Tabloid Diplomasi April 2013 Versi PDF

www.tabloiddiplomasi.org

771978 9173869

ISSN 1978-9173 APECINDONESIA 2013

DiplomasiTABLOID

SRITEX PEMAIN UTAMA TEKSTIL DAN GARMEN DI PASAR GLOBAL

MeMperkuat Citra indonesia Melalui DiploMasi ekonoMi

UPDATE FROM CEOS

tingkatkan keMitraan strategis

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

DiplomasiMedia Komunikasi dan Interaksi

www.tabloiddiplomasi.orgEmail: [email protected]

Tgl. 15 APRIl - 14 mEI 2013

No. 63TahuN VI

TIdA

k UN

TUk

dIP

ERjU

AlbE

lIkA

N

Update From CEOs

DiplomasiTABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi

Fokus utama

Fokus utama

Fokus utama

Fokus

Fokus

Fokus

>

>

>

>

>

>

sorot

4

6

7

8

9

11

12>

Menlu Marty Natalegawa : Konsolidasi Antar Kedua Negara Semakin Kokoh

Update From CEOsMemperkuat Citra Indonesia Melalui Diplomasi Ekonomi

Update From CEOsTAWARKAN POTENSI KERJASAMA

Update From CEOsPertamina Menuju Perusahaan Energi Kelas Dunia

Update From CEOsWIKA MENJADI PEMAIN GLOBAL


Sawit, Salah Satu Sumber Paling Kompetitif Di Dunia Untuk Biofuels

15 s o r o tsorot

sorot

sorot

LENsa

LENsa

sosok

13

14

16

17

18

20

Permintaan Tebusan Melonjak Pemerintah RI Dilematis

Kasus WNI/TKI yang Tertunda

Mekanisme Penanganan TKI Yang Terancam Hukuman Mati

Langkah Strategis Mengupayakan Pembebasan Hukuman Bagi WNI/TKI

Kasus Hukuman Mati Bagi TKI Bergerak Dinamis

Daftar Isi

keTua pMi, JusuF kalla : MEMBUNUh UNTUK MEMBELA DIRI PATUT

DIBELA DENGAN MENyEDIAKAN DIyAT

Duta Besar A. Agus SriyonoJadi Diplomat Terinspirasi Siaran Radio

PELINDUNGDirektur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik

PENANGGUNG JAWAB/PEMIMPIN REDAKSIDirektur Diplomasi PublikDirektur Informasi dan MediaSekretaris Direktorat Jenderal IDP

REDAKTUR PELAKSANAFirdaus

DEWAN REDAKSISiuaji Raja Eni Hartati S. Ari Wardhana Azis Nurwahyudi Aji Setiawan Triyogo Jatmiko

STAF REDAKSIAinan Nuran Shirley Malinton Evan Pujonggo A.R. Aji Nasution KhaririCahyono

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI Tubagus Riefhan IqbaI Muji Lastari

TATA LETAK DAN ARTISTIKTsabit LatiefAnggita Gumilar

PENANGGUNG JAWAB WEBSITEKistono Wahono Yulianto

ALAMAT REDAKSIDirektorat Diplomasi Publik, Lt. 12 Kementerian Luar Negeri RIJl. Taman Pejambon No.6Jakarta Pusat Telp. 021- 68663162,3863708, Fax : 021- 29095331, 385 8035

Tabloid Diplomasi dapat didownload di http://www.tabloiddiplomasi.orgEmail : [email protected]

DITERBITKAN oLEh Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri R.I.

GAMBAR CovERstrategi-militer.blogspot.com

bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email:

[email protected]

Wartawan Tabloid diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau

meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber, wartawan Tabloid diplomasi dilengkapi kartu

pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan

sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid diplomasi,

segera hubungi redaksi.

Pada edisi April-Mei 2013 kali ini, Tabloid Diplomasi mengupas tentang penguatan diplomasi ekonomi melalui kegiatan Update from CEOs yang menghadirkan tiga BUMN, satu perusahaan swas-ta dan satu organisasi usaha, yaitu PT Krakatau Steel, PT Pertamina, PT Wijaya Karya, PT Sri Rejeki Isman dan GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) sebagai nara-sumber.

Masing-masing diwakili oleh Irvan Kamal Hakim (Direk-tur Utama PT Krakatau Steel), M. Afdhal Bahaudin (Direktur Perencanaan Investasi dan Ma-najemen Risiko PT Pertamina), Ir. Tonny Warsono, MM (Direk-tur SDM dan Pengembangan Usaha PT Wijaya Karya), Syah (Direktur Marketing PT Sri Re-jeki Isman) dan M. Fadhil Hasan (Direktur Eksekutif GAPKI).

Update from CEOs adalah bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia yang berupaya mem-promosikan perkembangan ekonomi yang positif serta me-nawarkan potensi kerja sama yang saling menguntungkan kepada negara-negara saha-bat. Pemerintah Indonesia senantiasa berkomitmen men-dukung serta memfasilitasi ko-laborasi dan kesepakatan bis-nis antara pihak asing dengan perusahaan BUMN dan bisnis strategis lainnya di Indonesia.

Selain itu pada edisi April ini redaksi juga mengangkat

yang terjadi di kawasan regio-nal dan global serta bertukar pandangan terkait kerja sama di bidang perdamaian, ekono-mi, dan penanganan bencana alam.

Indonesia dan Austra-lia juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global dan juga status hubungan bilateral Indonesia dan Australia dewasa ini, khu-susnya di bidang pertahanan dan luar negeri.

Menyusul terjadinya se-rangkaian tragedi yang me-nimpa para pengungsi di perairan Asia-Pasifik, Kemen-terian Luar Negeri RI bersama-sama dengan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (United Nations High Commission for Refugees/UNHCR) menyeleng garakan Regional Roundtable untuk membahas masalah perdagangan manusia (human trafficking).

Selamat membaca. Firdaus

permasalahan penanganan kasus WNI/TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri, khususnya di Arab Saudi sebagai topik utama.

Sebagaimana diketahui, da-lam beberapa tahun terakhir, tren tuntutan besaran jumlah diyat yang diminta oleh keluarga kor-ban sebagai bentuk kompensasi atas pemaafan yang diberikan ke-pada pelaku pembunuhan, terus meningkat secara tajam.

Untuk membahas permasa-lahan ini Kementerian Luar Ne-geri RI menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) dengan ber-bagai pihak yang terkait dengan penanganan TKI di luar negeri, khususnya di Arab Saudi.

Topik lainnya yang juga ditam-pilkan dalam edisi ini adalah sepu-tar pertemuan two plus two, yaitu pertemuan antara Menteri Perta-hanan dan Menteri Luar Negeri RI dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri Australia.

Berikutnya adalah menge-nai penyelenggaraan Regional Roundtable yang membahas mengenai perdagangan manusia (human trafficking), penyeleng-garaan Update From The CEOs (UFCs), pertemuan Panel Ting-kat Tinggi Eminent Persons yang membahas Agenda Pembangunan Pasca-2015 serta hubungan bilate-ral Indonesia-New Zealand.

Pada pertemuan two plus two, antara lain dibahas berbagai isu

Catatan Redaksi

"Dunia makin kompleks Dan berubah Dan berkembang Demikian kepentingan nasional kita makin menuntut perjuangan kita semua Di forum internasional. Dan Diplomasi yang mesti kita jalankan tentulah Diplomasi

yang cerDas, cekatan, Dan efektif Dalam arti menghasilkan sesuatu," presiDen sby.

Duta Besar A. Agus SriyonoJadi Diplomat Terinspirasi Siaran Radio

04

FOkUS UTAmA DiplomasiTABLOID


15 APRIl - 14 mEI 2013No. 63 Tahun VI

MeNlu MarTy NaTalegawa :

KONSOLIDASI ANTAR KEDUA NEGARA SEMAKIN KOKOh

DALAM PERTEMUAN twO plUs twO, YAITU

PERTEMUAN ANTARA MENTERI PERTAHANAN DAN

MENTERI LUAR NEGERI RI DENGAN MENTERI

PERTAHANAN DAN MENTERI LUAR NEGERI AUSTRALIA YANG DILAKSANAKAN DI

KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI JAKARTA PADA TANGGAL 3

APRIL 2013, KEEMPAT MENTERI MEMBAHAS BERBAGAI ISU

YANG TERJADI DI KAWASAN REGIONAL DAN GLOBAL SERTA

BERTUKAR PANDANGAN TERKAIT KERJA SAMA DI BIDANG PERDAMAIAN,

EKONOMI, DAN PENANGANAN BENCANA ALAM.

Menlu Marty Natalegawa menilai pertemuan ini sangat unik, karena ke-terkaitan antara masalah pertahanan dan masalah luar negeri betul-betul dipahami. Menlu Marty Natalegawa juga menjelaskan bahwa hubungan di antara kedua negara terjalin se-makin konsolidatif dan komprehen-

sif. “Seperti diketahui, ada beberapa tingkatan kerja sama dan komunikasi antara Presiden-Perdana Menteri yang terus dilakukan secara intensif,” ujarnya.

“Intinya kedua negara telah ber-tukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global dan juga status

hubungan bilateral Indonesia dan Australia dewasa ini, khususnya di bidang pertahanan dan luar negeri,” kata Menlu Marty Natalegawa.

Lebih lanjut Menlu Marty Natale-gawa menambahkan bahwa Indone-sia semakin dipandang sebagai mitra penting oleh Australia. Hal itu terbuk-

TwO PLUS TwO RI - AUSTRALIA

Dok: diplomasi

MeNlu MarTy NaTalegawa :

KONSOLIDASI ANTAR KEDUA NEGARA SEMAKIN KOKOh

“Kerja sama operasional di bidang pertahanan semakin kuat dibanding yang lalu, Indonesia adalah

negara penting di kawasan”

Menteri Pertahanan Australia, Stephen Smith

FOkUS UTAmA

05

DiplomasiTABLOID


15 APRIl - 14 mEI 2013 No. 63 Tahun VI

ti dari nilai investasi Australia ke In-donesia yang meningkat hingga 728 persen selama periode 2011-2012.

Menlu Marty Natalegawa men-jelaskan bahwa konsolidasi antar kedua negara semakin kokoh dengan banyaknya inisiatif dari kedua belah pihak untuk meningkatkan pertahanan. “Hubungan kedua negara dari pertemuan ini sangat komprehensif dan juga semakin rutin berkomunikasi. Selain pertemuan tingkat menteri ini, nanti juga ada pertemuan tingkat Kepala Negara antara Presiden dengan Perdana Menteri Australia, pada pertengahan tahun,” ujar Menlu Marty Natalegawa.

Sementara itu, Menteri Pertaha-nan, Purnomo Yusgiantoro mengata-kan, bahwa Indonesia dan Australia berencana untuk mengimplementa-sikan pertemuan tahunan yang dila-kukan pada 2012, yang menyangkut defense to defense, search and res-cue, dan defense industry. Selain itu, Indonesia akan melakukan latihan militer bersama dengan melibatkan personel angkatan laut dan pasukan khusus dari Australia serta Indonesia. “Kami berencana melakukan latihan itu di Sydney dan Darwin,” ungkap Menhan Purnomo Yusgiantoro.

Pertemuan two plus two ini sudah dilakukan pemerintah kedua negara secara berkala, dimana hubungan kedua negara sangat baik, yaitu bu-kan hanya sebagai sahabat tapi juga sebagai mitra strategis, karena itulah Presiden SBY memberikan arahan untuk meningkatkan kerjasama ke-dua negara.

“Kerja sama antar pemerintah ini juga meningkatkan relasi dalam kon-teks ‘people to people’, untuk mening-katkan kerja sama bidang pertahanan antar kedua negara,” kata Menhan Purnomo Yusgiantoro.

Pertemuan antara Indonesia dan Australia yang diberi nama “2+2” ini, ujar Menhan Purnomo Yusgiantoro, juga merupakan tindak lanjut imple-mentasi hasil kesepakatan dari per-temuan tahunan antar kedua negara pada 2012. Pada beberapa pertemu-an, Indonesia dan Australia gencar mendiskusikan masalah keamanan maritim, wewenang penjagaan wi-layah laut, industri pertahanan dan pelatihan antarpersonel.

“Kita membutuhkan koordinasi yang solid dalam penjagaan wila yah maritim di kedua negara. Koordinasi yang solid untuk penjagaan wilayah

maritim, misalnya dapat diimplemen-tasikan dengan upaya patroli bersama untuk menutup celah berbagai tindak kejahatan yang dapat mengganggu pertahanan kedua negara” jelas Men-han Purnomo Yusgiantoro.

Menteri Pertahanan Austra-lia, Stephen Smith, menyatakan bahwa Indonesia merupakan ne-gara yang sangat penting dan ber-pengaruh dalam rangka peningka-tan keamanan wilayah negaranya. “Kerja sama operasional di bidang pertahanan semakin kuat dibanding yang lalu, Indonesia adalah negara penting di kawasan,” ujarnya.

sementara itu Menteri Luar Ne-geri Australia, Bob Carr, mengatakan bahwa pemerintah Australia berha-rap untuk mendapatkan kerjasama lebih besar dalam meng hentikan ka-pal pencari suaka.

“Australia dan Indonesia memi-liki hubungan bilateral yang semakin penting dengan menguatnya hu-bungan politik,perdagangan, keama-nan, pengembangan investasi, dan people-to-people” kata Menlu Bob Carr.

Bahwa Indonesia adalah kepen-tingan strategis besar untuk Austra-lia, ujar Menlu Bob Carr, ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah dialog reguler dan tingkat tinggi yang dila-kukan oleh kedua negara.

“Australia dan Indonesia juga be-kerja sama secara erat dalam forum regional dan multilateral, termasuk East Asia Summit, G20, Asia-Pacific Economic Cooperation Forum (APEC) dan Pertemuan Para Menteri Per-tahanan-ASEAN Plus” jelas Menlu Bob Carr.

Kerjasama strategis keamanan bilateral Australia-Indonesia telah te-rus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di bawah naungan ‘Traktat Lombok’, yang mulai berlaku pada Februari 2008.

Traktat Lombok telah membe-rikan kerangka kerjasama bilateral modern secara intensif di bidang per-tahanan, penegakan hukum, kontra-terorisme, keamanan maritim serta bantuan kemanusiaan dan bencana.

Menurut Menlu Bob Carr, Rapat Tahunan 2+2 ke-dua ini merupakan kesempatan untuk memperkuat ker-ja sama praktis dan kemitraan antara Indonesia dan Australia yang telah berjalan dengan erat. (Sumber : infomed)

FOkUS UTAmA

06

DiplomasiTABLOID



MEMPERKUAT CITRA INDONESIA MELALUI DIPLOMASI EKONOMI

dalaM kegiatan yang dihadiri oleh sekitar 170 orang tamu undangan, yang terdiri dari 58 orang perwaki-lan dari negara-negara sahabat, termasuk 13 Duta Besar, atase per-dagangan, perwakilan organisasi internasional, pejabat pemerintah pusat dan daerah, pejabat BKPM dan BKPMD, tokoh pengusaha, dan media massa tersebut, Ketua KA-DIN Indonesia, Didie Soewondho juga berkesempatan menyampaikan sambutannya.

Update from CEOs tahun ini menghadirkan tiga BUMN, satu pe-rusahaan swasta dan satu organisasi usaha, yaitu PT Krakatau Steel, PT Pertamina, PT Wijaya Karya, PT Sri Rejeki Isman dan GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indone-sia) sebagai narasumber. Masing-masing diwakili oleh Irvan Kamal Hakim (Direktur Utama PT Krakatau Steel), M. Afdhal Bahaudin (Direktur Perencanaan Investasi dan Manaje-men Risiko PT Pertamina), Ir. Tonny Warsono, MM (Direktur SDM dan Pengembangan Usaha PT Wijaya Karya), Syah (Direktur Marketing PT Sri Rejeki Isman) dan M. Fadhil Hasan (Direktur Eksekutif GAPKI).

Dalam sambutan pembukaan-nya, Wamenlu Wardana mengata-kan bahwa Update from CEOs adalah bagian dari diplomasi ekonomi Indo-nesia yang berupaya mempromosi-kan perkembangan ekonomi yang positif serta menawarkan potensi kerja sama yang saling mengun-tungkan kepada negara-negara sa-habat. Pemerintah Indonesia senan-tiasa berkomitmen mendukung serta memfasilitasi kolaborasi dan kese-pakatan bisnis antara pihak asing dengan perusahaan BUMN dan bis-nis strategis lainnya di Indonesia.

Sementara itu, Ketua KADIN, Didie Soewondho, menyampaikan apresiasinya kepada Kemlu yang te-lah aktif mendukung perkembangan dunia usaha. Pihak KADIN selama

bangkan lokasi eksplorasi di Qatar, Libya, Sudan, dan Vietnam. Dalam konteks kerja sama dengan asing, PT Pertamina tidak hanya memerlukan dana segar tetapi juga berupa aset dan transfer teknologi, karena kerja sama tersebut juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar nasional.

Para undangan yang hadir juga memperoleh pemaparan tentang kisah suksek PT Sritex yang telah me-rintis usahanya sejak 1966 dan berawal dari sebuah t oko di Pasar Klewer, Solo. Saat ini, Direktur Mar-keting PT Sritex, Syah memaparkan bahwa PT Sritex telah berkembang pesat menjadi salah satu industri garmen dan tekstil terbesar di Asia Tenggara dengan area pabrik seluas 130 ha di Sukoharjo, Jawa Tengah, dan menyerap 25.000 tenaga kerja dengan jaringan domestik dan inter-nasional yang luas hingga mencapai lebih dari 30 negara.

Sedangkan Direktur SDM dan Pengembangan Usaha PT Wika, Tonny Warsono menegaskan visi PT Wika untuk menjadi salah satu peru-sahaan EPC dan perusahaan investa-si terbesar di Asia Tenggara. Lebih lanjut Tonny Warsono mengatakan bahwa PT Wika telah mendukung pembangunan di Indonesia dengan menyediakan jasa konstruksi di ber-bagai daerah. Beberapa proyek PT Wika yang telah mendapat apresiasi adalah pembangunan double track railway Cirebon – Kroya dan Jem-batan Suramadu.

Sementara itu Direktur Eksekutif GAPKI, Fadhil Hasan mengatakan bahwa saat ini Indonesia adalah pro-dusen kelapa sawit (CPO) terbesar di dunia dengan jumlah pendapatan industri nasional yang berkontribusi besar terhadap pendapatan ekspor, yaitu sekitar 20 milyar dollar. Selain berkontibrusi terhadap nilai ekspor non-migas Indonesia, industri ini juga mampu menyerap lebih dari empat juta tenaga kerja, termasuk para petani, dan pekerja di sektor perkebunan dan industri.

Di sisi lain, kelapa sawit juga memiliki potensi yang positif di bi-dang lingkungan, yaitu sebagai sum-ber bio fuel. Dengan demikian indus-tri kelapa sawit dapat mendorong peralihan penggunaan bahan bakar fosil kepada sumber energi terbaru-kan.[]

menuhi tingginya demand nasional adalah melalui pembentukan joint venture dengan perusahaan POSCO dari Korea Selatan yang dicanang-kan akan mulai beroperasi pada 2014 dengan kapasitas produksi sebesar 6 juta ton/tahun.

Sementara itu, Direktur PIMR PT Pertamina, Afdhal Bahaudin, mengemukakan bahwa PT Pertam-ina adalah perusahaan migas dan petrokimia nasional yang tidak han-ya memiliki signifikansi di dalam ne-geri melainkan juga di kawasan Asia. Untuk mencapai misinya sebagai perusahaan energi nasional bertaraf internasional, PT Pertamina mene-rapkan aggressive upstream melalui eksplorasi dan pembangunan. Dian-taranya berupa peningkatan blok-blok kilang yang telah dimiliki, dan peningkatan oil recovery.

Sehubungan dengan hal terse-but, salah satu langkah yang telah ditempuh adalah dengan mengem-

buhkan empat juta masyarakat bisnis baru di Indonesia, serta peningkatan ekspor Indonesia dan investasi di ta-nah air. Sementara itu, dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai hub dari pembangunan ASEAN dan me-nyambut ASEAN Community 2015, KADIN juga senantiasa bekerja sama dengan Pemerintah melalui upaya streamlining kebijakan perdagangan.

Dirut PT Krakatau Steel, Irvan Kamal, mengatakan bahwa industri baja nasional selama ini telah men-dukung pertumbuhan ekonomi Indo-nesia yang terus meningkat. Namun demikian, masih terdapat gap antara konsumsi nasional dan produksi, se-hingga impor besi dan baja masih dilakukan. Tercatat bahwa total konsumsi baja dan besi di Indonesia terus meningkat hingga mencapai 12 juta ton/tahun, sedan gkan kapasi-tas produksi nasional hanya sebesar 6,5 juta ton/tahun. Untuk mengatasi defisit pasokan tersebut, Indonesia

mengimpor dari Jepang, China, Tai-wan, dan Korea Selatan.

Lebih lanjut Irvan Kamal men-jelaskan bahwa salah satu sinergi kerjasama yang telah dilakukan Krakatau Steel dalam rangka me-

ini telah membantu perkembangan ekonomi Indonesia melalui beberapa sasaran utama, antara lain melalui percepatan pembangunan infrastruk-tur, kerja sama dengan perusahaan multinasional dalam upaya menum-

STRENgTHENiNg Business Partnerships for greater Cooperation merupakan tema yang diangkat pada penyelenggaraan Update from CEOs (UFC) 2013. Acara ini digelar oleh Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Diplomasi Publik pada tanggal 28 Maret 2013 di Ruang Nusantara, Kemlu, dan dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Wardana.

Update From CEOs

Dok: diplomasi

FOkUS UTAmA

07

DiplomasiTABLOID


Indonesia (GAPKI). pada forum ini juga hadir, Duta Besar dan staff Korps Diplomatik, perwakilan orga-nisasi internasional, pengusaha, buyers dan calon investor.

Tidak hanya melalui presentasi, para peserta juga dapat belajar ten-tang badan usaha Indonesia melalui pameran mini serta kesempatan un-tuk melakukan one-on-one business meeting atas dasar permintaan.

Kami percaya bahwa dengan menyelenggarakan forum ini, akan ada hal untuk dipelajari, dan kami berharap akan ada kemitraan usaha yang harus dijaga. Dalam ekonomi global saat ini, ada peluang yang harus diambil, tapi kadang-kadang kesempatan itu tersembunyi dan perlu digali. Itulah sebabnya me-ngapa kita di sini hari ini untuk menggali potensi tersebut.[]

Tahun lalu, untuk pertama kali-nya, Kementerian Luar Negeri meng-organisir forum Update from CEOs. Sejak itu, kami mencatat bahwa ada antusiasme yang tumbuh dari exhibitors dan partisipan selama dan setelah acara tersebut. Berdasarkan perkembangan positif ini, dan un-tuk mendorong diplomasi ekonomi di semua tingkatan, tahun ini kami dengan bangga menyajikan Up-date from CEOs 2013, dengan tema Streng thening Business Partnership for a greater Cooperation

Perwakilan dari empat badan usaha Indonesia dan satu asosiasi akan memberikan presentasi ten-tang keahlian dan produk utama mereka. Mereka adalah PT Pertam-ina, PT Krakatau Steel, PT Sri Rejeki Isman (Sritex), PT Wijaya Karya, dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit

TINGKATKAN KEMITRAAN STRATEGIS


aM Fachirdirektur jenderal Informasi dan diplomasi Publik

“Untuk mendorong diplomasi ekonomi di semua tingkatan, tahun ini kami dengan bangga menyajikan Update from CEOs 2013, dengan tema Strengthening

Business Partnership for a Greater Cooperation.”

Am Fachir, direktur jenderal Informasi dan diplomasi Publik

TAwARKAN POTENSI KERJASAMA Duta Besar WardhanaWakil menteri luar Negeri

Wamenlu :

“Update from CEOs adalah bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia yang berupaya mempromosikan perkembangan ekonomi yang positif serta menawarkan potensi kerja sama yang saling menguntungkan kepada negara-negara sahabat. Pemerintah Indonesia senantiasa berkomitmen mendukung serta memfasilitasi kolaborasi dan kesepakatan bisnis antara pihak asing dengan perusahaan BUMN dan bisnis strategis lainnya di Indonesia.”

dIrjen IdP :

Update From CEOs

Update From CEOs

Dok

: dip

lom

asi

Dok

: dip

lom

asi

FOkUS

08

DiplomasiTABLOID



Pada tahun 2011, perkembangan ak-tivitas eksplorasi migas di berbagai area kerja di luar negeri adalah di: Blok 10 dan 11.1 (Offshore-Vietnam), Blok SK-305 (Malaysia), Blok 13 (Red Sea, Sudan), Blok 3 (Qatar), dan Blok 17-3 Sabratah (Libya).

Selain pelayanan dalam negeri Pertamina juga melayani pengisian avtur di 10 bandara internasional di luar negeri, yaitu di Singapura, Bangkok, Hongkong, Kuala Lumpur, Incheon, Jeddah, Medinah, Penang, Dubai dan Amsterdam serta pener-bangan ad hoc di Kairo, Tunisia, Ma-juro, Frankfurt dan Guam.

Saat ini Pertamina melayani lebih dari 4.784 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), di seluruh Indo-nesia, baik untuk BBM bersubsidi atau Public Sevice Obligation (PSO)(Minyak Tanah/Kerosin, Solar, Permium) dan BBM Non PSO (Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex, Pertamax Ra-cing), serta melayani 56 Depot Pengi-sian Pesawat Udara (DPPU) di seluruh Indonesia dan Timor Leste.

Pada 2013 ini Pertamina meraih tiga penghargaan dari Corporate Governance Asia, yaitu untuk kate-gori Asia’s Best CEO, Asia’s Best CFO serta Best investor Relations Compa-ny. Tahun 2012 lalu Pertamina hanya meraih penghargaan untuk kategori Asia’s Best CEO. Penghargaan ini di-berikan atas komitmen Pertamina yang terus mengedepankan tata kelola dan transparansi dalam hu-bungan dengan investor, khususnya bondholders, serta komitmen dalam mengedepankan etika bisnis, tang-gung jawab lingkungan, dan perfor-ma finansial di tingkat regional.

Saat ini Pertamina telah mengu-bah visi dari sebuah perusahaan mi-nyak dan gas menjadi sebuah peru-sahaan energi yang juga fokus pada energi terbarukan dan berkelanjutan. Dalam hal ini Pertamina tidak hanya bergerak untuk meraih profit tetapi juga melayani rakyat Indonesia seba-gaimana dimandatkan oleh pemerin-tah.[] (Sumber : Diplik)

jangka panjang, yaitu Aggressive in Upstream, Profitable in Downstream, dimana Pertamina berupaya untuk melakukan ekspansi bisnis sektor hulu dan menjadikan bisnis sektor hilir migas menjadi lebih efisien dan menguntungkan. Sedangkan misi Pertamina adalah: menjalankan usaha migas serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi, ber-dasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat.

Sejak didirikan pada 10 Desember 1957, Pertamina menyelenggarakan usaha minyak dan gas bumi di sektor hulu hingga hilir. Bisnis sektor hulu Pertamina yang dilaksanakan di be-berapa wilayah di Indonesia dan luar negeri meliputi kegiatan di bidang eksplorasi, produksi, serta transmisi minyak dan gas.

Untuk mendukung kegiatan eks-plorasi dan produksi tersebut, Per-tamina juga menekuni bisnis jasa teknologi dan pengeboran, serta aktivitas lainnya yang terdiri atas pengembangan energi panas bumi dan Coal Bed Methane (CBM). Dalam pengusahaan migas baik di dalam dan luar negeri, Pertamina beroperasi secara independen dan melalui bebe-rapa pola kerja sama, seperti Kerja Sama Operasi (KSO), Joint Opera-tion Body (JOB), Technical Assistance Contract (TAC), Indonesia Participa-ting/ Pertamina Participating Interest (IP/PPI), dan Badan Operasi Bersama (BOB).

PerTaMIna adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang energi, meliputi minyak, gas serta energi baru dan terbarukan. Sebagai lokomotif perekonomian bangsa, kegiatan bisnis Pertamina dijalankan berdasarkan prinsip-prin-sip tata kelola korporasi yang baik sehingga memiliki daya saing yang tinggi di era globalisasi.

Dengan pengalaman lebih dari 55 tahun, Pertamina semakin percaya diri untuk berkomitmen menjalankan kegiatan bisnis secara profesional dan penguasaan teknis yang tinggi, mulai dari kegiatan hulu sampai hilir. Upaya perbaikan dan inovasi sesuai tuntut-an kondisi global dan berorientasi pada kepentingan pelanggan adalah komitmen Pertamina untuk dapat berperan dalam memberikan nilai tambah bagi kemajuan dan kesejah-teraan bangsa Indonesia. Pertamina juga berkomitmen untuk mencipta-kan alternatif baru dalam penyediaan sumber energi yang lebih efisien dan berkelanjutan serta berwawasan ling-kungan.

Inisiatif untuk memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimi-liki guna mendapatkan sumber ener-gi baru dan terbarukan di samping bisnis utama yang saat ini dijalan-kan, Pertamina bergerak maju untuk mewujudkan visi-nya ‘Menjadi peru-sahaan energi nasional kelas dunia’.

Untuk mendukung visi terse-but, Pertamina menetapkan strategi

Sedangkan aktivitas eksplorasi dan produksi panas bumi, sepenuhnya dilakukan di dalam negeri dan dituju-kan untuk mendukung program pe-merintah menyediakan 10.000 Mega Watt listrik tahap kedua. Di samping itu Pertamina juga mengembangkan CBM dalam rangka mendukung pro-gram diversifikasi sumber energi ser-ta peningkatan pasokan gas nasional pemerintah.

Sektor hilir Pertamina meliputi kegiatan pengolahan minyak men-tah, pemasaran dan niaga produk ha-sil minyak, gas dan petrokimia, dan bisnis perkapalan terkait untuk pen-distribusian produk. Kegiatan pengo-lahan terdiri dari: RU II (Dumai), RU III (Plaju), RU IV (Cilacap), RU V (Balik-papan), RU VI (Balongan) dan RU VII (Sorong).

Pertamina juga mengoperasikan Unit Kilang LNG Arun (Aceh) dan Unit Kilang LNG Bontang (Kaliman-tan Timur). Sedangkan produk yang dihasilkan meliputi bahan bakar mi-nyak (BBM) seperti premium, minyak tanah, minyak solar, minyak diesel, minyak bakar dan Non BBM seperti pelumas, aspal, Liquefied Petroleum gas (LPG), Musicool, serta Liquefied Natural gas (LNG), Paraxylene, Pro-pylene, Polytam, PTA dan produk lainnya.

Sesuai aspirasi untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia, Perta-mina juga aktif melakukan kegiatan pengembangan usaha di luar negeri.

PERTAMINA MENUJU PERUSAhAAN ENERGI KELAS DUNIA M. Afdal Bahaudin

Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina

Update From CEOs

Dok: pertamina

FOkUS

09

DiplomasiTABLOID



margin yang didapat dari sistim pro-ject management services ini relatif cukup besar.

Jika kita menjadi kontraktor utama maka kemungkinan kerugian bisa mencapai diatas 50% dan keun-tungan di bawah 5%. Tapi jika kita memakai sistim project management services maka keuntungan yang akan kita dapatkan bisa mencapai dua digit, yaitu bisa 12%. Ini adalah stra-tegi yang kita terapkan, kecuali untuk daerah-daerah atau negara-negara yang memang sudah diorientasikan untuk WIKA sebagai kontraktor uta-ma, seperti misalnya di Timor Leste.

Segmen bisnis yang akan di garap WIKA di Myanmar adalah konstruksi perumahan kelas menengah yang bersifat masal dengan konsep landed houses. WIKA tidak hanya mengerja-kan konstruksinya, namun juga pem-buatan desain perumahannya. Se-lama lebih dari 20 tahun pengalaman yang dimiliki, WIKA juga sudah mela-kukan eks pansi ke beberapa negara. Sedangkan khusus di Indonesia kami mempunyai begitu banyak cluster yang menerapkan standar keamanan dan lingkungan yang cukup tinggi.

WIKA juga berencana untuk melakukan ekspansi ke Amerika Se-latan, khususnya ke Kolombia, Kuba, Suriname, Brazil dan Venezuela un-

PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) saat ini ingin memfokuskan diri pada proyek investasi jasa di beberapa negara, dan dalam mengerjakan proyek-proyek tersebut, WIKA selalu menggadeng mitra lokal.

WIKA fokus pada project mana-gement services dimana WIKA hanya akan mengatur manajemen dan tenaga kerja. Inilah sistem yang paling kompetitif untuk Indonesia bisa bersaing. Sedangkan untuk alat dan material, WIKA akan bekerja sama dengan perusahaan lokal setempat. Sistim ini bertujuan agar negara-negara lain dapat lebih mengenal reputasi WIKA, dan sistim inilah yang akan dilakukan WIKA saat mengerjakan pembangunan perumahan di Northern Park, Myan-mar.

Jadi WIKA yang melakukan pengerjaannya, sedangkan bahan dan alat disediakan oleh owner. Kami hanya tinggal pakai dan mengatur semua pekerjaan dengan sistim yang kami punya. WIKA bisa survive di sistem ini, dimana ini lebih menjamin reputasi WIKA dibandingkan jika WIKA menjadi kontraktor utama.

Namun omset yang didapat per-seroan dari sistim ini relatif lebih kecil dibandingkan jika perseroan menjadi kontraktor utama. Tetapi penerimaan

Mereka kekurangan power dan hampir semua negara berkembang menghadapi persoalan kekurangan pasokan listrik. Pada semester per-tama tahun ini WIKA berencana akan meninjau lokasi ke negara-negara tersebut sebagai upaya tahap per-tama eskpansi ke luar negeri. Kami akan mengirim tim untuk melakukan observasi. []

tuk membangun tenaga pembangkit listrik dan infrastruktur, karena ber-dasarkan laporan dari Kemlu, Kolom-bia, Kuba, dan Suriname memiliki ha-sil tambang yang bagus. Sedangkan Brazil dan Venezuela adalah peng-hasil minyak yang ternyata memer-lukan tenaga pembangkit listrik dan infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka.

wIKA MENJADI PEMAIN GLOBALTonny Warsono direktur Sdm dan Pengembangan Usaha WIkA

Forbes Indonesia menyelenggarakan gala dinner dan pemberian peng-hargaan kepada 50 perusahaan terbaik di Indonesia yang berhasil masuk dalam daftar “Best of the Best” tahun 2012. Salah satunya PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), WIKA merupakan satu-satunya BUMN yang masuk dalam daftar 50 perusahaan terbaik versi majalah Forbes.

Ini kali kedua Forbes “Best Of the Best” Indonesia 2012 digelar dimana pertama kalinya diadakan pada tahun 2011 tahun lalu. Acara ini dimak-sudkan untuk menunjukan perusahaan perusahaan Indonesia dengan performa terbaik yang terdaftar di bursa. Perusahaan yang masuk dalam daftar dipilih melalui proses seleksi yang ketat, dengan melihat kinerja jangka panjang para perusahaan kandidat, seperti pertumbuhan penda-patan, laba dan tingkat imbal hasil bagi pemegang saham. Sehingga un-tuk bisa masuk dalam daftar, suatu perusahaan harus memiliki performa secara keseluruhan yang bagus, bukan hanya kinerja perusahaan dalam satu tahun. (sumber : wika.co.id)

wIKA

Update From CEOs

PERUSAhAAN TERBAIK VERSI FORBES INDONESIA

Dok: wika

FOkUS

10

DiplomasiTABLOID


Di pertengahan tahun 2009, WIKA bersama-sama dengan perusahaan lain berhasil menyelesaikan Jemba-tan Suramadu, sebuah proyek presti-sius yang menghubungkan pulau Jawa dan Madura. Memasuki tahun 2010, WIKA berhadapan dengan ling-kungan usaha yang berubah dengan tantangan lebih besar. Untuk itu, WIKA menyiapkan Visi baru, yaitu Visi 2020 untuk menjadi salah satu peru-sahaan EPC dan Investasi terintegrasi terbaik di Asia Tenggara.

WIKA dibentuk dari proses nasio-nalisasi perusahaan Belanda ‘Naam-loze Vennotschap Technische Handel Maatschappij en Bouwbedijf Vis en Co’ atau NV Vis en Co berdasarkan Pera-turan Pemerintah No. 2 tahun 1960 dan Surat Keputusan Menteri Peker-jaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) No. 5 tanggal 11 Maret 1960, dengan nama Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja.

Kegiatan usaha WIKA pada saat itu adalah pekerjaan instalasi listrik

dan pipa air. Pada awal dasawarsa 1960-an, WIKA turut berperan serta dalam proyek pembangunan Gelora Bung Karno di Jakarta.

Seiring berjalannya waktu, ber-bagai tahap pengembangan WIKA kerap dilakukan untuk terus tumbuh. Perkembangan signifikan pertama pada 1972, dimana pada saat itu nama Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja berubah menjadi PT Wijaya Karya. WIKA kemudian ber-kembang menjadi sebuah kontraktor konstruksi dengan menangani ber-bagai proyek penting seperti pema-sangan jaringan listrik di Asahan dan proyek irigasi Jatiluhur.

Satu dekade kemudian, pada 1982, WIKA melakukan perluasan divisi dengan dibentuknya beberapa divisi baru, yaitu Divisi Sipil Umum, Divisi Bangunan Gedung, Divisi Sara-na Papan, Divisi Produk Beton dan Metal, Divisi Konstruksi Industri, Di-visi Energi, dan Divisi Perdagangan. Semakin berkembangnya anak-anak

perusahaan di sektor industri kon-struksi membuat WIKA menjadi perusahaan infrastruktur yang terin-tegrasi dan bersinergi.

Pada 1997, WIKA mendirikan anak perusahaan pertama, yaitu PT Wijaya Karya Beton, yang mencer-minkan pesatnya perkembangan Divisi Produk Beton WIKA saat itu. Saat ini WIKA Beton memiliki 7 (tu-juh) pabrik di seluruh Indonesia, se-perti di Sumatera Utara, Lampung, Bogor, Majalengka, Boyolali, Pa-suruan dan Sulawesi Selatan dengan konsistensi jaminan kualitas Quality Management System yang selaras dengan ISO 9000.

Pada tahun 2000 WIKA mendiri-kan PT Wijaya Karya Realty sebagai pengembangan Divisi Realty.

Pada tahun 2000 didirikan pula PT Wijaya Karya Intrade sebagai pengembangan Divisi Industri dan Perdagangan.

Pada 2008 WIKA mendirikan anak perusahaan PT Wijaya Karya

Gedung yang memiliki spesialisasi dalam bidang usaha pembangunan high rise building.

Pada 2009, bersama-sama de-ngan PT Jasa Sarana dan RMI, WIKA mendirikan PT Wijaya Karya Jabar Po-wer yang bergerak dalam pembangu-nan Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP).

Pada tahun 2008 WIKA mendi-rikan PT. WIKA Bangunan Gedung. Dengan dijadikannya WIKA Gedung sebagai entitas tersendiri, gerak langkah dan pengambilan keputusan dalam rangka perolehan proyek men-jadi lebih ringkas dan cepat, sehingga memperkuat kinerja fundamental WIKA selaku perusahaan induk.

Pada tahun 2009 WIKA mendi-rikan PT Wijaya Karya Jabar Power dengan visi menjadi perusahaan pro-dusen listrik tenaga panas bumi ter-baik pada 2020. []

wIKA OPTIMIS JADI PERUSAhAAN EPC TERBAIK DI ASIA TENGGARA


SEBAGAI UPAYA UNTUK MENDUKUNG STRATEGI UTAMA YANG DITETAPKAN, YAITU GROWTH STRATEGY, WIKA MENETAPKAN STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA BERDASARKAN FORMULASI INTEGRASI VERTIKAL DAN

HORIZONTAL. STRATEGI INTEGRASI VERTIKAL LEBIH PADA UPAYA PERBAIKAN OPERASIONAL MELALUI BACKWARD INTEGRATION YANG LEBIH MENEKANKAN PADA UPAYA MEMPERBAIKI DAYA SAING DENGAN MEMPERBAIKI

SUPPLY CHAIN DAN FORWARD INTEGRATION YANG LEBIH MENEKANKAN PADA PERBAIKAN DAYA SAING DENGAN MEMPERKECIL KEMUNGKINAN TERJADINYA REWORK DAN KETERLAMBATAN DELIVERY. STRATEGI INI DIFORMULASI

DENGAN STRATEGI INTEGRASI HORIZONTAL SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT FORWARD INTEGRATION TERUTAMA DALAM MEMENANGKAN PERSAINGAN DI INDUSTRI KONSTRUKSI DAN MENDAPATKAN KINERJA OPERASIONAL

YANG MAKSIMAL.

Update From CEOs

Dok: wika

FOkUS

11

DiplomasiTABLOID



SRITEx adalah salah satu pemain kunci terbesar dan terintegrasi di du-nia dalam industri tekstil dan garmen. Sritex merupakan produsen garmen tekstil terpadu satu-atap yang secara terus-menerus bergerak maju men-ciptakan inovasi baru dengan jaringan serta rekanan domestik dan luar ne-geri yang kuat, tim manajemen yang luar biasa, tenaga kerja yang teram-pil, serta kinerja keuangan yang kuat.

Dibawah kepemimpinan H.M. Lukminto dan Iwan S. Lukminto, Sritex telah berhasil mencapai ber-bagai tonggak dasar sepanjang 46 tahun menjalankan bisnisnya. Pada 1966, H.M. Lukminto membuka usa-ha dagang tradisional di Pasar Kle-wer, Solo, dan pada 1968 mendirikan pabrik printing pertama di Solo yang menghasilkan kain bleached dan dyed. Sritex terdaftar di Departemen Perindustrian RI sebagai Perseroan Terbatas pada 1978, dan pada 1982 mendirikan pabrik tenun pertamanya yang kemudian diperluas dengan me-nyatukan empat lini produksi men-jadi satu atap yang terintegrasi pada 1992.

Pada 1994 Sritex menjadi produ sen seragam militer untuk NATO dan tentara Jerman, sehingga pada 1997 bisnis Iwan S. Lukminto ini berhasil meraih sukses. Pada 2002 pertumbu-

han Sritex mengalami peningkatan hingga delapan kali lipat, sedangkan pada 2004 kinerja Sritex meningkat lima kali lebih besar dibandingkan 2002.

Meskipun terjadi kenaikan harga kapas akibat krisis ekonomi dunia pada 2007, namun Sritex tetap ber-hasil menggandakan kinerjanya, dan pada 2009, meskipun dalam situasi krisis ekonomi global, Sritex melaku-kan ekspansi cukup besar dan mere-krut 2000 orang tenaga kerja. Pada 2010 Sritex berhasil meningkatkan pertumbuhan dan kinerja usahanya menjadi dua kali lipat dari yang dica-pai pada 2007.

Sritex adalah pabrik tekstil dan manufaktur garmen yang terintegra-si dan merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dengan 10 pabrik spin-ning, 3 pabrik tenun, 3 pabrik dyeing/printing, dan 10 pabrik garmen yang menempati area seluas sekitar 130 ha di Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah, In-donesia dan mempekerjakan sekitar 25.000 orang.

Sritex memiliki dua divisi, yaitu Divisi Tekstil dan Divisi Garmen. Di-visi Tekstil memproduksi; benang, kain greige, kain celup dan kain cetak dengan kapasitas produksi sebesar 240 juta yard per tahun. Divisi Gar-men memproduksi; fashion wear,

oleh Sritex sangat beragam, yaitu mulai dari seragam untuk upa cara resmi hingga seragam untuk per-tempuran di hutan atau gurun. Sritex juga memasok berbagai peralatan la-pangan yang terbuat dari tekstil yang tahan lama dan mudah disesuaikan dengan berbagai kondisi, termasuk diantaranya tenda multi-guna, seli-mut, topi dan sepatu.

Poduk Sritex telah menembus pa-sar mode internasional dengan ber-bagai rekanan rumah mode interna-sional papan atas. Pelanggan Sritex meliputi rumah mode besar ternama, yaitu para pemain terkemuka di kan-cah mode dunia, mulai dari rumah mode anak-anak seperti Gymboree dan Okaidi, ritel mode seperti Wal Mart dan Sears, serta rumah mode besar seperti JC Penny, Timberland, Guess, Quicksilver, Charles Vogele, Zara, Uniqlo dan lain-lainnya.

Sritex adalah mitra terkemuka di dunia sebagai pemasok seragam militer, seragam polisi dan instansi pemerintah lainnya. Sritex mema-sok kebutuhan seragam dan perala-tan militer yang terbuat dari tekstil di lebih dari 27 negara, diantaranya Jerman, Inggris, Uni Emirat Arab, Austria, Swedia, Belanda, Australia, Timor Leste, Oman, Kuwait, Malay-sia, Brunei Darussalam, Papua New Guinea, Philippina, Kamboja, Sudan, dan Swaziland. Sritex juga ditunjuk sebagai mitra resmi di luar Eropa untuk memproduksi seragam militer NATO.

Sebagai salah satu perusahaan tekstil terkemuka di Indonesia, Sritex juga memberikan perhatian yang be-sar terhadap lingkungan, dan beru-paya melakukan yang terbaik untuk menjaga dan melestarikannya sesuai dengan peraturan lingkungan inter-nasional.[]

seragam untuk perusahaan, dan seragam militer, dengan kapasitas produksi sebesar 30 juta pieces per tahun.

Pengalaman Sritex selama 25 ta-hun di bidang spinning telah memung-kinkan Sritex untuk meningkatkan fasilitas produksinya sebagai produk unggulan. Dalam hal ini Sritex terus meningkatkan kapasitas produksinya melalui peningkatan mesin-mesin dan teknologi spinning terbaru. De-ngan 10 pabrik spinning yang terse-dia, Divisi Spinning mengubah serat menjadi benang dengan didukung oleh mesin-mesin yang dimodifi-kasi dan di impor dari Asia dan Eropa dengan total kapasitas produksi se-besar 136.050 ton benang per tahun.

Dengan pengalaman lebih dari 45 tahun dalam bidang dyeing, printing dan finishing, Sritex telah menjelma sebagai role model bagi perusahaan tekstil kelas dunia. Divisi dyeing, prin-ting dan finishing Sritex mampu meng-hasilkan berbagai kamuflase printing dengan berbagai metode dan teknik finishing. Divisi ini mengubah kain greige menjadi kain jadi dalam ber-bagai jenis kain dyeing dan printing dengan kapasitas produksi mencapai 240 juta yard pertahun.

Sritex telah berhasil menjadikan perusahaan tekstil kelas dunia se-bagai sebuah “super mall” satu atap dengan mendirikan Divisi Garmen. Sebagai perluasan dari integrasi tek-stil-garmen ini, Sritex mendirikan 10 unit pabrik garmen dengan berbagai mesin finishing garmen seperti: me-sin jahit otomatis, mesin pres, mesin bordir, komputerisasi pola dan mar-ker system. Divisi garmen mentrans-formasikan kain jadi menjadi pakaian jadi siap-pakai dengan total kapasitas produksi lebih dari 30 juta pakaian siap pakai per tahun.

Produk-produk yang dihasilkan


Poduk Sritex telah menembus pasar mode internasional dengan berbagai rekanan rumah mode internasional papan atas.

Pelanggan Sritex meliputi rumah mode besar ternama, yaitu para pemain terkemuka di kancah mode dunia.

Update From CEOs

Dok: siritex

SOROT

12

DiplomasiTABLOID



SAwIT, SALAh SATU SUMBER PALING KOMPETITIF DI DUNIA UNTUK BIOFUELS

GAPKI atau Gabungan Asosiasi Pe-ngusaha Kelapa Sawit Indonesia didi-rikan pada 27 Februari 1981. Di awali dengan 23 perusahaan, dan sekarang sudah memiliki 568 anggota dari seluruh Indonesia dengan luas gara-pan mencapai 3,2 juta hektar. Ang-gota GAPKI terdiri dari; Badan Usaha Milik Nasional, Badan Usaha Swasta Domestik dan Internasional, serta Badan Usaha Kerjasama.

Nilai ekspor CPO dan produk CPO berkontribusi cukup signifikan ter-hadap pendapatan ekspor, yaitu se-kitar USD 20 miliar (sekitar 10% dari pendapatan ekspor total), terbesar kedua setelah minyak dan gas (pro-growth).

Industri kelapa sawit mencipta-kan sekitar 4 juta kesempatan kerja, yang terdiri dari petani, perkebunan dan pekerja industri (pro-job), serta mendukung pembangunan daerah dan pengentasan kemiskinan, teru-tama di daerah pedesaan Luar Jawa (pro poor). Dan mayoritas perkebu-nan kelapa sawit ditanam di kawasan

hutan left-over/bekas HPH (pro-envi-ronment).

Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia, yaitu men-capai sekitar 23,5 juta ton pada 2011 dan tumbuh 5,1 % per tahun. Per-luasan lahan kelapa sawit 2001-2009 rata-rata 372.000 ha/tahun atau me-ningkat sebesar 7 % per tahun.

Pertumbuhan industri kelapa sa-wit pada dekade terakhir merupakan yang terbesar, mirip dengan tingkat pertumbuhan pada 1980 yaitu saat awal pengenalan industri kelapa sa-wit. Namun terjadi kesenjangan pro-duktivitas antara petani dan perkebu-nan skala besar (2,86 ton/ ha vs 3,54 ton/ha).

Penanaman komersial pertama dilakukan pada 1917, kemudian me-ningka tajam pada 1960-an sebagai alternatif dari produksi karet di Ma-laysia. Saat ini produksi komersial di lebih dari 15 negara, di 12,7 juta hek-tar mencapai 46,6 juta MT minyak nabati per tahun.

Produk utama kelapa sawit adalah

Palm dan Lauric Oils. Biomassa yang tersisa adalah berupa residu dari penggilingan, penghancuran dan pe-murnian, tapi sampai saat ini limbah dan residu ini dibuang. Implementasi praktek-agri yang lebih baik dan ke-bijakan yang berkelanjutan adalah mendukung penerapan limbah per-kebunan sebagai pupuk alami atau sebagai bahan bakar boiler di pabrik.

Berdasarkan perhitungan kon-servatif, dunia akan mengkonsumsi 48 juta MT lebih minyak untuk peng-gunaan makanan pada 2030. Keku-rangan stok 18 juta MT saat ini mem-butuhkan peningkatan sebesar 30 juta MT yang harus dipenuhi dalam 20 tahun.

Pada 2030 akan dibutuhkan le-bih banyak produksi makanan untuk memberi makan penduduk dunia yang semakin meningkat. Tuntutan ini tidak dapat dipenuhi dalam se-malam, dan membutuhkan investasi mulai dari sekarang untuk mempro-duksi minyak dengan meningkatkan hasil panen yang besar dari lahan

yang kecil.Kunci untuk meningkatkan pro-

duksi minyak nabati adalah melalui demand biofuel saat ini, terutama adalah produk-produk limbah dari industri ini. Permintaan Bioliquid dan Biomass diciptakan atas inisiatif Pe-merintah untuk meninggalkan bahan bakar fosil ke penggunaan sumber energi terbarukan (SET).

Industri kelapa sawit Indone-sia masih prospektif, dengan per-tumbuhan lahan 2009-2011: 4,2% ; pertumbuhan produksi 2009-2011: 5% ; dan pertumbuhan ekspor 2009-2011: 9,5%. Proyeksi jangka pendek (2013): produksi sebesar 27-28 juta ton, ekspor sebesar 18-19 juta ton, dan harga sebesar USD 800-1000/ton.

Kebijakan utama pemerintah Indonesia adalah mengembang-kan industri hilir kelapa sawit untuk meningkatkan nilai tambah indus-tri. Kebijakan ini dilakukan dengan mengembangkan klaster industri hilir minyak sawit di Zona Ekonomi Khu-sus (ZEK) yang diatur dengan UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Eko-nomi Khusus (KEK).

Klaster industri Sei Mangkei (Su-matera Utara) dan Dumai Industrial Park sedang diusulkan sebagai KEK untuk industri turunan minyak sawit, dan begitu industri ini dibangun maka dapat diberikan beberapa insentif KEK. Sedangkan klaster industri lain-nya akan dikembangkan di Maleo, Kalimantan Timur.

Industri yang terletak di ZEK da-pat difasilitasi dengan insentif KEK berupa: insentif pajak pendapatan dan pajak penghasilan untuk pengi-riman barang di ZEK; pajak lahan untuk periode tertentu dan fasilitasi prosedur pembebasan lahan; tamba-han pembebasan pajak pertambahan nilai, cukai, dan barang mewah; pe-ngurangan tariff; insentif pajak lokal dan fasilitasi izin akuisisi.

Sawit adalah salah satu sumber yang paling kompetitif di dunia un-tuk Biofuels, Aplikasi Teknis dan yang paling penting adalah sebagai sum-ber makanan. Industri kelapa sawit memiliki prospek yang baik karena memiliki daya saing sebagai industri minyak nabati.

Sebagai produsen terbesar CPO, Indonesia memiliki keunggulan kom-paratif dalam menyediakan pasokan CPO, dimana ada peluang besar un-tuk perdagangan dan investasi, baik investor domestik maupun investor internasional.[]

M. FADHIL HASAN Direktur Eksekutif,Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia

KEBIJAKAN UTAMA PEMERINTAH INDONESIA ADALAH MENGEMBANGKAN INDUSTRI HILIR KELAPA SAWIT UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH INDUSTRI. KEBIJAKAN INI DILAKUKAN DENGAN MENGEMBANGKAN KLASTER INDUSTRI HILIR MINYAK SAWIT DI ZONA EKONOMI KhUsUs (ZEK) YANG DIATUR DENGAN UU NO. 39 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK).

Dok: diplomasi

SOROT

13

DiplomasiTABLOID



selama ini menimbulkan pro dan kon-tra, terutama mengenai penyediaan uang diyat untuk pembebasan para WNI/TKI yang telah mendapatkan pema’afan dari ahli waris korban.

Direktur Perlindungan WNI/BHI, Tatang Budie Utama Razak mengata-kan bahwa kenaikan permintaan diyat saat ini sungguh luar biasa dan angka-nya sudah tidak masuk akal lagi. Pada beberapa tahun lalu, uang diyat ber-kisar SR. 55 ribu (sekitar Rp 142 juta). Tetapi dalam perkembangan terakhir, permintaan diyat sudah mencapai SR. 22 juta (sekitar Rp 56 miliar). Me-lonjaknya permintaan diyat ini sangat dilematis bagi Pemerintah Indonesia. Jika dipenuhi maka dikhawatirkan angka uang diyat ini akan terus mem-bengkak, tapi sebaliknya jika tidak di-hiraukan, maka nyawa WNI/TKI bisa berujung pada kematian.

Tren meningkatnya jumlah uang diyat ini sangat kentara pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Darsem, dimana keluarga korban meminta diyat hingga SR. 22 juta dan terus naik dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, hingga saat ini Kemlu te-

raKor yang diselenggarakan di Gedung Caraka Loka pada tanggal 14-15 Maret 2013 ini menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain; M. Maftuh Basyuni, mantan Ketua Satgas Penanganan WNI/TKI terancam Hukuman Mati; Gatot Abdullah Man-syur, Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi; Dr. H. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM, Hakim Agung/Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI; Harkristuti Harkrisnowo, Direktur Jenderal HAM Kementrian Hukum dan HAM; Tatang Budie Utama Razak, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, Nyoman Serikat Putra Jaya pakar hukum dari Universitas Diponegoro; Yuniyanti Chuzaifah, Ketua Komnas Perempuan; Dr. Riant Nugroho, Ketua Harian Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia dan; Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant CARE.

Tujuan dari rakor ini adalah un-tuk melahirkan butir-butir rekomen-dasi dalam menangani WNI/TKI yang menghadapi ancaman hukuman mati di Arab Saudi, khususnya berkaitan dengan pembayaran uang diyat yang

pelanggaran keimigrasian.Berbagai upaya telah dilakukan

oleh Pemerintah dalam penanganan kasus WNI/TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri, antara lain: Memastikan adanya pendam pingan hukum bagi WNI/TKI yang terancam hukuman mati di setiap tingkatan proses hukum (advokasi) melalui mekanisme Unit Kerja Khusus; Menyediakan pengacara Retainer di beberapa Perwakilan RI; Mengalokasikan anggaran/dana untuk bantuan hukum dan upaya pembebasan lainnya; Pendekatan kepada keluarga korban untuk tindak pidana pembunuhan agar mendapatkan pema’afan (khusus Arab Saudi); Pendekatan melalui saluran diplomatik, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Perwakilan RI; Upaya-upaya yang dilakukan oleh Presiden RI; dan Pembentukan Satgas penanganan WNI/TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri sesuai Keppres No. 17 Tahun 2011.[]

rus mengkaji dan mengambil lang-kah-langkah strategis terkait dengan besaran uang diyat ini dan berharap agar uang diyat yang diminta oleh keluarga korban nominalnya tetap wajar.

Pada periode 2011 hingga Maret 2013, sebanyak 116 WNI/TKI berhasil dilepaskan dari ancaman hukum an mati, masing-masing 39 orang di Arab Saudi 39 orang, 51 orang di Malaysia, 22 orang di RRT, 2 orang di Iran, dan 2 orang di Singapura. Sementara itu, sampai dengan 13 Maret 2013, seba-nyak 233 WNI/TKI masih menjalani proses hukum dengan ancaman huku-man mati, masing-masing 38 orang di Arab Saudi, 181 orang di Malaysia, 11 orang di RRT, 1 orang di Iran, 1 orang di Singapura, dan 1 orang di Brunei Darussalam.

Secara keseluruhan, jumlah kasus WNI/TKI di Arab Saudi yang ditangani oleh Kemlu berjumlah 8.799 kasus. Kasus-kasus yang dialami WNI/TKI di Arab Saudi pada umumnya adalah berupa gaji yang tidak dibayar, mela-rikan diri dari rumah majikan, hilang-nya kontak, meninggal dunia, dan

PERMINTAAN TEBUSAN MELONJAK PEMERINTAh RI DILEMATIS

kasus tki bermasalah

Dalam beberapa tahun

terakhir, tren tuntutan

besaran jumlah Diyat yang

Diminta oleh keluarga

korban Dalam suatu

kasus pembunuhan yang

Dilakukan oleh Wni/tki yang

bekerja Di arab sauDi terus

meningkat secara tajam.

hal ini terungkap Dalam

rapat koorDinasi (rakor)

kementerian luar negeri ri

tentang penanganan kasus

tki yang terancam hukuman

mati Di arab sauDi. Kementerian Luar Negeri menggelar Rapar Koordinasi Penanganan WNI /TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi (Gedung Caraka Loka, Kemlu 14 s/d 15 Maret 2013).

Dok: peduliburuhmigran.blogspot.com

SOROT

14

DiplomasiTABLOID


Dok. reality.com


Rapat koordinasi (rakor) Kementerian Luar Negeri RI tentang Penanganan Kasus TKI yang Terancam Hukuman Mati di Arab Saudi berjalan secara dinamis dengan mengetengahkan ber-bagai pandangan dan perspektif, antara lain perspektif hukum, HAM, gender, kemanusiaan, sosial budaya, agama dan kearifan lokal, serta pembahasan mengenai kondisi obyektif, akar permasalahan dan sebab-akibat yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan WNI/TKI. Rakor berhasil menyusun sejumlah rekomendasi sebagai berikut :

Perlindungan WNI/TKI di luar negeri meru-1. pakan amanat konstitusi yang harus di-jalankan oleh negara. Upaya-upaya perlind-ungan terhadap WNI/TKI yang terancam hukuman mati perlu mendapatkan perha-tian serius dari pemerintah dan tidak bisa dilakukan secara ad hoc, tetapi membutuh-kan pembagian kerja yang jelas di antara ke-menterian maupun institusi terkait, baik di pusat, daerah maupun Perwakilan RI di luar negeri;Upaya pembebasan bagi WNI/TKI yang 2. terancam hukuman mati di Arab Saudi perlu dilakukan upaya-upaya komprehensif yang didasarkan pada pendekatan budaya

setempat. Selain melalui jalur-jalur diplomasi formal dan upaya hukum yang telah ada, perlu penguatan melalui pendekatan informal. Upa-ya ini juga dilakukan mengacu pada konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh kedua negara;Demi perlindungan, terutama mengingat ker-3. entanan persoalan tenaga kerja migran sektor domestik, maka diperlukan langkah-langkah strategis dan terencana untuk melakukan edu-kasi terhadap TKI di berbagai daerah dengan melibatkan komponen masyarakat sipil dan akademisi;Salah satu akar permasalahan yang dihadapi 4. TKI di luar negeri antara lain disebabkan oleh pengiriman TKI yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu perlu diambil tindakan hukum yang tegas dan transparan kepada semua pelaku penempatan TKI, baik individu, PPTKIS maupun oknum pe-mangku otoritas;Untuk mengatasi persoalan TKI di luar negeri 5. yang selama ini menjadi masalah yang cukup krusial, perlu disusun suatu road map, grand design, dan master plan dalam melindungi TKI keluar negeri;

Upaya pembebasan TKI dari eksekusi huku-6. man mati harus dilakuan secara maksimal, termasuk jika harus membayar uang diyat dan memastikan bahwa TKI tersebut be-bas mutlak tanpa adaya tuntutan hukuman tambahan, baik hirabah maupun tadzir;Dalam hal pembayaran uang diyat sebagai 7. syarat bagi pembebasan TKI yang terancam hukuman mati karena qishash, perlu ada keputusan politik jika diyat yang dikeluar-kan menggunakan uang rakyat. Namun de-mikian, perlu dilakukan melalui dana-dana yang digalang dari masyarakat maupun dari PPTKIS, dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas;Bagi TKI yang saat ini bekerja di Arab Saudi, 8. Pemerintah Indonesia meningkatkan pe-ngawasan dan pendataan secara khusus. Apabila dianggap perlu, pemerintah dapat memulangkan TKI yang telah menyelesai-kan masa kerjanya;Keseluruhan butir dalam rekomendasi yang 9. terkait dalam upaya perlindungan TKI ini agar diupayakan masuk pada revisi UU No 39 Tahun 2004 tentang UU PTKILN.

BUTIR-BUTIR REKOMENDASI RAPAT KERJA

KASUS wNI/TKI yANG TERTUNDADALAM laporannya, Satuan Tugas Penanganan Kasus WNI/TKI di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati masih menyisakan 40 kasus. Se-banyak 37 kasus masih dalam proses pengadilan dan 3 kasus lainnya sudah divonis tetap. Ketiga kasus tersebut adalah: kasus Tuti Tursilawati binti Warjuki, kasus Zainab binti Duhri, dan kasus Sutinah binti Junaidi.

Tuti Tursilawati binti Warjuki telah divonis hukuman mati karena melaku-kan pembunuhan terhadap majikan laki-laki di Thaif. Yang bersangkutan mengaku melakukan pembunuhan itu karena sering diganggu dan di-lecehkan. Sementara pihak keluarga menuduh Tuti Tursilawati melakukan pembunuhan itu untuk membawa lari tas majikannya yang berisi perhiasan dan uang tunai SR 31.500.

Upaya untuk meminta pemaafan dari keluarga telah dilakukan berbagai pihak, antara lain Presiden SBY telah secara khusus mengirimkan surat ke-pada Raja Abdullah bin Adul Aziz un-tuk minta jasa-jasa baiknya agar ek-sekusi ditangguhkan. Demikian juga BJ. Habibie telah sengaja datang ke Saudi Arabia untuk memintakan jasa-jasa baik dari Pangeran Waleed bin Talal dan Deputi Menteri Perminya-kan Saudi Arabia yang dekat dengan

keluarga korban, namun keluarga korban, utamanya Ibu korban tetap menolak memberikan maaf.

Putusan terakhir dari Mahkamah menetapkan putusan mati, namun Mahkamah masih memberikan ke-sempatan kepada pengacara untuk membuat sanggahan atas nama Tuti Tursilawati dan nampaknya sangga-han tersebut diterima sehingga pu-tusan menjadi mentah kembali.

Zainab binti Duhri divonis mati dengan tuduhan pembunuhan ter-hadap majikan perempuannya di Madinah. Keluarga korban menolak memberikan pemaafan dan menun-tut segera dieksekusi, namun pen-gadilan menetapkan penangguhan eksekusi tersebut menunggu anak korban yangmasih di bawah umur mencapai dewasa untuk dimintai pendapatnya. Kalau anak tersebut menolak memberikan maaf maka eksekusi akan segera dilaksanakan, tetapi sebaliknya kalau ternyata anak tersebut setuju memberikan maaf maka Zainab dibebaskan.

Sutinah binti Junaidi divonis hu-kuman mati dengan tuduhan mem-bunuh majikanperempuannya Nura Al Garib. Selain itu dia juga mengam-bil uang majikannya sebesar SR. 37.970. Yang bersangkutan mengaku

melakukan pembunuhan tersebut sebagai tindakan balasdendam ter-hadap majikannya yang selalu mem-perlakukannya secara kasar selama ini.

Semula keluarga korban tidak setuju memberikan pemaafan kepa-da Sutinah dan menuntut eksekusi untuk segera dilaksanakan, namun dengan adanya upaya-upaya peme-rintah RI termasuk pendekatan terh-adap tokoh-tokoh Arab Saudi, antara lain Gubernur Qaseem, akhirnya keluarga korban bersedia memberi-kan pema’afan dan menuntut diyat sebesar SR. 10 juta serta bersedia memperpanjang waktu pembayaran diyat selama 1 tahun (terakhir tang-gal 14 Desember 2012).

Melalui pengacara Abdullah bin Abdurrahman Al Muhaemeed, ahli waris bersedia memperpanjang ba-tas pembayaran hingga 6 (enam) bulan, yaitu pada bulan Juni 2013 dan bersedia menurunkan dari SR. 10 juta menjadi SR. 7 juta. Namun Perwakilan hanya mampu memberi-kan diyat sebesar SR. 3 juta (SR. 2,5 juta dari Perwakilan dan SR. 500 ribu dari dermawan Saudi) tetapi kelu-arga korban menolaknya.

Menurut pengacara, sekiranya Perwakilan bersedia memberikan

SR. 5 juta, kemungkinan pihak ke-luarga korban dapat menerimanya. Tetapi ternyata keluarga korban berubah pikiran, melalui nota diplo-matik tertanggal 30 Januari 2013, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyampaikan bahwa pihak kelurga korban tidak bersedia menegosiasi-kan nilai diyat dan tetap menuntut kompensasi sebesar SR. 10 juta seba-gai syarat pemberian pemaafan. Un-tuk itu keluarga korban memberikan perpanjangan batas pembayaran se-lama 6 bulan tertanggal 13 Juni 2013.

Perubahan sikap keluarga ini di-anggap wajar karena kesepakatan dalam diyat tidak sama dengan ke-sepakatan dalam perdagangan. Bah-kan keluarga korban bisa berubah sikap dengan menolak pembayaran diyat sama sekali dan menuntut di-laksanakannya eksekusiSebenarnya pembayaran diyat bukan kewajiban pemerintah, yang berkewajiban ada-lah pelaku/keluarga pelaku dan disum-bang oleh dermawan. Pemerintah boleh saja memberikan sumbangan. Pemberian diyat oleh Pemerintah a.n Darsem yang dilakukan secara demonstratif itulah yang memberi kesan bahwa pembayaran diyat me-rupakan kewajiban Pemerintah.[]

SOROT

15

DiplomasiTABLOID



KeTua Umum PMI Jusuf Kalla mengatakan ada dua kriteria pembunuhan yang dilakukan TKI di luar negeri. Pertama, pembunuhan un-tuk membela diri atau terpaksa. Kedua, pem-bunuhan untuk kejahatan. “Membunuh untuk membela diri itu yang patut dibela dengan menyediakan diyat,” kata Kalla.

Menurut Kalla, perlindungan harus dibe-rikan terhadap calon TKI, TKI di luar negeri,

dan TKI yang telah pulang kampung. Perlin-dungan juga harus diberikan kepada TKI yang bekerja ke luar negeri tanpa melalui prosedur legal, misalnya masuk ke negeri orang melalui perdagangan manusia, penyelundupan, atau tanpa surat. “PMI tak mempersoalkan TKI yang tidak mempunyai dokumen, karena sifat kami universal untuk menolong sesama,” kata Kalla.

keTua pMi, JusuF kalla : MEMBUNUh UNTUK MEMBELA DIRI PATUT DIBELA DENGAN MENyEDIAKAN DIyAT

kasus Tki

SEMENTARA itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menambahkan, pemerintah me-mang tidak mencadangkan anggaran untuk diyat.

Akan tetapi, memang ada sejumlah dana darurat yang dapat dipakai untuk membebaskan para TKI yang terbukti tidak bersalah dan bagi kasus yang tidak masuk akal.

“Ada beberapa yang akan dibebaskan dengan uang diyat namun ada juga yang su-dah bebas dengan uang tebusan tersebut,” imbuh mantan wakil ketua DPR ini.

Kemenakertrans telah menginstruksi-kan kepada BNP2TKI guna berkoordinasi

dengan seluruh pihak termasuk PPTKIS agar makin banyak TKI yang dibebas-kan dengan uang diyat.

Akan tetapi dirinya menegaskan, uang diyat tidak akan diberikan kepada TKI yang terbukti bersalah dengan kasus yang sangat berat. “Pokoknya ada prioritas 4 TKI yang saat ini sedang dalam posisi tidak salah,” ujarnya.

KETUA Komisi I DPR Mahfudz Siddiq melihat ada sesuatu yang tidak beres dengan melonjaknya permintaan di-yat oleh keluarga korban pembunu-han yang dilakukan oleh TKI di Saudi Arabia.

Proses diyat boleh jadi direcoki oleh makelar. Ada yang makelar yang mendorong keluarga korban memaafkan lalu mengajukan diyat dengan angka fantastis. Pelaku ma-kelar diyat bisa berasal dari keluarga sendiri maupun kelompok yang sudah lihai mempermainkan hukum. Hal ini perlu diantisipasi oleh pemerintah.

“Jangan sampai pemerintah menganggarkan pembayaran diyat untuk menyelamatkan TKI, tapi justru jadi lahan keuntungan ilegal pihak tertentu,” katanya.

Pemerintah harus menghitung ulang penyelesaian perkara ketena-gakerjaan melalui mekanisme diyat.

Apalagi jika perkaranya menyang-kut puluhan warga negara Indo-nesia. Jika sudah begitu, langkah diplomasi pun akan sulit dilakukan. Sebab, pemerintah setempat juga punya kepentingan menegakkan hukum. Cara untuk menghindari peliknya diyat adalah dengan me-mahami akar persoalan.

Menurut Mahfudz, pangkal ma-salahnya adalah sistem pengiriman TKI yang masih amburadul. Pe-merintah Indonesia harus mampu bertindak seperti Filipina. Negara itu mendidik tenaga kerjanya sebe-lum ke luar negeri supaya mereka mampu menghindari jeratan hu-kum di negara tujuan. Hebatnya, hal itu dilakukan Filipina tanpa perlu mendirikan lembaga spesifik semisal BNP2TKI. (sumber : Jurnal Parlemen).

MenakerTrans, MuhaiMin iskanDar :

ADA DANA DARURAT UNTUK BAyAR DIyAT

keTua koMisi i Dpr ri, MahFuDz siDiq :

MAKELAR BERMAIN DI BALIK MELONJAKNyA PERMINTAAN DIyAT

Dok

: ww

w.m

erde

ka.c

om

Dok

: ww

w.s

watt

-onl

ine.

com

lENSA

16

DiplomasiTABLOID



uPaya yang dilakukan oleh Pe-merintah RI dalam penanganan kasus WNI terancam hukuman mati di luar negeri adalah dalam bentuk memas-tikan adanya ‘Pendampingan Hukum’ bagi WNI/TKI terancam hukuman mati di setiap tingkatan proses hu-kum (advokasi) melalui mekanisme Unit Kerja Khusus.

Selanjutnya adalah menyediakan ‘pengacara Retainer’ di beberapa Per-wakilan RI, mengalokasikan angga-ran/dana untuk bantuan hukum dan upaya pembebasan lainnya. Disam-ping itu juga dilakukan pendekatan kepada keluarga korban untuk tindak pidana pembunuhan agar mendapat-kan pemaafan (khusus Arab Saudi).

Kemudian melakukan pendeka-tan melalui saluran diplomatik, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Perwakilan RI, upaya-

upaya yang dilakukan oleh Presiden RI, dan pembentukan Satgas Huku-man Mati Tingkat Nasional (Keppres No. 17 Tahun 2011).

Tindak pidana dengan akibat menyakiti/merusak fisik dan atau mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka pelaku dihukum secara setimpal dengan apa yang te-lah dilakukannya (Qishas). Hukuman Qishas dapat dicabut oleh ahli waris korban dengan pemaafan (Tanazul) dan sebagai penggantinya ahli waris dapat mengajukan kompensasi atas pencabutan Qishas tersebut yaitu berupa pembayaran sejumlah uang dari pelaku (Diyat).

Raja Arab Saudi menetapkan bah wa besaran minimal Diyat untuk ka-sus pembunuhan adalah SR 400 ribu, sedangkan untuk kasus kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nya-

wa seseorang (kecelakaan lalu lintas, dan sebagainya) sebesar SR 300 ribu.

Nominal tersebut jika korban adalah laki-laki, bagi korban wanita besaran minimal Diyat adalah se-tengah dari jumlah tersebut di atas.

Di Arab Saudi, setiap tindak pi-dana itu melanggar dua macam hak yaitu Hak Umum dan Hak Khusus. Hak Umum adalah hak negara yang memiliki ketertiban umum di wilayah hukum Arab Saudi sehingga dapat menghukum pelanggarnya. Sedang-kan Hak Khusus adalah hak setiap pribadi atau ahli waris korban yang mengalami kerugian akibat perbua-tan pidana seseorang, sehingga da-pat menuntut Qishas atau memaaf-kan pelaku atau memaafkan pelaku dengan kompensasi Diyat.

Dakwaan dan/atau vonis pada pelanggaran Hak Khusus tidak meng-hilangkan dakwaan dan/atau vonis pada Hak Umum, dan demikian se-baliknya. Pemberian Tanazul dalam dakwaan Hak Khusus cukup dila-kukan oleh salah seorang ahli waris korban. Jika ahli waris yang ada tidak bersedia memaafkan, sementara diantara ahli waris tersebut terda-pat yang masih belum Baligh, pelak sanaan hukuman mati ditangguhkan hingga yang bersangkutan mencapai usia dewasa.

Poin-poin diskusi terkait dengan WNI/TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi adalah untuk me-lihat kondisi objektif permasalahan WNI/TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi yang didasarkan pada fakta hukum dan sistem hukum

yang ada, bagaimana peran negara dalam memberikan perlindungan WNI/TKI di luar negeri. Kemudian apa saja langkah-langkah strategis yang perlu diambil, termasuk Keputusan Politik dalam menetapkan besaran uang diyat, karena sumber uang ter-sebut merupakan uang rak yat.

Rakor memberikan rekomendasi bagi Pemerintah RI untuk diusulkan ke DPR agar penanganan kasus WNI/TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri dapat ditangani secara maksimal, proporsional dan terukur.

Untuk WNI/TKI yang terancam hukuman mati di Malaysia, hingga 13 Maret 2013 ada sebanyak 181 orang atau 77,68%. Hasil dari penanganan kasus tersebut sejak tahun 2011 hing-ga Maret 2013 adalah sebanyak 51 WNI/TKI yang dapat dibebaskan dari ancaman hukuman mati.

Selain di Malaysia, ada 38 atau 16,31% WNI/TKI yang terancam hu-kuman mati di Arab Saudi. Yang dapat dibebaskan oleh pemerintah Indone-sia sebanyak 39 WNI/TKI terhitung sejak tahun 2011 hingga Maret ini. Dan dari 39 WNI/TKI yang dibebaskab dari ancaman hukuman mati tersebut sebanyak 13 orang sudah dipulang-kan ke tanah air. Sedangkan, WNI/TKI yang menjalani hukuman penjara dan cambuk sebanyak 16 orang. WNI yang sedang dalam proses deportasi sebanyak 5 orang, menjalani huku-man hak umum 2 orang dan mening-gal 1 orang. Sementara WNI/TKI yang sudah mendapatkan pemaafan dan menunggu putusan pengadilan seba-nyak 2 orang.

TaTang Budi uTama RazakDirektur Perlindungan WNI/BHI

MEKANISME PENANGANAN TKI yANG TERANCAM hUKUMAN MATI

WNI/TKI YANG TERANCAM HUKUMAN MATI DI MALAYSIA, HINGGA 13 MARET 2013 ADA SEBANYAK 181 ORANG ATAU 77,68%. HASIL DARI PENANGANAN KASUS

TERSEBUT SEJAK TAHUN 2011 HINGGA MARET 2013 ADALAH SEBANYAK 51 WNI/TKI YANG DAPAT DIBEBASKAN DARI ANCAMAN HUKUMAN MATI.

Dok

: dip

lom

asi

lENSA

17

DiplomasiTABLOID



KASUS hUKUMAN MATI BAGI TKI BERGERAK DINAMISSEJAK tahun 2011 sampai dengan Februari 2013, jumlah WNI/TKI dan kasus dengan ancaman hukuman mati terus bergerak dinamis. Tercatat Perwakilan RI di Arab Saudi, KBRI di di Riyadh dan Konjen RI di Jeddah telah menangani total sejumlah 79 WNI/TKI yang terancam hukuman mati dan berhasil melepaskan sejumlah 41 WNI/TKI dari ancaman hukuman mati, sehingga tersisa 38 WNI/TKI yang terancam hukuman mati.

Saat ini Perwakilan RI sedang menangani sejumlah 38 WNI/TKI te-rancam hukuman mati dengan jenis kasus berupa pembunuhan sebanyak 26 kasus, kasus zina besar sebanyak 3 kasus dan kasus sihir sebanyak 9

tap) warga negara Arab Saudi.Sebagaimana instruksi Satgas

Penanganan WNI/TKI di luar negeri yang terancam hukuman mati, maka untuk wilayah timur Kerajaan Arab Saudi yang terdiri dari propinsi Ri-yadh, propinsi Timur, propinsi Ghas-sim, propinsi Hail, propinsi Perbata-san Utara dan propinsi Al Jouf, telah ditunjuk Kantor Pengacara Abdullah bin Abdurrahman Al Mohaemeed yang berkantor di Riyadh.

Unyuk wilayah barat Kerajaan Arab Saudi yang terdiri dari propinsi Mekkah Al Mukarromah, propinsi Madinah Al Munawwarah, propinsi Baha, propinsi Asir, propinsi Jizan, propinsi Najran dan propinsi Tabouk, telah ditunjuk Kantor Pengacara Khuddaran bin Musfir Al Zahrani yang berkantor di Jeddah.[]

kasus.Dari ke-38 WNI/TKI yang teran-

cam hukuman mati tersebut terda-pat tiga kasus krusial yang kiranya perlu mendapatkan perhatian dan penanganan khusus, yaitu kasus Sa-timah binti Jumadi Amad, Tuti Tursi-

lawati binti Warjuki Jud an Siti Zainab binti Duhri Rupa.

Selain menggunakan pengacara dengan kontrak secara case by case, mulai tahun 2011 Perwakilan RI telah menggunakan instrument pengacara dengan kontrak secara retainer (te-

gaToT aBdullah mansyuRDuta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi

SEPANJANG tahun 2012, KBRI Ri-yadh telah menangani 4.360 kasus TKI bermasalah baik berat maupun ringan. Dari keseluruhan kasus ter-sebut, sebanyak 4.195 kasus, di luar kasus hukuman mati, berhasil disele-saikan dan para TKI bermasalah ter-sebut telah dipulangkan kembali ke tanah air. Secara keseluruhan, 99% kasus yang masuk ke KBRI Riyadh dapat diselesaikan dan sisanya 165 kasus (1%) akan diselesaikan pada tahun 2013 ini.

Total keseluruhan hak-hak para TKI bermasalah berhasil diselamat-kan sepanjang tahun 2012 mela-lui mediasi dan upaya KBRI Riyadh adalah sebanyak USD 2.603.121 (dua juta enam ratus tiga seratus dua pu-luh satu US Dollar) atau setara deng-an Rp. 24.989.961.600,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus Rupiah) dengan asumsi USD 1 = Rp. 9.600,-.

Untuk penanganan kasus-kasus khusus, baik masalah pelanggaran hukum dan tindak pidana, KBRI Ri-yadh menyediakan penerjemah dan pengacara sebagai pendampingan bagi TKI bermasalah dalam meng-hadapi persidangan. Dalam kaitan tersebut, KBRI Riyadh telah menjalin kontrak kerja sama dengan 5 orang pengacara setempat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap WNI bermasalah di bawah garis ken-dali Satuan Tugas Pelayanan dan Per-lindungan WNI KBRI Riyadh.

KBRI Riyadh memiliki rumah penampungan (transit house) yang berdaya tampung lebih kurang 200 orang. Dalam kondisi normal, transit house diisi rata-rata 150 orang TKI bermasalah. Namun, dalam masa-masa tertentu, seperti pasca musim haji, sering kali transit house dihuni melebihi kapasitas maksimal, kadang hingga 500 orang. Dalam kondisi tersebut, KBRI Riyadh menyediakan penampungan darurat di basement

gedung KBRI dengan kapasitas tam-pung sebanyak 100 orang. Hingga 15 Januari 2013, masih tersisa 132 orang TKI bermasalah di Transit House yang masih menunggu proses administrasi dan keimigrasian dari pihak Arab Sau-di untuk segera dapat dipulangkan ke tanah air.

KBRI Riyadh senantiasa mengu-payakan permasalahan TKI di Riyadh dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Mengingat banyaknya WNI yang bekerja dan tinggal di luar kota Riyadh, KBRI Riyadh juga melakukan pelayanan “jemput bola” untuk pe-layanan kekonsuleran dan keimigra-sian sekaligus melakukan pembinaan masyarakat secara rutin di wilayah kantong-kantong TKI. Hal ini sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan KBRI Riyadh, sekaligus sebagai lang-kah upaya “deteksi dini” yang pada gilirannya dapat memaksimalkan usaha pelayanan dan perlindungan terhadap WNI/TKI. (Sumber : KBRI Riyadh)

KBRI RIyADh BERhASIL SELESAIKAN 99% KASUS TKI BERMASALAh

KBRI RIYADH SENANTIASA MENGUPAYAKAN PERMASALAHAN

TKI DI RIYADH DAPAT DISELESAIKAN DALAM

WAKTU SINGKAT. MENGINGAT BANYAKNYA

WNI YANG BEKERJA DAN TINGGAL DI LUAR KOTA

RIYADH, KBRI RIYADH JUGA MELAKUKAN PELAYANAN

“JEMPUT BOLA” UNTUK PELAYANAN KEKONSULERAN

DAN KEIMIGRASIAN SEKALIGUS MELAKUKAN

PEMBINAAN MASYARAKAT SECARA RUTIN DI WILAYAH

KANtONg-KANtONg tKI.

Dok

: dip

lom

asi

lENSA

18

DiplomasiTABLOID



dok.

lipi

LANGKAh STRATEGIS MENGUPAyAKAN PEMBEBASAN hUKUMAN BAGI wNI/TKI

mereka dipegang oleh majikan, se-lain itu mereka juga tidak tahu persis nama majikan dan alamatnya.

Pada 18 Juni 2011, dunia dikejut-kan oleh berita pelaksanaan eksekusi hukuman mati di Arab Saudi terhadap WNI/TKI a.n Ruhyati Binti Satubi. Perwakilan kita merasa kecolongan karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari pemerintah Arab Saudi. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Jakarta dan di kota-kota be-sar lainnya menuntut pertanggung-jawaban pemerintah yang dianggap lalai melindungi warga negaranya. Demonstrasi semakin liar menyusul diberitakannya sederetan nama WNI/TKI yang akan dieksekusi.

Menyikapi peristiwa tersebut, Presiden Susilo Bambang Yodhoyono membentuk Satuan Tugas penanga-nan kasus WNI/TKI di luar negeri yang terancam hukuman mati dengan Keppres no. 17 tahun 2011 tertanggal 7 Juli 2011. Langkah ini merupakan terobosan dalam upaya penanganan kasus WNI/TKI yang terancam hu-kuman mati, selain dari mekanisme yang selama ini ditempuh yakni melalui jalur diplomatik dan kekon-suleran.

Anggota Satgas terdiri dari Lem-baga Swadaya Masyarakat (LSM), profesional/praktisi hukum, akademi-si, dan wakil dari instansi pemerintah. Sedangkan Menteri Koordinator Bi-dang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditunjuk sebagai penga-rah.

Satgas bertugas untuk: mengin-ventarisasi permasalahan dan kasus-kasus WNI/TKI di luar negeri yang terancam hukuman mati; melakukan advokasi dan bantuan hukum bagi WNI/TKI di luar negeri yang sedang menjalani proses hukum, khususnya yang terancam hukuman mati; mela-kukan evaluasi terhadap penanganan kasus hukum WNI/TKI, termasuk ka-sus-kasus yang merugikan TKI di ne-gara-negara penempatan; membe-rikan rekomendasi kepada Presiden mengenai langkah-langkah penyele-saian dan penanganan kasus hukum WNI/TKI di negara penempatan.

Langkah pertama yang dilaku-kan Satgas adalah melakukan bedah kasus dan verifikasi data yang ada di Kementerian Luar Negeri dengan mengundang Duta Besar RI di Riyadh dan Konjen RI di Jeddah. Pada bedah kasus tersebut dihasilkan rekapitu-lasi data kasus, status hukum, kondisi obyektif serta langkah-langkah yang

SaMPaI dengan tahun 70-an rak yat Saudi Arabia belum mengenal pem-bantu rumah tangga, sehingga kare-nanya persoalan rumah diatur oleh mereka sendiri, dimana segala keper-luan hidup, utamanya bahan maka-nan dilaksanakan oleh kaum laki-laki. Ada beberapa keluarga yang memi-liki pembantu yang dikenal dengan “Shobih” yaitu anak laki-laki sekitar umur 11-14 tahun yang berasal dari etnis Yaman, yang berfungsi sebagai kacung-kacung, itupun tidak banyak. Baru pada pasca wafatnya Raja Fai-sal bin Abdul Azis tahun 1975, TKW Indonesia mulai berdatangan dalam jumlah terbatas untuk keluarga Raja, para pangeran dan para pembesar Saudi Arabia.

Para tokoh agama di Indonesia, kala itu menentang dengan keras pengiriman TKI tersebut dengan ala-san bertentangan dengan ajaran sya-riah agama Islam. Namun penolakan para ulama ini tidak digubris, karena dari waktu ke waktu pengiriman TKI tersebut semakin meningkat, dan

pada 1980 kehadiran mereka tidak dapat dibendung lagi.

Sementara itu dengan mem-baiknya ekonomi Indonesia, jumlah warga Indonesia yang melaksanakan ibadah umroh meningkat tajam, dan sebagian dari mereka tidak kembali ke Indonesia tetapi memilih tinggal di Saudi Arabia untuk mengadu un-tung.

Dalam situasi semacam itu, maka adanya benturan-benturan dan eks-ploitasi oleh pendatang lama (ter-masuk etnis lain) terhadap penda-tang baru menjadi tidak terelakkan. Disamping itu mengingat persiapan yang kurang matang, banyak TKW yang bekerja pada keluarga masya rakat Arab Saudi lari meninggalkan majikan mereka karena tidak tahan dimarahi bahkan dipukuli.

Perwakilan Indonesia tidak bisa berbuat banyak, karena selain ter-batasnya staf dan anggaran, juga me-ngalami kesulitan dalam mendapat-kan keterangan identitas para TKI yang lari karena dokumen perjalanan

M. MafTuh BaSyunIMantan Ketua Satgas WNI Terancam Hukuman Mati

Dok

: nu.

or.id

lENSA

19

DiplomasiTABLOID


Dok

. Dip

lom

asi


telah diambil oleh Perwakilan RI dan pemerintah selama ini serta langkah strategis yang perlu diambil oleh Sat-gas selanjutnya.

Mengingat luasnya wilayah Saudi Arabia, maka dalam rangka verifikasi dan sinkronisasi data serta pendeka-tan dan penentuan pemberian bantu-an hukum bagi WNI/TKI di luar negeri yang terancam hukuman mati, maka Satgas melakukan kunjungan ke Arab Saudi sebanyak 8 (delapan) kali dalam kurun waktu satu tahun, yaitu pada bulan Juli, Agustus, Oktober, November, Desember (2011), Mei, Juli, dan November (2012).

Disamping melakukan koordinasi dengan Perwakilan RI di Jeddah dan Riyadh, Satgas juga bertemu dengan pejabat-pejabat terkait di Arab Saudi dalam rangka pendekatan untuk per-mohonan pemaafan dan keringanan hukuman ataupun kemudahan akses untuk mendekati keluarga korban.

Pertemuan tersebut antara lain dilakukan dengan: Lembaga Pemaa-fan dan Perdamaian (Lajnah Al Afwu Wal islah) di Mekkah dan Jeddah; Gubernur (Gaseem, Dawadmi, dan Riyadh); Menteri Kehakiman Arab Saudi.; Wakil Menteri Dalam Negeri Arab Saudi; Pangeran Al Waleed bin Talal bin Abdul Aziz al Saud; dan para pengacara Arab Saudi. Disamping itu Satgas juga melakukan kunjungan ke penjara Jeddah, Madinah, Mekkah, Damam, Gaseem, Thaif, Dawadmi, Abha, Al Jouf, dan Riyadh.

Dari pertemuan dan kunjungan tersebut kemudian diperoleh data dan kondisi obyektif bahwa WNI/TKI yang terancam hukuman mati adalah 65 orang (sebelumnya tercatat 27 orang). Angka tersebut bertambah karena tidak semua WNI/TKI yang terkena permasalahan hukum dila-porkan oleh pihak aparat kerajaan Saudi Arabia. Satgas juga merasa-kan bahwa surat Presiden RI kepada Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud mendapat tanggapan yang serius, hal ini ditandai dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada Satgas dan dilakukannya pembeba-san beberapa TKI yang bermasalah, bahkan yang sudah divonis dengan hukuman mati dimentahkan lagi dan diadili ulang, seperti misalnya WNI/TKI a.n. Tuti Tursilawati.

Untuk menemui keluarga korban tentu tidak mudah, karena itu Satgas berusaha menemui tokoh-tokoh ma-syarakat yang mempunyai pengaruh terhadap keluarga korban. Satgas juga tidak melewatkan kesempatan untuk menemui mantan-mantan ha-

kim, pimpinan kepolisian dan pimpi-nan kejaksaan. Melalui mereka inilah Satgas berhasil menemui sebagian keluarga korban.

Hukuman mati yang mengancam 65 orang WNI/TKI tersebut terbagi dalam tiga jenis hukuman, yaitu qis-hash, rajam dan ta’zir. Qishash adalah hukuman mati terhadap orang yang membunuh. Hukuman ini tidak dapat di intervensi oleh siapapun termasuk Raja, yang dapat membebaskan hu-kuman ini hanyalah pemaafan yang diberikan oleh keluarga korban.

Rajam adalah hukuman mati ter-hadap orang yang sudah berkeluarga melakukan perzinaan dengan lawan jenisnya. Sedangkan Ta’zir adalah hu-kuman terhadap orang yang melaku-kan kejahatan besar seperti merusak kepentingan umum, melakukan teror dan kerusuhan yang mengakibatkan korban jiwa, termasuk di dalamnya pengedar narkotika dan sihir. Da-lam hukuman qishash dan rajam ini, Raja mempunyai kewenangan untuk memberikan pengampunan.

Satgas telah berhasil meny-elamatkan 24 orang dari 65 orang yang terancam hukuman mati, deng-an rincian 18 orang dibebaskan dan 6 orang dirubah dari hukuman mati menjadi kurungan selama 10 tahun. Sementara 37 orang masih dalam proses pengadilan.

Untuk melakukan pendekatan khusus terhadap keluarga WNI/TKI yang terancam hukuman mati, Sat-gas juga menganggap penting kun-jungan di dalam negeri. Terkait hal ini Satgas telah melakukan kunjungan ke Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Aceh, Kalimantan Selatan, Kalimantan Ba-rat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Teng-gara, dan Nusa Tenggara Barat untuk

menyampaikan perkembangan ka-susnya dan untuk mendapatkan du-kungan dari pihak keluarga WNI/TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri terhadap upaya yang sedang dilakukan oleh Satgas. Kunjungan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap upaya hukum dan kemanusiaan yang dilakukan oleh Pemerintah RI dalam memberikan bantuan hukum bagi WNI/TKI di luar negeri yang terancam hukuman mati.

Kesulitan yang dihadapi Satgas dalam melaksanakan tugasnya, di-antaranya adalah: Adanya perbedaan sistem politik, hukum, budaya, dan tradisi di Saudi Arabia yang juga harus dihormati; Tidak adanya koordinasi antar instansi pemerintah negara se-tempat; Minimnya pengetahuan dan ketrampilan WNI/TKI yang terancam hukuman mati tentang hukum, jenis pekerjaan dan budaya di negara yang masih melaksanakan hukuman mati;

Minimnya pengetahuan WNI/TKI tentang proses rekrutmen TKI yang legal atau sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah yang mengakibatkan mereka di-manfaatkan PJTKIS yang nakal; Ba-nyaknya kasus manipulasi dokumen keimigrasian, misalnya pemalsuan umur dan identitas; Banyaknya TKI yang sudah habis izin tinggalnya dan tidak mengurus perpanjangan izin tinggalnya sehingga menjadi TKI ile-gal; Banyaknya WNI yang melakukan kunjungan untuk umroh namun tidak kembali ke Indonesia dan tetap ting-gal di Saudi Arabia tanpa dokumen keimigrasian;

Belum adanya pengaturan ten-tang alokasi anggaran perwakilan RI khususnya biaya sewa jasa pengacara sehingga perlindungan dan pendam-

pingan dalam proses hukum tidak bisa dilakukan sejak awal; Terbatas-nya Jumlah staf perwakilan RI yang menangani masalah WNI/TKI diban-dingkan dengan jumlah kasus yang terus meningkat; serta banyak PJTKI/PJTKIS yang merasa tidak berkewaji-ban untuk melapor ke perwakilan RI mengenai penempatan TKI sehingga perwakilan RI tidak dapat mendeteksi keberadaan mereka.

Namun kesulitan tersebut di atas sedikit banyaknya dapat diatasi, mengingat hubungan bilateral yang baik dan erat antara RI dan Saudi Arabia sehingga dapat tercipta upaya yang kondusif bagi upaya diplomasi Satgas. Disamping itu terdapat pelu-ang bagi pemaafan terhadap WNI/TKI yang terancam hukuman mati.

Berbagai langkah strategis telah dilakukan dalam rangka mengupaya-kan pembebasan atau pengurangan hukuman bagi WNI/TKI yang teran-cam hukuman mati, seperti: upaya pendekatan kepada pihak keluarga korban untuk mendapatkan pemaa-fan; merekomendasikan pemben-tukan Unit Kerja Khusus (UKK) pada perwakilan RI; merumuskan Standard Operating Procedures yang menjadi panduan bagi para pejabat dan staf yang menangani UKK; menyusun Buku Besar yang berisi kolom-kolom data WNI/TKI yang terancam hu-kuman mati dan mensosialisasikan pengisiannya ke Perwakilan RI di Jed-dah dan Riyadh (ditulis tangan untuk mempertahankan akurasi data dan tidak diperbolehkan ada coretan).

Mengingat jumlah WNI/TKI yang bermasalah cukup besar dan terse-bar diberbagai kota di Saudi Arabia, maka Satgas merekomendasikan perlunya anggaran bagi perwakilan RI untuk biaya sewa pengacara tetap (Retainer Lawyer) bagi penanganan kasus-kasus WNI/TKI yang terancam hukuman mati. Rekomendasi ini telah disetujui oleh Kementerian Keuangan RI dan telah dialokasikan untuk ang-garan 2012 dimana Perwakilan RI di Arab Saudi telah menyewa 4 (empat) kantor pengacara yaitu: Abdullah bin Abdurahman Al Muhaemeed, Khud-ran bin M. Al Zahrani, Abdurrahim bin Abdurrahman Al Hindi, dan Nasheer Al Dandani.

Satgas juga merekomendasikan kepada Kementerian Luar Negeri agar Perwakilan RI di Saudi Arabia masih mendapat anggaran sewa pengacara tetap untuk tahun anggaran 2013. Dengan adanya Retainer Lawyer ini Satgas optimis tidak ada lagi WNI/TKI yang divonis hukuman mati.[]

KESULITAN YANG DIHADAPI SATGAS DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA, DIANTARANYA

ADALAH: ADANYA PERBEDAAN SISTEM POLITIK, HUKUM, BUDAYA, DAN TRADISI DI SAUDI ARABIA YANG JUGA HARUS DIHORMATI; TIDAK ADANYA

KOORDINASI ANTAR INSTANSI PEMERINTAH NEGARA SETEMPAT; MINIMNYA PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN WNI/TKI YANG TERANCAM

HUKUMAN MATI TENTANG HUKUM, JENIS PEKERJAAN DAN BUDAYA DI NEGARA YANG MASIH MELAKSANAKAN HUKUMAN MATI.

SOSOk

20

DiplomasiTABLOID


TERINSPIRASI SIARAN RADIOduTa Besar yang friendly dan ber-penampilan sederhana ini memang sudah bercita-cita untuk menjadi seorang diplomat sejak masih duduk di SMP. Ayahnya adalah seorang ke-pala sekolah yang sangat tertarik dengan masalah-masalah interna-sional, sehingga sejak kecil Dubes Sriyono sudah senang mengikuti perkembangan dunia internasional dengan mendengarkan siaran radio BBC dan Voice of America bersama ayahnya. Tidak hanya itu, ayah-nya juga suka membaca buku-buku mengenai dunia internasional yang kemudian menular padanya.

Untuk mewujudkan cita-citanya, diplomat yang gemar olah raga ini mengambil jurusan bahasa dan bu-daya ketika masuk SMA, agar bisa belajar bahasa Perancis dan memper-dalam bahasa Inggris, dan memilih jurusan Hubungan Internasional ke-tika kuliah di UGM.

Lulus kuliah, ayah dari tiga orang anak ini sempat bekerja di perusa-haan swasta selama 3 (tiga) tahun sebagai public relations dan baru ke-mudian bergabung di Kemlu untuk menjadi seorang diplomat.

Dubes Sriyono sangat gemar me-nulis, bahkan sejak kelas 1 (satu) SMA sudah aktif menulis cerpen. Buah karya pertamanya adalah cerpen berjudul ‘Odessa’, nama sebuah kota kecil di Uni Soviet (ketika itu) namun saat ini menjadi bagian Ukraina, yang mengisahkan tentang pelarian seo-rang penjahat Indonesia ke Odessa. Luar biasanya adalah bahwa setelah 36 tahun kemudian, Dubes Sriyono bisa berkunjung ke kota Odessa saat menjabat sebagai Wakil Dubes RI un-tuk Rusia.

Sampai sekarang, diplomat yang menggemari masakan tradisional gado-gado ini tetap aktif menulis dan mulai mencoba membuat tulisan-tu-lisan serius sejak tahun 2000. Tulisan-tulisannya cukup banyak dimuat di beberapa media utama, seperti Sa-rinah, The Jakarta Post, The Jakarta Globe dan Kompas sejak 1983.

Dunia jurnalistik tampaknya me-

mang sudah mendarah daging bagi diplomat yang santun namun tegas ini. Waktu senggangnya selalu diisi dengan menulis, dan saat ini Dubes Sriyono tengah menyelesaikan dua buah buku, masing-masing berjudul ‘Perang Dingin (1945 -1991) : Perspek-tif Historis, Politik dan Keamanan’ dan ‘Transisi Demokrasi di Negara-negara Berkembang’.

Selain menulis, Dubes Sriyono juga mengisi waktu luangnya untuk berkumpul dengan keluarga. Meng-ingat kesibukannya sebagai seorang Duta Besar, Dubes Sriyono lebih men-ekankan pada kualitas pertemuan dan biasanya digunakan untuk berdiskusi. Yang menarik, meskipun tidak pernah mengharuskan anak-anaknya untuk memilih profesi tertentu, namun ke-tiga anaknya menurunkan seluruh bakat yang dimilikinya, karena ma-sing-masing berprofesi sebagai diplo-

mat, wartawan dan calon mahasiswa jurusan komunikasi.

Tugas pertama yang diemban oleh Dubes Sriyono adalah sebagai staf protokol Istana Negara (1985-1987). Selanjutnya ditugaskan di Sek-men (sekarang BAM) sebagai salah satu sekretaris Menlu Ali Alatas dan pernah bertugas di Direktorat Orga-nisasi Internasional dan sebagai Ke-pala Biro Perencanaan.

Dubes Sriyono mengaku menda-pat banyak pelajaran dari Menlu Ali Alatas, yang dikenalnya sebagai pri-badi yang santun, bahasanya lembut, namun memiliki penguasaan sub-stansi yang tinggi. Baginya Menlu Ali Alatas adalah salah seorang diplomat yang patut dikagumi dan juga orang tua yang patut dicontoh.

Belanda adalah negara dimana Dubes Sriyono melaksanakan tu-gas penempatan pertamanya di luar

negeri, dan memperoleh pelajaran mengenai kesederhanaan hidup dari almarhum Laksamana M. Romli yang saat itu menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Belanda.

Penempatan kedua di New York, dan Dubes Sriyono berkesempa-tan belajar mengenai kemampuan intelektual dari Dubes Nugroho Wis-numurti. Penempatan ketiga di Portu-gal sehingga sempat belajar menge-nai hukum dari Dubes Hary Haryono. Penempatan keempat sebagai Wakil Dubes di Moskow yang memberinya kesempatan untuk menimba pen-galaman dari Dubes Hamid Awaludin yang mantan Menhukham.

Sekarang ini Dubes Sriyono ber-tugas sebagai Duta Besar RI untuk New Zealand merangkap Samoa dan Tonga. Baginya, pada setiap penuga-san pasti ada yang dapat dipelajari dan diberikan kepada orang lain. Di Pos barunya ini, Dubes Sriyono ingin menularkan kepada teman-teman diplomat untuk menghargai karya para pendahulu sebelumnya dengan melanjutkan hasil karya mereka sehingga tercipta suatu kesinambung-an.

Kepada para diplomat muda, Dubes Sriyono berharap dan berpe-san untuk memiliki empat hal, yaitu: passion, attitude, capability, dan in-tegrity. Mereka yang masuk ke dunia diplomasi harus memiliki kecintaan terhadap tugas dan pekerjaan seba-gai diplomat, harus memiliki kemam-puan akademis dan persuasif, dan harus memiliki kejujuran. Sekarang ini adalah jaman kejujuran dan bebas dari korupsi yang harus dimulai dari diri sendiri.

Dubes Sriyono berharap untuk bisa mewariskan empat tertib, yaitu tertib administrasi, keuangan, waktu dan fisik kepada penerusnya. Namun terkadang ada jarak antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilaku-kan, karena itu Dubes Sriyono men-coba untuk mempraktekan sebuah falsafah hidup yang mengatakan: “Do what you preach and preach what you do.” []

duta Besar a. agus sriyono


JaDi DiploMaT

Duta Besar Antonius Agus Sriyono, duta besar RI untuk New Zealand, Samoa dan Tonga

Dok

: kbr

i new

zea

land

bINgkAIDiplomasiTABLOID



MeMbangun PeMahaMan DiPloMasi

DI KALANGAN PELAJAR

“Diplomasi merupakan sesuatu yang penting bagi sebuah negara. Dengan diplomasi yang baik, kita akan punya teman-teman atau tetangga-tetang-ga yang baik. Kebijakan ini perlu di-ketahui oleh semua masyarakat In-donesia, khususnya para pelajar dan guru”.

Demikian sambutan pembukaan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Se-kolah (MKKS) SMA Kota Semarang sekaligus Kepala Sekolah SMA Nege-ri 3 Semarang, Drs. Bambang Nianto Mulyo, M.Ed dalam acara “Sosialisasi Diplomasi Publik untuk Pelajar SMA Se-Wilayah Jawa Tengah”. Acara ini bertempat di Auditorium Audio Visual SMA Negeri 3 Semarang pada tang-gal 3 April 2013dan turut mengun-dang Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Drs. Bunyamin M.Pd.

Pandangan terhadap pentingnya diplomasi dalam menuai dukungan semua pihak dan mencari teman se-

banyak-banyaknya juga disampaikan pula oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro, Drs. Agus Hermani MM dalam pembukaan “Sosialisasi Dip-lomasi Publik dan Simulasi Sidang BDF V” di Amartapura Ballroom Ho-tel grand Candi Semarang, “Dalam pelaksanaan diplomasi ini kita perlu mengurangi pemikiran bagaimana memenangkan perjanjian tetapi juga memuaskan semua pihak”.

Kedua sambutan tersebut diberi-kan dalam rangkaian kegiatan besar diplomasi publik goes to school yang dilaksanakan selama dua hari (3-4 April 2013) di Semarang, Jawa Tengah dengan tema “Sosialisasi Diplomasi Publik dan Simulasi Sidang BDF V”. Pada tanggal 4 April 2013, kegiatan ini dikemas dalam bentuk sosialisasi terpadu dan simulasi sidang BDF V yang bertempat di Amartapura Ball-room Hotel grand Candi Semarang.

Kegiatan besar ini dapat terse-lenggara atas kerjasama Kemente-rian Luar Negeri RI c.q. Direktorat Diplomasi Publik dengan SMAN 3 Semarang dan FISIP Universitas Di-ponegoro Semarang yang dihadiri oleh total 240 peserta yang terdiri dari kalangan pelajar dan guru SMA se-Jawa Tengah, para mahasiswa se-Jawa Tengah, dan akademisi Pro-gram Studi Ilmu Hubungan Interna-sional FISIP Universitas Diponegoro Semarang.

Kegiatan tersebut melibatkan para narasumber Kementerian Luar Negeri RI dari Setditjen Kerja Sama ASEAN, Dit. Kerja Sama Intra Ka-wasan Amerika-Eropa, dan Dit. Diplomasi Publik. Paparan-paparan yang disampaikan terkait Komunitas ASEAN 2015, Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC), strategi diplomasi publik Indonesia, demokrasi Indonesia sebagai aset

diplomasi publik, perkembangan Bali Democracy Forum dan tata per-sidangannya.

Pada dua hari pelaksanaan ke-giatan, diperoleh antusiasme tinggi dari kalangan pelajar, guru, dan mahasiswa se-Jawa Tengah terkait penyelenggaraan diplomasi Indo-nesia di forum-forum internasional seperti BDF, ASEAN, dan FEALAC. Di samping itu, juga terlihat keter-tarikan tinggi terhadap isu-isu dip-lomasi perbatasan, pemberitaan media yang kurang berimbang ter-hadap perjuangan diplomasi Indo-nesia, serta partisipasi pelajar dan mahasiswa mendukung people-to-people contacts dalam kerangka Komunitas ASEAN 2015, FEALAC, dan diplomasi publik secara umum.

Interaksi dan animo yang posi-tif dari kalangan masyarakat pen-didikan se-Jawa Tengah ini kiranya telah memenuhi tujuan penyeleng-garaan kegiatan ini oleh Kemente-rian Luar Negeri RI. Sebagaimana dijelaskan oleh Samantha Ari Ward-hana, pejabat fungsional Direktorat Diplomasi Publik sebagai perwa-kilan Kementerian Luar Negeri RI pada kick off kegiatan ini di sMA Negeri 3 Semarang, bahwa melalui forum ini, diharapkan Kementerian Luar Negeri RI dapat berbagi infor-masi dan pengalaman-pengalaman praktis terkait kebijakan-kebijakan Pemerintah RI khususnya dalam konteks penyelenggaraan politik luar negeri RI maupun hubungan luar negeri. Selain itu, diharapkan juga dapat menarik aspirasi-aspirasi yang ada dari kalangan pendidikan Masyarakat Jawa Tengah melalui dialog, diskusi, dan interaksi guna penguatan perjuangan diplomasi Indonesia dan kepentingan NKRI di berbagai forum dunia.[]

Rangkaian kegiatan diplomasi publik Goes to School yang dilaksanakan selama dua hari (3-4 April 2013) di Semarang

Dok

: dip

lom

asi

kAWASAN

22

DiplomasiTABLOID



MENYUSUL terjadinya serangkaian tragedi yang baru-baru ini menimpa para pengungsi di perairan Asia-Pasifik, Kementerian Luar Negeri RI bersama-sama dengan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (United Nations High Commission for Refugees/UN-HCR) menjadi tuan rumah penyelen-ggaraan Regional Roundtable pada tanggal 20-22 Maret 2013 di Jakarta untuk membahas masalah perda-gangan manusia (human trafficking).

Pembahasan Regional Roundta-ble kali ini adalah mengenai irregular Movements by Sea in the Asia-Pacific Region yang lebih difokuskan pada perlindungan pengungsi melalui pembentukan protokol tanggap darurat untuk misi pencarian dan penyelamatan, serta untuk memasti-kan penegakan hukum internasional pada saat mencegah atau menerima para migran di Asia- Pasifik.

UNHCR melaporkan bahwa jum-lah pergerakan maritim irregular di kawasan Asia-Pasifik meningkat pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang 2012. “Kami menyaksikan masuknya migrasi irre-gular di kawasan ini, dan jumlahnya terus meningkat. Tiga tahun lalu, ha-nya ada 61 kapal, dan setahun kemu-dian jumlahnya meningkat menjadi 134 kapal dengan membawa tidak kurang dari 6.800 orang”

Saat ini ada dua rute pengung-sian besar di Asia-Pasifik, yaitu rute yang digunakan oleh para pengungsi dari Myanmar dan Bangladesh untuk menuju Malaysia, baik secara langs-ung ataupun transit melalui Thailand.

Menurut UNHCR, sebanyak

rekomendasi draf model kerangka kerjasama UNHCR, yang akan me-nguraikan proses kerjasama regional dalam operasi penyelamatan laut yang melibatkan para pencari suaka.

Fenomena pengungsian mela-lui laut untuk mencari keselamatan, perlindungan atau peluang ekonomi yang lebih baik bukanlah hal baru, aktivitas tersebut telah tumbuh se-cara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2012, lebih dari 17.200 orang datang ke Australia secara gelap dengan menggunakan perahu. Dari Juni 2012 hingga Februari 2013, lebih dari 21.000 orang diperkirakan telah berlayar dari Teluk Benggala ke negara-negara di Asia Tenggara. Ra-tusan ‘manusia perahu’ tewas di laut akibat tenggelamnya perahu yang mereka tumpangi, atau karena keha-bisan makanan, air dan bahan bakar sebelum mencapai tujuan.

Christopher Horwood, Koordi-nator Sekretariat Migrasi Campuran Kawasan di Kenya berpandangan, bahwa kerjasama regional adalah kunci untuk mengakhiri bisnis per-dagangan manusia yang sangat menguntungkan namun membawa begitu banyak kesengsaraan. Kerja-sama regional tersebut mungkin ti-dak bisa menghentikan pasokan dan permintaan terhadap migrasi gelap, tetapi bisa mengurangi penderitaan manusia yang terkait dengan gera-kan tersebut.

Masalah umum yang muncul dari pembahasan di Regional Roundtable tersebut adalah tantangan dalam masalah penampungan, baik yang terkait dengan masalah keamanan nasional, kebutuhan kemanusiaan dan perlindungan terhadap orang-orang yang diselundupkan dan diper-dagangkan, termasuk pencari suaka dan pengungsi.

Lebih dari 70 peserta Regional Roundtable yang terdiri dari delegasi Afghanistan, Australia, Bangladesh, Kanada, Indonesia, Maladewa, Malay-sia, Myanmar, Selandia Baru, Filipina, Sri Lanka, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam serta organisasi internasio-nal seperti UNHCR, IMO dan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, berbagi pengalaman dengan para ahli dari kawasan Mediterania, Kari-bia dan Teluk Aden, serta menyimak perspektif dari negara asal, negara transit dan negara tujuan para peng-ungsi. Turut hadir sebagai pengamat dalam pertemuan tersebut, negara-negara anggota Bali Process Ad Hoc group.

16.000 pengungsi yang belum dive-rifikasi, melalui rute ini pada periode Juni-Desember tahun lalu. Sebagian besar adalah para pengungsi dari Myanmar, yaitu kelompok etnis Ro-hingya dari negara bagian Rakhine yang tidak diakui kewarganegaraan-nya oleh Myanmar.

Rute lainnya adalah melalui Thailand, Malaysia atau Indonesia, dengan tujuan Australia, Kanada atau Selandia Baru. Rute ini sering dida-hului dengan perjalanan udara dari kawasan lain.

James Lynch, dari Kantor Koor-dinator Kawasan UNHCR untuk Asia Tenggara, mengatakan bahwa tinda-kan segera multilateral sangat di-butuhkan dalam masalah pengungsi

di kawasan Asia-Pasifik, mengingat situasi yang semakin mengkhawatir-kan. Menurutnya diperlukan sebuah pendekatan yang lebih penuh kasih terhadap para pengungsi. Lebih la-njut Lync mengatakan bahwa per-gerakan maritim irregular ini bukan hanya masalah nasional ataupun regional, melainkan masalah global yang harus ditangani bersama-sama.

Para peserta Regional Roundtable menyoroti perlunya kerjasama prak-tis yang lebih besar untuk menga-tasi meningkatnya skala pergerakan irregular maritim di kawasan Asia-Pasifik. Dalam hal ini mereka mem-berikan kontribusi dengan menyusun kerangka kerjasama kawasan yang tidak mengikat serta memberikan

PERLINDUNGAN PENGUNGSI DAN PERDAGANGAN MANUSIA

Regional Roundtable

FENOMENA PENGUNGSIAN MELALUI LAUT UNTUK MENCARI KESELAMATAN,

PERLINDUNGAN ATAU PELUANG EKONOMI YANG LEBIH BAIK BUKANLAH HAL

BARU, AKTIVITAS TERSEBUT TELAH TUMBUH SECARA SIGNIFIKAN DALAM

BEBERAPA TAHUN TERAKHIR.

Dok

: dip

lom

asi

bINgkAI DiplomasiTABLOID



KOLABORASI ASEAN-UN DIhARAPKAN PERKUAT BUDAyA DAMAI DI KAwASAN

MENLU Marty M. Natalegawa sam-paikan tiga pemikiran dalam sam-butannya saat membuka lokakarya ASEAN-UN bertema “ Lesson Lear-ned and Best Practices in Conflict Pre-vention and Preventive Diplomacy” di Gedung Pancasila, Kemlu, Jumat (5/4/2013).

Pertama, Asia Tenggara – ASE-AN, harus tetap menjadi net contri-butor bagi perdamaian dan keama-nan internasional. “[Asia Tenggara – ASEAN jadi] Bagian dari solusi bagi berbagai isu-isu keamanan global,” tegas Marty.

Kedua, perlunya memperkuat budaya damai.

Ketiga, kebutuhan mendasar dan kritis terhadap komunikasi dan dialog, khususnya saat situasi krisis berkembang.

Marty mengharapkan lokakarya ini mampu memberikan kontribusi untuk memperkuat kerjasama ASE-AN dan PBB dalam memelihara kea-manan dan perdamaian baik regional maupun internasional.

Kolaborasi antara ASEAN dengan

PBB menjadi perhatian bagi Indo-nesia. Dikatakan Marty, Indonesia sangat mendukung kerjasama yang lebih erat antara ASEAN dan PBB.

“Bagi Indonesia, ASEAN meru-pakan bagian tidak terpisahkan dari politik luar negeri Indonesia, di masa lalu, kini dan akan datang,” tegas-nya.

Demikian juga PBB merupakan bagian sentral bagi Indonesia. “Mul-tilateralisme, yang dalam hal ini te-refleksi di PBB juga ada dan menjadi bagian dari Polugri,” lanjut Marty.

Lokakarya ini merupakan perwu-judan dari “Joint Declaration on Com-prehensive Partnership between the ASEAN dan the United Nations” yang diadopsi pada KTT ASEAN-UN di Bali tahun 2011.

Tujuan penyelenggaraannya ada-lah untuk mengkaji berbagai penga-laman dalam memperkuat conflict prevention dan preventive diplomacy di kawasan Asia Tenggara dan di luar kawasan tersebut.

Pembukaan Lokakarya yang di-antaranya dihadiri Sekjen ASEAN

Le Luong Minh dan Under Secretary-general of the UN, Vijay Nambiar ini diharapkan dapat mengidentifikasi aktifitas-aktifitas konkrit AsEAN-PBB guna memperkuat kapasitas ASEAN dalam conflict prevention dan preventive diplomacy.

Usai pembukaan, para peserta akan melanjutkan lokakarya di Hotel Borobudur yang diawali dengan sesi pertama mengenai “implementation of the ASEAN-UN Comprehensive Partnership in Peace and Security”.

Dirjen Kerjasama ASEAN Kemlu, yang juga menjabat sebagai ketua Delegasi Indonesia pada SOM ASE-AN, Duta Besar I Gusti Agung Wesaka Puja akan menjadi pembicara pada sesi ini bersama dengan narasumber dari Sekretariat ASEAN, Keo Chhea.

Pada sesi kedua, para peserta akan mendiskusikan tema “Ap-proaches and Practices in Conflict Pre-vention and Preventive Diplomacy.” Wakil-wakil dari PBB dan ASEAN ISIS Thailand akan menjadi narasumber di sesi ini.

Sementara itu, Dewi Fortuna An-

war dari Kantor Wapres RI berbicara pada sesi ketiga bertema “Conflict Prevention and Preventive Diplomacy – Case Studies in the ASEAN Region.”

Pembahasan pada hari pertama ditutup dengan sesi keempat ber-tema “Conflict Prevention and Preven-tive Diplomacy – More Case Studies”.

Keesokan harinya (6/4), lokakarya dibagi ke dalam empat sesi. Sesi ke-lima “Strengthening ASEAN Capacities in the area of Conflict Prevention and Preventive Diplomacy”, sesi keenam “Mechanism and Instruments for Con-flict Prevention; ASEAN Institute for Peace and Reconciliation and the Way Forward”, sesi ketujuh “Identification of Concrete ASEAN-UN Projects for 2013 in Peace and Security”, dan sesi kedelapan “Wrap-up: Proposal on Fol-low-on Collaborative Action”.

Dirjen Kerjasama ASEAN, Duta Besar I Gusti Agung Wesaka Puja menutup lokakarya ini. (sumber: Dit-jen ASEAN/Dit. Infomed/Aji/Yo2K)

MENLU RI : “BAGI

INDONESIA, ASEAN

MERUPAKAN BAGIAN

TIDAK TERPISAHKAN

DARI POLITIK LUAR

NEGERI INDONESIA,

DI MASA LALU, KINI

DAN AKAN DATANG,”.

sambutan Menlu Marty M. Natalegawa pada AsEAN-UN Workshop on Lesson Learned and Best Practices in Conflict Prevention and Preventive Diplomacy, di Gedung Pancasila, Kemenlu, Jumat (5/4/2013). [Dit.Infomed/Ditjen IDP/Suwandy/Rasto/Rudi/Bambang Prayitno]

Dok

: dip

lom

asi

http://www.tabloiddiplomasi.org

TABLOID


Departemen Luar Negeri Republik Indonesia

Email: [email protected]

771978 9173869

ISSN 1978-9173

DiplomasiDiplomasiNo. 21, Tahun II, Tgl. 15 Juli - 14 Agustus 2009

Email: [email protected]

Kontribusi Islam Dan Demokrasi Dalam Membangun Indonesia

Menlu RI :Mengenang Seratus Tahun Mohammad Roem

“KING”Film Bertema Bulutangkis

Pertama di Dunia

Kebudayaan, Fondasi Untuk Memperkuat Hubungan RI - Suriname

Menyelesaikan Persoalan TKI di Malaysia Dengan Kepala Dingin

Da’i Bachtiar :Menyelesaikan Persoalan TKI di Malaysia Dengan Kepala Dingin

Nia Zulkarnaen :Nia Zulkarnaen :

www.tabloiddiplomasi.com

No. 63 Tahun VI, Tgl. 15 April - 14 Mei 2013

Tabloid Diplomasi dapat diakses melalui:http://www.tabloiddiplomasi.orgBagi Anda yang berminat menyampaikan tulisan, opini, saran dan kritik silahkan kirim ke: [email protected]

Direktorat Diplomasi Publik

Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110Telepon : 021-3813480Faksimili : 021-3858035


DIRJEN IDP : DASA SILA BANDUNG SEBAGAI LEGACy yANG hARUS DIJAGA

Direktur Jenderal Informasi dan Dip-lomasi Publik, AM Fachir, menegas-kan perlunya bangsa Indonesia untuk memelihara dan menjaga seman-gat Dasa Sila Bandung sebagai suatu legacy dari para pendiri bangsa. Saat ini masih ada ketidak adilan di dunia dan bangsa yang belum mengenyam kemerdekaan. Sehingga sebagai su-atu warisan nilai yang sudah mendu-nia, Dasa Sila Bandung masih relevan dengan kondisi saat ini, demikian di-nyatakan oleh Duta Besar AM Fachir ketika membuka secara resmi rang-kaian kegiatan untuk mempering-ati 58 Tahun Konperensi Asia Afrika (KAA).

Inti peringatan KAA karenanya adalah memelihara dan menjaga se-mangat solidaritas kebersamaan ne-gara-negara anggota. Menurut Dirjen

IDP, peringatan perlu dilaksanakan untuk mempromosikan nilai-nilai Dasa Sila Bandung kepada masyara-kat, khususnya generasi muda.

Hadir dalam acara pembukaan tersebut adalah Wakil Walikota Bandung, pimpinan Muspida kota Bandung, kepala perwakilan dari ne-gara-negara Asia Afrika.

Dalam penjelasan terpisah ke-pada media, AM Fachir mengatakan komitmen Indonesia dalam konteks mempromosikan Dasa Sila Bandung di dunia internasional terus dilakukan antara lain dukungan terus menerus kepada bangsa Palestina. Indonesia memilih cara dengan memberikan pelatihan-pelatihan memperkuat SDM Palestina untuk kesiapan mere-ka mengelola pemerintahan. Saat ini terdapat warga Palestina sedang be-

rada di Bandung mengikuti pelatihan bidang Micro-finance, ujar Dirjen IDP.

Acara peresmian peringatan 58 tahun KAA dimulai dengan prosesi pengibaran 106 bendera negara Asia Afrika oleh anggota Pramuka Kwar-cab Bandung. Setelah itu dilakukan parade barisan yang dimulai dengan pasukan berkuda dan Secapa TNI AD kemudian diikuti berbagai komunitas di kota Bandung seperti komunitas mahasiswa asing dari Asia dan Afrika kemudian Pengemar Sepeda Ba-heula. Masih dalam rangkaian acara, telah dilakukan prosesi penyerahan koleksi Topeng Jepang dari Museum Umenosato Noh-Mask Jepang kepada Museum KAA.

Sementara itu Kepala Museum KAA, Thomas Siregar, menjelaskan kegiatan Peringatan 58 tahun KAA

akan dilakukan selama seminggu dan diisi dengan berbagai acara antara lain dialog dengan tema “Bersama para Saksi Sejarah dan Keluarga Be-sar Tokoh KAA 1955 serta Komunitas Sahabat Museum KAA”. Juga dilaku-kan kegiatan Napak Tilas kawasan bersejarah di kota Bandung, acara Asian-African World Music Festival. Beberapa kegiatan yang bersifat sosi-al juga dilakukan dengan melakukan kegiatan donor darah dan pembersi-han sungai Cikapundung. Penutupan direncanakan pada tanggal 24 April dengan melakukan penurunan 106 bendera negara Asia Afrika.

(Sumber : Museum KAA – Dit. Info-med/ed. Aji)

Dok

: ant

ara

Dok

: ant

ara

Government & Nonprofit

Tabloid Diplomasi April 2013 Versi PDF