Jasa Ekosistem dan Pembayaran Jasa Ekosistem (Air) Oleh: Tri Agung Rooswiadji National Coordinator for Freshwater Program, WWF Indonesia

Natural processes through

which ecosystems sustain

and fulfill human life.

Jasa Ekosistem adalah....

Presentation to Company Name 18 April 2012 - 3

Air laut (97, 2%)

Air sumber kehidupan

SUMBER AIR

Air tawar: • Air bawah tanah (0,63%) • Glasier (2 %) • Air permukaan/danau dan sungai (0,17%)

Total populasi dunia (2011):

> 7 miliar jiwa

Kebakaran dan Degradasi Hutan

TOO MUCH

TOO LITTLE

TOO DIRTY

TOO LITTLE

Shorter title Secondary information can go here

XX-XX Month, Year

• Additional information can run

• Underneath if necessary

Presentation to Company Name 18 April 2012 - 6

Oleh: Tri Agung dan Muhammad Ridha Hakim WWF Indonesia, 2011

Program Jasa

Lingkungan di

Pulau Lombok

FOREST COVER IN RINJANI MOUTAINS AREAS (1995)

Masalah Air di Pulau Lombok, NTB

• Pulau Lombok adalah pulau kecil dengan luasnya sekitar 4,800 km2 dengan sumber daya alam yg terbatas.

• Populasi di Pulau Lombok sekitar 2,8 juta jiwa dan umumnya berekonomi terbatas/rendah.

• Sejak tahun 1989-2005, 371 sumber air besar hilang dan sisanya 404 mata air.

• Illegal logging, perambahan, Kebakaran hutan dan konversi hutan menjadi masalah utama.

Sumber : Bappeda PropinsiNTB Province Report in 2005

JUSTIFIKASI: KERJA SAMA KABUPATEN LOMBOK BARAT DENGAN KOTA MATARAM

• Hampir 90% pengguna air ada di Kota Mataram (pelanggan air, swasta dan perusahaan)

• Sumber air untuk kota berada di kawasan sesaot, Lombok Barat

• Kerusakan dan degradasi di hulu akan berdampak pada ketersedian dan kualitas sumber air di Kota Mataram

• Dana akan dikelola oleh lembaga yang independen dan dikembalikan untuk pengelolaan lingkungan yg berkelanjutan

Program Imbal Jasa Ekosistem (Air)

1) Penelitian nilai ekonomi Hutan Rinjani, hydrology, tata guna lahan, Study Welliness to Pay, Welliness to Accept (2002-2003)

2) Penyadaratahuan masyarakat tentang imbal jasa lingkungan dan fasilitasi pertemuan masyarakat Hulu-Hilir (2003-2005).

3) Membangun kesapakatan masyarakat Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat (2005-2007)

4) Kerjasama dengan PDAM untuk mengumpulkan conservation fees pelanggan PDAM Kota Mataram untuk restorasi hutan Rinjani di Kab. Lombok Barat (2007).

Lanjutan.....

5) Fasilitas Perda Jasa Lingkungan di Lombok Barat (2007)

6) Pemanfaatan dana konservasi untuk restorasi hutan di Rinjani (2009- sekarang)

7) Pembentukan Institusi Multipihak yg mengelola dana pelanggan PDAM secara transparant dan accountable (2008)

8) PDAM menggunakan pendekatan CSR untuk mendukung imbal jasa lingkungan (2009-sekarang)

9) Mengadakan monitoring hydrology, transaksi dan tata guna lahan (2007- sekarang).

PDAM PELANGGAN AIR

PRSHN SWASTA

ASOSIASI PELANGGAN

Badan Pengelola

Dana Konservasi

PDAM

PEMERINTAH

Pembayaran Jasa

Konservasi

ALIRAN AIR

Mata air Masy. Hulu

AREA KONSERVASI

PENGGUNA AIR

Institusi Multipihak (IMP) Institusi Multi Pihak

(IMP) is lembaga kolaborasi yg

mengelola dana konservasi (imbal

jasa air) yg dikumpulkan oleh PDAM

Menang-Mataram. Lembaga ini

terdiri perwakilan dari Pemda,

Asosiasi Pelanggan PDAM, WWF

Indonesia, Masyarat Hulu dan PDAM

1. Kesepakatan kerja sama dengan PDAM Menang Mataram dalam hal implementasi pembayaran jasa lingkungan oleh 40.000 pelanggan air PDAM (Desember 2009 )

2. Rumah Tangga Rp. 1000 (seribu rupiah) & Institusi/kantor Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

IMPLEMENTASI JASA LINGKUNGAN

Alokasi Dana Publik untuk Jasa Lingkungan (100%)

Kembali ke Alam dan Masy. (75%)

Restorasi/

Rehabilitasi

(45%)

Penguatan Ekonomi

(19%)

Penguatan Kelembagaan

(11%)

Operasional Program (25%)

a. Asistensi / pendampingan

b. Monitoring dan Evaluasi

c. Kampanye, Publikasi, Pelaporan Publik

d. Operasional IMP

USULAN

KELOMPOK MASY /PENGUSUL

REKOMENDASI DESA

DITOLAK DITERIMA (Dengan atau tanpa catatan)

Penilaian Akhir : Presentasi

Pembahasan final

FASILITASI : Verifikasi

Asistensi Revisi/perbaikan

Pemberitahuan Agreement

MONEV DAN PELAPORAN

PENYALURAN DANA

PENILAIAN AWAL IMP

DITOLAK

DITERIMA

Konservasi Daerah Tangkapan Air

Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan DAS Peusangan

Kabupaten Bireun, Propinsi Aceh

Pemanfaat Jasa (BUYER)

Jasa Lingkungan

transaksi transaksi

Perjanjian Pembayaran

Jasa Lingkungan antara

AMP DAS BIRUEN

dengan Desa Binaan di

Lima desa (Seller))

Perjanjian Pembayaran

Jasa Lingkungan antara

AMP DAS BIRUEN

dengan

PT Pupuk Iskandar Muda

(Buyer)

Agustus – October 2011-

sebesar 50 juta

SURAT PERINTAH KERJA Nomor : 001 /SP/DlRiPlM/LSM|201 1

Kesepakatan Imbal Jasa Lingkungan

Kegiatan Penanaman

Kompensasi Jasa Ekosistem

Kompensasi jasa ekosistem (PJL) adalah

pemberianimbal jasa berupa pembayaran finansial

dan/atau non finansial kepada pengelola lahan atas

jasa ekosistem yang dihasilkan.

Sistem kompensasi jasa ekosistem (PJL) adalah

mekanisme pembayaran finansial dan non finansial

dituangkan dalam kontrak hukum yang berlaku meliputi

aspek-aspek legal, teknis maupun operasional.

Komponen sistem PJL adalah: (a) jasa ekosistem yang

dapat diukur; (b) penyedia; (c) pemanfaat; (d) tata cara

pembayaran.

Tujuan Kompensasi Jasa

Ekosistem

Tujuan kompensasi ini adalah:

a) sebagai alternatif sistem produksi dan pengelolaan

lahan yang lebih ramah lingkungan,

b) sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan

pengelola lahan,

c) sebagai upaya perlindungan lingkungan dan

pengelolaan sumber daya alam untuk pembangunan

ekonomi dan sosial yang lestari.

Terima kasih...

Pengaturan Regulasi utk implementasi Jasa Lingkungan di Kab Lombok Barat melalui Perda No 4 Thn 2007 ttg Pengelolaan Jasa Lingkungan di Lombok, mengatur tentang :

1. Dasar Hukum Pelaksanaan (UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 27 tahun 1999 tentang Kehutanan, PP 38 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagai Daerah Otonom, PP 6 tahun 2007 tentang Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan)

2. Asas dan Tujuan Pengelolaan 3. Objek Pembayaran ( Berdasarkan manfaat langsung dan tidak langsung)

4. Pengelolaan Objek Jasa Lingkungan ( Institusi Multipihak /IMP) 5. Subjek Jasa Lingkungan ( perorangan maupun perusahaan) 5. Pembagian dan pertanggungjawaban pembayaran ( Disetorkan ke KAS

daerah selanjutnya di kelola IMP dengan komposisi 75% kembali ke alam dan 25% untuk pemda/kegiatan pembangunan lingkungan lainnya)

6. Pembinaan dan Pengawasan

Arah Kebijakan Jasa Lingkungan (kasus Lombok Barat)