Jasa Ekosistem dan Pembayaran Jasa Ekosistem (Air) Oleh: Tri Agung Rooswiadji National Coordinator for Freshwater Program, WWF Indonesia
Natural processes through
which ecosystems sustain
and fulfill human life.
Jasa Ekosistem adalah....
Presentation to Company Name 18 April 2012 - 3
Air laut (97, 2%)
Air sumber kehidupan
SUMBER AIR
Air tawar: • Air bawah tanah (0,63%) • Glasier (2 %) • Air permukaan/danau dan sungai (0,17%)
Total populasi dunia (2011):
> 7 miliar jiwa
Kebakaran dan Degradasi Hutan
TOO MUCH
TOO LITTLE
TOO DIRTY
TOO LITTLE
Shorter title Secondary information can go here
XX-XX Month, Year
• Additional information can run
• Underneath if necessary
Presentation to Company Name 18 April 2012 - 6
Oleh: Tri Agung dan Muhammad Ridha Hakim WWF Indonesia, 2011
Program Jasa
Lingkungan di
Pulau Lombok
FOREST COVER IN RINJANI MOUTAINS AREAS (1995)
Masalah Air di Pulau Lombok, NTB
• Pulau Lombok adalah pulau kecil dengan luasnya sekitar 4,800 km2 dengan sumber daya alam yg terbatas.
• Populasi di Pulau Lombok sekitar 2,8 juta jiwa dan umumnya berekonomi terbatas/rendah.
• Sejak tahun 1989-2005, 371 sumber air besar hilang dan sisanya 404 mata air.
• Illegal logging, perambahan, Kebakaran hutan dan konversi hutan menjadi masalah utama.
Sumber : Bappeda PropinsiNTB Province Report in 2005
JUSTIFIKASI: KERJA SAMA KABUPATEN LOMBOK BARAT DENGAN KOTA MATARAM
• Hampir 90% pengguna air ada di Kota Mataram (pelanggan air, swasta dan perusahaan)
• Sumber air untuk kota berada di kawasan sesaot, Lombok Barat
• Kerusakan dan degradasi di hulu akan berdampak pada ketersedian dan kualitas sumber air di Kota Mataram
• Dana akan dikelola oleh lembaga yang independen dan dikembalikan untuk pengelolaan lingkungan yg berkelanjutan
Program Imbal Jasa Ekosistem (Air)
1) Penelitian nilai ekonomi Hutan Rinjani, hydrology, tata guna lahan, Study Welliness to Pay, Welliness to Accept (2002-2003)
2) Penyadaratahuan masyarakat tentang imbal jasa lingkungan dan fasilitasi pertemuan masyarakat Hulu-Hilir (2003-2005).
3) Membangun kesapakatan masyarakat Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat (2005-2007)
4) Kerjasama dengan PDAM untuk mengumpulkan conservation fees pelanggan PDAM Kota Mataram untuk restorasi hutan Rinjani di Kab. Lombok Barat (2007).
Lanjutan.....
5) Fasilitas Perda Jasa Lingkungan di Lombok Barat (2007)
6) Pemanfaatan dana konservasi untuk restorasi hutan di Rinjani (2009- sekarang)
7) Pembentukan Institusi Multipihak yg mengelola dana pelanggan PDAM secara transparant dan accountable (2008)
8) PDAM menggunakan pendekatan CSR untuk mendukung imbal jasa lingkungan (2009-sekarang)
9) Mengadakan monitoring hydrology, transaksi dan tata guna lahan (2007- sekarang).
PDAM PELANGGAN AIR
PRSHN SWASTA
ASOSIASI PELANGGAN
Badan Pengelola
Dana Konservasi
PDAM
PEMERINTAH
Pembayaran Jasa
Konservasi
ALIRAN AIR
Mata air Masy. Hulu
AREA KONSERVASI
PENGGUNA AIR
Institusi Multipihak (IMP) Institusi Multi Pihak
(IMP) is lembaga kolaborasi yg
mengelola dana konservasi (imbal
jasa air) yg dikumpulkan oleh PDAM
Menang-Mataram. Lembaga ini
terdiri perwakilan dari Pemda,
Asosiasi Pelanggan PDAM, WWF
Indonesia, Masyarat Hulu dan PDAM
1. Kesepakatan kerja sama dengan PDAM Menang Mataram dalam hal implementasi pembayaran jasa lingkungan oleh 40.000 pelanggan air PDAM (Desember 2009 )
2. Rumah Tangga Rp. 1000 (seribu rupiah) & Institusi/kantor Rp. 2000 (dua ribu rupiah)
IMPLEMENTASI JASA LINGKUNGAN
Alokasi Dana Publik untuk Jasa Lingkungan (100%)
Kembali ke Alam dan Masy. (75%)
Restorasi/
Rehabilitasi
(45%)
Penguatan Ekonomi
(19%)
Penguatan Kelembagaan
(11%)
Operasional Program (25%)
a. Asistensi / pendampingan
b. Monitoring dan Evaluasi
c. Kampanye, Publikasi, Pelaporan Publik
d. Operasional IMP
USULAN
KELOMPOK MASY /PENGUSUL
REKOMENDASI DESA
DITOLAK DITERIMA (Dengan atau tanpa catatan)
Penilaian Akhir : Presentasi
Pembahasan final
FASILITASI : Verifikasi
Asistensi Revisi/perbaikan
Pemberitahuan Agreement
MONEV DAN PELAPORAN
PENYALURAN DANA
PENILAIAN AWAL IMP
DITOLAK
DITERIMA
Konservasi Daerah Tangkapan Air
Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan DAS Peusangan
Kabupaten Bireun, Propinsi Aceh
Pemanfaat Jasa (BUYER)
Jasa Lingkungan
transaksi transaksi
Perjanjian Pembayaran
Jasa Lingkungan antara
AMP DAS BIRUEN
dengan Desa Binaan di
Lima desa (Seller))
Perjanjian Pembayaran
Jasa Lingkungan antara
AMP DAS BIRUEN
dengan
PT Pupuk Iskandar Muda
(Buyer)
Agustus – October 2011-
sebesar 50 juta
SURAT PERINTAH KERJA Nomor : 001 /SP/DlRiPlM/LSM|201 1
Kesepakatan Imbal Jasa Lingkungan
Kegiatan Penanaman
Kompensasi Jasa Ekosistem
Kompensasi jasa ekosistem (PJL) adalah
pemberianimbal jasa berupa pembayaran finansial
dan/atau non finansial kepada pengelola lahan atas
jasa ekosistem yang dihasilkan.
Sistem kompensasi jasa ekosistem (PJL) adalah
mekanisme pembayaran finansial dan non finansial
dituangkan dalam kontrak hukum yang berlaku meliputi
aspek-aspek legal, teknis maupun operasional.
Komponen sistem PJL adalah: (a) jasa ekosistem yang
dapat diukur; (b) penyedia; (c) pemanfaat; (d) tata cara
pembayaran.
Tujuan Kompensasi Jasa
Ekosistem
Tujuan kompensasi ini adalah:
a) sebagai alternatif sistem produksi dan pengelolaan
lahan yang lebih ramah lingkungan,
b) sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan
pengelola lahan,
c) sebagai upaya perlindungan lingkungan dan
pengelolaan sumber daya alam untuk pembangunan
ekonomi dan sosial yang lestari.
Terima kasih...
Pengaturan Regulasi utk implementasi Jasa Lingkungan di Kab Lombok Barat melalui Perda No 4 Thn 2007 ttg Pengelolaan Jasa Lingkungan di Lombok, mengatur tentang :
1. Dasar Hukum Pelaksanaan (UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 27 tahun 1999 tentang Kehutanan, PP 38 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagai Daerah Otonom, PP 6 tahun 2007 tentang Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan)
2. Asas dan Tujuan Pengelolaan 3. Objek Pembayaran ( Berdasarkan manfaat langsung dan tidak langsung)
4. Pengelolaan Objek Jasa Lingkungan ( Institusi Multipihak /IMP) 5. Subjek Jasa Lingkungan ( perorangan maupun perusahaan) 5. Pembagian dan pertanggungjawaban pembayaran ( Disetorkan ke KAS
daerah selanjutnya di kelola IMP dengan komposisi 75% kembali ke alam dan 25% untuk pemda/kegiatan pembangunan lingkungan lainnya)
6. Pembinaan dan Pengawasan
Arah Kebijakan Jasa Lingkungan (kasus Lombok Barat)