Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Auditor Switching: Analisis Empiris Seluruh Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia
Raisa Qatrunnada Vera Diyanty
Universitas Indonesia
Abstract The objective of this research is to analyze the effect of Corporate Governance to Auditor Switching in firms listed in Indonesia Stock Exchanges until 2012. Three elements of corporate governace like family ownership, effectiveness of the Board of Commissioners and Audit Committee and audit opinion are used to proxy in this research. The result gives evidence that the corporate governace such family ownership, effectiveness of the Board of Commissioners and Audit Committee and audit opinion is has significantly influence to auditor switching. Keywords: Auditor Switching, Family Ownership, Effectiveness of Board Commissioners and Audit Committee, Audit Opinion.
1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Penelitian
Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya
yang dipercayakan kepadanya kepada para pemilik perusahaan atas kinerja yang telah
dicapainya serta merupakan laporan yang dipergunakan untuk mengkomunikasikan
informasi kepada pihak–pihak yang berkepentingan baik yang berasal dari internal
maupun eksternal.
Dalam Khor (2004) dikatakan bahwa laporan keuangan merupakan suatu
gambaran prestasi kerja perusahaan yang mencerminkan baik atau tidaknya penerapan
tata kelola perusahaan. Tata kelola sebagai suatu rangkaian mekanisme proses,
kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan,
serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi memiliki pengaruh positif pada
pelaporan keuangan perusahaan. Pengaruh positif tata kelola perusahaan yang baik
terhadap pelaporan keuangan diantaranya adalah dapat meningkatkan keandalan dari
laporan keuangan. Dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit merupakan organ
dalam perusahaan bertindak sebagai pelaksana mekanisme internal tata kelola
perusahaan. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan yang baik dinilai melalui efektivitas
dewan direksi, komisaris maupun komite audit dalam tanggung jawab dan fungsinya
Pengaruh tata …, Raisa Qatrun Nada, FE UI, 2014
masing-masing berperan dalam memonitor dan mengendalikan tindakan manajemen
karena perilaku oportunisnya dalam proses pelaporan keuangan. Hal tersebut membuat
laporan keuangan yang dihasilkan akan terhindar dari indikasi skandal keuangan akibat
adanya konflik kepentingan pihak manajemen.
Auditor switching merupakan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan untuk
berpindah auditor. Berbeda dengan rotasi audit dimana perpindahan auditor lebih
dikarenakan oleh adanya regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut. Menurut
Febrianto (2009) auditor switching merupakan perpindahan auditor yang dilakukan
perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar peraturan mengenai kewajiban
rotasi audit dan lebih dipengaruhi oleh tingkah laku manajemen. Febrianto (2009)
menyebutkan bahwa pergantian auditor secara sukarela dibedakan atas dasar pihak mana
yang menjadi fokus perhatian dan isu auditor. Jika pergantian auditor dilakukan secara
sukarela (auditor switching), maka fokus perhatian utama adalah pada sisi klien atau
perusahaan yang diaudit. Sebaliknya, jika pergantian auditor dilakukan karena adanya
kewajiban untuk berpindah auditor (rotasi audit), perhatian utama beralih kepada kantor
akuntan publik atau auditor.
Dalam mekanisme tata kelola perusahaan, struktur kepemilikan dianggap mampu
mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja
perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan (Rahman, 2010). Hal ini dikarekan
stuktur kepemilikan saham mencerminkan distribusi kekuasaan dan pengaruh diantara
pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan (Pustakaakuntansiku, 2009).
Pemegang saham pengendali memiliki kuasa untuk mengendalikan perusahaan yang
akhirnya memiliki pengaruh terhadap keputusan manajemen, pemilihan direksi dan
pemilihan komisaris sebagai organ yang menjalankan operasional perusahaan (Diyanti,
2012). Keputusan manajemen yang dimaksud dalam penelitian kali ini adalah keputusan
dalam pemilihan KAP dan/atau keputusan untuk melakukan auditor switching.
Meskipun perusahaan dengan struktur keluarga memiliki kelebihan dalam mengatasi
masalah keagenan dalam perusahaan (Berle dan Means (1932) dalam Jameson et al
(2014), akan tetapi sebagai pemegang saham pengendali, keluarga akan memiliki
pengaruh yang dominan terhadap urusan perusahaan dan akan mudah bagi mereka untuk
memotong akses monitoring dari pemegang saham lainnya (Fama dan Jensen (1983)
dalam Lin dan Liu (2009)).
Ikai (2010) menyebutkan struktur governance di Indonesia yang menganut two
tier system, merupakan sistem yang berasal dari Eropa Continental, dimana pada sistem
Pengaruh tata …, Raisa Qatrun Nada, FE UI, 2014
ini dibedakan fungsi pengambil kebijakan dan fungsi pengawasan. Fungsi pengambil
kebijakan dijalankan oleh dewan direksi, sedangkan fungsi pengawasan dijalankan oleh
dewan komisaris. Sebagai salah satu alat bagi perusahaan dalam proses penerapan tata
kelola perusahaan yang baik, dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara
kolektif melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta
memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG (Pedoman Umum Good Corporate
Governance di Indonesia-KNKG, 2006). Sedangkan dalam Undang-undang PT No. 40
Tahun 2007 dikatakan bahwa dewan komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan
atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan perseroan, serta memberikan nasihat
kepada dewan direksi sebagai pelaksana operasional perusahaan. Oleh karena itu,
peneliti berpendapat bahwa dengan semakin tinggi keefektifan dewan komisaris, maka
perusahaan akan cenderung tidak melakukan praktik auditor switching. Hal ini
dikarenakan keahlian dan kapasitas dari dewan komisaris diharapkan dapat
meningkatkan efektivitas pengawasan. Pengawasan yang efektif dapat menjamin bahwa
tindakan dan segala keputusan yang dilakukan oleh menajer terhidar dari sifat oportunis
manajemen itu sendiri.
Dalam melaksanakan tugasnya dewan komisaris dapat membentuk komite
(KNKG, 2006). Usulan dari komite disampaikan kepada dewan komisaris untuk
memperoleh keputusan. Keberadaan komite audit berperan penting dalam sistem
pelaporan keuangan perusahaan yaitu dengan mengawasi partisipasi manajemen dan
auditor independen dalam proses pelaporan keuangan. Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-643/BL/2012
tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Peraturan Nomor
IX.I.5 menyatakan komite audit dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan
komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Dalam
peraturan tersebut juga dikatakan bahwa komite audit memiliki tugas dan tanggung
jawab diantaranya melakukan penelahaan atas informasi keuangan yang akan
dikeluarkan perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan
keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan.
Tugas lain komite audit yang disebutkan dalam peraturan Bapepam adalah bahwa
komite audit bertugas dan bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada dewan
komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasakan pada independensi, ruang
lingkup penugasan, serta fee. Berdasarkan uraian diatas, peneliti berpendapat bahwa
Pengaruh tata …, Raisa Qatrun Nada, FE UI, 2014
selain dewan komisaris, efektivitas komite audit juga memiliki pengaruh signifikan
terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan auditor switching.
Dengan merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Lin dan Liu (2010) di
China. Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris seberapa besar pengaruh tata
kelola perusahaan melalui konsentrasi struktur kepemilikan saham perusahaan, serta
tingah laku dewan direksi dan komisaris terhadap keputusan manajemen untuk
berpindah KAP untuk perusahaan publik di Indonesia.
Penelitian tentang hubungan antara tata kelola perusahaan dengan pengambilan
keputusan mengenai perpindahan auditor seperti ini penting dilakukan untuk dapat
mengukur pemahaman tentang kebutuhan dan kegunaan dari auditor eksternal di
Indonesia. Selain itu, hal ini juga dapat membantu para penanam modal di Indonesia
untuk lebih cermat dalam memilih perusahan sebagai tempat berinvestasi melalui
informasi yang disajikan dalam laporan audit independen. Apabila suatu perusahaan
memiliki kecenderungan melakukan perpindahan auditor (auditor switching) maka akan
menimbulkan keraguan pada investor maupun pemilik modal akan keandalan
perusahaan tersebut.
1.2 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah:\
1. Apakah struktur kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap praktik
auditor switching dalam perusahaan?
2. Apakah efektivitas dewan komisaris dan komite audit berpengaruh negatif
terhadap praktik auditor switching dalam perusahaan?
3. Apakah opini audit berpengaruh positif terhadap praktik auditor switching dalam
perusahaan?
2. Tinjauan Teoritis
2.1 Mekenisme Tata Kelola Perusahaan
Tata Kelola Perusahaan yang baik atau biasa disebut dengan Good Corporate
Governance (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. GCG berkaitan
erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun
terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik
mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh
karena itu diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik oleh perusahaan-perusahaan
di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang
berkesinambungan (Pedoman Umum GCG Indonesia – KNKG, 2006) .
Pengaruh tata …, Raisa Qatrun Nada, FE UI, 2014
Menurut Corporate Governance Perception Index-CGPI (2012), Tata kelola
perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) dapat didefinisikan
sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan
sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan
dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya,
berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.
Dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia (KNKG)
dikatakan bahwa GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien,
transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu
penerapan GCG perlu didukung tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan
perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat
sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.
Dalam KNKG (2006) disebutkan organ perusahaan terbuka di Indonesia terdiri
dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris dan dewan direksi.
Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam
melakukan tugas, fungsi dan tanggung jawab semata-mata untuk kepentingan
perusahaan.
2.1.1 Struktur Kepemilikan Perusahaan Keluarga
Struktur kepemilikan saham mencerminkan distribusi kekuasaan dan pengaruh
diantara pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan (Pustakaakuntansiku,
2009). Menurut Hermawan (2009) struktur kepemilikan perusahaan juga dapat memiliki
pengaruh terhadap tata kelola perusahaan. Dalam penelitiannya, Lutwina dan Ratna
(2014) mengatakan pemegang saham mayoritas dapat mengendalikan keputusan dalam
perusahaan melalui manajemen yang dipilih oleh mereka, dan keputusan tersebut
seringkali hanya berdasarkan kepentingan dari pemegang saham mayoritas saja dan
bukan untuk kepentingan seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham
minoritas (La Porta et al., 1999). Hal yang sama dikemukakan oleh Prasetyanto (2013)
yang mengatakan struktur kepemilikan menggambarkan komposisi kepemilikan saham
baik pemerintah, institusional ataupun publik, asing, keluarga ataupun manajerial dari
suatu perusahaan.
Dalam Diyanti (2012) disebutkan bahwa struktur kepemilikan perusahaan di Asia
umumnya lebih terkonsentrasi, berbeda dengan struktur kepemilikan di kebanyakan
negara Amerika dan Eropa yang lebih tersebar. Kepemilikan saham dikatakan
Pengaruh tata …, Raisa Qatrun Nada, FE UI, 2014
terkonsentrasi jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau
kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif
dominan dibandingkan dengan lainnya. Sedangkan kepemilikan saham dikatakan
menyebar, jika kepemilikan saham menyebar secara relatif merata ke publik, tidak ada
yang memiliki saham dalam jumlah sangat besar dibandingkan dengan lainnya (Dallas,
2004 dalam Pustakaakuntansiku, 2009).
Rebecca (2012) mengatakan bahwa pada awalnya perusahaan keluarga
merupakan perusahaan tertutup dan mendanai kegiatan usahanya dari modal sendiri dan
didukung oleh pinjaman dari pihak luar (Ayub, 2008). Dalam Arifin (2003), La Porta et
al (1999) mengartikan kepemilikan keluarga sebagai keseluruhan individu dan
perusahaan yang kepemilikannya tercatat, kecuali perusahaan publik, negara, institusi
keuangan dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib tercatat). Sedangkan
Menurut Anderson dan Rebb (2003), perusahaan keluarga adalah setiap perusahaan di
mana keluarga tertentu menjadi pemegang saham yang dominan sehingga memiliki hak
kendali dalam pengelolaan perusahaan (Utami, 2014).
Berdasarkan argumen diatas dapat disimpulkan perusahaan dengan kepemilikan
keluarga mempengaruhi tingkat tata kelola perusahaan dan pengambilan keputusan yang
dipraktikan dalam suatu perusahaan.
2.1.2 Dewan Komisaris
Dikutip dari Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia tahun
2006, dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab
secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi
serta memastikan perusahaan melaksanakan tata kelola yang baik. Sedangkan menurut
Undang-undang PT Nomor 40 Tahun 2007, dewan komisaris adalah organ perusahaan
yang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada
umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat
kepada direksi. Dalam penelitiannya Tim Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Emiten dan
Perusahaan Publik–Bapepam (2010) meyebutkan dewan komisaris adalah organ
perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai
dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat atas kebijakan direksi dalam
menjalankan kepengurusan perseroan. Dalam penelitiannya Tim Analisis Bapepam
(2010) juga menambahkan bagi emiten dan perusahaan publik, keberadaan komisaris
independen diwajibkan oleh Bapepam-LK melalui peraturan Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-643/BL/2012,
Pengaruh tata …, Raisa Qatrun Nada, FE UI, 2014
Bapepam-LK No.IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite
Audit.
Meskipun memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan tata kelola perusahaan, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam
mengambil keputusan operasional perusahaan. Dalam hal dewan komisaris mengambil
keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau peraturan
perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya
sebagai pengawas, sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tangung
jawab direksi. Kewenangan yang ada pada dewan komisaris tetap dilakukan dalam
fungsinya sebagai pengawas dan penasihat.
Dalam KNKG (2006) mengenai kemampuan dan intergritas anggota dewan
komisaris dikatakan, anggota dewan komisaris harus memenuhi syarat kemampuan dan
integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk
kepentingan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik. dewan komisaris juga dilarang
memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usaha dan
atau pihak lainnya.
2.1.3 Komite Audit
Dalam melakukan tugasnya, dewan komisaris dapat membentuk komite untuk
membantunya sesuai dengan kebutuhan perusahaan namun tetap mempertimbangkan
efektivitas komite tersebut dalam mendukung kinerja perusahaan. KNKG (2006)
menyebutkan, komite audit merupakan komponen tata kelola perusahaan yang bertugas
membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan
secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian
internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun
eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv)
menindaklanjuti temuan audit dilakukan oleh manajemen.
Keberadaan komite audit merupakan perangkat yang penting dalam tata kelola
perusahaan yang baik. Keberadaan komite audit pada perusahaan di Indonesia dipertegas
dalam beberapa peraturan diantaranya SE BAPEPAM No.03 tahun 2002 mengenai
pembentukan komite audit, dan juga Kep. Direksi BEJ No.339 tahun 2001 mengenai
peraturan pencatatan efek di bursa yang mencakup komisaris independen, komite audit,
sekretaris perusahaan, keterbukaan, dan standar laporan keuangan persektor. Peraturan
lain mengenai keberadaan komite audit adalah keputusan yang dikeluarkan Bapepam-
LK Nomor KEP-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja
Pengaruh tata …, Raisa Qatrun Nada, FE UI, 2014
Komite Audit, Peraturan Nomor IX.I.5 menyatakan komite audit dibentuk dan
bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan
fungsi dewan komisaris. Dalam KNKG (2006) dikatakan komite audit memproses calon
auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada dewan komisaris.
2.2 Landasan Teori Audit
Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban dan penyampaian
informasi keuangan suatu perusahaan atau organisasi kepada pihak-pihak yang
membutuhkan, eksternal maupun internal (Jensen dan Meckling, 1976). Disinilah
pentingnya sistem pelaporan akuntansi dan auditing dalam proses pemenuhan kontrak
sosial perusahaan dengan pihak stakeholders. Untuk meyakinkan bahwa laporan
keuangan perusahaan tersebut mempunyai kredibilitas yang berguna bagi pihak-pihak
pemakai laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh auditor
independen (Aloysius, 2012).
2.2.1 Pengertian Auditing
Menurut Alvin A. Arens, Mark S. Beasley, dan Randal J. Elder (2011 : 4) dalam
buku “Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik” karangan
Sukrisno Agoes (2012) dikatakan:
“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to
determine and report on the degree of correspondence between the information and
established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”
Atau dapat dikatakan bahwa auditing adalah kumpulan dan evaluasi bukti-bukti
tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan
kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seorang yang kompeten dan
independen. Dalam audit atas laporan keuangan historis, kriteria yang dimaksud adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).
Secara umum, laporan keuangan suatu perusahaan perlu diaudit agar informasi
keuangan yang disajikan di dalam laporan keuangan akurat, terhindar dari bias dan dapat
diandalkan bagi semua pihak yang berkepentingan (manajemen, pemegang saham,
pemerintah, dan kreditur). Kewajiban sebuah perusahaan melakukan audit atas laporan
keuangan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah. Untuk meningkatkan daya guna
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan melalui Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999, pemerintah mewajibkan perusahaan untuk
menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diubah sesuai dengan Standar
Pengaruh tata …, Raisa Qatrun Nada, FE UI, 2014
Akuntansi Keuangan yang berlaku atau dengan kata lain perusahaan wajib melaporkan
laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik (Pasal 1 Ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999).
2.2.2 Auditor Switching.
Auditor switching merupakan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan untuk
berpindah auditor. Hal itu muncul karena adanya kewajiban rotasi audit. Berdasarkan
bukti teoritis, dengan adanya rotasi auditor mengakibatkan masa perikatan audit (audit
tenure) yang lebih pendek dan perusahaan akan melakukan perpindahan auditor (Nasser
et al, 2006).
Di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang audit tenure (masa jabatan dari
KAP dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya) adalah Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan
Publik”. Peraturan tersebut merupakan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 423/KMK.06/2002, kemudian peraturan tersebut diperbaharui dengan
dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” yang menyatakan bahwa pemberian
jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP
paling lama untuk 6 (enam) tahun berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling
lama untuk 3 (tiga) tahun berturut-turut. Selain itu Peraturan Menteri Keuangan tersebut
juga menyatakan bahwa, akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali
penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien tersebut.
Akibat dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut, maka timbul perilaku
perusahaan untuk melakukan auditor switching. Jika pergantian audit berfokus pada
auditor, maka perusahaan akan melakukan auditor switching sesuai dengan masa
perikatan audit (audit tenure) yang telah diatur oleh Keputusan Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia. Tetapi jika pergantian audit berfokus pada klien, maka
perusahaan akan melakukan auditor switching berdasarkan kondisi-kondisi perusahaan
klien (pertumbuhan perusahaan klien, kondisi keuangan perusahaan klien dan lain-lain).
2.3 Tata Kelola Perusahaan dan Auditor Switching
Beasley dan Salterio (2001) dalam Cohen et al (2002) menyatakan dari agency
perspective, auditor dapat dianggap salah satu bagian dari tata kelola perusahaan karena
auditor memonitor kualitas dari proses pembuatan laporan keuangan. Dalam Lin dan Liu
(2010) dikatakan bahwa semakin besar kontribusi audit terhadap tata kelola perusahaan,
maka audit tersebut semakin bernilai bagi perusahaan. Semakin tinggi kualitas audit
Pengaruh tata …, Raisa Qatrun Nada, FE UI, 2014
perusahaan, maka akan semakin professional dan independen. Mereka lebih mungkin
untuk menemukan dan melaporkan penyimpangan dalam pelaporan keuangan sehingga
fungsi mereka sebagai alat pemantau tingkah laku manajemen dapat berjalan dengan
baik.
Pada dasarnya, apabila perusahaan telah melakukan mekanisme tata kelola
perusahaan yang baik, maka dengan sendirinya akan ada perangkat monitoring yang
efektif yang dapat mengawasi aktivitas operasional dan kinerja manajemen. Dalam
sistem tata kelola perusahaan, pengambilan keputusan untuk melakukan auditor
switching dibatasi oleh posisi atau jabatan seseorang (Lin dan Liu (2010)). Oleh karena
itu, manajemen perusahaan atau pemegang saham pengendali sebagai pihak yang
memiliki posisi dan jabatan dalam perusahaan mungkin tidak memiliki kebebasan dalam
membuat keputusan mengenai pemilihan KAP ataupun perpindahan KAP. Namun
manajemen atau pemegang saham pengendali mungkin dapat memanipulasi pemilihan
KAP atau perpindahan auditor dalam bentuk intensitas mereka sendiri jika mekanisme
tata kelola perusahaan relatif lemah.
2.4 Pengembangan Hipotesis
2.4.1 Pengaruh Struktur Kepemilikan Keluarga terhadap Auditor Switching
Struktur kepemilikan perusahaan memiliki pengaruh terhadap perusahaan.
Struktur kepemilikan mencerminkan proporsi kepemilikan perusahaan (Pramita dan
Ahmar, 2011). Struktur kepemilikan yang dimaksud merupakan suatu proporsi
kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajer perusahaan (kepemilikan
manajerial), pihak institusi (kepemilikan institusional), pihak individu/keluarga
(kepemilikan individu), pihak publik/masyarakat (kepemilikan publik), dan pihak
pemerintah/BUMN (kepemilikan pemerintah).
Martinez et al (2007) menyatakan bahwa perusahaan keluarga memiliki kinerja
dengan hasil yang lebih baik, karena perusahaan keluarga dikelola sebagian besar oleh
anggota keluarga yang memegang posisi kunci dalam organisasi. Ciri khas bisnis ini jika
dibandingkan dengan bisnis lainnya terletak pada kepemimpinan dan kontrol yang akan
diwariskan pada generasi berikutnya. Kepemilikan yang signifikan oleh keluarga terjadi
jika, keluarga tersebut memilikinya secara keseluruhan atau sebagian besar dari bisnis
dan memegang peranan aktif dalam penyusunan strategi dan dalam operasional sehari-
hari (Kassianna, 2008). Dalam penelitiannya tentang Pengaruh Struktur Kepemilikan
dengan Kinerja Perusahaan, Ardi dan Yeterina (2013) menyebutkan struktur
Pengaruh tata …, Raisa Qatrun Nada, FE UI, 2014
kepemilikan saham keluarga yang besar mempunyai pengaruh negatif bagi kinerja
perusahaan.
Dalam perusahaan dengan struktur kepemilikan keluarga, anggota keluarga
sering bertindak sebagai pengurus dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kinerja
dan reputasi perusahaan (Anderson dan Reeb (2003) dalam Jameson et al (2014)).
Anggota keluarga juga memiliki pengaruh yang dominan terhadap urusan perusahaan
dan akan mudah bagi mereka untuk memotong akses monitoring dari pemegang saham
lainnya (Fama dan Jensen (1983) dalam Lin dan Lin (2009)). Selain itu, perusahaan
keluarga memiliki mayoritas kekayaan dalam perusahaan, dan sering terlibat dalam
mengelola perusahaan (Jameson et al (2014)). Oleh karena itu, hipotesis pertama
penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:
H1: Perusahaan dengan struktur kepemilikan saham didominasi oleh keluarga memiliki
kecenderungan untuk melakukan auditor switching.
2.4.2 Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Auditor
Switching
Pada teori agensi, dewan komisaris dibutuhkan untuk memonitor dan
mengendalikan tindakan manajer karena perilaku oportunisnya (Jensen dan Mecking,
1976 dalam Dipo, 2013). Berdasarkan Forum for Corporate Governance Indonesia
(FCGI, 2000), dewan komisaris merupakan salah satu unsur terpenting dari tata kelola
perusahaan yang memiliki tanggung jawab menjamin pelaksanaan strategi perusahaan
berjalan sesuai tujuan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta
mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Karissa, 2012).
Dalam penelitiannya di China, Yanan (2013) mengungkapkan bahwa lebih sering
para dewan melakukan pertemuan atau rapat maka semakin kecil kemungkinan
perusahaan melakukan auditor switching. Jumlah pertemuan anggota dewan
mencerminkan kontrol sebenarnya perusahaan oleh para anggota dewan. Lebih sering
kegiatan tersebut dilakukan, maka lebih banyak waktu yang dihabiskan oleh para dewan
untuk bertukar pandangan dalam hal mengatur strategi perusahaan dan memantau kinerja
manajemen. Pertemuan para anggota dewan komisaris membantu meningkatkan tata
kelola perusahaan. Semakin sering para anggota dewan komisaris melakukan pertemuan
semakin banyak waktu yang dihabiskan anggota dewan komisaris untuk saling
berdiskusi dan bertukar pikiran dalam rangka mengatur strategi perusahaan dan
memonitor management sehingga dapat mengurangi kemungkinan auditor switching.
Pengaruh tata …, Raisa Qatrun Nada, FE UI, 2014
Rizkika (2013) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa komite audit
dibentuk agar dapat mengurangi sifat oportunis manajemen yang melakukan kecurangan
dengan cara mengawasi laporan tahunan, terutama laporana keuangan dan melakukan
pengawasan pada audit eksternal, sehingga dapat mengurangi aktivitas manajemen yang
dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Menurut studi dari Li dan Xue (2005)
dan Xia dan Chen (2006), pembentukan komite audit menurunkan kemungkinan auditor
switching karena komite audit mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan
mengawasi kualitas, integritas, dan keandalan dari proses pelaporan keuangan (Rezaee,
2004 dalam Mutmainnah, 2012). Apabila komite audit yang dibentuk perusahaan
berfungsi dengan baik, maka proses pelaporan keuangan juga akan berjalan dengan baik
sehingga laporan yang dihasilkan lebih berkualitas dan andal. Namun, Wang dan Tu
(2006) berpendapat lain, mereka menyatakan bahwa mendirikan sebuah komite audit
tidak ada hubungannya dengan auditor switching karena komite audit terdiri dari orang-
orang independen yang tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk
merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan perusahaan. Komite audit
hanya berfungsi mengawasi kinerja perusahaan dan proses pelaporan keuangan. Harahap
(2001) menyebutkan komite audit sebagai sebuah komite yang ditunjuk oleh perusahaan
sebagai penghubung antara dewan direksi dan audit ekstrenal (Christina dan Fajar
(2008)). Beliau juga menambahkan bahwa komite audit secara spesifik dapat
diidentifikasi kedalam tiga aspek yang berkaitan yaitu hubungan akuntansi dan
pelaporan keuangan, auditor dan pengauditan, serta organisasi perusahaan (Christina dan
Fajar (2008)). Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang diajukan adalah:
H2: Perusahaan dengan efektivitas dewan komisaris dan komite audit yang rendah
memiliki kecenderungan untuk melakukan auditor switching.
2.4.3 Pengaruh Opini Audit terhadap Auditor Switching
Opini audit merupakan suatu pernyataan yang menunjukan bahwa suatu laporan
keuangan telah diperiksa dan diubah sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku
sehingga tidak diragukan lagi keandalan informasi dalam laporan keuangan tersebut.
Penelitian menyebutkan bahwa, perusahaan dengan opini audit selain wajar tanpa
pengecualian cenderung akan melakukan auditor switching. Hal ini dikarenakan ketika
perusahaan menerima opini selain wajar tanpa pengecualian, mereka akan beralih KAP
ke kantor audit dengan kualitas relatif rendah untuk tujuan “opinion shopping”. Hal ini
dikarenakan dengan mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian dapat
menurunkan nilai suatu perusahaan dimata investor dan membuat perusahaan kesulitan
Pengaruh tata …, Raisa Qatrun Nada, FE UI, 2014
dalam mendapatkan dana pinjaman dimasa yang akan datang (Chow and Rice, 1982;
Geiger et al,. 1998; Krishnan, 1994; Lee et a;,. 2004; Schauer, 2002 dalam Lin and Liu,
2010). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:
H3: Perusahaan dengan opini audit selain wajar tanpa pengecualian memiliki
kecenderungan untuk melakukan auditor switching.
3. Metodologi Penelitian
3.1 Populasi, Sampel dan Data
Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang ada di Indonesia.
Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar pada
Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menerbitkan laporan keuangan tahun 2004-2012
kecuali perusahaan finansial dan asuransi karena perusahaan-perusahaan tersebut
memiliki mekanisme tata kelola perusahaan yang berbeda dengan industri pada
umumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini meupakan data sekunder yang
dikumpulkan dari berbagai sumber. Data sekunder yang digunakan antara lain berasal
dari buku, skripsi, tesis, disertasi, peraturan yang terkait dengan pembahasan serta dari
website Bursa Efek Indonesia dan masing-masing perusahaan yang menjadi sampel
penelitian untuk mendapatkan data keuangan berupa laporan tahunan dan laporan
keuangan tahun 2004-2012.
Tabel 1
Ringkasan Seleksi Sampel Penelitian
Keterangan 2010 2011 2012 Total Jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 409 433 455 1,297
Perusahaan yang termasuk kategori perusahaan finansial (69) (70) (72) (211) Perusahaan nonfinansial terdaftar di Bursa Efek Indonesia 340 363 383 1,086
Perusahaan yang tidak berganti KAP dan/atau berganti KAP secara mandatory (rotasi) (307) (323) (349) (979)
Perusahaan berganti KAP 33 40 34 107 Matching pair sample 33 40 34 107
Jumlah sampel penelitian 66 80 68 214
Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian tersebut harus mempublikasikan
laporan tahunan dan laporan keuangan yang sudah diaudit selama periode 2004-2012.
Alasan pemilihan sampel ini dikarenakan penulis harus melihat daftar KAP yang
digunakan perusahaan dalam 6 tahun kebelakang untuk mengidentifikasi jenis
perpindahan auditor apakah termasuk dalam auditor switching atau rotasi audit.
Pengaruh tata …, Raisa Qatrun Nada, FE UI, 2014
3.2 Model Penelitian
Model penelitian yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen
yang terdiri dari struktur kepemilikan keluarga, efektivitas dewan komisaris dan komite
audit, serta opini audit terhadap auditor switching dalam penelitian ini menggunakan
model dalam penelitian Lin & Liu (2010).
Model 1. Model untuk pengujian Hipotesis H1 sampai dengan H3.
= β0 + β1Fam_Corp + β2EF_Dkom + β3AU_Opi + β4FP +ξ
Keterangan:
AS = Auditor Switching (Variabel dummy, 1 jika perushaaan melakukan
auditor switching, 0 jika perusahaan tidak melakukan auditor
swiching)
Fam_Corp = Struktur kepemilikan keluarga (Family Corporate) (Variabel
dummy, 1 jika dilihat identitas pemegang saham terbesar merupakan
suatu keluarga, 0 jika pemegang saham terbesar adalah selain
keluarga).
EF_Dkom = Efektivitas dewan komisaris dan komite audit (diukur berdasarkan
total skor checklist efektivitas dewan komisaris dan komite audit)
AU_Opi = Opini Audit (Auditor Opinion) (Variabel dummy, 1 jika perusahaan
mendapatkan opini selain WTP pada tahun sebelumnya, 0 jika
perusahaan mendapat opini WTP pada tahun sebelumnya).
FP = Masalah keuangan perusahaan (Financial Problem) (Variabel
dummy, 1 jika perusahaan mengalami kerugian pada tahun
sebelumnya, 0 lainnya).
ξ = residual error
3.3 Operasionalisasi Variabel
3.4.1 Variabel Dependen
Sama seperti penelitian yang dilakukan Lin dan Liu (2010), variabel dependen
dalam penelitian ini adalah Auditor Switching (AS) atau pergantian KAP. Variabel ini
diukur dengan menggunakan metode dummy yaitu, perusahaan diberi kode 1 apabila
perusahaan melakukan perpindahan KAP (auditor switching) dalam waktu kurang dari 6
tahun. Sedangkan bagi perusahaan yang melakukan auditor switching secara semu atau
Pengaruh tata …, Raisa Qatrun Nada, FE UI, 2014
tidak berganti KAP akan diberikan kode 0. Penentuan apakah perusahaan melakukan
pratik auditor switching atau tidak didasarkan pada daftar nama kantor akuntan yang
digunakan perusahaan dalam kurun waktu 6 tahun kebelakang. Cut off daftar nama KAP
digunakan pada tahun 2010 kebelakang yaitu dilihat mundur sampai dengan tahun 2004.
3.4.2 Variabel Independen
Terdapat tiga elemen tata kelola perusahaan yang dijadikan sebagai variabel
independen dalam penelitian kali ini yaitu struktur kepemilikan keluarga, efektivitas
dewan komisaris dan komite audit, serta opini audit. Adapun penjelasannya ialah sebagai
berikut:
1. Struktur Kepemilikan Keluarga
Struktur kepemilikan saham perusahaan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2
(tiga) yaitu struktur kepemilikan individu dan/atau keluarga serta struktur kepemilikan
institusi dan/atau pemetintah. Variabel ini diukur dengan menggunakan metode dummy
dimana perusahaan dengan struktur kepemilikan saham sebesar 20% oleh individu
dan/atau keluarga maka diberikan kode 1, sedangkan untuk perusahaan dengan struktur
kepemilikan saham oleh selain keluarga seperti institusi atau pemerintah atau
kepemilikan keluarga kurang dari 20% maka akan diberikan kode 0. Cara yang
digunakan untuk mengidentifikasi struktur kepemilikan saham perusahaan dalam
penelian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Rebecca (2012) yang
mengadopsi penelitian Arifin (2003). Dalam Arifin (2003), La Porta et al. (1998)
mendefinisikan kepemilikan keluarga sebagai kepemilikan dari individu dan
kepemilikan dari perusahaan tertutup bukan perusahaan publik, negara, maupun institusi
keuangan yang kepemilikannya diatas 5%.
2. Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit
Penilaian efektivitas dewan komisaris dalam penelitian ini merujuk pada pada
penelitian yang dilakukan oleh Utami (2014). Dalam penelitiannya, Utami (2014)
menggunakan metode yang digunakan Hermawan (2009) yaitu mengukur keefektifan
dewan komisaris dengan menggunakan checklist efektivitas yang terdiri dari 17 poin dan
dikelompokkan ke dalam empat kategori yaitu board independence, board activities,
board size dan board competence. Penilaian untuk setiap perusahaan dilihat dari laporan
tahunan (annual report) pada bagian laporan dewan komisaris yang berisikan laporan
dewan komisaris, profil dewan komisaris, pernyataan tugas dan tanggung jawab serta
jumlah rapat dewan komisaris.
Pengaruh tata …, Raisa Qatrun Nada, FE UI, 2014
Sama dengan efektivitas dewan komisaris, untuk efektivitas komite audit, juga
dilakukan perhitungan yang sama yaitu dengan memberikan skor pada checklist
efektivitas komite audit ini terdiri atas 11 item dan dikelompokkan ke dalam tiga
kategori. Kategori yang dimaksud antara lain audit committee activites, audit committee
size dan audit committee expertise competence. Total skor dari setiap item akan
dijumlahkan berdasarkan pemeringkatan skor kemudian dibagi dengan jumlah
pertanyaan dikali tiga.
3. Opini Audit
Variabel opini audit dalam penelitian ini menggunakan variabel dummy di mana
peneliti membagi varibel ini kedalam dua kategori yaitu unqualified dan other
(qualified, disclaimer dan adverse). Penilaian atas variabel ini dilakukan dengan cara
melihat laporan keuangan perusahaan dalam tahun bersangkutan. Untuk laporan
keuangan perusahaan dengan opini audit qualified (termasuk Wajar Dengan Paragraf
Penjelasan dan Wajar Dengan Pengecualian), disclaimer dan adverse maka diberikan
kode 1. Sedangkan perusahaan yang mendapat opini audit unqualified diberikan kode 0.
3.4.3 Variabel Kontrol
Dalam Penelitian kali ini, ditetapkan variabel kontrol yaitu masalah keuangan
perusahaan. Penulis mengambil salah satu ciri perusahaan yang sedang dalam
permasalahan keuangan yang disebutkan oleh Mutchler (1985) yaitu perusahaan
mengalami kerugian pada tahun berjalan (Ceacilia, 2006). Penilaian variabel ini
didasarkan pada laporan rugi laba perusahaan dalam tahun yang bersangkutan. Apabila
perusahaan mengalami kerugian pada tahun sebelumnya maka akan diberikan kode 1,
sedangkan untuk perusahaan yang tidak mengalami kerugian akan diberikan kode 0.
4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Analisis Statistik Deskriptif
Dari Tabel 1 diketahui AS (auditor switching) yang merupakan variabel dependen
dalam penelitian ini memiliki nilai mean sebesar 0.50 atau sekitar 50%. Hal ini
dikarenakan penulis menggunakan matching pair sample pada penelitian di mana
penulis mengambil jumlah sampel yang tidak melakukan auditor switching yang sama
jumlahnya dengan total perusahaan yang melakukan auditor switching (1 : 1).
Variabel independen pertama dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan
keluarga yang diberi simbol Fam_Corp memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,5701
atau 57,01% yang berarti dari total sampel perusahaan yang digunakan sebanyak 57,01%
atau sekitar 121 perusahaan merupakan perusahaan dengan struktur kepemilikan
Pengaruh tata …, Raisa Qatrun Nada, FE UI, 2014
keluarga dan sisanya sebanyak 93 perusahaan merupakan perusahaan dengan struktur
kepemilikan selain keluarga (institusi dan/atau pemerintah).
Tabel 2
Statistik Deskriptif
Keterangan:
AS : Auditor Switching AU_Opi : Opini Audit
Fam_Corp : family corporate FP : Financial Problem
EF_Dkom : efektivitas dewan komisaris dan komite audit
*) Termasuk dalam opini non WTP adalah opini Wajar Dengan Paragraf Tambahan, Opini Tidak Wajar,
dan Tidak memberikan opini.
*) Masalah keuangan adalah rugi operasional perusahaan pada tahun berjalan
Variabel independen kedua dalam penelitian ini adalah efektivitas dewan komisaris
yang diberi simbol EF_Dkom. Nilai rata-rata (mean) untuk efektivitas dewan komisaris
dan komite audit adalah sebesar 1,1457 yang berarti pada perusahaan-perusahaan yang
digunakan dalam penelitian ini belum memiliki efektivitas dewan komisaris dan komite
audit yang cukup baik karena masih berada dibawah batas cukup (fair) dari pembanding
yaitu 1,334. Nilai maksimal dalam variabel ini adalah sebesar 1,7023 dimiliki oleh PT
AKR Corporindo Tbk (AKRA) yang berarti AKRA memiliki efektivitas dewan
komisaris dan komite audit yang baik (good) karena nilainya melebihi 1,334. Sedangkan
nilai minimal sebesar 0,3333 dimiliki oleh PT Hanson International Tbk (MYRX) dan
Variabel Jumlah
Sampel
Nilai
Terendah
Nilai
Tertinggi Rata-rata Std.
Deviation Minimum Maximum Mean
AS 214 0 1 0.50 0.50
EF_Dkom 214 0.3333 1.7023 1.1457 0.3606
Total
sampel Kode Keterangan Persentase Jumlah
Fam_Corp 214 1 Kepemilikan Keluarga 57.01% 121
0 Kepemilikan Non Keluarga 42.99% 93
AU_Opi 214 1 Opini WPT 39.25% 83
0 Opini Non WTP 60.75% 131
FP 214
1 Mengalami masalah keuangan 34.11% 73
0 Tidak mengalami masalah
keuangan 65.89% 141
Pengaruh tata …, Raisa Qatrun Nada, FE UI, 2014
PT Centrin Online Tbk (CENT). Kedua perusahaan tersebut memiliki efektivitas dewan
komisaris dan komite audit yang rendah (poor) karena nilainya masih dibawah 1,334.
Variabel independen terakhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah opini
audit yang diberi simbol AU_Opi. Dalam hasil penelitian nilai rata-rata menunjukan
nilai sebesar 0,3925 atau 39,25% yang berarti dari jumlah 214 sampel perusahaan yang
digunakan dalam penelitian, hanya 39,25% atau sekitar 83 perusahaan yang mendapat
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan sisanya sebanyak 131 perusahaan mendapat
opini selain WTP seperti Wajar Dengan Paragraf Pendukung, Wajar Dengan
Pengecualian, Tidak Wajar, dan Tidak Memberikan Pendapat.
Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini, masalah keuangan
perusahaan (FP). Nilai mean variabel ini adalah sebesar 0,3411 atau 34,11%
mengambarkan jika dari sampel penelitian yang digunakan terdapat 34,11% atau sekitar
73 perusahaan yang mengalami masalah keuangan atau kerugian operasional pada tahun
berjalan dalam periode penelitian.
4.2 Analisis Hasil Regresi
Tabel 3 menunjukan hasil analisis regresi dimana dalam penelitian kali ini
regresi yang digunakan adalah regresi biner (binary logistic). Pengujian dengan regresi
biner digunakan karena variabel dependen dalam penelitian kali ini bersifat logit atau
probabiltas kejadian.
Tabel 3 Hasil Regresi Model Penelitian
4.2.1 Hasil Analisis Regresi Hipotesis 1: Struktur Kepemilikan Keluarga
terhadap Auditor Switching
Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa variabel Struktur kepemilikan keluarga
(Fam_Corp) menunjukkan nilai koefisien positif sebesar 0,746 dengan tingkat signifikan
sebesar 0,021. Hal ini menunjukan bahwa variabel memberikan kontribusi atau pengaruh
Kode Keterangan Expected
Sign
Koefisien
(β) Signifikansi
Odds Ratio
(Exp(B))
Fam_Corp Struktur kepemilikan
keluarga + 0,746 0,021 2,108
EF_Dkom
Efektivitas dewan
komisaris dan komite
audit
- - 2,107 0,000 0,122
AU_Opi Opini audit + 1,113 0,001 3,045
FP Masalah keuangan + 0,776 0,025 2,172
Pengaruh tata …, Raisa Qatrun Nada, FE UI, 2014
positif yang signifikan pada model penelitian karena nilai signifikansi menunjukan nilai
lebih kecil dari 0,05. Nilai Odds Ratio untuk variabel Fam_Corp adalah sebesar 2,219
dimana nilai tersebut menjauhi nilai 1,0. Hal ini menjelaskan bahwa struktur
kepemilikan keluarga memiliki pengaruh terhadap auditor switching. Nilai odds ratio
menginterpretasikan perusahaan dengan struktur kepemilikan keluarga memiliki
probabilitas 2,219 kali untuk melakukan auditor switching dibandingkan dengan
perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan selain keluarga. Dari hasil tersebut
disimpulkan bahwa dalam kondisi perusahaan memiliki struktur kepemilikan keluarga
memiliki kecenderuangan melakukan perpindahan KAP (auditor switching).
Hasil penelitian tersebut sesuai dengan hipotesis atau dugaan awal penelitian
yang menyatakan bahwa perusahaan dengan struktur kepemilikan keluarga memiliki
kecenderungan untuk melakukan perpindahan KAP (auditor switching). Hal ini
dikarenakan struktur kepemilikan saham mencerminkan distribusi kekuasaan dan
pengaruh diantara pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan
(Pustakaakuntansiku, 2009). Menurut Diyanty (2012), pemegang saham pengendali
memiliki kuasa untuk mengendalikan perusahaan yang akhirnya memiliki pengaruh
terhadap keputusan manajemen, pemilihan direksi dan pemilihan komisaris sebagai
organ yang menjalankan operasional perusahaan. Dengan kata lain, pihak keluarga
dalam perusahaan memiliki dominasi kekuasaaan dalam setiap pengambilan keputusan
termasuk keputusan dalam pemakaian auditor eksternal.
4.2.2 Hasil Analisis Regresi Hipotesis 2: Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite
Audit terhadap Auditor Switching
Dalam hasil regresi pada tabel 3 dapat diketahui nilai koefisien dan signifikansi
untuk varibel efektivitas dewan komisaris dan komite audit (EF_Dkom) adalah sebesar -
2,107 dan 0,000. Hal ini menggambarkan bahwa variabel efektivitas dewan komisaris
dan komite audit memiliki kontribusi atau berpengaruh negatif signifikan terhadap
auditor switching dikarenakan nilai koefisien yang benilai negatif dan nilai signifikansi
yang lebih kecil dari 0,05. Nilai odds ratio pada efektivitas dewan komisaris dan komite
audit menunjukan nilai 0,122 di mana nilai tersebut menjauhi nilai 1,0 sehingga
disimpulkan bahwa efektifitas dewan komisaris dan komite audit berpengaruh terhadap
auditor switching. Koefisien yang bernilai negatif dan nilai odds ratio
menginterpretasikan jika efektivitas dewan komisaris dan komisaris menurun maka
kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan auditor switching meningkat
menjadi 0,122 kali lipat. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan hipotesis atau dugaan
Pengaruh tata …, Raisa Qatrun Nada, FE UI, 2014
awal penelitian yang menyatakan bahwa perusahaan dengan efektivitas dewan komisaris
dan komite audit yang rendah memiliki kecenderungan melakukan auditor switching.
Dalam pratik tata kelola perusahaan dewan komisaris bersama-sama dengan
komite audit bertanggung jawab dalam proses penunjukan auditor eksternal untuk
perusahaan. Komite audit memiliki tugas diantaranya memberikan rekomendasi kepada
dewan komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal yang didasarkan pada
independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee. Efektivitas dewan komisaris dan
komite audit yang rendah menginterpretasikan tata kelola perusahaan yang kurang baik
sehingga fungsi pengawasan kualitas, integritas, dan keandalan dari proses pelaporan
keuangan juga tidak baik. Hal tersebut dapat menyebabkan perusahaan akan cenderung
melakukan auditor switching mencari kantor akuntan yang dapat diajak bernegosiasi
dalam proses pelaporan keuangan auditan demi mendapat penilaian yang selalu baik
meskipun kondisi tata kelola perusahaan tidak baik.
4.2.3 Hasil Analisis Regresi Hipotesis 3: Opini Audit terhadap Auditor Switching
Dalam hasil regresi pada tabel 3 dapat diketahui nilai koefisien dan signifikansi
untuk varibel opini audit (AU_Opi) adalah sebesar 1,113 dan 0,001. Hal ini
menggambarkan bahwa variabel opini audit memiliki kontribusi atau berpengaruh
signifikan terhadap auditor switching dikarenakan nilai signifikansi yang lebih kecil dari
0,05. Nilai odds ratio pada opini audit menunjukan nilai 3,045 di mana nilai tersebut
menjauhi nilai 1,0 sehingga disimpulkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap
auditor switching. Nilai odds ratio menginterpretasikan jika perusahaan yang mendapat
opini selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memiliki kecenderungan 3,045 kali lipat
melakukan auditor switching. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan hipotesis atau
dugaan awal penelitian yang menyatakan bahwa dengan opini selain WTP memiliki
kecenderungan melakukan auditor switching.
Opini audit menginterpretasikan gambaran suatu perusahaan dan menunjukan
bahwa laporan keuangan perusahaan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi
yang berlaku sehingga tidak diragukan keandalan informasi dalam laporan tersebut.
Ketika perusahaan mendapat opini selain WTP maka akan menurunkan nilai perusahaan
di mata investor serta menurunkan kepercayaan kreditor untuk memberikan pinjaman ke
perusahaan. Oleh karena itu, untuk memperbaiki opini audit, perusahaan akan cenderung
melakukan auditor switching untuk tujuan “opinion shopping”.
Pengaruh tata …, Raisa Qatrun Nada, FE UI, 2014
4.2.4 Variabel Kontrol : Masalah Keuangan Perusahaan
Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa variabel masalah keuangan (FP) memiliki nilai
koefisien dan signifikansi sebesar 0,776 dan 0,025. Hal ini menunjukan bahwa variabel
masalah keuangan memiliki kontribusi atau berpengaruh signifikan positif terhadap
pergantian KAP (auditor switching) karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari
0,05. Hal tersebut berarti, dalam kondisi perusahaan yang memiliki masalah keuangan
(dalam hal ini memiliki posisi rugi operational) memiliki kecenderungan untuk
melakukan perpindahan KAP (auditor switching). Nilai odds ratio pada masalah
keuangan perusahaan menunjukan nilai 2,172 di mana nilai tersebut menjauhi nilai 1,0
sehingga disimpulkan bahwa masalah keuangan perusahaan berpengaruh terhadap
auditor switching. Nilai odds ratio menginterpretasikan jika perusahaan mengalami
masalah keuangan (rugi operasional) memiliki kecenderungan 2,172 kali lipat
melakukan auditor switching.
Apa yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan gambaran secara umum
dari kinerja perusahaan. Umumnya para investor maupun kreditor akan lebih
memperhatikan posisi laporan rugi laba perusahaan sebagai landasan pengambilan
keputusan berinvestasi. Oleh karena itu, apabila perusahaan dalam kondisi bermasalah
(rugi) akan mempengaruhi sulitnya manajemen maupun direksi mendapat kepercayaan
dari investor maupun kreditor untuk memperoleh pinjaman. Hal ini yang menyebabkan
perusahaan akan melakukan apapun agar laporan keuangan terlihat baik termasuk
berpindah KAP ke KAP dengan kualitas yang lebih rendah untuk mendapat auditor yang
dapat diajak bekerja sama agar laporan keuangan tampak baik.
5 Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa perusahaan dengan struktur
kepemilikan keluarga memiliki kecenderungan untuk melakukan perpindahan KAP
(auditor switching). Hal ini karena perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan
saham terkonsentrasi pada keluarga mengidikasikan mekanisme tata kelola perusahaan
yang kurang baik.
Perusahaan yang memiliki efektivitas dewan komisaris dan komite audit rendah
memiliki kecenderungan dalam melakukan perpindahan KAP (auditor switching). Hal
tersebut dikarenakan keberadaan dewan komisaris dan komite audit berpartisipasi dalam
merekomendasikan, mengawasi dan mereview hasil audit. Dalam mekanisme tata kelola
Pengaruh tata …, Raisa Qatrun Nada, FE UI, 2014
perusahaan dewan komisaris dan komite audit memengan peranan penting dalam
penentuan penunjukan auditor eksternal perusahaan.
Perusahaan yang mendapatkan opini audit selain WTP memiliki kecenderungan
melakukan perpindahan KAP. Perusahaan dengan opini selain WTP akan melakukan
auditor switching guna melakukan “opinion shopping”.
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan mekanisme
tata kelola yang kurang baik memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan
auditor switching (perpindahan KAP).
5.2 Keterbatasan dan Saran Penelitian
Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan diantaranya, dalam
penelitian ini penulis hanya menguji 3 (tiga) elemen dari tata kelola perusahaan yang
berpengaruh terhadap keputusan perusahaan berganti KAP. Penelitian ini juga hanya
mendeteksi perpindahan KAP tanpa memperhatikan ukuran KAP apakah perusahaan
melakukan perpindahan ke KAP lebih rendah (downgrade), sama (samegrade), atau
lebih tinggi (upgrade). Selain itu, Penelitian ini tidak memasukkan perusahaan sektor
perbankan dan lembaga keuangan bukan bank sebagai sampel, karena perusahaan
keuangan memiliki akun-akun laporan keuangan yang berbeda dibandingkan perusahaan
lainnya.
Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperbanyak variabel penelitian
yang digunakan misalnya Fully Disclosure, hak kendali akhir, persentase kepemilikan
saham oleh direksi dan komisaris, efektivitas dewan direksi, dan lainnya. Selain itu,
penelitian selanjutnya sebaiknya mengidentifikasi perpindahan auditor ke KAP lebih
rendah (downgrade), sama (samegrade), atau lebih tinggi (upgrade) serta secara khusus
melakukan penelitian terhadap sektor perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.
5.3 Implikasi Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi para investor
dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi dan pemilik dana lainnya dalam
menyalurkan dana kedalam suatu perusahaan dengan memperhatikan kecenderungan
perusahaan dalam melakukan auditor switching dengan faktor tata kelola perusahaan. Hal ini
dikarenakan perusahaan yang sering berpindah KAP memiliki kemungkinan bahwa
mekanisme tata kelola perusahaan tersebut tidak baik.
Bagi Kantor Akuntan Publik, diharapkan berhati-hati dalam memilih klien. Hal
tersebut dikarenakan ada indikasi bahwa perusahaan berganti ke KAP saat dalam kondisi
mekanisme tata kelola perusahaan yang kurang baik.
Pengaruh tata …, Raisa Qatrun Nada, FE UI, 2014
DAFTAR REFERENSI
Agoes, S. (2012). Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik.
Jakarta: Salemba Empat.
Andarini, P., & Januarti, I. (2012). Hubungan Karakteristik Dewan Komisaris dan
Perusahaan Terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko Pada Perusahaan Go
Public Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 83-99.
Andayani, T. D. (2010). Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Independen Terhadap
Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia). Tesis S2 Program Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
Arifin, Zaenal. (2003). Masalah Agensi dan Mekanisme Kontrol pada Perusahaan dengan
Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi yang Dikontrol Keluarga: Bukti dari Perusahaan
Publik Indonesia. Unpublished Dissertation, FEUI Graduated Program in
Management.
Astuti, C. D., & Yuniarto, F. E. (2008). Mekanisme Corporate Governance Dalam
Perusahaan Yang Mengalami Permasalahan Keuangan. Jurnal Informasi, Perpajakan,
Akuntansi dan Keuangan Publik, 83-100.
Cohen, J., Krishnamoorthy, G., & Wright, A. M. (2002). Corporate Governance and Audit
Process. Contemporary Accounting Research, 573.
Diyanti, Vera. (2012). Analisis Pengaruh Kepemilikan Pengendali Akhir Terhadap Transaksi
dengan Pihak Berelasi dan Kualitas Laba. Disertasi pada Program Studi Ilmu
Akuntansi Universitas Indonesia.
Harahap, L., & Wardhani, R. (2011). Analisis Komprehensif Pengaruh Family Ownership,
Masalah Keagenan, Kebijakan Deviden, Kebijakan Hutang, Corporate Governance
dan Opportunity Growth Terhadap Nilai Perusahaan. Tesis S2 Program Pascasarjana
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Hermawan, Ancella. (2009). Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit,
Kepemilikan oleh Keluarga, dan Peran Monitoring Bank Terhadap Kandungan
Informasi Laba. Disertasi S3 Program Ilmu Akuntasi. Universitas Indonesia. Depok.
Hermawan, Y. D. (2013). Analisis Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Pergantian KAP
Upgrade, Downgrade dan Samegrade Di Indonesia. Skripsi S1 Program Ekstensi
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Ikatan Akuntansi Indonesia. (2009). Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan
Keuangan.
Pengaruh tata …, Raisa Qatrun Nada, FE UI, 2014
Jameson , M., Prevost, A., & Puthenpurackal, J. (2014). Controlling Shareholders, Board
Structure, and Firm Performance: Evidence From India. Journal of Corporate
Finance, 1-20.
Karissa, A. (2012). Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris, Kualitas Audit Transaksi dengan
Pihak Berelasi, dan Financial Distress Terhadap Probabilita Laporan Keuangan
Bermasalah. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Lin, Z. Jun and Liu, Ming. (2010). The Determinants of Auditor Switching from The
Perspective of Corporate Governance. Advances in Accounting, Incorporating
Advances in International Accounting, 117-127.
Lin, Z., & Liu, M. (2009). The Impact of Corporate Governance on Auditor Choice:
Evidence from China. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation,
44-59.
Menteri Keuangan. (2002). Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 423/KMK.06/2002
Tentang “Jasa Akuntan Publik”, Jakarta.
Menteri Keuangan. (2003). Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 359/KMK.06/2003
Tentang “Jasa Akuntan Publik” dan Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 423/KMK.06.2002, Jakarta.
Menteri Keuangan. (2008). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Tentang
“Jasa Akuntan Publik”, Jakarta.
Nasser, A. T., Wahid, E. A., Nazri, S. N., & Hudaib, M. (2006). Auditor-client Relationship:
The Case of Audit Tenure and Auditor Switching in Malaysia. Managerial Auditing
Journal, 21, 724-737.
O'Connell , V., & Cramer, N. (2010). The Relationship Between Firm Performance and
Board Characteistics in Ireland. European Management Journal, 387-399.
Organization for Economic Corporation and Development. 2004. OECD Principles of
Corporate Governance. http://www.oecd.org.
Pambudi, T. L., & Ghozali, I. (2013). Pengaruh Kepemilikan Perusahaan dan Manajemen
Laba Terhadap Tipe Auditor dan Audit Fees Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa
Efek Indonesia. Diponegoro Journal Of Accounting, 1-13.
Paramitha, R. A. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Komite Audit. Skripsi
S1 Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia Tahun 2006.
Pengaruh tata …, Raisa Qatrun Nada, FE UI, 2014
Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX. 1.5 (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor Kep-643/BL/2012) Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja
Komite Audit.
Prasetyanto, P. (2013). Pengaru Struktur Kepemilikan dan Kinerja Intellectual Capital
Terhadap Nilai Perusahaan. Skripsi S1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas
Diponegoro.
Prastiwi, Andri dan Wilsya, Frenawidayuarti. (2009). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Pergantian Auditor: Studi Empiris Perusahaan Publik Di Indonesia. Jurnal Dinamika
Akuntansi, 01, 62-75.
Rahman, Denny Andika. (2010). Pengaruh Institusional Ownership, Board Independence dan
Audit Committee Meeting Frequency Terhadap Financial Performance Perusahaan
Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret.
Rebecca, Yulisa. (2012). Pengaruh Corporate Governance Index, Kepemilikan Keluarga dan
Kepemilikan Institusional terhadap Biaya Ekuitas dan Biaya Utang: Studi Empiris
pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia.
Republik Indonesia. 2007. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas.
Setiawan, M., Bernik, M., & Sondari, M. C. (2006). Pengaruh Struktur Kepemilikan,
Karakteristik Perusahaan Tata Kelola Korporasi Terhadap Kinerja Perusahaan .
Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran.
Shinta, N. P., & Ahmar, N. (2011). Eksplorasi Struktur Kepemilikan Saham Publik Di
Indonesia Tahun 2004-2008. The Indonesian Accounting Review, 145-154.
Suranta, E., & Midiastuty, P. P. (2005). Corporate Governance, Earnings and Return Saham.
Simposium Riset Ekonomi II. Surabaya: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
The Indonesian Institute For Corporate Governance. (2013). Corporate Governance
Perception Index.
Tim Studi Bapepam-LK. (2010). Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Emiten dan Perusahaan
Publik. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Utami, N. (2014). Pengaruh Hak Kendali Keluarga dan Efektifitas Dewan Komisaris dan
Komite Audit Terhadap Agency Cost. Skripsi S1 Program Ekstensi Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia.
Pengaruh tata …, Raisa Qatrun Nada, FE UI, 2014
Wijaya, R.M Aloysius Pangky;. (2012). Faktor-Faktor yang Memepengaruhi Pergantian
Auditor oleh Klien. Skripsi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Brawijaya.
www.Pustakaakuntansiku2009.com
Yanan, Z., Wen, C., & Jinzheng, R. (2013). Auditor Switching by Corporate Governance:
Empirical Analysis From the Listed Company in China. Journal of Modern
Accounting and Auditing, 230-238.
Yanuar, M. A. (2011). Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Hubungan Non-Linier
Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perushaan Di Indonesia. Tesis S2 Program
Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia .
Yessica. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pergantian Kantor Akuntan
Publik. Skripsi S1 Akuntansi Universitas Diponegoro.
Pengaruh tata …, Raisa Qatrun Nada, FE UI, 2014