET

Yang dimasukkan dalam kolom saldo pada masing-masing pos aset dalam

valuta asing adalah pos-pos aset dalam valuta asing sesuai dengan pembukuan

Bank pada posisi akhir bulan.


aset dalam valuta asing yang akan jatuh tempo dan dikelompokkan


neraca yang memiliki jatuh tempo kontraktual dan/atau asumsi untuk pos

neraca yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual (non maturity items).


1. Kas


3. Penempatan pada bank lain

70

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-25.f

4. Surat Berharga

Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) juga

termasuk dalam pos Surat Berharga.

Rincian pos Surat Berharga meliputi:

a. Surat Berharga Korporasi

1) diperdagangkan




b. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah Surat Berharga yang tidak


5. Kredit Yang Diberikan

a. belum jatuh tempo

diisi sesuai jumlah kredit yang belum jatuh tempo berdasarkan

kontrak.

b. sudah jatuh tempo

diisi berdasarkan perkiraan diperolehnya pembayaran atas kredit yang

berdasarkan kontrak sudah jatuh tempo.

6. Tagihan Lainnya

a. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali

(Reverse Repo)

b. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah Tagihan Lainnya yang tidak


7. Lain-lain

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah aset yang tidak dapat


dengan 6.

71

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-25.g

B. KEWAJIBAN

Yang dimasukkan dalam kolom saldo pada masing-masing pos kewajiban

dalam valuta asing adalah pos-pos kewajiban dalam valuta asing sesuai dengan

pembukuan Bank pada posisi akhir bulan.


kewajiban dalam valuta asing yang akan jatuh tempo dan dikelompokkan sisa

waktu sampai dengan jatuh tempo sesuai kontrak untuk pos neraca yang

memiliki jatuh tempo kontraktual dan/atau asumsi untuk pos neraca yang



1. Dana Pihak ketiga

a. Giro

b. Tabungan

c. Simpanan Berjangka

1) Deposit on call

2) Deposito berjangka

3) Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah Simpanan Berjangka

yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah

satu dari angka 1) dan angka 2).


3. Kewajiban kepada bank lain

4. Surat Berharga yang Diterbitkan

a. Obligasi

b. Subordinasi

Termasuk dalam pos ini adalah Surat Berharga subordinasi yang


Pinjaman.

c. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah Surat Berharga yang

Diterbitkan yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam


72

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-25.h


a. Pinjaman Subordinasi

Termasuk dalam pos ini adalah pinjaman subordinasi yang


Pinjaman.

b. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah Pinjaman yang Diterima

yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam huruf a.

6. Kewajiban Lainnya

a. Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali

(Repo)

b. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah Kewajiban Lainnya yang

tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam huruf a.

7. Lain-lain

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah kewajiban yang tidak dapat


dengan 6.



POS-POS REKENING ADMINISTRATIF

Yang dimasukkan dalam pos-pos rekening administratif adalah hanya bagian dari

pos tersebut yang diperkirakan akan mempengaruhi arus kas (menjadi tagihan

atau kewajiban).

A. TAGIHAN REKENING ADMINISTRATIF

1. Komitmen

a. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik

b. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan

1) Spot

2) Derivatif


73

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-25.i

c. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah tagihan komitmen yang


huruf a dan huruf b.

2. Kontijensi

Seluruh tagihan kontijensi yang diperkirakan akan mempengaruhi arus

kas (menjadi tagihan).

B. KEWAJIBAN REKENING ADMINISTRATIF

1. Komitmen

a. Fasilitas kredit yang belum ditarik

Fasilitas kredit yang belum ditarik meliputi fasilitas kepada nasabah

dan bank lain. Fasilitas tersebut juga meliputi fasilitas committed dan

uncommitted.

b. Irrevocable L/C yang masih berjalan

Irrevocable L/C yang masih berjalan meliputi LC luar negeri dan L/C

dalam negeri.

c. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan

1) Spot

2) Derivatif


d. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah kewajiban komitmen yang


huruf a sampai dengan huruf c.

2. Kontijensi

Seluruh kewajiban kontijensi yang diperkirakan akan mempengaruhi arus

kas (menjadi kewajiban).



74

Sulistiadi Dono I

Rectangle

75

Sulistiadi Dono I

Rectangle

76

Sulistiadi Dono I

Rectangle

77

Sulistiadi Dono I

Rectangle

78

Sulistiadi Dono I

Rectangle

79

Sulistiadi Dono I

Rectangle

80

Sulistiadi Dono I

Rectangle

81

Sulistiadi Dono I

Rectangle

82

Sulistiadi Dono I

Rectangle

83

Sulistiadi Dono I

Rectangle

84

Sulistiadi Dono I

Rectangle

85

Sulistiadi Dono I

Rectangle

86

Sulistiadi Dono I

Rectangle

87

Sulistiadi Dono I

Rectangle

88

Sulistiadi Dono I

Rectangle

89

Sulistiadi Dono I

Rectangle

90

Sulistiadi Dono I

Rectangle

91

Sulistiadi Dono I

Rectangle

92

Sulistiadi Dono I

Rectangle

93

Sulistiadi Dono I

Rectangle

94

Sulistiadi Dono I

Rectangle

95

Sulistiadi Dono I

Rectangle

96

Sulistiadi Dono I

Rectangle

97

Sulistiadi Dono I

Rectangle

98

Sulistiadi Dono I

Rectangle

99

Sulistiadi Dono I

Rectangle

100

Sulistiadi Dono I

Rectangle

��'�� !��$��

� ��

� ��

�� > > >� >�� >�� ? ?��?�� ?� ?�� ?�� ?�> ?> ?>� ?>�� ?>�� ?>�� ?�? ?? ??�

�� 0�� B&�

� $&+#�$��

��%��0�

+�� (+#�$��

�� 0�� (�#��#�(�(�

��(��

%�� /�� !��

��0��@�� @� � ��

�%�� +�� +��

� �B&�

*�� 9��

%�� 9��

� $&+#�$��

��(��

9�#��(�#��#�(�(�

��00��%��0�

%��0��$��(�#�(� ��0��@��

+�� (+#�$��

��%��0�

+�#�0��

@��@��

=�%� ��;��

=BB%� ��;��

��$,

��,

101

Dtiadm

Rectangle

II-49

FORMULIR 8


“LAPORAN KREDIT YANG DIRESTRUKTURISASI

PADA BULAN LAPORAN”

Dalam formulir ini dilaporkan seluruh restrukturisasi kredit dalam rupiah dan valuta asing yang telah dilakukan

dalam bulan laporan. Yang dimaksud dengan restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank

dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang

dilakukan antara lain melalui :

a. Penurunan suku bunga kredit;

b. Perpanjangan jangka waktu kredit;

c. Pengurangan tunggakan pokok kredit;

d. Pengurangan tunggakan bunga kredit;

e. Penambahan fasilitas kredit; dan atau

f. Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara


I. Nama.

Kolom ini diisi nama debitur, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Debitur Perorangan

Kolom ini diisi dengan nama perorangan secara lengkap (tidak disingkat) dengan ketentuan :

i. Debitur perorangan sebagaimana tercantum dalam KTP. Jika yang tercantum dalam KTP terdapat

bagian nama yang disingkat harus diisi secara lengkap. Termasuk dalam pengertian debitur

perorangan adalah usaha dagang (UD, PO, dan lain-lain), industri, atau usaha lainnya yang NPWP-

nya menjadi satu dengan NPWP perorangan. Nama debitur, tidak melebihi 30 karakter dan tidak

mengandung tanda baca termasuk tanda petik (’). Apabila nama perorangan mempunyai lebih

dari satu kata, maka antara kata berikutnya harus menggunakan spasi.

ii. Diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam KTP. Dalam hal usaha dagang, industri, atau

usaha lainnya yang dimiliki perorangan, nama yang diisi adalah nama pemilik sesuai dengan

yang tercantum dalam KTP. Dimulai dengan nama diri, diikuti dengan nama keluarga atau nama

marga.

iii. Tidak boleh dimulai dengan singkatan.

iv. Nama keluarga atau marga (bila dicantumkan sesuai KTP) diketik penuh/lengkap.

v. Nama debitur yang mengunakan kata “bin/binti” sebagaimana tercantum dalam KTP juga harus

diisi secara lengkap pada kolom nama.

b. Debitur Badan Usaha

Kolom ini diisi nama badan usaha sebagai berikut :

(i) Debitur badan usaha atau lembaga sebagaimana tercantum dalam kartu NPWP/Akte. Nama

102

Dtiadm

Rectangle

II-50

Formulir 8

debitur tidak melebihi 30 karakter, dan tidak mengandung tanda baca termasuk tanda petik (’).

Apabila nama debitur badan usaha mempunyai lebih dari satu kata, maka antara kata berikutnya

harus menggunakan spasi.

(ii) Diisi sesuai dengan nama badan usaha yang tercantum dalam kartu NPWP atau Akte (tidak

termasuk bentuk badan usaha). Pengisiannya tidak boleh disingkat. Jenis badan usaha, seperti

PT., CV., FA., PERSERO, dll diisi dibelakang nama badan usaha.

Contoh : Artha Mandiri P.T., Sinar Terang Sejati Persero dll.

c. Debitur Kelompok

Kolom ini diisi dengan nama kelompok dengan ketentuan pengisian sesuai dengan pengisian debitur

perorangan. Yang dimaksud debitur kelompok adalah debitur yang anggotanya dibentuk atas dasar

kepentingan bersama dan dipimpin oleh seorang ketua dan bukan berbentuk badan usaha yang

memperoleh satu/lebih fasilitas penyediaan dana.

Contoh : Kelompok Tani Nelayan Andrawina, diisi dengan nama “Kelompok Tani Nelayan Andrawina”.

II. NPWP

NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperoleh perorangan atau badan usaha sebagai tanda

bahwa yang bersangkutan telah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak setempat.Ketentuan

pencantuman NPWP sesuai ketentuan pajak yang berlaku.

Kolom NPWP diisi secara lengkap sesuai dengan cara penomoran yang tercantum dalam kartu NPWP (14/

15 digit tanpa titik).

III. Alamat

Kolom ini diisi alamat debitur yang direstrukturisasi termasuk kata ‘JALAN’, ‘DESA’,’PERUMAHAN’,

‘KOMPLEK’, ‘GEDUNG’, ‘WISMA’, dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam kartu NPWP atau KTP

bagi debitur yang tidak wajib memiliki NPWP.

IV. Cara Restrukturisasi, diisi dengan sandi :

No. Cara Restrukturisasi Sandi

1. Penurunan suku bunga kredit 1

2. Perpanjangan jangka waktu kredit 2

3. Pengurangan tunggakan pokok kredit 3

4. Pengurangan tunggakan bunga kredit 4

5. Penambahan fasilitas kredit 5

6. Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara 6

7. Penambahan fasilitas kredit dan pengurangan tunggakan bunga kredit 7

8. Penambahan fasilitas kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit 8

9. Penambahan fasilitas kredit dan penurunan suku bunga kredit 9

10. Penambahan fasilitas kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit dan penurunan 10

suku bunga kredit

11. Penambahan fasilitas kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit dan perpanjangan 11

jangka waktu kredit

103

Dtiadm

Rectangle

II-51

V. Plafon

Kolom ini diisi dengan plafon kredit sebelum restrukturisasi. Yang dimaksud dengan plafon adalah jumlah

maksimum fasilitas yang diterima debitur sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian/akad. Pengisian

jumlah plafon dalam rupiah maupun valuta asing dinyatakan dalam jutaan rupiah.

Plafon untuk fasilitas kredit diisi sebagai berikut:

1. Pembiayaan Bersama/Sindikasi

Kolom ini diisi jumlah pangsa plafon masing-masing bank peserta.

2. Kredit Lainnya

Kolom ini diisi jumlah maksimum fasilitas yang tercantum dalam surat perjanjian.

VI. Saldo Kredit

Kolom ini diisi jumlah baki debet (dalam jutaan rupiah) pada akhir bulan laporan masing-masing rekening

sebelum kredit direstrukturisasi. Jika baki debet dalam valuta asing, maka baki debet yang diisikan merupakan

penjabaran nilai valuta asing ke dalam nilai rupiah berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

VII. Jenis Valuta

Kolom ini diisi dengan jenis valuta dari kredit yang diberikan oleh bank pelapor kepada debitur sebelum

direstrukturisasi. Adapun jenis valuta ini diisi sesuai dengan sandi yang terdapat pada Daftar Sandi Jenis

Valuta sebagaimana pada lampiran IV.

Apabila bank pelapor memberikan fasilitas kredit dalam valuta asing, namun dalam penarikannya bank

memberikan dalam valuta rupiah (multi currency), kredit tersebut dilaporkan sebagai valuta asing sesuai

dengan akad kredit yang bersangkutan.

Contoh : Sesuai dengan perjanjian, plafond kredit diberikan dalam USD, namun kredit tersebut dapat

dicairkan dalam mata uang rupiah. Kredit ini diperlakukan sebagai piutang/pembiayaan dalam valuta

asing, dan kolom Jenis Valuta diisi dengan sandi 840 (USD).

VIII. Tunggakan Bunga

Kolom ini diisi dengan tunggakan bunga yang tercatat di neraca sebelum kredit direstrukturisasi

IX. Bunga Administrasi

Kolom ini diisi dengan kewajiban pembayaran bunga debitur yang tercatat dalam rekening administratif

sebelum kredit direstrukturisasi

X. Jangka waktu

1. Bulan dan Tahun Mulai

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal penyediaan fasilitas kredit sebelum kredit

direstrukturisasi sesuai yang tercantum dalam perjanjian kredit.

2. Bulan dan Tahun Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo penyediaan fasilitas kredit sebelum

kredit direstrukturisasi sesuai yang tercantum dalam perjanjian kredit.

Formulir 8

104

Dtiadm

Rectangle

II-52

XI. Suku Bunga

Kolom ini diisi dengan suku bunga terakhir sebelum kredit direstrukturisasi.

XII. Kualitas Kredit

Kolom ini diisi dengan kualitas kredit sebelum dilakukan restrukturisasi kredit sebagaimana diatur dalam

ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Kolom ini diisi dengan sandi :

No. Kualitas Kredit Sandi

1. Lancar 1

2. Dalam Perhatian Khusus 2

3. Kurang Lancar 3

4. Diragukan 4

5. Macet 5

XIII. Nilai Agunan

Kolom ini diisi dengan nilai agunan terakhir sebelum kredit direstrukturisasi.

XIV. Plafon

Kolom ini diisi dengan plafon kredit setelah restrukturisasi.

XV. Saldo Kredit

Kolom ini diisi dengan baki debet akhir bulan laporan setelah kredit direstrukturisasi.

XVI. Jenis Valuta

Kolom ini diisi jenis valuta dari kredit yang telah direstrukturisasi. Adapun jenis valuta ini diisi sesuai dengan

sandi yang terdapat pada Daftar Sandi Jenis Valuta sebagaimana pada lampiran IV.

XVII. Jangka waktu

1. Bulan dan Tahun Mulai

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal perjanjian kredit baru sesuai yang tercantum

dalam perjanjian kredit.

2. Bulan dan Tahun Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo perjanjian kredit baru sesuai yang

tercantum dalam perjanjian kredit.

XVIII. Suku Bunga

Kolom ini diisi dengan suku bunga terakhir setelah kredit direstrukturisasi

XIX. Kualitas Kredit

Kolom ini diisi dengan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi kredit sebagaimana diatur dalam

ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Kolom ini diisi dengan sandi :

No. Kualitas Kredit Sandi

1. Lancar 1

2. Dalam Perhatian Khusus 2

3. Kurang Lancar 3

Formulir 8

105

Dtiadm

Rectangle

II-53

4. Diragukan 4

5. Macet 5

XX. Nilai Agunan

Kolom ini diisi dengan nilai agunan terakhir setelah kredit direstrukturisasi.

XXI. Kerugian Restrukturisasi

Kolom ini diisi dengan nilai kerugian karena restrukturisasi kredit sebagaimana diatur dalam Ketentuan

Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

XXII. Total Kredit Yang Direstrukturisasi Bulan Ini

Kolom ini diisi dengan penjumlahan baki debet seluruh kredit yang direstrukturisasi selama bulan laporan.

XXIII. Saldo Kredit Yang Direstrukturisasi Bulan Lalu

Kolom ini diisi dengan baki debet dari seluruh kredit yang direstrukturisasi pada laporan bulan lalu.

XXIV. Saldo Kumulatif Kredit Yang Direstrukturisasi

Kolom ini diisi dengan total baki debet kredit yang direstrukturisasi.

Formulir 8

106

Dtiadm

Rectangle

II-54

Formulir 9.a.

Risiko Spesifik – Eksposur Surat Berharga (Trading Book)

KEPALA DEPARTEMEN

PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN

MULYA E. SIREGAR

Long Short

I II III IV V

1 10000 0%

2

a. 21000 0%

b.

i. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 6

bulan

21100 0,25%

ii. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 6 bulan sampai dengan

24 bulan

21200 1%

iii. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 24 bulan 21300 1,60%

c. 22000 8%

d. 23000 12%

e. 29000 8%

3

a.31000 0,25%

b.32000 1%

c. 33000 1,60%

4.

a.

i. peringkat jangka pendek A-1 41100 1,60%

ii. peringkat jangka pendek A-2 41200 4,00%

iii. peringkat jangka pendek A-3 41300 8,00%

iv. peringkat jangka pendek kurang dari A-3 41400 12,00%

v. peringkat AAA s.d AA- 41500 1,60%

vi. peringkat A+ s.d A- 41600 4,00%

vii. peringkat BBB+ s.d BB- 41700 8,00%

viii. peringkat kurang dari BB- 41800 12,00%

ix. tanpa peringkat 41900 12,00%

b.

i. Tagihan Jangka Pendek

1) peringkat jangka pendek kurang dari A-3 42110 12,00%

2) peringkat BB+ s.d B- 42120 4,00%

3) peringkat kurang dari B- 42130 12,00%

4) tanpa peringkat 42190 4,00%

ii. Tagihan Jangka Panjang

1) peringkat jangka pendek kurang dari A-3 42210 12,00%

2) peringkat BB+ s.d B- 42220 8,00%

3) peringkat kurang dari B- 42230 12,00%

4) tanpa peringkat 42290 8,00%

c.

i. peringkat BB+ s.d B- 43100 8,00%

ii. peringkat kurang dari B- 43200 12,00%

iii. tanpa peringkat 43900 8,00%

50000

No.Surat Berharga dan Instrumen Derivatif dengan surat berharga sebagai instrumen yang

mendasari:Sandi

sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 24 bulan

Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Lainnya

diterbitkan oleh Korporasi, dengan:

diterbitkan oleh Bank:

diterbitkan oleh entitas sektor publik dan bank pembangunan multilateral dan

lembaga internasional dengan:

TOTAL

peringkat BB+ s.d B-

peringkat kurang dari B-

tanpa peringkat

Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Kualifikasi dengan:

sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 6 bulan

sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 6 bulan sampai dengan 24

bulan

Total Beban Modal

(capital charge ) untuk

Risiko Spesifik

(berdasarkan posisi bruto,

yaitu posisi long

ditambah posisi short )

Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Pemerintah Indonesia

Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Pemerintah Negara Lain

peringkat AAA s.d AA-

peringkat A+ s.d BBB- dengan:

Posisi

TOTALBobot

Risiko

107

THI_fariza

Rectangle

THI_fariza

Rectangle

108

Sulistiadi Dono I

Rectangle

109

Sulistiadi Dono I

Rectangle

110

Sulistiadi Dono I

Rectangle

111

Sulistiadi Dono I

Rectangle

112

Sulistiadi Dono I

Rectangle

113

Sulistiadi Dono I

Rectangle

114

Sulistiadi Dono I

Rectangle

115

Sulistiadi Dono I

Rectangle

116

Sulistiadi Dono I

Rectangle

117

Sulistiadi Dono I

Rectangle

118

Sulistiadi Dono I

Rectangle

119

Sulistiadi Dono I

Rectangle

120

Sulistiadi Dono I

Rectangle

121

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-65.d

(Jutaan Rp)(Jutaan Rp)(Jutaan Rp)(Jutaan Rp)

1

2

3

4

5

6

Risiko Spesifik Risiko

Umum

Risiko

Suku

Bunga

Risiko

Nilai

Tukar

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum setelah memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Operasional,

dan Risiko Pasar

29085

Rasio Kelebihan Modal Pelengkap Tambahan 29090

* Laporan Bank dilakukan berdasarkan perhitungan Bank sendiri, sedangkan Bank Indonesia akan menggunakan data pengawasan yang ada di Bank Indonesia* Laporan Bank dilakukan berdasarkan perhitungan Bank sendiri, sedangkan Bank Indonesia akan menggunakan data pengawasan yang ada di Bank Indonesia* Laporan Bank dilakukan berdasarkan perhitungan Bank sendiri, sedangkan Bank Indonesia akan menggunakan data pengawasan yang ada di Bank Indonesia* Laporan Bank dilakukan berdasarkan perhitungan Bank sendiri, sedangkan Bank Indonesia akan menggunakan data pengawasan yang ada di Bank Indonesia

ATMR untuk RISIKO OPERASIONAL 29072

ATMR untuk RISIKO PASAR 29073

TOTAL ATMR (RISIKO KREDIT + RISIKO OPERASIONAL + RISIKO PASAR) 29080

ATMR untuk RISIKO KREDIT 29071

Modal Inti yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar (minimum 28.5% x total beban modal) 29040

Modal Pelengkap yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar (yaitu yang dapat ditambahkan untuk

Modal Pelengkap Tambahan)

29045

29060

Modal Pelengkap Tambahan yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar 29065

TOTAL MODAL (Modal Inti + Modal Pelengkap + Modal Pelengkap Tambahan) 29070

9 Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi persyaratan 29050

a.Kelebihan Pinjaman Subordinasi yang tidak dapat diperhitungkan dalam Modal Pelengkap 29055

b.Pinjaman Subordinasi dengan maturitas awal minimum 2 tahun dan memenuhi kriteria Pinjaman

Subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal

Risiko Suku Bunga

Risiko Nilai Tukar

Risiko Perubahan

Harga Option

Total 12,5 x Total (Ekuivalen ATMR)

b. Perhitungan Beban Modal Menggunakan Model Internal

Risiko Spesifik Risiko Umum Total 12,5 x Total (Ekuivalen ATMR)

a. Perhitungan Beban Modal Menggunakan Metode Standar

Modal Inti (setelah diperhitungkan faktor pengurang, sesuai ketentuan yang berlaku mengenai KPMM)* 29015

Modal Pelengkap (setelah diperhitungkan faktor pengurang, sesuai ketentuan yang berlaku mengenai

KPMM)*

29020

Faktor Pengurang Modal 29025

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) untuk Risiko Kredit 29030

TOTAL ATMR RISIKO PASAR 29035

Formulir 9.iFormulir 9.iFormulir 9.iFormulir 9.i

Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

SandiSandiSandiSandi

Total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit (sesuai ketentuan yang berlaku

mengenai KPMM)*

29010

Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

122

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-65.e

(Jutaan Rp)

1

2

3

4

5

6

Risiko

Spesifik

Risiko

Umum

Risiko

Spesifik

Risiko

Umum

Risiko

Suku

Bunga

Risiko Nilai

Tukar

Risiko Ekuitas Risiko

Komoditas

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum setelah memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Operasional, dan Risiko Pasar 29085

Rasio Kelebihan Modal Pelengkap Tambahan 29090

* Laporan Bank dilakukan berdasarkan perhitungan Bank sendiri, sedangkan Bank Indonesia akan menggunakan data pengawasan yang ada di Bank Indonesia

ATMR untuk RISIKO OPERASIONAL 29072

ATMR untuk RISIKO PASAR 29073

TOTAL ATMR (RISIKO KREDIT + RISIKO OPERASIONAL + RISIKO PASAR) 29080

Modal Pelengkap Tambahan yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar 29065

TOTAL MODAL (Modal Inti + Modal Pelengkap + Modal Pelengkap Tambahan) 29070

ATMR untuk RISIKO KREDIT 29071

Modal Pelengkap yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar (yaitu yang dapat ditambahkan untuk Modal Pelengkap

Tambahan)

29045

9 Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi persyaratan 29050

a.Kelebihan Pinjaman Subordinasi yang tidak dapat diperhitungkan dalam Modal Pelengkap 29055

b.Pinjaman Subordinasi dengan maturitas awal minimum 2 tahun dan memenuhi kriteria Pinjaman Subordinasi yang dapat

diperhitungkan sebagai komponen modal

29060

Modal Inti yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar (minimum 28.5% x total beban modal) 29040

Total12,5 x Total (Ekuivalen

ATMR)

b. Perhitungan Beban Modal menggunakan Model Internal

Risiko Spesifik Risiko Umum Total12,5 x Total (Ekuivalen

ATMR)

Risiko Suku Bunga

Risiko

Nilai

Tukar

Risiko Ekuitas

Risiko

Komoditas

Risiko Perubahan Harga Option

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) untuk Risiko Kredit 29030

TOTAL ATMR RISIKO PASAR 29035

a. Perhitungan Beban Modal menggunakan Metode Standar

Modal Inti (setelah diperhitungkan faktor pengurang, sesuai ketentuan yang berlaku mengenai KPMM)* 29015

Modal Pelengkap (setelah diperhitungkan faktor pengurang, sesuai ketentuan yang berlaku mengenai KPMM)* 29020

Faktor Pengurang Modal 29025

Formulir 9.jFormulir 9.jFormulir 9.jFormulir 9.j

Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Konsolidasi)Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Konsolidasi)Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Konsolidasi)Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Konsolidasi)

Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Konsolidasi) Sandi

Total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit (sesuai ketentuan yang berlaku mengenai KPMM)* 29010

123

Sulistiadi Dono I

Rectangle

124

Sulistiadi Dono I

Rectangle

125

Sulistiadi Dono I

Rectangle

126

Sulistiadi Dono I

Rectangle

127

Sulistiadi Dono I

Rectangle

128

Sulistiadi Dono I

Rectangle

��8�� &�

��)(

��

��

�� "��-� �� 7�� "� *�"�� $4� �� )

�� *��&�� -�0��H��B ��$� ��"��"��!��3� ��$�'� ��"�&��

��-�I�3��0�3��H��B

�� )�� "�� (�� *�� <� ��,�� "��0�<��H��B ��+�

��;

�� $��

��

��'�

�&' +��#��0��

��=��

��

129

Dtiadm

Rectangle

II-68

FORMULIR 10


“LAPORAN DEPOSAN DAN DEBITUR INTI

PADA BULAN LAPORAN”

Pada formulir ini dilaporkan :

1. Jumlah dana milik Deposan Inti yaitu 10, 25, atau 50 depositors terbesar sesuai total aset Bank sebagaimana

diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, sebagai

berikut:

a. Bank dengan total aset sampai dengan 1 trilyun rupiah, deposan inti = 10 deposan

b. Bank dengan total aset antara 1 trilyun rupiah sampai dengan 10 trilyun rupiah, deposan inti = 25 deposan

c. Bank dengan total aset lebih besar dari 10 trilyun rupiah, deposan inti = 50 deposan.

Posisi dana pihak ketiga yang dimiliki oleh Deposan Inti tersebut di atas dirinci dalam bentuk giro, tabungan

dan simpanan berjangka (deposito) dalam rupiah dan valuta asing sesuai dengan laporan keuangan bank

pelapor pada bulan laporan.

Yang dimaksud Deposan adalah nasabah yang memiliki giro,tabungan, dan atau deposito. Misalnya PT X

memiliki giro sebesar Rp.100 milyar, tabungan sebesar Rp.10 milyar, dan deposito sebesar Rp.50 milyar sehingga

secara total PT X memiliki simpanan di bank sebesar Rp.160 milyar dan merupakan 25 depositor terbesar

dengan asumsi total aset bank sebesar Rp. 10 trilyun.

2. Posisi kredit kepada Debitur Inti yaitu 10,15 atau 25 debitur/grup (one obligor concept) di luar pihak terkait

sesuai total aset Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Sistem Penilaian Tingkat

Kesehatan Bank Umum, sebagai berikut:

a. Bank dengan total aset sampai dengan 1 trilyun rupiah, debitur inti = 10 debitur/grup

b. Bank dengan total aset antara 1 trilyun rupiah sampai dengan 10 trilyun rupiah, debitur inti = 15 debitur/

grup

c. Bank dengan total aset lebih besar dari 10 trilyun rupiah, debitur inti = 25 debitur/grup


I. DEPOSAN INTI

1. Deposan Inti Bulan ini

Baris ini diisi secara sistem dengan total dana milik Deposan Inti dalam rupiah dan valuta asing pada bulan

laporan yang dirinci menurut giro, tabungan dan deposito.

a. Giro.

Baris ini diisi jumlah giro milik Deposan Inti dalam rupiah dan valuta asing.

130

Dtiadm

Rectangle

II-69

b. Tabungan.

Baris ini diisi jumlah tabungan milik Deposan Inti dalam rupiah dan valuta asing.

c. Deposito.

Baris ini diisi jumlah deposito milik Deposan Inti dalam rupiah dan valuta asing.

Penjelasan mengenai giro, tabungan dan deposito (simpanan berjangka) sebagaimana penjelasan dalam

Formulir-1, “Laporan Dana Pihak Ketiga Rupiah dan Valuta Asing”.

2. Total Dana Pihak Ketiga

Baris ini diisi seluruh dana milik pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing dalam bentuk giro, tabungan dan

deposito sesuai dengan laporan keuangan bank pelapor sebagaimana yang dilaporkan dalam Laporan Bulanan

Bank Umum (LBU).

3. Persentase Deposan Inti

Baris ini diisi secara persentase (%) yaitu jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki oleh Deposan inti dibagi

dengan total dana pihak ketiga di bank pelapor dikalikan 100%. Baris ini diisi secara sistem dari hasil perhitungan :

DPK Deposan Inti

x 100%

Total DPK

4. Deposan Inti bulan sebelumnya

Baris ini diisi dengan total dana milik Deposan Inti dalam rupiah dan valuta asing pada bulan sebelum bulan

laporan.

5. Persentase Pertumbuhan Deposan Inti

Baris ini diisi secara persentase (%) yaitu jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki oleh deposan inti pada bulan

laporan dikurangi dengan jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki oleh deposan inti pada bulan sebelumnya

dibagi dengan jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki oleh deposan inti pada bulan sebelumnya dikalikan

100%. Baris ini diisi secara sistem dari hasil perhitungan :

(DPK Deposan Inti bulan laporan – DPK Deposan Inti bulan sebelumnya)

x 100%

DPK Deposan Inti bulan sebelumnya

II. DEBITUR INTI

1. Kredit Kepada Debitur Inti

Baris ini diisi dengan total baki debet (outstanding) kredit kepada Debitur Inti.

2. Total Kredit

Baris ini diisi dengan baki debet seluruh kredit dalam rupiah dan valuta asing sesuai dengan laporan keuangan

bank pelapor sebagaimana yang dilaporkan dalam Laporan Bulanan Bank Umum (LBU).

Formulir 10

131

Dtiadm

Rectangle

II-70

3. Persentase Debitur Inti

Baris ini diisi secara persentase (%) yaitu baki debet kredit kepada Debitur inti dibagi dengan total kredit

dikalikan 100%. Baris ini diisi secara sistem dari hasil perhitungan :

Kredit Debitur Inti

x 100%

Total Kredit

Formulir 10

132

Dtiadm

Rectangle

�� #<��7��#��

�� * <-%= 9�1��><%*2<�*�� #��"� %&��

�� * -�<��-�3<�1��-� �7=- -�*<<�� #��"� %&��

$� �=��7�1��<�*��%* =2<�*��%&��

'� #-��#-�� #��"� %&��

��"��"��.��.��/��"��!��4��

��=��A��=� ��+��+�!��+��

9��9A%��8�+��J��=��

�&'�� %� �� +� ��A �� = A� =��

��8�� &�

��(�

��

133

Dtiadm

Rectangle

II-72

FORMULIR 11


“LAPORAN SENSITIVITY TO MARKET RISK – NILAI TUKAR”

Pada formulir ini dilaporkan eksposur bank yang dipengaruhi oleh risiko pasar - nilai tukar yang disajikan

berdasarkan aktivitas fungsional bank pelapor. Form ini digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan bank untuk

faktor sensitivitas terhadap risiko pasar (sensitivity to market risk) akibat fluktuasi (adverse movement) nilai tukar.


I. Lending

Baris ini diisi dengan saldo dari aktivitas fungsional bank dalam bentuk lending menurut jenis valuta USD,

GBP, SGD, HKD, JPY, AUD,EURO, MYR dan lainnya.

II. Treasury & Investment

Baris ini diisi dengan saldo dari aktivitas fungsional bank dalam bentuk treasury atau investment untuk

posisi long atau short menurut jenis valuta USD, GBP, SGD, HKD, JPY, AUD,EURO, MYR dan lainnya.

III. Trade Finance & Bank Guarantee

Baris ini diisi dengan saldo dari aktivitas fungsional bank dalam bentuk trade finance dan bank guarantee

untuk posisi long maupun short menurut jenis valuta USD, GBP, SGD, HKD, JPY, AUD,EURO, MYR dan

lainnya.

IV. Funding & Debt Instrument

Baris ini diisi dengan saldo dari aktivitas fungsional bank dalam bentuk funding atau debt instrument untuk

posisi short menurut jenis valuta USD, GBP, SGD, HKD, JPY, AUD,EURO, MYR dan lainnya.

V. Lain-lain

Baris ini diisi dengan saldo dari aktivitas fungsional bank selain pada angka romawi I s.d. IV untuk posisi

long maupun short menurut jenis valuta USD, GBP, SGD, HKD, JPY, AUD,EURO, MYR dan lainnya.

134

Dtiadm

Rectangle

��$� ��

%��"�� ;��"�� ;��)�"�� ;)��"�� $

;��&�� ;��&�� ;��$��&��

;$�'��&�� ';'�(��&�� (;(��&�� $�;��'��&�� $';�'��&�� '��"&��&�� )�

��=��A��=� ��+��+�K��+��%��

+��@�+��

��8�� &�

��(�

��

C=��-

C=��/

C=��,

�+�� +��

�>��

�= ��

�

135

Dtiadm

Rectangle

II-74

FORMULIR 12


“LAPORAN SENSITIVITY TO MARKET RISK – SUKU BUNGA”

Pada formulir ini dilaporkan eksposur bank dalam rupiah maupun valuta asing yang dipengaruhi oleh risiko

pasar - suku bunga yang dipetakan berdasarkan jatuh tempo (zona). Form ini digunakan untuk penilaian tingkat

kesehatan bank untuk faktor sensitivitas terhadap risiko pasar (sensitivity to market risk) akibat perubahan suku

bunga.


I. ZONA 1

Baris ini diisi dengan eksposur bank baik aktiva maupun pasiva yang dipengaruhi oleh risiko suku bunga

yang dipetakan menurut jatuh tempo yang dibagi dalam skala waktu (Zona 1) sebagai berikut :

• Sampai dengan 1 bulan

• lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan



II. Zona 2



• lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun



III. Zona 3








• lebih dari 20 tahun

136

Dtiadm

Rectangle

II-75

Formulir 13.a

Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar

Bank Secara Individual

1.

No Tagihan CKPN atau PPA Khusus Tagihan Bersih

I II III (I - II)

1.

a. 10110

1) Penempatan pada Bank Indonesia 10111

2) Surat Berharga 10112

3) Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) 10113

4) Kredit yang diberikan 10114

5) Tagihan Lainnya 10115

6) Tagihan Bunga yang belum diterima 10116

b. 10120



3) Tagihan Akseptasi 10123




2. 10200

a. 10210

b. 10220

c. 10230

d. 10240

e. 10250

f. 10260

3. 10300

a. 10310

b. 10320

c. 10330

d. 10340

e. 10350

f. 10360

4.

a. 10410

1) Penempatan pada Bank lain 10411







b. 10420








5. 10500

a. 10510

b. 10520

6. 10600

a. 10610

b. 10620

7. 10700

a. 10710

b. 10720

8. 10800

a. 10810

b. 10820

c. 10830

d. 10840

Tagihan Akseptasi

Kredit yang diberikan

Tagihan Lainnya

Tagihan Bunga yang belum diterima



Kredit Pegawai/Pensiunan



Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

Tagihan Jangka Pendek

Tagihan Jangka Panjang

Kredit Beragun Rumah Tinggal



Kredit Beragun Properti Komersial

Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)

Tagihan Akseptasi


Tagihan Lainnya


Tagihan Kepada Bank

Tagihan Akseptasi


Tagihan Lainnya


Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

Surat Berharga

Tagihan Kepada Pemerintah

Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia

Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain

Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

Surat Berharga


Eksposur Aset di Neraca, kecuali eksposur sekuritisasi.

Kategori PortofolioSandi

137

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-76

Lanjutan Formulir 13.a


9. 10900

a. Surat Berharga 10910

b. Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) 10920

c. Tagihan Akseptasi 10930

d. Kredit yang diberikan 10940

e. Tagihan Lainnya 10950

f. Tagihan Bunga yang belum diterima 10960

10.

a. 11010

b. 11020







11. 11100

a. Uang Tunai, Emas dan Commemorative Coin 11110

b. Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal) 11120

1) penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit 11121

2) penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa 11122

3) penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa 11123

c. 11130

d. 11140

e. 11150

f. 11160

10000

Antar Kantor Neto

Lainnya

Total Eksposur untuk Posisi Aset di Neraca


Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal

Kategori Portofolio

Aset Lainnya

Aset tetap dan inventaris Neto

Aset Yang Diambil Alih (AYDA)

Tagihan Kepada Korporasi

Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

138

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-77


2.

a.

No Sandi Nilai TRA PPA Khusus Nilai TRA Neto

I II III (I - II)

1. 21010

a. 21011

b. 21012

2. 21020

3. 21030

4. 21040

a. 21041

b. 21042

5. 21050

6. 21060

7. 21070

8. 21080

9. 21090

10. 21100

a. 21101

b. 21102

21000

b.

No Sandi Nilai TRA PPA Nilai TRA Neto

I II III (I - II)

1. 22010

a. 22011

b. 22012

2. 22020

3. 22030

4. 22040

a. 22041

b. 22042

5. 22080

6. 22090

22000



Total Eksposur dari Transaksi Rekening Administratif Lainnya




Tagihan Kepada Bank



Total Eksposur untuk Kelonggaran Tarik

Transaksi Rekening Administratif Lainnya

Kategori Portofolio










Tagihan Kepada Bank





Kategori Portofolio





Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi dalam Transaksi Rekening Administratif (TRA), kecuali eksposur sekuritisasi

Kelonggaran Tarik

139

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-78


3.

a.

No Sandi Tagihan Bersih

I

1. 31010

a. 31011

b. 31012

2. 31020

3. 31030

4. 31040

a. 31041

b. 31042

5. 31080

6. 31090

31000

b.

No Sandi Tagihan CKPN Tagihan Bersih

I II III (I - II)

1. 32010

a. 32011

b. 32012

2. 32020

3. 32030

4. 32040

a. 32041

b. 32042

5. 32080

6. 32090

32000

c.

No Sandi Tagihan Derivatif

I1. 33010

a. 33011

b. 33012

2. 33020

3. 33030

4. 33040

a. 33041

b. 33042

5. 33080

6. 33090

33000

Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk )

Transaksi Repo


Tagihan Kepada Bank





Kategori Portofolio









Tagihan Kepada Bank


Total Eksposur dari Transaksi Repo

Transaksi Reverse Repo

Kategori Portofolio

Tagihan kepada Pemerintah


Tagihan kepada Pemerintah Indonesia

Tagihan kepada Pemerintah Negara Lain

Tagihan kepada Entitas Sektor Publik

Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional




Total Eksposur dari Transaksi Reverse Repo

Transaksi Derivatif Over The Counter (OTC)

Kategori Portofolio

Tagihan kepada Bank Lain




Tagihan kepada Korporasi

Total Eksposur dari Transaksi Derivatif OTC

140

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-79


4. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Setelmen (Settlement Risk)

No Sandi Nilai Eksposur

I1. 40100

a. 40110

b. 40120

c. 40130

d. 40140

2. 40200

40000

5. Eksposur Sekuritisasi

No Sandi

Eksposur Merupakan

Faktor Pengurang

Modal

Eksposur

diperhitungkan sebagai

ATMR

I II1. 50100

a. 50110

b. 50120

2. 50200

a. Bank merupakan Kreditur Asal 50210

b. Bank bukan merupakan Kreditur Asal 50220

3. 50300

4. 50400



5. 50500

a. 50510

b. 50520

6. 50600

7.50700

50000

6. Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)

No SandiFaktor Pengurang

Modal ATMR

I II

1. 60000Total Eksposur

Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan

Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-prinsip kehati-

hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.

Total Eksposur dari Transaksi Sekuritisasi

Jenis Transaksi

Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan

Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan

Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan

Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan

Senior Trance

Junior Tranche

Jenis Transaksi

Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan

First Loss Facility

Second Loss Facility

Bobot Risiko 50% (16-30 hari)


Bobot Risiko 100% (lebih dari 45 hari)

Untuk transaksi yang tergolong Non-delivery versus payment (non-DvP)

Total Eksposur dari Settlement Risk

Jenis Transaksi

Untuk transaksi yang tergolong Delivery versus Payment (DvP)


141

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-80

1.1.1.a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia

I

Tagihan Bersih 10110

0% 20% 50% 100%

II III IV V VI VII VIII IX X

Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia 10115 0%

Total ATMR sebelum pengakuan MRK 10181 (A)

Total ATMR setelah pengakuan MRK 10191 (B)

1.1.b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain

I


0% 20% 50% 100%


Peringkat AAA s.d AA- 10121 0%

Peringkat A+ s.d A- 10122 20%

Peringkat BBB+ s.d BBB- 10123 50%

Peringkat BB+ s.d B- 10124 100%

Peringkat dibawah B- 10125 150%

Tanpa Peringkat 10129 100%



1.2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

I


0% 20% 50% 100%



Peringkat A+ s.d BBB- 10210 50%



Tanpa peringkat 10225 50%



Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan StandarRincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan StandarRincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan StandarRincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar

Bank Secara Indiv idualBank Secara Indiv idualBank Secara Indiv idualBank Secara Indiv idual

Formulir 13.bFormulir 13.bFormulir 13.bFormulir 13.b

ATMR setelah

MRK

Kategori Sandi Bobot Risiko Tagihan BersihBagian Yang

Tidak Dijamin

Bagian Yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit) ATMR sebelum

MRK

ATMR setelah

MRK

ATMR sebelum

MRK

ATMR setelah

MRK


Tidak Dijamin


MRK

Eksposur Aset di Neraca, kecuali eksposur sekuritisasi

Kategori Bobot Risiko Tagihan BersihBagian Yang

Tidak Dijamin

Bagian Yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)

142

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-81

I


0% 20% 50% 100%


Memenuhi Kriteria Bobot Risiko 0% 10305 0%








1.4.a. Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Pendek

I


0% 20% 50% 100%


Peringkat Jangka Pendek A1 10411 20%



Peringkat Jangka Pendek lainnya 10414 150%

Peringkat AAA s.d BBB- 10415 20%






1.4.b. Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Panjang

I


Bobot Risiko

0% 20% 50% 100%













ATMR setelah

MRK

Kategori Sandi Tagihan BersihBagian Yang

Tidak Dijamin


MRK

ATMR setelah

MRK


Tidak Dijamin


MRK


Tidak Dijamin


MRK

ATMR setelah

MRK

1.3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

Lanjutan Formulir 13.b

143

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-82

I

Tagihan Bersih 10500 0

Bobot Risiko

0% 20% 50% 100%


LTV ≤ 70% 10505 35%

70% < LTV ≤ 80% 10515 40%

80% < LTV ≤ 95% 10525 45%



I


Kategori Bobot Risiko

0% 20% 50% 100%


Kredit Beragun Properti Komersial 10605 100%



1.7. Kredit Pegawai/Pensiunan

I



0% 20% 50% 100%


Kredit Pegawai/Pensiunan 10705 50%



1.8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

I



0% 20% 50% 100%


Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 10805 75%



ATMR setelah

MRK

Sandi Tagihan BersihBagian Yang

Tidak Dijamin


MRK

ATMR setelah

MRK


Tidak Dijamin


MRK

ATMR sebelum

MRK

ATMR setelah

MRK

1.6. Kredit Beragun Properti Komersial


Tidak Dijamin


MRK

ATMR setelah

MRK

1.5. Kredit Beragun Rumah Tinggal

Kategori Sandi Tagihan BersihBagian Yang

Tidak Dijamin



144

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-83

I


0% 20% 50% 100%








Peringkat BBB+ s.d BB- 10935 100%

Peringkat dibawah BB- 10940 150%




1.10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

I



0% 20% 50% 100%


Kredit Beragun Rumah Tinggal 11005 100%

Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal 11010 150%



2.2.1.a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia

Nilai TRA Neto

I

Kelonggaran Tarik 20110

Transaksi Rekening Adm Lainnya 20115

Jenis Transaksi Rekening Adminstratif (TRA) Nilai TRA Neto FKK Tagihan Bersih

II III IV

TRA yang memenuhi kriteria sebagai uncommitted 20116 0%

Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun 20117 20%

Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun 20118 50%

Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali standby L/C) 20119 20%

Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka

pemberian kredit (a.l., bid, performance, adv payment bond)20120 50%

Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian

kredit, atau akseptasi (a.l., garansi, standby LC dan aval atas surat

berharga)

20121 100%

20125 (A)

0% 20% 50% 100%

V VI VII VIII IX X XI XII XIII


Total ATMR sebelum pengakuan MRK 20181 (B)

Total ATMR setelah pengakuan MRK 20191 (C)

1.9. Tagihan Kepada Korporasi


Tidak Dijamin


MRK

ATMR setelah

MRK


Tidak Dijamin


MRK

ATMR setelah

MRK

ATMR sebelum

MRK

ATMR setelah

MRK

Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif , kecuali eksposur sekuritisasi

Sandi

Sandi


Tidak Dijamin



145

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-84



Nilai TRA Neto

I




II III IV









berharga)

20151 100%

20155 (A)

0% 20% 50% 100%











Nilai TRA Neto

I




II III IV









berharga)

20221 100%

20225 (A)

0% 20% 50% 100%









Sandi

Sandi

ATMR sebelum

MRK

ATMR setelah

MRK

Sandi

Sandi


Tidak Dijamin


Tidak Dijamin



MRK

ATMR setelah

MRK

146

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-85

Nilai TRA Neto

I




II III IV









berharga)

20321 100%

20325 (A)


0% 20% 50% 100%


Kriteria Bobot Risiko 0% 20331 0%









Nilai TRA Neto

I




II III IV









berharga)

20421 100%

20425 (A)


0% 20% 50% 100%













Tidak Dijamin


MRK


Sandi

Sandi

ATMR setelah

MRK

Sandi


Tidak Dijamin


MRK

ATMR setelah

MRK


147

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-86

Lanjutan Formulir 13.b 2.4.b. Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Panjang

Nilai TRA Neto

I




II III IV









berharga)

20466 100%

20470 (A)


0% 20% 50% 100%














Nilai TRA Neto

I



II III IV




20530 (A)

0% 20% 50% 100%


LTV ≤ 70% 20535 35%

70% < LTV ≤ 80% 20540 40%

80% < LTV ≤ 95% 20545 45%



Sandi

Sandi


Tidak Dijamin


MRK

ATMR setelah

MRK

Sandi

Sandi


Tidak Dijamin


MRK

ATMR setelah

MRK

148

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-87


Nilai TRA Neto

I



II III IV




20630 (A)

Kategori Bobot Risiko Tagihan Bersih

0% 20% 50% 100%






Nilai TRA Neto

I



II III IV




20730 (A)


0% 20% 50% 100%





ATMR sebelum

MRK

ATMR setelah

MRK

Sandi

Sandi

SandiBagian Yang

Tidak Dijamin


Sandi

SandiBagian Yang

Tidak Dijamin


MRK

ATMR setelah

MRK


149

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-88

Lanjutan Formulir 13.b Nilai TRA Neto

I




II III IV









berharga)

20845 100%

20850 (A)


0% 20% 50% 100%






Nilai TRA Neto

I




II III IV









berharga)

20945 100%

20950 (A)


0% 20% 50% 100%













ATMR sebelum

MRK

ATMR setelah

MRK


Sandi

Sandi

Sandi

Sandi


Tidak Dijamin



Tidak Dijamin


ATMR sebelum

MRK

ATMR setelah

MRK


150

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-89


Nilai TRA Neto

I

Kelonggaran Tarik - Kredit Beragun Rumah Tinggal 21010

Kelonggaran Tarik - Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal 21015


II III IV




21035 (A)

0% 20% 50% 100%






3.

3.1.a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia

Jenis Transaksi Sandi Tagihan DerivatifPotential Future

ExposureTagihan Bersih Sisa Jangka Waktu Suku Bunga Nilai Tukar dan Emas

I II III IV V

Transaksi Repo 30110 < 1 tahun

Transaksi Reverse Repo 30115 1 thn s.d 5 thn

Transaksi Derivatif 30120 > 5 tahun

30125 (A) (B)

VI VII VIII IX X

Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia 30126

Total ATMR sebelum pengakuan MRK 30181 (C)

Total ATMR setelah pengakuan MRK 30191 (D)

ATMR sebelum

MRK

ATMR setelah

MRKKategori Sandi Bobot Risiko Tagihan Bersih

Tagihan Bersih

setelah MRK


MRK

ATMR setelah

MRK

Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

Perhitungan Potential Future Exposure

Sandi

Sandi


Tidak Dijamin


151

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-90




I II III IV V

Transaksi Repo 30130 0 < 1 tahun

Transaksi Reverse Repo 30135 0 1 thn s.d 5 thn

Transaksi Derivatif 30140 0 0 0 > 5 tahun

30145 (A) 0 (B)

VI VII VIII IX X












I II III IV V




30225 (A) (B)

VI VII VIII IX X








ATMR sebelum

MRK

ATMR setelah


Tagihan Bersih

setelah MRK

ATMR sebelum

MRK

ATMR setelah

MRK


Kategori Sandi Bobot Risiko Tagihan BersihTagihan Bersih

setelah MRK



152

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-91



I II III IV V




30325 (A) (B)

VI VII VIII IX X












I II III IV V




30425 (A) (B)

VI VII VIII IX X










I II III IV V




30465 (A) (B)

VI VII VIII IX X








ATMR sebelum

MRK

ATMR setelah


Tagihan Bersih

setelah MRK



setelah MRK

ATMR sebelum

MRK

ATMR setelah

MRK



setelah MRK

ATMR sebelum

MRK

ATMR setelah

MRK




153

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-92



I II III IV V




30825 (A) (B)

VI VII VIII IX X

Tagihan Portofolio Ritel 30830 75%






I II III IV V




30925 (A) (B)

VI VII VIII IX X








4.

I

Nilai Eksposur 40000

II III IV





Tanpa peringkat

Bobot Risiko 20% 40051 20%


Bobot Risiko 100% 40053 100%

Bobot Risiko 150% 40054 150%

Total ATMR Risiko Kredit 40070 (A)

ATMR setelah

MRK

Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum

Kategori Sandi Bobot Risiko Nilai Eksposur ATMR


setelah MRK

ATMR sebelum

MRK

ATMR setelah

MRK


Kategori Bobot Risiko Tagihan BersihTagihan Bersih

setelah MRK

ATMR sebelum

MRK




154

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-93

1.

No Sandi Tagihan BersihATMR Sebelum

MRK

ATMR Setelah

MRK

I II III

1. 10100

a. 10110

b. 10120

2. 10200

3. 10300

4. 10400

a. 10410

b. 10420

5. 10500

6. 10600

7. 10700

8. 10800

9. 10900

10. 11000

a. 11010

b. 11020

11. 11100

a. 11110

b. 11120




c. 11130

d. 11140

e. 11150

f. 11160

10000

2.


MRK

ATMR Setelah

MRK

I II III

1. 20100

a. 20110

b. 20120

2. 20200

3. 20300

4. 20400

a. 20410

b. 20420

5. 20500

6. 20600

7. 20700

8. 20800

9. 20900

10. 21000

a. 21010

b. 21020

20000

Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan StandarRekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan StandarRekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan StandarRekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan StandarBank Secara Indiv idualBank Secara Indiv idualBank Secara Indiv idualBank Secara Indiv idual




TOTAL











Tagihan kepada Bank


Lainnya

TOTAL

Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif

Kategori Portofolio


Aset Lainnya

Uang Tunai, Emas dan Commemorative Coin

Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal)



Antar Kantor Neto








Tagihan Kepada Bank





Kategori Portofolio





Eksposur Aset di Neraca , kecuali eksposur sekuritisasi

Formulir 13.cFormulir 13.cFormulir 13.cFormulir 13.c

155

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-94

Lanjutan Formulir 13.c

3.


MRK

ATMR Setelah

MRK

I II III

1. 30100

a. 30110

b. 30120

2. 30200

3. 30300

4. 30400

a. 30410

b. 30420

5. 30800

6. 30900

30000

4.

No Sandi Nilai EksposurFaktor

Pengurang ATMR

I II III

1. 40100

a. 40110

b. 40120

c. 40130

d. 40140

2. 40200

40000

5.

No Sandi

Faktor

Pengurang

Modal

ATMR

I II

1. 50100

a. 50110

b. 50120

2. 50200



3. 50300

4. 50400



5. 50500

a. 50510

b. 50520

6. 50600

7.50700

50000

6.

No SandiFaktor

Pengurang ATMR

I II

1. 60000

7.

71000 (A)

72000 (B)

Total Eksposur

Total Pengukuran Risiko Kredit

TOTAL ATMR RISIKO KREDIT

TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL


Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-

prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.

TOTAL

Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)

Jenis Transaksi





Senior Trance

Junior Tranche

Jenis Transaksi


First Loss Facility


Beban Modal 50% (16-30 hari)


Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)

Non-delivery versus payment

TOTAL

Eksposur Sekuritisasi

TOTAL

Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (settlement risk)

Jenis Transaksi

Delivery versus payment



Tagihan kepada Bank





Kategori Portofolio





Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

156

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-95

1.


I II III (I-II)

1.

a. 10110

1) Penempatan pada Bank Indonesia 10111






b. 10120







2. 10200

a. 10210

b. 10220

c. 10230

d. 10240

e. 10250

f. 10260

3. 10300

a. 10310

b. 10320

c. 10330

d. 10340

e. 10350

f. 10360

4.

a. 10410








b. 10420








5. 10500

a. 10510

b. 10520

6. 10600

a. 10610

b. 10620

7. 10700

a. 10710

b. 10720

8. 10800

a. 10810

b. 10820

c. 10830

d. 10840

Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan StandarData Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan StandarData Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan StandarData Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan StandarBank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan AnakBank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan AnakBank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan AnakBank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

Formulir 13.dFormulir 13.dFormulir 13.dFormulir 13.d

Tagihan Akseptasi


Tagihan Lainnya















Tagihan Akseptasi


Tagihan Lainnya


Tagihan Kepada Bank

Tagihan Akseptasi


Tagihan Lainnya



Surat Berharga





Surat Berharga


Eksposur Aset di Neraca, kecuali eksposur sekuritisasi.

Kategori PortofolioSandi

157

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-96

Lanjutan Formulir 13.d


9. 10900

a. Surat Berharga 10910

b. Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) 10920

c. Tagihan Akseptasi 10930

d. Kredit yang diberikan 10940

e. Tagihan Lainnya 10950

f. Tagihan Bunga yang belum diterima 10960

10.

a. 11010

b. 11020







11. 11100

a. Uang Tunai, Emas dan Commemorative Coin 11110

b. Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal) 11120




c. 11130

d. 11140

e. 11150

f. 11160

10000

2.

a.

No Sandi Nilai TRA PPA Khusus Nilai TRA Neto

I II III (I-II)

1. 21010

a. 21011

b. 21012

2. 21020

3. 21030

4. 21040

a. 21041

b. 21042

5. 21050

6. 21060

7. 21070

8. 21080

9. 21090

10. 21100

a. 21101

b. 21102

21000

b.

No Sandi Nilai TRA PPA Nilai TRA Neto

I II III (I-II)

1. 22010

a. 22011

b. 22012

2. 22020

3. 22030

4. 22040

a. 22041

b. 22042

5. 22080

6. 22090

22000



Total Eksposur dari Transaksi Rekening Administratif Lainnya




Tagihan Kepada Bank



Total Eksposur untuk Kelonggaran Tarik

Transaksi Rekening Administratif Lainnya

Kategori Portofolio










Tagihan Kepada Bank





Kategori Portofolio





Antar Kantor Neto

Lainnya

Total Eksposur untuk Posisi Aset di Neraca

Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi dalam Transaksi Rekening Administratif (TRA)

Kelonggaran Tarik



Kategori Portofolio

Aset Lainnya





158

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-97


3.

a.

No Sandi Tagihan Bersih

I

1. 31010

a. 31011

b. 31012

2. 31020

3. 31030

4. 31040

a. 31041

b. 31042

5. 31080

6. 31090

31000

b.

No Sandi Tagihan CKPN Tagihan Bersih

I II III (I-II)

1. 32010

a. 32011

b. 32012

2. 32020

3. 32030

4. 32040

a. 32041

b. 32042

5. 32080

6. 32090

32000

c.

No Sandi Tagihan Derivatif

I1. 33010

a. 33011

b. 33012

2. 33020

3. 33030

4. 33040

a. 33041

b. 33042

5. 33080

6. 33090

33000

4.


I1. 40100

a. 40110

b. 40120

c. 40130

d. 40140

2. 40200

40000

Kategori Portofolio





Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk )

Transaksi Repo

Total Eksposur dari Transaksi Repo

Transaksi Reverse Repo

Kategori Portofolio



Tagihan Kepada Bank








Total Eksposur dari Transaksi Reverse Repo

Transaksi Derivatif Over The Counter (OTC)

Kategori Portofolio





Tagihan Kepada Bank


Tagihan kepada Bank Lain




Tagihan kepada Korporasi

Total Eksposur dari Transaksi Derivatif OTC


Tagihan kepada Pemerintah Indonesia

Tagihan kepada Pemerintah Negara Lain

Tagihan kepada Entitas Sektor Publik


Bobot Risiko 100% (lebih dari 45 hari)

Untuk transaksi yang tergolong Non-delivery versus payment (non-DvP)

Total Eksposur dari Settlement Risk

Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Setelmen (Settlement Risk)

Jenis Transaksi

Untuk transaksi yang tergolong Delivery versus Payment (DvP)




159

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-98

5.

No Sandi

Eksposur

Merupakan Faktor

Pengurang Modal

Eksposur diperhitungkan

sebagai ATMR

I II1. 50100

a. 50110

b. 50120

2. 50200



3. 50300

4. 50400



5. 50500

a. 50510

b. 50520

6. 50600

7.50700

50000

6.

No SandiFaktor Pengurang

Modal ATMR

I II

1. 60000Total Eksposur


Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-prinsip kehati-

hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.

Total Eksposur dari Transaksi Sekuritisasi

Eksposur di Unit Usaha Syariah dan/atau Perusahaan Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah (apabila ada)

Jenis Transaksi





Senior Trance

Junior Tranche

Jenis Transaksi


First Loss Facility




160

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-99

1.


I


0% 20% 50% 100%






I


0% 20% 50% 100%











I


0% 20% 50% 100%









Formulir 13.eFormulir 13.eFormulir 13.eFormulir 13.e

Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan StandarRincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan StandarRincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan StandarRincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar

Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan AnakBank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan AnakBank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan AnakBank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak


ATMR

sebelum

MRK

ATMR

setelah MRK


Tidak Dijamin

Bagian Yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit) ATMR

sebelum

MRK


Tidak Dijamin


ATMR

setelah MRK


Tidak Dijamin


sebelum

MRK

ATMR

setelah MRK

161

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-10

0

I


0% 20% 50% 100%


Memenuhi Kriteria Bobot Risiko 0% 10305 0%









I


0% 20% 50% 100%













I


Kategori

0% 20% 50% 100%













Bobot Risiko



Tidak Dijamin


sebelum MRK

ATMR

setelah MRK


Tidak Dijamin


sebelum MRK

ATMR

setelah MRK


Tidak Dijamin


sebelum MRK

ATMR

setelah MRK

Lanjutan Formulir 13.e

162

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-10

1

I


Kategori

0% 20% 50% 100%


LTV ≤ 70% 10505 35%

70% < LTV ≤ 80% 10515 40%

80% < LTV ≤ 95% 10525 45%



I


Kategori

0% 20% 50% 100%






I


Kategori

0% 20% 50% 100%






I


Kategori

0% 20% 50% 100%





Bobot Risiko

Bobot Risiko

Bobot Risiko

Bobot Risiko



Tidak Dijamin



Tidak Dijamin

Bagian Yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)ATMR

sebelum MRK

ATMR

sebelum MRK

ATMR

setelah MRK



Tidak Dijamin


sebelum MRK

ATMR

setelah MRK

ATMR

setelah MRK


Tidak Dijamin


sebelum MRK

ATMR

setelah MRK


163

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-10

2

I


0% 20% 50% 100%














I



0% 20% 50% 100%








Tidak Dijamin


sebelum MRK

ATMR

setelah MRK


Tidak Dijamin


sebelum MRK

ATMR

setelah MRK


164

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-10

3

2.


Nilai TRA Neto

I




II III IV









berharga)

20121 100%

20125 (A)

0% 20% 50% 100%






Nilai TRA Neto

(1)




II III IV









berharga)

20151 100%

20155 (A)

0% 20% 50% 100%










Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif , kecuali eksposur sekuritisasi

Sandi

Sandi


Tidak Dijamin



Tidak Dijamin


ATMR

sebelum

MRK

ATMR

setelah MRK

Sandi

Sandi

ATMR

sebelum

MRK

ATMR

setelah MRK


165

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-10

4



Nilai TRA Neto

(1)




II III IV









berharga)

20221 100%

20225 (A)


0% 20% 50% 100%









Nilai TRA Neto

(1)




II III IV









berharga)

20321 100%

20325 (A)


0% 20% 50% 100%










Sandi

Sandi


Tidak Dijamin


sebelum MRK

ATMR

setelah MRK


Sandi

Sandi


Tidak Dijamin


sebelum MRK

ATMR

setelah MRK

166

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-10

5


Nilai TRA Neto

(1)




II III IV









berharga)

20421 100%

20425 (A)


0% 20% 50% 100%













Nilai TRA Neto

(1)




II III IV









berharga)

20466 100%

20470 (A)


0% 20% 50% 100%













Sandi

Sandi


Tidak Dijamin


Tagihan BersihBagian Yang

Tidak Dijamin


sebelum

MRK

ATMR

setelah MRK

ATMR

sebelum

MRK

ATMR

setelah MRK


167

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-10

6



Nilai TRA Neto

(1)



II III IV




20530 (A)

0% 20% 50% 100%


LTV ≤ 70% 20535 35%

70% < LTV ≤ 80% 20540 40%

80% < LTV ≤ 95% 20545 45%




Nilai TRA Neto

(1)



II III IV




20630 (A)


0% 20% 50% 100%






Nilai TRA Neto

(1)



II III IV




20730 (A)


0% 20% 50% 100%





Sandi

Sandi


Tidak Dijamin


sebelum MRK

ATMR

setelah MRK

Sandi

SandiBagian Yang

Tidak Dijamin


sebelum MRK

ATMR

setelah MRK

ATMR

sebelum MRK

ATMR

setelah MRK

Sandi

Sandi

SandiBagian Yang

Tidak Dijamin


168

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-10

7

Nilai TRA Neto

(1)




II III IV









berharga)

20845 100%

20850 (A)


0% 20% 50% 100%






Nilai TRA Neto

(1)




II III IV









berharga)

20945 100%

20950 (A)


0% 20% 50% 100%














Nilai TRA Neto

(1)

Kelonggaran Tarik - Kredit Beragun Rumah Tinggal 21010

Kelonggaran Tarik - Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal 21015


II III IV




21035 (A)

0% 20% 50% 100%






ATMR

sebelum

MRK

ATMR

setelah MRK


Sandi

Sandi

Sandi

Sandi


Tidak Dijamin



Tidak Dijamin



sebelum

MRK

ATMR

setelah MRK

ATMR

sebelum

MRK

ATMR

setelah MRK

Sandi

Sandi


Tidak Dijamin

169

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-10

8

3.



ExposureTagihan Bersih Sisa Jangka Waktu Suku Bunga Nilai Tukar dan Emas Saham Lainnya

I II III IV V VI VIII



Transaksi Derivatif 30120 0 > 5 tahun

30125 (A) (B)

IX X XI XII XIII

Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia 30126










30145 (A) (B)

IX X XI XII XIII









ATMR

sebelum

MRK

ATMR

setelah MRKKategori Sandi Bobot Risiko Tagihan Bersih

Tagihan Bersih

setelah MRK

ATMR

sebelum

MRK

ATMR

setelah MRK


Logam selain Emas

VII


setelah MRK

Logam selain Emas

VII

Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)



170

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-10

9








30225 (A) (B)

IX X XI XII XIII














30325 (A) (B)

IX X XI XII XIII
















30425 (A) (B)

IX X XI XII XIII








Logam selain Emas

VII



Logam selain Emas


setelah MRK

VII

ATMR

sebelum

MRK

ATMR

setelah MRK


setelah MRK

ATMR

sebelum

MRK

ATMR

setelah MRK


Logam selain Emas

VII


setelah MRK

ATMR

sebelum

MRK

ATMR

setelah MRK


171

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-11

0

Lanjutan Formulir 13.e 3.4.b. Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Panjang







30465 (A) (B)

IX X XI XII XIII














30825 (A) (B)

IX X XI XII XIII

Tagihan Portofolio Ritel 30830 75%










30925 (A) (B)

IX X XI XII XIII









Logam selain Emas

VII


setelah MRK

Kategori Bobot Risiko Tagihan BersihTagihan Bersih

setelah MRK

ATMR

sebelum

MRK

ATMR

sebelum

MRK

ATMR

setelah MRK



Logam selain Emas

VII

ATMR

setelah MRK


Logam selain Emas

VII


setelah MRK

ATMR

sebelum

MRK

ATMR

setelah MRK


172

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-11

1

4.

I

Nilai Eksposur 40000

II III IV





Tanpa peringkat



Bobot Risiko 100% 40053 100%

Bobot Risiko 150% 40054 150%

Total ATMR Risiko Kredit 40070 (A) 0

Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum

Kategori Sandi Bobot Risiko Nilai Eksposur ATMR


173

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-112

Formulir 13.f

Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar

Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

1.


MRK

ATMR Setelah

MRKI II III

1. 10100

a. 10110

b. 10120

2. 10200

3. 10300

4. 10400

a. 10410

b. 10420

5. 10500

6. 10600

7. 10700

8. 10800

9. 10900

10. 11000

a. 11010

b. 11020

11. 11100

a. 11110

b. 11120




c. 11130

d. 11140

e. 11150

f. 11160

10000

2.


MRK

ATMR Setelah

MRKI II III

1. 20100

a. 20110

b. 20120

2. 20200

3. 20300

4. 20400

a. 20410

b. 20420

5. 20500

6. 20600

7. 20700

8. 20800

9. 20900

10. 21000

a. 21010

b. 21020

20000





TOTAL












Tagihan kepada Bank

Lainnya

TOTAL

Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali eksposur sekuritisasi

Kategori Portofolio

Aset Lainnya

Uang Tunai, Emas dan Commemorative Coin

Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal)



Antar Kantor Neto








Tagihan Kepada Bank





Kategori Portofolio






174

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-113

Lanjutan Formulir 13.f

3.


MRK

ATMR Setelah

MRKI II III

1. 30100

a. 30110

b. 30120

2. 30200

3. 30300

4. 30400

a. 30410

b. 30420

5. 30800

6. 30900

30000

4.


Faktor

Pengurang

Modal

ATMR

I II III

1. 40100

a. 40110

b. 40120

c. 40130

d. 40140

2. 40200

40000

5.

No Sandi

Faktor

Pengurang

Modal

ATMR

I II

1. 50100

a. 50110

b. 50120

2. 50200



3. 50300

4. 50400



5. 50500

a. 50510

b. 50520

6. 50600

7. 50700

50000

6.

No Sandi

Faktor

Pengurang

Modal

ATMR

I II

1. 60000

7.

71000 (A)

72000 (B)TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL

(apabila ada)

Jenis Transaksi

Total Eksposur

Total Pengukuran Risiko Kredit

TOTAL ATMR RISIKO KREDIT

Senior Trance

Junior Tranche


Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-

TOTAL

Eksposur di Unit Usaha Syariah dan/atau Perusahaan Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah

First Loss Facility






TOTAL


Jenis Transaksi


Delivery versus payment




Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)

Non-delivery versus payment


TOTAL

Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan setelmen (settlement risk)

Jenis Transaksi



Tagihan kepada Bank




Kategori Portofolio




Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

175

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-114

Formulir 13.g


176

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-115

FORMULIR 13


“LAPORAN PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)

UNTUK RISIKO KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR”

Pada formulir ini dilaporkan posisi seluruh eksposur yang diperhitungkan

dalam risiko kredit, baik bagi Bank secara individual maupun secara konsolidasi

dengan Perusahaan Anak, yang tata cara pengisian formulirnya sebagaimana

diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Pedoman Perhitungan ATMR

untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

177

Sulistiadi Dono I

Rectangle

II-116

Formulir 14

TABEL KOMPONEN PERHITUNGAN

SUKU BUNGA DASAR KREDIT RUPIAH (PRIME LENDING RATE)

Kredit Kredit Kredit

Korporasi2)

Ritel2)

Mikro3) KPR Non KPR

4)

1 Harga Pokok Dana untuk Kredit - HPDK (11000+12000+13000+14000) 10000

1.1. Biaya Dana 11000

1.1.1. Biaya Dana Pihak Ketiga 11100

1.1.2. Biaya Dana Bukan Pihak Ketiga 11200

1.1.2.1. Biaya Dana Kewajiban pada Bank Lain 11210

1.1.2.2. Biaya Dana Kewajiban pada Bank Indonesia 11220

1.1.2.3. Biaya Dana Surat Berharga 11230

1.1.2.4. Biaya Dana Pinjaman yang Diterima 11240

1.1.2.5. Biaya Dana Kewajiban Antar Kantor 11250

1.1.2.6. Biaya Dana Modal Pinjaman 11260

1.1.3. Biaya Dana Lainnya (sebutkan rinciannya): 11300

1.1.3.1. Biaya Promosi dan Pemasaran terkait Pendanaan 11310

1.1.3.2. Lainnya 11320

1.2. Biaya Jasa 12000

1.3. Biaya Regulasi 13000

1.3.1. Biaya Giro Wajib Minimum (GWM) 13100

1.3.2. Biaya Premi Penjaminan LPS 13200

1.4. HPDK Lainnya (sebutkan rinciannya): 14000

1.4.1. Biaya Kas 14100

1.4.2. Lainnya 14200

2 Biaya Overhead (21000+22000+23000+24000+25000+26000+28000+29000) 20000

2.1. Biaya Tenaga Kerja 21000

2.2. Biaya Pendidikan dan Pelatihan 22000

2.3. Biaya Penelitian dan Pengembangan 23000

2.4. Biaya Sewa 24000

2.5. Biaya Promosi dan Pemasaran 25000

2.5.1. Cash Back 25100

2.5.2. Hadiah 25200

2.5.3. Iklan dan Promosi 25300

2.5.4. Lainnya (sebutkan rinciannya): 25400

2.5.4.1 Sponsorship/Entertainment 25410

2.5.4.2 Lainnya 25420

2.6. Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan 26000

2.8. Biaya Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris 28000

2.9. Biaya Overhead Lainnya (sebutkan rinciannya): 29000

2.9.1. Biaya Barang/Jasa dan Administrasi 29100

2.9.2. Lainnya 29200

3 Marjin Keuntungan (Profit Margin ) 30000

40000

4 Estimasi Premi Risiko 50000

60000

Keterangan:

1) Masing-masing komponen diisi sepanjang digunakan untuk membiayai kredit

2) Penggolongan kredit korporasi, kredit ritel dan kredit konsumsi (KPR dan Non KPR) dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh internal bank

3) Penggolongan kredit mikro berpedoman pada definisi usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

4) Tidak termasuk kartu kredit dan kredit tanpa agunan (KTA)

Kredit Konsumsi2)

Suku Bunga Dasar Kredit - Prime Lending Rate (1+2+3)

Suku Bunga Kredit (1+2+3+4)

(efektif % per tahun)

No. Komponen1) Sandi

Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (Prime Lending Rate )Berdasarkan Segmen Kredit

178

THI_ristia

Rectangle

II-117

FORMULIR 14


“LAPORAN PERHITUNGAN SUKU BUNGA DASAR KREDIT

RUPIAH (PRIME LENDING RATE)”

A. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) merupakan suku bunga terendah yang

mencerminkan kewajaran biaya yang dikeluarkan oleh Bank termasuk

ekspektasi keuntungan yang akan diperoleh. SBDK digunakan sebagai dasar

bagi bank dalam menetapkan suku bunga kredit yang akan dikenakan

kepada nasabah.

B. SBDK dihitung secara per tahun dalam bentuk persentase (%) dan

merupakan SBDK efektif (annualized effective rate), yang penghitungannya

dilakukan berdasarkan 3 (tiga) komponen yaitu Harga Pokok Dana untuk

Kredit (HPDK), Biaya Overhead, dan Marjin Keuntungan (Profit Margin).

Khusus untuk segmen Kredit Konsumsi KPR, SBDK dihitung untuk suku

bunga normal (suku bunga pasar), bukan SBDK selama periode fixed rate

(misalnya 1-2 tahun pertama).

C. Penghitungan SBDK berlaku untuk jenis Kredit Korporasi, Kredit Ritel, Kredit

Mikro dan Kredit Konsumsi. Yang termasuk dalam pengertian jenis Kredit

Konsumsi adalah KPR dan Non KPR. Dalam Kredit Konsumsi Non KPR tidak

termasuk penyaluran dana melalui Kartu Kredit dan Kredit Tanpa Agunan

(KTA).

D. Penghitungan SBDK hanya berlaku untuk kredit yang diberikan dalam mata

uang Rupiah.

E. Penghitungan SBDK tidak termasuk komponen estimasi premi risiko, yang

merupakan penilaian Bank terhadap prospek pelunasan kredit oleh calon

debitur, baik debitur individual maupun kelompok debitur, yang antara lain

mempertimbangkan kondisi keuangan, jangka waktu kredit, dan prospek

usaha.

F. Suku bunga kredit merupakan penjumlahan SBDK dengan estimasi premi

risiko.

G. Laporan SBDK memuat rincian penghitungan masing-masing komponen

SBDK per jenis kredit, komponen estimasi premi risiko, serta suku bunga

kredit.

179

THI_ristia

Rectangle

II-118

H. Laporan perhitungan SBDK dirinci sebagai berikut:

1. Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK)

Yang dimaksud dengan HPDK adalah beban/biaya yang timbul dari

kegiatan penghimpunan dana yang terdiri dari Biaya Dana, Biaya Jasa,

Biaya Regulasi, dan HPDK Lainnya. Adapun perhitungan HPDK dirinci

sebagai berikut:

1.1. Biaya Dana

Yang dimaksud dengan biaya dana adalah biaya dari kewajiban

bank kepada penduduk maupun bukan penduduk, yaitu berupa

biaya bunga yang timbul dari kewajiban kepada pihak ketiga,

kewajiban kepada bukan pihak ketiga dan kewajiban biaya bunga

lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

1.1.1. Biaya Dana Pihak Ketiga

Yang dimaksud dengan biaya dana pihak ketiga adalah

seluruh biaya bunga atas kewajiban bank kepada pihak

ketiga bukan bank dalam bentuk giro, tabungan, dan

simpanan berjangka.

1.1.2. Biaya Dana Bukan Pihak Ketiga

Yang dimaksud dengan biaya dana bukan pihak ketiga

adalah seluruh biaya bunga atas kewajiban bank kepada

bukan pihak ketiga, yang terdiri dari:

1.1.2.1. Biaya Dana Kewajiban pada Bank Lain

Yang dimaksud dengan kewajiban pada bank lain

adalah seluruh beban bunga pada bank lain

dalam bentuk giro, interbank call money,

tabungan, simpanan berjangka, dan lainnya.

1.1.2.2. Biaya Dana Kewajiban pada Bank Indonesia

Yang dimaksud dengan kewajiban pada Bank

Indonesia adalah seluruh beban bunga atas

pinjaman dari Bank Indonesia.

1.1.2.3. Biaya Dana Surat Berharga

Yang dimaksud dengan biaya dana surat berharga

adalah seluruh beban bunga yang dibayar atas

penerbitan surat berharga (kepada Bank

Indonesia, bank lain, dan/atau pihak ketiga

bukan bank).

1.1.2.4. Biaya Dana Pinjaman yang Diterima

Yang dimaksud dengan biaya dana pinjaman yang

diterima adalah seluruh beban bunga yang

dibayar atas pinjaman yang diterima bank dari

bank lain dan/atau pihak ketiga bukan bank.

180

THI_ristia

Rectangle

II-119

1.1.2.5. Biaya Dana Kewajiban Antar Kantor

Yang dimaksud dengan biaya dana kewajiban

antar kantor adalah seluruh beban bunga yang

dibayar atas dana yang berasal dari kewajiban

antar kantor.

1.1.2.6. Biaya Dana Modal Pinjaman

Yang dimaksud dengan biaya dana modal

pinjaman adalah seluruh beban bunga yang

dibayar yang berasal dari penerbitan surat

berharga dan/atau pinjaman yang diterima yang

memenuhi seluruh persyaratan untuk dapat

diperhitungkan sebagai komponen modal

sebagaimana diatur dalam ketentuan bank

Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal

Minimum dan telah memperoleh persetujuan dari

Bank Indonesia.

1.1.3. Biaya Dana Lainnya

Yang dimaksud dengan biaya dana lainnya adalah seluruh

beban bunga yang dibayar karena kewajiban bank selain

butir 1.1.1 dan butir 1.1.2 diatas.

1.1.3.1. Biaya Promosi dan Pemasaran terkait

Pendanaan

Dalam pos ini dimasukkan seluruh biaya yang

dibayar atas kegiatan promosi dan pemasaran

yang dilakukan terkait dengan pendanaan

(funding) yakni berupa Cash Back, Hadiah, Iklan

dan Promosi, serta Lainnya.

1.1.3.2. Lainnya

Dalam pos ini antara lain termasuk beban

bunga/diskonto yang dibayar bank yang timbul

dari penjualan surat berharga dengan janji dibeli

kembali (repo). Sub komponen Lainnya dapat

merupakan gabungan dari beberapa sub

komponen.

1.2. Biaya Jasa

Yang dimaksud dengan biaya jasa adalah seluruh biaya yang

dibayar karena kewajiban bank yang berhubungan langsung

dengan kegiatan pendanaan (funding) bank seperti komisi atau

provisi kredit yang dibayar bank karena penerimaan kredit dari

bank lain, penerbitan surat berharga, atau lainnya.

181

THI_ristia

Rectangle

II-120

1.3. Biaya Regulasi

Yang dimaksud dengan biaya regulasi adalah seluruh biaya yang

dibayar karena kewajiban bank yang dikenakan oleh otoritas

kepada bank terkait dengan kegiatan penghimpunan dana

(funding), berupa:

1.3.1. Biaya Giro Wajib Minimum (GWM)

1.3.2. Biaya Premi Penjaminan LPS

1.4. HPDK Lainnya

Yang dimaksud dengan HPDK lainnya adalah seluruh biaya yang

dikeluarkan bank selain yang terdapat pada butir 1.1., 1.2., dan

1.3. diatas.

Komponen HPDK Lainnya dibagi menjadi 2 (dua) sub komponen

yaitu Biaya Kas dan Lainnya. Sub komponen Lainnya dapat

merupakan gabungan dari beberapa sub komponen.

2. Biaya Overhead

Yang dimaksud dengan biaya overhead adalah beban operasional bukan

bunga yang dikeluarkan untuk kegiatan penghimpunan dana dan

penyaluran kredit termasuk biaya pajak yang harus dibayar. Perhitungan

biaya overhead dirinci sebagai berikut:

2.1. Biaya Tenaga Kerja

Yang dimaksud dengan biaya tenaga kerja adalah:

a. Gaji pokok, upah beserta tunjangan-tunjangan yang dibayarkan

kepada direksi/pengurus harian dan karyawan-karyawan bank,

baik yang berstatus pegawai tetap maupun tidak tetap sebelum

dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan-potongan

lain. Dalam hal pajak penghasilan ditanggung oleh bank,

jumlahnya harus ditambahkan ke dalam pos ini.

b. Biaya untuk honorarium komisaris/dewan pengawas bank.

c. Seluruh biaya tenaga kerja di luar gaji, upah, dan honorarium,

misalnya uang lembur dan perawatan kesehatan.

2.2. Biaya Pendidikan dan Pelatihan

Yang dimaksud dengan biaya pendidikan dan pelatihan adalah

seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka pendidikan dan

pelatihan pegawai bank, termasuk kursus dan seminar. Dalam pos

ini termasuk pula dilaporkan sumbangan-sumbangan yang

diberikan untuk lembaga pendidikan yang mengkhususkan pada

pendidikan perbankan.

2.3. Biaya Penelitian dan Pengembangan

Yang dimaksud dengan biaya penelitian dan pengembangan adalah

seluruh biaya yang dikeluarkan untuk penelitian dan

pengembangan kegiatan usaha bank.

182

THI_ristia

Rectangle

II-121

2.4. Biaya Sewa

Yang dimaksud dengan biaya sewa adalah biaya sewa yang dibayar

oleh bank kepada pihak ketiga, misalnya sewa kantor, sewa

rumah, sewa alat-alat, dan sewa perabot.

2.5. Biaya Promosi dan Pemasaran

Yang dimaksud dengan biaya promosi dan pemasaran adalah

seluruh biaya untuk kegiatan promosi produk/jasa bank namun

tidak terkait dengan kegiatan pendanaan (funding), yang dibagi

menjadi 4 (empat) komponen yakni Cash Back, Hadiah, Iklan dan

Promosi, serta Lainnya. Komponen Lainnya dibagi menjadi 2 (dua)

sub komponen yaitu Sponsorship/Entertainment dan Lainnya. Sub

komponen Lainnya dapat merupakan gabungan dari beberapa sub

komponen.

Biaya promosi dan pemasaran yang terkait dengan kegiatan

pendanaan (funding) menjadi bagian dari Harga Pokok Dana untuk

Kredit (HPDK) yakni dimasukkan kedalam komponen Biaya Dana

Lainnya.

2.6. Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan

Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan dan perbaikan adalah

seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan yang dikeluarkan oleh

bank untuk pemeliharaan/perbaikan atas gedung-gedung/rumah-

rumah, mesin-mesin, alat-alat pengangkutan dan perabot milik

bank.

2.8. Biaya Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

Yang dimaksud dengan biaya penyusutan aset tetap dan inventaris

adalah beban penyusutan atas aset tetap dan inventaris bank.

2.9. Biaya Overhead Lainnya

Yang dimaksud dengan biaya overhead lainnya adalah semua

beban operasional bukan bunga yang dikeluarkan atas kegiatan

penghimpunan dana dan penyaluran kredit selain yang terdapat

pada butir 2.1 sampai dengan 2.8 diatas.

3. Marjin Keuntungan (Profit Margin)

Yang dimaksud dengan marjin keuntungan (profit margin) adalah marjin

keuntungan yang ditetapkan oleh bank dalam kegiatan penyaluran kredit.

Penetapan marjin keuntungan tersebut didasarkan pada marjin

keuntungan setelah memperhitungkan pajak yang harus dibayar.

183

THI_ristia

Rectangle

II-122

4. Estimasi Premi Risiko

Yang dimaksud dengan estimasi premi risiko adalah perkiraan marjin

(margin) yang ditetapkan bank kepada debitur untuk mengkompensasi

kemungkinan risiko gagal bayar atas kredit yang diberikan. Estimasi

premi risiko tersebut merepresentasikan penilaian bank terhadap prospek

pelunasan kredit oleh calon debitur baik debitur individual maupun

kelompok debitur, yang antara lain mempertimbangkan kondisi

keuangan, jangka waktu kredit, dan prospek usaha.

KEPALA DEPARTEMEN

PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN

MULYA E. SIREGAR

184

THI_ristia

Rectangle

iii

LAMPIRAN

185

LP-1

DAFTAR SANDI BANK

I. SANDI BANK DI INDONESIA

NO. NAMA BANK SANDI

BANK INDONESIA 001

BANK PERSERO

1 BANK RAKYAT INDONESIA 002

2 BANK EKSPOR INDONESIA 003

3 BANK MANDIRI 008

4 BANK NEGARA INDONESIA 009

5 BANK TABUNGAN NEGARA 200

BANK SWASTA NASIONAL DEVISA

1 BANK ANTAR DAERAH 088

2 BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL 037

3 BANK ARTA NIAGA KENCANA 020

4 BANK PERMATA 013

5 BANK BUANA INDONESIA 023

6 BANK BUKOPIN 441

7 BANK BUMI ARTA 076

8 BANK BUMIPUTERA INDONESIA 485

9 BANK CENTRAL ASIA 014

10 BANK CENTURY INDONESIA 095

11 BANK DANAMON INDONESIA 011

12 BANK EKONOMI RAHARJA 087

13 BANK GANESHA 161

14 BANK HAGAKITA 159

15 BANK HAGAKU 089

16 BANK HALIM INDONESIA 164

17 BANK INDONESIA FINANCE AND INVESTMENT COMPANY 093

18 BANK INTERNASIONAL INDONESIA 016

19 BANK KESAWAN 167

20 BANK LIPPO 026

21 BANK MASPION INDONESIA 157

22 BANK MAYAPADA INTERNASIONAL 097

23 BANK MESTIKA DHARMA 151

Lampiran I

186

Dtiadm

Rectangle

LP-2

24 BANK METRO EXPRESS 152

25 BANK MUAMALAT INDONESIA 147

26 BANK NIAGA 022

27 BANK NILAI INTI SARI PENYIMPAN (NISP) 028

28 BANK NUSANTARA PARAHYANGAN 145

29 BANK PANIN LTD 019

30 BANK SHINTA INDONESIA 153

31 BANK SWADESI 146

32 BANK WINDU KENTJANA 162

33 BANK MEGA 426

34 BANK SYARIAH MANDIRI 451

BANK SWASTA NASIONAL NON DEVISA

1 BANK AGRONIAGA 494

2 BANK AKITA 525

3 BANK ALFINDO 503

4 BANK ANGLOMAS INTERNASIONAL 531

5 BANK ARTOS INDONESIA 542

6 BANK HARFA (EX.BANK BERSAUDARA JAYA) 517

7 BANK BINTANG MANUNGGAL 484

8 BANK BISNIS INTERNASIONAL 459

9 BANK CENTRATAMA NASIONAL 559

10 BANK DIPO INTERNASIONAL 523

11 BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL 558

12 BANK FAMA INTERNASIONAL 562

13 BANK HARDA INTERNASIONAL 567

14 BANK HARMONI INTERNASIONAL 166

15 BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 212

16 BANK INA PERDANIA 513

17 BANK INDEX SELINDO 555

18 BANK INDO MONEX 498

19 BANK JASA ARTA 422

20 BANK JASA JAKARTA 472

21 BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI 535

22 BANK LIMAN INTERNASIONAL 526

23 BANK MAYORA 553

24 BANK MITRA NIAGA 491

25 BANK MULTI ARTA SENTOSA 548

26 BANK PRIMA MASTER 520

27 BANK PURBA DANARTA 547

28 BANK ROYAL INDONESIA 501

Lampiran I

187

Dtiadm

Rectangle

LP-3

29 BANK SERI PARTHA 466

30 BANK SINAR HARAPAN BALI 564

31 BANK SWAGUNA 405

32 BANK PERSYARIKATAN INDONESIA 521

33 BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) 213

34 BANK UIB 536

35 BANK SYARIAH MEGA INDONESIA 506

36 BANK VICTORIA INTERNASIONAL 566

37 BANK YUDHA BAKTI 490

BANK ASING

1 ABN AMRO BANK NV 052

2 AMERICAN EXPRESS BANK 030

3 BANGKOK BANK LTD 040

4 BANK OF AMERICA NT & SA 033

5 CITIBANK 031

6 DEUTSCHE BANK AG 067

7 STANDARD CHARTERED BANK 050

8 THE BANK OF TOKYO MITSHUBISHI LTD 042

9 JP MORGAN CHASE BANK 032

10 THE HONGKONG & SHANGHAI BANK CORP. 041

11 THE BANK OF CHINA 069

BANK CAMPURAN

1 ANZ PANIN BANK 061

2 BANK COMMONWEALTH 950

3 BANK BNP INDONESIA 057

4 BANK CHINATRUST INDONESIA 949

5 BANK CAPITAL INDONESIA 054

6 BANK DBS INDONESIA 046

7 BANK FINCONESIA 945

8 BANK WOORI INDONESIA 068

9 BANK MULTINATIONAL FINANCE CORP.(MULTICOR BANK) 036

10 BANK OCBC INDONESIA 948

11 BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA 045

12 BANK RESONA PERDANIA 047

13 KOREA EXCHANGE BANK INDONESIA 059

14 RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA 060

15 UNITED OVERSEAS BANK INDONESIA 058

Lampiran I

188

Dtiadm

Rectangle

LP-4

16 BANK MIZUHO INDONESIA 048

17 BANK UFJ INDONESIA 049

18 BANK MAYBANK INDOCORP 947

BANK PEMERINTAH DAERAH

1 BPD ACEH 116

2 BPD BALI 129

3 BPD BENGKULU 133

4 BPD DKI JAKARTA (BANK DKI) 111

5 BPD IRIAN JAYA 132

6 BPD JAMBI 115

7 BPD JAWA BARAT 110

8 BPD JAWA TENGAH 113

9 BPD JAWA TIMUR 114

10 BPD KALIMANTAN BARAT 123

11 BPD KALIMANTAN SELATAN 122

12 BPD KALIMANTAN TENGAH 125

13 BPD KALIMANTAN TIMUR 124

14 BPD LAMPUNG 121

15 BPD MALUKU 131

16 BPD NUSA TENGGARA BARAT 128

17 BPD NUSA TENGGARA TIMUR 130

18 BPD RIAU 119

19 BPD SULAWESI SELATAN 126

20 BPD SULAWESI TENGAH 134

21 BPD SULAWESI TENGGARA 135

22 BPD SULAWESI UTARA 127

23 BPD SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) 118

24 BPD SUMATERA SELATAN 120

25 BPD SUMATERA UTARA 117

26 BPD TIMOR TIMUR 136

27 BPD YOGYAKARTA 112

BANK DALAM LIKUIDASI (BDL)

1 BANK ANDROMEDA 144

2 BANK ANRICO 310

3 BANK ASTRIA RAYA 538

4 BANK CITRAHASTA DHANAMANUNGGAL 563

5 BANK DWIPA SEMESTA 519

6 BANK GUNA INTERNASIONAL 155

Lampiran I

189

Dtiadm

Rectangle

LP-5

7 BANK HARAPAN SANTOSA 096

8 BANK INDUSTRI 160

9 BANK JAKARTA 332

10 BANK KOSAGRAHA SEMESTA 534

11 BANK MATARAM DHANARTA 545

12 BANK UMUM MAJAPAHIT JAYA 413

13 SEJAHTERA BANK UMUM 071

14 SOUTH EAST ASIA BANK 399

A. BANK BEKU OPERASI (BSO)

1 BANK DAGANG NASIONAL INDONESIA (BDNI) 012

2 BANK DEKA 528

3 BANK HOKINDO 505

4 BANK KREDIT ASIA (ISTIMARAT) 522

5 BANK UMUM NASIONAL (BUN) 010

6 BANK SUBENTRA 082

7 BANK SURYA 029

8 BANK PELITA 081

9 BANK MODERN 084

10 BANK CENTRIS INTERNASIONAL 551

A. BANK BEKU KEGIATAN USAHA (BBKU)

1 BANK AKEN 476

2 BANK ALFA 510

3 BANK ARYA PANDUARTA 388

4 BANK ASIA PACIFIC (ASPAC BANK) 074

5 BANK BAHARI 078

6 BANK BAJA INTERNASIONAL 165

7 BANK BEPEDE INDONESIA 550

8 BANK BUDI INTERNASIONAL 561

9 BANK BUMI RAYA UTAMA 556

10 BANK CENTRAL DAGANG 018

11 BANK CIPUTRA 549

12 BANK CITRA MAKMUR ASIA (eks.YAMA BANK) 140

13 BANK DAGANG DAN INDUSTRI 148

14 BANK DANA ASIA 455

15 BANK DANA HUTAMA 500

16 BANK DEWA RUTJI 329

17 BANK DHARMALA 098

18 BANK FIRST INDONESIA FINANCE AND INVESTMENT

CORPORATION (FICORINVEST) 092

19 BANK HASTIN INTERNASIONAL 149

Lampiran I

190

Dtiadm

Rectangle

LP-6

20 BANK INDOMITRA DEVELOPMENT (INDOTRADE BANK) 560

21 BANK INDONESIA RAYA 099

22 BANK INVESTMENT INTERNASIONAL (INDOVEST) 066

23 BANK INTAN 367

24 BANK KHARISMA 142

25 BANK LAUTAN BERLIAN 141

26 BANK MASHILL UTAMA 083

27 BANK METROPOLITAN RAYA 544

28 BANK NAMURA INTERNUSA 143

29 BANK ORIENT 565

30 BANK PAPAN SEJAHTERA 094

31 BANK PESONA KRIYADANA 024

32 BANK PUTERA MULTIKARSA 543

33 BANK PUTERA SURYA PERKASA 163

34 BANK SAHID GAJAH PERKASA 150

35 BANK SEMBADA ARTANUGROHO (SANHO BANK) 557

36 BANK SEWU INTERNASIONAL 514

37 BANK SINO 486

38 BANK TATA INTERNATIONAL 154

39 BANK UMUM SERVITIA 086

40 BANK USAHA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA (UPPINDO) 065

BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) 600

BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) 601

Lampiran I

191

Dtiadm

Rectangle

LP-7

II. SANDI BANK NASIONAL YANG BEROPERASI

DI LUAR INDONESIA

NO. NAMA BANK SANDI

1 BANK RAKYAT INDONESIA

A. NEW YORK 700

B. CAYMAN ISLAND 701

2 MANDIRI

A. TOKYO 706


C. SINGAPORE 708

D. HONGKONG 709

E. COOK ISLAND 710

3 BANK NEGARA INDONESIA

A. NEW YORK 729


C. LONDON 731

D. TOKYO 732

E. HONGKONG 733

F. SINGAPORE 734

4 BANK DANAMON INDONESIA - CAYMAN ISLAND 745

5 BANK PERMATA

A. CAYMAN ISLAND 748

B. LOS ANGELES 749

6 BANK CENTRAL ASIA

A. NEW YORK 752

B. BAHAMA 753

7 BANK INTERNASIONAL INDONESIA


B. COOK ISLAND 759

C. BOMBAY (INDIA) 760

D. PORT LOUIS (REP.MAURITIUS) 761

8 PANIN BANK LTD


B. COOK ISLAND 767

9 BANK NIAGA


B. LOS ANGELES 771

Lampiran I

192

Dtiadm

Rectangle

LP-8

III.SANDI BANK LAINNYA DI LUAR INDONESIA

NO. BANK SANDI

1 BANK SENTRAL NEGARA ASING 793

2 BANK LAINNYA DI LUAR INDONESIA

A. PRIME BANK

- TERKAIT DENGAN BANK 794

- TIDAK TERKAIT DENGAN BANK 795

B. NON PRIME BANK

- TERKAIT DENGAN BANK 796

- TIDAK TERKAIT DENGAN BANK 797

Lampiran I

193

Dtiadm

Rectangle

LP-9

PENJELASAN DAFTAR SANDI BANK

Daftar Sandi Bank digunakan dalam Laporan Berkala Bank Umum (LBBU) untuk menunjukkan status counterparty

banks. Daftar Sandi Bank dibagi atas 3 sub kategori, yaitu :

I. Sandi Bank di Indonesia

Sub ini memuat sandi bank-bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia baik bank swasta nasional,

bank campuran, maupun kantor cabang bank asing yang beroperasi di Indonesia. Sandi yang digunakan adalah

3 digit pertama dari Sandi Laporan masing-masing bank. Misalnya, BRI : 3 digit pertama dari sandi laporannya

adalah 002.

II. Sandi Bank Nasional Yang Beroperasional di Luar Indonesia

Sub ini memuat sandi bank-bank nasional yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia. Sandi yang

digunakan tidak sama dengan Sandi Laporan masing-masing kantor bank. Sandi bank pada sub ini disusun

sebagaimana pada Daftar Sandi Pihak Ketiga Bukan Bank. Misalnya, BRI-New York dengan sandi laporan

002.751, dalam daftar ini kantor bank yang bersangkutan diberi sandi 700.

III. Sandi Bank Lainnya di Luar Indonesia

Sub ini memuat sandi bank lainnya yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia. Misalnya, Citibank-

New York, Sanwa Bank-Tokyo, Standard Chartered Bank-Singapore, masing-masing dimasukkan ke dalam

kategori Bank Lainnya di Luar Indonesia (sandi 799).

Lampiran I

194

Dtiadm

Rectangle

LP-10

DAFTAR SANDI PIHAK KETIGA BUKAN BANK

SANDI

I. Penduduk

a. Sektor Pemerintah

1. Pemerintah Pusat

- Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) 801

- Departemen Keuangan 802

- Departemen Pertahanan dan Keamanan 803

- Departemen Kehutanan dan Perkebunan 804

- Departemen Pertanian 805

- Departemen Pertambangan dan Energi 806

- Departemen Agama 807

- Departemen lainnya 809

2. Pemerintah Daerah (Pemda)

- Pemda tingkat I 810

- Pemda tingkat II 816

3. Badan-badan dan lembaga-lembaga pemerintah

- Badan Urusan Logistik (BULOG) 821

- Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 822

- Lainnya 827

4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Pemerintah Campuran

- Pertamina 828

- PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) 829

- PT. Industri Dirgantara Nusantara (IDN) 830

- PT. Garuda Indonesia Airways (GIA) 831

- PT. Telkom 832

- PT. Jasa Marga 833

- PT Pos Indonesia 834

- PT Danareksa 835

- Perusahaan Asuransi

= Jamsostek 836

= Taspen 837

= Jiwasraya 838

= Jasa Raharja 839

= Jasindo 840

= Lainnya 841

- PT. Pegadaian 842

- Perusahaan pembiayaan 843

Lampiran I

195

Dtiadm

Rectangle

LP-11

- Modal ventura 844

- Lainnya 848

5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 849

b. Sektor Swasta

1. Perusahaan asuransi

- Nasional 851

- Patungan 852

- Asing 853

2. Lembaga pembiayaan

- Perusahaan pembiayaan

= Nasional 855

= Patungan 856

= Asing 857

- Modal ventura

= Nasional 858

= Patungan 859

= Asing 860

- Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) 862

- Lainnya

= Nasional 867

= Patungan 868

= Asing 869

3. Perusahaan-perusahaan lainnya

- Nasional 870

- Patungan 871

- Asing 872

4. Dana Pensiun 873

5. Perusahaan reksadana 875

6. Yayasan, badan sosial dan organisasi kemasyarakatan

- Badal Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) 876

- Lainnya 877

7. Lembaga pendidikan 879

8. Koperasi

- Koperasi primer 881

- Lainnya 883

9. Kantor perwakilan lembaga milik asing di Indonesia

- Lembaga keuangan 884

- Lainnya 885

10. Perseorangan 886

11. Sektor swasta lainnya 889

Lampiran I

196

Dtiadm

Rectangle

LP-12

II. Bukan penduduk

1. Pemerintah pusat 891

2. Perwakilan negara-negara asing dan stafnya 892

3. BUMN milik negara asing 893

4. Lembaga-lembaga keuangan bukan bank yang beroperasi di luar Indonesia 894

5. Swasta lainnya 895

6. Lembaga-Lembaga Internasional

a. Bank pembangunan multilateral 896

b. Islamic Development Bank (IDB) 897

c. Lainnya 899

Lampiran I

197

Dtiadm

Rectangle

LP-13

PENJELASAN

DAFTAR SANDI PIHAK KETIGA BUKAN BANK

I. Penduduk

Yang dimaksud dengan penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau

berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik

Republik Indonesia di luar negeri .

Termasuk kategori Penduduk (Residents) :

1. Perorangan :

a. Seluruh penduduk yang menetap dan tinggal di Indonesia

b. Warga Negara Asing (WNA) yang datang dan bekerja di Indonesia serta memiliki izin menetap/ KIMS

(Kartu Izin Menetap Sementara)

c. Warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dalam rangka :

i. Tugas-tugas diplomatik dan kenegaraan lainnya

ii. Pengobatan

iii.Perjalanan ke luar negeri lainnya, misalnya dalam rangka tour

d. Karyawan yang bekerja pada kantor lembaga-lembaga internasional yang berada di Indonesia

e. Penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di perbatasan wilayah RI dengan negara lain, yang karena

pekerjaannya diharuskan untuk melintasi batas wilayah negara Indonesia secara harian dan rutin. Sebagai

contoh, penduduk Indonesia yang tinggal di Kalimantan dekat perbatasan dengan Malaysia, setiap hari

bekerja di Malaysia dan pada hari yang sama pulang kembali ke rumahnya.

2. Institusi :

a. Perwakilan lembaga-lembaga pemerintah yang beroperasi di luar negeri, seperti kedutaan besar RI,

Konsulat, Biro Pendidikan, Pusat Perdagangan dan lain-lain

b. Seluruh lembaga bisnis dan industri, perusahaan dan institusi keuangan (termasuk bank) serta organisasi

non-profit milik swasta atau pemerintah, yang berlokasi di Indonesia

c. Anak perusahaan atau kantor cabang perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, termasuk kantor

cabang bank asing yang ada di Indonesia, misalnya Citibank dan Hongkong Bank di Jakarta

d. Kantor perwakilan perusahaan industri dan bisnis asing yang beroperasi di Indonesia.

Penduduk dikelompokkan menjadi dua sektor yaitu:


b. Sektor Swasta


Sektor pemerintah adalah lembaga/instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk

lembaga-lembaga, badan-bandan maupun perusahaan-perusahaan milik oleh pemerintah.

Sektor pemerintah dibagi atas :

Lampiran I

198

Dtiadm

Rectangle

LP-14

1. Pemerintah pusat

Yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah seluruh instansi pemerintah baik departemen maupun

lembaga di atas/setingkat departemen yang anggaran keuangannya merupakan bagian dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk kantor wilayah/perwakilan/jawatan dan dinas-dinas

vertikalnya di daerah-daerah.

Termasuk dalam klasifikasi Pemerintah Pusat adalah :

- Lembaga tinggi/tertinggi negara, termasuk MPR, DPR, MA, BPK, dan Kejaksaan Agung

- Departemen

- Lembaga/kantor setingkat departemen yang dipimpin oleh seorang menteri beserta perwakilan/jawatan

dan dinas-dinas vertikalnya di daerah-daerah

- BAPPENAS

- Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)

- Kantor Pelayanan Pajak

- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

- Badan Pertanahan Nasional (BPN)

- Direktorat Jenderal (Ditjen) di bawah departemen

- Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

- Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM)

- Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP)

- Badan Lainnya

Tidak termasuk dalam klasifikasi Pemerintah Pusat :

- Bank Indonesia

- Seluruh lembaga pemerintahan daerah (Pemda Tingkat I dan II)

- Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

- Seluruh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD)

- Lembaga pendidikan milik pemerintah (SDN, SMPN, SMUN, dan PTN)

- Sektor swasta dan perorangan

Pemerintah Pusat dirinci atas :

i. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)

ii. Departemen Keuangan

iii. Departemen Pertahanan dan Keamanan

iv. Departemen Kehutanan dan Perkebunan

v. Departemen Pertanian

vi. Departemen Pertambangan dan Energi

vii. Departemen Agama

viii. Departemen lainnya

Lihat kategori termasuk dalam klasifikasi pemerintah pusat di atas

2. Pemerintah Daerah

Yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah seluruh instansi/lembaga pemerintah yang anggaran

keuangannya diatur dalam Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk kantor wilayah/

Lampiran I

199

Dtiadm

Rectangle

LP-15

perwakilan/jawatan dan dinas-dinas vertikalnya di daerah-daerah.

Contoh :

- Pemda DKI Jakarta

- Pemda Jawa Barat

- Dinas Kebersihan Pemda

- Dinas Bangunan dan Tata Kota

Pemerintah Daerah dirinci atas :

i. Pemda tingkat I

ii. Pemda tingkat II

3. Badan-badan dan Lembaga-lembaga pemerintah

Yang dimaksud di sini adalah seluruh badan-badan atau lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah

untuk suatu tugas/misi tertentu. Tidak termasuk dalam klasifikasi ini adalah yayasan-yayasan sosial/pendidikan

yang dibentuk oleh pemerintah/departemen.

Badan-badan dan lembaga-lembaga pemerintah dirinci atas :

i. Badan Urusan Logistik (BULOG)

ii. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

iii. Lainnya

Contoh :

- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

- Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN)

4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Pemerintah Campuran

Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Pemerintah Campuran adalah seluruh

badan, lembaga, dan perusahaan milik negara dengan motif mencari keuntungan. BUMN atau Pemerintah

Campuran dapat berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), PT (Persero) maupun

perusahaan lainnya, yang seluruh atau sebagian modalnya secara langsung/tidak langsung menjadi milik/

atau diterima dari pemerintah pusat/perusahaan-perusahaan pemerintah yang tergolong pada sektor pemerintah

seperti tersebut di atas dan sebagian dimiliki oleh swasta nasional atau swasta nasional bersama-sama

dengan swasta asing, atau hanya swasta asing.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Pemerintah Campuran dirinci atas :

i. Pertamina

ii. PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN)

iii. PT. Industri Dirgantara Nusantara(IDN)

iv. PT. Garuda Indonesia Airways (GIA)

v. PT. Telkom

vi. PT. Jasa Marga

vii. PT. Pos Indonesia

Lampiran I

200

Dtiadm

Rectangle

LP-16

viii. PT. Danareksa

ix. Perusahaan asuransi

Perusahaan asuransi adalah lembaga yang melakukan usaha jasa keuangan dengan menghimpun dana

masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi yang memberikan perlindungan kepada anggota

masyarakat pemakai jasa asuransi.

Termasuk pula dalam pengertian ini adalah perusahaan asuransi yang beroperasi berdasarkan prinsip

syariah (Takaful).

Termasuk dalam perusahaan asuransi adalah lembaga-lembaga yang melakukan bidang usaha asuransi

kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi.

Tidak termasuk dalam klasifikasi di sini adalah seluruh lembaga penunjang usaha asuransi, misalnya

pialang asuransi/reasuransi, penilai kerugian asuransi, konsultan aktuaria, usaha agen asuransi dan lembaga

penunjang usaha asuransi lainnya.

Yang dimasukkan ke dalam kelompok ini adalah seluruh lembaga asuransi milik pemerintah maupun

patungan antara pemerintah dan swasta nasional/asing.

Perusahaan asuransi dalam kelompok ini, dirinci atas :

- Jamsostek

- Taspen

- Jiwasraya

- Jasaraharja

- Jasindo

- Lainnya

x. PT. Pegadaian

xi. Perusahaan pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan adalah perusahaan yang melakukan 1 atau lebih kegiatan sewa guna usaha,

anjak piutang, kartu pembiayaan dan pembiayaan nasabah.

xii. Modal ventura

Modal ventura adalah perusahaan/badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan bagi perusahaan/badan

usaha lain dalam bentuk penyertaan modal/saham selama jangka waktu tertentu.

xiii. Lainnya

Yang digolongkan ke dalam lainnya adalah perusahaan-perusahaan yang seluruh atau sebagian sahamnya

dimiliki pemerintah, yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis di atas.

5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Yang diklasifikasikan dalam kategori ini adalah seluruh badan usaha milik pemerintah daerah, yang seluruh

atau sebagian saham-sahamnya dimiliki pemerintah daerah (perusahaan patungan antara pemerintah dan

swasta).

b. Sektor Swasta

Yang dimaksud dengan sektor swasta adalah perorangan (warga negara Indonesia) yang tinggal di Indonesia

dan seluruh lembaga/badan/perusahaan yang dibentuk dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia,

Lampiran I

201

Dtiadm

Rectangle

LP-17

misalnya :

- Perusahaan non-bank yang berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) yang beroperasi di Indonesia

- Kantor cabang perusahaan non-bank milik asing yang beroperasi di Indonesia

- Yayasan-yayasan, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun swasta.

- Lembaga pendidikan milik pemerintah maupun swasta

- Perusahaan patungan antara swasta nasional dengan asing, yang beroperasi di Indonesia

Sektor swasta dirinci atas :

1. Perusahaan asuransi

Pengertian perusahaan asuransi, lihat pengertian pada sektor pemerintah di atas.

Perusahaan asuransi dirinci berdasarkan kepemilikan oleh :

i. Nasional

Yaitu perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki atau berasal dari institusi/ warga negara Indonesia.

ii. Patungan

Yaitu perusahaan yang sebagian modalnya dimiliki atau berasal dari institusi/warga negara Indonesia.

iii. Asing

Yaitu perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh institusi/warga negara asing.

Tidak termasuk perusahaan asuransi, lihat penjelasan di atas.

2. Lembaga pembiayaan

Yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah lembaga yang bergerak di bidang keuangan tidak

termasuk bank, asuransi, dan pegadaian.

Lembaga pembiayaan dibedakan atas :

i. Perusahaan pembiayaan

Perusahaan pembiayaan dirinci berdasarkan kepemilikan :

- Nasional

- Patungan

- Asing

ii. Modal ventura

Modal ventura dirinci berdasarkan kepemilikan :

- Nasional

- Patungan

- Asing

iii. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

BMT yang sudah mempunyai badan hukum dari instansi yang berwenang.

iv. Lainnya

Yang termasuk dalam lainnya di sini adalah lembaga pembiayaan yang tidak dapat digolongkan ke

dalam salah satu jenis lembaga pembiayaan di atas, dan dirinci atas kepemilikan :

Lampiran I

202

Dtiadm

Rectangle

LP-18

- Nasional

- Patungan

- Asing

3. Perusahaan-perusahaan lainnya

Yang diklasifikasikan ke dalam status ini adalah seluruh perusahaan swasta yang tidak digolongkan ke

dalam lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan, yang beroperasi di Indonesia, baik yang dimiliki

sepenuhnya oleh swasta nasional, patungan antara swasta nasional dan asing, maupun yang dimiliki

sepenuhnya oleh asing, misalnya perusahaan industri yang berstatus Penanaman Modal Asing (PMA).

Tidak termasuk dalam klasifikasi ini adalah :

a. Kantor cabang, anak perusahaan, dan kantor perwakilan milik swasta nasional yang beroperasi di luar

Indonesia. Jenis ini termasuk klasifikasi Bukan Penduduk.

b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) maupun badan usaha lainnya yang dimiliki secara patungan

antara pemerintah dan swasta. Jenis ini termasuk klasifikasi BUMN atau Pemerintah Campuran.

Golongan ini dirinci atas :

i. Nasional

ii. Patungan

iii. Asing

4. Dana Pensiun

Yang dimaksud dengan dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang

menjanjikan manfaat pensiun.

Temasuk dalam kelompok ini adalah :

1. Seluruh lembaga/yayasan dana pensiun yang beroperasi di Indonesia milik swasta nasional, baik yang

berbentuk yayasan maupun badan usaha lainnya.

2. Seluruh lembaga/yayasan dana pensiun yang dibentuk, dimiliki, dikelola dan dimanfaatkan oleh BUMN/D.

5. Perusahaan Reksadana

Yang dimaksud dengan perusahaan reksadana adalah perusahaan yang bidang usahanya menerima dana

dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan ke dalam portfolio investasi baik di sektor perbankan maupun

di pasar modal.

6. Yayasan, badan sosial dan organisasi kemasyarakatan

Yang dimaksud dengan yayasan, badan sosial dan organisasi kemasyarakatan adalah lembaga yang didirikan

untuk melakukan usaha yang bersifat sosial dan tidak untuk mencari keuntungan.

Termasuk pula dalam kategori ini antara lain :

- Yayasan atau badan yang didirikan untuk menangani Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)

- Yayasan atau badan sosial yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta

- Partai politik

- Organisasi pemuda dan kemasyarakatan

Tidak termasuk dalam kategori ini adalah :

- Yayasan dana pensiun, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta

Lampiran I

203

Dtiadm

Rectangle

LP-19

- Yayasan yang bergerak di bidang PENDIDIKAN

a. Badan Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS)

b. Lainnya

7. Lembaga pendidikan

Yang dimaksud dengan lembaga pendidikan adalah lembaga-lembaga/badan-badan yang bergerak

dalam bidang pendidikan dan atau pelatihan baik yang didirikan oleh pemerintah, swasta nasional/asing

maupun secara bersama-sama antara pemerintah dan swasta nasional/asing.

Termasuk dalam kategori lembaga pendidikan, antara lain :

- Sekolah, universitas maupun lembaga kursus, baik milik pemerintah, swasta nasional maupun secara

bersama-sama antara pemerintah dan swasta nasional/asing

- Lembaga-lembaga pelatihan

8. Koperasi

Yang dimaksud dengan koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat sesuai dengan Undang-Undang No. 12

tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.


i. Koperasi primer

ii. Lainnya

9. Kantor perwakilan lembaga milik asing di Indonesia


i. Lembaga keuangan

ii. Lainnya

10. Perseorangan

Yang dimaksud dengan persorangan adalah orang atau usaha-usaha perseorangan yang tidak berbentuk PT,

CV, Fa. dan MAI.

11. Sektor swasta lainnya

Yang dimaksud dengan sektor swasta lainnya adalah pihak lain yang tidak dijelaskan di atas, misalnya

perusahaan/bank dilikuidasi.

II. Bukan Penduduk

Yang dimaksud dengan bukan penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang tidak berdomisili

atau berencana berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik

negara lain di Indonesia.

Termasuk kategori Bukan Penduduk :

1. Perorangan

a. Duta besar dan diplomat asing yang bertugas di Indonesia dengan status diplomatik

b. Turis asing yang berada di Indonesia kurang dari 1 tahun, baik yang bertujuan untuk rekreasi atau

liburan, pengobatan, kunjungan keagamaan, urusan keluarga, keikutsertaan dalam konferensi atau

pertandingan olah raga internasional, dan lain-lain.

Lampiran I

204

Dtiadm

Rectangle

LP-20

c. Awak (Crew) pesawat atau anak buah kapal (ABK) asing yang singgah di Indonesia.

d. Pekerja musiman yang berada di Indonesia dengan tujuan semata-mata untuk pekerjaan musiman

e. Pelaku bisnis warga negara asing yang berada di Indonesia kurang dari 1 tahun

2. Institusi :

a. Pemerintahan asing beserta perwakilannya yang beroperasi di Indonesia

b. Anak perusahaan, kantor cabang, atau kantor perwakilan perusahaan swasta nasional yang beroperasi

di luar Indonesia

Bukan Penduduk dirinci atas :

1. Pemerintah Pusat

Yang digolongkan ke dalam status ini adalah pemerintah negara lain.

2. Perwakilan negara-negara asing dan stafnya

Yang dimaksud dengan negara-negara asing dan stafnya adalah perwakilan negara asing dan stafnya yang

berstatus diplomatik.

3. BUMN Milik negara asing

Yang dimaksud dengan BUMN milik negara asing adalah badan usaha yang dimiliki pemerintah negara

asing.

4. Lembaga-lembaga keuangan bukan bank yang beroperasi di luar Indonesia

Yang dimaksud dengan lembaga-lembaga keuangan bukan bank yang beroperasi di luar Indonesia adalah

seluruh lembaga keuangan bukan bank baik milik pemerintah, swasta nasional maupun asing yang melakukan

kegiatan operasional di luar Indonesia.

5. Swasta lainnya

Termasuk dalam swasta lainnya, antara lain :

a. perorangan yang berdomisili di luar Indonesia, orang-orang asing yang tinggal sementara di Indonesia

dan tidak bermaksud tinggal di Indonesia.

b. Perusahaan-perusahaan di luar negeri yang tidak bergerak di sektor keuangan (bank maupun bukan

bank) yang beroperasi di luar Indonesia, serta lembaga pemerintah asing lainnya yang beroperasi di luar

Indonesia.

6. Lembaga-lembaga internasional

Yang dimaksud dengan lembaga-lembaga internasional adalah lembaga/organisasi internasional yang

beroperasi di luar Indonesia.

a. Bank pembangunan multilateral

Termasuk dalam kategori bank pembangunan multilateral antara lain ADB, IBRD, dan AfDB.

b. Islamic Development Bank (IDB)

c. Lainnya

Merupakan lembaga/organisasi internasional selain bank pembangunan multilateral, misalnya PBB,

IMF,ASEAN, MEE, IIFM, IFSB, AAOIFI dan lain-lain.

Status bukan penduduk untuk bank yang beroperasi di luar Indonesia terdapat dalam Daftar Sandi Bank,

misalnya Bank Sentral (sandi 798) dan BRI New York (sandi 700).

Lampiran I

205

Dtiadm

Rectangle

LP-21

Diagram di atas merupakan contoh dan Bank yang dimiliki secara langsung oleh PT Al. Adapun pengendali dari

pengendali pada diagram di atas adalah PT A, dan Pengendali Akhir. Berdasarkan hal tersebut maka Pengendali

Akhir, PT. A, dan PT. Al ditetapkan sebagai pengendali Bank sehingga merupakan Pihak Terkait dengan Bank.

Pada Diagram di atas merupakan contoh pengendalian Bank yang dilakukan melalui kepemilikan saham secara

bersama-sama oleh PT Al dan PT.A. Pengendali dan PT. Al adalah PT. A2 dan Pengendali Akhir. Sementara itu,

pengendali dari PT. A adalah Pengendali Akhir. Berdasarkan hal tersebut, maka Pengendali Akhir, PT.A, PT.Al, dan

PT.A2 ditetapkan sebagai pengendali Bank sehingga merupakan Pihak Terkait dengan Bank.

PENJELASAN

STATUS HUBUNGAN DENGAN BANK

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Lampiran II

206

Dtiadm

Rectangle

LP-22

Pada Diagram di atas, PT. B 1 merupakan perusahaan/badan yang dikendalikan Bank. PT. B dan Ultimate Subsidary

juga merupakan perusahaan yang berada dibawah pengendalian Bank melalui PT. B I secara berjenjang. Berdasarkan

hal tersebut, Ultimate Subsidary, PT. B, dan PT. B1 merupakan Pihak Terkait dengan Bank.

Pada Diagram di atas, contoh dari pengendali lain dari perusahaan/badan yang dibawah pengendalian Bank adalah

PT. C dan Ultimate C. PT C memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham PT. B 1 yang merupakan perusahaan

dibawah pengendalian Bank. Sementara itu, Ultimate C adalah Pengendali dari PT. C. Oleh karena itu PT. C dan

Ultimate C merupakan pihak terkait.

Lampiran II

207

Dtiadm

Rectangle

LP-23

Pada diagram tersebut di atas dapat dilihat bahwa pihak-pihak yang ditetapkan sebagai pengendali Bank,

yaitu Pengendali Akhir dan PT. A. PT A, memiliki 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih saham PT. D1.2. dan

PT. D1.3. Sementara itu pengendali akhir memiliki 10% (sepuluh perseratus) saham PT. Dl dan kepemilikan saham

tersebut merupakan porsi terbesar. Dengan demikian PT. D1, PT. D1.2, dan PT. D1.3, ditetapkan pula sebagai Pihak

Terkait dengan Bank. Sementara itu, pengendali lain dari anak perusahaan Bank (PT.B 1) adalah PT. C. Dalam hal

ini PT.C memiliki 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih saham masing-masing PT. D2 dan PT. D2. 1. Dengan

demikian, PT. D2 dan PT. D2. 1 ditetapkan sebagai Pihak Terkait dengan Bank.

Selain itu keluarga dan pengendali perorangan juga merupakan Pihak Terkait dengan Bank. Demikian juga

halnya dengan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh keluarga pengendali perorangan tersebut juga merupakan

Pihak Terkait.

Pada Diagram di bawah, Bank beserta Pihak Terkait dengan Bank (PT. D1.3 dan PT. B1) secara kumulatif

memiliki lebih dari 10% (sepuluh perseratus) saham pada Manajer Investasi yang mengelola portfolio Kontrak

Investasi Kolektif RD. Berdasarkan hal tersebut, maka penanaman dana pada Kontrak Investasi Kolektif RD dan atau

Penyediaan Dana kepada Manajer Investasi Kontrak Investasi Kolektif RD ditetapkan sebagai Penyediaan Dana

kepada Pihak Terkait.

Lampiran II

208

Dtiadm

Rectangle

LP-24

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�� !��"��#��$��

��"��%&��

Pada Diagram diatas, Bank memberikan Kredit masing-masing kepada Peminjam 1, Peminjam 2, dan

Peminjam 3.

Dapat dilihat pada diagram tersebut Peminjam 1, dan Peminjam 2 dikendalikan oleh 1 (satu) pihak yang

sama, yaitu Pengendali. Pengendali memiliki masing-masing 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih pada

Peminjam 1 dan Peminjam 2, sehingga Peminjam 1 dan Peminjam 2 digolongkan kedalam I (satu) kelompok

Peminjam. Peminjam 3 dalam diagram tersebut dikendalikan oleh pengendali yang sama dengan pengendali Peminjam

1 dan Peminjam 2.

Lampiran II

��

��

'�%��%��&(��)

��

��

��

��

��

��

��*

��

��

�� #��+�,��%��

�!�%��+�,��%��!��%�-.

�!�%��+�,��%��!��%�-

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�� /�

��

��

��

209

Dtiadm

Rectangle

LP-25

Lampiran II

Pengendalian terhadap Peminjam 3 oleh Pengendali dilakukan secara berjenjang melalui Peminjam 1 dan

Peminjam 2 dengan kepemilikan saham sebesar 15% (lima belas perseratus) dan porsi kepemilikan ini adalah porsi

terbesar. Dengan demikian, Peminjam 1, Peminjam 2, dan Peminjam 3 digolongkan kedalam 1 (satu) kelompok

Peminjam dan BMPK untuk keseluruhan kelompok Peminjam tersebut tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima

perseratus) dan Modal Bank.

Pejabat Eksekutif PT D1.3 duduk sebagai Direktur di perusahaan A, sehingga perusahaan A menjadi Pihak Terkait.

Salah satu Komisaris Bank memiliki lebih dari 25% saham di perusahaan B, sehingga perusahaan B menjadi Pihak

Terkait. Kepemilikan Komisaris Bank pada perusahaan B dapat dilakukan dengan berbagai cara, sebagaimana

dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (3) PBI Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum,

antara lain melalui atau bersama-sama dengan keluarga.

Komisaris PT. C merupakan istri dari Direktur Bank. Oleh karena itu PT. C merupakan Pihak Terkait.

210

Dtiadm

Rectangle

LP-26

TATA CARA PENGISIAN KOLOM

JENIS PENYEDIAAN DANA DAN BENTUK JAMINAN/AGUNAN

Tata cara pengisian kolom jenis penyediaan dana dan bentuk jaminan/agunan ini khusus untuk formulir-5,

formulir-6 dan formulir-7 yaitu tentang Laporan Pelanggaran BMPK, Pelampuan BMPK dan Penyediaan Dana.

Apabila peminjam atau kelompok peminjam (group) memperoleh fasilitas 1 (satu) jenis penyediaan dana dengan

jenis jaminan/agunan lebih dari 1 (satu), dan atau memperoleh fasilitas lebih dari 1 (satu) jenis penyediaan dana

dengan jenis jaminan/agunan lebih dari 1 (satu), maka tata cara pelaporan jenis penyediaan dana dan atau bentuk

jaminan/agunan yang kedua maupun seterusnya dilaporkan pada baris berikutnya dengan cara sebagai berikut :

1. Penyediaan Dana hanya 1 (satu) jenis dan Bentuk Jaminan lebih dari 1 (satu) bentuk jaminan

Sebagai contoh : Seorang nasabah bernama Agus untuk usahanya telah memperoleh penyediaan dana dari

bank A dalam bentuk kredit sebesar Rp.250 milyar. Sebagai jaminan atas perolehan penyediaan dana dari

bank A tersebut, nasabah Agus menyerahkan 3 asetnya dalam bentuk deposito senilai Rp.25 milyar, SB L/C

senilai Rp.250 juta dan setoran jaminan senilai Rp.500 juta. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan tentang

Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, misalnya bank A telah melakukan pelanggaran BMPK untuk

nasabah individu yaitu sebesar Rp. 20 milyar (15%). Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengisian laporan

BMPK pada kasus tersebut dilakukan sebagai berikut :

a. Pada baris pertama

Seluruh kolom diisi sesuai dengan ketentuan. Dalam hal ini, maka kolom Jenis Penyediaan Dana (Kol. VI)

diisi kredit (sandi 30) senilai Rp.250 milyar dan kolom Bentuk Jaminan (Kol.XII) diisi deposito (sandi 32)

senilai Rp.25 milyar.

b. Pada baris kedua dan ketiga

Mengingat nasabah Agus menyerahkan 3 bentuk jaminan kepada bank A yaitu deposito, SB L/C dan

setoran jaminan, dimana jaminan deposito telah dilaporkan pada baris pertama, maka bentuk jaminan

kedua (SB L/C) dan jaminan ketiga (setoran jaminan) tersebut harus dilaporkan pada baris selanjutnya

yaitu baris kedua dan baris ketiga. Adapun pada baris kedua dan ketiga langsung diisi kolom Jenis Penyediaan

Dana (Kol.VI) dengan sandi 98. Sementara itu, kolom-kolom jaminan yang diberikan dan Realisasi Jaminan

(khusus untuk form-06 dan form-07) diisi dengan cara sebagaimana yang dijelaskan dalam buku pedoman.

Selanjutnya kolom lainnya yaitu kolom Peminjam, kolom Penyediaan Dana lainnya, kolom Pelanggaran

BMPK dan kualitas tidak dapat diisi karena telah diblock (disable) secara sistem.

Lampiran III

211

Dtiadm

Rectangle

LP-27

Ilustrasi 1 (Form-5):

2. Penyediaan Dana lebih dari 1 (satu) jenis dan Bentuk Jaminan hanya 1 (satu) jenis atau lebih

Sebagai contoh : Sebuah perusahaan A memperoleh 3 fasilitas penyediaan dana dari bank C dalam bentuk

kredit (Rp.50 milyar), bank garansi (Rp.5 milyar) dan Letter of Credit (Rp.1 milyar) dengan jaminan/aguan tunai

(cash collateral) yang dirinci sebagai berikut :

Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, misalnya

bank A telah melakukan pelanggaran BMPK untuk nasabah perusahaan (individu) tersebut sebesar Rp.1 milyar

(1%). Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengisian laporan BMPK pada kasus tersebut dilakukan sebagai

berikut :

a. Pada baris pertama

Seluruh kolom diisi sesuai dengan ketentuan. Dalam hal ini, kolom Jenis Penyediaan Dana (Kol. VI) diisi

kredit (sandi 30) senilai Rp.50 milyar dan kolom Bentuk Jaminan (Kol.XII) diisi deposito (sandi 32) senilai

Rp.5 milyar.

Lampiran III

212

Dtiadm

Rectangle

LP-28

Lampiran III

b. Pada baris kedua

Mengingat perusahaan A memperoleh 3 fasilitas penyediaan dana dari bank C yaitu kredit, bank garansi

dan L/C, dimana fasilitas penyediaan dana dalam bentuk kredit telah dilaporkan pada baris pertama,

maka fasilitas penyediaan dana lainnya harus dilaporkan pada baris kedua. Adapun pengisian pada baris

kedua tersebut dilakukan dengan cara pada kolom Status Keterkaitan dengan Bank (Kol.V) langsung diisi

dengan sandi 98. Dengan demikian, maka kolom yang harus diisi pada baris kedua hanya kolom jenis

Penyediaan Dana (Kol.VI) berupa Bank Garansi (sandi 65) senilai Rp.5 milyar dan Jaminan yang diberikan

(Kol.XII) berupa Setoran Jaminan (sandi 37) senilai Rp.1 milyar. Sementara itu, kolom-kolom lainnya yaitu

Realisasi Jaminan (khusus untuk form-06 dan form-07), Kualitas Penyediaan Dana dan Jaminan lainnya

diisi dengan cara sebagaimana yang dijelaskan dalam buku pedoman. Sedangkan kolom Peminjam dan

kolom Pelanggaran BMPK tidak dapat diisi karena telah diblock (disable) secara sistem.

c. Pada baris ketiga dan keempat

Dalam hal ini, mengingat jenis Penyediaan Dana berupa Bank Garansi (sandi 65) tersebut memiliki lebih

dari satu jaminan/agunan, maka untuk pengisian Bentuk Jaminan lainnya berupa SB L/C (Sandi 65) senilai

Rp.2 milyar dan Tabungan (sandi 33) senilai Rp.1 milyar harus diisi pada baris ketiga dan keempat dengan

cara pada kolom Jenis Penyediaan Dana (Kol.VI) langsung diisi dengan sandi 98 sebagaimana contoh

pada penjelasan butir 1 di atas. Dengan demikian, maka dalam suatu baris bila kolom Jenis Penyediaan

Dana (Kol.VI) = 98, secara sistem kolom Peminjam, kolom Penyediaan Dana, kolom Pelanggaran BMPK

dan kolom Kualitas tidak akan dapat diisi karena telah diblock (disable) secara sistem, dan demikian pula

cara pengisian pada baris kelima dan keenam untuk jenis penyediaan dana berupa L/C (sandi 70) senilai

Rp.1 milyar dengan jaminan/agunan berupa giro (Sandi 30) senilai Rp. 150 juta dan tabungan (sandi 33)

senilai Rp.50 juta cara pengisiannya masing-masing sesuai dengan penjelasan sebagaimana pada baris

kesatu, kedua, ketiga dan keempat.

213

Dtiadm

Rectangle

LP-29

Lampiran III

Ilustrasi 2 (Form-5):

214

Dtiadm

Rectangle

LP-30

1 AFGHANISTAN AF AFN Afghanistan Afghani

2 ALBANIA AL ALL Albanian Lek

3 ALGERIA/ ALJAZAIR DZ DZD Algerian Dinar

4 AMERICA SAMOA AS USD US Dollar

5 ANDORRA AD ADP Andorran Peseta

6 ANDORRA AD FRF French Franc

7 ANDORRA AD ESP Spanish Peseta

8 ANGOLA AO AOA Angolan Kwanza

9 ANGUILLA AI XCD East Caribbean Dollar

10 ANTARCTICA AQ NOK Norwegian Krone

11 ANTIGUA AND BARBUDA AG XCD Antigua Dollar

12 ARGENTINA AR ARS Argentine Peso

13 ARMENIA AM AMD Armenia Dram

14 ARUBA AW AWG Aruban Guilder

15 AUSTRALIA AU AUD Australian Dollar

16 AUSTRIA AT ATS Austrian Schilling

17 AZERBAIJAN AZ AZM Azerbaijan Mant

18 BAHAMAS BS BSD Bahamas Dollar

19 BAHRAIN BH BHD Bahraini Dinar

20 BANGLADESH BD BDT Bangladesh Taka

21 BARBADOS BB BBD Barbados Dollar

22 BELARUS BY BYR Belarus Rouble

23 BELGIUM BE BEF Belgian Franc

24 BELIZE BZ BZD Belize Dollar

25 BENIN BJ XOF CFA Franc BCEAO

26 BERMUDA BM BMD Bermudian Dollar

27 BHUTAN BT INR Indian Rupee

DAFTAR SANDI NEGARA DAN VALUTA

No NEGARA KETERANGANSANDI

NEGARASANDI

VALUTA

Lampiran IV

215

Dtiadm

Rectangle

LP-31

28 BHUTAN BT BTN Bhutan Ngultrum

29 BOLIVIA BO BOB Bolivian Boliviano

30 BOSNIA-HERZEGOWINA BA BAM Bosnia-Herze Conv Marka

31 BOTSWANA BW BWP Botswana Pula

32 BOUVET ISLAND BV NOK Bouvet Is Kroner

33 BRAZIL BR BRL Brazilian Real

34 BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY IO USD US Dollar

35 BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY IO GBP Pound Sterling

(United Kingdom Pound)

36 BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY IO SCR Seychelles Rupee

37 BRUNEI DARUSSALAM BN BND Brunei Dollar

38 BULGARIA BG BEN Bulgarian Lev

39 BURKINA FASO BF XOF CFA Franc BCEAO

40 BURUNDI BI BIF Burundi Franc

41 CAMBODIA KH KHR Cambodia Riel

42 CAMEROON CM XAF Franc de la Communaute

financiere Africaine

43 CANADA CA CAD Canadian Dollar

44 CAPE VERDE CV CVE Cape Verde Escudo

45 CAYMAN ISLANDS KY KYD Cayman Islands Dollar

46 CENTRAL AFRICAN REPUBLIC CF XAF Franc de la Communaute


47 CHAD TD XAF Franc de la Communaute


48 CHILE CL CLP Chilean Peso

49 CHILE CL CLF Chilean Fomento

50 CHINA CN CNY China Renminbi

51 CHRISTMAS ISLANDS CX AUD Christmas Island Dollar

52 COCOS (KEELING) ISLAND CC AUD Cocos (Keeling) Island Dollar


NEGARASANDI

VALUTA

Lampiran IV

216

Dtiadm

Rectangle

LP-32

53 COLOMBIA CO COP Colombian Peso

54 COMOROS KM KMF Comoros Franc

55 CONGO CG XAF Franc de la Communaute


56 CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CD CDF Democratic Rep.Congo Franc

57 COOK ISLAND CK NZD New Zealand Dollar

58 COSTA RICA CR CRC Costa Rican Colon

59 COTE D’IVOIRE ( lihat Ivory Coast) CI XCD CFA Franc BCEAO

60 CROATIA HR HRK Croatian Kuna

61 CUBA CU CUP Cuban Peso

62 CYPRUS CY CYP Cypriot Pound

63 CZECH REPUBLIC CZ CZK Czech Koruna

64 DENMARK DK DKK Danish Krone

65 DJIBOUTI DJ DJF Djibouti Franc

66 DOMINICAN REPUBLIC DO DOP Dominican Republic Peso

67 DOMONICA DM XCD East Caribbean Dollar

68 ECUADOR EC ECS Ecuadorean Sucre

69 EGYPT EG EGP Egyptian Pound

70 EL SALVADOR SV SVC El Salvador Colon

71 EQUATORIAL GUINEA GQ XAF Franc de la Communaute


72 ERITREA ER ERN Eritreian Nakfa

73 ESTONIA EE EEK Estonian Kroon

74 ETHIOPIA ET ETB Ethiopian Birr

75 EUROPEAN COMMUNITY EUR Euro

76 FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) FK FKP Falkland Islands Pound

77 FAROE ISLANDS FO DKK Faroe Island Krone

78 FIJI FJ FJD Fiji Dollar

79 FINLAND FI FIM Finnis Markka


NEGARASANDI

VALUTA

Lampiran IV

217

Dtiadm

Rectangle

LP-33

80 FRANCE FR FRF French Franc

81 FRANCE, METROPOLITAN FX FRF French Franc

82 FRENCH GUIANA GF FRF French Guiana Franc

83 FRENCH POLYNESIA PF XPF Franc Pacific Is.Fran

84 FRENCH SOUTHERN TERRITORIES TF FRF French Franc

85 GABON GA XAF Franc de la Communaute


86 GAMBIA GM GMD Gambian Dalasi

87 GEORGIA GE GEL Georgian Lari

88 GERMANY DE DEM German Mark

89 GHANA GH GHC Ghana Cedi

90 GIBRALTAR GI GIP G ibraltar Pound

91 GREENLAND GL DKK Greenland Krone

92 GRENADA GD XCD Grenada Dollar

93 GUADELOUPE GP FRF Guadeloupe Franc

94 GUAM GU USD Guam Dollar

95 GUATEMALA GT GTQ Guatemala Quetzal

96 GUINEA GN GNF Guinea Franc

97 GUINEA BISSAU GW XOF Guinea Bissau Franc

98 GUYANA GY GYD Guyana Dollar

99 HAITI HT HTG Haiti Gourde

100 HEARD AND MCDONALD ISLAND HM AUD Australian Dollar

101 HONDURAS HN HNL Honduras Lempira

102 HONGKONG HK HKD Hong Kong Dollar

103 HUNGARY HU HUF Hungarian Forint

104 ICELAND IS ISK Icelandic Krona

105 INDIA IN INR Indian Rupee

106 INDONESIA ID IDR Indonesian Rupiah

107 IRAN IR IRR Iranian Rial


NEGARASANDI

VALUTA

Lampiran IV

218

Dtiadm

Rectangle

LP-34

108 IRAQ IQ IQD Iraqi Dinar

109 IRELAND IE IEP Irish Punt

110 ISRAEL IL ILS Israeli Shekel

111 ITALIA IT ITL Italian Lira

112 IVORY COAST CI XOF CFA Franc BCEAO

113 JAMAICA JM JMD Jamaican Dollar

114 JAPAN JP JPY Japanese Yen

115 JORDAN JO JOD Jordanian Dinar

116 KAZAKHSTAN KZ KZT Kazakhstan Tenge

117 KENYA KE KES Kenyan Shilling

118 KIRIBATI KI AUD Australian Dollar

119 KOREA SELATAN KR KRW Korean Won

120 KOREA UTARA KP KPW North Korean Won

121 KUWAIT KW KWD Kuwaiti Dinar

122 KYRGYZSTAN KG KGS Kyrgyzstan Som

123 LAINNYA N1 N11 atau sandi yang telah ditentukan

124 LAO PEOPLE’S DEMOC. REP. LA LAK Laos New Kip

125 LATVIA LV LVL Latvian Lats

126 LEBANON LB LBP Lebanese Pound

127 LESOTHO LS LSL Loti Lesatho

128 LIBERIA LR LRD Liberian Dollar

129 LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA LY LYD Libyan Dinar

130 LIECHTENSTEIN LI CHF Liechtenstein Franc

131 LITHUANIA LT LTL Lithuanian Litas

132 LUXEMBOURG LU LUF Luxembourg Franc

133 MACAU MO MOP Macau Pataca

134 MACEDONIA MK MKD Macedonian Denar

135 MADAGASCAR MG MGF Madagascar Franc

136 MALAGASI MG MGF Malagasy Franc


NEGARASANDI

VALUTA

Lampiran IV

219

Dtiadm

Rectangle

LP-35

137 MALAWI MW MWK Malawi Kwacha

138 MALAYSIA MY MYR Malaysian Ringgit

139 MALDIVES MV MVR Maldives Rufiyaa

140 MALI ML XOF Mali Republic Franc

141 MALI ML MLF Malian Franc

142 MALTA MT MTL Maltese Lira

143 MARSHALL ISLANDS MH USD US Dollar

144 MARTINIQUE MQ FRF French Franc

145 MAURITANIA MR MRO Mauritania Ouguiya

146 MAURITIUS MU MUR Maurutius Rupee

147 MAYOTTE YT FRF French Franc

148 MEXICO MX MXN Mexican Peso

149 MICRONESIA, FEDERATED STATE OF FM USD US Dollar

150 MOLDOVA, REPUBLIC OF MD MDL Moldova Lei

151 MONACO MC FRF French Franc

152 MONGOLIA MN MNT Mongolia Tugrik

153 MONTSERRAT MS XCD Montserrat Dollar

154 MOROCCO MA MAD Moroccan Dirham

155 MOZAMBIQUE MZ MZM Mozambique Metical

156 MYANMAR (BURMA) MM MMK Myanmar Kyat

157 NAMIBIA NA NAD Namibia Dollar

158 NAMIBIA NA ZAR Rand (South African Rand)

159 NAURU NR AUD Australian Dollar

160 NEPAL NP NPR Nepalese Rupee

161 NETHERLANDS NL NLG Netherlands Guilder/ Gulden/

Florin

162 NETHERLANDS ANTILLES AN ANG Netherlands Antillian Guilder /

Florin

163 NEW CALEDONIA NC XPF Franch Pacific Is.Fran


NEGARASANDI

VALUTA

Lampiran IV

220

Dtiadm

Rectangle

LP-36

164 NEW ZEALAND NZ NZD New Zealand Dollar

165 NICARAGUA NI NIO Nicaragua Cordoba

166 NIEUE NU NZD New Zealand Dollar

167 NIGER NE XOF Niger Republic Franc

168 NIGERIA NG NGN Nigeria Naira

169 NORFOLK ISLANDS NF AUD Norfolk Islands Dollar

170 NORTHERN MARIANA ISLAND MP USD US Dollar

171 NORWAY NO NOK Norwegian Krone

172 OMAN OM OMR Omani Rial

173 PAKISTAN PK PKR Pakistan Rupee

174 PALAU PW USD US Dollar

175 PANAMA PA PAB Panamanian Balboa

176 PAPUA NEW GUINEA PG PGK Papua New Guinea Kina

177 PARAGUAY PY PYG Paraguayan Guarani

178 PERU PE PEN Peruvian Nuevo

179 PHILIPPINES PH PHP Philippines Peso

180 PITCAIRN PN NZD New Zealand Dollar

181 POLAND PL PLN Polish Zloty/New Zloty

182 PORTUGAL PT PTE Portuguese Escudo

183 PUERTO RICO PR USD US Dollar

184 QATAR QA QAR Qatari Rial

185 REUNION RE FRF Reunion Franc

186 ROMANIA RO ROL Romanian Leu

187 RUSSIAN FEDERATION RU RUB Russian Rouble

188 RWANDA RW RWF Rwanda Franc

189 SAINT LUCIA LC XCD East Caribbean Dollar

190 SAMOA WS WST Samoan (West) Tala

191 SAMOA WS USD Samoan Dollar

192 SAN MARINO SM ITL San Marino Lira


NEGARASANDI

VALUTA

Lampiran IV

221

Dtiadm

Rectangle

LP-37

193 SAO TOME & PRINCIPE ST STD Sao Tome Dobra

194 SAUDI ARABIA SA SAR Saudi Riyal

195 SENEGAL SN XOF Senegal Franc

196 SEYCHELLES SC SCR Seychelles Rupee

197 SIERA LEONER SL SLL Sierra Leone Leone

198 SINGAPORE SG SGD Singapore Dollar

199 SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC) SK SKK Slovakian Koruna

200 SLOVENIA SI SIT Slovenia Tolar

201 SOLOMON ISLANDS SB SBD Solomon Islands Dollar

202 SOMALIA SO SOS Somali Schilling

203 SOUTH AFRICA ZA ZAR South Afrian Rand

204 SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH GS GBP Pound Sterling

SANDWICH I.

205 SPAIN ES ESP Spanish Peseta

(convertiable Peseta Acc)

206 SPAIN ES ESB Spanish Peseta

207 SRI LANGKA/CEYLON LK LKR S ri Langka Rupee

208 ST. HELENA SH SHP St. Helena Pound

209 ST. KITTAND NEVIS/ SAINT KITTS C. AND KN XCD St. Kitts Dollar

NEVIS

210 ST. PIERRE & MIQUELON PM FRF French Franc

211 ST. VINCENT & THE GRENADES VC XCD St. Vincent Dollar

212 SUDAN SD SDP Sudanese Pound

213 SUDAN SD SDD Sudanese Dinar

214 SURINAME SR SRG Surinam Guilder

215 SURINAME SR SRD Surinam Dollar

216 SVALBARD AND JAN MAYEN ISLAND SJ NOK Norwegian Krone

217 SWAZILAND SZ SZL Swaziland Lilangeni

218 SWEDIA/SWEDEN SE SEK Swedish Krone


NEGARASANDI

VALUTA

Lampiran IV

222

Dtiadm

Rectangle

LP-38

219 SWISS/SWITZERLAND CH CHF Swiss Franc

220 SYRIAN ARAB REPUBLIC SY SYP Syrian Pound

221 TAIWAN/REP. OF CHINA/PROVINCE OF CHINA TW TWD Taiwan Dollar

222 TAJIKISTAN TJ TJS Tajikistan Somoni

223 TANZANIA (TAGANZICA & ZANZIBAR) TZ TZS Tanzanian Shilling

224 THAILAND TH THB Thai Bath

225 TIMORLESTE TL USD East Timor Dollar

226 TOKELAU TK NZD Tokelau Dollar

227 TONGA TO TOP Tonga Pa’anga

228 TRINIDAD & TOBAGO TT TTD Trinidad & Tobago Dollar

229 TUNISIA TN TND Tunisian Dinar

230 TURKEY TR TRL Turkish Lira

231 TURKMENISTAN TM TMM Turkmenistan Manat

232 TURKS & CAICOS ISLAND TC USD Turks & Caicos Dollar

233 TUVALU TV AUD Australian Dollar

234 UGANDA UG UGX Ugandan Shilling

235 UKRAINE UA UAH Ukrainian Hryvna

236 UNITED ARAB EMIRAT AE AED UAE Dirham

237 UNITED KINGDOM (INGGRIS) GB GBP Pound Sterling

238 UNITED STATES OF AMERICA US USD US Dollar

239 URUGUAY UY UYU Uruguay Peso

240 US MINOR OUTLYING ISLANDS UM USD US Dollar

241 UZBEKISTAN UZ UZS Uzbekistan Sum

242 VANUATU VU VUV Vanuatu Vatu

243 VATICAN CITY STATE (HOLY SEE) VA ITL Vatican City Lira

244 VENEZUELA VE VEB Venezuelan Bolivar

245 VIETNAM VN VND Vietnam Dong

246 VIRGIN ISLANDS (BRITISH) VG USD US Dollar

247 VIRGIN ISLANDS (BRITISH) VG GBP Pound Sterling


NEGARASANDI

VALUTA

Lampiran IV

223

Dtiadm

Rectangle

LP-39

248 VIRGIN ISLANDS (BRITISH) VG XCD East Caribbean Dollar

249 VIRGIN ISLANDS (US) VI USD US Dollar

250 WALLIS AND FUTUNA ISLANDS WF XPF Wallis and Futuna Islands Franc

251 WEST AFRICA XO XOF CFA Franc BCEAO

252 WESTERN SAHARA EH MAD Morrocoan Dirham

253 WESTERN SAHARA EH ESP Spanish Peseta

254 WESTERN SAHARA EH MRO Mauritian Ouguiya

255 YEMEN YE YER Yemeni Rial

256 YUGOSLAVIA YU YUM Yugoslav Dinar

257 YUNANI (lihat Greece) GR GRD Greek Drachma

258 ZAMBIA ZM ZMK Zambian Kwacha

259 ZIMBABWE ZW ZWD Zimbabwe Dollar

260 ZIMBABWE ZW XDR Special Drawing Right

261 ZIMBABWE ZW XAG Silver

262 ZIMBABWE ZW XAU Gold


NEGARASANDI

VALUTA

Lampiran IV

224

Dtiadm

Rectangle

LP-40

NO. KANTOR BANK INDONESIA SANDI

1. AMBON ............................................................................................ 810

2. BALIKPAPAN ............................................................................................ 570

3. BANDA ACEH ............................................................................................ 320

4. BANDUNG ............................................................................................ 010

5. BANJARMASIN ............................................................................................ 510

6. BATAM ............................................................................................ 370

7. BENGKULU ............................................................................................ 230

8. CIREBON ............................................................................................ 140

9. DENPASAR ............................................................................................ 720

10. JAKARTA ............................................................................................ 001

11. JAMBI ............................................................................................ 310

12. JAYAPURA ............................................................................................ 820

13. JEMBER ............................................................................................ 040

14. KEDIRI ............................................................................................ 060

15. KENDARI ............................................................................................ 690

16. KUPANG ............................................................................................ 740

17. LAMPUNG ............................................................................................ 390

18. LHOKSEUMAWE ............................................................................................ 410

19. MALANG ............................................................................................ 070

20. MATARAM ............................................................................................ 710

21. MEDAN ............................................................................................ 330

22. MENADO ............................................................................................ 620

23. PADANG ............................................................................................ 340

24. PALANGKARAYA ............................................................................................ 580

25. PALEMBANG ............................................................................................ 360

26. PALU ............................................................................................ 600

27. PEKANBARU ............................................................................................ 350

28. PONTIANAK ............................................................................................ 530

29. PURWOKERTO ............................................................................................ 150

30. SAMARINDA ............................................................................................ 540

31. SEMARANG ............................................................................................ 090

32. SIBOLGA ............................................................................................ 380

33. SOLO ............................................................................................ 100

34. SURABAYA ............................................................................................ 120

35. TASIKMALAYA ............................................................................................ 190

36. TERNATE ............................................................................................ 880

37. UJUNG PANDANG ............................................................................................ 610

38. YOGYAKARTA ............................................................................................ 050

DAFTAR SANDI WILAYAH BANK INDONESIA

Lampiran V

225

Dtiadm

Rectangle

226

THI_laura

Rectangle

THI_laura

Rectangle

THI_laura

TextBox

Lampiran 2

THI_ristia

Rectangle

227

Dtiadm

Rectangle

228

Dtiadm

Rectangle

229

Dtiadm

Rectangle

230

Dtiadm

Rectangle

231

232

Dtiadm

Rectangle

233

Dtiadm

Rectangle

234

Dtiadm

Rectangle

235

Dtiadm

Rectangle

236

Dtiadm

Rectangle

237

238

Dtiadm

Rectangle

239

Dtiadm

Rectangle

240

Dtiadm

Rectangle

241

Dtiadm

Rectangle

242

Dtiadm

Rectangle

243

Dtiadm

Rectangle

244

Dtiadm

Rectangle

245

Dtiadm

Rectangle

246

Dtiadm

Rectangle

247

Dtiadm

Rectangle

248

Dtiadm

Rectangle

249

Dtiadm

Rectangle

250

Dtiadm

Rectangle

251

Dtiadm

Rectangle

252

Dtiadm

Rectangle

253

Dtiadm

Rectangle

254

Dtiadm

Rectangle

255

Dtiadm

Rectangle

256

Dtiadm

Rectangle

257

Dtiadm

Rectangle

258

Dtiadm

Rectangle

259

260

Dtiadm

Rectangle

261

Dtiadm

Rectangle

262

Dtiadm

Rectangle

263

Dtiadm

Rectangle

264

Dtiadm

Rectangle

265

Dtiadm

Rectangle

266

Dtiadm

Rectangle

267

Dtiadm

Rectangle

268

Dtiadm

Rectangle

269

Dtiadm

Rectangle

270

Dtiadm

Rectangle

271

Dtiadm

Rectangle

272

Dtiadm

Rectangle

273

Dtiadm

Rectangle

274

Dtiadm

Rectangle

275

Dtiadm

Rectangle

276

Dtiadm

Rectangle

277

Dtiadm

Rectangle

278

Dtiadm

Rectangle

279

Dtiadm

Rectangle

280

Dtiadm

Rectangle

281

Dtiadm

Rectangle

282

Dtiadm

Rectangle

283

Dtiadm

Rectangle

284

Dtiadm

Rectangle

285

Dtiadm

Rectangle

286

Dtiadm

Rectangle

287

Dtiadm

Rectangle

288

Dtiadm

Rectangle

289

Dtiadm

Rectangle

290

Dtiadm

Rectangle

291

Dtiadm

Rectangle

292

Dtiadm

Rectangle

293

Dtiadm

Rectangle

294

Dtiadm

Rectangle

295

Dtiadm

Rectangle

296

Dtiadm

Rectangle

297

Dtiadm

Rectangle

298

Dtiadm

Rectangle

299

Dtiadm

Rectangle

300

Dtiadm

Rectangle

301

Dtiadm

Rectangle

302

Dtiadm

Rectangle

303

Dtiadm

Rectangle

304

Dtiadm

Rectangle

305

Dtiadm

Rectangle

306

Dtiadm

Rectangle

307

Dtiadm

Rectangle

308

Dtiadm

Rectangle

309

Dtiadm

Rectangle

310

Dtiadm

Rectangle

311

Dtiadm

Rectangle

312

Dtiadm

Rectangle

313

Dtiadm

Rectangle

314

Dtiadm

Rectangle

315

Dtiadm

Rectangle

316

Dtiadm

Rectangle

317

Dtiadm

Rectangle

318

Dtiadm

Rectangle

319

Dtiadm

Rectangle

320

Dtiadm

Rectangle

321

Dtiadm

Rectangle

322

Dtiadm

Rectangle

323

Dtiadm

Rectangle

324

Dtiadm

Rectangle

325

Dtiadm

Rectangle

326

Dtiadm

Rectangle

327

Dtiadm

Rectangle

328

Dtiadm

Rectangle

329

Dtiadm

Rectangle

330

Dtiadm

Rectangle

331

Dtiadm

Rectangle

332

Dtiadm

Rectangle

333

Dtiadm

Rectangle

334

Dtiadm

Rectangle

335

Dtiadm

Rectangle

336

Dtiadm

Rectangle

337

Dtiadm

Rectangle

338

Dtiadm

Rectangle

339

Dtiadm

Rectangle

340

Dtiadm

Rectangle

341

Dtiadm

Rectangle

342

Dtiadm

Rectangle

343

Dtiadm

Rectangle

344

Dtiadm

Rectangle

345

Dtiadm

Rectangle

346

Dtiadm

Rectangle

347

Dtiadm

Rectangle

348

Dtiadm

Rectangle

349

Dtiadm

Rectangle

Documents

PEDOMAN LAPORAN BERKALA BANK UMUM (LBBU)