Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Auditor Switching

Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Auditor Switching: Analisis Empiris Seluruh Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek

Indonesia

Raisa Qatrunnada Vera Diyanty

Universitas Indonesia

Abstract The objective of this research is to analyze the effect of Corporate Governance to Auditor Switching in firms listed in Indonesia Stock Exchanges until 2012. Three elements of corporate governace like family ownership, effectiveness of the Board of Commissioners and Audit Committee and audit opinion are used to proxy in this research. The result gives evidence that the corporate governace such family ownership, effectiveness of the Board of Commissioners and Audit Committee and audit opinion is has significantly influence to auditor switching. Keywords: Auditor Switching, Family Ownership, Effectiveness of Board Commissioners and Audit Committee, Audit Opinion.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya

yang dipercayakan kepadanya kepada para pemilik perusahaan atas kinerja yang telah

dicapainya serta merupakan laporan yang dipergunakan untuk mengkomunikasikan

informasi kepada pihak–pihak yang berkepentingan baik yang berasal dari internal

maupun eksternal.

Dalam Khor (2004) dikatakan bahwa laporan keuangan merupakan suatu

gambaran prestasi kerja perusahaan yang mencerminkan baik atau tidaknya penerapan

tata kelola perusahaan. Tata kelola sebagai suatu rangkaian mekanisme proses,

kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan,

serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi memiliki pengaruh positif pada

pelaporan keuangan perusahaan. Pengaruh positif tata kelola perusahaan yang baik

terhadap pelaporan keuangan diantaranya adalah dapat meningkatkan keandalan dari

laporan keuangan. Dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit merupakan organ

dalam perusahaan bertindak sebagai pelaksana mekanisme internal tata kelola

perusahaan. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan yang baik dinilai melalui efektivitas

dewan direksi, komisaris maupun komite audit dalam tanggung jawab dan fungsinya

Pengaruh tata …, Raisa Qatrun Nada, FE UI, 2014

masing-masing berperan dalam memonitor dan mengendalikan tindakan manajemen

karena perilaku oportunisnya dalam proses pelaporan keuangan. Hal tersebut membuat

laporan keuangan yang dihasilkan akan terhindar dari indikasi skandal keuangan akibat

adanya konflik kepentingan pihak manajemen.

Auditor switching merupakan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan untuk

berpindah auditor. Berbeda dengan rotasi audit dimana perpindahan auditor lebih

dikarenakan oleh adanya regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut. Menurut

Febrianto (2009) auditor switching merupakan perpindahan auditor yang dilakukan

perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar peraturan mengenai kewajiban

rotasi audit dan lebih dipengaruhi oleh tingkah laku manajemen. Febrianto (2009)

menyebutkan bahwa pergantian auditor secara sukarela dibedakan atas dasar pihak mana

yang menjadi fokus perhatian dan isu auditor. Jika pergantian auditor dilakukan secara

sukarela (auditor switching), maka fokus perhatian utama adalah pada sisi klien atau

perusahaan yang diaudit. Sebaliknya, jika pergantian auditor dilakukan karena adanya

kewajiban untuk berpindah auditor (rotasi audit), perhatian utama beralih kepada kantor

akuntan publik atau auditor.

Dalam mekanisme tata kelola perusahaan, struktur kepemilikan dianggap mampu

mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja

perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan (Rahman, 2010). Hal ini dikarekan

stuktur kepemilikan saham mencerminkan distribusi kekuasaan dan pengaruh diantara

pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan (Pustakaakuntansiku, 2009).

Pemegang saham pengendali memiliki kuasa untuk mengendalikan perusahaan yang

akhirnya memiliki pengaruh terhadap keputusan manajemen, pemilihan direksi dan

pemilihan komisaris sebagai organ yang menjalankan operasional perusahaan (Diyanti,

2012). Keputusan manajemen yang dimaksud dalam penelitian kali ini adalah keputusan

dalam pemilihan KAP dan/atau keputusan untuk melakukan auditor switching.

Meskipun perusahaan dengan struktur keluarga memiliki kelebihan dalam mengatasi

masalah keagenan dalam perusahaan (Berle dan Means (1932) dalam Jameson et al

(2014), akan tetapi sebagai pemegang saham pengendali, keluarga akan memiliki

pengaruh yang dominan terhadap urusan perusahaan dan akan mudah bagi mereka untuk

memotong akses monitoring dari pemegang saham lainnya (Fama dan Jensen (1983)

dalam Lin dan Liu (2009)).

Ikai (2010) menyebutkan struktur governance di Indonesia yang menganut two

tier system, merupakan sistem yang berasal dari Eropa Continental, dimana pada sistem


ini dibedakan fungsi pengambil kebijakan dan fungsi pengawasan. Fungsi pengambil

kebijakan dijalankan oleh dewan direksi, sedangkan fungsi pengawasan dijalankan oleh

dewan komisaris. Sebagai salah satu alat bagi perusahaan dalam proses penerapan tata

kelola perusahaan yang baik, dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara

kolektif melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta

memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG (Pedoman Umum Good Corporate

Governance di Indonesia-KNKG, 2006). Sedangkan dalam Undang-undang PT No. 40

Tahun 2007 dikatakan bahwa dewan komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan

atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan perseroan, serta memberikan nasihat

kepada dewan direksi sebagai pelaksana operasional perusahaan. Oleh karena itu,

peneliti berpendapat bahwa dengan semakin tinggi keefektifan dewan komisaris, maka

perusahaan akan cenderung tidak melakukan praktik auditor switching. Hal ini

dikarenakan keahlian dan kapasitas dari dewan komisaris diharapkan dapat

meningkatkan efektivitas pengawasan. Pengawasan yang efektif dapat menjamin bahwa

tindakan dan segala keputusan yang dilakukan oleh menajer terhidar dari sifat oportunis

manajemen itu sendiri.

Dalam melaksanakan tugasnya dewan komisaris dapat membentuk komite

(KNKG, 2006). Usulan dari komite disampaikan kepada dewan komisaris untuk

memperoleh keputusan. Keberadaan komite audit berperan penting dalam sistem

pelaporan keuangan perusahaan yaitu dengan mengawasi partisipasi manajemen dan

auditor independen dalam proses pelaporan keuangan. Lampiran Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-643/BL/2012

tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Peraturan Nomor

IX.I.5 menyatakan komite audit dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan

komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Dalam

peraturan tersebut juga dikatakan bahwa komite audit memiliki tugas dan tanggung

jawab diantaranya melakukan penelahaan atas informasi keuangan yang akan

dikeluarkan perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan

keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan.

Tugas lain komite audit yang disebutkan dalam peraturan Bapepam adalah bahwa

komite audit bertugas dan bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada dewan

komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasakan pada independensi, ruang

lingkup penugasan, serta fee. Berdasarkan uraian diatas, peneliti berpendapat bahwa


selain dewan komisaris, efektivitas komite audit juga memiliki pengaruh signifikan

terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan auditor switching.

Dengan merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Lin dan Liu (2010) di

China. Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris seberapa besar pengaruh tata

kelola perusahaan melalui konsentrasi struktur kepemilikan saham perusahaan, serta

tingah laku dewan direksi dan komisaris terhadap keputusan manajemen untuk

berpindah KAP untuk perusahaan publik di Indonesia.

Penelitian tentang hubungan antara tata kelola perusahaan dengan pengambilan

keputusan mengenai perpindahan auditor seperti ini penting dilakukan untuk dapat

mengukur pemahaman tentang kebutuhan dan kegunaan dari auditor eksternal di

Indonesia. Selain itu, hal ini juga dapat membantu para penanam modal di Indonesia

untuk lebih cermat dalam memilih perusahan sebagai tempat berinvestasi melalui

informasi yang disajikan dalam laporan audit independen. Apabila suatu perusahaan

memiliki kecenderungan melakukan perpindahan auditor (auditor switching) maka akan

menimbulkan keraguan pada investor maupun pemilik modal akan keandalan

perusahaan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah:\

1. Apakah struktur kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap praktik

auditor switching dalam perusahaan?

2. Apakah efektivitas dewan komisaris dan komite audit berpengaruh negatif

terhadap praktik auditor switching dalam perusahaan?

3. Apakah opini audit berpengaruh positif terhadap praktik auditor switching dalam

perusahaan?

2. Tinjauan Teoritis

2.1 Mekenisme Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan yang baik atau biasa disebut dengan Good Corporate

Governance (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. GCG berkaitan

erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun

terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik

mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh

karena itu diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik oleh perusahaan-perusahaan

di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang

berkesinambungan (Pedoman Umum GCG Indonesia – KNKG, 2006) .


Menurut Corporate Governance Perception Index-CGPI (2012), Tata kelola

perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) dapat didefinisikan

sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan

sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan

dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya,

berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

Dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia (KNKG)

dikatakan bahwa GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien,

transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu

penerapan GCG perlu didukung tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan

perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat

sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.

Dalam KNKG (2006) disebutkan organ perusahaan terbuka di Indonesia terdiri

dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris dan dewan direksi.

Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam

melakukan tugas, fungsi dan tanggung jawab semata-mata untuk kepentingan

perusahaan.

2.1.1 Struktur Kepemilikan Perusahaan Keluarga

Struktur kepemilikan saham mencerminkan distribusi kekuasaan dan pengaruh

diantara pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan (Pustakaakuntansiku,

2009). Menurut Hermawan (2009) struktur kepemilikan perusahaan juga dapat memiliki

pengaruh terhadap tata kelola perusahaan. Dalam penelitiannya, Lutwina dan Ratna

(2014) mengatakan pemegang saham mayoritas dapat mengendalikan keputusan dalam

perusahaan melalui manajemen yang dipilih oleh mereka, dan keputusan tersebut

seringkali hanya berdasarkan kepentingan dari pemegang saham mayoritas saja dan

bukan untuk kepentingan seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham

minoritas (La Porta et al., 1999). Hal yang sama dikemukakan oleh Prasetyanto (2013)

yang mengatakan struktur kepemilikan menggambarkan komposisi kepemilikan saham

baik pemerintah, institusional ataupun publik, asing, keluarga ataupun manajerial dari

suatu perusahaan.

Dalam Diyanti (2012) disebutkan bahwa struktur kepemilikan perusahaan di Asia

umumnya lebih terkonsentrasi, berbeda dengan struktur kepemilikan di kebanyakan

negara Amerika dan Eropa yang lebih tersebar. Kepemilikan saham dikatakan


terkonsentrasi jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau

kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif

dominan dibandingkan dengan lainnya. Sedangkan kepemilikan saham dikatakan

menyebar, jika kepemilikan saham menyebar secara relatif merata ke publik, tidak ada

yang memiliki saham dalam jumlah sangat besar dibandingkan dengan lainnya (Dallas,

2004 dalam Pustakaakuntansiku, 2009).

Rebecca (2012) mengatakan bahwa pada awalnya perusahaan keluarga

merupakan perusahaan tertutup dan mendanai kegiatan usahanya dari modal sendiri dan

didukung oleh pinjaman dari pihak luar (Ayub, 2008). Dalam Arifin (2003), La Porta et

al (1999) mengartikan kepemilikan keluarga sebagai keseluruhan individu dan

perusahaan yang kepemilikannya tercatat, kecuali perusahaan publik, negara, institusi

keuangan dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib tercatat). Sedangkan

Menurut Anderson dan Rebb (2003), perusahaan keluarga adalah setiap perusahaan di

mana keluarga tertentu menjadi pemegang saham yang dominan sehingga memiliki hak

kendali dalam pengelolaan perusahaan (Utami, 2014).

Berdasarkan argumen diatas dapat disimpulkan perusahaan dengan kepemilikan

keluarga mempengaruhi tingkat tata kelola perusahaan dan pengambilan keputusan yang

dipraktikan dalam suatu perusahaan.

2.1.2 Dewan Komisaris

Dikutip dari Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia tahun

2006, dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab

secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi

serta memastikan perusahaan melaksanakan tata kelola yang baik. Sedangkan menurut

Undang-undang PT Nomor 40 Tahun 2007, dewan komisaris adalah organ perusahaan

yang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada

umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat

kepada direksi. Dalam penelitiannya Tim Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Emiten dan

Perusahaan Publik–Bapepam (2010) meyebutkan dewan komisaris adalah organ

perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai

dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat atas kebijakan direksi dalam

menjalankan kepengurusan perseroan. Dalam penelitiannya Tim Analisis Bapepam

(2010) juga menambahkan bagi emiten dan perusahaan publik, keberadaan komisaris

independen diwajibkan oleh Bapepam-LK melalui peraturan Lampiran Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-643/BL/2012,


Bapepam-LK No.IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite

Audit.

Meskipun memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan tata kelola perusahaan, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam

mengambil keputusan operasional perusahaan. Dalam hal dewan komisaris mengambil

keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau peraturan

perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya

sebagai pengawas, sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tangung

jawab direksi. Kewenangan yang ada pada dewan komisaris tetap dilakukan dalam

fungsinya sebagai pengawas dan penasihat.

Dalam KNKG (2006) mengenai kemampuan dan intergritas anggota dewan

komisaris dikatakan, anggota dewan komisaris harus memenuhi syarat kemampuan dan

integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk

kepentingan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik. dewan komisaris juga dilarang

memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usaha dan

atau pihak lainnya.

2.1.3 Komite Audit

Dalam melakukan tugasnya, dewan komisaris dapat membentuk komite untuk

membantunya sesuai dengan kebutuhan perusahaan namun tetap mempertimbangkan

efektivitas komite tersebut dalam mendukung kinerja perusahaan. KNKG (2006)

menyebutkan, komite audit merupakan komponen tata kelola perusahaan yang bertugas

membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan

secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian

internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun

eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv)

menindaklanjuti temuan audit dilakukan oleh manajemen.

Keberadaan komite audit merupakan perangkat yang penting dalam tata kelola

perusahaan yang baik. Keberadaan komite audit pada perusahaan di Indonesia dipertegas

dalam beberapa peraturan diantaranya SE BAPEPAM No.03 tahun 2002 mengenai

pembentukan komite audit, dan juga Kep. Direksi BEJ No.339 tahun 2001 mengenai

peraturan pencatatan efek di bursa yang mencakup komisaris independen, komite audit,

sekretaris perusahaan, keterbukaan, dan standar laporan keuangan persektor. Peraturan

lain mengenai keberadaan komite audit adalah keputusan yang dikeluarkan Bapepam-

LK Nomor KEP-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja


Komite Audit, Peraturan Nomor IX.I.5 menyatakan komite audit dibentuk dan

bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan

fungsi dewan komisaris. Dalam KNKG (2006) dikatakan komite audit memproses calon

auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada dewan komisaris.

2.2 Landasan Teori Audit

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban dan penyampaian

informasi keuangan suatu perusahaan atau organisasi kepada pihak-pihak yang

membutuhkan, eksternal maupun internal (Jensen dan Meckling, 1976). Disinilah

pentingnya sistem pelaporan akuntansi dan auditing dalam proses pemenuhan kontrak

sosial perusahaan dengan pihak stakeholders. Untuk meyakinkan bahwa laporan

keuangan perusahaan tersebut mempunyai kredibilitas yang berguna bagi pihak-pihak

pemakai laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh auditor

independen (Aloysius, 2012).

2.2.1 Pengertian Auditing

Menurut Alvin A. Arens, Mark S. Beasley, dan Randal J. Elder (2011 : 4) dalam

buku “Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik” karangan

Sukrisno Agoes (2012) dikatakan:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to

determine and report on the degree of correspondence between the information and

established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”

Atau dapat dikatakan bahwa auditing adalah kumpulan dan evaluasi bukti-bukti

tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan

kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seorang yang kompeten dan

independen. Dalam audit atas laporan keuangan historis, kriteria yang dimaksud adalah

prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

Secara umum, laporan keuangan suatu perusahaan perlu diaudit agar informasi

keuangan yang disajikan di dalam laporan keuangan akurat, terhindar dari bias dan dapat

diandalkan bagi semua pihak yang berkepentingan (manajemen, pemegang saham,

pemerintah, dan kreditur). Kewajiban sebuah perusahaan melakukan audit atas laporan

keuangan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah. Untuk meningkatkan daya guna

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan melalui Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan

Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999, pemerintah mewajibkan perusahaan untuk

menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diubah sesuai dengan Standar


Akuntansi Keuangan yang berlaku atau dengan kata lain perusahaan wajib melaporkan

laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik (Pasal 1 Ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999).

2.2.2 Auditor Switching.

Auditor switching merupakan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan untuk

berpindah auditor. Hal itu muncul karena adanya kewajiban rotasi audit. Berdasarkan

bukti teoritis, dengan adanya rotasi auditor mengakibatkan masa perikatan audit (audit

tenure) yang lebih pendek dan perusahaan akan melakukan perpindahan auditor (Nasser

et al, 2006).

Di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang audit tenure (masa jabatan dari

KAP dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya) adalah Keputusan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan

Publik”. Peraturan tersebut merupakan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 423/KMK.06/2002, kemudian peraturan tersebut diperbaharui dengan

dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” yang menyatakan bahwa pemberian

jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP

paling lama untuk 6 (enam) tahun berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling

lama untuk 3 (tiga) tahun berturut-turut. Selain itu Peraturan Menteri Keuangan tersebut

juga menyatakan bahwa, akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali

penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien tersebut.

Akibat dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut, maka timbul perilaku

perusahaan untuk melakukan auditor switching. Jika pergantian audit berfokus pada

auditor, maka perusahaan akan melakukan auditor switching sesuai dengan masa

perikatan audit (audit tenure) yang telah diatur oleh Keputusan Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia. Tetapi jika pergantian audit berfokus pada klien, maka

perusahaan akan melakukan auditor switching berdasarkan kondisi-kondisi perusahaan

klien (pertumbuhan perusahaan klien, kondisi keuangan perusahaan klien dan lain-lain).

2.3 Tata Kelola Perusahaan dan Auditor Switching

Beasley dan Salterio (2001) dalam Cohen et al (2002) menyatakan dari agency

perspective, auditor dapat dianggap salah satu bagian dari tata kelola perusahaan karena

auditor memonitor kualitas dari proses pembuatan laporan keuangan. Dalam Lin dan Liu

(2010) dikatakan bahwa semakin besar kontribusi audit terhadap tata kelola perusahaan,

maka audit tersebut semakin bernilai bagi perusahaan. Semakin tinggi kualitas audit


perusahaan, maka akan semakin professional dan independen. Mereka lebih mungkin

untuk menemukan dan melaporkan penyimpangan dalam pelaporan keuangan sehingga

fungsi mereka sebagai alat pemantau tingkah laku manajemen dapat berjalan dengan

baik.

Pada dasarnya, apabila perusahaan telah melakukan mekanisme tata kelola

perusahaan yang baik, maka dengan sendirinya akan ada perangkat monitoring yang

efektif yang dapat mengawasi aktivitas operasional dan kinerja manajemen. Dalam

sistem tata kelola perusahaan, pengambilan keputusan untuk melakukan auditor

switching dibatasi oleh posisi atau jabatan seseorang (Lin dan Liu (2010)). Oleh karena

itu, manajemen perusahaan atau pemegang saham pengendali sebagai pihak yang

memiliki posisi dan jabatan dalam perusahaan mungkin tidak memiliki kebebasan dalam

membuat keputusan mengenai pemilihan KAP ataupun perpindahan KAP. Namun

manajemen atau pemegang saham pengendali mungkin dapat memanipulasi pemilihan

KAP atau perpindahan auditor dalam bentuk intensitas mereka sendiri jika mekanisme

tata kelola perusahaan relatif lemah.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Struktur Kepemilikan Keluarga terhadap Auditor Switching

Struktur kepemilikan perusahaan memiliki pengaruh terhadap perusahaan.

Struktur kepemilikan mencerminkan proporsi kepemilikan perusahaan (Pramita dan

Ahmar, 2011). Struktur kepemilikan yang dimaksud merupakan suatu proporsi

kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajer perusahaan (kepemilikan

manajerial), pihak institusi (kepemilikan institusional), pihak individu/keluarga

(kepemilikan individu), pihak publik/masyarakat (kepemilikan publik), dan pihak

pemerintah/BUMN (kepemilikan pemerintah).

Martinez et al (2007) menyatakan bahwa perusahaan keluarga memiliki kinerja

dengan hasil yang lebih baik, karena perusahaan keluarga dikelola sebagian besar oleh

anggota keluarga yang memegang posisi kunci dalam organisasi. Ciri khas bisnis ini jika

dibandingkan dengan bisnis lainnya terletak pada kepemimpinan dan kontrol yang akan

diwariskan pada generasi berikutnya. Kepemilikan yang signifikan oleh keluarga terjadi

jika, keluarga tersebut memilikinya secara keseluruhan atau sebagian besar dari bisnis

dan memegang peranan aktif dalam penyusunan strategi dan dalam operasional sehari-

hari (Kassianna, 2008). Dalam penelitiannya tentang Pengaruh Struktur Kepemilikan

dengan Kinerja Perusahaan, Ardi dan Yeterina (2013) menyebutkan struktur


kepemilikan saham keluarga yang besar mempunyai pengaruh negatif bagi kinerja

perusahaan.

Dalam perusahaan dengan struktur kepemilikan keluarga, anggota keluarga

sering bertindak sebagai pengurus dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kinerja

dan reputasi perusahaan (Anderson dan Reeb (2003) dalam Jameson et al (2014)).

Anggota keluarga juga memiliki pengaruh yang dominan terhadap urusan perusahaan

dan akan mudah bagi mereka untuk memotong akses monitoring dari pemegang saham

lainnya (Fama dan Jensen (1983) dalam Lin dan Lin (2009)). Selain itu, perusahaan

keluarga memiliki mayoritas kekayaan dalam perusahaan, dan sering terlibat dalam

mengelola perusahaan (Jameson et al (2014)). Oleh karena itu, hipotesis pertama

penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

H1: Perusahaan dengan struktur kepemilikan saham didominasi oleh keluarga memiliki

kecenderungan untuk melakukan auditor switching.

2.4.2 Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Auditor

Switching

Pada teori agensi, dewan komisaris dibutuhkan untuk memonitor dan

mengendalikan tindakan manajer karena perilaku oportunisnya (Jensen dan Mecking,

1976 dalam Dipo, 2013). Berdasarkan Forum for Corporate Governance Indonesia

(FCGI, 2000), dewan komisaris merupakan salah satu unsur terpenting dari tata kelola

perusahaan yang memiliki tanggung jawab menjamin pelaksanaan strategi perusahaan

berjalan sesuai tujuan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta

mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Karissa, 2012).

Dalam penelitiannya di China, Yanan (2013) mengungkapkan bahwa lebih sering

para dewan melakukan pertemuan atau rapat maka semakin kecil kemungkinan

perusahaan melakukan auditor switching. Jumlah pertemuan anggota dewan

mencerminkan kontrol sebenarnya perusahaan oleh para anggota dewan. Lebih sering

kegiatan tersebut dilakukan, maka lebih banyak waktu yang dihabiskan oleh para dewan

untuk bertukar pandangan dalam hal mengatur strategi perusahaan dan memantau kinerja

manajemen. Pertemuan para anggota dewan komisaris membantu meningkatkan tata

kelola perusahaan. Semakin sering para anggota dewan komisaris melakukan pertemuan

semakin banyak waktu yang dihabiskan anggota dewan komisaris untuk saling

berdiskusi dan bertukar pikiran dalam rangka mengatur strategi perusahaan dan

memonitor management sehingga dapat mengurangi kemungkinan auditor switching.


Rizkika (2013) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa komite audit

dibentuk agar dapat mengurangi sifat oportunis manajemen yang melakukan kecurangan

dengan cara mengawasi laporan tahunan, terutama laporana keuangan dan melakukan

pengawasan pada audit eksternal, sehingga dapat mengurangi aktivitas manajemen yang

dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Menurut studi dari Li dan Xue (2005)

dan Xia dan Chen (2006), pembentukan komite audit menurunkan kemungkinan auditor

switching karena komite audit mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan

mengawasi kualitas, integritas, dan keandalan dari proses pelaporan keuangan (Rezaee,

2004 dalam Mutmainnah, 2012). Apabila komite audit yang dibentuk perusahaan

berfungsi dengan baik, maka proses pelaporan keuangan juga akan berjalan dengan baik

sehingga laporan yang dihasilkan lebih berkualitas dan andal. Namun, Wang dan Tu

(2006) berpendapat lain, mereka menyatakan bahwa mendirikan sebuah komite audit

tidak ada hubungannya dengan auditor switching karena komite audit terdiri dari orang-

orang independen yang tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk

merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan perusahaan. Komite audit

hanya berfungsi mengawasi kinerja perusahaan dan proses pelaporan keuangan. Harahap

(2001) menyebutkan komite audit sebagai sebuah komite yang ditunjuk oleh perusahaan

sebagai penghubung antara dewan direksi dan audit ekstrenal (Christina dan Fajar

(2008)). Beliau juga menambahkan bahwa komite audit secara spesifik dapat

diidentifikasi kedalam tiga aspek yang berkaitan yaitu hubungan akuntansi dan

pelaporan keuangan, auditor dan pengauditan, serta organisasi perusahaan (Christina dan

Fajar (2008)). Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Perusahaan dengan efektivitas dewan komisaris dan komite audit yang rendah

memiliki kecenderungan untuk melakukan auditor switching.

2.4.3 Pengaruh Opini Audit terhadap Auditor Switching

Opini audit merupakan suatu pernyataan yang menunjukan bahwa suatu laporan

keuangan telah diperiksa dan diubah sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku

sehingga tidak diragukan lagi keandalan informasi dalam laporan keuangan tersebut.

Penelitian menyebutkan bahwa, perusahaan dengan opini audit selain wajar tanpa

pengecualian cenderung akan melakukan auditor switching. Hal ini dikarenakan ketika

perusahaan menerima opini selain wajar tanpa pengecualian, mereka akan beralih KAP

ke kantor audit dengan kualitas relatif rendah untuk tujuan “opinion shopping”. Hal ini

dikarenakan dengan mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian dapat

menurunkan nilai suatu perusahaan dimata investor dan membuat perusahaan kesulitan


dalam mendapatkan dana pinjaman dimasa yang akan datang (Chow and Rice, 1982;

Geiger et al,. 1998; Krishnan, 1994; Lee et a;,. 2004; Schauer, 2002 dalam Lin and Liu,

2010). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

H3: Perusahaan dengan opini audit selain wajar tanpa pengecualian memiliki

kecenderungan untuk melakukan auditor switching.

3. Metodologi Penelitian

3.1 Populasi, Sampel dan Data

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang ada di Indonesia.

Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar pada

Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menerbitkan laporan keuangan tahun 2004-2012

kecuali perusahaan finansial dan asuransi karena perusahaan-perusahaan tersebut

memiliki mekanisme tata kelola perusahaan yang berbeda dengan industri pada

umumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini meupakan data sekunder yang

dikumpulkan dari berbagai sumber. Data sekunder yang digunakan antara lain berasal

dari buku, skripsi, tesis, disertasi, peraturan yang terkait dengan pembahasan serta dari

website Bursa Efek Indonesia dan masing-masing perusahaan yang menjadi sampel

penelitian untuk mendapatkan data keuangan berupa laporan tahunan dan laporan

keuangan tahun 2004-2012.

Tabel 1

Ringkasan Seleksi Sampel Penelitian

Keterangan 2010 2011 2012 Total Jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 409 433 455 1,297

Perusahaan yang termasuk kategori perusahaan finansial (69) (70) (72) (211) Perusahaan nonfinansial terdaftar di Bursa Efek Indonesia 340 363 383 1,086

Perusahaan yang tidak berganti KAP dan/atau berganti KAP secara mandatory (rotasi) (307) (323) (349) (979)

Perusahaan berganti KAP 33 40 34 107 Matching pair sample 33 40 34 107

Jumlah sampel penelitian 66 80 68 214

Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian tersebut harus mempublikasikan

laporan tahunan dan laporan keuangan yang sudah diaudit selama periode 2004-2012.

Alasan pemilihan sampel ini dikarenakan penulis harus melihat daftar KAP yang

digunakan perusahaan dalam 6 tahun kebelakang untuk mengidentifikasi jenis

perpindahan auditor apakah termasuk dalam auditor switching atau rotasi audit.


3.2 Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen

yang terdiri dari struktur kepemilikan keluarga, efektivitas dewan komisaris dan komite

audit, serta opini audit terhadap auditor switching dalam penelitian ini menggunakan

model dalam penelitian Lin & Liu (2010).

Model 1. Model untuk pengujian Hipotesis H1 sampai dengan H3.

= β0 + β1Fam_Corp + β2EF_Dkom + β3AU_Opi + β4FP +ξ

Keterangan:

AS = Auditor Switching (Variabel dummy, 1 jika perushaaan melakukan

auditor switching, 0 jika perusahaan tidak melakukan auditor

swiching)

Fam_Corp = Struktur kepemilikan keluarga (Family Corporate) (Variabel

dummy, 1 jika dilihat identitas pemegang saham terbesar merupakan

suatu keluarga, 0 jika pemegang saham terbesar adalah selain

keluarga).

EF_Dkom = Efektivitas dewan komisaris dan komite audit (diukur berdasarkan

total skor checklist efektivitas dewan komisaris dan komite audit)

AU_Opi = Opini Audit (Auditor Opinion) (Variabel dummy, 1 jika perusahaan

mendapatkan opini selain WTP pada tahun sebelumnya, 0 jika

perusahaan mendapat opini WTP pada tahun sebelumnya).

FP = Masalah keuangan perusahaan (Financial Problem) (Variabel

dummy, 1 jika perusahaan mengalami kerugian pada tahun

sebelumnya, 0 lainnya).

ξ = residual error

3.3 Operasionalisasi Variabel

3.4.1 Variabel Dependen

Sama seperti penelitian yang dilakukan Lin dan Liu (2010), variabel dependen

dalam penelitian ini adalah Auditor Switching (AS) atau pergantian KAP. Variabel ini

diukur dengan menggunakan metode dummy yaitu, perusahaan diberi kode 1 apabila

perusahaan melakukan perpindahan KAP (auditor switching) dalam waktu kurang dari 6

tahun. Sedangkan bagi perusahaan yang melakukan auditor switching secara semu atau


tidak berganti KAP akan diberikan kode 0. Penentuan apakah perusahaan melakukan

pratik auditor switching atau tidak didasarkan pada daftar nama kantor akuntan yang

digunakan perusahaan dalam kurun waktu 6 tahun kebelakang. Cut off daftar nama KAP

digunakan pada tahun 2010 kebelakang yaitu dilihat mundur sampai dengan tahun 2004.

3.4.2 Variabel Independen

Terdapat tiga elemen tata kelola perusahaan yang dijadikan sebagai variabel

independen dalam penelitian kali ini yaitu struktur kepemilikan keluarga, efektivitas

dewan komisaris dan komite audit, serta opini audit. Adapun penjelasannya ialah sebagai

berikut:

1. Struktur Kepemilikan Keluarga

Struktur kepemilikan saham perusahaan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2

(tiga) yaitu struktur kepemilikan individu dan/atau keluarga serta struktur kepemilikan

institusi dan/atau pemetintah. Variabel ini diukur dengan menggunakan metode dummy

dimana perusahaan dengan struktur kepemilikan saham sebesar 20% oleh individu

dan/atau keluarga maka diberikan kode 1, sedangkan untuk perusahaan dengan struktur

kepemilikan saham oleh selain keluarga seperti institusi atau pemerintah atau

kepemilikan keluarga kurang dari 20% maka akan diberikan kode 0. Cara yang

digunakan untuk mengidentifikasi struktur kepemilikan saham perusahaan dalam

penelian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Rebecca (2012) yang

mengadopsi penelitian Arifin (2003). Dalam Arifin (2003), La Porta et al. (1998)

mendefinisikan kepemilikan keluarga sebagai kepemilikan dari individu dan

kepemilikan dari perusahaan tertutup bukan perusahaan publik, negara, maupun institusi

keuangan yang kepemilikannya diatas 5%.

2. Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit

Penilaian efektivitas dewan komisaris dalam penelitian ini merujuk pada pada

penelitian yang dilakukan oleh Utami (2014). Dalam penelitiannya, Utami (2014)

menggunakan metode yang digunakan Hermawan (2009) yaitu mengukur keefektifan

dewan komisaris dengan menggunakan checklist efektivitas yang terdiri dari 17 poin dan

dikelompokkan ke dalam empat kategori yaitu board independence, board activities,

board size dan board competence. Penilaian untuk setiap perusahaan dilihat dari laporan

tahunan (annual report) pada bagian laporan dewan komisaris yang berisikan laporan

dewan komisaris, profil dewan komisaris, pernyataan tugas dan tanggung jawab serta

jumlah rapat dewan komisaris.


Sama dengan efektivitas dewan komisaris, untuk efektivitas komite audit, juga

dilakukan perhitungan yang sama yaitu dengan memberikan skor pada checklist

efektivitas komite audit ini terdiri atas 11 item dan dikelompokkan ke dalam tiga

kategori. Kategori yang dimaksud antara lain audit committee activites, audit committee

size dan audit committee expertise competence. Total skor dari setiap item akan

dijumlahkan berdasarkan pemeringkatan skor kemudian dibagi dengan jumlah

pertanyaan dikali tiga.

3. Opini Audit

Variabel opini audit dalam penelitian ini menggunakan variabel dummy di mana

peneliti membagi varibel ini kedalam dua kategori yaitu unqualified dan other

(qualified, disclaimer dan adverse). Penilaian atas variabel ini dilakukan dengan cara

melihat laporan keuangan perusahaan dalam tahun bersangkutan. Untuk laporan

keuangan perusahaan dengan opini audit qualified (termasuk Wajar Dengan Paragraf

Penjelasan dan Wajar Dengan Pengecualian), disclaimer dan adverse maka diberikan

kode 1. Sedangkan perusahaan yang mendapat opini audit unqualified diberikan kode 0.

3.4.3 Variabel Kontrol

Dalam Penelitian kali ini, ditetapkan variabel kontrol yaitu masalah keuangan

perusahaan. Penulis mengambil salah satu ciri perusahaan yang sedang dalam

permasalahan keuangan yang disebutkan oleh Mutchler (1985) yaitu perusahaan

mengalami kerugian pada tahun berjalan (Ceacilia, 2006). Penilaian variabel ini

didasarkan pada laporan rugi laba perusahaan dalam tahun yang bersangkutan. Apabila

perusahaan mengalami kerugian pada tahun sebelumnya maka akan diberikan kode 1,

sedangkan untuk perusahaan yang tidak mengalami kerugian akan diberikan kode 0.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Dari Tabel 1 diketahui AS (auditor switching) yang merupakan variabel dependen

dalam penelitian ini memiliki nilai mean sebesar 0.50 atau sekitar 50%. Hal ini

dikarenakan penulis menggunakan matching pair sample pada penelitian di mana

penulis mengambil jumlah sampel yang tidak melakukan auditor switching yang sama

jumlahnya dengan total perusahaan yang melakukan auditor switching (1 : 1).

Variabel independen pertama dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan

keluarga yang diberi simbol Fam_Corp memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,5701

atau 57,01% yang berarti dari total sampel perusahaan yang digunakan sebanyak 57,01%

atau sekitar 121 perusahaan merupakan perusahaan dengan struktur kepemilikan


keluarga dan sisanya sebanyak 93 perusahaan merupakan perusahaan dengan struktur

kepemilikan selain keluarga (institusi dan/atau pemerintah).

Tabel 2

Statistik Deskriptif

Keterangan:

AS : Auditor Switching AU_Opi : Opini Audit

Fam_Corp : family corporate FP : Financial Problem

EF_Dkom : efektivitas dewan komisaris dan komite audit

*) Termasuk dalam opini non WTP adalah opini Wajar Dengan Paragraf Tambahan, Opini Tidak Wajar,

dan Tidak memberikan opini.

*) Masalah keuangan adalah rugi operasional perusahaan pada tahun berjalan

Variabel independen kedua dalam penelitian ini adalah efektivitas dewan komisaris

yang diberi simbol EF_Dkom. Nilai rata-rata (mean) untuk efektivitas dewan komisaris

dan komite audit adalah sebesar 1,1457 yang berarti pada perusahaan-perusahaan yang

digunakan dalam penelitian ini belum memiliki efektivitas dewan komisaris dan komite

audit yang cukup baik karena masih berada dibawah batas cukup (fair) dari pembanding

yaitu 1,334. Nilai maksimal dalam variabel ini adalah sebesar 1,7023 dimiliki oleh PT

AKR Corporindo Tbk (AKRA) yang berarti AKRA memiliki efektivitas dewan

komisaris dan komite audit yang baik (good) karena nilainya melebihi 1,334. Sedangkan

nilai minimal sebesar 0,3333 dimiliki oleh PT Hanson International Tbk (MYRX) dan

Variabel Jumlah

Sampel

Nilai

Terendah

Nilai

Tertinggi Rata-rata Std.

Deviation Minimum Maximum Mean

AS 214 0 1 0.50 0.50

EF_Dkom 214 0.3333 1.7023 1.1457 0.3606

Total

sampel Kode Keterangan Persentase Jumlah

Fam_Corp 214 1 Kepemilikan Keluarga 57.01% 121

0 Kepemilikan Non Keluarga 42.99% 93

AU_Opi 214 1 Opini WPT 39.25% 83

0 Opini Non WTP 60.75% 131

FP 214

1 Mengalami masalah keuangan 34.11% 73

0 Tidak mengalami masalah

keuangan 65.89% 141


PT Centrin Online Tbk (CENT). Kedua perusahaan tersebut memiliki efektivitas dewan

komisaris dan komite audit yang rendah (poor) karena nilainya masih dibawah 1,334.

Variabel independen terakhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah opini

audit yang diberi simbol AU_Opi. Dalam hasil penelitian nilai rata-rata menunjukan

nilai sebesar 0,3925 atau 39,25% yang berarti dari jumlah 214 sampel perusahaan yang

digunakan dalam penelitian, hanya 39,25% atau sekitar 83 perusahaan yang mendapat

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan sisanya sebanyak 131 perusahaan mendapat

opini selain WTP seperti Wajar Dengan Paragraf Pendukung, Wajar Dengan

Pengecualian, Tidak Wajar, dan Tidak Memberikan Pendapat.

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini, masalah keuangan

perusahaan (FP). Nilai mean variabel ini adalah sebesar 0,3411 atau 34,11%

mengambarkan jika dari sampel penelitian yang digunakan terdapat 34,11% atau sekitar

73 perusahaan yang mengalami masalah keuangan atau kerugian operasional pada tahun

berjalan dalam periode penelitian.

4.2 Analisis Hasil Regresi

Tabel 3 menunjukan hasil analisis regresi dimana dalam penelitian kali ini

regresi yang digunakan adalah regresi biner (binary logistic). Pengujian dengan regresi

biner digunakan karena variabel dependen dalam penelitian kali ini bersifat logit atau

probabiltas kejadian.

Tabel 3 Hasil Regresi Model Penelitian

4.2.1 Hasil Analisis Regresi Hipotesis 1: Struktur Kepemilikan Keluarga

terhadap Auditor Switching

Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa variabel Struktur kepemilikan keluarga

(Fam_Corp) menunjukkan nilai koefisien positif sebesar 0,746 dengan tingkat signifikan

sebesar 0,021. Hal ini menunjukan bahwa variabel memberikan kontribusi atau pengaruh

Kode Keterangan Expected

Sign

Koefisien

(β) Signifikansi

Odds Ratio

(Exp(B))

Fam_Corp Struktur kepemilikan

keluarga + 0,746 0,021 2,108

EF_Dkom

Efektivitas dewan

komisaris dan komite

audit

- - 2,107 0,000 0,122

AU_Opi Opini audit + 1,113 0,001 3,045

FP Masalah keuangan + 0,776 0,025 2,172


positif yang signifikan pada model penelitian karena nilai signifikansi menunjukan nilai

lebih kecil dari 0,05. Nilai Odds Ratio untuk variabel Fam_Corp adalah sebesar 2,219

dimana nilai tersebut menjauhi nilai 1,0. Hal ini menjelaskan bahwa struktur

kepemilikan keluarga memiliki pengaruh terhadap auditor switching. Nilai odds ratio

menginterpretasikan perusahaan dengan struktur kepemilikan keluarga memiliki

probabilitas 2,219 kali untuk melakukan auditor switching dibandingkan dengan

perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan selain keluarga. Dari hasil tersebut

disimpulkan bahwa dalam kondisi perusahaan memiliki struktur kepemilikan keluarga

memiliki kecenderuangan melakukan perpindahan KAP (auditor switching).

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan hipotesis atau dugaan awal penelitian

yang menyatakan bahwa perusahaan dengan struktur kepemilikan keluarga memiliki

kecenderungan untuk melakukan perpindahan KAP (auditor switching). Hal ini

dikarenakan struktur kepemilikan saham mencerminkan distribusi kekuasaan dan

pengaruh diantara pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan

(Pustakaakuntansiku, 2009). Menurut Diyanty (2012), pemegang saham pengendali

memiliki kuasa untuk mengendalikan perusahaan yang akhirnya memiliki pengaruh

terhadap keputusan manajemen, pemilihan direksi dan pemilihan komisaris sebagai

organ yang menjalankan operasional perusahaan. Dengan kata lain, pihak keluarga

dalam perusahaan memiliki dominasi kekuasaaan dalam setiap pengambilan keputusan

termasuk keputusan dalam pemakaian auditor eksternal.

4.2.2 Hasil Analisis Regresi Hipotesis 2: Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite

Audit terhadap Auditor Switching

Dalam hasil regresi pada tabel 3 dapat diketahui nilai koefisien dan signifikansi

untuk varibel efektivitas dewan komisaris dan komite audit (EF_Dkom) adalah sebesar -

2,107 dan 0,000. Hal ini menggambarkan bahwa variabel efektivitas dewan komisaris

dan komite audit memiliki kontribusi atau berpengaruh negatif signifikan terhadap

auditor switching dikarenakan nilai koefisien yang benilai negatif dan nilai signifikansi

yang lebih kecil dari 0,05. Nilai odds ratio pada efektivitas dewan komisaris dan komite

audit menunjukan nilai 0,122 di mana nilai tersebut menjauhi nilai 1,0 sehingga

disimpulkan bahwa efektifitas dewan komisaris dan komite audit berpengaruh terhadap

auditor switching. Koefisien yang bernilai negatif dan nilai odds ratio

menginterpretasikan jika efektivitas dewan komisaris dan komisaris menurun maka

kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan auditor switching meningkat

menjadi 0,122 kali lipat. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan hipotesis atau dugaan


awal penelitian yang menyatakan bahwa perusahaan dengan efektivitas dewan komisaris

dan komite audit yang rendah memiliki kecenderungan melakukan auditor switching.

Dalam pratik tata kelola perusahaan dewan komisaris bersama-sama dengan

komite audit bertanggung jawab dalam proses penunjukan auditor eksternal untuk

perusahaan. Komite audit memiliki tugas diantaranya memberikan rekomendasi kepada

dewan komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal yang didasarkan pada

independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee. Efektivitas dewan komisaris dan

komite audit yang rendah menginterpretasikan tata kelola perusahaan yang kurang baik

sehingga fungsi pengawasan kualitas, integritas, dan keandalan dari proses pelaporan

keuangan juga tidak baik. Hal tersebut dapat menyebabkan perusahaan akan cenderung

melakukan auditor switching mencari kantor akuntan yang dapat diajak bernegosiasi

dalam proses pelaporan keuangan auditan demi mendapat penilaian yang selalu baik

meskipun kondisi tata kelola perusahaan tidak baik.

4.2.3 Hasil Analisis Regresi Hipotesis 3: Opini Audit terhadap Auditor Switching

Dalam hasil regresi pada tabel 3 dapat diketahui nilai koefisien dan signifikansi

untuk varibel opini audit (AU_Opi) adalah sebesar 1,113 dan 0,001. Hal ini

menggambarkan bahwa variabel opini audit memiliki kontribusi atau berpengaruh

signifikan terhadap auditor switching dikarenakan nilai signifikansi yang lebih kecil dari

0,05. Nilai odds ratio pada opini audit menunjukan nilai 3,045 di mana nilai tersebut

menjauhi nilai 1,0 sehingga disimpulkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap

auditor switching. Nilai odds ratio menginterpretasikan jika perusahaan yang mendapat

opini selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memiliki kecenderungan 3,045 kali lipat

melakukan auditor switching. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan hipotesis atau

dugaan awal penelitian yang menyatakan bahwa dengan opini selain WTP memiliki

kecenderungan melakukan auditor switching.

Opini audit menginterpretasikan gambaran suatu perusahaan dan menunjukan

bahwa laporan keuangan perusahaan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi

yang berlaku sehingga tidak diragukan keandalan informasi dalam laporan tersebut.

Ketika perusahaan mendapat opini selain WTP maka akan menurunkan nilai perusahaan

di mata investor serta menurunkan kepercayaan kreditor untuk memberikan pinjaman ke

perusahaan. Oleh karena itu, untuk memperbaiki opini audit, perusahaan akan cenderung

melakukan auditor switching untuk tujuan “opinion shopping”.


4.2.4 Variabel Kontrol : Masalah Keuangan Perusahaan

Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa variabel masalah keuangan (FP) memiliki nilai

koefisien dan signifikansi sebesar 0,776 dan 0,025. Hal ini menunjukan bahwa variabel

masalah keuangan memiliki kontribusi atau berpengaruh signifikan positif terhadap

pergantian KAP (auditor switching) karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari

0,05. Hal tersebut berarti, dalam kondisi perusahaan yang memiliki masalah keuangan

(dalam hal ini memiliki posisi rugi operational) memiliki kecenderungan untuk

melakukan perpindahan KAP (auditor switching). Nilai odds ratio pada masalah

keuangan perusahaan menunjukan nilai 2,172 di mana nilai tersebut menjauhi nilai 1,0

sehingga disimpulkan bahwa masalah keuangan perusahaan berpengaruh terhadap

auditor switching. Nilai odds ratio menginterpretasikan jika perusahaan mengalami

masalah keuangan (rugi operasional) memiliki kecenderungan 2,172 kali lipat

melakukan auditor switching.

Apa yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan gambaran secara umum

dari kinerja perusahaan. Umumnya para investor maupun kreditor akan lebih

memperhatikan posisi laporan rugi laba perusahaan sebagai landasan pengambilan

keputusan berinvestasi. Oleh karena itu, apabila perusahaan dalam kondisi bermasalah

(rugi) akan mempengaruhi sulitnya manajemen maupun direksi mendapat kepercayaan

dari investor maupun kreditor untuk memperoleh pinjaman. Hal ini yang menyebabkan

perusahaan akan melakukan apapun agar laporan keuangan terlihat baik termasuk

berpindah KAP ke KAP dengan kualitas yang lebih rendah untuk mendapat auditor yang

dapat diajak bekerja sama agar laporan keuangan tampak baik.

5 Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa perusahaan dengan struktur

kepemilikan keluarga memiliki kecenderungan untuk melakukan perpindahan KAP

(auditor switching). Hal ini karena perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan

saham terkonsentrasi pada keluarga mengidikasikan mekanisme tata kelola perusahaan

yang kurang baik.

Perusahaan yang memiliki efektivitas dewan komisaris dan komite audit rendah

memiliki kecenderungan dalam melakukan perpindahan KAP (auditor switching). Hal

tersebut dikarenakan keberadaan dewan komisaris dan komite audit berpartisipasi dalam

merekomendasikan, mengawasi dan mereview hasil audit. Dalam mekanisme tata kelola


perusahaan dewan komisaris dan komite audit memengan peranan penting dalam

penentuan penunjukan auditor eksternal perusahaan.

Perusahaan yang mendapatkan opini audit selain WTP memiliki kecenderungan

melakukan perpindahan KAP. Perusahaan dengan opini selain WTP akan melakukan

auditor switching guna melakukan “opinion shopping”.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan mekanisme

tata kelola yang kurang baik memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan

auditor switching (perpindahan KAP).

5.2 Keterbatasan dan Saran Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan diantaranya, dalam

penelitian ini penulis hanya menguji 3 (tiga) elemen dari tata kelola perusahaan yang

berpengaruh terhadap keputusan perusahaan berganti KAP. Penelitian ini juga hanya

mendeteksi perpindahan KAP tanpa memperhatikan ukuran KAP apakah perusahaan

melakukan perpindahan ke KAP lebih rendah (downgrade), sama (samegrade), atau

lebih tinggi (upgrade). Selain itu, Penelitian ini tidak memasukkan perusahaan sektor

perbankan dan lembaga keuangan bukan bank sebagai sampel, karena perusahaan

keuangan memiliki akun-akun laporan keuangan yang berbeda dibandingkan perusahaan

lainnya.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperbanyak variabel penelitian

yang digunakan misalnya Fully Disclosure, hak kendali akhir, persentase kepemilikan

saham oleh direksi dan komisaris, efektivitas dewan direksi, dan lainnya. Selain itu,

penelitian selanjutnya sebaiknya mengidentifikasi perpindahan auditor ke KAP lebih

rendah (downgrade), sama (samegrade), atau lebih tinggi (upgrade) serta secara khusus

melakukan penelitian terhadap sektor perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.

5.3 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi para investor

dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi dan pemilik dana lainnya dalam

menyalurkan dana kedalam suatu perusahaan dengan memperhatikan kecenderungan

perusahaan dalam melakukan auditor switching dengan faktor tata kelola perusahaan. Hal ini

dikarenakan perusahaan yang sering berpindah KAP memiliki kemungkinan bahwa

mekanisme tata kelola perusahaan tersebut tidak baik.

Bagi Kantor Akuntan Publik, diharapkan berhati-hati dalam memilih klien. Hal

tersebut dikarenakan ada indikasi bahwa perusahaan berganti ke KAP saat dalam kondisi

mekanisme tata kelola perusahaan yang kurang baik.


DAFTAR REFERENSI

Agoes, S. (2012). Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik.

Jakarta: Salemba Empat.

Andarini, P., & Januarti, I. (2012). Hubungan Karakteristik Dewan Komisaris dan

Perusahaan Terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko Pada Perusahaan Go

Public Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 83-99.

Andayani, T. D. (2010). Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Independen Terhadap

Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek

Indonesia). Tesis S2 Program Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.

Arifin, Zaenal. (2003). Masalah Agensi dan Mekanisme Kontrol pada Perusahaan dengan

Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi yang Dikontrol Keluarga: Bukti dari Perusahaan

Publik Indonesia. Unpublished Dissertation, FEUI Graduated Program in

Management.

Astuti, C. D., & Yuniarto, F. E. (2008). Mekanisme Corporate Governance Dalam

Perusahaan Yang Mengalami Permasalahan Keuangan. Jurnal Informasi, Perpajakan,

Akuntansi dan Keuangan Publik, 83-100.

Cohen, J., Krishnamoorthy, G., & Wright, A. M. (2002). Corporate Governance and Audit

Process. Contemporary Accounting Research, 573.

Diyanti, Vera. (2012). Analisis Pengaruh Kepemilikan Pengendali Akhir Terhadap Transaksi

dengan Pihak Berelasi dan Kualitas Laba. Disertasi pada Program Studi Ilmu

Akuntansi Universitas Indonesia.

Harahap, L., & Wardhani, R. (2011). Analisis Komprehensif Pengaruh Family Ownership,

Masalah Keagenan, Kebijakan Deviden, Kebijakan Hutang, Corporate Governance

dan Opportunity Growth Terhadap Nilai Perusahaan. Tesis S2 Program Pascasarjana

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Hermawan, Ancella. (2009). Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit,

Kepemilikan oleh Keluarga, dan Peran Monitoring Bank Terhadap Kandungan

Informasi Laba. Disertasi S3 Program Ilmu Akuntasi. Universitas Indonesia. Depok.

Hermawan, Y. D. (2013). Analisis Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Pergantian KAP

Upgrade, Downgrade dan Samegrade Di Indonesia. Skripsi S1 Program Ekstensi

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Ikatan Akuntansi Indonesia. (2009). Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan

Keuangan.


Jameson , M., Prevost, A., & Puthenpurackal, J. (2014). Controlling Shareholders, Board

Structure, and Firm Performance: Evidence From India. Journal of Corporate

Finance, 1-20.

Karissa, A. (2012). Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris, Kualitas Audit Transaksi dengan

Pihak Berelasi, dan Financial Distress Terhadap Probabilita Laporan Keuangan

Bermasalah. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Lin, Z. Jun and Liu, Ming. (2010). The Determinants of Auditor Switching from The

Perspective of Corporate Governance. Advances in Accounting, Incorporating

Advances in International Accounting, 117-127.

Lin, Z., & Liu, M. (2009). The Impact of Corporate Governance on Auditor Choice:

Evidence from China. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation,

44-59.

Menteri Keuangan. (2002). Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 423/KMK.06/2002

Tentang “Jasa Akuntan Publik”, Jakarta.

Menteri Keuangan. (2003). Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 359/KMK.06/2003

Tentang “Jasa Akuntan Publik” dan Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan

Nomor: 423/KMK.06.2002, Jakarta.

Menteri Keuangan. (2008). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Tentang

“Jasa Akuntan Publik”, Jakarta.

Nasser, A. T., Wahid, E. A., Nazri, S. N., & Hudaib, M. (2006). Auditor-client Relationship:

The Case of Audit Tenure and Auditor Switching in Malaysia. Managerial Auditing

Journal, 21, 724-737.

O'Connell , V., & Cramer, N. (2010). The Relationship Between Firm Performance and

Board Characteistics in Ireland. European Management Journal, 387-399.

Organization for Economic Corporation and Development. 2004. OECD Principles of

Corporate Governance. http://www.oecd.org.

Pambudi, T. L., & Ghozali, I. (2013). Pengaruh Kepemilikan Perusahaan dan Manajemen

Laba Terhadap Tipe Auditor dan Audit Fees Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa

Efek Indonesia. Diponegoro Journal Of Accounting, 1-13.

Paramitha, R. A. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Komite Audit. Skripsi

S1 Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia Tahun 2006.


Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX. 1.5 (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor Kep-643/BL/2012) Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja

Komite Audit.

Prasetyanto, P. (2013). Pengaru Struktur Kepemilikan dan Kinerja Intellectual Capital

Terhadap Nilai Perusahaan. Skripsi S1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas

Diponegoro.

Prastiwi, Andri dan Wilsya, Frenawidayuarti. (2009). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Pergantian Auditor: Studi Empiris Perusahaan Publik Di Indonesia. Jurnal Dinamika

Akuntansi, 01, 62-75.

Rahman, Denny Andika. (2010). Pengaruh Institusional Ownership, Board Independence dan

Audit Committee Meeting Frequency Terhadap Financial Performance Perusahaan

Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi

Universitas Sebelas Maret.

Rebecca, Yulisa. (2012). Pengaruh Corporate Governance Index, Kepemilikan Keluarga dan

Kepemilikan Institusional terhadap Biaya Ekuitas dan Biaya Utang: Studi Empiris

pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi

Universitas Indonesia.

Republik Indonesia. 2007. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas.

Setiawan, M., Bernik, M., & Sondari, M. C. (2006). Pengaruh Struktur Kepemilikan,

Karakteristik Perusahaan Tata Kelola Korporasi Terhadap Kinerja Perusahaan .

Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran.

Shinta, N. P., & Ahmar, N. (2011). Eksplorasi Struktur Kepemilikan Saham Publik Di

Indonesia Tahun 2004-2008. The Indonesian Accounting Review, 145-154.

Suranta, E., & Midiastuty, P. P. (2005). Corporate Governance, Earnings and Return Saham.

Simposium Riset Ekonomi II. Surabaya: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.

The Indonesian Institute For Corporate Governance. (2013). Corporate Governance

Perception Index.

Tim Studi Bapepam-LK. (2010). Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Emiten dan Perusahaan

Publik. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Utami, N. (2014). Pengaruh Hak Kendali Keluarga dan Efektifitas Dewan Komisaris dan

Komite Audit Terhadap Agency Cost. Skripsi S1 Program Ekstensi Fakultas Ekonomi

Universitas Indonesia.


Wijaya, R.M Aloysius Pangky;. (2012). Faktor-Faktor yang Memepengaruhi Pergantian

Auditor oleh Klien. Skripsi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Brawijaya.

www.Pustakaakuntansiku2009.com

Yanan, Z., Wen, C., & Jinzheng, R. (2013). Auditor Switching by Corporate Governance:

Empirical Analysis From the Listed Company in China. Journal of Modern

Accounting and Auditing, 230-238.

Yanuar, M. A. (2011). Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Hubungan Non-Linier

Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perushaan Di Indonesia. Tesis S2 Program

Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia .

Yessica. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pergantian Kantor Akuntan

Publik. Skripsi S1 Akuntansi Universitas Diponegoro.


Documents

Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Auditor Switching