LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKj IP )
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2018
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi 2
C. Permasalahan Utama ( Strategic Issued ) 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis PD Tahun 2016 - 2021 7
B. Rencana Kinerja Tahun 2018 11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi 15
B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 17
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 17
D. Realisasi Anggaran 40
BAB IV PENUTUP 42
LAMPIRAN - LAMPIRAN
1. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Penghargaan Ki Hajar Bagi Kepala Daerah Peduli TIK Untuk
Pendidikan dan Kebudayaan
3. TOP Leader on IT Leadership 2018 and TOP IT Implementation on
Regency Government 2018
iv
i
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen
kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
LKj IP ini merupakan capaian kinerja ( performance results ) sesuai dengan
rencana kinerja ( performance plan ) tahun 2018 yang merupakan penjabaran tahunan
dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39
Tahun 2018.
LKj IP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk
menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan
keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama ( IKU ) Dinas Komunikasi dan
Informatika yang telah dicanangkan pada tahun 2018 telah berhasil dicapai.
Dari Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2018,
kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa IKU dapat tercapai dengan kategori Sangat
Berhasil. Keberhasilan capaian IKU Diskominfo merupakan hasil dari upaya - upaya
Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melayani masyarakat, juga berkat dukungan
dan partisipasi seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada
umumnya yang berkepentingan secara integral dan sinergi dalam memenuhi program-
program Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018.
Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena
ada beberapa hambatan dan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat
berpengaruh pada capaian sasaran yang akan datang.
Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang
terjadi di masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional agar tujuan
Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan
tujuan yang telah ditetapkan.
Adapun langkah-langkah strategis yang diupayakan adalah :
1. Pelaksanaan anggaran dan kegiatan sesuai rencana yang ditetapkan, sehingga
penyerapan dana dapat maksimal.
2. Mendorong Perangkat Daerah memiliki layanan informasi yang di kelola secara
aktif
3. Sosialisasi secara berkala dan berkelanjutan kepada OPD tentang pengamanan
informasi
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan BPS Kabupaten Gunungkidul
terkait dengan cara memenuhi ketersediaan data dasar.
iii
5. Menjalin kerjasama pemanfaatan bersama infrastruktur dengan perangkat daerah
terkait untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pengembangan
infrastruktur dan integrase TIK
Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program dan kegiatan masa
depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya
masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan
kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika serta adanya perilaku kinerja apartaur yang dapat bekerja ”tuntas”
berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, dan berbasiskan manajemen
kinerja sehingga bebas dari KKN. Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal
sosial dengan ciri adanya kepercayaan ( trust ) masyarakat pada pemerintah.
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis,
transparan, akuntabel, efisien, dan efektif maka penilaian dan pelaporan
kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan
pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, setiap OPD wajib menyampaikan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj IP ) kepada Bupati sebagai perwujudan
kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban
secara periodik setiap akhir tahun anggaran.
LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan dan
pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah
berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan
sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya
good governance serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban
kepada publik.
Bertitiktolak dari Renstra Dinas Kominfo 2016-2021 dan Rencana
Kerja Tahun 2018, maka LKj IP Dinas Komunikasi dan Informatika yang
disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2018 dan menyajikan
2
laporan kemajuan penyelenggaraaan pemerintahan oleh Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika kepada Bupati Gunungkidul.
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul adalah
dinas yang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di
bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi,
informatika, statistik dan persandian.
Tugas Pokok
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan umum di bidang komunikasi, informatika,
persandian dan statistik daerah.
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika,
persandian dan statistik daerah.
c. Penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja di bidang komunikasi,
informatika, persandian dan statistik daerah.
d. Penyelenggaraan kehumasan pemerintah daerah.
e. Pengembangan kemitraan media.
f. Penyelenggaraan peliputan.
g. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
h. Pelaksanaan tata kelola persandian.
i. Penyelenggaraan operasional pengamanan informasi
j. Penyelenggaraan statistik daerah.
k. Penyelenggaraan infrastruktur tehnologi informasi dan komunikasi.
l. Pengelolaan dan pengembangan aplikasi.
3
m. Pemberdayaan informatika.
n. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang komunikasi,
informatika, persandian dan statistik daerah.
o. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk
operasional di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
daerah.
p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah, dan
q. Pengelolaan UPT.
Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul, Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Gunungkidul yaitu :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari
1) Sub Bagian Perencanaan;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Umum.
c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
1) Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
2) Seksi Hubungan Masyarakat;
3) Seksi Media dan Peliputan.
d. Bidang Persandian dan Statistik, terdiri dari :
1) Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;
2) Seksi Statistik.
e. Bidang Layanan Informatika, terdiri dari :
1) Seksi Infrastruktur
2) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi;
3) Seksi Pemberdayaan Informatika.
f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
4
Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya tersebut Dinas
Komunikasi dan Informatika didukung sumberdaya manusia dengan jumlah
pegawai sebanyak 35 ( tiga puluh lima ) orang dengan perincian yaitu
jabatan struktural sebanyak 16 ( enambelas) orang terdiri eselon II. a = 0
(satu) jabatan, eselon III.a. = 1 ( satu ) jabatan, eselon III.b = 3 ( tiga )
jabatan, eselon IV.a. = 11 ( sebelas) jabatan, sedangkan jumlah pegawai
non eselon sebanyak 20 ( dua puluh ) orang.
Gambar 1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2018
Sumber : Subbagian Umum Diskominfo 2018
Sedangkan komposisi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai
berikut :
Tabel 1.1 Komposisi Pegawai
No. Golongan/ Ruang Bezetting 31 Desember 2018
1. I/a – I/d 0
2. II/a – II/d 5
3. III/a – III/d 24
4. IV/a – IV/e 6
Jumlah 35
Sumber : Subbagian Umum Diskominfo 2018
5
Gambar 1.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan pada
Akhir Tahun 2018
Sumber : Subbagian Umum Diskominfo 2018
C. Permasalahan Utama ( Strategic Issued )
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu
pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat
terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya
merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok
pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan
masyarakat. Peran TIK juga ditekankan dalam aspek demokratisasi dan tata
kelola pemerintahan. Untuk itu pemanfaatan TIK diberi mandat untuk
menciptakan tercapainya keadilan, kemudahan, transparansi, dan
akuntabilitas dalam layanan-layanan pemerintah kepada publik.
Pemanfaatan TIK merupakan satu lapisan pengelolaan khusus yang juga
memerlukan perhatian tersendiri.
Oleh karena itu, dalam pengembangannya penyelenggaraan
pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini haruslah
dilaksanakan secara efisien dengan mengoptimalkan jejaring komunikasi,
koordinasi dan kolaborasi lintas instansi, termasuk dengan elemen - elemen
masyarakat.
6
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul sebagai
organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi komunikasi,
informatika, statistik dan persandian diharapkan mampu memenuhi tuntutan
masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada
masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan
akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Pemerintah Daerah
dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan
pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat,
tepat dan akurat. Untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen
pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan
informasi dan komunikasi yang mencakup semua OPD serta peningkatan
pelayanan akses informasi untuk menekan jumlah wilayah blankspot
sehingga semua wilayah Kabupaten Gunungkidul bisa terakses layanan
komunikasi dan informasi.
7
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah
yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah
diberikan oleh masyarakat. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen teknis
operasional.
A. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 - 2021
Rencana Strategis PD ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Dokumen
tersebut merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang
menjadi tolok ukur kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam
melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.
Tujuan dan Sasaran
Tujuan pembangunan PD tahun 2016 – 2021, dirumuskan sebagai
berikut :
a. Meningkatkan capaian kinerja Perangkat Daerah
b. Meningkatkan akses layanan informasi dan komunikasi
Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika menjabarkan dalam
sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode
Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur
keberhasilan sasaran strategis selama 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1 Sasaran strategis dan indikator kinerja
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
1. Kualitas pelayanan
komunikasi dan informatika
pemerintah meningkat
Indeks kepuasan layanan komunikasi
dan informatika
8
2. Kepuasan masyarakat
terhadap penyelenggaraan
pelayanan perangkat
daerah meningkat
Nilai IKM Perangkat Daerah
3. Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Perangkat
Daerah (PD) Meningkat
Persentase Laporan Keuangan yang
disusun tepat waktu ( bulanan,
semesteran, tahunan )
4. Kesesuaian antar lembaga
dalam dokumen
perencanaan pembangunan
daerah
Persentase kesesuaian program
dalam Renja PD terhadap RKPD dan
Renstra PD terhadap RPJMD
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul telah
menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Bupati Gunungkidul
Nomor 275/KPTS/2017 tentang tentang Indikator Kinerja Utama Dinas
Komunikasi dan Informatika. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas
Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Utama
Penjelasan/Alasan/ Formulasi Perhitungan
Kualitas
Pelayanan
Komunikasi
dan
Informatika
pemerintah
meningkat
Indeks kepuasan
layanan
komunikasi dan
informatika
pemerintah
Rumus :
Indeks kepuasan layanan komunikasi dan
informatika dihitung berdasarkan hasil rata –
rata capaian dari :
1. Persentase peningkatan kualitas layanan
jaringan komunikasi data dan informatika
2. Persentase PD yang memiliki Layanan
Informasi yang dikelola secara aktif
3. Persentase layanan keamanan
informatika
4. Persentase data dasar yang tersedia
untuk perencanaan
9
Berdasarkan IKU PD tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan
menetapkan Indikator Kinerja Program dengan Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Nomor 074/KPTS/2017 tentang Indikator
Kinerja Program Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu sebagai berikut :
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Program
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Program
Alasan/ Penjelasan/ Formulasi
1. Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika pemerintah meningkat
Persentase peningkatan kualitas layanan jaringan komunikasi data dan informatika
Rumus: ∑ Unsur 1 + Unsur 2
2 Tipologi Data : Komulatif
1. Rumus Unsur 1 : ∑ layanan gangguan jaringan
komunikasi darat Jumlah Lembaga
x 100%
2. Rumus Unsur 2 : ∑ Layanan Informatika
Jumlah Lembaga
x 100%
Tipologi data: Non komulatif
Persentase PD yang memiliki Layanan Informasi yang dikelola secara aktif
Rumus: ∑ PD yang memiliki Layanan
Informasi yang dikelola secara aktif
∑ PD yang memiliki Layanan Informasi
x 100%
Tipologi data: Non komulatif
Persentase layanan keamanan informatika
Rumus: ∑ OPD yang menerima layanan
keamanan informasi ∑ OPD
x 100%
Tipologi data: Non komulatif
Persentase data dasar yang tersedia untuk perencanaan
Rumus: ∑ data dasar yang tersedia untuk
perencanaan ∑ data dasar
x 100%
Tipologi data: Non komulatif
10
2. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat
Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
Rumus: (∑ Nilai Rata-rata unsur x 0,071) x 25 Yang dimaksud unsur adalah meliputi 14 unsur pelayanan
Tipologi data: Non komulatif
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
∑ realisasi pemenuhan administrasi perkantoran
∑ administrasi perkantoran yang dibutuhkan
x 100%
Tipologi data: Non komulatif
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
∑ realisasi pemenuhan sarana dan prasarana
∑ sarana dan prasarana yang direncanakan
x 100%
Tipologi data: Non komulatif
Persentase Aparatur Sipil Negara taat aturan
∑ ASN PD yang taat aturan
∑ ASN PD
x 100%
Tipologi data: Non komulatif
3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat
Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu: 1. laporan bulanan 2. laporan
semesteran 3. laporan tahunan
∑ laporan keuangan disusun tepat
waktu ∑ laporan keuangan disusun
x 100%
Tipologi data: Non komulatif
4. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah
Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
∑ Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD yang sama dengan
RKPD ∑ Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
x 100%
Persentase kesesuaian Program dalam Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD
∑ Program dalam Renstra PD yang sama dengan RPJMD
∑ Program dalam RPJMD
x 100%
Tipologi data: Non komulatif
11
Program – program
Untuk mencapai sasaran strategis PD dengan melaksanakan program
prioritas, yaitu :
1. Program Pembangunan dan Pembinaan Jaringan Komunikasi Data dan
Informatika
2. Program Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
3. Program Persandian dan Pengamanan Informasi
4. Program Pengembangan Statistik Daerah
Sedangkan program–program penunjang atau pendukung pencapaian
sasaran strategis adalah :
1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
4. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
5. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
6. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
B. Rencana Kinerja 2018
Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan
keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di
masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta
target ( quantitative objectives ) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan
tingkat pelaksanaan program kegiatan. Perencanaan kinerja merupakan
bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan
dan target kinerja tahunan organisasi.
Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut Dinas
Komunikasi dan Informatika menyusun perencanaan kinerja tahunan yang
disusun dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kerja
Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja.
12
Rencana Kinerja Tahunan 2018 mencerminkan rencana kegiatan,
program dan sasaran tahunan serta menguraikan target kinerja yang hendak
dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika selama tahun 2018. Target kinerja
merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2018
dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun
sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok
ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian
tujuan.
Target sasaran untuk Tahun 2018 memuat sasaran strategis, indikator
kinerja, dan target yang akan dicapai. RKT 2018 adalah sebagai berikut :
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1. Kualitas Pelayanan
Komunikasi dan
Informatika pemerintah
meningkat
Indeks kepuasan
layanan komunikasi
dan informatika
pemerintah
Nilai/Indeks 60,65
2. Kepuasan masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan PD
meningkat
Nilai IKM PD
Indeks 79,5
3. Akuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan Perangkat
Daerah (PD)
Meningkat
Persentase
Laporan Keuangan
yang disusun tepat
waktu ( bulanan,
semesteran,
tahunan )
Persen 100
4. Terwujudnya
keselarasan antar
lembaga dalam
dokumen perencanaan
Perangkat Daerah
Persentase
kesesuaian
program dalam
Renja PD terhadap
RKPD dan Renstra
PD terhadap
RPJMD
Persen 100
13
C. Perjanjian Kinerja 2018
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan suatu dokumen kontrak
kinerja antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Bupati
Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja tahun 2018 berdasarkan pada
sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Gunungkidul. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 mencerminkan rencana
kegiatan, program dan sasaran tahunan. Pada dasarnya perjanjian kinerja
Tahun 2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas
Komunikasi dan Informatika selama tahun 2018. Target kinerja
merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2018
dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun
sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok
ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian
tujuan.
Dokumen Penetapan Kinerja/ Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi
dan Informatika Tahun 2018 disusun setelah diterimanya Dokumen
Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Nomor 31/DPA/2018 dan sesuai penjabaran
Peraturan Bupati Nomor 18/DPA/2018. Serta seiring dengan Pergeseran
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Nomor 78/DPA/2018.
Pergeseran Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2018 sebagai berikut :
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1. Kualitas Pelayanan
Komunikasi dan
Informatika pemerintah
meningkat
Indeks kepuasan
layanan
komunikasi dan
informatika
pemerintah
Nilai/Indeks 60,65
14
No Nama Program Anggaran Keterangan
1. Program Pembangunan dan
Pembinaan Jaringan Komunikasi
Data dan Informatika
Rp. 2.602.283.500
2. Program Pembangunan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
Rp. 1.270.915.500
3. Program Pengembangan Statistik
Daerah
Rp 256.395.000
4. Program Persandian dan
Pengamanan Informasi
Rp. 242.580.000
Rp. 2.372.174.000
15
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa
fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/
kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan
berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana
program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai
untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun
dampak.
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana
salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauhmana
sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam
penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh
masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggungjawaban program/
kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan
adalah system akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan
Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur
tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi
pemerintah.
Pengukuran Kinerja
Kerangka Pengukuran Kinerja di Dinas Komunikasi dan Informatika
dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
16
Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :
a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja
atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja,
digunakan rumus :
b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja
atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja,
digunakan rumus :
Atau
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran
menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala
ordinal, yaitu :
Tabel 3.1
Pengukuran dengan Skala Ordinal
Skala Ordinal Predikat/ Kategori
85 ≤ X Sangat Berhasil
70 ≤ X < 85 Berhasil
55 ≤ X < 70 Cukup Berhasil
X < 55 Tidak Berhasil
Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan
berdasarkan “ Metode Rata-Rata Data Kelompok “. Penyimpulan capaian
sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :
Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah
indicator untuk setiap kategori ( sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan
Realisasi Capaian indikator kinerja = x 100 % Rencana
Rencana – (Realisasi – Rencana) Capaian indikator kinerja = x 100 % Rencana
( 2 x Rencana ) - Realisasi Capaian indikator kinerja = x 100 % Rencana
17
tidak berhasil ) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean
( rata-rata ) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator
yang ada di kelompok sasaran tersebut.
B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018
Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah
dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi
kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas
Komunikasi dan Informatika tahun 2018. Pencapaian IKU tahun 2018 secara
ringkas ditunjukkan sebagai berikut :
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Realisa
si
Tahun
2017
Tahun 2018 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capaian
s/d 2018
terhadap
2021
( % )
Target Realis
asi
Capaian
Kinerja (%)
1. Kualitas
Pelayanan
Komunikasi
dan
Informatika
pemerintah
meningkat
Indeks
kepuasan
layanan
komunikasi
dan
informatika
pemerintah
42,08
%
60,65
%
55,88
%
92,13 80,55 69,37
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang
menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut :
Sasaran 1
” Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika
pemerintah meningkat ”
Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori
Capaian sasaran = x 100 %
Jumlah indikator kinerja sasaran
18
Target peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika
merupakan fokus dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Indikator kinerja Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika
pemerintah meningkat adalah Indeks kepuasan layanan komunikasi dan
informatika pemerintah dengan 4 ( empat ) indikator sasaran yang digunakan
dalam mengukur peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan
informatika, yaitu :
1. Persentase peningkatan kualitas layanan jaringan komunikasi data dan
informatika
2. Persentase PD yang memiliki Layanan Informasi yang dikelola secara
aktif
3. Persentase Layanan Keamanan Informatika
4. Persentase data dasar yang tersedia untuk perencanaan.
Rumus :
Indeks kepuasan layanan komunikasi dan informatika dihitung berdasarkan hasil
rata – rata capaian dari :
1. Persentase peningkatan kualitas layanan jaringan komunikasi data dan
informatika
2. Persentase PD yang memiliki Layanan Informasi yang dikelola secara aktif
3. Persentase layanan keamanan informatika
4. Persentase data dasar yang tersedia untuk perencanaan
Indeks = 71,67 % + 34,04 % + 81,82 % + 36 %
4
= 55,88 %
Realisasi pencapaian sasaran dengan sasaran pertama, yaitu Kualitas
Pelayanan Komunikasi dan Informatika pemerintah meningkat masih
dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu 55,88 % dari target pada tahun
2018 sebesar 60,65 % atau sebanyak 92,13 % ( sangat berhasil ) dengan
rincian sebagai berikut :
19
Tabel 3.3 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Pengukuran Kinerja
No Indikator
Kinerja
Realis
asi
Tahun
2016
Realisa
si
Tahun
2017
Tahun 2018 Target Akhir
Renstra (2021)
Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
Target Reali
sasi
Capaia
n
Kinerja
(%)
Kategori
1. Indeks
kepuasan
layanan
komunika
si dan
informatik
a
pemerinta
h
56,75 42,08 60,65 55,88 92,13 Sangat
Berhasil
80,55 69,37
Rata rata Capaian Indikator Sasaran 92,13
Dari hasil evaluasi data tersebut di atas, terlihat bahwa capaian kinerja
sebesar rata-rata 92,13 % yang masuk kategori Sangat Berhasil.
Untuk mencapai target sasaran tersebut dilaksanakan program
prioritas yaitu :
1. Program Pembangunan dan Pembinaan Jaringan Komunikasi Data dan
Informatika
2. Program Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
3. Program Pengembangan Statistik Daerah
4. Program Persandian Keamanan Informasi
20
Yang menunjukkan keadaan sebagai berikut :
1. Program Pembangunan dan Pembinaan Jaringan Komunikasi Data
dan Informatika
Tabel 3.4 Evaluasi Pencapaian
No
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun 2016
Realisasi
Tahun 2017
Tahun 2018 Target Akhir
Renstra (2021)
Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
Target Realisa
si Capaian
Kinerja (%) Kategori
1
.
Persentase
peningkatan
kualitas
layanan
jaringan
komunikasi
data dan
informatika
75 % 41 % 75 % 71,67
%
95,56 Sangat
berhasil
87% 82,38
Rata rata Capaian Indikator Sasaran 95,56
Realisasi pencapaian target sebesar 71,67 % diperoleh berdasarkan rumus :
= Jumlah Unsur 1 + unsur 2
2
= 43,34 % + 100 %
2
= 71,67 %
Unsur 1 adalah : ∑ Layanan gangguan jaringan komunikasi darat x 100
Jumlah OPD/ Lembaga
: 176 x 100
406
: 43,34 %
Unsur 2 adalah : ∑ Layanan informatika x 100
Jumlah OPD/ Lembaga
: 1988 x 100
1.988
: 100 %
Realisasi kinerja tahun 2018 masih belum memenuhi target yang
ditetapkan, dengan pencapaian sebanyak 71,67 % dari target 75 % atau
21
sebanyak 95,56 % ( sangat berhasil ). Pencapaian ini menunjukkan kinerja
yang baik untuk sasaran pertama ini.
Pencapaian tahun 2016 yang realisasinya mencapai 75 %, disebabkan
indikator yang digunakan berbeda. Indikator ini diukur dari jumlah desa yang
telah terakses oleh jaringan telekomunikasi. Dari 144 desa di Kabupaten
Gunungkidul, masyarakat di 123 desa bisa berkomunikasi dengan baik
dengan sarana komunikasi yang ada.
Tahun 2017 pencapaian masih rendah yaitu 41 % dikarenakan
dominasi jaringan eksisting wireless berakibat pada lambatnya layanan
jaringan komunikasi data dan informatika dan keterbatasan ketersediaan
server.
Pada tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Dominasi
melakukan percepatan pembangunan infrastruktur jaringan fiber optic Ring 1,
Ring 2 dan Ring 3 serta memfasilitasi pembuatan website dan sitem elektronik
di seluruh OPD. Hal ini mengakibatkan gangguan jaringan komunikasi darat
dapat diminimalisir sehingga pencapaian kinerja naik 30,67 % dari tahun 2017.
Dalam melaksanakan Program Pembangunan dan Pembinaan
Jaringan Komunikasi Data dan Informatika dianggarkan sebesar
Rp. 2.602.283.500,- dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar
Rp. 2.476.161.751,- ( 95,15 % ) sehingga terdapat efisiensi anggaran
sebesar Rp. 126.121.749,- ( 4,85 %), yang dirinci sebagai berikut :
No Nama Program Anggaran
(Rp.)
Realisasi
(Rp.)
Capaian
(%)
Selisih (Rp) Efisiensi
(%)
1. Program
Pembangunan
dan Pembinaan
Jaringan
Komunikasi
Data dan
Informatika
2.602.283.500 2.476.161.751 95,15 126.121.749 4,85
Jumlah 2.602.283.500 2.476.161.751 95,15 126.121.749 4,85
22
Permasalahan belum tercapainya target Persentase peningkatan kualitas
layanan jaringan komunikasi data dan informatika pada tahun 2018 :
1. Pemahaman Perangkat Daerah terkait dengan perencanaan,
pembangunan dan evaluasi Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) belum
memiliki persepsi yang sama
2. Terdapat spesifikasi perangkat jaringan pada OPD yang sulit
diintegrasikan
3. Pemanfaatan intranet dan internet yang belum optimal
4. Perangkat Daerah belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)
dalam pemanfaatan TIK
5. Perangkat Daerah belum memasukkan unsur TIK ke dalam dokumen
perencanaan
Solusi pemecahan masalah :
1. Menyusun Peraturan Daerah Pengelolaan Teknologi Informasi
Komunikasi
2. Menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 555/2978 tanggal 10
Juli 2018 tentang Integrasi Infrastruktur TIK dan Integrasi Aplikasi
Kabupaten Gunungkidul
3. Membuat jejaring komunikasi melalui whatsapp group yang terdiri dari
unsur perangkat daerah hingga perangkat desa, untuk mengendalikan
pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan TIKdan memberikan
solusi atas masalah-masalah yang terjadi.
4. Menjalin kerjasama pemanfaatan bersama infrastruktur dengan perangkat
daerah terkait untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan
pengembangan infrastruktur dan integrasi TIK.
Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis
elektronik, Dinas Komunikasi dan Informatika memprioritaskan
pembangunan infrastruktur jaringan internet sehingga memungkinkan
terkoneksinya OPD se Kabupaten Gunungkidul dakam jaringan internet/
intranet sehingga masing-masing unit kerja dapat berjalan dengan lancar.
23
Forum e-Government Desa
Penerimaan Kunjungan kerja Kabupaten Temanggung terkait aplikasi
Pelatihan Aplikasi
24
Konsinyering Penyusunan Raperda TIK
Perbaikan Jaringan
Sebagai bentuk pengakuan dan bukti keberhasilan pengembangan
dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, Kabupaten
Gunungkidul memperoleh beberapa penghargaan Nasional :
No Penghargaan Institusi Pemberi
Penghargaan
Tanggal Keterangan
1. Pelopor
Implementasi
Jaringan Fiber
Optik Kecamatan
dan Desa
PT. Indonesia
Comnets Plus (
ICON)
23 November
2018
25
2. TOP Leader on IT
Leadership 2018
Majalah IT Works –
PT. Madani Solusi
Internasional
(Madani Group)
6 Desember
2018
Diterima oleh
Bupati
3. TOP IT
Implementation on
Regency
Government 2018
Majalah IT Works –
PT. Madani Solusi
Internasional
(Madani Group)
6 Desember
2018
Peringkat 1
2. Program Pembangunan Komunikasi, Informatika dan Media Massa
Tabel 3.5 Evaluasi Pencapaian Program Pembangunan Komunikasi, Informatika
dan Media Massa
No Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun 2016
Realisa
si Tahun 2017
Tahun 2018 Target Akhir
Renstra
(2021)
Capaian s/d 2018
terhadap 2021
(%)
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
Kategori
1 Persentase PD yang memiliki Layanan Informasi yang dikelola secara aktif
32 % 17,02 %
32,60 %
34,04 %
104,41 SangatBerhasil
65,21 %
52,20 %
Rata rata Capaian Indikator Sasaran
104,41
Persentase PD yang memiliki Layanan Informasi yang dikelola secara aktif :
: ∑ PD yang memiliki Layanan Informasi yang dikelola secara aktif x 100
Jumlah PD yang memiliki layanan informasi
: 16 x 100
47
: 34,04 %
Realisasi kinerja tahun 2018 sudah melebihi dari target yang ditetapkan
yaitu sebesar 34,04 % atau sebanyak 106,67 % ( Sangat berhasil ).
Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang baik untuk sasaran pertama ini.
Dibandingkan pencapaian tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup
26
signifikan yaitu sebesar 17,2 %, hal ini disebabkan adanya pendampingan di
semua Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan informasi. Adanya
kegiatan pemeringkatan PD yang aktif mengelola website di tahun 2018 juga
berdampak positif bagi pengelola informasi.
Program Pembangunan Komunikasi dan Media Massa didukung oleh tiga
kegiatan yaitu :
1. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan
2. Kegiatan Penyelenggaraan Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi
3. Kegiatan Penyelenggaraan Komunikasi Publik dan Desiminasi Informasi.
Dalam melaksanakan program tersebut dianggarkan sebesar
Rp. 1.270.915.500,- dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar
Rp. 1.192.753.850,- ( 93,85 % ) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar
Rp. 78.161.650,- ( 6,15 %), yang dirinci sebagai berikut :
No Nama Program Anggaran
(Rp.)
Realisasi
(Rp.)
Capaian
(%)
Selisih (Rp) Efisiensi
(%)
1. Program
Pembangunan
Komunikasi,
Informatika dan
Media Massa
1.270.915.500 1.192.753.850 93,85 78.161.650 6,15
Jumlah 1.270.915.500 1.192.753.850 93,85 78.161.650 6,15
Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam penyebaran informasi antara lain :
1. Temu Wicara Bupati Gunungkidul dengan Masyarakat di Kecamatan
Patuk (16 November 2018)
27
2. Bimbingan Teknik Kehumasan, 20 Maret 2018
3. Jumpa Pers Bupati Gunungkidul, 22 Februari 2018
4. Pelatihan Jurnalistik
28
5. Talkshow radio Dinas Kominfo bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil di LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM
6. Pertunjukan Rakyat ( Pertunra ), yaitu sarana publikasi dengan
memanfaatkan media tradisional berupa kesenian daerah ( ketoprak,
dagelan, campursari, wayang kulit dll. )
Permasalahan :
1. Belum semua Perangkat Daerah memiliki layanan informasi yang di kelola
secara aktif
2. Kurangnya SDM pengelola informasi di semua Perangkat Daerah baik
secara kualitas maupun kuantitas.
29
3. Masih minimnya dukungan anggaran untuk mengelola informasi
4. Sarana dan prasarana pengelola informasi yang belum memadai.
Solusi :
1. Mendorong Perangkat Daerah untuk melaksanakan pengelolaan layanan
informasi secara aktif.
2. Melaksanakan pendampingan secara intensif di semua Perangkat Daerah
dalam pelaksanaan pengelolaan informasi.
3. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan.
3. Program Pengembangan Statistik Daerah
Tabel 3.6 Evaluasi Pencapaian Program Pengembangan Statistik Daerah
No
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun 2016
Realisasi Tahu
n 2017
Tahun 2018 Target Akhir
Renstra (2021)
Capaian s/d
2018 terhadap 2021
(%)
Target
Realisasi
Capaian Kinerja
(%) Kategori
1 Persentase data dasar yang tersedia untuk perencanaan
80 % 78,79
%
85 % 81,82 96,26 Sangat
Berhasil
95 % 86,13
Rata rata Capaian Indikator Sasaran 96,26
Realisasi kinerja tahun 2018 belum mencapai target yang ditetapkan,
dengan pencapaian sebanyak 81,82 % dari target 85 % atau sebanyak
96,26 % ( Sangat berhasil ). Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang baik
untuk sasaran pertama ini.
Rumus = ∑ data dasar yang tersedia untuk perencanaan ∑ data dasar
X 100 %
= 27 33
X 100 %
= 81,82 %
Capaian kinerja pada tahun 2018 meningkat sebesar 3,03 % daripada
tahun 2017. Hal ini disebabkan adanya penambahan pada dokumen data
dasar yang tersedia untuk perencanaan sejumlah 1 indikator, yaitu angka
melek huruf.
30
Dalam melaksanakan Program Pengembangan Statistik Daerah
didukung oleh kegiatan Pengelolaan Data dan Statistik Daerah. Kegiatan
yang dilaksanakan merupakan hasil kerjasama dengan Badan Pusat Statistik
Kabupaten Gunungkidul.
Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Badan Pusat Statistik
Kabupaten Gunungkidul
Bimbingan Teknis Sistem Informasi Statistik Daerah Kabupaten Gunungkidul
31
Ekpose Data Statistik Daerah Kabupaten Gunungkidul
Pencapaian yang baru 96,26 % dipengaruhi beberapa faktor
diantaranya :
Permasalahan :
1. Data Indeks ketimpangan Williamson ( Indek Ketimpangan Regional )
untuk saat ini belum bisa dihitung BPS Kabupaten Gunungkidul, karena
ketidakterwakilan data PDRB sampai dengan tingkat kecamatan.
2. Angka kelangsungan hidup bayi, presentase balita gizi buruk, kontribusi
produksi kelompok petani terhadap PDRB, kontribusi sektor pariwisata
terhadap PDRB, konstibusi transmigran terhadap PDRB tidak tersedia
karena memiliki perbedaan kriteria pengukuran antara BPS berbeda
dengan kriteria Permendagri 54 Tahun 2010.
Solusi :
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan BPS Kabupaten
Gunungkidul terkait dengan cara memenuhi ketersediaan data tersebut.
Dalam melaksanakan program tersebut dianggarkan sebesar
Rp. 256.395.000,- dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar
Rp. 166.278.699,- ( 64,85 % ) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar
Rp. 90.116.301,- (35,15 %), yang dirinci sebagai berikut :
32
No Nama
Program
Anggaran
(Rp.)
Realisasi
(Rp.)
Capaian
(%)
Selisih
(Rp)
Efisiensi
(%)
1. Program
Pengembangan
Statistik Daerah
256.395.000 166.278.699 64,85 90.116.301 35,15
Jumlah 256.395.000 166.278.699 64,85 90.116.301 35,15
4. Program Persandian dan Keamanan Informasi
Tabel 3.7
Evaluasi Pencapaian Program Persandian dan Keamanan Informasi
No
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun 2016
Realisasi
Tahun 2017
Tahun 2018 Target Akhir
Renstra (2021)
Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
Target Realisa
si
Capaian Kinerja
(%)
Kategori
1 Persentase
layanan
keamanan
informasi
40 % 31,5 50 % 36 % 71 Berhasil 75 % 39
Rata rata Capaian Indikator Sasaran 78,75
Rumus =
∑ OPD yang menerima layanan
keamanan informasi
∑ OPD
X 100 %
= 178
5
X 100 %
= 35,6 %
Realisasi kinerja tahun 2018 masih dibawah target yang ditetapkan, dengan
pencapaian sebanyak 35,6 % dari target 50 % atau sebanyak 71 % (berhasil).
Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang baik untuk sasaran pertama ini.
Dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 ada kenaikan sejumlah 5,5 % dari
31,5 % menjadi 36 %. Hal tersebut dikarenakan adanya tambahan
penentration test dari 7 OPD tahun 2017 menjadi 9 OPD pada tahun 2018.
33
Layanan keamanan informasi yang dilaksanakan adalah :
1. Sosialisasi keamanan dan keamanan informasi
2. IT Assesment ( Penetration Test )
3. Counter survailenve / Operasi Siaga Kontra Pengindraan
4. Pendampingan pemanfaatan sertifikat elektronik
5. Pengamanan dan Kirim terima berita
Dalam melaksanakan program ini didukung oleh kegiatan Pengelolaan
Persandian dan Keamanan Informasi dengan sub kegiatan :
1. Bimbingan teknis Petugas Jaringan Pengamanan informasi, 19 April 2018
2. Pengamanan Sinyal HUT RI ke- 73 Tahun 2018 di Istana Negara Gedung
Agung Yogyakarta bersama Forkomsanda DIY
34
3. Pengamanan Launching 2020 website di Kabupaten Gunungkidul
4. Forum Komunikasi Persandian Daerah
Pencapaian yang baru 71 % dipengaruhi beberapa faktor diantaranya :
Permasalahan :
1. Belum semua OPD memahami pentingnya pengamanan informasi
2. SDM yang menguasai pengamanan informasi terbatas
3. SDM yang menguasai teknik Pen-Test belum ada di Kabupaten
Gunungkidul.
35
4. Banyaknya aplikasi yang harus di Pen-Test, baru 9 OPD dari 48 OPD
yang di Pen-Test belum termasuk aplikasi yang ada di Desa dan Sekolah
5. Belum memiliki perangkat untuk kegiatan Counter Survailance.
6. Pengiriman melalui radio komunikasi mengalami gangguan baik teknis
maupun cuaca dan sarana pendukung belum dimanfaatkan secara
optimal.
7. Sertifikat elektronik masih merupakan hal baru yang belum dipahami
semua OPD
Solusi :
1. Sosialisasi secara berkala dan berkelanjutan kepada OPD.
2. Menjalani kerjasama dengan Lembaga Sandi Negara RI, baik sebagai
narasumber maupun pelaksanaan Pen-Test yang dituangkan dalam
bentuk Perjanjian Kerjasama.
3. Memprioritaskan pelaksanaan pelaksanaan Pen-Test pada aplikasi yang
memiliki kerawanan terhadap gangguan.
4. Menjalin kerjasama dengan UTP yang telah memiliki peralatan dan
personil untuk kegiatan Counter Survailance.
5. Melaksanakan sosialisasi tentang sertifikat elektronik kepada OPD
Dalam melaksanakan program tersebut dianggarkan sebesar
Rp. 242.580.000,- dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar
Rp. 217.660.621,- ( 89,73 % ) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar
Rp. 24.919.379,- ( 10,27 %), yang dirinci sebagai berikut :
No Nama Program Anggaran
(Rp.)
Realisasi
(Rp.)
Capaian
(%)
Selisih
(Rp)
Efisiensi
(%)
1. Program
Persandian dan
Keamanan
Informasi
242.580.000 217.660.621 89,73 24.919.379 10,27
Jumlah 242.580.000 217.660.621 89,73 24.919.379 10,27
Disamping mencapai indikator kinerja utama yang didukung oleh
program prioritas, di setiap Perangkat Daerah juga melaksanakan program-
36
program penunjang atau pendukung untuk mencapai sasaran strategis yang
dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah, yaitu :
Sasaran 2
” Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik ”
Untuk mencapai target sasaran kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik meningkat dilaksanakan Program
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap kinerja Perangkat Daerah tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar
6,86 % dibanding tahun 2017, yaitu dari 75,17 naik menjadi 82,03 ( kategori
Baik ) dan naik 4,03 % dibanding tahun 2016, yaitu dari 78.
Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 untuk proses dan analisis data
sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat pada
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
Dalam pengukuran IKM tahun 2018 juga ada perbedaan pada
responden yang disurvey, jenis layanan dan unsur yang disurvei dan yang
berakibat pada hasil pengukuran IKM tahun 2018.
Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2018 ditargetkan sebesar 79,5
terealisasi sebesar 82,03 sehingga realisasi kinerjanya mencapai 103,18 %
termasuk dalam kategori sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian
program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut :
37
Tabel 3.8 Rencana dan Realisasi
Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
No Indikator Kinerja
Realisasi Tahu
n 2016
Realisasi
Tahun 2017
Tahun 2018 Target Akhir
Renstra (2021)
Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
Target
Realisasi
Capaian Kinerja
(%)
Kategori
1 Nilai IKM
PD
78 75,17 79,5 82,03 103,18 Sangat berhasil
80 % 102,54
Rata rata Capaian Indikator Sasaran 94,85 %
Dalam tahun 2018, realisasi pencapaian sasaran dengan indikator
kedua telah menunjukkan hasil yang positif. Target Nilai IKM pada tahun
2018 adalah 79,5 dengan rincian sebagai berikut :
Indikator
Kinerja
Target Kinerja Tahun 2018
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total
Targ
et
Real
isasi
Targe
t
Realis
asi
Targ
et
Re
alis
asi
Targe
t
Realis
asi
Target Realisa
si
Nilai IKM
PD
- - 79,5 80,95 - - 79,5 83,11 79,5 82,03
Sasaran 3
” Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat
Daerah (PD) Meningkat ”
Untuk mencapai target sasaran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Perangkat Daerah (PD) meningkat dilaksanakan Program Peningkatan
Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah. Presentase laporan
keuangan disusun tepat waktu baik bulanan, semesteran dan tahunan. Target
tahun 2018 sama dengan tahun 2017 dan tahun 2016 yaitu 100 %. Persentase
laporan keuangan disusun tepat waktu baik bulanan, semesteran dan tahunan
tahun 2018 ditargetkan sebesar 100 % terealisasi sebesar 100 % sehingga
38
realisasi kinerjanya mencapai 100 %, termasuk kategori sangat berhasil. Untuk
mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel 3.9 Rencana dan Realisasi
Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan PD
No
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun 2016
Realisasi
Tahun 2017
Tahun 2018 Target Akhir
Renstra (2021)
Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
Target Realis
asi
Capaian
Kinerja (%)
Kategori
1 Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu ( bulanan, semesteran, tahunan )
100 % 100 % 100 % 100 %
100 %
Sangat berhasil
100 % 100 %
Rata rata Capaian Indikator Sasaran 100 %
Rumus = ∑ laporan keuangan yang disusun tepat waktu
∑ laporan keuangan disusun
X 100 %
= 14 14
X 100 %
= 100 %
Laporan keuangan yang disusun : 1 dokumen laporan semesteran, 1
dokumen laporan akhir tahur dan 12 laporan SPJ bulanan.
Sasaran 4
” Terwujudnya keselarasan antar lembaga dalam
dokumen perencanaan Perangkat Daerah”
Untuk mencapai target terwujudnya keselarasan antar lembaga dalam
dokumen perencanaan Perangkat Daerah meningkat dilaksanakan Program
Peningkatan Kualitas Perencanaan. Presentase kesesuaian Program dalam
Rencana Kerja ( Renja ) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program dalam
39
RPJMD tahun 2018 sama dengan tahun tahun 2017 dan tahun 2016 yaitu
100 %. Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja ( Renja ) PD
terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan
Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD tahun 2018 ditargetkan
sebesar 100 % terealisasi sebesar 100 % sehingga realisasi kinerjanya
mencapai 100 %, termasuk kategori sangat berhasil. Untuk mengetahui
capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel 3.10 Rencana dan Realisasi
Capaian Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
No Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun 2016
Realisasi
Tahun 2017
Tahun 2018 Target Akhir
Renstra (2021)
Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
Target Realisasi
Capaian
Kinerja (%)
Kategori
1 Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD
100 % 100 % 100 % 100 %
100 % Sangat berhasil
100 % 100 %
Rata rata Capaian Indikator Sasaran 100 %
Persentase kesesuaian Program dalam Renja PD terhadap Program dalam
RKPD
Rumus = ∑ Program dalam Renja PD yang sama dengan
RKPD
∑ Program dalam RKPD
X 100 %
= 10 10
X 100 %
= 100 %
Persentase kesesuaian Program dalam Renstra PD terhadap Program dalam
RPJMD
Rumus = ∑ Program dalam Renstra PD yang sama dengan
RPJMD
∑ Program dalam RPJMD
X 100 %
= 10 10
X 100 %
= 100 %
40
D. Realisasi Anggaran
Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar
90,50 % dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk
program/ kegiatan utama sebesar 92,70 %, sedangkan realisasi untuk
program/ kegiatan pendukung sebesar 78,93 %. Jika dilihat dari realisasi
anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/
kegiatan di sasaran Terwujudnya keselarasan antar Lembaga dalam
dokumen perencanaan Perangkat Daerah ( 96,64 % ). Sedangkan
penyerapan terkecil pada program/ kegiatan di sasaran Kepuasan
Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah
Meningkat ( 77,96 % ).
Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan
untuk membiayai program/ kegiatan dalam pencapaian sasaran
pembangunan disajikan tabel 3.6:
Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018
No
Sasaran strategis
Kinerja Anggaran
Target
Realisasi % Realisa
si
Pagu (Rp) Realisasi (Rp)
%
Realisa
si
1. Kepuasan
masyarakat
terhadap
penyelenggar
aan pelayanan
publik
79,5
a. 82,03
103,18 776.683.000
605.470.254
77,96
2. Kesesuaian
antar lembaga
dalam
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah
100 100 100 13.402.000 12.952.000 96,64
41
3. Akuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan
Meningkat
100 100 100 43.615.000 39.588.100 90,77
4. Kualitas
pelayanan
komunikasi
dan
informatika
pemerintah
meningkat
75 71,67 95,56 4.372.174.000
4.053.294.921
92,71
Jumlah 4.372.174.000
4.053.294.921
92,71
Belanja Langsung Pendukung 833.700.000
658.010.354
78,93
Total Belanja Langsung 5.205.874.000
4.711.305.275
90,50
Sumber data Laporan Keuangan Diskominfo Tahun 2018
42
BAB IV
PENUTUP
LKj IP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan
berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap OPD melakukan
pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator
yang jelas dan terukur. Bagi OPD, LKj IP menjadi bagian dari upaya
pertanggungjawaban dan mendororng akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik
sendiri, LKj IP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik
untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan
yang baik.
LKj IP sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja merupakan
wujud dukungan pertanggungjawaban system administrasi yang menunjukkan
kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi
yang makin andal, professional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi
rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.
Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data
pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2018, namun juga
melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk
pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas
Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018 sangat baik, karena dari 4 ( tiga )
indikator untuk sasaran kinerja utama yang ditetapkan semuanya masuk kriteria
Sangat Berhasil.
Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah
diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Dinas
Komunikasi dan Informatika untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas
dalam pembangunan. Namum demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus
bagi perbaikan kinerja ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai
target Sangat Berhasil, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa
dijawab dengan baik pula. Tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait
dengan infrastruktur jaringan yang belum semua terjangkau dan informasi
pemerintah yang belum tersebar merata ke seluruh Kabupaten Gunungkidul.
Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan
dalam pencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan
43
sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kntribusi
berbagai pihak, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi
lebih sulit untuk dicapai.
Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja OPD yang menjadi tujuan dari
penyusunan LKj IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan
oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan
perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang.
Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak
punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana
dan upaya kongkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKj IP benar-benar menjadi
bagian dari system monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja
pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.