Tesis Bab 1234 Edit

8/13/2019 Tesis Bab 1234 Edit

1/87

1

BAB I

PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang Masalah.Pemberian bantuan hukum oleh advokat bukan hanya di lihat sebagai

suatu kewajiban semata sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 22 ayat (1)

Undang-Undang No:18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi:Advokat

wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari

keadilan yang tidak mampu, tetapi juga harus di lihat sebagai bagian dari

tanggung jawab yang sangat erat kaitannya dengan sentuhan moral. Karena

profesi Advokat merupakan profesi yang secara normatif adalah profesi yang

mulia (officium nobile),artinya Advokat dalam bekerja banyak mengabdikan

dirinya kepada kepentingan masyarakat untuk membantu orang-orang yang

kurang mampu serta membantu untuk menegakan hak asasi manusia

(seseorang)tanpa membedakan latar belakang sosial, pendidikan, agama, ekonomi,

politik, suku dan lain sebagainya dan juga tanpa mengharapkan imbalan atau

honorarium sehingga sentuhan moral yang diberikan oleh advokat tersebut dapat

mengasah kepekaan sosial bagi aparat penegak hukum lainnya untuk menegakan

kebenaran dan keadilan1.

Advokat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bukan hanya

ingin mendapatkan nafkah semata, tetapi juga mencari dan memperjuangkan nilai-

nilai kebenaran dan keadilan untuk kliennya,dengan kata lain dalam diri Advokat

terdapat idealisme dan moralitas yang tinggi dalam rangka menegakan kebenaran

dan keadilan berdasarkan asas praduga tak bersalah ( presumption of innocence),

1. Ishaq, 2012, Pendidikan keadvokatan, Sinar Grafika , Jakarta, hlm 12.


2/87

2

Namun secara eksplisit pengaturan tentang asas praduga tidak bersalah, tidak

disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) namun dapat dilihat dalam KUHAP bagian

penjelasan umum butir ke-3 huruf c, berbunyi “setiap orang yang disangka,

ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan,

wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang

menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam menangani perkara advokat tidak boleh memilih-milih perkara

yang datang kepadanya walaupun perkara tersebut dari awal disadarinya bahwa

dia tidak akan mendapatkan imbalan yang sepadan dengan apa yang telah

dilakukannya termasuk dalam membela/mendampingi perkara dugaan tindak

pidana korupsi.Sebaliknya advokat juga tidak boleh membuat kesepakatan dengan

aparat penegak hukum lainnya baik selama proses penyidikan, penuntutan

maupun persidangan untuk memenangkan perkara yang sedang dibelanya dan

advokat juga tidak boleh menelantarkan kleinnya pada saat proses perkaranya

sedang berjalan karena hal tersebut jelas bertentangan dengan undang-undang

advokat.

Berdasarkan hal tersebut jelas kebutuhan jasa hukum dari seorang

advokat yang berupa nasihat hukum, konsultasi hukum, pendapat hukum maupun

melakukan pembelaan baik didalam maupun diluar pengadilan2, sangat

dibutuhkan oleh seorang tersangka/terdakwa maupun oleh seseorang yang

menjadi korban dengan tujuan untuk mendapatkan pembelaan sesuai dengan asas

kepatutan dan keadilan.

2Ibid.


3/87

3

Motivasi pemberian bantuan hukum dari advokat bukan hanya di

dorong rasa kemanusiaan kepada orang yang tidak mampu saja, tetapi juga kepada

semua orang yang sedang menghadapi masalah hukum tanpa membeda-bedakan

latar belakangnya karena bantuan hukum merupakan perlindungan dari negara

terhadap warga negaranya.

Menurut Sudikno Mertokusumo ada tiga dasar yang menjadi tujuan

pokok hukum yaitu:

1. Keadilan.

2. Kemanfaatan dan

3. Kepastian hukum.3

Untuk mewujudkan terselenggarannya negara hukum maka negara

telah ikut berperan aktif dalam memberikan bantuan hukum kepada warga

negaranya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar

1945 antara lain :

1. Pasal 27 ayat (1) berbunyi :

Segala warga negara bersamaan kedudukanya dalam hukum dan pemerintahan

serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada

kecualinya.

2. Pasal 28 huruf D ayat (1) berbunyi :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

3Uli Parulian Sihombing,2008, Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)YLBHI-Peradi,hlm 12


4/87

4

3. Pasal 28 huruf H ayat (2) berbunyi :

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan

keadilan.

4. Pasal 28 huruf I ayat (4) berbunyi :

Perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung

jawab negara, terutama pemerintah.

5. Pasal 28 huruf I ayat (5) berbunyi :

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip

negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin,

diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangun danganPasal 27 ayat (1).

Aturan tersebut menggambarkan tentang kewajiban negara

memberikan bantuan hukum kepada warga negaranya baik di dalam Pengadilan

(Litigasi) maupun di luar Pengadilan ( NonLitigasi) untuk mendapatkan keadilan

dan kepastian hukum, karena setiap orang sebagai subjek hukum mempunyai hak

1. Untuk mendapatkan bantuan hukum.

2. Untuk diperlakukan sama dimuka hukum (equality before the law).

3. Untuk mendapatkan keadilan tanpa terkecuali ( justice for all ).4

Dalam praktek, hak warga negara untuk mendapatkan bantuan hukum

dan keadilan dari negara dapat terwujud dengan cara penunjukan seorang advokat

atau pembela di persidangan (acces to legal counsel )5 oleh hakim.

4.Yudha Pandu, 2004, Klien dan Advokat Dalam Praktek , PT. Abadi, hlm 115.

5Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar

pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Lihat Pasal 1angka 1 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.


5/87

5

Setiap warga negara Indonesia, harus selalu menjujung tinggi hukum

dengan tujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan

sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga

yang berbunyi:negara Indonesia adalah negara hukum“artinya negara berdasarkan

atas hukum (rechtsstaat ), dan bukan berdasarkan atas kekuasaan (machtstaat ) dan

pemerintahan berdasarkan kepada sistim konstitusi (hukum dasar) dan bukan

absolut (kekuasaan yang tidak terbatas). Namun dalam praktek peradilan di

Indonesia, ternyata masih ada masyarakat yang menjadi tersangka/terdakwa baik

di tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan sangat sulit mendapatkan

bantuan hukum dalam melakukan pembelaan terhadap perkaranya, sehingga hak-

hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum banyak yang terabaikan, padahal

undang-undang secara tegas mengatakan bahwa setiap warga negara yang tidak

mampu berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Ketentuan tentang bantuan hukum secara cuma-cuma baik secara

litigasi maupun non litigasi tersebut tidak berarti seseorang yang terlibat masalah

hukum dengan serta merta segea mendapatkan bantuan hukum akan tetapi ada

aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan hukum tersebut

sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yaitu:

Pasal 14 Undang-Undang No:16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Ayat (1) : Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus

memenuhi syarat-syarat:

a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya

identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang

dimohonkan bantuan hukum,


6/87

6

b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara,

c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat

yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Ayat (2) : Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun

permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Sebaliknya kewajiban bagi Advokat untuk memberikan bantuan

hukum secara cuma-cuma kepada warga negara yang ancaman hukumannya

diatas 5 (lima) tahun atau lebih telah diatur dalam peraturan perundang-undangan

antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) antara lain :

a. Pasal 56 (1) berbunyi : Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau

didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas

tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan

pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum

sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam

proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

b. Pasal 56 (2) berbunyi : Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk

bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya

dengan cuma-cuma.

Pasal tersebut diatas dasar bagi hakim Pengadilan Tipikor yang memeriksa

dan mengadili perkara terdakwa tindak pidana korupsi untuk menunjuk


7/87

7

Advokat dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma yang tujuannya

untuk mendampingi dan melakukan pembelaan terhadap terdakwa tersebut.

2. Undang-Undang No:18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 22 berbunyi :

Ayat (1):Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma

kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Ayat (2):Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan

hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih

lanjut dalam peraturan pemerintah.

3. Peraturan Pemerintah No:83 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (3) tentang persyaratan &

tata cara pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma berbunyi :

Bantuan Hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan

Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian

konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan

melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak

mampu.

4.Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor: 48 Tahun 2009 Pasal 57

berbunyi: Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak

mampu.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung No:10 Tahun 2010, Pasal 10 ayat (2) Tentang

Pedoman Pemberian Bantuan Hukum berbunyi:

Advokat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah advokat yang

menyediakan jasa bantuan hukum cuma-cuma sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.


8/87

8

6. Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor:16 Tahun 2011 Pasal 1 angka (1)

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan

hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuna hukum.

Adanya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana

yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan jelas sekali memperlihatkan

bahwa setiap warga negara yang menjadi tersangka/terdakwa berhak untuk

mendapatkan bantuan hukum dari negara dengan menunjuk seorang advokat,

dengan tujuan untuk melakukan pembelaan terhadap perkaranya, faktanya bagi

hakim dipersidangan ternyata peraturan perundang-undangan tersebut tidak ada

ukuran yang jelas tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma artinya

apakah semua terdakwa tindak pidana korupsi ataupun terdakwa tindak pidana

lainnya yang bukan kategori orang yang tidak mampu atau miskin juga berhak

untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Dalam praktek pada perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan

Tipikor Padang pada saat sekarang ternyata ada terdakwa yang dikategorikan

mampu atau tidak miskin juga mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma

(prodeo) dari para advokat, hal itu terjadi pada saat hakim yang memeriksa atau

menyidangkan terdakwa tindak pidana korupsi yang tidak didampingi oleh

Advokat maka kewajiban bagi hakim untuk menunjuk seorang advokat

sebagaimana yang terdapat dalam pasal 56 KUHAP karena ancaman hukuman

kepada terdakwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No:31 Tahun

1999 sebagaimana telah dirobah dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

No:20 Tahun 2001 maksimal 20 tahun penjara.


9/87

9

Banyaknya perkara tindak pidana korupsi yang dilimpahkan ke

Pengadilan Tipikor berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyebabkan banyaknya terdakwa

mendapatkan bantuan hukum dari Advokat baik yang dicari sendiri maupun

didapatkan berdasarkan penunjukan oleh hakim secara cuma-cuma dalam rangka

untuk melakukan pembelaan terhadap perkara yang sedang dihadapi oleh

terdakwa tersebut.

Semenjak Pengadilan Tipikor Padang berdiri pada bulan mei tahun

2011, maka berdasarkan data yang penulis peroleh dari Panitera Muda (Panmud)

Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang, advokat yang memberikan

bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa tindak pidana korupsi adalah

1. Tahun 2011 tidak ada,

2. Tahun 2012 terdapat 3 (tiga) kasus,

3. Tahun 2013 terdapat 1 (satu) kasus.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan

membahas lebih lanjut permasalahan tersebut dengan memilih judul

“PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT

KEPADA TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA CUMA-

CUMA DI PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI

KLAS I A PADANG”

B. Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan hukum yang akan penulis

teliti dalam penelitian ini adalah:


10/87

10

1.Apakah terdakwa tindak pidana korupsi termasuk orang yang berhak

didampingi secara cuma-cuma oleh advokat ?

2.Bagaimanakah pelaksanaan pemberiaan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh

advokat pada terdakwa tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Padang ?

C. Tujuan Penelitian.

Bahwa tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui terdakwa tindak pidana korupsi termasuk orang yang berhak

didampingi secara cuma-cuma oleh advokat.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberiaan bantuan hukum secara cuma-cuma

oleh advokat kepada terdakwa tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor

Padang.

D. Kegunaan Penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian penulis diharapkan dapat memberikan

manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis :

adalah berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya tentang bantuan

hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh advokat dalam perkara tindak

pidana korupsi.

2. Secara Praktis :

adalah dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan

hukum secara cuma-cuma dari advokat.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual.

1. Kerangka Teoritis.


11/87

11

Untuk menjawab perumusan masalah diatas, penulis mengunakan 2

(dua) Tiori yaitu:Teori Negara Hukum dan Teori Penegakan Hukum6

a. Teori Negara Hukum.

Kata negara sama dengan “Staat ” dalam bahasa Jerman atau “state”

dalam bahasa Inggris, yang mempunyai dua arti:pertama, negara adalah

masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis,kedua, negara

adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan untuk menguasai wilayahnya7.

Paham negara hukum berangkat dari keyakinan bahwa kekuasaan

negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Paham negara

hukum merupakan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah yang

tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan norma-norma yang hidup

tumbuh dan berkekmbang dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut

hukum menjadi landasan segenap tindakan negara dan hukum diharapkan oleh

masyarakat dapatmenciptakan asas keadilan bagi warga negaranya.

Ada 4 (empat) alasan utama negara menyelenggarakan dan

melaksanakan tugasnya berdasarkan hukum8

1. Untuk kepastian hukum;2. Adanya perlakuan yang sama secara hukum.3. legitimasi demokrasi;4. Adanya tuntutan akal budi.

Pengertian negara hukum secara umum dimana kekuasaan dibatasi

oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik

dilakukan oleh para penguasa atau aparat negara maupun yang dilakukan oleh

warga negara harus berdasarkan atas hukum. Para ahli hukum Eropa Kontinental

6Salim,2010, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum,PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 55.

7Franz Magnis Suseno, 2003, Etika Politik”Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern,PT

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,hlm 170.8Ibid, hlm 295.


12/87

12

(Eropa daratan) seperti Imanuel Khan dan Julius Sthal menyebutkan tentang

“rechsstaat” (Negara berdasarkan hukum)9

Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum

formil dan negara hukum materil atau negara hukum modern. Negara hukum

formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit yaitu dalam

arti peraturan perundang-undangan tertulis dimana tugas negara adalah

melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk menegakkan ketertiban, yang

di kenal dengan istilah negara penjaga malam.Sementara itu negara hukum materil

mencakup pengertian yang lebih luas termasuk keadilan di dalamnya.Tugas

negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga

mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (welfarestate).10

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan

dengan menggunakan istilah Jerman yaitu rechsstaat, antara lain digagas oleh

Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Shahl, Fichte, dan lain-lain.Sedangkan dalam

tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan The

Rule of Law yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum

juga terkait dengan istilah nomokrasi (nomocratie) yang berarti bahwa penentu

dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Suatu negara hukum,

baik yang dikembangkan oleh negara-negara kontinental atau negara Anglo

Saxon, memiliki syarat utama (basic requirement) berupa pengakuan dan jaminan

hak-hak dasar manusia yang dijunjung tinggi. Dengan demikian yang pokok

dalam konsep negara hukum adalah ada pembatasan kekuasaan oleh hukum

9A.Mansyhur Effendi, 1995, Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional,

Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 32.10 Ibid, hlm 68.


13/87

13

sehingga hak-hak dasar rakyat terbebas dari tindakan sewenang-wenang

penguasa11

Menurut Friedrich Julius Stahl, ahli hukum Eropa Kontinental

memberikan ciri-ciri negara hukum (rechtstaat) sebagai berikut ::

1. Perlindungan hak asasi manusia2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi

manusia yang dikenal dengan Trias Politika.

3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang4. Peradilan administrasi dalam perselisihan 12

Sedangkan menurut AV Dicey, ahli hukum Anglo Saxon memberikan

ciri-ciri Rule of Law sebagai berikut :

1.Supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan

sehingga seseorang bol;eh dihukum apabila melanggar hukum.

2. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun

bagi pejabat.

3.Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan

pengadilan13.

Konsep negara hukum ternyata memiliki kaitan erat antara negara

hukum dengan masalah hak asasi manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa

negara hukum adalah sebagai wadah, dan hak asasi manusia sebagai isi. Menurut

Jimly Asshiddiqie terdapat duabelas prinsip pokok sebagai pilar utama yang

menyangga berdirinya negara hukum, yaitu:14

1. Supremasi hukum ( supremacy of law).

2. Persamaan dalam hukum (equality before the law).3. Asas legalitas ( Due Process of Law).

4. Pembatasan kekuasaan.

5. Organ-organ penunjang yang independent.

6. Peradilan bebas dan tidak memihak.

7. Peradilan Tata Usaha Negara.

8. Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court ).

11.Effendi Harianto,2004, KonsepHukum Nasional dan Internasional,Ghalia Indonesia,

Jakarta.hlm 32.12

.Yuanita, 2009, Pendidikan kewarganegaraan, Politia,, Bogor. hlm 120.13

. Ibid.14.Jimly Asshiddiqie,2001, Konsep Negara HukumRajawali Pres, Jakarta, hlm. 89.


14/87

14

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia.

10.Bersifat demkratis (democratische rechtsstaat ).

11.Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (Welfare

Rechtsstaats).

12.Transparansi dan kontrol sosial.

Sebagaimana sudah dijelaskan menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

menyebutkan negara Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat ). Salah satu ciri-

ciri dari negara hukum tersebut adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia,

seperti yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

“Tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana mati atau dengan pidana penjara lima belas tahun ataulebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana dengan

pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri,

pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses

peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

b.Teori Penegakan Hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam menegakan hukum ada tiga

unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu:15

1. Kepastian hukum (rechtssichetheit );2. Kemanfaatan ( zweckmassigheit ); dan3. Keadilan ( gerechtigkeit ).

Pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari dari faktor-faktor

yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto

menyebutkan 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:16

1.

Faktor hukumnya sendiri;2. Faktor aparat penegak hukum;3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan;

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yangdidasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

15Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, PT. Citra Aditya

Bakti, Yogyakarta, hlm 11.16

Soerjono Soekanto, 2010, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers,Jakarta, hlm 8.


15/87

15

Kelima faktor tersebut saling bekaitan erat karena merupakan dasar

dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas

penegakan hukum.Pada dasarnya sistem penegakan hukum selalu bersentuhan

dengan moral dan etika, hal ini didasarkan atas empat alasan, yaitu: 17

a. Sistem penegakan hukum secara khas melibatkan penggunaan paksaan,atau kekerasan (coercion), dengan kemungkinan terjadinya kesempatan

untuk menyalahgunakan kekuasaan;

b. Hampir semua profesional dalam penegakan hukum merupakan pegawai pemerintah ( public servant ) yang memiliki kewajiban khusus terhadap

publik yang harus dilayani;

c. Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat untuk membantumemecahkan dilema etis yang dihadapi seseorang didalam kehidupan

profesionalnya;

d. Dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa a set of ethicalrequirements are as part of its meaning.

Proses kebijakanpenegakan hukum pidana melalui beberapa tahap:18

a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum oleh badan pembuatundang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini

dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.

c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit olehaparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut dengan tahap

kebijakan eksekutif atau administratif.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan Peradilan pidana adalah suatu

proses yang didalamnya ikut bekerja beberapa lembaga penegak hukum beserta

aparaturnya. Kegiatan peradilan pidana adalah kegiatan bertahap dimula dari

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipersidangan dan diakhiri dengan

pelaksanaan putusan oleh hakim apakah terdakwa terbukti bersalah atau bebas.

Profesi advokat adalah salah satu unsur dari penegak hukum di

samping polisi, jaksa, dan hakim. Advokat dalam menjalankan profesinya dalam

17Siswantoro Sunarso, 2004, Penegakan Hukum Psikotropika,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

hlm 77. 18Ibid , hlm98.


16/87

16

rangka mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara secara bebas, mandiri dan bertanggungjawab.

Melalui jasa hukum yang diberikan advokat dalam menjalankan tugasnya demi

tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari

keadilan termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak

fundamental mereka didepan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem

peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakan supremasi hukum dan hak

asasi manusia.19

Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-

aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri,

yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai ( frame

work ) yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum.

2. Kerangka Konsepsional.

Bahwa yang menjadi judul dalam penulisan pada proposal ini adalah :

“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Kepada Terdakwa

Tindak Pidana Korupsi Secara Cuma-Cuma Di Pengadilan Tipikor Pada

Pengadilan Negeri Klas I A Padang”

Dengan adanya judul diatas maka penulis mencoba memberikan arti

maksud dari judul proposal tersebut antara lain :

1. Advokat.

Pengertian Advokat menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003

19 Daniel S Lev, 2002, Advokat Indonesia Mencari Ligitimasi, Studi tentang Tanggung Jawab

Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta, The Asia Foudation dan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, hlm 209.


17/87

17

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam

maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan

Undang-Undang ini.

2.Bantuan Hukum.

Dalam lokakarya Bantuan Hukum tingkat nasional tahun 1978

0menyatakan Bantuan Hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang

diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perseorangan

maupun kepada kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif 20.

Pengertian Bantuan Hukum menurut Lasdian Walas adalah : jasa

memberikan bantuan hukum dengan bertindak baik sebagai pembela dari

seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun kuasa hukum dalam

perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan atau memberi nasihat

hukum di luar pengadilan 21.

Pengertian bantuan hukum menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang

No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan “ bantuan hukum adalah jasa

hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak

mampu”.

Pengertian bantuan hukum menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan “ bantuan hukum adalah

jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma

kepada penerima bantuan hukum”.

3. Terdakwa.

Pengertian Terdakwa menurut Pasal 1 butir 15 KUHAPadalah :

20

Bambang Sunggono, dan Aries Harianto, 1986, Op cit, hlm 8.21Lasdian Walas, 1980, Cakrawala Advokat Indonesia, Liberty, Cet ke-1, hlm 26


18/87

18

“seorang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”

Pengertian Terdakwa menurut Adnan Paslyadja adalah :

“orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan alat bukti minimal

didakwa melakukan tindak pidana kemudian dituntut, diperiksa dan diadili di

sidang pengadilan”

Pengertian Terdakwa menurut J.C.T Simorangkir adalah :

“Seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup

alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

4. Pengertian Korupsi.

Dalam ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin:

corruption=penyuapan; corruptore = merusak) adalah :Gejala dimana para

pejabat,badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya

penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. 22

Pengertian korupsi secara harfiah adalah :

1. Kejahatan,kebusukan,dapat disuap,tidak bermoral,kebejatan, ketidakjujuran.2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, suap dan sebagainya.3. Korup (busuk; suka menerima uang suap, uang sogok; memakai

kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya23.

Pengertian Korupsi menurut Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari

David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang yaitu

:menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang

ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

22

Evi Hartati, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 8.23Ibid.


19/87

19

F. Metode Penelitian.

1. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis ( socio legal research)

artinya data yang peneliti dapatkan kemudian dikumpulkan secara langsung dari

responden baik dalam bentuk tertulis maupun lisan sebagai jawaban atas

pertanyaan yang peneliti ajukan.24

2. Sumber Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan atau di tempat

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan advokat yang pernah

memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa tindak

pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Padang.

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh di kantor Pengadilan Tipikor

Padang berupa putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang

mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma dari tahun 2011 s/d 2013.

3. Metode Dan Alat Pengumpulan Data.

Adapun alat pengumpul data dalam penulisan ini adalah:

a. Studi dokumen.

Dalam penelitian ini bahan yang di peroleh adalah dari kantor Pengadilan

Tipikor Padang berupa berita acara putusan perkara tindak pidana korupsi.

b. Wawancara (interview).

Wawancara merupakan metode yang paling efektif dalam mengumpulkan data

primer di lapangan dan penelitian yang peneliti gunakan adalah melakukan

24

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo,Jakarta, hlm 133.


20/87

20

wawancara terstruktur yaitu dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang

relevan dengan perumusan masalah dalam penelitian ini yang di tujukan

kepada responden.

4. Teknik Analisis Data.

Setelah peneliti mendapatkan data-data yang terkumpul kemudian dianalisa

dengan carasebagai berikut:

a.. Editing.

Merupakan proses penelitian untuk memeriksa kembali data-data yang

telah diperoleh di lapangan dengan cara mengedit terlebih dahulu, guna

mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah cukup

relevan dan lengkap untuk mendukung pemecahan dari perumusan

masalah dalam penelitian ini dan jika ada kesalahan maka akan di perbaiki.

b.Pengolahan Data.

Sesudah data di laksanakan kemudian di kwalifikasi atas data-data yang

diolah dengan cara menyusunnya sesuai dengan masalah yang di rumuskan

sehingga terlihat hasilnya secara keseluruhan terhadap masalah yang di

teliti.

c. Analisis data.

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah secara

kualitatif artinya penelitian yang tidak menggunakan hitungan angka-angka

atau penelitian yang di lakukan dengan cara menyusun dan mengumpulkan

data dan kemudian data tersebut diolah dengan cara sistematis 25.

25Arikunto, 2010, Prosedur Penelitian, Djambatan , Jakarta, hlm 28.


21/87

21

G. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN.

Pada bab ini termuat: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah,

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konsepsional, Metode

Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.

Dalam bab ini diuraikan beberapa kajian mengenai : Istilah, Pengertian,

Organisasi dan Sejarah Advokat, Istilah, Pengertian dan Sejarah

Bantuan Hukum, Sekilas Tentang Undang-Undang 18 Tahun 2003

Tentang Advokat, Konsep Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan

Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang : Untuk mengetahui

apakah terdakwa tindak pidana korupsi termasuk orang yang berhak

didampingi secara cuma-cuma oleh advokat. Untuk mengetahui

pelaksanaan pemberiaan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh

Advokat kepada terdakwa tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor .

BAB IV PENUTUP.

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan berupa

pernyataan-pernyataan atau jawaban langsung dari permasalahan yang

dirumuskan pada bab pertama. Dalam bab ini juga diberikan saran yang

diperlukan dan disesuaikan dengan kesimpulan yang berhubungan

dengan penulisan tesis ini.


22/87

22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Istilah, Pengertian, Organisasi dan Sejarah Advokat.

a.1 Istilah Advokat.

Secara historis advokat termasuk salah satu profesi yang tertua. Dalam

perjalanannya profesi itu bahkan dinamai sebagai officium nobile (jabatan yang

mulia), penamaan ini terjadi adalah karena aspek “kepercayaan” dari (pemberi

kuasa, klien) yang dijalankan untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-

haknya di forum yang sudah di tentukan baik secara litigasi maupun nonlitigasi.

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokat, maka penggunaan istilah advokat dalam praktiknya belum ada yang

baku untuk sebutan profesi tersebut. Dalam berbagai peraturan perundang-

undangan terdapat berbagai macam sebutannya antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah di ganti dengan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dan diganti lagi dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 serta terakhir diganti dengan Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menggunakan istilah

bantuan hukum dan advokat.26

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan

atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

mengunakan istilah Penasihat Hukum.

26.Ishaq, Pendidikan Keadvokatan, Sinar Grafika,Jakarta, hlm 1.


23/87

23

3. Departemen Hukum dan HAM menggunakan istilah Pengacara.

4. Pengadilan Tinggi menggunakan istilah Advokat dan Pengacara.

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menggunakan istilah

advokat, di samping itu ada juga yang menyebutnya dengan istilah pembela.

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2003,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4228 maka istilah

Advokat sudah menjadi baku dan berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan

mandiri yang di jamin oleh hukum serta wilayah kerjanya meliputi seluruh

wilayah Republik Indonesia. Kedudukan dan peran Advokat sama dengan Hakim,

Jaksa dan Polisi yang disebut dengan Catur Wangsa Penegak Hukum 27

Istilah Penasihat Hukum/Bantuan Hukum dan Advokat/Pengacara

merupakan istilah yang lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai

pendamping tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana atau sebagai

pendamping penggugat dan tergugat dalam perkara perdata dalam pemeriksaan di

persidangan dari pada memakai istilah pembela.28

Istilah pembela menurut Andi Hamzah sering disalah tafsirkan

seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka/terdakwa bebas atau lepas dari

pemidanaan, walaupun ia jelas bersalah melakukan seperti apa yang telah

didakwakan itu29 padahal fungsi pembela atau Penasihat Hukum itu adalah

membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materiil 30 walaupun

27.Ibid, hlm 2.

28.Ibid,

29.Andi Hamzah,1985, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm

88.30

.Yaitu kebenaran yang nyata atau betul-betul kebenaran dalam perbuatan pidana yang di lakukanoleh terdakwa atau hubungan antara pihak yang terkait dalam perbuatan pidana tersebut.


24/87

24

bertolak dari sudut pandang subjektif yaitu berpihak kepada kepentingan

tersangka atau terdakwa 31

Istilah Advokat bukan asli bahasa Indonesia, advokat berasal dari

bahasa Belanda yaitu Advocaat artinya orang yang berprofesi memberikan jasa

hukum, jasa tersebut di berikan baik di dalam atau di luar ruang sidang.32

Istilah Pengacara Praktek, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum

tidak di kenal di luar negeri dan hanya di kenal di Indonesia karena istilah tersebut

bukan profesi hukum tetapi merupakan salah satu bidang atau sifat yang termasuk

dalam lingkup pekerjaan dari seorang Advokat.

Istilah advokat di Belanda adalah Procureur , di Belanda seorang

Advokat yang telah resmi menjalankan profesi Advokat mendapatkan gelar

meester in de rechten (Mr).

Istilah Advokat di Amerika Serikat adalah anttorney at law,Istilah

Konsultan Hukum di Amerika Serikat di kenal dengan counselor at law, di

Amerika Serikat orang yang terjun di dunia Lawyer di sebut bar. Istilah Advokat

di Singapura adalah Advocate.

Istilah Advokat di Inggris orang yang menjalankan profesi advokat di

kenal dengan 2 (dua) istilah yaitu :barrister dan solicitor . Barrister di kenal

dengan jubah dan wig-nya yang berwarna perak, mereka ahli hukum yang

mempunyai hak bicara di ruang pengadilan, sedangkan solicitor merupakan ahli

hukum yang menangani perkara-perkara khusus non litigasi, bila masalah mereka

31.Andi Hamzah,1985,Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm

88.32.Ari Yusuf Amir,,2008, Strategi Bisnis Jasa Advokat,Navila Idea, Yogyakarta, hlm 18.


25/87

25

tidak selesai maka mereka akan menyerahkannya pada barrister untuk di proses di

Pengadilan.33

Istilah Penasehat Hukum sebagai profesi hukum adalah istilah resmi

di Indonesia yang mengaburkan pengertian advokat sebagai profesi

hukum.Pekerjaan yang di lakukan oleh seorang Advokat untuk memberi nasehat

hukum sebagai Penasehat Hukum tidak merupakan profesi sendiri karena

Penasehat Hukum merupakan pekerjaan yang termasuk dalam ruang lingkup

pekerjaan dari seorang Advokat.

Begitu juga jasa Konsultasi Hukum yang di sebut sebagai Konsultan

Hukum tidak merupakan profesi tersendiri karena pekerjaan memberikan

konsultasi hukum termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan Advokat dalam

menjalankan profesi hukum.

Di luar negeri kantor-kantor Konsultan Hukum itu di lakukan oleh

advokat atau Lawyer yang kebanyakan bergabung dengan Law Firms sehingga

Konsultan Hukum itu bukan merupakan profesi Konsultan Hukum tersendiri.34

Hal tersebut sesuai dengan Konperensi Internasional tentang Lawyer

yang di sepakati antara lain:

1. Konperensi Lawyer sedunia di Toronto memutuskan tentang adanya kode

etik Lawyer bukan kode Etik Penasihat Hukum atau Konsultan Hukum.

2. Konperensi Internasional Bar Association atau I.B.A memutuskan tentang

asas-asas kedudukan Lawyers bukan kedudukan Konsultan Hukum atau

Penasihat Hukum yang anggotannya adalah Nationale Orde Van Advocaten

(NOVA) atau Bar Association di Belanda dan Ikatan Advokat Indonesia

33

.Ropaun Rambe, 2001,Teknik Praktek Advokat , PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, hlm 6.34.Ibid, hlm 7.


26/87

26

(IKADIN) atau Bar Association di Indonesia adalah Advokat bukan

Penasihat Hukum atau Konsultan Hukum.35

Dari fakta-fakta Internasional tersebut jelas bahwa yang di maksud

dengan Legal Profession atau Profesi Hukum adalah Lawyers atau Advokat bukan

Pengacara, Penasihat Hukum atau Konsultan Hukum

a.2 Pengertian Advokat.

Masih banyak terdapat salah paham yang mengangap bahwa

pekerjaan advokat hanya membela perkara di muka Pengadilan dalam perkara

perdata dan membela perkara pidana di hadapan Kepolisian, Kejaksaan dan

Pengadilan yang di sebut sebagai pekerjaan Litigasi. Sesungguhnya pekerjaan

Advokat tidak hanya terletak dalam bidang Litigasiakan tetapi mencakup di

bidang pekerjaan yang lainnya di luar pengadilan yang di sebut sebagai pekerjaan

Non Litigasi.

Profesi Advokat yang di kenal sebagai profesi yang mulia (officium

nobile) seakan-akan sedang booming di Indonesia. Hampir setiap hari orang yang

menghadapi suatu masalah di bidang hukum di era reformasi cenderung

menggunakan jasa Advokat, terlebih lagi dalam rangka perdagangan bebas.

Beberapa pengertian Advokat antara lain:

1. Pengertian Advokat menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 :

adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di

luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-

Undang ini”.

35.Ibid.


27/87

27

2. Pengertian Advokat menurut Pasal 1 angka 6 Surat Edaran Mahkamah Agung

No:10 Th 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum adalah :

“Orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam maupun diluar

pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-

Undang Nomor :18 Tahun 2003 tentang Advokat”

3. Pengertian Advokat menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 83

Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Secara Cuma-Cuma adalah :

“Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar

pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat”

4.Pengertian Advokat menurut Martiman Prodjohamidjojo adalah :

“Mereka yang pekerjaannya (job) atau mereka yang karena profesinya

memberikan jasa hukum, pelayanan hukum, bantuan hukum serta nasehat

hukum kepada pencari keadilan baik yang melalui pengadilan negeri,

pengadilan agama, atau panitia penyelesaian perburuhan maupun yang di

luar pengadilan”.36

5. Pengertian Advokat menurut J.S.T Simorangkir adalah :

“Seseorang yang bertindak dalam suatu perkara untuk kepentingan yang

berperkara, baik dalam perkara perdata untuk penggugat atau tergugat dan

dalam perkara pidana untuk terdakwa”37

36. Martiman Prodjohamidjojo, 1982, Penasihat Hukum dan Bantuan Hukum Indonesia,Ghalia

Indonesia, Jakarta, hlm 2.37. J.S.T Simorangkir dan kawan-kawan, 1987, Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta, hlm 124.


28/87

28

6. Pengertian Advokat menurut Sudikno Mertokusumo adalah :

“Orang yang di berikan kuasa untuk memberikan bantuan hukum dalam

bidang hukum perdata maupun pidana kepada yang memerlukannya baik

berupa nasehat maupun bantuan aktif, baik di dalam maupun di luar

pengadilan dengan jalan mewakili, mendampingi atau membelanya”38

7. Pengertian Advokat menurut Sodarsono adalah :

“Seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang di tentukan berdasarkan

undang-undang untuk memberikan bantuan hukum”.39

8. Pengertian Advokat menurut Blacks’s Law Dictionary adalah ;

“Berbicara untuk keuntungan dari atau membela dengan argumentasi untuk

seseorang. Adapun orang yang berprofesi Advokat adalah seseorang yang

membantu, mempertahankan atau membela orang lain, seseorang yang

memberikan nasehat hukum dan bantuan untuk membela kepentingan orang

lain di muka pengadilan atau persidangan”

a.3 Organisasi Advokat.

Pada tahun 1985 telah terbentuk organisasi tunggal advokat yang

diberi nama dengan Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), namun tidak bertahan

lama karena Ikadin pecah dan berdiri organisasi-organisasi advokat seperti :

1. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI),

2. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI),

3. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI),

4. Serikat Pengacara Indonesia (SPI) dan sebagainya.

38

. Sudikno Mertokusumo, 1984, Banga Rampai Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, hlm 66.39. Sudarsono, 1982, Kamus Hukum, Jakarta, hlm 349.


29/87

29

Seiring dengan perjalanan waktu organisasi advokat yang tumbuh

subur sedangkan undang-undang advokat pada waktu itu belum ada maka ada

keinginan dari organisasi advokat untuk membentuk Komite Kerja Advokat

Indonesia (KKAI). Dengan perjalanan panjang dan semangat mengangkat profesi

advokat lebih terhormat dan didorong untuk lahirnya undang-undang yang

mengatur khusus tentang advokat, akhirnya pada pada tanggal 5 April 2003

diundangkan dan diberlakukan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang

Advokat sebagai payung hukum untuk mengatur advokat melakukan hak dan

kewajibannya secara profesional.

Menarik sekali untuk di telaah pernyataan bersama para Advokat

tanggal 28 Februari 1991 di Jakarta. Demi kepentingan persatuan dan kesatuan

Advokat telah di sepakati mengembangkan suatu organisasi yang dapat

menampung aspirasi semua advokat. Dengan pernyataan bersama ini berarti

aspirasi dari berbagai organisasi yang pada dasarnya mempunyai maksud dan

tujuan yang berbeda kemudian di coba untuk di satukan dalam satu organisasi.

Organisasi advokat di Indonesia bermula pada masa kolonialisme,

dimana pada waktu itu keberadaan advokat masih terbatas. Advokat hanya

ditemukan dikota-kota yang memiliki landraad (Pengadilan Negeri) dan raad van

justitie (Dewan Pengadilan). Dalam Undang-Undang Advokat bagian ketentuan

peralihan Pasal 32 ayat (4) dengan tegas menyebutkan dalam waktu paling lama 2

tahun setelah berlakunya undang-undang tersebut, organisasi advokat tunggal

telah terbentuk. Melihat proses panjang dalam membentuk organisasi tunggal,

banyak kalangan advokat yang pesimis, namun semua itu terjawab kurang lebih

20 bulan lahirnya UU No. 18 Tahun 2003 tersebut, pada tanggal 21 Desember


30/87

30

2004 advokat Indonesia sepakat membentuk Perhimpunan Advokat Indonesia

(Peradi).

Selang berjalan waktu maka riak-riak ditubuh organisasi advokat

kembali muncul, sehingga muncul lagi organisasi tandingan seperti Komite

Advokat Indonesia (KAI). Hal itu lumrah terjadi karena dengan anggota lebih dari

16.000.000 orang, maka beda pendapat terus terjadi walaupun pemerintah dalam

hal ini Mahkamah Agung tetap bersikap hanya ada satu wadah tunggal organisasi

advokat yaitu Peradi. Dengan usia yang masih muda semangat Peradi tetap

menjadi organisasi advokat yang bebas dan independen, melayani untuk

melindungi kepentingan pencari keadilan, dan menjalankan tugas sebaik-baiknya

untuk melayani para anggotanya.

Hubungan antara advokat dan organisasinya juga tercermin dalam

pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia dengan menyebutkan “Bahwa

semestinya organisasi profesi memiliki Kode Etik yang membebankan kewajiban

dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam

menjalankan profesinya”40. Pengawasan terhadap diri advokat sangat penting

dilakukan, karena advokat merupakan suatu profesi, sama halnya dengan dokter

atau notaris. Kode etik dibuat oleh organisasi profesi yang diberlakukan untuk

mengatur organisasi dalam hal ini adalah para anggota organisasi. Kalau kita lihat

dalam Undang-Undang Advokat tidak satupun pasal yang menerangkan cakupan

pengawasan teknis maupun pengawasan administratif, namun semua itu

organisasi Advokat lah yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara

pengawasan. Tujuan dari pengawasan ini adalah agar advokat dalam menjalankan

40. Alinea I Dalam Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia.


31/87

31

profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Begitu kuatnya hubungan advokat dengan organisasi, maka seorang

advokat tidak dapat sesukanya menjalankan profesinya tanpa memperhatikan

ketentuan hukum yang berlaku, karena apabila advokat dalam menjalankan

profesinya bertentangan dengan hukum dan kode etik, maka ia akan ditindak 41

oleh organisasinya, termasuk dalam memberikan batuan hukum cuma-cuma.

Dalam kode etik advokat jelas disebutkan advokat mempunyai kewajiban

memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu.

Dalam mengurus perkara cuma-cuma tersebut seorang advokat harus memberikan

perhatian yang sama dengan perkara yang ia menerima jasa, artinya ia tidak

membedakan kasus yang prodeo dengan kasus yang menerima jasa, semuanya

harus dikerjakan dengan professional42.

Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 maka peranan

organisasi advokat dalam memberikan bantuan hukum secara prodeo semakin

nampak, apa lagi ditindak lanjuti oleh Surat Ketetapan Peradi No. 1 Tahun 2010

tentang Petunjuk Pelaksana Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma telah

membentuk unit kerja secara khusus mengurus mengenai pelaksanaan bantuan

41.Pasal 6 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan, advokat dapat

dikenai tindakan dengan alasan :

a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;

b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekanseprofesinya;

c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yangmenunjukkan sikaptidak hormat terhadap hukum, peraturan perundangundangan,atau pengadilan;

d.berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkatdan martabat

profesinya;

e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atauperbuatan tercela;

f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.42

Pasal 4 huruf f Kode Etik Advokat menyebutkan Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma

harus memberikan perhatian yang sama seperti perkara untuk mana ia menerima uang jasa.

Pasal 7 huruf h Kode Etik Advokat menyebutkan Advokat mempunyai kewajiban untukmemberikan bantuan hukum secara cuma-Cuma(pro deo) bagi orang yang tidak mampu.


32/87

32

hukum secara cuma-cuma dengan nama Pusat Bantuan Hukum Peradi (PBH

Peradi), dimana dalam Pasal 11 nya menyebutkan advokat dianjurkan untuk

memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma setidaknya 50 jam kerja setiap

tahunnya43.

Keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No. 10 Tahun

2010 sebenarnya tidak ada berkaitan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003

dan Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008, namun ada beberapa hal yang

berhubungan dengan advokat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1)

lampiran A yang menyebutkan yang bertugas piket di Posbakum adalah Advokat.

Pada hal advokat bukanlah dibawah pengawasan Mahkamah Agung atau

Pengadilan Negeri setempat, sehingga untuk dapat terlaksana posbakum tersebut,

maka Mahkamah Agung atau lembaga pengadilan harus bekerjasama dengan

organisasi advokat yang ada44. Peluang yang ada dalam ketentuan sebagaimana

yang telah dijelaskan diatas terbuka ruang besar bagi aparat penegak hukum

terutama pengadilan dan organisasi advokat untuk berkoordinasi dalam

mengimplementasikan pemberian bantuan hukum cuma-cuma pada masyarakat

yang tidak mampu.

Sekarang itu tergantung dari kemauan masing-masing pihak untuk

menjalankannya, karena tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum khususnya

organisasi advokat untuk menahan diri dengan menunjukan ego masing-masing,

dimana ruang itu sudah terbuka lebar baik dalam bentuk Peraturan maupun Surat

Edaran ditambah lagi dengan telah keluarnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011

tentang Bantuan Hukum.

43

Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Di Indonesia, Op cit, hlm 85.44 Frans Hendra Winarta, Ibid, hlm 157.


33/87

33

Dengan banyaknya instrumen hukum yang mengatur mengenai

pemberian bantuan hukum tersebut, maka organisasi advokat harus menjadi garda

terdepan untuk berpartisipsi guna menjunjung tinggi nilai-nilai dari profesi

advokat dan sudah seharusnya organisasi advokat mengkoordinir anggotanya

dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma pada semua tingkat peradilan.

a.4Sejarah Advokat.

Menurut Adnan Buyung Nasution bahwa advokat pertama bangsa

Indonesia adalah Mr. Besar Mertokoesoemo yang baru membuka kantornya di

Tegal dan Semarang sekitar tahun 1923. Sedangkan menurut Daniel S Lev dalam

bukunya Hukum dan Politik di Indonesia-Kesinambungan dan Perubahan

mengatakan: bahwa keadvokatan Indonesia sudah tumbuh sejak penjajahan

Belanda.

Pada tahun 1930 Landraad (Pengadilan Negeri) Bandung, pernah

mengadili Bung Karno dengan tuduhan menghasut dan kerja sama dengan partai

serta membuat kejahatan hendak menggulingkan pemerintahan Hindia Belanda,

pada saat itu Bung Karno di damping oleh 3 (tiga) orang pembela yaitu Mr.

Sartono, Mr. Sujudi dan Mr. Sastro Mulyono. Bung Karno pada waktu itu ikut

turut membacakan pleidooinya yang di buatnya sendiri, yang terkenal dengan

judul “Indonesia Menggugat”. Bung Karno yang telah menjadi pembela bagi

dirinya dan pembela bagi bangsa Indonesia (namun ia bukan seorang advokat),

pada akhirnya menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Pada waktu itu

Bung Karno sangat menjunjung tinggi advokat-advokat yang telah membelanya,


34/87

34

hal ini dapat di simak dalam buku otobiografi Bung Karno yang di tulis oleh

Cindy Adams.46

Berbicara tentang advokat sesungguhnya di negara-negara barat telah

di kenal semenjak zaman Romawi yang jabatan atau profesinya di sebut dengan

nama officium nobile(profesi yang mulia) sedangkan orang yang mengerjakan

profesi tersebut di sebut dengan operae liberalis yang sekarang di kenal dengan

Advocate/Advokat/Lawyer karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan

masyarakat dan bukan hanya kepada kepentingan dirinya sendiri, serta

berkewajiban menegakan hak asasi manusia, menolong orang-orang tanpa

mengharapkan imbalan, hal tersebut di jelaskan oleh Abdul Hakim G Nasution

yang mengatakan: Bahwa bantuan hukum (baca advokat) sebagai kegiatan

pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan buta hukum.

Suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan

program bantuan hukum atau advokat yang di lakukan oleh Mauro Cippelleti,

yang di kutip oleh Adnan Buyung Nasution mengatakan bahwa :

“Program bantuan hukum kepada si miskin telah di mulai sejak zaman Romawi.

Juga ternyata pada setiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum oleh

advokat kepada orang miskin erat hubungannya dengan nilai-nilai moral,

pandangan politik dan falsafat hukum yang berlaku”

B. Istilah, Pengertian dan Sejarah Bantuan Hukum.

b.1 Istilah Bantuan Hukum.

46 Frans Hendra Winata, 1995, Advokat Indonesia, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, hlm 20.


35/87

35

Istilah bantuan hukum di kenal di Indonesia sekitar tahun 1970 an,

aliran lembaga bantuan hukum yang berkembang di Indonesia tidak terlepas dari

aliran bantuan hukum yang terdapat pada negara-negara yang sudah maju.

Istilah bantuan hukum mempunyai arti yang berbeda-beda antara lain :

1. Legal aid.

artinya pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam

suatu kasus atau perkara antara lain :

a. Pemberian jasa bantuan hukum di lakukan secara cuma-cuma. b. Bantuan jasa hukum lebih di fokuskan bagi yang tidak mampu dalam lapisan

masyarakat miskin.

c. Motovasi dalam memberikan bantuan hukum ini adalah menegakan hukumdengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang buta

hukum.

2. Legal assistance

artinya mengandung pengertian lebih luas dari Legal Aid karena selain

memberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian yang kita kenal

dengan profesi advokat, yang memberikan bantuan hukum antara lain :

a. Kepada mereka yang mampu membayar prestasi. b.

Maupun memberikan bantuan kepada rakyat miskin secara cuma-cuma.

3. Legal service.

artinya pelayanan hukum dengan tujuan antara lain :

a. Menyelesaikan setiap permasalahan dengan cara perdamaian.


36/87

36

b. Menghapuskan kenyatan dalam memberikan bantuan hukum untuk penegakan hukum kepada masyarakat miskin dan masyarakat kaya tanpa

diskriminatif.

c. Menghormati setiap hak pribadi yang di benarkan secara hukum bagisetiap anggota masyarakat tanpa membeda-bedakan antara orang miskin

dengan orang kaya.

b.2 Pengertian Bantuan Hukum.

Pengertian bantuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) tidak ada menyebutkan secara spesifik namun hanya

menyebutkan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa yang diberikan oleh

seorang advokat dan bukan menyebutkan tentang pengertian bantuan hukum.

Bantuan hukum merupakan tanggung jawab sosial dari advokat. Oleh

sebab itu advokat dituntut agar dapat mengalokasikan waktu dan juga sumber

daya yang dimilikinya untuk orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum

secara cuma-cuma atau probono.yang lebih mengarah kepada tanggung jawab

sosial maupun fungsi sosial sebagai suatu profesi yang mulia (officium nobile)

maka pemberian bantuan hukum tentunya merupakan kewajiban yang melekat

secara hukum kepada setiap advokat yang di pandang sebagai suatu kewajiban

dalam melaksankan tugas dan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum.

Beberapa pengertian bantuan hukum menurut para ahli antara lain :

a. Menurut Adnan Buyung Nasution :

Bantuan hukum disini dimaksudkan adalah khusus bantuan hukum bagi

golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer

simiskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah


37/87

37

yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan

negara-negara yang sudah majupun masih tetap menjadi masalah4547.

b. Menurut Mauro Cappelletti.

Bantuan hukum oleh si miskin umumnya diartikan sebagai pemberian jasa-jasa

hukum, kepada orang-orang yang tidak mampu untuk menggunakan jasa-jasa

advokat atau profesional lawyer. Meskipun motivasi ataupun alasan dari pada

pemberian bantuan hukum kepada si miskin ini berbeda-beda dari zaman ke

zaman, namun ada satu hal yang kiranya tidak berubah, sehingga merupakan

satu benang merah, yaitu dasar kemanusiaan46.

c. Menurut Clarance J Dias.

Bantuan hukum adalah segala bentuk pemberian layanan oleh profesi hukum

kepada khalayak di dalam mayarakat dengan maksud untuk menjamin agar

tidak ada seorangpun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk

memperoleh nasihat-nasihat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena

sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup47.

d. Menurut Ari Yusuf Amir.

Bantuan Hukum adalah pelayanan hukum yang bersifat cuma-cuma, semua

warga masyarakat atau warga negara memiliki aksesbilitas yang sama dalam

memperoleh pelayan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan

48

.

e. Menurut Bambang Sunggono, dan Aries Harianto.

Bantuan Hukum adalah sebagai kegiatan pelayanan hukum secara cuma-cuma

kepada masyarakat miskin dan buta hukum.

47Adnan Buyung Nasution, 1982, Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik

Pembangunan, LP3ES, Jakarta, hlm 1.46

.Todung Mulya Lubis,1992, Peranan Bantuan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 54.47

Abdurrahman, 2002, Aspek Baantuan Hukum di Indonesia, Cendana,Press, Jakarta,hlm 23.48 Ari Yusuf Amir, op.cit hlm 13.


38/87

38

Pengertian Bantuan Hukum berdasarkan:

a. Simposium Badan Kontak Profesi Hukum Lampung tahun 1976 merumuskan

pengertian bantuan hukum yaitu “Pemberian bantuan hukum kepada seorang

pencari keadilan yang tidak mampu dan sedang menghadapi kesulitan di

bidang hukum diluar maupun di muka pengadilan tanpa imbalan jasa”

b. Lokakarya bantuan hukum tingkat nasional tahun 1978 merumuskan bantuan

hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada

masyarakat yang tergolong tidak mampu baik secara perorangan maupun

kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu secara kolektif, dimana

lingkup kegiatan bantuan hukum meliputi pembelaan baik diluar maupun di

dalam pengadilan, termasuk pendidikan dan penelitianserta penyebaran

gagasan.”

c. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.U.M.08.10 Tahun 1981 tanggal 13

Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek Konsultasi dan Bantuan

Hukum melaui Fakultas Hukum Negeri bahwa:jasa bantuan hukum yang

diberikan oleh Penasihat Hukum untuk melakukan pembelaan hukum kepada

klien baik dalam perkara pidana semenjak ia di tangkap dan di tahan maupun

dalam perkara perdata yang diajukan kepada badan peradilan sampai

diperolehnya keputusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap

berdasarkan surat kuasa khusus dimuka peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa

bantuan hukum terdapat beberapa unsur yaitu:

1. Penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidakmampu secara ekonomi.

2. Bantuan hukum di berikan baik di dalam maupun di luar proses peradilan.

http://statushukum.com/http://statushukum.com/http://statushukum.com/badan-hukum.htmlhttp://statushukum.com/badan-hukum.htmlhttp://statushukum.com/badan-hukum.htmlhttp://statushukum.com/


39/87

39

3. Bantuan hukum di berikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara.

4. Bantuan hukum di berikan secara cuma-cuma oleh seorang advokat.

b.3 Sejarah Bantuan Hukum.

Bantuan hukum menurut sejarahnya berawal dari sikap

kedermawanan (charity) sekelompok elit gereja terhadap para pengikutnya. Tidak

hanya itu saja hubungan kedermawanan tersebut juga ada pada pemuka adat

dengan penduduk disekitarnya. Menurut Dr. Mauro Cappelletti, program bantuan

hukum kepada si miskin telah dimulai semenjak zaman Romawi, dimana tujuan

pemberian bantuan hukum tersebut erat hubungannya dengan nilai-nilai moral,

pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku. Pada zaman abad

pertengahan masalah bantuan hukum mendapat motivasi baru sebagai akibat

pengaruh agama Kristen.

Secara historis, peran pemberian jasa hukum oleh advokat di

Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda yaitu setelah pecahnya perang

Napoleon pada permulaan abad XIX. Pada zaman Romawi pemberian bantuan

hukum oleh Patronus (seorang tokoh masyarakat) adalah didorong oleh motivasi

untuk mendapatkan pengaruh dalam masyarakat yaitu keinginan orang untuk

berlomba-lomba memberikan kedermawanan (charity) dalam bentuk membantu

simiskin sehingga secara bersama-sama tumbuh pula nilai-nilai kemuliaan

(nobility) dan kesatrian (chivalry) yang sangat diagungkan orang.

Cara pemberian bantuan hukum pada zaman Romawi dilakukan

dengan dua cara:


40/87

40

1.Bantuan hukum yang dilakukan oleh seorang ahli hukum yang diangkat,

ditugasi, dan diberi gaji oleh gereja asal mereka, untuk menolong orang-orang

miskin diwilayah gerejanya.

2.Dengan memberikan hak-hak keistimewaan tertentu kepada orang-orang miskin

seperti memperbolehkan acara dipengadilan dengan biaya cuma-cuma apabila

tidak didampingi oleh seorang pengacara.

Sejak revolusi Perancis dan Amerika sampai dizaman modern

sekarang ini motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya rasa kemanusian

kepada orang yang tidak mampu saja melainkan telah timbul aspek hak-hak

politik atau hak warga negara yang berlandasan kepada konstitusi modern. Secara

perlahan perkembangan konsep bantuan hukum sebagai dasar berpijak

kedermawanan mulai berubah menjadi hak setiap klien yang terampas hak-haknya

boleh mendapatkan bantuan hukum. Konsep bantuan hukum ini mulai

dihubungkan dengan hak-hak politik, ekonomi, dan sosial. Dan malah dalam abad

terakhir ini bantuan hukum sudah mulai dikaitkan dengan kesejahteraan sosial

(welfare) dan kesejahteraan politik (democracy)49, dan gerakan sosial. Sebagai

gerakan sosial dalam praktek sehari-hari bantuan hukum juga sudah mulai

menyebarkan sayapnya tidak saja terbatas pada negara-negara kapitalis tetapi juga

pada negara-negara sosialis dan negara dunia ketiga termasuk di Indonesia. Pada

beberapa dekade terakhir ini gerakan bantuan hukum hampir terdapat dimana-

dimana seperti di Afrika Selatan, Brazilia, Taiwan, Tanzania dan beberapa negara

lainnya termasuk di Indonesia. Dan malah dari segi konsep, kita melihat mulai ada

49

. Todung Mulyana Lubis,1981 , Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia (Sebuah Studi Awal)dalam buku Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural, LP3ES, hlm 6.


41/87

41

perubahan dari bantuan hukum yang sifatnya individual ke bantuan hukum yang

sifatnya struktural.

Kenyataan bahwa perhatian terhadap bantuan hukum mengalami

pasang surut, merupakan bukti bahwa hal tersebut tidak terjadi secara kebetulan,

akan tetapi merupakan akibat dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Bukti ini

dikuatkan dalam proses yang hampir bersamaan pada masyarakat yang berbeda.

Secara sosiologis kenyataan tersebut merupakan bukti bahwa ada korelasi antara

proses sosial dengan sistem hukum termasuk bantuan hukum50.Persoalan yang

belum tuntas terpecahkan di berbagai negara mengenai bantuan hukum itu

diberikan kepada siapa? terbatas kepada orang miskin atau tidak? kalau terbatas

pada orang miskin apa ukuran kemiskinan itu51. Orang menganggap permasalahan

bantuan hukum bisa terlaksana karena kata legal aid selalu dihubungkan dengan

orang miskin yang tidak mampu membayar jasa seorang advokat, tetapi

sebaliknya kata legal aid ditafsirkan sama dengan legal assistance yang biasanya

punya konotasi pelayanan hukum daria dvokat kepada masyarakat mampu dan

tidak mampu.

C. Sekilas Undang-Undang No 18 tahun 2003 Tentang Advokat.

Proses pembentukan UU Advokat telah memakan waktu yang lama

dan juga perdebatan yang panjang dan melelahkan, ketika masih dalam

bentukRancangan Undang-Undang (RUU) saja, telah menyita waktu lebihdari 2

tahun di DPR RI. Lebih dari itu, tidak mudah untuk mendapatkankesepakatan atas

berbagai pasal yang menjadi muatan RUUAdvokat tersebut, hal ini disebakan

karena beragamnya latarbelakang pendidikan dan profesi para anggota DPR RI

50. Soerjono Soekanto,1983, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis, Ghalia Indonesia, hlm

56.51. Todung Mulyana Lubis, Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia, Op cit, hlm 7


42/87

42

yang membahas RUU Advokat tersebut, adanya perdebatan yang panjang untuk

menyatukan pendapat tentang Undang-Undang Advokat tersebut maka akhirnya

di sepakatilah dengan keluarnya Undang-Undang No:18 Tahun 2003 tentang

Advokat yang secara resmi di undangkan di Jakarta tanggal 5 April 2003,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 dan tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, sehingga lahirnya Undang-

Undang Advokat tersebut jelas membawa angin segar bagi para Advokat

Indonesia karena telah berada dalam satu wadah yang tugas pokok dan fungsi nya

(Tupoksi) sebagai Advokat telah di akui secara undang-undang dan juga telah

sejajar sebagai aparat penegak hukum dengan Polisi, Jaksa dan Hakim.

Lahirnya Undang-Undang Advokat mengalami pro dan kontra yaitu :

1. Undang-Undang Advokat tersebut tidak di tandatangani oleh PresidenRepublik Indonesia karena menurut Menteri Sekretariat Kabinet, Bambang

Kesowo, di perbolehkannya di luar sarjana hukum untuk menjadi advokat,

seperti lulusan Sarjana Fakultas Syariah sehingga sangat riskan untuk beracara

dalam proses peradilan yang di dalamnya sangat sarat dengan hukum acara

ataupun keahlian teknis hukum lainnya.

2. Adanya rangkap jabatan, yakni, bahwa tidak adanya larangan rangkap jabatan bagi advokat, sehingga banyak pejabat publik, politisi dan lainnya yang

sekaligus menjadi advokat untuk beracara baik secara litigasi maupun Non

Litigasi.

3. Tidak adanya batasan umur maksimal bagi advokat untuk pensiun sehinggamenyebabkan banyaknya para pensiunan Jaksa, Polisi, Hakim, dan lainnya ikut

bergabung menjadi Advokat.


43/87

43

UU Advokat terdiri dari 36 pasal dan beberapa penjelasan,

berdasarkan pengaturan pasal-pasalnya nampak sekali dorongan yang kuat untuk

menolak intervensi pemerintah antara lain :

1. Bab I : Ketentuan Umum terdiri dari :Pasal 1 tentang Pengertian Advokat,Jasa Hukum, Klien,Organisasi Advokat,

Pengawasan, Pembelaaan Diri, Honorarium, Advokat Asing, Bantuan Hukum,

Menteri.

2. Bab II : Pengangkatan, Sumpah, Status, Penindakan dan PemberhentianAdvokat terdiri dari : Pasal 2 dan 3 bagian kesatu tentang Pengangkatan

Advokat, Pasal 4 bagian kedua tentang Sumpah, Pasal 5 bagian kelima tentang

Status, Pasal 6,7, 8,bagian keempat tentang Penindakan, Pasal 9,10,11 bagian

kelima tentang Pemberhentian.

3. Bab III : Pengawasan terdiri dari : Pasal 12, 13.4. BAB IV : Hak dan Kewajiban Advokat terdiri dari Pasal 14,15,16,17,18,19,20.5. Bab V : Honorarium terdiri dari : Pasal 21.6. Bab VI : Bantuan Hukum Cuma-Cuma terdiri dari : Pasal 22.7. Bab VII : Advokat Asing terdiri dari : Pasal 23,24.8. Bab VIII : Atribut terdiri dari :Pasal 25.9.

Bab IX : Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat terdiri dari : Pasal 26,27.

10. Bab X : Organisasi Advokat terdiri dari :Pasal 28,29,30.11. Bab XI : Ketentuan Pidana terdiri dari :Pasal 31.12. Bab XII : Ketentuan Peralihan terdiru dari : Pasal 32,33.13. Bab XIII : Ketentuan Penutup terdiri dari : Pasal 34,35,36.


44/87

44

D. Konsep-Konsep Bantuan Hukum Di Indonesia.

Berbicara mengenai bantuan hukum tidak terlepas dari fenomena

hukum itu sendiri, oleh karenanya keberadaan konsep bantuan hukum adalah

salah satu cara untuk menjawab keadilan atau pemerataan keadilan itu sendiri.

Konsep bantuan hukum dimana-mana umumnya sama yaitu memberikan

pelayanan hukum kepada orang yang tidak mampu untuk membayar Pengacara

tanpa memandang agama, suku, partai politik dan lain sebagainya.

Konsep bantuan hukum di Indonesia berkembang dengan cepat, hal

mana diungkapkan oleh Adnan Buyung Nasution dalam kongres (Persatuan

Advokat Seluruh Indonesia) Peradin Tahun 1969 menyebutkan untuk mendirikan

sebuah lembaga bantuan hukum dalam arti yang seluas-luasnya, maka harus :

1.Memberikan pelayanan hukum kepada rakyat miskin.

2.Mengembangkan dan meningkatakan kesadaran hukum masyarakat.

3.Mengusahakan perubahan untuk mengisi kebutuhan masyarakat berkembang”52.

Tergambar dengan jelas konsep bantuan hukum yang diungkapkan

oleh Adnan Buyung tersebut tidak lagi semata-mata didasarkan pada perasaan

amal dan kemanusian untuk memberikan pelayanan hukum kepada orang-orang

yang tidak mampu yang buta hukum saja, akan tetapi pengertiannya lebih luas lagi

yaitu meningkatan kesadaran hukum masyarakat sehingga mereka menyadari hak-

hak mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara yang bermartabat.

Konsep bantuan hukum terus dilakukan baik di Indonesia, maupun di

berbagai negara lain. Konsep bantuan hukum bukanlah konsep yang mati dan

harus harus dikaji terus menerus, karena mungkin saja ada perubahan waktu,

52

Adnan Buyung Nasution (dalam buku Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal TerhadapKeadilan) Op cit, hlm 7.


45/87

45

struktur sosial, politik dan sebagainya. Perbedaan yang terjadi bukanlah hal yang

harus ditakuti oleh karenanya perbedaan itu harus dicari konsep penyelesaiannya,

karena tujuan memberikan bantuan hukum tersebut hanyalah untuk

menyelesaikan permasalahan hukum orang dalam rangka mencari keadilan.

Sebelum lebih jauh membicarakan masalah konsep bantuan hukum di

Indonesia terlebih dahulu kita melihat dan memahami tujuan dari bantuan hukum

itu sendiri, walaupun kita sama-sama tahu tujuan pemberian bantuan hukum di

berikan kepada orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi tetapi bantuan

hukum tersebut pada saat sekarang juga diberikan kepada orang-orang yang

mampu secara ekonomi.

Menurut Adnan Buyung Nasutionkonsep pembentukan Lembaga

Bantuan Hukum (LBH) adalah53 atas dasar kemanusian dan mengembangkan

kesadaran hukum masyarakat pada umumnya dan khususnya kesadaran akan hak-

hak sebagai subjek hukum.

Konsep bantuan hukum di Indonesia terdiri dari 2 (dua) antara lain :54

1. Konsep bantuan hukum tradisional;

2. Konsep bantuan hukum konstitusional

Ad.1.Konsep bantuan hukum tradisional

adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara

individual. Sifat dari bentuk bantuan hukum ini adalah pasif dan cara

pendekatannya sangat formal legal, dalam arti melihat segala permasalahan

hukum yang melibatkan kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang

53 Adnan Buyung Nasution, Op cit, hlm 102

54Abdul Hakim G. Nusantara, 1986, dalam buku Todung Mulya Lubis, Bantuan Hukum dan

Kemiskinan Struktural,, Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial ,hlm 24


46/87

46

berlaku. Dalam konsep ini jelas terlihat semangat bantuan hukum yang dilakukan

adalah semangat kedermawanan (charity).

Konsep bantuan hukum tradisional yang individual pada dasarnya

merupakan konsep lama yang sejalan dengan sistem hukum yang ada, namun

penekanan dalam konsep bantuan hukum ini lebih kepada hukum itu sendiri.

Permasalahannya adalah apakah hukum tersebut telah netral atau sebaliknya

hukum itu banyak merugikan kepentingan hukum rakyat kecil.

Tuntutan perkembangan dan keberpihakan kepada kaum miskin dalam

konsep bantuan hukum tradisional belumlah cukup, menurut Todung Mulya Lubis

ada beberapa latar belakang kenapa hal tersebut belumlah cukup55 :

1. Sifat bantuan hukum tradisional yang individual kurang lebih sama dengan pelayanan kesehatan individual yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial.

2. Sistem hukum yang belum memungkinkan suatu bantuan hukum kolektifdalam artian mengenai class action sebagaimana dikenal di Amerika Serikat.

3. Bantuan hukum kita masih diragukan apakah benar-benar berurusan dengan pinggiran.

4. Bantuan hukum masih terikat dengan pendekatan-pendekatan hukum semata.5. Lembaga Bantuan hukum masih berjalan sendiri karena kurangnya kerjasama

dengan organisasi bantuan hukum.

6. Bantuan hukum belum mengarah pada terciptanya gerakan sosial.Ad.2.Konsep bantuan hukum konstitusional

adalah bantuan hukum untuk masyarakat miskin harus dilakukan dalam kerangka

usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti menyadarkan hak-hak masyarakat

55Bambang Sunggono, dan Aries Harianto, Op cit, hlm 28.


47/87

47

miskin sebagai subjek hukum dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia

sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. Sifat dan jenis bantuan hukum

konstitusional ini tidak hanya diberikan kepada individual akan tetapi juga kepada

kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif.

Cara pendekatan penyelesain kasus dengan konsep ini tidak hanya

berbicara formal semata akan tetapi juga dilakukan penyelesaian melalui jalan

politik dan negosiasi. Oleh karenanya aktifitas seperti kampanye, kontrol terhadap

birokrasi pemerintah, pendidikan hukum masyarakat menjadi bagian esensial

dalam konsep bantuan hukum konstitusional56.

Sebagian kalangan ilmuwan sosial menggangap bentuk bantuan

hukum konstitusional masih belum mampu menembus permasalahan dasar yang

dihadapi oleh masyarakat miskin di Indonesiakarena hak-hak masyarakat miskin

sebagai subjek hukum untuk mendapatkan bantuan hukum dalam kehidupan

sosial masih jauh dari harapan.

Bentuk perkembangan konsep bantuan hukum seperti LBH/YLBHI

juga mengembangkan konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS), yang ternyata

mendapat tanggapan yang baik dikalangan LBH maupun di luar LBH. Latar

belakang munculnya konsep ini berpijak pada kenyataan bahwa pemahaman

terhadap keadaan bantuan hukum tradisional tidak cukup mampu sebagai dasar

bekerja dalam memberikan bantuan hukum.

Bantuan hukum struktural (BHS) merupakan kegiatan yang bertujuan

untuk menciptakan kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah

struktur yang timpang tindih menuju kearah struktur yang lebih adil, menjamin

56Bambang Sunggono, dan Aries Harianto , Ibid, hlm 29.


48/87

48

persamaan kedudukan baik dilapangan ekonomi maupun dilapangan politik.

Dalam konsep GBHN sendiri disebutkan persyaratan bagi pengembangan hukum

yaitu memberikan keadilan bagi mayoritas kaum miskin di Indonesia. Secara

konstitusional pekerjaan bantuan hukum struktural adalah ingin membantu

pemerintah mewujudkan persamaan di depan hukum terhadap semua golongan

masyarakat57 .

Adanya bantuan hukum struktural dari LBH maka tujuan

pendirianyadituangkan dalam Anggaran Dasar yaitu58 :

1. Memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidakmampu dan/atau buta hukum tanpa membedakan agama, keturunan, ras,

keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya;

2. Menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan akan nilai-nilai negara hukum dan hak asasi manusia pada

umumnya dan khususnya, meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakt

baik kepada pejabat maupun warganegara biasa agar supaya sadar akan hak-

hak dan kewajiban sebagai subyek hukum;

3. Membina dan memperbaharui hukum dan pelaksanaan hukum sesuai dengantuntutan zaman.

Pengertian struktural sebenarnya merupakan pola hubungan yang

mendasari kehidupan sosial dimasyarakat, dimana pola hubungan formil semua

orang sama kedudukanya didepan hukum, pada hal kenyataannya tidaklah

demikian. Kemiskinan struktural berarti adanya pola hubungan yang mendasari

kehidupan masyarakat yang menimbulkan dan mempertahankan kemiskinan.

57Todung Mulya Lubis, Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Kearah Bantuan Hukum

Struktural, Alumni Bandung, 1981, hlm 150.58Ibid, hlm 151.


49/87

49

Ciri-ciri konsep bantuan hukum struktural antara lain 59

1. Merobah orientasi bantuan hukum dari perkotaan menjadi perdesaan;2. Membuat sifat bantuan hukum menjadi aktif;3. Mendayagunakan lebih banyak pendekatan-pendekatan diluar hukum (non

litigasi)

4. Mengadakan kerja sama lebih banyak dengan lembaga-lembaga sosiallainnya.

5. menjadikan bantuan hukum sebagai gerakan yang melibatkan partisipasirakyat banyak (fasilitator);

6. Mengutamakan kasus-kasus (penanganannya) yang sifatnya struktural.7. Mempercepat tercipatanya hukum yang responsif yang menunjang perubahan

struktural.

Dalam kegiatan bantuan hukum struktural ini tidak saja semata-mata

memberikan pelayanan hukum terhadap kasus-kasus yang ada, akan tetapi juga

bagaimana memilih dan memanfaatkan kasus-kasus guna mendorong terwujudnya

pelaksanaan hak-hak masyarakat miskin. Konsep ini juga harus melalui proses

dalam menjalankannya, merubah pola hubungan yang timpang antara pusat dan

pinggiran tidaklah mudah, makanya sebagai gerakan bantuan hukum tentu masih

belum cukup. Oleh karenanya semua ini merupakan suatu langkah awal dari

serangkaian pekerjaan besar yang harus dilakukan secara simultan atau terus

menerus dalam segala bidang dan memerlukan pendekatan yang lebih

menyeluruh.

59. Bambang Sunggono, dan Aries Harianto , Ibid,, hlm 31.


50/87

50

E. Bantuan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih

berlaku dalam mengatur soal bantuan hukum.sebelum berlakunya Undang-

Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan

Kehakiman, kegiatan bantuan hukum secara yuridis formal sebagai kegiatan

pelayanan hukum merupakan bagian hukum positif Indonesia telah dibagi dalam

dua katagori antara lain :

1.Secara umum yaitu dalam Pasal 254 HIR mengatur mengenai hak memperoleh

pelayanan hukum bagi setiap orang yang kaya maupun miskin.

2.Secara khusus yaitu dalam Pasal 237 HIR sampai dengan Pasal 242 HIR

mengatur pelayanan hukum bagi golongan masyarakat yang tidak mampu

membayar ongkos perkara dan honor bagi advokat dengan mengajukan

permohonan untuk berpekara di pengadilan dengan tanpa membayar ongkos

perkara.

Sedangkan Pasal 250 HIR secara khusus mengatur ketentuan tentang

hak memperoleh pelayanan hukum secara gratis bagi mereka yang miskin yang

tersangkut perkara pidana dengan ancaman hukuman mati. Hak ini sifatnya baru

terbatas, karena terdakwa hukuman mati tersebut baru memperoleh bantuan

hukum kalau ada penasihat hukum yang rela untuk memberikan jasanya setelah

itu baru ditetapkan oleh hakim. Selain itu ketentuan pemberian bantuan hukum

juga telah dimulai semenjak di tingkat penyidikan, penuntutan maupun

persidangan60, sebagaimana terdapatdalam Pasal 56 KUHAP dimana dalam proses

60M Yahya Harahap Op cit, hlm 334.


51/87

51

tingkat pemeriksaan pejabat yang bersangkutan (kepolisian, jaksa, dan hakim)

wajib menunjuk penasihat hukum untuk tersangka atau terdakwa tindak pidana

yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara lima belas tahun atau lebih

atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana dengan pidana lima

tahun atau lebih.

Didalam UUD 1945, permasalahan bantuan hukum tidak secara tegas

dinyatakan sebagai tanggung jawab negara, namun adanya prinsip-prinsip

persamaan dihadapan hukum dan perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat,

merupakan gambaran bahwa negara wajib memperhatikan masalah bantuan

hukum bagi warganya, khususnya yang tidak mampu.

Selain ketentuan yang diatur dalam konstitusi, ketentuan mengenai

bantuan hukum juga diatur dalam beberapa undang-undang yang berlaku di

Indonesia, diantaranya :

1. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP), ketentuan mengenai bantuan hukum dapat kita temukan dalam

Pasal Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56, serta dalam Bab VII dari Pasal 69

sampai dengan Pasal 74. Bahkan dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP tersebut

pemberian bantuan hukum itu wajib diberikan oleh negara, sebagaimana

disebutkan :

a. Dalam tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau dengan pidana penjara lima

belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam

dengan pidana dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai

penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat


52/87

52

pemeriksaan dalam proses peradilan wajib

Documents

Tesis Bab 1234 Edit