LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKj IP )e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/72_dinas... · komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah, dan q. Pengelolaan UPT

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKj IP )

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi 2

C. Permasalahan Utama ( Strategic Issued ) 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis PD Tahun 2016 - 2021 7

B. Rencana Kinerja Tahun 2018 11

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi 15

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 17

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 17

D. Realisasi Anggaran 40

BAB IV PENUTUP 42

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

2. Penghargaan Ki Hajar Bagi Kepala Daerah Peduli TIK Untuk

Pendidikan dan Kebudayaan

3. TOP Leader on IT Leadership 2018 and TOP IT Implementation on

Regency Government 2018

iv

i

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen

kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

LKj IP ini merupakan capaian kinerja ( performance results ) sesuai dengan

rencana kinerja ( performance plan ) tahun 2018 yang merupakan penjabaran tahunan

dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Perangkat

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39

Tahun 2018.

LKj IP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk

menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan

keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama ( IKU ) Dinas Komunikasi dan

Informatika yang telah dicanangkan pada tahun 2018 telah berhasil dicapai.

Dari Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2018,

kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa IKU dapat tercapai dengan kategori Sangat

Berhasil. Keberhasilan capaian IKU Diskominfo merupakan hasil dari upaya - upaya

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melayani masyarakat, juga berkat dukungan

dan partisipasi seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada

umumnya yang berkepentingan secara integral dan sinergi dalam memenuhi program-

program Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018.

Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena

ada beberapa hambatan dan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat

berpengaruh pada capaian sasaran yang akan datang.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang

terjadi di masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional agar tujuan

Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan

tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah strategis yang diupayakan adalah :

1. Pelaksanaan anggaran dan kegiatan sesuai rencana yang ditetapkan, sehingga

penyerapan dana dapat maksimal.

2. Mendorong Perangkat Daerah memiliki layanan informasi yang di kelola secara

aktif

3. Sosialisasi secara berkala dan berkelanjutan kepada OPD tentang pengamanan

informasi

4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan BPS Kabupaten Gunungkidul

terkait dengan cara memenuhi ketersediaan data dasar.

iii

5. Menjalin kerjasama pemanfaatan bersama infrastruktur dengan perangkat daerah

terkait untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pengembangan

infrastruktur dan integrase TIK

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program dan kegiatan masa

depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya

masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan

kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja Dinas Komunikasi dan

Informatika serta adanya perilaku kinerja apartaur yang dapat bekerja ”tuntas”

berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, dan berbasiskan manajemen

kinerja sehingga bebas dari KKN. Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal

sosial dengan ciri adanya kepercayaan ( trust ) masyarakat pada pemerintah.

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis,

transparan, akuntabel, efisien, dan efektif maka penilaian dan pelaporan

kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan

pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan

pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, setiap OPD wajib menyampaikan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj IP ) kepada Bupati sebagai perwujudan

kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban

secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan dan

pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah

berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan

sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya

good governance serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban

kepada publik.

Bertitiktolak dari Renstra Dinas Kominfo 2016-2021 dan Rencana

Kerja Tahun 2018, maka LKj IP Dinas Komunikasi dan Informatika yang

disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2018 dan menyajikan

2

laporan kemajuan penyelenggaraaan pemerintahan oleh Kepala Dinas

Komunikasi dan Informatika kepada Bupati Gunungkidul.

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul adalah

dinas yang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di

bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Gunungkidul dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul

Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan

urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi,

informatika, statistik dan persandian.

Tugas Pokok

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan umum di bidang komunikasi, informatika,

persandian dan statistik daerah.

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika,

persandian dan statistik daerah.

c. Penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja di bidang komunikasi,

informatika, persandian dan statistik daerah.

d. Penyelenggaraan kehumasan pemerintah daerah.

e. Pengembangan kemitraan media.

f. Penyelenggaraan peliputan.

g. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

h. Pelaksanaan tata kelola persandian.

i. Penyelenggaraan operasional pengamanan informasi

j. Penyelenggaraan statistik daerah.

k. Penyelenggaraan infrastruktur tehnologi informasi dan komunikasi.

l. Pengelolaan dan pengembangan aplikasi.

3

m. Pemberdayaan informatika.

n. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang komunikasi,

informatika, persandian dan statistik daerah.

o. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk

operasional di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik

daerah.

p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang

komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah, dan

q. Pengelolaan UPT.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Gunungkidul, Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Gunungkidul yaitu :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, terdiri dari

1) Sub Bagian Perencanaan;

2) Sub Bagian Keuangan;

3) Sub Bagian Umum.

c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :

1) Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;

2) Seksi Hubungan Masyarakat;

3) Seksi Media dan Peliputan.

d. Bidang Persandian dan Statistik, terdiri dari :

1) Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;

2) Seksi Statistik.

e. Bidang Layanan Informatika, terdiri dari :

1) Seksi Infrastruktur

2) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi;

3) Seksi Pemberdayaan Informatika.

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

4

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya tersebut Dinas

Komunikasi dan Informatika didukung sumberdaya manusia dengan jumlah

pegawai sebanyak 35 ( tiga puluh lima ) orang dengan perincian yaitu

jabatan struktural sebanyak 16 ( enambelas) orang terdiri eselon II. a = 0

(satu) jabatan, eselon III.a. = 1 ( satu ) jabatan, eselon III.b = 3 ( tiga )

jabatan, eselon IV.a. = 11 ( sebelas) jabatan, sedangkan jumlah pegawai

non eselon sebanyak 20 ( dua puluh ) orang.

Gambar 1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2018

Sumber : Subbagian Umum Diskominfo 2018

Sedangkan komposisi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai

berikut :

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai

No. Golongan/ Ruang Bezetting 31 Desember 2018

1. I/a – I/d 0

2. II/a – II/d 5

3. III/a – III/d 24

4. IV/a – IV/e 6

Jumlah 35


5

Gambar 1.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan pada

Akhir Tahun 2018


C. Permasalahan Utama ( Strategic Issued )

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu

pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat

terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya

merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok

pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan

masyarakat. Peran TIK juga ditekankan dalam aspek demokratisasi dan tata

kelola pemerintahan. Untuk itu pemanfaatan TIK diberi mandat untuk

menciptakan tercapainya keadilan, kemudahan, transparansi, dan

akuntabilitas dalam layanan-layanan pemerintah kepada publik.

Pemanfaatan TIK merupakan satu lapisan pengelolaan khusus yang juga

memerlukan perhatian tersendiri.

Oleh karena itu, dalam pengembangannya penyelenggaraan

pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini haruslah

dilaksanakan secara efisien dengan mengoptimalkan jejaring komunikasi,

koordinasi dan kolaborasi lintas instansi, termasuk dengan elemen - elemen

masyarakat.

6

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul sebagai

organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi komunikasi,

informatika, statistik dan persandian diharapkan mampu memenuhi tuntutan

masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada

masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan

akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Pemerintah Daerah

dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan

pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat,

tepat dan akurat. Untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen

pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan

informasi dan komunikasi yang mencakup semua OPD serta peningkatan

pelayanan akses informasi untuk menekan jumlah wilayah blankspot

sehingga semua wilayah Kabupaten Gunungkidul bisa terakses layanan

komunikasi dan informasi.

7

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah

yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah

diberikan oleh masyarakat. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen teknis

operasional.

A. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 - 2021

Rencana Strategis PD ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Dokumen

tersebut merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang

menjadi tolok ukur kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam

melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan PD tahun 2016 – 2021, dirumuskan sebagai

berikut :

a. Meningkatkan capaian kinerja Perangkat Daerah

b. Meningkatkan akses layanan informasi dan komunikasi

Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika menjabarkan dalam

sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode

Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur

keberhasilan sasaran strategis selama 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sasaran strategis dan indikator kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1. Kualitas pelayanan

komunikasi dan informatika

pemerintah meningkat

Indeks kepuasan layanan komunikasi

dan informatika

8

2. Kepuasan masyarakat

terhadap penyelenggaraan

pelayanan perangkat

daerah meningkat

Nilai IKM Perangkat Daerah

3. Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Perangkat

Daerah (PD) Meningkat

Persentase Laporan Keuangan yang

disusun tepat waktu ( bulanan,

semesteran, tahunan )

4. Kesesuaian antar lembaga

dalam dokumen

perencanaan pembangunan

daerah

Persentase kesesuaian program

dalam Renja PD terhadap RKPD dan

Renstra PD terhadap RPJMD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul telah

menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Bupati Gunungkidul

Nomor 275/KPTS/2017 tentang tentang Indikator Kinerja Utama Dinas

Komunikasi dan Informatika. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas

Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Utama

Penjelasan/Alasan/ Formulasi Perhitungan

Kualitas

Pelayanan

Komunikasi

dan

Informatika

pemerintah

meningkat

Indeks kepuasan

layanan

komunikasi dan

informatika

pemerintah

Rumus :

Indeks kepuasan layanan komunikasi dan

informatika dihitung berdasarkan hasil rata –

rata capaian dari :

1. Persentase peningkatan kualitas layanan

jaringan komunikasi data dan informatika

2. Persentase PD yang memiliki Layanan

Informasi yang dikelola secara aktif

3. Persentase layanan keamanan

informatika

4. Persentase data dasar yang tersedia

untuk perencanaan

9

Berdasarkan IKU PD tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan

menetapkan Indikator Kinerja Program dengan Keputusan Kepala Dinas

Komunikasi dan Informatika Nomor 074/KPTS/2017 tentang Indikator

Kinerja Program Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Program

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Program

Alasan/ Penjelasan/ Formulasi

1. Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika pemerintah meningkat

Persentase peningkatan kualitas layanan jaringan komunikasi data dan informatika

Rumus: ∑ Unsur 1 + Unsur 2

2 Tipologi Data : Komulatif

1. Rumus Unsur 1 : ∑ layanan gangguan jaringan

komunikasi darat Jumlah Lembaga

x 100%

2. Rumus Unsur 2 : ∑ Layanan Informatika

Jumlah Lembaga

x 100%

Tipologi data: Non komulatif

Persentase PD yang memiliki Layanan Informasi yang dikelola secara aktif

Rumus: ∑ PD yang memiliki Layanan

Informasi yang dikelola secara aktif

∑ PD yang memiliki Layanan Informasi

x 100%


Persentase layanan keamanan informatika

Rumus: ∑ OPD yang menerima layanan

keamanan informasi ∑ OPD

x 100%


Persentase data dasar yang tersedia untuk perencanaan

Rumus: ∑ data dasar yang tersedia untuk

perencanaan ∑ data dasar

x 100%


10

2. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat

Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

Rumus: (∑ Nilai Rata-rata unsur x 0,071) x 25 Yang dimaksud unsur adalah meliputi 14 unsur pelayanan


Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

∑ realisasi pemenuhan administrasi perkantoran

∑ administrasi perkantoran yang dibutuhkan

x 100%


Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

∑ realisasi pemenuhan sarana dan prasarana

∑ sarana dan prasarana yang direncanakan

x 100%


Persentase Aparatur Sipil Negara taat aturan

∑ ASN PD yang taat aturan

∑ ASN PD

x 100%


3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu: 1. laporan bulanan 2. laporan

semesteran 3. laporan tahunan

∑ laporan keuangan disusun tepat

waktu ∑ laporan keuangan disusun

x 100%


4. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah

Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

∑ Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD yang sama dengan

RKPD ∑ Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

x 100%

Persentase kesesuaian Program dalam Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD

∑ Program dalam Renstra PD yang sama dengan RPJMD

∑ Program dalam RPJMD

x 100%


11

Program – program

Untuk mencapai sasaran strategis PD dengan melaksanakan program

prioritas, yaitu :

1. Program Pembangunan dan Pembinaan Jaringan Komunikasi Data dan

Informatika

2. Program Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

3. Program Persandian dan Pengamanan Informasi

4. Program Pengembangan Statistik Daerah

Sedangkan program–program penunjang atau pendukung pencapaian

sasaran strategis adalah :

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

4. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

5. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

6. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

B. Rencana Kinerja 2018

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan

keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di

masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta

target ( quantitative objectives ) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan

tingkat pelaksanaan program kegiatan. Perencanaan kinerja merupakan

bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan

dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut Dinas

Komunikasi dan Informatika menyusun perencanaan kinerja tahunan yang

disusun dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kerja

Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja.

12

Rencana Kinerja Tahunan 2018 mencerminkan rencana kegiatan,

program dan sasaran tahunan serta menguraikan target kinerja yang hendak

dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika selama tahun 2018. Target kinerja

merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2018

dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun

sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok

ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian

tujuan.

Target sasaran untuk Tahun 2018 memuat sasaran strategis, indikator

kinerja, dan target yang akan dicapai. RKT 2018 adalah sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1. Kualitas Pelayanan

Komunikasi dan

Informatika pemerintah

meningkat

Indeks kepuasan

layanan komunikasi

dan informatika

pemerintah

Nilai/Indeks 60,65

2. Kepuasan masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan PD

meningkat

Nilai IKM PD

Indeks 79,5

3. Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan Perangkat

Daerah (PD)

Meningkat

Persentase

Laporan Keuangan

yang disusun tepat

waktu ( bulanan,

semesteran,

tahunan )

Persen 100

4. Terwujudnya

keselarasan antar

lembaga dalam

dokumen perencanaan

Perangkat Daerah

Persentase

kesesuaian

program dalam

Renja PD terhadap

RKPD dan Renstra

PD terhadap

RPJMD

Persen 100

13

C. Perjanjian Kinerja 2018

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan suatu dokumen kontrak

kinerja antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Bupati

Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja tahun 2018 berdasarkan pada

sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Gunungkidul. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 mencerminkan rencana

kegiatan, program dan sasaran tahunan. Pada dasarnya perjanjian kinerja

Tahun 2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas

Komunikasi dan Informatika selama tahun 2018. Target kinerja

merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2018

dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun

sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok

ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian

tujuan.

Dokumen Penetapan Kinerja/ Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi

dan Informatika Tahun 2018 disusun setelah diterimanya Dokumen

Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Nomor 31/DPA/2018 dan sesuai penjabaran

Peraturan Bupati Nomor 18/DPA/2018. Serta seiring dengan Pergeseran

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Nomor 78/DPA/2018.

Pergeseran Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2018 sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1. Kualitas Pelayanan

Komunikasi dan

Informatika pemerintah

meningkat

Indeks kepuasan

layanan

komunikasi dan

informatika

pemerintah

Nilai/Indeks 60,65

14

No Nama Program Anggaran Keterangan

1. Program Pembangunan dan

Pembinaan Jaringan Komunikasi

Data dan Informatika

Rp. 2.602.283.500

2. Program Pembangunan

Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

Rp. 1.270.915.500

3. Program Pengembangan Statistik

Daerah

Rp 256.395.000

4. Program Persandian dan

Pengamanan Informasi

Rp. 242.580.000

Rp. 2.372.174.000

15

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa

fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/

kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan

berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana

program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai

untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun

dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana

salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauhmana

sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam

penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh

masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggungjawaban program/

kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan

adalah system akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan

Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur

tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi

pemerintah.

Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran Kinerja di Dinas Komunikasi dan Informatika

dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

16

Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja

atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja,

digunakan rumus :

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja,

digunakan rumus :

Atau

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran

menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala

ordinal, yaitu :

Tabel 3.1

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat/ Kategori

85 ≤ X Sangat Berhasil

70 ≤ X < 85 Berhasil

55 ≤ X < 70 Cukup Berhasil

X < 55 Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan

berdasarkan “ Metode Rata-Rata Data Kelompok “. Penyimpulan capaian

sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah

indicator untuk setiap kategori ( sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan

Realisasi Capaian indikator kinerja = x 100 % Rencana

Rencana – (Realisasi – Rencana) Capaian indikator kinerja = x 100 % Rencana

( 2 x Rencana ) - Realisasi Capaian indikator kinerja = x 100 % Rencana

17

tidak berhasil ) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean

( rata-rata ) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator

yang ada di kelompok sasaran tersebut.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah

dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi

kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas

Komunikasi dan Informatika tahun 2018. Pencapaian IKU tahun 2018 secara

ringkas ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018

No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Realisa

si

Tahun

2017

Tahun 2018 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2018

terhadap

2021

( % )

Target Realis

asi

Capaian

Kinerja (%)

1. Kualitas

Pelayanan

Komunikasi

dan

Informatika

pemerintah

meningkat

Indeks

kepuasan

layanan

komunikasi

dan

informatika

pemerintah

42,08

%

60,65

%

55,88

%

92,13 80,55 69,37

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang

menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut :

Sasaran 1

” Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika

pemerintah meningkat ”

Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori

Capaian sasaran = x 100 %

Jumlah indikator kinerja sasaran

18

Target peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika

merupakan fokus dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Indikator kinerja Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika

pemerintah meningkat adalah Indeks kepuasan layanan komunikasi dan

informatika pemerintah dengan 4 ( empat ) indikator sasaran yang digunakan

dalam mengukur peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan

informatika, yaitu :

1. Persentase peningkatan kualitas layanan jaringan komunikasi data dan

informatika

2. Persentase PD yang memiliki Layanan Informasi yang dikelola secara

aktif

3. Persentase Layanan Keamanan Informatika

4. Persentase data dasar yang tersedia untuk perencanaan.

Rumus :

Indeks kepuasan layanan komunikasi dan informatika dihitung berdasarkan hasil

rata – rata capaian dari :

1. Persentase peningkatan kualitas layanan jaringan komunikasi data dan

informatika

2. Persentase PD yang memiliki Layanan Informasi yang dikelola secara aktif

3. Persentase layanan keamanan informatika

4. Persentase data dasar yang tersedia untuk perencanaan

Indeks = 71,67 % + 34,04 % + 81,82 % + 36 %

4

= 55,88 %

Realisasi pencapaian sasaran dengan sasaran pertama, yaitu Kualitas

Pelayanan Komunikasi dan Informatika pemerintah meningkat masih

dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu 55,88 % dari target pada tahun

2018 sebesar 60,65 % atau sebanyak 92,13 % ( sangat berhasil ) dengan

rincian sebagai berikut :

19

Tabel 3.3 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

Pengukuran Kinerja

No Indikator

Kinerja

Realis

asi

Tahun

2016

Realisa

si

Tahun

2017

Tahun 2018 Target Akhir

Renstra (2021)

Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)

Target Reali

sasi

Capaia

n

Kinerja

(%)

Kategori

1. Indeks

kepuasan

layanan

komunika

si dan

informatik

a

pemerinta

h

56,75 42,08 60,65 55,88 92,13 Sangat

Berhasil

80,55 69,37

Rata rata Capaian Indikator Sasaran 92,13

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas, terlihat bahwa capaian kinerja

sebesar rata-rata 92,13 % yang masuk kategori Sangat Berhasil.

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilaksanakan program

prioritas yaitu :

1. Program Pembangunan dan Pembinaan Jaringan Komunikasi Data dan

Informatika

2. Program Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa


4. Program Persandian Keamanan Informasi

20

Yang menunjukkan keadaan sebagai berikut :

1. Program Pembangunan dan Pembinaan Jaringan Komunikasi Data

dan Informatika

Tabel 3.4 Evaluasi Pencapaian

No

Indikator Kinerja

Realisasi

Tahun 2016

Realisasi

Tahun 2017


Renstra (2021)


Target Realisa

si Capaian

Kinerja (%) Kategori

1

.

Persentase

peningkatan

kualitas

layanan

jaringan

komunikasi

data dan

informatika

75 % 41 % 75 % 71,67

%

95,56 Sangat

berhasil

87% 82,38


Realisasi pencapaian target sebesar 71,67 % diperoleh berdasarkan rumus :

= Jumlah Unsur 1 + unsur 2

2

= 43,34 % + 100 %

2

= 71,67 %

Unsur 1 adalah : ∑ Layanan gangguan jaringan komunikasi darat x 100

Jumlah OPD/ Lembaga

: 176 x 100

406

: 43,34 %

Unsur 2 adalah : ∑ Layanan informatika x 100

Jumlah OPD/ Lembaga

: 1988 x 100

1.988

: 100 %

Realisasi kinerja tahun 2018 masih belum memenuhi target yang

ditetapkan, dengan pencapaian sebanyak 71,67 % dari target 75 % atau

21

sebanyak 95,56 % ( sangat berhasil ). Pencapaian ini menunjukkan kinerja

yang baik untuk sasaran pertama ini.

Pencapaian tahun 2016 yang realisasinya mencapai 75 %, disebabkan

indikator yang digunakan berbeda. Indikator ini diukur dari jumlah desa yang

telah terakses oleh jaringan telekomunikasi. Dari 144 desa di Kabupaten

Gunungkidul, masyarakat di 123 desa bisa berkomunikasi dengan baik

dengan sarana komunikasi yang ada.

Tahun 2017 pencapaian masih rendah yaitu 41 % dikarenakan

dominasi jaringan eksisting wireless berakibat pada lambatnya layanan

jaringan komunikasi data dan informatika dan keterbatasan ketersediaan

server.

Pada tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Dominasi

melakukan percepatan pembangunan infrastruktur jaringan fiber optic Ring 1,

Ring 2 dan Ring 3 serta memfasilitasi pembuatan website dan sitem elektronik

di seluruh OPD. Hal ini mengakibatkan gangguan jaringan komunikasi darat

dapat diminimalisir sehingga pencapaian kinerja naik 30,67 % dari tahun 2017.

Dalam melaksanakan Program Pembangunan dan Pembinaan

Jaringan Komunikasi Data dan Informatika dianggarkan sebesar

Rp. 2.602.283.500,- dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar

Rp. 2.476.161.751,- ( 95,15 % ) sehingga terdapat efisiensi anggaran

sebesar Rp. 126.121.749,- ( 4,85 %), yang dirinci sebagai berikut :

No Nama Program Anggaran

(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

Capaian

(%)

Selisih (Rp) Efisiensi

(%)

1. Program

Pembangunan

dan Pembinaan

Jaringan

Komunikasi

Data dan

Informatika

2.602.283.500 2.476.161.751 95,15 126.121.749 4,85

Jumlah 2.602.283.500 2.476.161.751 95,15 126.121.749 4,85

22

Permasalahan belum tercapainya target Persentase peningkatan kualitas

layanan jaringan komunikasi data dan informatika pada tahun 2018 :

1. Pemahaman Perangkat Daerah terkait dengan perencanaan,

pembangunan dan evaluasi Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) belum

memiliki persepsi yang sama

2. Terdapat spesifikasi perangkat jaringan pada OPD yang sulit

diintegrasikan

3. Pemanfaatan intranet dan internet yang belum optimal

4. Perangkat Daerah belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)

dalam pemanfaatan TIK

5. Perangkat Daerah belum memasukkan unsur TIK ke dalam dokumen

perencanaan

Solusi pemecahan masalah :

1. Menyusun Peraturan Daerah Pengelolaan Teknologi Informasi

Komunikasi

2. Menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 555/2978 tanggal 10

Juli 2018 tentang Integrasi Infrastruktur TIK dan Integrasi Aplikasi

Kabupaten Gunungkidul

3. Membuat jejaring komunikasi melalui whatsapp group yang terdiri dari

unsur perangkat daerah hingga perangkat desa, untuk mengendalikan

pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan TIKdan memberikan

solusi atas masalah-masalah yang terjadi.

4. Menjalin kerjasama pemanfaatan bersama infrastruktur dengan perangkat

daerah terkait untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan

pengembangan infrastruktur dan integrasi TIK.

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis

elektronik, Dinas Komunikasi dan Informatika memprioritaskan

pembangunan infrastruktur jaringan internet sehingga memungkinkan

terkoneksinya OPD se Kabupaten Gunungkidul dakam jaringan internet/

intranet sehingga masing-masing unit kerja dapat berjalan dengan lancar.

23

Forum e-Government Desa

Penerimaan Kunjungan kerja Kabupaten Temanggung terkait aplikasi

Pelatihan Aplikasi

24

Konsinyering Penyusunan Raperda TIK

Perbaikan Jaringan

Sebagai bentuk pengakuan dan bukti keberhasilan pengembangan

dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, Kabupaten

Gunungkidul memperoleh beberapa penghargaan Nasional :

No Penghargaan Institusi Pemberi

Penghargaan

Tanggal Keterangan

1. Pelopor

Implementasi

Jaringan Fiber

Optik Kecamatan

dan Desa

PT. Indonesia

Comnets Plus (

ICON)

23 November

2018

25

2. TOP Leader on IT

Leadership 2018

Majalah IT Works –

PT. Madani Solusi

Internasional

(Madani Group)

6 Desember

2018

Diterima oleh

Bupati

3. TOP IT

Implementation on

Regency

Government 2018

Majalah IT Works –

PT. Madani Solusi

Internasional

(Madani Group)

6 Desember

2018

Peringkat 1

2. Program Pembangunan Komunikasi, Informatika dan Media Massa

Tabel 3.5 Evaluasi Pencapaian Program Pembangunan Komunikasi, Informatika

dan Media Massa

No Indikator Kinerja

Realisasi

Tahun 2016

Realisa

si Tahun 2017


Renstra

(2021)

Capaian s/d 2018

terhadap 2021

(%)

Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

Kategori

1 Persentase PD yang memiliki Layanan Informasi yang dikelola secara aktif

32 % 17,02 %

32,60 %

34,04 %

104,41 SangatBerhasil

65,21 %

52,20 %

Rata rata Capaian Indikator Sasaran

104,41

Persentase PD yang memiliki Layanan Informasi yang dikelola secara aktif :

: ∑ PD yang memiliki Layanan Informasi yang dikelola secara aktif x 100

Jumlah PD yang memiliki layanan informasi

: 16 x 100

47

: 34,04 %

Realisasi kinerja tahun 2018 sudah melebihi dari target yang ditetapkan

yaitu sebesar 34,04 % atau sebanyak 106,67 % ( Sangat berhasil ).

Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang baik untuk sasaran pertama ini.

Dibandingkan pencapaian tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup

26

signifikan yaitu sebesar 17,2 %, hal ini disebabkan adanya pendampingan di

semua Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan informasi. Adanya

kegiatan pemeringkatan PD yang aktif mengelola website di tahun 2018 juga

berdampak positif bagi pengelola informasi.

Program Pembangunan Komunikasi dan Media Massa didukung oleh tiga

kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan

2. Kegiatan Penyelenggaraan Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi

3. Kegiatan Penyelenggaraan Komunikasi Publik dan Desiminasi Informasi.

Dalam melaksanakan program tersebut dianggarkan sebesar

Rp. 1.270.915.500,- dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar

Rp. 1.192.753.850,- ( 93,85 % ) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar

Rp. 78.161.650,- ( 6,15 %), yang dirinci sebagai berikut :


(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

Capaian

(%)

Selisih (Rp) Efisiensi

(%)

1. Program

Pembangunan

Komunikasi,

Informatika dan

Media Massa

1.270.915.500 1.192.753.850 93,85 78.161.650 6,15

Jumlah 1.270.915.500 1.192.753.850 93,85 78.161.650 6,15

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam penyebaran informasi antara lain :

1. Temu Wicara Bupati Gunungkidul dengan Masyarakat di Kecamatan

Patuk (16 November 2018)

27

2. Bimbingan Teknik Kehumasan, 20 Maret 2018

3. Jumpa Pers Bupati Gunungkidul, 22 Februari 2018

4. Pelatihan Jurnalistik

28

5. Talkshow radio Dinas Kominfo bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil di LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM

6. Pertunjukan Rakyat ( Pertunra ), yaitu sarana publikasi dengan

memanfaatkan media tradisional berupa kesenian daerah ( ketoprak,

dagelan, campursari, wayang kulit dll. )

Permasalahan :

1. Belum semua Perangkat Daerah memiliki layanan informasi yang di kelola

secara aktif

2. Kurangnya SDM pengelola informasi di semua Perangkat Daerah baik

secara kualitas maupun kuantitas.

29

3. Masih minimnya dukungan anggaran untuk mengelola informasi

4. Sarana dan prasarana pengelola informasi yang belum memadai.

Solusi :

1. Mendorong Perangkat Daerah untuk melaksanakan pengelolaan layanan

informasi secara aktif.

2. Melaksanakan pendampingan secara intensif di semua Perangkat Daerah

dalam pelaksanaan pengelolaan informasi.

3. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan.


Tabel 3.6 Evaluasi Pencapaian Program Pengembangan Statistik Daerah

No

Indikator Kinerja

Realisasi

Tahun 2016

Realisasi Tahu

n 2017


Renstra (2021)

Capaian s/d

2018 terhadap 2021

(%)

Target

Realisasi

Capaian Kinerja

(%) Kategori

1 Persentase data dasar yang tersedia untuk perencanaan

80 % 78,79

%

85 % 81,82 96,26 Sangat

Berhasil

95 % 86,13


Realisasi kinerja tahun 2018 belum mencapai target yang ditetapkan,

dengan pencapaian sebanyak 81,82 % dari target 85 % atau sebanyak

96,26 % ( Sangat berhasil ). Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang baik

untuk sasaran pertama ini.

Rumus = ∑ data dasar yang tersedia untuk perencanaan ∑ data dasar

X 100 %

= 27 33

X 100 %

= 81,82 %

Capaian kinerja pada tahun 2018 meningkat sebesar 3,03 % daripada

tahun 2017. Hal ini disebabkan adanya penambahan pada dokumen data

dasar yang tersedia untuk perencanaan sejumlah 1 indikator, yaitu angka

melek huruf.

30

Dalam melaksanakan Program Pengembangan Statistik Daerah

didukung oleh kegiatan Pengelolaan Data dan Statistik Daerah. Kegiatan

yang dilaksanakan merupakan hasil kerjasama dengan Badan Pusat Statistik

Kabupaten Gunungkidul.

Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Badan Pusat Statistik

Kabupaten Gunungkidul

Bimbingan Teknis Sistem Informasi Statistik Daerah Kabupaten Gunungkidul

31

Ekpose Data Statistik Daerah Kabupaten Gunungkidul

Pencapaian yang baru 96,26 % dipengaruhi beberapa faktor

diantaranya :

Permasalahan :

1. Data Indeks ketimpangan Williamson ( Indek Ketimpangan Regional )

untuk saat ini belum bisa dihitung BPS Kabupaten Gunungkidul, karena

ketidakterwakilan data PDRB sampai dengan tingkat kecamatan.

2. Angka kelangsungan hidup bayi, presentase balita gizi buruk, kontribusi

produksi kelompok petani terhadap PDRB, kontribusi sektor pariwisata

terhadap PDRB, konstibusi transmigran terhadap PDRB tidak tersedia

karena memiliki perbedaan kriteria pengukuran antara BPS berbeda

dengan kriteria Permendagri 54 Tahun 2010.

Solusi :

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan BPS Kabupaten

Gunungkidul terkait dengan cara memenuhi ketersediaan data tersebut.


Rp. 256.395.000,- dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar

Rp. 166.278.699,- ( 64,85 % ) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar

Rp. 90.116.301,- (35,15 %), yang dirinci sebagai berikut :

32

No Nama

Program

Anggaran

(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

Capaian

(%)

Selisih

(Rp)

Efisiensi

(%)

1. Program

Pengembangan

Statistik Daerah

256.395.000 166.278.699 64,85 90.116.301 35,15

Jumlah 256.395.000 166.278.699 64,85 90.116.301 35,15

4. Program Persandian dan Keamanan Informasi

Tabel 3.7

Evaluasi Pencapaian Program Persandian dan Keamanan Informasi

No

Indikator Kinerja

Realisasi

Tahun 2016

Realisasi

Tahun 2017


Renstra (2021)


Target Realisa

si

Capaian Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase

layanan

keamanan

informasi

40 % 31,5 50 % 36 % 71 Berhasil 75 % 39


Rumus =

∑ OPD yang menerima layanan

keamanan informasi

∑ OPD

X 100 %

= 178

5

X 100 %

= 35,6 %

Realisasi kinerja tahun 2018 masih dibawah target yang ditetapkan, dengan

pencapaian sebanyak 35,6 % dari target 50 % atau sebanyak 71 % (berhasil).

Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang baik untuk sasaran pertama ini.

Dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 ada kenaikan sejumlah 5,5 % dari

31,5 % menjadi 36 %. Hal tersebut dikarenakan adanya tambahan

penentration test dari 7 OPD tahun 2017 menjadi 9 OPD pada tahun 2018.

33

Layanan keamanan informasi yang dilaksanakan adalah :

1. Sosialisasi keamanan dan keamanan informasi

2. IT Assesment ( Penetration Test )

3. Counter survailenve / Operasi Siaga Kontra Pengindraan

4. Pendampingan pemanfaatan sertifikat elektronik

5. Pengamanan dan Kirim terima berita

Dalam melaksanakan program ini didukung oleh kegiatan Pengelolaan

Persandian dan Keamanan Informasi dengan sub kegiatan :

1. Bimbingan teknis Petugas Jaringan Pengamanan informasi, 19 April 2018

2. Pengamanan Sinyal HUT RI ke- 73 Tahun 2018 di Istana Negara Gedung

Agung Yogyakarta bersama Forkomsanda DIY

34

3. Pengamanan Launching 2020 website di Kabupaten Gunungkidul

4. Forum Komunikasi Persandian Daerah

Pencapaian yang baru 71 % dipengaruhi beberapa faktor diantaranya :

Permasalahan :

1. Belum semua OPD memahami pentingnya pengamanan informasi

2. SDM yang menguasai pengamanan informasi terbatas

3. SDM yang menguasai teknik Pen-Test belum ada di Kabupaten

Gunungkidul.

35

4. Banyaknya aplikasi yang harus di Pen-Test, baru 9 OPD dari 48 OPD

yang di Pen-Test belum termasuk aplikasi yang ada di Desa dan Sekolah

5. Belum memiliki perangkat untuk kegiatan Counter Survailance.

6. Pengiriman melalui radio komunikasi mengalami gangguan baik teknis

maupun cuaca dan sarana pendukung belum dimanfaatkan secara

optimal.

7. Sertifikat elektronik masih merupakan hal baru yang belum dipahami

semua OPD

Solusi :

1. Sosialisasi secara berkala dan berkelanjutan kepada OPD.

2. Menjalani kerjasama dengan Lembaga Sandi Negara RI, baik sebagai

narasumber maupun pelaksanaan Pen-Test yang dituangkan dalam

bentuk Perjanjian Kerjasama.

3. Memprioritaskan pelaksanaan pelaksanaan Pen-Test pada aplikasi yang

memiliki kerawanan terhadap gangguan.

4. Menjalin kerjasama dengan UTP yang telah memiliki peralatan dan

personil untuk kegiatan Counter Survailance.

5. Melaksanakan sosialisasi tentang sertifikat elektronik kepada OPD


Rp. 242.580.000,- dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar

Rp. 217.660.621,- ( 89,73 % ) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar

Rp. 24.919.379,- ( 10,27 %), yang dirinci sebagai berikut :


(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

Capaian

(%)

Selisih

(Rp)

Efisiensi

(%)

1. Program

Persandian dan

Keamanan

Informasi

242.580.000 217.660.621 89,73 24.919.379 10,27

Jumlah 242.580.000 217.660.621 89,73 24.919.379 10,27

Disamping mencapai indikator kinerja utama yang didukung oleh

program prioritas, di setiap Perangkat Daerah juga melaksanakan program-

36

program penunjang atau pendukung untuk mencapai sasaran strategis yang

dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah, yaitu :

Sasaran 2

” Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik ”

Untuk mencapai target sasaran kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik meningkat dilaksanakan Program

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Indeks Kepuasan Masyarakat

terhadap kinerja Perangkat Daerah tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar

6,86 % dibanding tahun 2017, yaitu dari 75,17 naik menjadi 82,03 ( kategori

Baik ) dan naik 4,03 % dibanding tahun 2016, yaitu dari 78.

Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 untuk proses dan analisis data

sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan

Publik dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018

tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat pada

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Dalam pengukuran IKM tahun 2018 juga ada perbedaan pada

responden yang disurvey, jenis layanan dan unsur yang disurvei dan yang

berakibat pada hasil pengukuran IKM tahun 2018.

Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2018 ditargetkan sebesar 79,5

terealisasi sebesar 82,03 sehingga realisasi kinerjanya mencapai 103,18 %

termasuk dalam kategori sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian

program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut :

37

Tabel 3.8 Rencana dan Realisasi

Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


Realisasi Tahu

n 2016

Realisasi

Tahun 2017


Renstra (2021)


Target

Realisasi

Capaian Kinerja

(%)

Kategori

1 Nilai IKM

PD

78 75,17 79,5 82,03 103,18 Sangat berhasil

80 % 102,54

Rata rata Capaian Indikator Sasaran 94,85 %

Dalam tahun 2018, realisasi pencapaian sasaran dengan indikator

kedua telah menunjukkan hasil yang positif. Target Nilai IKM pada tahun

2018 adalah 79,5 dengan rincian sebagai berikut :

Indikator

Kinerja

Target Kinerja Tahun 2018

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total

Targ

et

Real

isasi

Targe

t

Realis

asi

Targ

et

Re

alis

asi

Targe

t

Realis

asi

Target Realisa

si

Nilai IKM

PD

- - 79,5 80,95 - - 79,5 83,11 79,5 82,03

Sasaran 3

” Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat

Daerah (PD) Meningkat ”

Untuk mencapai target sasaran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Perangkat Daerah (PD) meningkat dilaksanakan Program Peningkatan

Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah. Presentase laporan

keuangan disusun tepat waktu baik bulanan, semesteran dan tahunan. Target

tahun 2018 sama dengan tahun 2017 dan tahun 2016 yaitu 100 %. Persentase

laporan keuangan disusun tepat waktu baik bulanan, semesteran dan tahunan

tahun 2018 ditargetkan sebesar 100 % terealisasi sebesar 100 % sehingga

38

realisasi kinerjanya mencapai 100 %, termasuk kategori sangat berhasil. Untuk

mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut :


Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan PD

No

Indikator Kinerja

Realisasi

Tahun 2016

Realisasi

Tahun 2017


Renstra (2021)


Target Realis

asi

Capaian

Kinerja (%)

Kategori

1 Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu ( bulanan, semesteran, tahunan )

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

Sangat berhasil

100 % 100 %

Rata rata Capaian Indikator Sasaran 100 %

Rumus = ∑ laporan keuangan yang disusun tepat waktu

∑ laporan keuangan disusun

X 100 %

= 14 14

X 100 %

= 100 %

Laporan keuangan yang disusun : 1 dokumen laporan semesteran, 1

dokumen laporan akhir tahur dan 12 laporan SPJ bulanan.

Sasaran 4

” Terwujudnya keselarasan antar lembaga dalam

dokumen perencanaan Perangkat Daerah”

Untuk mencapai target terwujudnya keselarasan antar lembaga dalam

dokumen perencanaan Perangkat Daerah meningkat dilaksanakan Program

Peningkatan Kualitas Perencanaan. Presentase kesesuaian Program dalam

Rencana Kerja ( Renja ) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program dalam

39

RPJMD tahun 2018 sama dengan tahun tahun 2017 dan tahun 2016 yaitu

100 %. Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja ( Renja ) PD

terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan

Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD tahun 2018 ditargetkan

sebesar 100 % terealisasi sebesar 100 % sehingga realisasi kinerjanya

mencapai 100 %, termasuk kategori sangat berhasil. Untuk mengetahui

capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut :


Capaian Program Peningkatan Kualitas Perencanaan


Realisasi

Tahun 2016

Realisasi

Tahun 2017


Renstra (2021)


Target Realisasi

Capaian

Kinerja (%)

Kategori

1 Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD

100 % 100 % 100 % 100 %

100 % Sangat berhasil

100 % 100 %

Rata rata Capaian Indikator Sasaran 100 %

Persentase kesesuaian Program dalam Renja PD terhadap Program dalam

RKPD

Rumus = ∑ Program dalam Renja PD yang sama dengan

RKPD

∑ Program dalam RKPD

X 100 %

= 10 10

X 100 %

= 100 %

Persentase kesesuaian Program dalam Renstra PD terhadap Program dalam

RPJMD

Rumus = ∑ Program dalam Renstra PD yang sama dengan

RPJMD

∑ Program dalam RPJMD

X 100 %

= 10 10

X 100 %

= 100 %

40

D. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar

90,50 % dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk

program/ kegiatan utama sebesar 92,70 %, sedangkan realisasi untuk

program/ kegiatan pendukung sebesar 78,93 %. Jika dilihat dari realisasi

anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/

kegiatan di sasaran Terwujudnya keselarasan antar Lembaga dalam

dokumen perencanaan Perangkat Daerah ( 96,64 % ). Sedangkan

penyerapan terkecil pada program/ kegiatan di sasaran Kepuasan

Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Meningkat ( 77,96 % ).

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan

untuk membiayai program/ kegiatan dalam pencapaian sasaran

pembangunan disajikan tabel 3.6:

Tabel 3.6

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

No

Sasaran strategis

Kinerja Anggaran

Target

Realisasi % Realisa

si

Pagu (Rp) Realisasi (Rp)

%

Realisa

si

1. Kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggar

aan pelayanan

publik

79,5

a. 82,03

103,18 776.683.000

605.470.254

77,96

2. Kesesuaian

antar lembaga

dalam

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah

100 100 100 13.402.000 12.952.000 96,64

41

3. Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan

Meningkat

100 100 100 43.615.000 39.588.100 90,77

4. Kualitas

pelayanan

komunikasi

dan

informatika

pemerintah

meningkat

75 71,67 95,56 4.372.174.000

4.053.294.921

92,71

Jumlah 4.372.174.000

4.053.294.921

92,71

Belanja Langsung Pendukung 833.700.000

658.010.354

78,93

Total Belanja Langsung 5.205.874.000

4.711.305.275

90,50

Sumber data Laporan Keuangan Diskominfo Tahun 2018

42

BAB IV

PENUTUP

LKj IP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan

berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap OPD melakukan

pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator

yang jelas dan terukur. Bagi OPD, LKj IP menjadi bagian dari upaya

pertanggungjawaban dan mendororng akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik

sendiri, LKj IP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik

untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan

yang baik.

LKj IP sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja merupakan

wujud dukungan pertanggungjawaban system administrasi yang menunjukkan

kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi

yang makin andal, professional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi

rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data

pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2018, namun juga

melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk

pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas

Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018 sangat baik, karena dari 4 ( tiga )

indikator untuk sasaran kinerja utama yang ditetapkan semuanya masuk kriteria

Sangat Berhasil.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah

diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Dinas

Komunikasi dan Informatika untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas

dalam pembangunan. Namum demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus

bagi perbaikan kinerja ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai

target Sangat Berhasil, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa

dijawab dengan baik pula. Tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait

dengan infrastruktur jaringan yang belum semua terjangkau dan informasi

pemerintah yang belum tersebar merata ke seluruh Kabupaten Gunungkidul.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan

dalam pencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan

43

sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kntribusi

berbagai pihak, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi

lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja OPD yang menjadi tujuan dari

penyusunan LKj IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan

oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan

perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang.

Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak

punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana

dan upaya kongkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKj IP benar-benar menjadi

bagian dari system monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja

pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Documents

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKj IP )e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/72_dinas... · komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah, dan q. Pengelolaan UPT