PENGANTAR RAKOR FKA BKM-LKMJANUARI 2015
KORKOT 15 SIDOARJO
RAKOR FKA BKM
•Informasi Program Baru Penanganan Kumuh 100-0-100 (2015 – 2019)
•Pelaksanaan Exit Strategy/ Phase Out PNPM Mandiri –> (Januari s/d April 2015)
•Menyambut Pemberdayaan Desa (Implementasi UU No. 6 Th 2014)
•Persiapan Audit Independent TB. 2014
Strategi PNPM Mandiri Perkotaan 2010 - 2014
No
Substansi Pendampingan Phase Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan
Pembelajaran(2007-2009)
Kemandirian(2010-2012)
Keberlanjutan(2013-2014)
Exit Strategy(2015-..)
Sasaran
1 Penyiapan Kelembagaan Masyarakat (BKM)
Penguatan Kelembagaan BKM
Handling Over pembinaan BKM oleh Pemda
BKM menjadi asset Daerah - Pemda
2 Penyusunan perencanaan masyarakat (PJM Pronangkis)
Integrasi perencanaan masyarakat dengan mekanisme Musrenbang
Proses musrenbang berbasis perencanaan masyarakat
Pelembagaan musrenbang secara partisipatif
3 Peran Pemda dalam DDUB dan monitoring PNPMM
DDUB, monitoring dan penguatan aparat Pemda melalui pelatihan-pelatihan
Alih kelola PNPM ke Pemda termasuk pengelolaan faskel
Pemda sebagai executing agency PNPM Mandiri
Input/Tools
1 BLM setiap tahun Channeling program sektoral, CSR dan KUR serta BLM Capacity Building dan koordinasi chaneling program
Pemberian program –program sektor oleh Pusat dan DAK Kemiskinan
Program Sektoral Program PemdaDana Desa
PHASE OUT (FASE TERMINASI)
Tujuan penyiapan Exit Strategy dalam P2KP adalah memastikan bahwa program P2KP akan terus berlangsung sebagai suatu proses pembangunan berkelanjutan, yang mengakar dan menjadi sebuah gerakan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan di wilayahnya, setelah masa proyek P2KP berakhir... (Dikutip dari Pedoman Teknis P2KP II Bab VI)
Exit Strategi pada Fase Terminasi
Strategi pengakhiran dilakukan pada fase terminasi yang bertujuan untuk menjamin agar indikator keberlanjutan P2KP dapat tercapai. Langkah-langkah penyiapan yang dilakukan pada fase ini di antaranya:
1. Evaluasi partisipatif P2KP di tingkat kelurahan
2. Penguatan kembali lembaga lokal 3. Perluasan program oleh masyarakat, 4. Mengintegrasikan P2KP dengan program
lainnya
KERANGKA PIKIR PEMBENTUKAN BKA LKM -
UPK1. Saat ini kegiatan UPK baru terbatas pada pengelolaan
modal bergulir bagi warga miskin belum pada pengembangan modal usaha dan kemitraan KSM
2. FKA BKM/LKM baru sebatas forum komunikasi, belum diwadahi dalam ikatan/ kelembagaan legal yang kuat dan mampu menggalang kerjasama antar LKM maupun kerjasama dengan pihak lain
3. Tingginya iddle money (dana mengendap) di masing-masing rekening UPK, sementara alokasi laba UPK setiap tahun juga digunakan untuk menambah alokasi modal bergulir, artinya potensi iddle semakin tinggi
4. Lemahnya (tidak berfungsinya) Dewan Pengawas UPK di masing-masing desa dengan berbagai alasan terkait tupoksi maupun kualifikasi dan profesionalisme personil, dan alasan lainnya
REKOMENDASI KBIK KORKOT JATIM (POKJA KEUANGAN)
1. UPK adalah salah satu pilar/instrumen LKM dalam memperkuat modal sosial di masyarakat
2. Diperlukan dukungan pemerintah daerah tingkat kabupaten-desa, untuk ikut menjalankan fungsi pengendalian dan fasilitasi kepada UPK yang dapat dituangkan dalam perbub/ perdes
3. Kebutuhan legalisasi UPK ditentukan oleh masyarakat desa masing-masing
Upaya yang dapat dilakukan :
4. Identifikasi kondisi existing (saat ini) terkait keberadaan UPK (Baik, sedang, kurang)
5. Melakukan advokasi kepada pemda (kab/kec/desa) untuk melakukan fungsi fasilitasi dan pengawasan kepada UPK sesuai kondisi existing UPK
6. Mendorong lahirnya BKA BKM yang nantinya dapat mendorong pemda melahirkan perda dukungan bagi keberadaan LKM dan UPK
7. Melakukan fasilitasi legalisasi UPK bagi UPK-BKA LKM yang siap/ membutuhkan
DESKRIPSI Badan Hukum Pengelola DBMItem Badan Hukum (BAHU) Pilihan
Koperasi Aneka Usaha
(UPE)
Perkumpulan Berbadan Hukum (BKA LKM)
PT Lembaga Keuangan Mikro
(UPK)Dasar Hukum UU 17 th 2012 ttg
PerkoperasianUU No 17 th 2013 ttg
OrmasUU No.1 thn 2013
Berlaku 30 Oktober 2012 22 Juli 2013 8 Januari 2015
Status Organisasi BAHU & Usaha BAHU untuk Organisasi Nir-Laba (Sosial, Pendidikan, dll)
BAHU & Usaha
Kepemilikan Anggota (representasi masyarakat)
Anggota (representasi masyarakat)
60% tambahan saham dari
BUMDes/Kel atau Pemkot & 40%
saham Masyarakat
Keputusan Tertinggi
Rapat Anggota Rapat Anggota RUPS
Min. Modal Pendirian
Rp 15 juta - Rp 12,5 juta
Pengesahan BAHU/ Pengawasan
Menteri Koperasi Menkumham/Pemerintah & Pemda
MenkumHam/OJK
Kelengkapan Dokumen Organisasi
BNRI & TBNRI, Akta Pendirian,
AD/ART
BNRI & TBNRI, Akta Pendirian, AD/ART
BNRI & TBNRI, Akta Pendirian, AD/ART
Sisa Kekayaan Jika Bubar
Anggota (Representasi Masyarakat)
Organisasi Sosial yang Sejenis
Pemegang Saham/OJK
PRINSIP-PRINSIP BAHU-PDB
a) Proses Pembentukan & Pemilihan BAHU-PDB dilakukan scr partisipatif, demokratis, transparan dan Akuntabel
b) Pengambilan Keputusan ttg Pilihan BAHU-PDB dilakukan oleh Masyarakat (sbg Pemilik Asset BLM), melalui mekanisme FGD dan Rembug Utusan Warga yang difasilitasi BKM
c) Kelembagaan dan Asset BAHU-PDB di bawah BKM, sbg representasi Masyarakat.
d) BAHU-PDB dikelola secara profesional & fokus pd PDB/DBM sesuai ketentuan peraturan BAHU yang dipilih
e) Kelompok sasaran PDB/DBM oleh BAHU-PDB tetap harus berlandaskan asas Manfaat bagi MASYARAKAT MISKIN…!
f) Terkait keberadaan UPK:
▫ Jika UPK yang di-Badan Hukum-kan, maka UPK hanya mengelola Dana Bergulir. Sedangkan Pengelolaan Dana Non Bergulir, spt Keuangan Sekretariat, BOP, Dana Infrastruktur, dana sosial, dll dialihkan ke Sekretariat
▫ Jika membentuk baru Unit Pengelola PDB/DBM yang ber-badan hukum, maka fokus UPK hanya pengelolaan dana non bergulir
STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL BKA LKM – UPK - UPE
BKA LKM KEC
LKM DESA
A
LKM DESA
B
LKM DESA
C
UPK KEC
UPK DESA
A
UPK DESA
B
UPK DESA
C
UPE KEC (USAHA
PRODUKTIF)
Bussiness Development
Centre
BKA LKM KAB
Perkumpulan Berbadan Hukum
PENJELASAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL BKA LKM
1. BKA LKM adalah mandataris LKM (utusan masing-masing LKM yang tergabung dalam BKA LKM) yang dilegalisasi dalam bentuk perkumpulan LKM
2. UPK Kecamatan adalah unit yang dibentuk oleh BK LKM untuk mengelola modal bergulir yang modal awalnya dari saham alokasi laba UPK masing-masing LKM desa/kelurahan yang tergabung dalam BKA LKM
3. UPE Kecamatan adalah unit pengelola usaha ekonomi tingkat kecamatan yang dibentuk BKA LKM sebagai jaringan usaha dan pembinaan KSM ekonomi produktif di masing-masing desa
4. UPK Kecamatan juga berperan turut memantau perkembangan UPK di masing-masing LKM desa/ kelurahan yang selama ini diperankan oleh Dewan Pengawas UPK
FASILITASI PENGUATAN KAPITAL SOSIAL DALAM ASSOSIASI/ PERKUMPULAN KSM OLEH BKA LKM
BKA - LKM
ASSOSIASI KSM PEDULI
LINGKUNGAN
Himpuan Pemakai
Air Bersih
Himpunan Sadar
Lingkungan
Himpunan KSM
Sanitasi
Assosiasi/ LSM
Peduli Pendidika
n
Assosiasi/ LSM
Peduli Kesehatan
ASSOSIASI KSM EKONOMI LOKAL
Himpunan Petani
Himpunan Pedagang Makanan
Himpunan Perajin
Himpunan Peternak
Asosiasi Laundry
DINAS TERKAIT :1. PU, DKP, Dinas 2. Dinas Kesehatan3. Dinas Pendidikan4. Dinas Koperasi5. Dinasi Pertanian6. Dinas
Peridustrian dan Perdagangan
LEMBAGA PROFESI
DAN DUNIA USAHA
UPE
BUSSINES DEVELOPMEN
T CENTRE
UPK
DIAGRAM ALIR BKA LKM – UPK
SOSIALISASI FKA BKM –
FORUM UPK KEC
SOSIALISASI DI MASING-
MASING BKM - UPK
REMBUG UTUSAN ANTAR
DESA PENYEPAKATAN
BKA LKM (AD/ART)
PENYEPAKATAN TK DESA
(AMANDEMEN ART – ALOKASI
LABA UPK)
PEMBENTUKAN UPK-KEC DAN UNIT EKONOMI LAIN (UPE)
PENGELOLAAN SAHAM LKM
MASING-MASING DESA OLEH UPK DAN
UPE
LEGALISASI BKA LKM
1
23
PersiapanTk Desa Rembug
Antar Desa
Legalisasi dan
Aktivasi
RKTL….
NO URAIAN KEGIATAN WAKTU P.J
1 Persiapan Audit Independen
Minggu-3 Persiapan/LPJ
Program Kerja FKA
Minggu-4 Januari 2015
FKA-MK
2 Penguatan Kelembagaan (BKA Kecamatan)
Februari 2015 FKA-Kec
3 Penguatan Kelembagaan Level Kabupaten (PBH)
Maret 2015 FKA-kab
4 Audiensi Pihak Terkait (TKPKD – DPRD)
Februari FKA-korkot
5 KPS
•TERIMA KASIH