Strategi Peningkatan PAD

Zulfikri Armada, S.IP

5/1974 23/2014 Jo. 2/2015

Pola Pengaturan Hub.Pusat-DaerahPasca Reformasi

Struktural

Efficieny model

Local democracy model

Desentralisasi

Kewenagan

UU 23/2014

Pusat Daerah (UP.Konkruen dan UP.Umum)

Beban & Tanggung Jawab

Keuangan

UU 33/2004

Pusat Daerah (Perluasan Tax Base; Dana Perimbangan)

Sumber Dana

PENDAPATAN DAERAH

Pendahuluan : Background

Penyelenggaraan Pemerintahan (Daerah : OTDA) K

EBUTUHAN

Pelayanan pd Masyarakat (Publik)

Pembangunan secara Berkesinambungan (Sustainability)

Anggaran : APBD(Pendapatan Daerah)

Sumber Pendanaan Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan di Daerah

Kemandirian

Salah Satu Instrumen dalam menghadapi Tantangan

tersebut

Rp

Sumber: Data Konsolidasi APBD 2014 (Diolah)

Sejauh mana kemandirian daerah?

Ciri utama yang menunjukan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah (Sidik: 2002)

celah fiskal

012345678

kebutuhan fiskalkapasitas fiskal

Celah fiskal daerah masih besar?

Celah fiskal

Padahal: semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh PAD, semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah dan juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerah(Syamsi: 1987)

Masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan kurangnya sumber daya finansial antara lain: Tingginya tingkat kebutuhan daerah (fiscal need)

sementara penerimaan daerah (fiscal capasity) tidak cukup untuk membiayai kebutuhan daerah, sehingga keadaan tersebut menimbulkan fiscal gap;

Kualitas pelayanan publik yang masih memprihatinkan sehingga menyebabkan beberapa produk pelayanan publik yang sebenarnya bisa dijual ke masyarakat melalui charging for service direspon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah;

Rendahnya kualitas sarana dan prasarana (seperti: jalan, pasar, terminal, dan sebagainya) sehingga menyebabkan kelesuan ekonomi daerah;

DAU dari pemerintah pusat yang tidak mencukupi; dan Belum diketahui potensi PAD yang mendekati kondisi riil.

Strategi Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah

Adalah desaign cara atau sistem dalam rangka meningkatkan perolehan pajak dan retribusi sebagai unsur pokok pembentuk PAD.

11

HAK PEMDA UNTUK MEMUNGUT

PENDAPATAN DAERAH (PAJAK & RETRIBUSI

DAERAH), SEKALIGUS MERUPAKAN

KEWAJIBAN PEMDA UTK MEMBELANJAKAN

ANGGARAN SESUAI ASPIRASI MASYARAKAT BUKAN ASPIRASI

APARATUR

MERUPAKAN KEWAJIBAN RAKYAT UNTUK MEMBAYAR,

SEKALIGUS HAK RAKYAT UNTUK MENDAPATKAN

PELAYANAN UMUM YANG OPTIMAL

Hasil (yeild)

Keadilan (equity)

Daya guna ekonomi (economic efficiency)

Kemampuan melaksanakan (ability to implement)

Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah.

Pajak Daerah dibagi menjadi pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota, apa tolak ukurnya??

(Devas: 1989)

Jenis retribusi daerah:◦ Retribusi jasa umum, adalah jasa yang disediakan atau

diberikan oleh pemda untuk kepentingan umum yg dapat dinikamati oleh pribadi atau badan.

◦ Retribusi jasa usaha, adalah jasa yang diberikan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

◦ Retribusi perizinan tertentu. Adalah kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang/badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang prasarana atau fasilitas tertentu, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Daerah

Ada dua alat utama (measures) yang tersedia bagi pemda,dalam mengoptimalkan PAD maupun mengembangkan potensi:◦ Policy measures, penetapan objek pajak, subjek

pajak dan tarif pajak◦ Administrative measures upaya administrati

Suatu kebijakan yang dibuat tidak akan menuai hasil bila kemampuan administratif untuk melaksanakan kebijakan tersebut tidak tersedia (Tumakaka: 2004)

Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Memperluas basis penerimaan

• Yang dalam hitungan ekonomi diangap potensial

Memperkuat proses pemungutan

• Regulasi, penyesuaian tarif dan peningkatan SDM

Meningkatkan pengawasan

• Memperbaiki sistem manajemen pengawasan

Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

• Memperbaiki prosedur administrasi dan meningkatkan efisiensi pemungutan

Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

• Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait

Bagaimana cara mengoptimalkan Pungutan Pajak dan Retribusi??

Intensifikasi PAD◦ Adalah tindakan atau usaha untuk memperbesar

penerimaan dengan melakukan pemungutan dengan lebih ketat dan teliti. Upaya intensifikasi akan mencakup:

1. aspek kelembagaan, 2. aspek ketatalaksanaan, (baik administrasi

maupun operasional)3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian.4. Peningkatan SDM (Personalia) pengelola PAD

Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD

◦ Adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Namun khusus yang bersumber dari pajak jangan sampai memberatkan masyarakat dan mengganggu perekonomian.

◦ Menurut UU No.34/2000, kriterianya sbb: Bersifat sbg pajak dan bukan retribusi Objek pajak terdapat diwilayah ybs, dan mempunyai mobiltas

rendah dan hanya melayani wilayah daerah ybs. Objek dan dasar penggenaan pajak tidak bertentangan dengan

kepentingan umum Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi/pusat Potensi memadai Tidak memberikan dampak ekomoni negatif Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat Menjaga kelestarian lingkungan,

Ekstensifikasi

Ekstensifikasi

Kebijakan Infestasi

Daya Tarik

• Memberi kemudahan bagi investor dalam proses berinvestasi dengan menyediakan pelayanan perizinan yang jelas dan pasti.

Kemudahan

• Menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor untuk mengivestasikan modalnya di wilayah anda

Caranya?