5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

1/62

1

UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1970

TENTANG

KESELAMATAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

2/62

2

1. VEILIGHEIDS REGLEMENT 1910 (VR 1910, Stbl No.406) sudah tidak sesuai lagi

2. Perlindungan tenaga kerja tidak hanya di industri/pabrik

3. Perkembangan teknologi/ IPTEK serta kondisi dansituasi ketenagakerjaan

4. Sifat refresif dan polisional pada VR. 1910 sudah tidaksesuai lagi

LATAR BELAKANG

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

3/62

3

Memberikan upaya perlindungan yang ditujukan agar tenagakerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaanselamat dan sehat dan agar setiap sumber produksi perlu dipakaidan digunakan secara aman dan efisien

PENGERTIAN

Secara Etimologis :

Suatu konsep berfikir dan upaya nyata untuk menjaminkelestarian tenaga kerja dan setiap insan pada umumnya besertahasil karya dan budaya dalam upaya mencapai adil, makmur dan

sejahtera

Secara Filosofi :

Suatu cabang ilmu pengetahuan dan penerapan yangmempelajari tentang cara penanggulangan kecelakaan di tempatkerja

Secar

a Keilmuan :

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

4/62

17/06/2014 4

DASAR HUKUM

Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Khusus PP; Per.Men ; SE;

Pasal 5, 20 dan 27 ayat (2) UUD 1945

Pasal 86, 87 Paragraf 5 UU Ketenagakerjaan

UU No.1 Tahun 1970

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

5/62

5

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layakbagi kemanusiaan

UU No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenaiketenagakerjaan

Pasal 3

Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagikemanusiaan

Pasal 9

Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan,kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuaidengan martabat manusia dan moral agama

Pasal 10Pemerintah membina norma perlindunggan tenaga kerja yang meliputi norma

keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, pemberian ganti

kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja

DASAR HUKUMUTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

6/62

6

Pasal 86

(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperolehperlindungan atas :

a. keselamatan dan kesehatan kerja;

b. moral dan kesusilaan; danc. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia

serta nilai-nilai agama;

(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkanproduktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan

dan kesehatan kerja

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)dilaksanakan

Paragraf 5Keselamatan dan Kesehatan KerjaUTAMAKANKESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

7/627

Pasal 86

(1) Cukup jelas

(2) Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan

untuk memberikan jaminan keselamatan danmeningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruhdengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakitakibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja,promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.

(3) Cukup jelas

PenjelasanUTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

8/628

Pasal 87(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yangterintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan

(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemenkeselamatan dan kesehatan kerja sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanPemerintah

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

9/629

Pasal 87

(1) Yang dimaksud dengan sistem manajemen keselamatandan kesehatan kerja adalah bagian dari sistemmanajemen perusahaan secara keseluruhan yang

meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan,tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber dayayang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan,pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakankeselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka

pengendalian risiko yang berkaiatan dengan kegiatankerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien,dan produktif.

(2) Cukup Jelas

PenjelasanUTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

10/62

10

Pasal 190

(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai sanksi

administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuansebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15,Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), pasal 47ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat

(3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

BAB XVIBagiaan Kedua

Sanksi Administratif

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

11/62

11

Pasal 190

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa :a. teguran;b. peringatan tertulis;c. pembatasan kegiatan usaha;d. pembekuan kegiatan usaha;e. pembatalan persetujuan;f. pembatalan pendaftaran;g. penghentian sementara ssebagian atau seluruh alat

produksi;h. pencabutan ijin.

(3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimanadimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut olehMenteri

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

12/62

12

Tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan ataskeselamatan dalam pekerjaannya

Orang lain yang berada di tempat kerja perlumenjamin keselamatannya

Sumber-sumber produksi dapat dipakai secara amandan efisien

TUJUAN

1. Kampanye2. Pemasyarakatan

3. Pembudayaan

4. Kesadaran dan kedisiplinan

Untuk melaksanakan tujuan dengan melalui :

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

13/62

13

Pertimbangan dikeluarkannya

Landasan hukum UU No. 1 Tahun 1970

Batang Tubuh

Penjelasan

RUANG LINGKUPUTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

14/62

14

Menimbang :

a. Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya

dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta

produktifitas Nasional.

b. Bahwa setiap orang lainnya yang berada ditempat kerja perlu terjamin pula

keselamatannya ;

c. Bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan

effisien;

d. Bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya upaya untuk membina

norma-norma perlindungan kerja.

e. Bahwa perbinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam undang-undang yang

memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan

perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi.

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

15/62

15

Mengingat :

1. Pasal-pasal 5,20 dan 27 Undang-undang Dasar 1945.

2. Pasal-pasal 9 dan 10 undang-undang No.14 tahun 1969 tentang

ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 55, Tambahan

lembaran Negara nomor 2919)

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

1. Mencabut veiligheidsreglement tahun 1910 (St bl. No.406);

2. Menetapkan : Undang-undang Tentang Keselamatan Kerja

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

16/62

16

PENGESAHAN

TERBITAN UNDANG-UNDANG No.1 TAHUN 1970 tentang

KESELAMATAN KERJA serta TERJEMAHAN dalam BAHASA INGGRIS,

DISYAHKAN untuk DIEDARKAN dan DIPAKAI.

Jakarta, 3 Mei 1972.DEPARTEMEN TENAGA KERJA

DIREKTORAT PEMBINAAN NORMA-NORMAKESELAMATAN KERJA, HYGIENE

PERUSAHAAN dan KESEHATAN KERJA

DIREKTUR

Cap/ttd

(MOHAMMAD ZOER)

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

17/62

17

BAB I

TENTANG ISTILAH-ISTILAH

Pasal 1.

1. tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka,bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki kerja

untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya

sebagaimana diperinci dalam pasal 2; termasuk tempat kerja ialah semua

ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian

atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut ;

Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

18/62

18

2. pengurusialah orang yang mempunyai tugas pemimpin langsung

sesuatu tempat kerja atau bagiannyayang berdiri sendiri; tempat

kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka,

bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau sering

dimasuki kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat

sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2;

termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman

dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang

berhubungan dengan tempat kerja tersebut ;

3. pengurusialah orang yang mempunyai tugas pemimpin langsung

sesuatu tempat kerja atau bagiannyayang berdiri sendiri;

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

19/62

19

3. pengusaha ialah ;

a. Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha miliki sendiri untuk

keperluan itu menggunakan tempat kerja;

b. Orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalan sesuatu usaha

bukan miliknya untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja.

c. Orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili berkedudukan diluar

Indonesia.

4. direkturialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan

undang-undang ini.

5. pegawai pengawas ialah pegawai tehnis berkeahlian khusus dari Departemen

Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja;

6. Ahli keselamatan kerja ialah tenaga kerja tehnis berkeahlian khusus dari luar

Departemen Tenaga Kerja yang ditujuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi

ditaatinya Undang-undang ini.

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

20/62

20

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. Yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan

kerja dalam segala tempat kerja, baik didarat, didalamtanah, dipermukaan air, dan dalam air maupun diudara,

yang berada di wilayah kekuasaaan Hukum Republik

Indonesia;

2. Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku

dalam tempat kerja dimana:

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

21/62

21

a. Dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alatperkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat

menimbulkan kecelakaan, kebakaran, atau peledakan.

b. Dibuat, diolah, dipakai dipergunakan, di-perdagangkan, diangkut atau

disimpan, bahan atau barang yang; dapat meledak, mudah terbakar,

menggigit, beracun, menimbulkan insfeksi, bersuhu tinggi;

c. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau

pembokaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan

pengairan, saluran atau terowongan dibawah tanah dan sebagainya atau

dimana dilakukan pekerjaan persiaapan;dilakukan usaha; pertanian,

perkebunan, pembuakaan tanah, pengerjaan tanah, pengolahan kayu

atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan;

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

22/62

22

d. Dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan; emas, perak atau bijih

logamlainnya, batu-batuan, gas, minyak, atau mineral lainnya, baik

dipermukaan atau didalam bumi, maupun didasar perairan;

e. Dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik didaratan,

melalaui terowonagn, dipermukaan air, dalam air maupun udara;

f. Dikerjakan bongkar muat barang muatan di-kapal, perahu, dermaga,

dok, station atau gudang.

g. Dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam

air;

h. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian diatas permukaan tanah atau

perairan;

i. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian diatas permukaan tanah atau

perairan;

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

23/62

23

j. Dilakukan pekerjaan dibawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau

rendah;

k. Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan,

terkena pelantingan benda, terjatuh dan terperosok, hanyut atau

terpelanting;

l. Dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lubang;

m. Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, gas,

hembusan angin, cuaca, sinar, atau radiasi, suara atau getaran.

n. Dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau timah.

o. Dilakukan pemancaran, penyiaran, atau penerima radio, radar, televisi, atau

telepon;

p. Dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset

(penelitian) yang menggunakan alat tehnis.

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

24/62

24

q. Dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disim-pan, dibagi-bagikan atau

disalurkan listrik, gas, minyak, atau air;

r. Diputar film, dipertunjukan sandiwara atau diselenggarakan reaksi

lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.

3. Dengan peraturan perundangan dapat ditunjuk sebagai temapat kerja

ruangan-ruangan atau lapangan-lapangan lainnya yang dapat

membahayakan keselamatan atau kesehatan yang berada di ruangan

atau lapangan itu dan dapat dirubah perincian tersebut dalam ayat (2).

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

25/62

25

RUANG LINGKUPUU NO.1 TAHUN 1970

PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970,DITENTUKAN OLEH 3 (TIGA) UNSUR :

1. TEMPAT KERJA~ DIGUNAKAN UNTUK SUATU USAHA

2. TENAGA KERJA~ MELAKUKAN PEKERJAAN

3. SUMBER BAHAYA~ BERPOTENSI SEBAGAI PENYEBABKECELAKAAN

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

26/62

26

SUMBER BAHAYA DI TEMPAT KERJA

Menurut UU 1 th. 1970:

1. KONDISI MESIN/PESAWAT/ALAT KERJA/BAHAN

2. LINGKUNGAN KERJA

3. SIFAT PEKERJAAN

4. CARA KERJA

5. PROSES PRODUKSI

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

27/62

27

BAB IIISYARAT-SYARAT KESELAMATAN KERJA

Pasal 3(1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat

keselamat kerja untuk;

a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;b. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran;

c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;

d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada

waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.

e. Memberi pertolongan pada kecelakaan.

f. Memberi alat-alat perlindungan dari pada pekerja;

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

28/62

28

g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnyasuhu, kelembaban, debu kotoran, asap, uap, gas, hembusan

angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;

h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja

baik physik maupun psychis, peracunan, infeksi, dan penu-laran;

i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;

j. Menyelenggarakan suhu dan lembah udara yang baik;

k. Menyelanggarakan penyegaran udara yang cukup;

l. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;

m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan

cara dan proses kerjanya.

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

29/62

29

n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang,

tanaman atau barang;

o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bengunan.

p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat,

perlakuan dan penyimpanan barang;

q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;

r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengaman pada pekerjaan

yang bahaya pekerjaannya menjadi bertambah tinggi;(2) Dengan peraturan perundanagn dapat dirubah perincian seperti

tersebut dalam ayat (1) sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan, tehnik dan technologi serta pendapatan-pendapatan

baru dikemudian hari.

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

30/62

30

SYARAT-SYARAT K3

TUJUAN :

1. Menghindarkan risiko (Avoiding of Risk)

2. Mencegah kecelakaan kerja

(Preventing of Accident)

3. Mengurangi Konsekuensi/ akibat yang ditimbulkanoleh kecelakaan kerja (Mitigating ofConsequency)

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

31/62

31

SYARAT-SYARAT K3

DITETAPKAN MELALUI :

1. PENDEKATAN TEKNIS(Technical

Approach)2. PENDEKATAN PROSEDUR(Procedural

Approach)

3. PENDEKATAN FAKTOR MANUSIA

(Human Approach)

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

32/62

32

SYARAT-SYARAT K3

Mencegah dan mengurangi kecelakaanMencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran

Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan

Menyelamatkan diri pada waktu kebakaran dan kejadian

lain yang berbahayaMemberikan P3K

Menyediakan APD

Mencegah dan mengendalikan timbulnya PAK

Mencegah dan mengendalikan timbul danmenyebarluasnya suhu,kelembaban,debu,asap,uap,gas,radiasi, suara dan getaran

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

33/62

33

SYARAT-SYARAT K3(lanjutan)

Penerangan yang memenuhi syarat

Iklim kerja

Ventilasi Ruangan KerjaKebersihan ruangan kerja

Ergonomi

Listrik

Penyimpanan dan penanganan bahan berbahayaPemeliharaan Bangunan

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

34/62

34

SYARAT-SYARAT K3

1. DISESUAIKAN DENGAN PERKEMBANGAN ILMU

PENGETAHUAN DAN TEHNOLOGI

2. DITETAPKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

35/62

35

Pasal 4

(1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerjadalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan,

pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan

bahan, barang, produk tehnis, dan aparat produksi yang mengandung dan

dapat menimbulkan dan bahaya kecelakaan.

(2) Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip tehnis ilmiah menjadi suatu

kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang

mencakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan dan pembuatan,

perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian, dan pengesahan,

pengepakan atau pembukusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas

bahan, barang, produk tehnis dan aparat produksi guna menjamin

keselamatan barang barang itu sendiri, keselamat tenaga kerja yang

melakukannya dengan keselamatan umum.

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

36/62

36

(3) Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut

dalam ayat (1) dan (2) ; denagn peraturan perundangan ditetapkan

siapa yang berkewajiban memenuhi dan mentaati syarat - syarat

keselamatan tersebut.

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

37/62

37

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 5

(1) Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang

ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja

ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap

ditaatinya Undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya.

(2) Wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas dan ahlikeselamatan kerja dalam melaksanakan Undang-undang ini.

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

38/62

38

PENGAWASAN PELAKSANAAN UU 1 /1970

Dilakukakan oleh :

1. PEGAWAI PENGAWAS (DEPNAKER)

2. AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

( PERUSAHAAN YBS)

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

39/62

39

Pasal 6

(1) Barang siapa yang tidak dapat menerima keputusan direktur

dapat mengajukan permohonan banding kepada panitia banding.

(2) Tata cara permohonan banding menerima, susunan panitia

Banding, tugas Panitia Banding dan lainnya ditetapkan oleh

Menteri Tenaga Kerja.

(3) Keputusan Panitia banding tidak dapat disbanding lagi.

Pasal 7

Untuk pengawasan berdasarkan Undang-undang ini pengusaha harus

membayar retribusi menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur

dengan peraturan perundangan.

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

40/62

40

Pasal 8

(1) Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi

mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan

diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat

pekerjaan yang diberikan kepadanya.

(2) Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada

dibawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk

oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur.(3) Norma-norma mengenai pengujian kesehatan ditetapkan dengan

peraturan perundangan.

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

41/62

41

BAB VPEMBINAAN

Pasal 9

(1) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga

kerja baru tentang :

a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam

tempat kerjanya.

b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan

dalam tempat kerjanya.c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;

d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan

pekerjaannnya.

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

42/62

42

(2) Pengurus hanya dapat memperkerjakan tenaga kerja yang

bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah

memahami syarat-syarat tersebut diatas.

(3) Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua

tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, dalam

pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta

peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam

pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.

(4) Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat

dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat

kerja yang dijalankannya.

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

BAB VI

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

43/62

43

BAB VI

PANITIA PEMBINA KESELAMATAN

KESEHATAN KERJA

Pasal 10

(1) Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Keselamatan dan

Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerja sama, saling pengertian

dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja

dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tuas dan kewajiban

bersama dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka

memperlancar usaha produksi.

(2) Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan

lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

http://localhost/var/www/apps/My%20Document%20laptop%20050408/DAFDATA/Materi%20Pelatihan%20P2K3/TUGAS%20DAN%20FUNGSI%20P2K3-B.ppthttp://localhost/var/www/apps/My%20Document%20laptop%20050408/DAFDATA/Materi%20Pelatihan%20P2K3/TUGAS%20DAN%20FUNGSI%20P2K3-B.ppt

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

44/62

44

BAB VIIKECELAKAAN

Pasal 11(1) Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam

tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri

Tenaga Kerja.

(2) Tata cara pelaporan dan pemeriksaan oleh pegawai termaksud dalam

ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJAPasal 12

Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja

untuk :

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

45/62

45

a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas -

pengawas atau ahli keselamatan kerja;

b. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan

C. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan

kerja yang diwajibkan

d. Meminta kepada pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat

keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.

e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat keselamatan

dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan

diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh

pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat

dipertanggungjawabkan.

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

46/62

46

KEWAJIBAN DAN HAK

TENAGA KERJA (I)

1. MEMBERIKAN KETERANGAN YANG BENAR BILA

DIMINTA OLEH PEGAWAI PENGAWAS DANAHLI K3 (ps.12)

2. MEMAKAI ALAT PELINDUNG DIRI YANGDIWAJIBKAN (ps.12)

3. MEMENUHI DAN MENTAATI SEMUA SYARAT K3YANG DIWAJIBKAN (ps.12)

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

47/62

47

KEWAJIBAN DAN HAKTENAGA KERJA (II)

4. MEMINTA PENGURUS MENTAATI SEMUA

SYARAT K3 YANG DIWAJIBKAN (ps.12)

5. MENYATAKAN KEBERATAN KERJA APABILA

SYARAT K3 DAN APD YANG DIWAJIBKANDIRAGUKAN (ps.12)

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

48/62

48

BAB IX

KEWAJIBAN BILA MEMASUKI TEMPAT KERJA

Barang siapa akan memasuki sesuatu tempatkerja, diwajibkan mentaati semua petunjukkeselamatan kerja dan memakai alat-alatperlindungan diri yang diwajibkan.

Pasal 13

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

49/62

49

KEWAJIBAN BILA MEMASUKI TEMPAT KERJA

1. MENTAATI SEMUA PETUNJUK K3 YANGDIWAJIBKAN (ps.13)

2. MEMAKAI ALAT PELINDUNG DIRI YANGDIWAJIBKAN (ps.13)

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

BAB X

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

50/62

50

Pengurus diwajibkan :

a. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat

keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai undang-undang ini dan semua peraturan

pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-

tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli

keselamatan kerja ;

b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja

yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang

mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan

kerja;

c. Menyediakan secara Cuma-Cuma, semua alat perlindungan diri diwajibkan pada tenaga

kerja yang berada dibawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang

memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan

menurut petunjuk pegawai pengawas atauahli-ahli keselamatan kerja.

BAB XKEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 14UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

51/62

51

KEWAJIBANPENGURUS PERUSAHAAN (I)

1. MEMBAYAR RETRIBUSI PENGAWASAN (ps.7)

2. MERIKSAKAN KESEHATAN BADAN, KONDISIMENTAL DAN KEMAMPUAN FISIK TENAGA KERJA(ps.8)

3. MENUNJUKKAN DAN MENJELASKAN KEPADASETIAP TENAGA KERJA BARU TENTANG (ps.9) :

Kondisi dan bahaya di tempat kerja

Alat pengaman/pelindung yang diharuskan di tempatkerja

Alat Pelindung Diri

Cara dan sikap kerja yang aman

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

52/62

52

KEWAJIBANPENGURUS PERUSAHAAN (II)

4. HANYA MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA YANGMEMAHAMI SYARAT K3 (ps.9)

5. MENYELENGGARAKAN PEMBINAAN K3 (ps.9)

6. MENTAATI SEMUA SYARAT-SYARAT DANKETENTUAN K3 YANG BERLAKU (ps.9)

7. MEMBENTUK P2K3 (ps.10)

8. MELAPORKAN SETIAP KEJADIAN KECELAKAANKERJA (ps.11)

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

53/62

53

KEWAJIBANPENGURUS PERUSAHAAN (III)

9. MENEMPATKAN SECARA TERTULIS UU/ SYARAT-SYARAT K3 PADA TEMPAT YANG MUDAH

DILIHAT (ps14)10. MEMASANG GAMBAR/ POSTER K3 (ps.14)

11. MENYEDIAKAN ALAT PELINDUNG DIRI SECARACUMA-CUMA (ps.14)

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

54/62

54

(1) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal diatas diatur

lebih lanjut dengan peraturan perundangan.

(2) Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan

ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman

kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-

tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

(3) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran

BAB XIKETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

55/62

55

ANCAMAN PIDANAATAS PELANGGARAN

1. HUKUMAN KURUNGAN (ps.15)

2. DENDA (ps.15)

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

56/62

56

SANKSI ADMINISTRASI ATAS PELANGGARAN

a. Teguran

b. Peringatan tertulis

c. Pembatasan kegiatan usahad. Pembekuan kegiatan usaha

e. Pembatalan persetujuan

f. Pembatalan pendaftaran

g. Penghentian sementara sebagian atau seluruhalat produksi

h. Pencabutan ijin

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

57/62

57

Pasal 16

Pengusaha yang mempergunakan tempat-tempat kerja

yang sudah ada pada waktu undang-undang ini mulai

berlaku wajib mengusahakan didalam satu tahun sesudah

undang-undang ini mulai berlaku, untuk memenuhi

ketentuan-ketentuan menurut atau berdasarkan undang-

undang ini.

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

58/62

58

Pasal 17

Selama peraturan perundangan untuk melaksanakan ketentuan dalamundang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang

keselamatan kerja yang ada pada waktu undang-undang ini mulai berlaku,

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Pasal 18

Undang-undang ini disebut Undang-undang keselamatan kerja dan

mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

Disahkan di Jakarta

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

59/62

59

Disahkan di JakartaPada tanggal 12 Januari 1970Presiden Republik Indonesia

Ttd

SOEHARTOJenderal T.N.I

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Januari 1970Sekretaris Negara Republik Indonesia

Ttd

ALAMSJAHMayor Jenderal T.N.I

Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1970 Nomor 1

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

60/62

60

PERAN K3DALAM PERUSAHAAN

Sebagai LOSS CONTROLuntuk mengendalikankerugian dan effisiensi

Sebagai COMPLIANCE AGENTuntuk meyakinkanterpenuhinya norma-norma dan peraturan K3 dalamperusahaan

SebagaiADVISORY BODYterhadap unitusaha/karyawan dalam penerapan K3

Sebagai MANAGEMENT TOOLSdalam menjalankanfungsi kontrolnya dalam aspek K3

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

Peraturan-peraturan yang mengatur standar

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

61/62

61

1. Undang-undang No. 1 tahun 1970

2. Undang-undang Uap dan Peraturan Uap 19303. Permen No. 01/Men/1976 tentang Wajib Latihan Hyperkes bagi DokterPerusahaan.

4. Permen No. 03/Men/1978 tentang Penunjukan dan Wewenang sertaKewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

5. Permen No. 01/Men/1979 tentangWajib Latihan Hyperkes bagi Para MedisPerusahaan.

6. Permen No. 02/Men/1982 tentang Klasifikasi Juru Las.7. Permen No. 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja.8. Permen No. 04/Men/1987 tentang P2K3.9. Permen No. 01 / Men / 1988 tentang Klasifikasi dan Syarat-syarat Operator

Pesawat Uap.10. Permen No. 01 / Men / 1989 tentang Klasifikasi dan Syarat-syarat Operator

Keran Angkat.11. Permen No. 02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan

Wewenang Ahli K3.12. Permen No. 04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa K3.13. Permen No. 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen K3.14. Permen No. 03/Men/1999 tentang Pengawasan Lift Listrik.15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep. 186/Men/1999 tentang Unit

Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja.

Peraturan-peraturan yang mengatur standarkompetensi K3 :

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970

62/62

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA