7/18/2019 UU No.19 Th 2006

1/9

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2006

TENTANG

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Presiden dalam menjalankan kewenangannya sebagaipemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasarmemerlukan nasihat dan pertimbangan agar kebijakan yangditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, demokrasi, sertakepemerintahan yang baik dalam rangka pencapaian tujuan negarasebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang DasarNegara epublik !ndonesia "ahun #$%&'

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara epublik!ndonesia "ahun #$%&, Presiden membentuk suatu dewanpertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangankepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang'

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuru( a dan huru( b, perlu membentuk Undang-Undang tentangDewan Pertimbangan Presiden'

Mengingat : Pasal % ayat )#*, Pasal #+, Pasal , dan Pasal # Undang-

Undang Dasar Negara epublik !ndonesia "ahun #$%&'

Dengan Pe!e"#$#an Be!a%a

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA &anPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN'

Menetapkan : UNDN/-UNDN/ "0N"N/ D01N P0"!M2N/N P03!D0N.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pa!a( )

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Pertimbangan Presiden adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikannasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal #+Undang-Undang Dasar Negara epublik !ndonesia "ahun #$%&.

2. Presiden epublik !ndonesia, yang selanjutnya disebut Presiden, adalah pemegang

kekuasaan pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara epublik !ndonesia "ahun #$%&.

7/18/2019 UU No.19 Th 2006

2/9

BAB IIKEDUDUKAN, TUGAS, DAN *UNGSI

Bag+an Ke!a"#Kean

Pa!a( 2

Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawabkepada Presiden.

Pa!a( )

Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di tempat kedudukan Presiden.

Bag+an KeaT#ga! &an *#ng!+

Pa!a(

(1) Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepadaPresiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.

(2) Pemberian nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat )#* wajibdilakukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden baik diminta maupun tidak diminta olehPresiden.

(3) Nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat )* disampaikan baiksecara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruhanggota dewan.

Pa!a( .

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pertimbangan Presiden melaksanakan (ungsi nasihatdan pertimbangan yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara.

Pa!a( 6

(1) Dalam men4alankan tugas dan (ungsinya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden tidakdibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan5atau menyebarluaskan isi nasihatdan pertimbangan kepada pihak mana pun.

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas dan (ungsinya, anggota Dewan PertimbanganPreslden atas permintaan Presiden dapat:

a. mengikuti sidang kabinet'

b. mengikuti kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan.

BAB III

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

7/18/2019 UU No.19 Th 2006

3/9

Bag+an Ke!a"#S#!#nan

Pa!a( /

(1) Dewan Pertimbangan Presiden terdiri atas seorang 6etua merangkap anggota dan 7)delapan* orang anggota.

(2) 6etua sebagaimana dimaksud pada ayat )#* dapat dijabat secara bergantian di antaraanggota yang ditetapkan oleh Presiden.

Bag+an Kea

Keangg"aan

Pa!a(

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden, seseorang harusmemenuhi persyaratan:

a. bertakwa kepada "uhan 8ang Maha 0sa'

b. warga negara !ndonesia'

c. setia kepada Pancasila sebagal dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara epublik!ndonesia "ahun #$%&, dan cita-cita Proklamasi #9 gustus #$%&'

d. mempunyai si(at kenegarawanan'

e. sehat jasmani dan rohani'

f. jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela'

g. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidanapenjara & )lima* tahun atau lebih' dan

h. mempunyai keahlian tertentu di bidang pemerintahan negara.

Bag+an Ke"+ga

Penganga"an &an Pe%e3en"+an

Pa!a( 9

(1)nggota Dewan Pertimbangan Presiden diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pertimbangan Presiden ditetapkandengan 6eputusan Presiden.

(3)nggota Dewan Pertimbangan Presiden diangkat oleh Presiden paling lambat )tiga*bulan terhitung sejak tanggal Presiden terpilih dilantik.

Pa!a( 10

Masa jabatan keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden berakhir bersamaan denganmasa berakhirnya jabatan Presiden atau berakhir karena diberhentikan oleh Presiden.

Pa!a( 11

)#* nggota Dewan Pertimbangan Presiden diberhentikan dari jabatannya karena:

a. meninggal dunia'

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis'

7/18/2019 UU No.19 Th 2006

4/9

c. tidak dapat melaksanakan tugas selama + )enam* bulan secara berturut-turut'

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7'

e. alasan lain yang ditentukan oleh Presiden.

)* Presiden memberhentikan sementara anggota Dewan Pertimbangan Presiden yangdidakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara & )lima* tahun

atau lebih.

Pa!a( 12

)#* nggota Dewan Pertimbangan Presiden tidak boleh merangkap jabatan sebagai:

a. pejabat negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan'

b. pejabat struktural pada instansi pemerintah:

c. pejabat lain'

d. pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan lembagaswadaya masyarakat, pimpinan yayasan, pimpinan badan usaha milik negara ataubadan usaha milik swasta, pimpinan organisasi pro(esi, dan pejabat struktural pada

perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.

)* Dalam hal pejabat atau pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat )#* diangkatsebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dalam waktu paling lambat )tiga*bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan wajib mengundurkan diri dari jabatan ataupimpinan tersebut.

Pa!a( 1)

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan (ungsinya, Dewan Pertimbangan Presidendibantu oleh sebuah sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris.

(2) 6etentuan lebih lanjut mengenai sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat )#* diaturdengan Peraturan Presiden.

BAB I4

MEKANISME KER5A

Pa!a( 1

6etentuan lebih lanjut mengenai rnekanisme kerja dalam pelaksanaan tugas dan (ungsiDewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal % dan Pasal & dan

ketentuan mengenal pengangkatan 6etua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diaturdengan Peraturan Presiden.

BAB 4PEMBIAYAAN DAN HAK KEUANGAN

Pa!a( 1.

(1) Pembiayaan Dewan Pertimbangan Presiden dibebankan pada nggaran Pendapatandan 2elanja Negara.

(2)nggaran Dewan Pertimbangan Presiden ditempatkan pada anggaran 3ekretariatNegara.

(3) ;ak keuangan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ditetapkan dengan Peraluran

7/18/2019 UU No.19 Th 2006

5/9

Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 4I

KETENTUAN PENUTUP

Pa!a( 16

Paling lambat )tiga* bulan sejak diundangkannya Undang-Undang ini, DewanPertimbangan Presiden harus sudah terbentuk.

Pa!a( 1/

Dengan diundangkannya Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan yang terkaitdengan tugas dan (ungsi Dewan Pertimbangan Presiden dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.

Pa!a( 1

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undangini dengan penempatannya dalam

7/18/2019 UU No.19 Th 2006

6/9

PEN5ELASANATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 19 TAHUN 2006

TENTANG

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

I UMUM

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara epublik !ndonesia "ahun #$%& yangdilakukan % )empat* kali berturut-turut sejak tahun #$$$ sampai dengan tahun telah membawa perubahan mendasar di berbagai bidang kehidupan ketatanegaraan.Perubahan tersebut, antara lain, menyangkut penataan kembali kelembagaan negara,baik berupa penghapusan atau pembentukan lembaga baru maupun pende(inisianulang tugas, (ungsi, dan kedudukan lembaga negara.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara 6esatuan epublik !ndonesia, tugaspemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden telah dikenal dan telahberlangsung sejak lama, yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan gung sebagaimanadiatur dalam Undang-Undang Dasar #$%& dan pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang Nomor "ahun #$+9 tentang Dewan Pertimbangan gung )

7/18/2019 UU No.19 Th 2006

7/9

sejajar dengan Presiden atau lembaga negara lain seperti Dewan Pertimbangan gungpada masa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara epublik !ndonesia"ahun #$%&.

Undang-Undang ini mengatur kedudukan, tugas dan (ungsi, susunan dankeanggotaan, pengangkatan dan pemberhentian, mekanisme kerja, serta pembiayaandan hak keuangan Dewan Pertimbangan Presiden.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal #?ukup jelas.

Pasal ?ukup jelas.

Pasal ?ukup jelas.

Pasal %?ukup jelas.

Pasal &Dalam rangka pelaksanaan tugas dan (ungsi Dewan Pertimbangan Presiden,Presiden dapat melakukan pembidangan, antara lain bidang politik, pertahanan dankeamanan, bidang ekonomi dan keuangan, dan bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal +yat )#*

6eterangan dan pernyataan yang tidak dapat disebarluaskan kepada pihak manapun adalah keterangan dan pernyataan tentang isi nasihat dan pertimbangan

yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden kepada Presiden .

yat )*?ukup jelas.

Pasal 9?ukup jelas.

Pasal 7;uru( a

?ukup jelas.;uru( b

?ukup jelas.;uru( c

?ukup jelas.;uru( d

8ang dimaksud dengan @si(at kenegarawanan@ adalah bersikap konsistenmengutamakan kepentingan negara dan kepentingan umum di atas kepentinganpribadi, kelompok, dan golongan.

;uru( e?ukup jelas.

;uru( (8ang dimaksud dengan @tidak pernah melakukan perbuatan tercela@ adalah tidakpernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma

kesusilaan, dan norma adat, seperti 4udi, mabuk, pecandu narkoba, dan Aina.;uru( g

?ukup jelas.

7/18/2019 UU No.19 Th 2006

8/9

;uru( h?ukup jelas.

Pasal $?ukup jelas.

Pasal #?ukup 4elas.

Pasal ##yat )#*

;uru( a?ukup jelas.

;uru( b?ukup jelas.

;uru( c8ang dimaksud dengan @tidak dapat melaksanakan tugas selama + )enam*bulan secara berturut-turut@, antara lain, tidak dapat melaksanakan tugas

secara berturut-turut karena sakit, baik (isik maupun mental tidak dapatber(ungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.;uru( d

?ukup jelas.;uru( e

8ang dimaksud dengan @alasan lain@ antara lain, anggota DewanPertimbangan Presiden tidak melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

yat )*?ukup jelas.

Pasal #

yat )#*;uru( a

8ang dimaksud dengan @pejabat negara@ adalah pimpinan dan anggotalembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara epublik !ndonesia "ahun #$%& dan pejabat negara lainnya yangditentukan oleh undang-undang.

;uru( b

8ang dimaksud dengan @pejabat struktural pada instansi pemerintah@ adalahpejabat struktural pada kementerian5departemen dan lembaga pemerintahlainnya seperti

7/18/2019 UU No.19 Th 2006

9/9

usaha milik swasta@ adalah komisaris dan direksi.8ang dimaksud dengan @pimpinan organisasi pro(esi@ adalah ketua umumatau sebutan lain dan pengurus harian.8ang dimaksud dengan @pejabat straktural pada perguruan tinggi baik negerimaupun swasta@ adalah rektor dan pembantu rektor serta dekan danpembantu dekan.

yat )*?ukup jelas

Pasal #?ukup jelas.

Pasal #%?ukup jelas.

Pasal #&?ukup 4elas.

Pasal #+?ukup 4elas.

Pasal #9?ukup jelas.

Pasal #7?ukup jelas.

"M2;N