Outline
• Introduction
• Kerangka Kerja Pengurangan Risiko Bencana• Sendai Framework
• Rencana Aksi Penanggulangan Bencana
• Kerangka Kerja Adaptasi Perubahan Iklim• UNFCCC
• Nationally Appropriate Mitigation Actions
• Intended National Determined Contribution
• Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap
• RAN-API & RAN-GRK
• Perpaduan PRB dan API
Resilience
• Pemerintah berpotensiuntuk berada di semuakuartil
• Juga di tiap tahap siklusketangguhan
Kerangka Pengurangan Risiko Bencana
• Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
→ Rencana Pembagunan Jangka Menegah/Panjang (RPJM/P)
→ Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB)
→ Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB)
→ Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB)
• Disetujui Maret 2015 oleh semua anggota PBB untuk jangka waktu2015-2030
• Didahului oleh Hyogo Framework for Action 2005-2015
• Bertujuan untuk mencegah dan mengurangi risiko bencana lewatimplementasi kebijakan yang terpadu nan eksklusif yang mencegahdan mengurangi eksposur bahaya (hazard) dan kerentanan terhadapbencana, meningkatkan kesiapsiagaan untuk respon dan pemulihan, dan meningkatkan ketangguhan
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
• Sendai Framework tidak mengikat dan bersifat sukarela bagi setiapnegara anggota
• Menuntut pemimpin politik dari negara anggota pada semua pangkatuntuk berkomitmen untuk merealisasi tujuan-tujuannya
• Implementasi didukung dan diorganisir oleh United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR)
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
• The Four Priorities for Action1. Understanding disaster risk
2. Strengthening disaster risk governance to manage disaster risk
3. Investing in disaster risk reduction for resilience
4. Enhancing disaster preparedness for effective response and to “Build Back Better” in recovery, rehabilitation and reconstruction
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
• Disusun oleh BNPB sebagai masukan RPJMN
• Terdapat 7 prioritas dalam Renas PB (2015-2019)
1. Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana
2. Pengarusutamaan penanggulangan dalam pembangunan
3. Peningkatan kemitraan multi-pihak dalam penanggulangan bencana
4. Peningkatan kefektivan pencagahan dan mitigasi bencana
5. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
6. Peningkatan kapasitas pemulihan bencana
7. Pemenuhan tata kelola bidang penanggulangan bencana
Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
RTRWNRPJPN
2005-2025
RPJMN
2015-2019
RKP
Tahunan
Renas
Penanggulangan
Bencana 2015-2019
Rencana Aksi Tahunan
RAN PRB
Renstra HNPB dan
Renstra K/L 2015-
2019
Renja K/L
RKP K/L
PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA KEMENTRIAN/L
EMBAGAJa
ngka
Pa
nja
ng
Jan
gkaM
enen
gah
Tah
un
an
Rencana PB ke dalam Rencana Pembangunan
Kajian Risiko
DaerahRencana PB RAD PRB
RPJPD RPJMD RKPD
Renstra SKPD Renja SKPD
RTRW
Indikasi
Program
RTRW
RAPBD APBD
Rincian APBDRKA SKPD
Peran BPBD
Sistem Perencanaan
Pembangunan
Sistem Perencanaan
Anggaran
UU No. 25/2004
UU
No
. 26
/2
00
7
UU No. 17/2003
UU No. 24/2007
Landasan Hukum Renas PB
• UU no. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana
• UU no. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup
• UU no. 31/2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
• UU no. 26/2007 tentang Penataan Ruang
• UU no. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulauKecil
Sinergi Lintas Sektor dalam ImplementasiRenas PB
BNPB
BMKG, LAPAN, BPPT, BIG,
BASARNAS
Kementrian
Dalam Negeri
Kementrian
Pertanian
Kementrian
Keuangan
Kementrian LH
Kementrian KP
Kementerian
KehutananKementerian Dikbud,
Kesehatan,
Perindustrian, Ristek,
Perdagangan, dll
Kementrian
PDT
Kementrian PU
BAPPENAS
Kementrian
Perhubungan
Kementrian
ESDM
Kementrian
Sosial
TNI, POLRI
MIT
RA
-MIT
RA
NGO/LSM
Dunia
Usaha
Universitas
Lembaga
Penelitian
Menjadikan
Bangsa
yang
Tangguh
Menghadapi
Bencana
Sumber: Bappenas, 2014
Kerangka Adaptasi Perubahan Iklim
• United Nations Framework Convention on Climate Change
→ NAMAs & INDC
→ Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Panjang (RPJM/P)
→ Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap(ICCSR)
→ ACCRN
→Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API)
→ Rencana Aksi Nasional Pengurangan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK)
UNFCCC
• Ditandatangani pada tahun 1992 dan saat ini mencakup 197 negara
• Conference of Parties (COP) berjalan tiap tahun sejak 1995
• Pada tahun 1997 Kyoto Protocol diresmikan sebagai lanjutan dariUNFCCC
• Paris Agreement diresmikan pada tahun 2011 sebagai komitmenuntuk membatasi pemanasan global kurang dari 2°C, dan membatasipeningkatannya
• Paris Agreement juga melahirkan nationally determined contributions (NDCs) untuk diadopsi tiap negara
UNFCCC
• Yang menandatangani
• Negara Annex I
• Negara Annex II
• Negara Annex B
• Least-developed Countries
• Non-Annex I
UNFCCC
• Negara Annex I
• 43 negara termauk Uni Eropamerupakan negara terindustrialisasidan juga negara dalam transisi(economies in transition/EIT)
• Negara Annex II
• 24 negara dari Annex I yang membentuk OECD, dan wajibmembantu negara berkembanguntuk mengurangi emisi GRK
• Negara Annex B
• Negara anggota Annex I yang memiliki target baru sejak Doha Amendment yang berlaku dari 2013-2020
• Least-developed Countries• 49 negara yang memiliki status
khusus dikarenakan kapasitasnyayang kurang mampu untukmengurangi dampak perubahaniklim
• Non-Annex I
• Negara yang masih berkembangnamun dapat mengajukan diri kedalam Annex I jika sudah cukupberkembang
• Indonesia termasuk dalam kategoriini
NAMAs
• Nationally Appropriate Mitigation Action
• Pertama kali digunakan dalam Bali Road Map yang disusun saatKonferensi Perubahan Iklim PBB pada tahun 2007
• Unilateral NAMAs – dibentuk oleh pemerintah
• Supported NAMAs – dibantu komunitas internasional
• Berdasarkan RPJPN, RPJMN, ICCSR, RAN/RAD-GRK
• Tiap sektor memiliki NAMA sendiri yang spesifik
NAMAs
• Sektor yang sedang merencanakan NAMA (Indonesian NAMA Framework, 2013):
• Energi
• Transportasi
• Industri
• Waste
• Land-based
INDC - Indonesia
• Intended Nationally Determined Contributions
• Menjelang Paris Agreement 2015, setiap negera diminta untukmembuat pernyataan kontribusi untuk mengurangi emisi gas rumahkaca
• Persetujuan pertama dalam UNFCCC yang berlaku sama untuk negaramaju dan berkembang
• Target: pengurangan 29% emisi GRK di bawah BAU pada tahun 2030 (tak bersyarat) + 41% di bawah BAU pada tahun 2030 (bersyarat, dengan bantuan internasional) – termasuk kegiatan LULUCF
Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap
• ICCSR bertujuan untuk menjadi acuan kebijakan untukmengarusutamakan isu-isu perubahan iklim ke dalam perencanaanpembangunan nasional
• Menjadi salah satu masukan iterasi RAN-API, RPJMN, dsb.
• Diharapkan dapat membuat tiap sektor dapat beradaptasi terhadapperubahan iklim dan membuat rencana mitigasi
Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap• Peta jalan multi-sektor yang menyediakan
strategi adaptasi untuk sektor :
• Air
• Laut dan perikanan
• Pertanian
• Kesehatan
• Dan strategi mitigasi untuk sektor:
• Transportasi
• Kehutanan
• Industri/manufaktur
• Energi
• Limbah
ACCCRN
• Asian Cities Climate Change Resilience Network
• Gabungan negara-negara asia untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, mengakses sumber daya, dan memengaruhi agenda untukmembangun ketangguhan perubahan iklim perkotaan yang ekslusif
• Dikoordinir oleh Mercy Corps Indonesia
• Semarang, Bandar Lampung, Blitar, Cirebon, Palembang, Probolinggo, Pekalongan, dan Tarakan
RAN-API
• Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim
• Menyelenggarakan sistem pembangunan yang berkelanjutan danmemeliki ketangguhan tinggi terhadap dampak perubahana iklim
• Diharapkan dapat mendorong terbangunnya sinergitas pelaksanaanprogram antar-sektor dan antar-daerah untuk meningkatkanketahanan masyarakat
• Juga mendorong terbentuknya sistem koordinasi yang lebih baik antar-sektor dan antara pemerintah pusat dengan daerah
Basis Hukum RAN-API
• UU no. 6/1994 tentang Pengesahan UNFCCC
• UU no. 17/2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas UNFCCC
• UU no. 26/2007 tentang Penataan Ruang
• UU no. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana
• UU no. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulauKecil
Pembangunan Berkelanjutan dan Adaptif Perubahan
Ketahanan
Ekosistem
Manajemen
Pengetahuan
Perencanaan dan
Penganggaran
Ketahanan
Ekonomi
Ketahanan Sistem
KehidupanPenguatan
Kapasitas
Pengawasan
dan Evaluasi
Ketahanan
Wilayah Khusus
Sistem Pendukung
Tujuan dan Sasaran Strategis RAN-API
RAN-GRK
• Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
• Turunan dari RPJPN
• Mempertajam upaya inventarisasi emisi CO2 dan target penguranganemisi
• Memperkuat kapasitas kelembagaan untuk mengantisipasi dampakperubahan iklim
RAN-GRK
• Panduan kebijakan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dariskenario “business-as-usual” sebesar 26% pada 2020, denganmemanfaatkan sumber daya lokal hingga 41% dari skenario business-as-usual jika bantuan internasional tersedia
RAN-GRK
• Mewujudkan keberhasilanimplementasi mitigasi danadaptasi perubahan iklim
• Meningkatkan sumber energialternatif
• Mengurangi risiko secara nyataatas dampak negatif perubahaniklim terhadap berbagai sektorpembangunan
• Memastikan bahwa semuasektor yang menyumbangkanemisi gas rumah kaca akanmengadopsi strategipembangunan rendah emisikarbon dan menerapkannyadengan cara-cara yang menunjang aspekpembangunan berkelanjutandi Indonesia.
Pendanaan RAN-GRK
• Sampai 2009,
• Climate Change Program Loan sebesar USD 400 juta dari pemerintah Jepang
• USD 300 juta dari pemerintah Perancis
• Hibah luar negeri
• GBP 10 juta
• AUD 2 juta
• Debt-for-nature-swap• USD 19,5 juta dari pemerintah Amerika Serikat
• EUR 25 juta dari pemerintah Jerman
Debt-for-nature-swap
• Transaksi finansial yang memaafkan hutang nasionalagar pemerintah nasionaldapat berinvestasi dalamkonservasi lingkungan
Sumber Pembiayaan Perubahan Iklim
• Bilateral
• Antara GOI (Government of Indonesia) dengan satu organisasi/negara lain
• JICA, USAID, AusAID, etc.
• Multilateral
• Antara GOI dengan berbagai organisasi/negara lain
• UNDP, ADB, WB, etc.
Sumber Pembiayaan Perubahan Iklim
• Clean Development Mechanism (CDM)
• Mekanisme yang membantu negara berkembang (non-Annex I) untukmendapatkan dana untuk menjalani pembangunan bersih dam berkelanjutan
• Membantu negara maju (Annex I) untuk memenuhi komitmen penguranganemisi GRK
Perpaduan PRB dengan API
• Dari Sendai Framework for DRR:• To prepare or review and periodically update disaster preparedness and
contingency policies, plans and programmes with the involvement of the relevant institutions, considering climate change scenarios and their impact on disaster risk, and facilitating, as appropriate, the participation of all sectors and relevant stakeholders.
• Indonesia: Konvergensi API-PRB – dengan lima aspek utama• Kebijakan
• Kelembagaan
• Pendanaan
• Perencanaan-Pelaksanaan-Monev
• Metodologi
Perpaduan PRB dengan API
• Inisiasi BNPB
• Mengkoordinasikan para pihak dengan menyusun perencanaan bersama
• Integrasi perubahan iklim difokuskan pada ancaman bencanahidrometeorologis
• Mendorong investasi PRB dengan mempertimbangkan aspek iklim
• Mendorong pemda untuk prioritas aspek risiko iklim dan bencana dalampembangunan daerah
Perpaduan PRB dengan API
• Inisiasi KLHK
• Membangun sistem inventori data iklim (SIDIK) yang dapat diakses online
• Mendorong terbangunnya indikator bersama yang dapat saling memperkayasistem yang sudah dibangun
• Sudah menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri KLHK untuk API sebagaiinstrumenti implementasi API
Perpaduan PRB dengan API
• Arah kebijakan dan strategi API dalam RPJMN 2015-2019
• Pemda menyusun rencana aksi adaptasi berdasarkan dokumen RAN-API dankajian kerentanan daerah
• Melaksanakan upaya adaptasi berdasarkan dokumen RAN-API khususnya di 15 daerah percontohan
• Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait denganperubahan iklim
Perpaduan PRB dengan API
• Arah kebijakan dan strategi PB dan PRB
• Mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana
• Internalisasi PRB dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dandaerah
• Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana
• Peningkatan kapasitas pemerintah, pemda dan masyarakat dalampenanggulangan bencana
• Arah kebijakan dan strategi kedaulatan pangan (yang terkait denganAPI-PRB)
• Mitigasi gangguan terhadap pangan
Rekomendasi BNPB untuk Perpaduan PRB-API
• Kebijakan
• Perlu kebijakan bersama sebagai landasan pelaksanaan API-PRB di pusatdaerah
• Kelembagaan
• Perlu penyusunan Road Map yang terintegrasi
• Pendanaan
• Mengoptimalkan pengguanaan anggaran dengan dasar hasil kajian risikountuk menentukan prioritas
Rekomendasi BNPB untuk Perpaduan PRB-API
• Perencanaan, pelaksanaan dan monev
• Membangun indicator bersama karena banyak lembaga yang sudah memilikisistem dan pendekatan sendiri
• Metodologi
• Penguatan metode kajian risiko dari API dan PRB
• Penguatan informasi dan proyeksi iklim dalam kajian risiko
• Membangun sistem/mekanisme untuk integrase data
• Ruang konvergensi kedua pendketan kajian API dan PRB yaitu pada saatpenataan ruang