TESIS - lontar.ui.ac.id 25166 Perlindungan... · The increased national income from oil and gas by involving the roles of private ... guarantee right used as the basis of guarantee

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG FIDUSIA ATAS KREDIT INVESTASI RIG MENURUT

UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

ABRAHAM YAZDI MARTIN 0606006942

UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN DEPOK

JANUARI 2009

iPerlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh : Abraham Yazdi Martin Nama : Abraham Yazdi Martin NPM : 0606006942 Program Studi : Magister Kenotariatan Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA

PEMEGANG FIDUSIA ATAS KREDIT INVESTASI RIG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Telah berhasil dipertahankan di hadapan dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : DR. Rosa Agustina, SH, MH. ( )

Penguji : Surini Ahlan Syarief , S.H, M.H. ( )

Penguji : R. Ismala Dewi, S.H, M.H. ( )

Ditetapkan di : Depok Tanggal : 9 Januari 2009

iiPerlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wasyukurillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat

ALLAH RABBBUL ALAMIN, karena atas rahmat, izin, kemudahan dan ridho-

Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam saya tujukan kepada

Manusia yang paling baik akhlaqnya, Manusia terpercaya di langit dan di bumi

yang syafaatnya kita nantikan di hari akhir, RASULULLAH MUHAMMAD

SAW berserta keluarga dan sahabatnya

Penulisan tesis dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk

mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum. Saya menyadari

bahwa, tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, dari masa

perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk

menyelesaikan tesis ini.

Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu DR. Rosa Agustina, SH, MH. Selaku dosen pembimbing yang telah

menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam

penyusunan tesis ini;

2. Bapak DR.Ir. Madjedi Hasan, MH. yang telah banyak membantu dalam usaha

memperoleh data yang saya perlukan;

3. Segenap jajaran Dosen dan Staff di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Indonesia;

4. Ayahanda tercinta “Papa” DR. Martin Roestamy, SH, MH. yang telah

memberikan segalanya sejak saya lahir sampai sekarang ini. Didikan dan

bimbingan, dorongan semangat, pengarahan, pengorbanan moril, semangat

jihad, materil, kesabaran, serta doa yang senantiasa dipanjatkan untuk penulis.

“you are my best friend in this big world”;

5. “Mom” yang telah mengandung, melahirkan, dan menjaga saya. Seseorang

tempat saya berbakti dan memperolah surga. Yang doanya tidak pernah putus

demi tercapainya cita-cita sang buah hati. “You mean so much to me..mom!”;

iiiPerlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.

6. “Bunda” yang selalu mengerti dan sabar dalam menasehati saya. “I need

u…Bun, Everytime!”;

7. “Ima” Istri saya tercinta “one and the only one”. Wanita paling cantik dari

yang tercantik di dunia ini, dan yang selalu senantiasa mendampingi saya

disetiap keadaan. “You are just the one for me…!”;

8. “Abah dan Mamah” yang sangat menyayangi saya dan menjadikan saya

sebagai anak tertua bagi mereka yang senantiasa mengikut sertakan nama saya

dalam setiap doanya. Tidak lupa juga adik saya Aji dan Royyan semoga

menjadi anak yang soleh;

9. Keluarga besar kantor NOTARIS DR. Martin Roestamy SH. MH. Kepada

Bang Diman, Masyahdan, Aal the king of boxer, Wardi, Maya, Amel, Bobby,

Hari (asrot), mba detty dan Desi yang sudah banyak memberikan saya ilmu,

data, pengalaman, persaudaraan, dan kebersamaan;

10. Yayasan Pusat Studi dan Pengembangan Islam Amaliah, Ketua Yayasan Pak

Emnis, Sekertaris Yayasan Pak Tanjung, Bendahara Warizal dan tipar grup;

11. Teman-teman Mkn angkatan 2006 (Yoga the negro, Nova, Eric, Victor, Pa’ul,

Tia, Uci,Yeni, Dian, Uta, Lia, Ine, Suzy, Aska) atas kerjasama dan

persahabatan kita selama ini;

12. Sahabat-sahabat saya (Yodi, Bejo, Dado, Mirwan, Septi, Evi) yang selalu

mendukung saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Didalam penulisan tesis ini saya juga menyadari masih banyak kekurangan

dan kesalahan saya. Untuk itu saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-

besarnya. Akhir kata, saya berharap ALLAH SWT berkenan membalas kebaikan

semua pihak yag telah membantu. Dan semoga tesis ini membawa manfaat bagi

pengembangan ilmu.

Jakarta, Januari 2009

Penulis

ABRAHAM YAZDI MARTIN

ivPerlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.

NPM :0606006942

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,

dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk

telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Abraham Yazdi Martin NPM :.0606006942 Tanda Tangan : Tanggal : 9 Januari 2009

vPerlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Abraham Yazdi Martin NPM : 0606006942 Program Studi : Magister Kenotariatan Departemen : Fakultas : Hukum Jenis karya : Tesis demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty- free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG FIDUSIA ATAS

KREDIT INVESTASI RIG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42

TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta Pada Tanggal : 9 Januari 2009

Yang menyatakan

( Abraham Yazdi Martin)

viPerlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.

viiPerlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.

ABSTRAK Nama : ABRAHAM YAZDI MARTIN, S.H. Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN Judul : Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Fidusia Atas Kredit Investasi Rig Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Peningkatan pendapatan negara dari sektor minyak dan gas bumi adalah salah satu sumber pembiayaan pembangunan, dengan mengikutsertakan peran swasta dalam ekstensifikasi atau perluasan sumur minyak atau gas bumi. Untuk mendapatkan sumur baru sebagai sumber energi minyak bumi (khususnya) diperlukan peralatan yang canggih dan padat modal. Rig adalah alat pengeboran untuk menemukan sumur baru yang dikenal dengan kegiatan eksploitasi minyak bumi. Untuk memperoleh (baik membangun atau membeli Rig bekas) diperlukan modal yang tidak sedikit, dalam konteks untuk mendapatkan modal perusahaan ekplorasi minyak bumi memerlukan bantuan kredit dari bank. Belakangan ini bank-bank nasional sudah mulai memberanikan diri membiayai pengadaan Rig tersebut dengan kredit investasi Rig. Analisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Salah satu syarat dari kredit investasi Rig adalah jaminan kredit harus dijaminkan dengan Rig tersebut. Dalam praktik Kredit Investasi Rig di Bank Madiri, hak jaminan kebendaan yang menjadi dasar pengikatan jaminan antara kreditor dengan debitor adalah dengan mengikat Rig sebagai jaminan adalah dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Dalam praktik perbankan Rig dimasukkan sebagai benda tidak terdaftar dengan syarat-syarat dan klausula pengikatan sebagaimana benda tidak terdaftar, yang memiliki kelemahan disebabkan karakter Rig sebagai benda dan sifat elastisitas UUJF. Keadaan ini menurut hemat penulis tidak cukup melindungi kepentingan kreditor. Untuk itu diperlukan upaya membangun konstruksi hukum pengembangan Rig sebagai benda guna melindungi kreditor jika kredit macet. Dalam praktik peranan notaris dalam memahami dan memberikan perlindungan yang seimbang kepada kedua belah pihak dapat pula memberikan perlindungan kepada kreditor sebagai pemegang jaminan fidusia atas Rig.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Fidusia, Rig

Universitas Indonesia viiPerlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.

ABSTRACT Name : ABRAHAM YAZDI MARTIN, S.H. Study Program : MASTER OF NOTARY Title : Law Protection for Fiducia Holder on Rig Investment

Credits According to Law No. 42 Year 1999 on Fiduciary Guarantee

The increased national income from oil and gas by involving the roles of private sectors in the development of oil or gas wells is a fund source for national development. In order to find new oil or gas well for fuel energy source, sophisticated and capital extensive equipment is needed. Rig is a drilling machine used to find new oil well in oil exploitation activities. A big amount of capital is required to obtain a rig (build a new rig or purchase a used rig). For this purpose, companies need to seek bank loans. Since several years ago, national banks have been financing rig procurement in the scheme of Rig Investment Credit. One of the requirements for Rig Investment Credit is that the rig should be used as the guarantee for the credit. In Rig Investment Credit of Mandiri Bank, the property guarantee right used as the basis of guarantee credit bond between creditor and debtor is based on Law No. 42 Year 1999 on Fiducia Guarantee (UUJF). In banking practice, rig is included as unregistered property with its requirements and clauses as unregistered property. As an unregistered property, rig has some disadvantages caused by its characteristics as a property and by the elasticity of UUJF. This condition is not protective enough for creditors concerns. Therefore, efforts to develop a law construction for rig development as a property in order to protect creditor when the debt is unperformed are important to make. Public notary roles in understanding and giving balanced protection to both parties can also give protection to the creditor as the holder of fiducia guarantee on Rig. Key words: Law Protection, Fiducia Holder, Rig

Universitas Indonesia viiiPerlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... KATA PENGANTAR ...................................................................................... HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS............................................ LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH...................... ABSTRAK ........................................................................................................ ABSTRACT ...................................................................................................... DAFTAR ISI .....................................................................................................

i ii iii v vi vii viii ix

BAB I PENDAHULUAN........................................................................... 1 A.

B. C. D.

Latar Belakang ....................................................................... Pokok Permasalahan ............................................................. Metode Penelitian ................................................................... Sistematika Penulisan ............................................................

1 9 9 10

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA RIG............................

11

A. Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit dan Jaminan Kredit .....................................................................

11

1. 2. 3.

Perjanjian Kredit............................................................... Jenis-jenis Kredit Bank .................................................... Jaminan Kredit .................................................................

11 14 16

B. Tinjauan Tentang Benda dan Hak Kebendaan ................. 18 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pengertian Benda ............................................................ Hak Atas Kebendaan ...................................................... Hak Milik atas Kebendaan ............................................. Pengaturan tentang Benda .............................................. Macam-macam Benda .................................................... Asas-asas Hukum Benda ................................................ Tentang Penguasaan Benda ............................................ Hak Jaminan Kebendaan ................................................

18 20 21 23 25 26 28 31

C. Tinjauan Jaminan Fidusia 33 1.

2. 3. 4. 5.

Sejarah singkat ................................................................ Pengertian Fidusia .......................................................... Objek Jaminan Fidusia ................................................... Asas-asas Hukum Fidusia ............................................... Akta Jaminan Fidusia (AJF) ...........................................

33 36 37 39 43

D. Penetapan Rig Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Investasi Eksplorasi Minyak Bumi .......

46

1. 2. 3. 4.

Syarat Pemberian Kredit Untuk Eksplorasi Minyak Bumi ................................................................................. Pengertian dan jenis-jenis Rig .......................................... Alas hak Rig ..................................................................... Pemberian Jaminan Fidusia Atas Rig ..............................

46 52 54 57

E. Perlindungan Hukum Kepada Kreditor Pemegang Fidusia Rig ..............................................................................

59

Universitas Indonesia ixPerlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pendaftaran Rig Sebagai Jaminan Fidusia ....................... Tempat Pendaftaran Fidusia ............................................. Tatacara pendaftaran ........................................................ Masalah-masalah yang dihadapi dalam Pendaftaran Fidusia .............................................................................. Kedudukan Kreditor menurut UUJF ................................ Hak-hak Kreditor menurut UUJF .................................... Kewajiban dan Larangan bagi Debitor ............................

59 60 61

65 67 70 77

BAB III PENUTUP ....................................................................................... 82 A.

B. Kesimpulan ............................................................................. Saran-Saran ............................................................................

82 83

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 84

Universitas Indonesia xPerlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam

pembukaan UUD 45 adalah : “memajukan kesejahteraan umum”, yang

merupakan landasan yuridis bagi tugas, wewenang dan tanggung jawab

pemerintahan negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat

Indonesia agar terlepas dari belenggu kemiskinan setelah dijajah selama 350

tahun. Penjabaran tujuan Negara tersebut diatur dalam Pasal 33 ayat (3)

Undang-Undang Dasar 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang

terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”. Untuk menggali potensi kekayaan alam yang

merupakan asset bangsa, pemerintah mengikutsertakan masyarakat guna

mewujudkan tujuan negara kesejahteraan tersebut, diantaranya dengan

meningkatkan peran dunia usaha agar dapat menggerakkan roda

perekonomian bangsa. Dalam rangka itu pula untuk menggerakkan usahanya

tersebut sudah pasti membutuhkan pendanaan dan permodalan yang cukup

besar, masalah dana dan permodalan adalah sesuatu yang mutlak bagi dunia

usaha. Dana merupakan “darah” bagi suatu perusahaan dalam melaksanakan

segala aktifitas bisnisnya. Seperti halnya manusia yang tidak mungkin hidup

tanpa darah, perusahaan juga akan mati tanpa dana.1 Jadi, salah satu

permasalahan dibidang ekonomi adalah masalah permodalan. Pengusaha

membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya, sementara pemilik

modal berkeinginan untuk menginvestasikan modalnya guna mencari

keuntungan dan aman. Banyak cara untuk mendapatkan modal, banyak pula

cara untuk berinvestasi dan semuanya bermuara pada rasa aman dan

menguntungkan. Cara yang paling lazim untuk mendapatkan modal adalah

Universitas Indonesia 1

1 Sutan Remy Sjahdeini, “Hak Jaminan dan Kepailitan”, Jurnal Hukum Bisnis, (Volume 11, 2000) hal 4.

Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.

dengan meminjam uang kepada bank, melalui kredit yakni dalam bentuk

investasi,2 pengembangan usaha maupun modal kerja.

Dengan disepakatinya perjanjian kredit antara pengusaha selaku Debitor

dan bank selaku Kreditor, maka terlibatlah kedua belah pihak kepada

lembaga-lembaga hukum yang mengatur tentang tata cara dan syarat-syarat

bagi terciptanya aliran dana dalam bentuk kredit tersebut. Dalam pertemuan

dua kesepakatan tersebut, sebenarnya telah bertemu pula dua kepentingan

yang saling bertentangan (conflict of interest), yakni di satu pihak Debitor

menginginkan kredit dengan mudah dan cepat (termasuk besarannya), di lain

pihak Kreditor memerlukan kepastian dan pengamanan terhadap

pengembalian (pembayaran kembali) uang yang dipinjam melalui kredit

(yang merupakan kewajiban Debitor) dalam waktu yang tepat, sesuai dengan

kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit antara

Debitor dengan Kreditor.3

Pada dasarnya inti pokok perjanjian kredit adalah kepercayaan

(crederee), dimana Debitor seharusnya tanpa syarat dengan kesadarannya

sendiri merasa wajib memenuhi janji yang telah dibuat untuk membayar lunas

kredit yang dinikmatinya dari Bank untuk membayar lunas kredit yang

dinikmatinya dari bank. Dalam Hukum Perdata asas pemenuhan janji dikenal

dengan Pacta sunt servanda yang artinya semua persetujuan yang dibuat

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

melaksanakannya.4 Dalam Black Law Dictionary ”pacta sunt servanda” is :

”Agreements (and stipulations) of the parties (to a contract) must be

observed”.5 Kalau ini dilaksanakan dimana Debitor pada umumnya

melaksanakan kewajibannya dengan sadar, dan tanpa susah payah Kreditor

dapat menerima kembali pembayaran utang Debitor, sebenarnya sampai disini

tidak ada masalah, akan tetapi kenyataannya tidak demikian, budaya hukum

2 W.J.S. Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia .Jakarta : Balai Pustaka 2005 pengertian investasi adalah “Penanaman Modal atau uang di perusahan”, hal. 415

3 Martin Roestamy,”Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Benda Tidak Terdaftar Sebagai Jaminan Bank Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ( Tesis Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana 2005) hal. 2.

4 Yan Pramadya Puspa, “Kamus Hukum edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris”, penerbit CV. Aneka Semarang, hal. 649.

5 Black’s Law Dictionary sixth edition, ST.Paul, Minn. West publishing Co. 1990 hal 1109.

Universitas Indonesia 2Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.

Indonesia belum sampai pada tahap itu, maka masalah yang timbul bagaimana

menjamin pengembalian utang tersebut kembali, dan bagaimana jika Debitor

lalai? dalam hal ini diperlukan aturan-aturan hukum dengan menggunakan

hukum jaminan guna memberikan keseimbangan dan perlindungan kepada

Kreditor.

Permulaan hukum jaminan dimulai dari Pasal 1131 KUHPerdata yang

berbunyi : “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang

tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian

hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”. Dengan

ketentuan ini berarti segala kekayaan Debitor yang meminjam uang melalui

kredit dari Bank menjadi jaminan bagi ketertiban pelunasan utangnya. Pada

akhir Pasal 1132 KUHPerdata yang menjelaskan : “adanya piutang yang

didahulukan dalam hal adanya alasan menurut hukum”, dalam hal ini hukum

memberikan kedudukan kepada bank sebagai Kreditor preferen yang

dimungkinkan sepanjang diperjanjikan antara Debitor dengan Kreditor.6

Perjanjian yang dimaksud dalam praktik perbankan dituangkan dalam

perjanjian kredit/pinjaman uang dengan pemberian jaminan. Perjanjian

penyerahan jaminan tersebut menimbulkan hak yang didahulukan atau yang

diistimewakan dikenal juga dengan hak preferen bagi Kreditor.

Dalam Pasal 1133 KUHPerdata hak preferen disebutkan juga dengan

hak istimewa yang dimaksudkan, adalah : hipotik dan gadai. Pasal 1134 ayat

kedua disebutkan, bahwa hipotik dan gadai memiliki kedudukan yang lebih

tinggi dari utang lainnya yang memiliki Hak Istimewa, kecuali oleh undang-

undang dinyatakan sebaliknya (lain). Mengenai gadai diatur dalam Bab XX

Buku II Hukum Benda, mulai dari Pasal 1150 KUHPerdata dan seterusnya,

sedangkan hipotik dalam Bab XXI dari Pasal 1162 KUHPerdata dan

seterusnya, yang kemudian khusus mengenai hipotik atas tanah telah dicabut

berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (selanjutnya

disebut UUHT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang

Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disebut UUJF), hukum jaminan yang

6 Roestamy, op. cit., hal. 3.


selama ini dalam praktik dikenal dengan Fiduciaire Eigendoms overdracht

(FEO) diformalkan kedalam bentuk Undang-Undang dalam sistem hukum

jaminan Indonesia.

Dengan berlakunya UUHT dan UUJF, maka hukum jaminan di

Indonesia bertambah lagi dan menjadi empat yaitu : gadai, hipotik, hak

tanggungan dan jaminan fidusia, sehingga dengan demikian hukum jaminan

kita dikenal dalam dua bagian:

1. Hukum Jaminan menurut KUHPerdata yakni: gadai dan hipotik.

2. Hukum Jaminan menurut Undang-Undang Nasional yakni: UUHT dan

UUJF.

“Hukum jaminan adalah seluruh perangkat “peraturan” yang mengatur tentang

jaminan dalam hukum nasional kita dikemudian hari”.7 Berarti hukum

jaminan yang diharapkan adalah hukum yang merupakan produk nasional.

Sekarang seperti yang telah dijelaskan diatas terdapat dua sumber hukum

jaminan dalam sistem hukum di Indonesia yakni yang bersumber dari

KUHPerdata yaitu hipotik dan gadai serta yang bersumber daripada Undang-

Undang Nasional produk bangsa Indonesia sendiri sebagai sumber hukum

dalam arti formil yaitu Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.

Menurut UUJF Pasal 1 ayat (1) : “Fidusia adalah pengalihan hak

kemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda

yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik

benda “Mengenai Jaminan Fidusia lebih lanjut dijelaskan dalam UUJF Pasal

1 ayat (2) : “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik

yang berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan, yang tidak

dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UUHT yang

tetap dalam pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang

diutamakan kepada penerima fidusia terhadap Kreditor lainnya” kemudian

dipertegas oleh UUJF Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi : “benda adalah segala

sesuatu yang dapat dimiliki yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang

bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

atau hipotek”.

7 Dimuat dalam seminar Hukum Jaminan, BPHN, Departemen Hukum, tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 1978 di Yogyakarta, cetakan 1, thn 1981.


Hukum Jaminan yang akan dibicarakan dalam tulisan ini adalah

Jaminan Fidusia dalam kaitannya sebagai jaminan kredit Bank, khususnya alat

pengeboran minyak juga dikenal dengan nama Rig sebagai benda fidusia yaitu

benda tidak terdaftar.

Istilah benda terdaftar dan benda tidak terdaftar secara yuridis formal

sebenarnya baru dikenal dalam sistem hukum kebendaan kita sejak

disahkannya UUJF. Secara implisit dalam UUJF juga tidak ditentukan definisi

mengenai makna lebih jauh dari kedua benda tersebut, sedangkan dalam

penjelasan UUJF disebutkan “cukup jelas“, berarti UUJF tidak menghendaki

adanya penafsiran lebih rinci tentang benda tidak terdaftar.

Dalam praktik profesi hukum maupun perbankan juga tidak ditemukan

keterangan yang cukup memadai tentang benda tidak terdaftar padahal dalam

kenyataannya benda ini menjadi bagian penentu dan dijadikan jaminan utama

dalam perjanjian pemberian kredit Bank.

Dalam tulisan ini penulis ingin memberikan terjemahan bebas dari benda

terdaftar yakni benda yang oleh undang-undang atau oleh ketentuan yang

berlaku dan/atau oleh yang berkepentingan diwajibkan dan/atau diperlukan

untuk mendaftarkannya pada instansi atau pejabat yang ditunjuk, seperti :

Mobil, Sepeda Motor pada Kantor Polisi. Demikian pula sebaliknya dengan

“benda tidak terdaftar” dapat diartikan sebagai benda yang menurut Undang-

Undang atau ketentuan yang berlaku dan/atau oleh yang berkepentingan tidak

perlu untuk mendaftarkannya, seperti stok barang dagangan, utang, alat berat,

termasuk peralatan eksplorasi minyak dan sebagainya.

Dari hasil seminar dalam sosialisasi UUJF yang diadakan pada tanggal 9

– 10 Mei 2000 yang diadakan oleh BPHN (Badan Pembinaan Hukum

Nasional) bekerjasama dengan Bank Mandiri, direkam bahwa benda tidak

terdaftar adalah merupakan jaminan yang mempunyai kedudukan yang amat

strategis dan dalam praktik perbankan mendominasi jaminan kredit, baik

dalam besaran rupiah maupun dalam besaran jumlah bendanya. Apa yang

menjadi alas hak atas benda tidak terdaftar seperti Rig jika dijadikan jaminan

kredit? jawabannnya sangat tidak seragam, malah kalangan perbankan banyak

yang belum sependapat dalam menentukan alas hak dimaksud, karena dalam


UUJF belum cukup jelas mengatur tentang benda tidak terdaftar termasuk Rig.

UUJF yang mengemukakan kedudukan Rig sebagai benda tidak terdaftar yang

dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia. Dengan mengemukakan benda

terdaftar sebagai objek Jaminan Fidusia, maka dapat dimengerti bahwa UUJF

menganut asas hukum kebendaan yang “elastis”.8 Menurut Martin Roestamy,

elastisitas tersebut disebabkan adanya kebebasan para pihak menentukan

objek Jaminan Fidusia, khususnya terhadap benda tidak terdaftar.9 Sangat

tidak jelas sekali apa yang diinginkan oleh UUJF tentang benda tidak

terdaftar. Dalam praktik perbankan,dalam penulisan sementara yang penulis

lakukan para Bankir dan Debitor menggunakan surat-surat dibawah tangan,

seperti faktur pembelian, kontrak kerja, surat tagihan, atau daftar benda-benda

maupun daftar tagihan, surat utang, pernyataan kepemilikan benda, yang

kesemuanya dibuat dibawah tangan dengan Pemberi fidusia (umumnya milik

Debitor) sebagai penjamin atas keadaan dan keberadaan benda, keadaan

tersebut kelihatannya menyimpang dari teori.

Asas-asas hukum kebendaan bersifat relatif konkrit yang berada dalam

bidang hukum tertentu, diantaranya Asas sistem tertutup yang bersifat

limitatif, Asas hak mengikuti benda (zaaksgevolg, droit de suite), Asas

perlindungan dan Asas absolut.10

Hak-hak kebendaan memiliki sifat-sifat yang mutlak/absolut, droit du

suite yang mengikuti benda ditangan siapapun berada, hak untuk didahulukan,

hak penuh untuk mengalihkan, mengandung asas spesialitas, asas publisitas

serta memiliki hak gugat kebendaan.11

Benda-benda yang tidak diwajibkan untuk didaftarkan ini, pada

umumnya adalah berhubungan dengan alat-alat produksi seperti mesin-mesin,

alat berat, termasuk Rig pada eksplorasi minyak bumi, benda-benda yang

diproduksi atau juga yang diperdagangkan, yang dibiayai lansung oleh bank

dan pada umumnya dijadikan sebagai jaminan utama (prime collateral), ada

8 Djuhaendah Hasan, Makalah-makalah kuliah Hukum Kebendaan”.Program Pascasarjana

Universitas Padjadjaran, BKU Hukum Bisnis. Jakarta, 2005 9 Roestamy, loc.cit., hal 7. 10 Mariam Darus Badrulzaman. Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, penerbit Alumni,

Bandung 1997, hal. 40-42, 11 Djuhaendah Hasan. op. cit. hal. 6


juga benda lain seperti alat berat, peralatan produksi yang termasuk objek

pemberian kredit.

Salah satu jenis alat berat yang merupakan benda tidak terdaftar yang

akan dibahas dalam tulisan ini adalah ”Rig”, menurut enksklopedia bebas

berbahasa Indonesia yang diambil dari Wikipedia Indonesia, Rig pengeboran

adalah satu bangunan dengan peralatan untuk melakukan pengeboran ke

dalam reservoir bawah tanah untuk memperoleh air, minyak, atau gas bumi,

atau deposit mineral bawah tanah”.12 Rig merupakan satu-satunya alat yang

dapat melakukan pengeboran minyak di laut/lepas pantai, sehingga

keberadaannya menjadi sangat penting untuk industri pertambangan minyak

bumi. Sebagaimana diketahui penghasilan negara dari minyak bumi

memberikan pengaruh yang sangat kuat pada APBN.

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM)

2004-2009, Sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestariaan fungsi

lingkungan hidupnya. Dengan sumber daya alam yang memiliki peran ganda,

yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (resourse based economy) dan

sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (life support system).13 Pada

tahun 1996 penerimaan migas mencapai 43% dari APBN dan pada tahun 2003

menurun menjadi 22,9%, penurunan ini tampaknya akan terus terjadi. Minyak

adalah sumber energi yang paling dicari dimuka bumi. Tak peduli di padang

pasir yang gersang atau di tengah laut yang dalam, para pemburu siap

mengeksplorasinya. Tak terkecuali di Indonesia, puluhan pebisnis terjun ke

bisnis hulu migas tergiur oleh harganya yang membumbung tinggi.14 Oleh

karena cadangan minyak bumi yang ada didarat semakin hari semakin menipis

sedangkan kebutuhan akan minyak bumi semakin meningkat maka sudah

semestinya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi minyak

mulai melakukan kegiatan ekplorasi minyak bumi yang ada di laut.

12 Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia,

<”http:id.wikipedia.org/wiki/Rig_pengeboran”> diakses 22 Desember 2007. 13 RPJM 2004-2009 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), Sinar Grafika,

hal. 336. 14 Tempo, (“Berharap cemas minyak loyo di 2008”), edisi 17-23 Desember, hal 62.


Pada umumnya bank yang biasa memberikan fasilitas pembiayaan

kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengeboran minyak

bumi adalah bank-bank asing, bank lokal cenderung enggan memberikan

fasilitas kredit dengan berbagai alasan seperti resiko tinggi atau karena

pengetahuan para bankir yang terbatas mengenai eksplorasi minyak bumi

disamping masalah konvensional yaitu soal jaminan Kredit Investasi yang

belum tersedia tersedia peraturan mengenai bentuk dan cara yang tepat dan

kuat untuk mengikat jaminan kredit. Diantara bank lokal yang telah

memberikan kredit pembiayaan proyek eksplorasi minyak yang menggunakan

Rig sebagai objek jaminan adalah PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk cabang

Thamrin yang memberikan fasilitas Kredit Investasi kepada PT Le’Mars.15

Antara Bank Mandiri selaku Kreditor dengan PT. Le’Mars sebagai

Debitor telah bersepakat, menggunakan UUJF sebagai dasar utama bagi

pengikatan Jaminan Fidusia, hal tersebut ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia

nomor 1 tertanggal 3 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Martin Roestamy, SH,

MH Notaris di Jakarta. Sedangkan pendaftaran atas pemberian jaminan fidusia

telah dilaksanakan sebagaimana ternyata dalam Salinan Buku Daftar Fidusia

nomor W7-05536 HT.04.06.TH.2002/STD tanggal 19 Juli-2002 yang

dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Departemen Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta sesuai dengan

Dengan pendaftaran dimaksud maka penyerahan jaminan fidusia dianggap

telah sempurna menurut hukum yang berlaku, karena formalitas proses

pemberian jaminan Rig sebagai jaminan kredit dianggap telah selesai tuntas,

sedangkan para pihak telah mendapatkan kedudukan dan haknya masing-

masing sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang-undang dan ketentuan

yang berlaku.

Bagaimana penetapan Rig sebagai benda Fidusia sehingga Rig dapat

dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang dalam Perjanjian Kredit dan

bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada Kreditor pemegang

fidusia Rig adalah sebuah pemikiran yang penting dan menjadi topik utama

15 L’mars nama singkatan dari salah satu nasabah Bank Mandiri yang menjaminkan Rig

sebagai jaminan utama bagi kredit investasi eksplorasi minyak bumi, nama aslinya dirahasiakan atas permintaan Notaris.


dalam tesis ini yang diberi judul ”PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA

PEMEGANG FIDUSIA ATAS JAMINAN RIG MENURUT UNDANG-

UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”.

B. Pokok Permasalahan

1. Bagaimana kedudukan Rig sebagai Jaminan Fidusia menurut hukum

jaminan?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Kreditor dari pemberian fidusia

dengan objek Rig sebagai jaminan utang?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif yaitu

penelitian kepustakaan (library research), dengan alat pengumpul datanya

adalah studi dokumen. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian

tersebut yaitu :

1. Sumber primer yaitu bahan yang memiliki kekuatan yang mengikat seperti

menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait.

2. Sumber Hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan sumber hukum

primer yang isinya tidak mengikat seperti buku-buku acuan, majalah, surat

kabar, serta bahan-bahan lain yang dapat menunjang dan memiliki

keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Sumber hukum tertier yaitu bahan yang menunjang sumber hukum primer

dan sumber hukum sekunder yaitu mencakup kamus umum dan

ensiklopedia yang memberikan petunjuk dan penjelasan kepada bahan

untuk primer dan sekunder.

Analisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yang

merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis

yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara

tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek

penelitian utuh.16 Setelah data terkumpul, dikelompokkan sesuai dengan

16 Sri Mamudji et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Jakarta: Badan penerbit

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.


pokok permasalahan yang telah dirumuskan, kemudian dihubungkan data

yang satu dengan data yang lain dengan menggunakan dalil logika, norma-

norma hukum, asas-asas hukum serta teori-teori dan terakhir dianalisa, setelah

itu dilakukan pengambilan kesimpulan.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini akan diuraikan dan disusun dalam

tiga bab, dimana dalam setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab dengan

rincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar

belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN

KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA RIG

Dalam Bab II disajikan mengenai teori-teori yang memiliki

hubungan dengan penelitian seperti halnya yang terdapat dalam

Perjanjian Kredit, Jaminan Kredit, Tentang Benda, Hak

Kebendaan dan Jaminan Fidusia, dimana keseluruhan teori

tersebut diatas dapat dijadikan acuan untuk menjawab

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terutama didalam upaya

mencari solusi untuk menetapkan Rig sebagai objek jaminan

fidusia dan memberikan perlindungan hukum kepada Kreditor.

BAB III : PENUTUP

Bab ini akan memuat kesimpulan dari hasil analisis dan saran

yang mungkin bermanfaat.


BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN KREDIT

DENGAN JAMINAN FIDUSIA RIG

A. Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit dan Jaminan Kredit.

1. Perjanjian Kredit.

Kata “kredit” berasal dari bahasa Romawi “credere” artinya percaya,

(Belanda : vertrouwen, Inggris : believe, trust or confidence).17

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin “creditus” yang merupakan bentuk past participle dari kata “credere”, yang berarti to trust. Kata “trust” itu sendiri berarti “kepercayaan”. Dengan demikian, sungguhpun kata “kredit” sudah berkembang ke mana-mana, tetapi dalam tahap apapun dan kemanapun arah perkembangannya, dalam setiap kata “kredit” tetap mengandung unsur “kepercayaan”. Walaupun sebenarnya kredit itu tidak hanya sekedar kepercayaan.18

Perkataan KREDIT berarti kepercayaan. Seorang nasabah yang mendapat kredit dari bank memang seorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Seorang yang telah membeli alat rumah tangga dengan Kredit, telah mendapat kepercayaan dari toko yang menjual alat rumah tangga itu bahwa ia akan secara teratur membayar harga alat rumah tangga tersebut dengan cicilan tiap-tiap bulan samapai lunas.19

Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut UUP) Kredit adalah : “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Prof. DR. Sutan Remy Syahdeini, SH perjanjian kredit merupakan dasar yang memberikan hak bagi nasabah untuk menggunakan kredit. Sebaliknya perjanjian kredit merupakan dasar yang memberi kewenangan kepada bank untuk dapat mengendalikan nasabah dalam menggunakan kredit. bank sangat berkepentingan berkenaan dengan hal-hal yang menyangkut hak-hak bank dan

17 H.M.A. Savelberg, De crediet hypothee, diss., 1885 hal. 33, dikutip dari Mariam Darus

Badrulzaman. Perjanjian Kredit bank, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 23. 18 Munir Fuady. Hukum Perkreditan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996,

hal. 6.


19 Subekti, Jaminan –Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1991, hal 1


kewajiban-kewajiban nasabah sebelum kredit digunakan nasabah, selama kredit digunakan oleh nasabah, dan setelah kredit jatuh tempo.20

Perjanjian kredit bank adalah “perjanjian pendahuluan” (voorovereenkomst) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual (pacta de contrahendo) obligatoir.21

Bank dan kredit adalah sebuah mata uang dengan sisi berbeda tapi

tidak dapat dipisahkan, sebab salah satu usaha pokok bank adalah

memberikan kredit, disamping tentunya menghimpun dana masyarakat.

Bank menghimpun atau menarik dana dari masyarakat dengan cara

menabung atau deposan, dalam hal ini bank memberi bunga simpanan

(dalam bank syariah nisbah atau bagi hasil), jangka waktu penarikan

(pengembalian) ditentukan dan sesuai dengan perjanjian penyimpanan

dana antara bank dengan nasabah penyimpan.

Perjanjian kredit bank adalah perjanjian antara bank selaku Kreditor

dengan nasabah selaku Debitor, bank menyediakan sejumlah dana tertentu

untuk keperluan usaha nasabah sebagai pinjaman dengan memberikan

jaminan tertentu dan membayar bunga yang ditentukan jangka waktu

pengembaliannya.

Perjanjian bernama adalah suatu perjanjian dengan memakai nama

tertentu dan tunduk kepada salah satu nama perjanjian seperti yang diatur

khusus pada KUHPerdata sedangkan lawannya perjanjian tak bernama

adalah suatu perjanjian dengan memakai yang tidak termasuk ke dalam

salah satu perjanjian bernama maksudnya terhadap perjanjian tersebut

hanya berlaku ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian yang diatur

dalam buku ke-II KUHPerdata.22

Perjanjian yang mirip dengan kredit dalam hukum perdata yaitu

perjanjian pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang

berbunyi “pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang

20 Sutan Remy Syahdeni, ”Ketentuan-Ketentuan Pokok Kredit Perbankan”, (Bahan Kuliah

Hukum Pembiayaan Perusahaan Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Magister Hukum BKU Hukum Bisnis), Jakarta, 2005, hal. 4.

21 Badrulzaman, op. cit. hal. 32 22 Fuady, loc.cit. hal 37


satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu benda-

benda yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak

yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari

macam dan keadaan yang sama pula”, kemudian dalam Pasal 1796

KUHPerdata disebutkan juga tentang kemungkinan yang dipinjamkan

tersebut sejumlah uang, dan mengenai diperbolehkannya mengambil

bunga diatur dalam Pasal 1765 KUHPerdata yang berbunyi : “Adalah

diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau antara

lain benda yang menghabis karena pemakaian”.

Jadi dari pemahaman dan unsur-unsur pasal-pasal tersebut diatas

dapat dilihat tentang adanya pengaturan yang masih mencampurkan antar

peminjaman uang dan benda menghabis, seperti beras, gula, minyak dan

lainnya. Namun KUHPerdata sudah memberikan kemungkinan mengenai

pembebanan bunga, karena pinjaman kredit adalah semata-mata mengenai

uang sebagai objek perjanjian maka tidak dapat disamakan perjanjian

pinjam meminjam dengan perjanjian kredit, hanya saja memiliki

kemiripan belaka.

Dari penjelasan pasal-pasal tersebut di atas bahwa kredit tidak

terlepas dari jaminan karena pemberian kredit sifatnya adalah perjanjian

permulaan saja (perjanjian pokok), kredit baru dapat dicairkan jika

Debitor telah menyerahkan jaminan kepada bank. Adapun jenis jaminan

tergantung kepada jenis kredit. Untuk benda jaminan yang diikat pada

perjanjian kredit, maka perjanjian jaminan akan berlaku pada saat

perjanjian kredit telah efektif dan fasilitas kredit sudah dinyatakan dibuka,

hal tersebut sejalan dengan sifat asesoir dari hukum jaminan.

Dalam praktik perbankan, yang menjadi dasar hukum perjanjian

kredit adalah kesepakatan (konsensualisme) yang tertuang dalam

perjanjian antara bank dengan Debitor, kesepakatan tersebut didukung

beberapa asas hukum perdata antara lain asas kebebasan berkontrak (partij

otonomi), asas itikad baik (good faith), asas setiap janji musti dipatuhi

(Pacta sunt Servanda) dan asas kehati-hatian (Prundential) yang

merupakan asas-asas hukum yang berlaku umum guna menjaga


keseimbangan para pihak untuk saling memberikan perlindungan, baik

Kreditor maupun Debitor secara bertimbal balik, karena pada hakikatnya

uang yang dipinjamkan oleh bank kepada Debitor adalah uang yang

berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat juga. Adapun ketentuan-

ketentuan seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan

dengan kredit dipakai sebagai pedoman saja, agar kesepakatan tidak

melanggar undang-undang, kepatutan, kebiasaan dan kesusilaan dalam

masyarakat (Pasal 1339 KUHPerdata), kecuali terhadap jaminan kredit

yang telah memiliki landasan hukum.

Dalam praktik perbankan, perjanjian kredit dibuat dalam dua bentuk

yaitu perjanjian kredit dibawah tangan atau dikenal dalam dunia

perbankan dengan istilah pengikatan intern dan yang lainnya perjanjian

yang dilakukan dengan menggunakan jasa seorang notaris. Perjanjian

dengan penggunakan jasa notaris dapat berbentuk perjanjian dibawah

tangan yang dilakukan dengan format legalisasi notaris, dengan

pendaftaran oleh notaris dan perjanjian secara notariil. Penerapan model

perjanjian tersebut tergantung besaran kredit serta penggunaan kredit,

disamping itu masing-masing bank juga menentukan cara yang tersendiri

terhadap model perjanjian kredit.23

2. Jenis-jenis Kredit bank.

a. Dasar Hukum Perjanjian Kredit.

Dalam praktik perbankan, yang menjadi dasar hukum perjanjian

kredit adalah kesepakatan (konsensualisme) antara bank dengan Debitor

yang tertuang dalam perjanjian kredit sejalan dengan syarat-syarat sahnya

perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

adanya kesepakatan, adanya kewenangan, hal-hal tertentu, dan sebab-

sebab yang halal. Disamping itu perjanjian juga mengandung asas

kebebasan berkontrak (partij otonomo), asas itikad baik (good faith), azas

kepatuhan (Pacta sunt Servanda) dan asas kehati-hatian (Prundential).

Penerapan asas tersebut dimaksudkan untuk memberikan kedudukan

23 Hasil penelitian penulis di bank Mandiri dan beberapa bank lainnya serta kantor notaris.


hukum yang seimbang ( equality before the law ), maksudnya agar para

pihak mendapatkan perlindungan hukum bertimbal balik.

b. Macam-macam kredit

Dalam praktek perbankan kredit dapat dibedakan berdasarkan faktor-

faktor yang terdapat dalam pemberian kredit tersebut, sehingga dapat

ditemukan bermacam-macam kredit berdasarkan : menurut jangka

waktunya, bidang ekonomi, tujuan penggunannya dan cara penarikannya.

1) Kredit berdasarkan Jangka Waktu Apabila jangka waktu dijadikan sebagai kriteria, maka suatu

kredit dapat dibagi ke dalam : a). Kredit Jangka Pendek, yakni kredit yang jangka waktunya tidak

melebihi dari 1 tahun. b). Kredit Jangka Waktu Menengah, merupakan kredit yang

mempunyai jangka waktu antara 1 sampai 3 tahun. c). Kredit Jangka Panjang, yakni kredit yang jangka waktunya

melebihi dari 3 tahun. 2) Kredit berdasarkan Bidang Ekonomi.

Dalam hal ini dapat dibagi menjadi :

a. Kredit untuk sektor pertanian, perburuhan dan sarana pertanian. b. Kredit untuk sektor pertambangan. c. Kredit untuk sektor perindustrian. d. Kredit untuk sektor listrik, gas dan air. e. Kredit untuk sektor konstruksi. f. Kredit untuk sektor perdagangan, restoran dan hotel. g. Kredit pengangkutan, perdagangan dan komunikasi. h. Kredit untuk sektor jasa. i. Kredit untuk sektor lain-lain.

3) Kredit berdasarkan tujuan penggunannya Untuk itu dibagi ke dalam :

a. Kredit Konsumtif, ini merupakan kredit yang diberikan kepada Debitor untuk keperluan konsumsi, seperti kredit profesi, kredit perumahaan, kredit perumahan, dan lain-lain sebagainya.

b. Kredit Produktif, yang terdiri dari : - Kredit Investasi : yang diperuntukkan untuk membeli barang

modal atau barang tahan lama, seperti tanah, mesin dan sebagainya. Namun demikian, sering juga digolongkan ke dalam kredit investasi adalah apa yang disebut sebagai Kredit Bantuan Proyek.

- Kredit Modal Kerja : diperuntukkan membiayai modal lancar yang habis dalam pemakaian, seperti untuk barang dagangan, bahan baku, dan sebagainya.

- Kredit Likuiditas : diperuntukkan untuk perusahaan yang sedang mengalami kesulitan likuiditas

- Kredit menurut cara penarikannya.


Apabila dilihat dari segi cara penarikannya maka suatu kredit dapat dibagi ke dalam : a. Kredit sekali jadi. Yakni merupakan kredit yang pencairan

dananya dilakukan sekaligus, misalnya secara tunai ataupun pemindahbukuan.

b. Kredit rekening koran. Dalam hal ini, baik penyediaan dana maupun penarikan dana tidak dilakukan sekaligus kapan saja dan berulang kali.

c. Kredit berulang-ulang. Kredit semacam ini biasanya diberikan terhadap Kreditur yang tidak memerlukan kredit sekaligus, melainkan secara berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan, asalkan masih dalam batas maksimum dan masih dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

d. Kredit bertahap. Kredit bertahap ini merupakan kredit yang pencairan dananya dilakukan secara bertahap dalam beberapa termin.

e. Kredit tiap transaksi. Merupakan kredit yang diberikan untuk satu transaksi tertentu, dimana pengembalian kredit diambil dari hasil transaksi yang bersangkutan. Berbeda dengan revolving credit, maka kredit enmalige ini tidak ditarik dananya secara berulang-ulang, melainkan sekaligus saja, untuk setiap transaksi.24

3. Jaminan Kredit.

Jaminan atau agunan dalam sebuah perjanjian kredit adalah sesuatu

yang mutlak dalam pemberian kredit, hal ini sejalan dengan ketentuan

perundang-undangan berlaku, tiada kredit tanpa jaminan. Diperlukan

jaminan guna menjamin kepastian, ketertiban dan kelancaran pelunasan

utang Debitor kepada Kreditor. Dalam proses pemberian kredit, disamping

memperhatikan jaminan yang bernilai fisik material, juga diharuskan

melihat jaminan yang bernilai immaterial, hal itu untuk mencegah kesan

bahwa bank hanya mementingkan jaminan fisik saja. Oleh karena itu

dalam praktik perbankan diperlukan untuk memperhatikan prinsip-prinsip

perkreditan yang diantaranya adalah prinsip “Five C’s” yang terdiri dari

Character (Kepribadian), Capacity (Kemampuan), Capital (Modal),

Conditions of Economy (Kondisi Ekonomi), Collateral (Agunan). Betapa

pentingnya jaminan dalam setiap pengambilan keputusan kredit sebagai the

last resources dari kepastian pembayaran kembali pinjaman/utang/kredit

oleh Debitor terhadap bank jika Debitor berada dalam keadaan macet.

24 Fuady, op, cit, hal.


Dalam praktik perbankan dapatlah dikatakan tiada kredit tanpa jaminan.

Menurut Djuhaendah Hasan, Dalam menggunakan dana bank, cara berfikir

perbankan haruslah juga memperhatian tentang cara pengembalian

pinjaman tersebut, karena dana yang ada pada bank juga merupakan dana

masyarakat, selanjutnya menurutnya, karena itu untuk mencegah terjadinya

hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari bank akan sangat berhati-

hati dalam menganalisis persyaratan pemberian kredit, dan membuat

upaya-upaya pencegahan.25

Sarana dalam mengupayakan suatu pencegahan atau yang merupakan

upaya preventif dalam perjanjian kredit yang sangat beresiko tinggi

tersebut, salah satunya adalah dengan adanya jaminan atau agunan

(collateral), baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan yang

diberikan oleh pihak Debitor kepada pihak Kreditor, yang akan menjadi

pengaman bagi kredit.26

Berdasarkan UUP pada penjelasan disebutkan bahwa untuk

memperoleh keyakinan bank sebelum memberi kredit, bank harus

melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal,

agunan dan prospek usaha dari nasabah Debitor. Jaminan kredit yang

dalam praktik dikenal juga dengan istilah agunan, merupakan syarat

mutlak yang harus dipenuhi dan sebagai salah satu unsur pemberian kredit.

bank dapat saja memiliki keyakinan terhadap watak, kegiatan bisnis dan

kondisi perekonomian, maka sebagai salah satu unsur kepastian

pengembalian atau pembayaran utang Debitor, maka agunan diperlukan

berbentuk benda, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang

bersangkutan. benda dapat saja berupa benda bergerak atau tidak bergerak

seperti tanah dan atau bangunan, benda berwujud atau tidak berwujud,

benda terdaftar atau tidak terdaftar. Ketentuan tentang benda terdaftar atau

tidak terdaftar semakin mengemuka setelah berlakunya UUJF.

Perkembangan pemberian jaminan fidusia atas benda tidak terdaftar

25 Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat

Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Th 1996, hlm. 138 – 139.

26 Ibid., hal. 139.


semakin meningkat setelah berlakunya UUJF, dengan mana benda tidak

terdaftar yang menjadi objek pembiayaan perkreditan bank, khususnya

sektor industri dan perdagangan. Untuk pembiayaan investasi, bank dalam

praktik mewajibkan kepada Debitor untuk menyerahkan benda yang

menjadi objek pembiayaan kredit. Hal tersebut dimaksudkan untuk

memudahkan bank mengontrol penggunaan kredit dan operasional Debitor.

Disamping itu bank dapat juga meminta agunan berupa benda yang tidak

berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan

agunan tambahan.27 Mengenai benda jaminan kredit bank yang dalam

sistem hukum kebendaan dikenal dengan hak jaminan kebendaan atau hak-

hak kebendaan sebagai jaminan telah diatur oleh hukum jaminan seperti

yang akan dijelaskan dalam penjelasan berikut dibawah ini.

Secara formal ketentuan tentang jaminan diatur pula dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, akan tetapi pengaturan

dalam pasal tersebut tidaklah jaminan secara yuridis materiil, karena fungsi

jaminan secara yuirids materiil ditujukan sebagai tindakan preventif

sebagaimana yang dikenal dalam hukum jaminan selama ini.28

Pembahasan dalam tulisan ini diarahkan kepada analisis Rig sebagai

agunan (collateral) yang merupakan jaminan kredit investasi, secara

yuridis materiil dimaksudkan sebagai tindakan preventif guna melindungi

bank sebagai Kreditor pemberian pinjaman dengan jaminan Rig yang

merupakan benda tidak terdaftar.

B. Tinjauan Tentang Benda dan Hak Kebendaan.

1. Pengertian Benda.

Istilah benda sering diartikan sama dengan harta kekayaan, dalam

praktik bisnis lazim juga disebut “property” atau “komoditi”. Kalau

seseorang mengatakan : “ini adalah milik saya”’ dapat diartikan milik

yang dimaksud adalah benda. Dalam dunia peradilan suatu ketika

Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, dalam majelis yang diketuai oleh Prof.

Bismar Siregar (mantan Hakim Agung) itu, menyebutkan “kehormatan”

27 Hasil penelitian penulis di Bank Mandiri dan Kantor Notaris. 28 Djuhaendah, loc. cit, hal. 139.


wanita (korban perkosaan) disebut sebagai “benda” jadi disamakan

dengan benda (kasus tersebut sangat popular dalam kalangan praktisi dan

ilmuan hukum). Mengenai benda dan Hukum Benda merupakan bagian

terpenting dalam hukum perdata dan hukum bisnis, masih sedikit

perhatian yang diberikan oleh para peneliti dan ahli hukum mengenai

benda dan Hukum Benda.

Kita juga masih mencari sistem Hukum Benda Nasional, rencana

menerbitkan Undang-undang atau KUH Benda untuk menciptakan

unifikasi Hukum Benda masih tersendat, dilain pihak dalam sistem hukum

kita masih terdapat dualisme hukum benda yaitu Hukum Benda menurut

Hukum Adat, Hukum Perdata berdasarkan KUHPerdata serta peraturan

perundang-undangan lainnya.29

Beberapa ahli hukum dibawah ini memberikan pengertian tentang

benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dengan hak milik

(eigendom) atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik.30

Benda ialah benda yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca-

indera tapi benda yang tak berwujud termasuk benda juga. Pendek kata

pengertian benda secara yuridis ialah segala sesuatu yang dapat menjadi

object eigendom (hak milik).31

Di dalam KUHPerdata ditemukan dua istilah yaitu, benda (zaak) dan

benda (goed). Pada umumnya yang diartikan dengan benda (berwujud,

bagian kekayaan, hak), ialah segala sesuatu/yang dapat dikuasai manusia

dan dapat dijadikan objek hukum.32

Untuk menjadi objek hukum ada syarat yang harus dipenuhi yaitu

penguasaan manusia dan mempunyai nilai ekonomi dan karena itu dapat

dijadikan sebagai objek (perbuatan) hukum.33

29 Roestamy. loc. cit, hal 44 30 Djuhaendah Hasan, Kumpulan Makalah Kuliah Hukum Benda, Program Pascasarjana

Unpad, Jakarta, 2005. 31 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Hukum Perdata:Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta,

2000, hal. 13 32 Pitlo-Bolweg H, 1972, Het Zakenrecht naar het Nederlands Burgerlijkwetboek 6e druk,

H.D. Tjeenk Willink Groningen, halaman 20, dikutip dari Mariam Darus Badrulzaman. Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung, 1997, hal. 35

33 Ibid.


Dari hal tersebut di atas dapatlah diartikan bahwa Hukum Benda

adalah segala sesuatu yang menyangkut kaedah atau norma, asas-asas,

prinsip-prinsip yang mengatur mengenai benda dan hak kebendaan yang

menjadi objek dari perbuatan hukum.

“Property” that which is peculiar or proper to any person; that which belongs exclusively to one. In the strict legal sense, an aggrehate of Rights which are guaranteed and protected by the government. The term is said to extend to every species of aluable Right and interest. More specifically, ownership; the unrestricted and exclusive Right to a thing; the Right to dispose of a thing every legal way, to possess it, to use it, and to exclude every one else from interfering with it. That dominant or indefinite Right of use or disposition which one may lawfully exercise over particular things or subjects. The exclusive Right of possessing, enjoying, and disposing of a thing”. 34

Menurut Pasal 499 KUHPerdata : “ barang adalah tiap benda dan

tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak hak milik”.

Hukum Benda saat ini masih diatur dalam beberapa ketentuan

hukum, KUHPerdata mengatur mengenai benda bergerak, tidak bergerak,

berwujud dan tidak berwujud. UUPA mengatur tentang benda tidak

bergerak (tanah) dan UUJF menambahkan adanya benda terdaftar dan

tidak terdaftar, selain yang diatur KUHPerdata.

2. Hak Atas Kebendaan

Hak kebendaan (zakelijkrecht) adalah hak mutlak atas suatu benda

yang memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat

dipertahankan terhadap siapapun. Hak kebendaan memiliki sifat absolut

(Right in rem) yaitu mengikat setiap orang sedangkan hukum perikatan

sifatnya relatif (Right in personam) hanya mengikat para pihak.35

Dalam hukum perdata dibedakan antara hak perorangan (hak relatif)

dan hak kebendaan (hak absolut) yaitu :

a. Hak perorangan, yaitu hak yang timbul karena perikatan (timbul dari

perjanjian atau undang-undang) yang mempunyai sifat-sifat hak

perorangan yaitu :

34 Campbell, Henry, Black Law Dictionary, Six Editon, ST. PAUL, MINN, West Publishing Co., 1990.

35 Roestamy. loc. cit., hal 46-47


1). Hak yang sifatnya relatif.

2). Hanya dapat dipertahankan terhadap para pihak terkait.

3). Pemilik hak perorangan hanya dapat menikmati hak tersebut,

apabila dilihkan harus seizin pemilik.

b. Hak Kebendaan, memiliki sifat-sifat :

1). Hak kebendaan adalah hak mutlak (absolut) yaitu dapat

dipertahankan terhadap siapapun.

2). Hak kebendaan memiliki droit de suite, hak mengikuti benda

ditangan siapapun berada.

3). Memiliki droit de preference, hak untuk didahulukan.

4). Memiliki hak penuh untuk mengalihkan.

5). Mengandung asas spesialitas.

6). Mengandung asas publisitas.

7). Memiliki hak gugat kebendaan, (dapat melakukan berbagai aksi

atas benda misalnya menuntut kembali haknya, menghilangkan

gangguan atas haknya dan sebagainya).

3. Hak Milik atas Kebendaan

Hak Kebendaan adalah hak yang timbul sebagai akibat hubungan

hukum yang terjadi antara subjek hukum dengan benda, hak tersebut dapat

dipertahankan kepada pihak ketiga dan memberikan kedudukan hukum

yang kuat bagi subyek hukum (atau pemegang haknya). Hubungan hukum

yang dimaksud memberikan kedudukan benda sebagai objek hukum

terhadap orang atau badan hukum.

Menurut ilmu hukum, tanda-tanda pokok perbedaan ini adalah

sebagai berikut36 :

a. Hak kebendaan adalah absolut. Artinya hak ini dapat dipertahankan

terhadap setiap orang. Pemegang hak berhak menuntut setiap orang

yang mengganggu haknya.

b. Hak kebendaan jangka waktunya tidak terbatas.

c. Hak kebendaan mempunyai droit de suite artinya hak itu mengikuti

bendanya di dalam tangan siapapun benda itu berada. Jika ada beberapa

36 Badrulzaman. op. cit., hal. 30


hak kebendaan diletakkan di atas suatu benda, maka kekuatan hak itu

ditentukan oleh urutan waktunya.

d. Hak kebendaan memberikan wewenang yang luas kepada pemiliknya.

Hak itu dapat dialihkan, diletakkan sebagai jaminan, disewakan atau

dipergunakan sendiri.

Hak kebendaan memiliki sifat-sifat sebagai berikut37 :

a. Hak kebendaan adalah hak mutlak (absolut), yaitu dapat dipertahankan

terhadap siapapun

b. Hak kebendaan memiliki droit de suite, hak mengikuti benda ditangan

siapapun berada

c. Memiliki droit de preference, hak untuk didahulukan

d. Memiliki hak penuh untuk mengalihkan

e. Mengandung asas spesialitas

f. Mengandung asas publisitas

g. Memiliki hak gugat kebendaan, (dapat melakukan berbagai actie atas

benda misalnya menuntut kembali haknya menghilangkan gangguan

atas haknya dan sebagainya.

Hak Kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna

(penuh) bagi si pemilik, dinamakan lembaga ”hak kemilikan”.38 Dari ciri-

ciri dan sifat hak kebendaan tersebut dapatlah dibagi bahwa hak kebendaan

memiliki dua macam kualifikasi yaitu :

a. Hak kebendaan yang memberikan kedudukan milik, dimana hak

kemilikan atas suatu benda dapat dinikmati seluas-luasnya oleh

pemegang hak milik secara mutlak dan dapat dipertahankan dimanapun

dan kepada siapapun, dapat dialihkan atau diteruskan haknya dalam

bentuk pewarisan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang,

kesusilaan dan kepatutan sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 570

KUHPerdata yang berbunyi :

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan

dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan

kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang

37 Djuhaendah, op. cit. 38 Badrulzaman, loc. cit., hal. 30.


atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak

menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain;

kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan

hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang

dan dengan pembayaran ganti rugi”.

b. Hak kebendaan yang memiliki kedudukan jaminan yang terhadap setiap

benda dapat melekat hak orang lain dengan proses yang ditentukan oleh

hukum jaminan sehingga mendatangkan sifat-sifat istimewa (previlage)

bagi para Kreditor atau pemegang hak yang memiliki kedudukan yang

didahulukan dari Kreditor lain apabila Debitor dinyatakan pailit, berada

dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya atau dalam setiap

terjadinya perkara di pengadilan yang dipersengketakan seperti yang

akan lebih jauh diuraikan dalam bab berikutnya.

4. Pengaturan tentang Benda.

Dalam sistem hukum yang berlaku secara substansial, mengenai

hukum benda telah diatur dalam peraturan perundang-undangan

sebagaiaman dicatat dibawah ini :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata).

Pada KUHPerdata terdapat beberapa kelompok benda yaitu

benda berwujud dan tidak berwujud, benda bergerak dan tidak

bergerak, benda yang dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai

habis, benda yang sekarang ada dan di kemudian hari akan ada,

benda yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi, benda yang

dalam perdagangan dan diluar perdagangan. Disamping itu juga ada

kebutuhan untuk membedakan benda dalam benda yang terdaftar dan

tidak terdaftar.

b. Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).

Beberapa ketentuan Hukum Benda dalam KUHPerdata yaitu

mengenai : Buku II KUHPerdata sepanjang yang mengenai bumi, air

serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan-

ketentuan mengenai hipotik, dicabut berdasarkan Undang-undang

Republik Indonesia dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5


Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ketentuan

mengenai Bumi, Air serta kekayaan alam yang terkandung

didalamnya.

c. Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT).

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang

Berkaitan Dengan Tanah, yang mencabut ketentuan mengenai

Hipotik sebagaimana diatur dalam Buku II KUHPerdata Indonesia

sepanjang mengenai tanah, dan ketentuan mengenai Credietverband

dalam Staatsblad 1908-542 sebagaimana telah diubah dengan

Staatsblad 1937-190.

d. Hukum Adat

Hukum adat tidak mengatur Hukum Benda secara terinci

namun tersebar dalam hukum perutangan. Dalam hukum adat benda

utama adalah tanah sehingga pengaturan yang tegas dalam hukum

benda adat hanya dalam bidang pertanahan.39

Dalam masyarakat ketentuan KUHPerdata ternyata telah

diterima luas dan dipergunakan oleh seluruh golongan penduduk

Indonesia, dalam lingkungan penduduk Indonesia asli banyak

lembaga yang diatur di dalam KUHPerdata dan KUHDagang sudah

dirasakan sebagai hukum sendiri, seperti kegiatan di lingkungan

perbankan, perjanjian rekening Koran, pemakaian cek, wesel,

asuransi makelar, transaksi luar negeri, baik yang berupa

pemborongan bangunan, perwakilan dagang dan sebagainya, yang

hukumnya tidak ditemukan dalam Hukum Adat.

e. Undang-undang Jaminan Fidusia (UUJF).

Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia (UUJF), benda adalah segala sesuatu yang

dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak

berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak

maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak

39 Djuhaendah, op. cit.


tanggungan atau hipotik. UUJF membuka wahana dan merupakan

sarana baru dalam sistem hukum benda secara yuridis formal telah

diperkenalkan benda terdaftar dan tidak terdaftar, dua bentuk hukum

ini terutama terhadap benda tidak terdaftar masih terlalu sumir

pengaturannya.

5. Macam-macam Benda.

a. Menurut KUHPerdata

1). benda bertubuh dan tak bertubuh (Pasal 503)

2). benda bergerak dan tidak bergerak (Pasal 504 ).

3). benda yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan (Pasal

505).

Beberapa kelompok benda yaitu benda berwujud dan tidak

berwujud, benda bergerak dan tidak bergerak, benda yang dapat

dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis, benda yang sekarang

ada dan di kemudian hari akan ada, benda yang dapat dibagi dan

yang tidak dapat dibagi, benda yang dalam perdagangan dan

diluar perdagangan.

b. Menurut UUPA

Menurut Boedi Harsono, ruang lingkup UUPA adalah hukum

agraria dalam arti sempit karena UUPA hanya mengatur pada

tanah.40 Sejalan dengan penjelasan bagian ke II UUPA mengatur hal-

hal sebagai berikut :

1. Meletakan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria

Nasional yang akan merupakan alat untuk membangun

kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat

terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan

makmur.

2. Meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan

kesederhanaan dalam hukum pertanahan;

3. Meletakan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum

mengenai hak-hak atas bagi rakyat seluruhnya.

40 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Undang-Undang Pokok Agraria, Misi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, Edisi 2005. Hal. 5.


c. Menurut UUJF.

Berdasarkan pasal 1 ayat 4, benda dibagi atas :

1). benda bergerak dan tidak bergerak,

2). benda berwujud dan tidak berwujud.

3). benda terdaftar dan tidak terdaftar.

6. Asas-asas Hukum Benda.

Pada hukum benda terdapat beberapa asas-asas umum sebagai

berikut :

a. Asas sistem tertutup

Hak kebendaan yang mempunyai sistem tertutup maksudnya

bahwa hak-hak atas benda bersifat limitatif, terbatas pada yang diatur

undang-undang, diluar itu dengan perjanjian tidak diperkenankan

menciptakan hak-hak baru.

b. Asas hak mengikuti Benda (zaaksgevolg, droit de suite)

Hak kebendaan mengikuti bendanya dimana saja dan dalam

tangan siapapun benda itu berada. Asas ini berasal dari Romawi,

yang membedakan hukum harta kekayaan (vermogensrect) dalam

hak kebendaan (zaakelijk recht) dan hak perseorangan

(persoonlijkrecht). Ada faham yang berpendapat bahwa UUPA tidak

menganut pembedaan ini, namun di dalam kenyataannya ajaran ini

dianut. Hal ini dibuktikan karena UUPA mengenal lembaga

pendaftaran. Lembaga pendaftaran itu tidak semata-mata

mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi

juga menciptakan hak kebendaan. Hak kebendaan atas suatu benda

(tanah) untuk umum terjadi pada saat pendaftaran (pengumuman)

dilakukan. Tanpa sifat kebendaan, hak atas tanah belum mempunyai

kaitan dengan milik.

c. Asas publisitas

Maksud dari asas publisitas (openbaarheid) adalah adanya

pengumuman kepada masyarakat mengenai status kemilikan.

Pengumuman hak atas benda tetap (tanah) terjadi melalui

pendaftaran dalam buku tanah (register) yang disediakan untuk itu,


sedangkan pengumuman benda bergerak terjadi melalui penguasaan

nyata benda itu (Pasal 1977 KUHPerdata). Cara pengumuman benda

bergerak ini sesuai dengan sifat alamiah benda, jika pengumuman

dilakukan sama seperti benda tetap, yaitu melalui pendaftaran, hal ini

akan menghambat lalu lintas perdagangan, namun ketika benda

tersebut menjadi jaminan akan diketahui oleh publik dan menjaga

kepentingan para pihak yang beritikad baik sudah perlu dipikirkan

pengaturan tentang benda bergerak tidak terdaftar dalam sebuah

mekanisme yang baru untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.

d. Asas spesialitas

Benda-benda bergerak tidak terdaftar yang akan dijadikan

jaminan sudah semestinya menganut asas ini agar dapat diketahui

wujud, volume maupun letak benda berada. Dalam lembaga hak

kemilikan atas tanah, secara individual harus ditunjukkan dengan

jelas wujud, batas, letak, luas tanah. Asas ini terdapat pada hak

(milik, guna usaha, guna bangunan) atas benda tetap.

e. Asas totalitas

Hak kemilikan hanya dapat diletakkan terhadap objeknya

secara totalitas, dengan perkataan lain hak itu tidak dapat diletakkan

hanya untuk bagian-bagian benda.

f. Asas accessie

Dari asas totalitas ini muncul asas pelekatan (accessie). Suatu

benda lazimnya terdiri dari atas bagian-bagian yang melekat menjadi

satu dengan benda pokok, seperti hubungan antara bangunan dengan

genteng, kosen, pintu dan jendela.

g. Asas pemisahan horizontal

KUHPerdata mengenal asas perlekatan (accessie) vertikal

(tegak lurus) .

h. Asas dapat diserahkan

Hak pemilikan mengandung wewenang untuk menyerahkan

benda. Yang perlu diperhatikan yaitu perbuatan penyerahan dalam

hubungannya dengan benda yang akan diserahkan.


Dalam beberapa pertemuan ilmiah, ada beberapa alternatif yang

timbul diantaranya41 :

- Faham yang menginginkan agar benda dibedakan dalam tanah dan

bukan tanah

- Faham yang menginginkan agar benda dibedakan dalam benda

tetap dan bergerak

- Faham yang menginginkan agar benda dibedakan dalam benda

terdaftar dan tidak terdaftar.

i. Asas Perlindungan

Asas ini dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu perlindungan

untuk golongan ekonomi lemah dan kepada pihak yang beritikad

baik (to goeder trouw), walaupun pihak yang menyerahkannya tidak

berhak (beschikkingsonbevoegd).42

j. Asas absolute (hukum pemaksa)

Artinya bahwa hak kebendaan itu wajib dihormati atau ditaati

oleh setiap orang.

7. Tentang Penguasaan Benda.

a. Penguasaan Benda Tidak Bergerak

1). Benda tidak bergerak tanah

Sesuai dengan UUPA Pasal 19 ayat 1 diatur mengenai

pendaftaran tanah. Tujuan pendaftaran tanah adalah guna menjamin

kepastian hukum baik mengenai luas dan ukuran serta kedudukan

hukum dan hak atas tanah. Pendaftaran tanah meliputi pengukuran,

pemetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak dan peralihan hak

atas tanah, pemberian surat-surat dan tanda bukti hak, yang berlaku

sebagai alat bukti yang kuat.

2). Benda tidak bergerak bukan tanah.

Faham yang dianut oleh KUHPerdata adalah segala sesuatu

yang berada diatas tanah, adalah benda tidak bergerak. Mereka

41 Badrulzaman loc. cit., hal. 36 42 Badrulzaman loc. cit., hal. 42


meliputi segala sesuatu yang ada, didirikan atau dibangun, tumbuh,

melekat, tertancap, benda yang diperuntukkan menjadi bagian tak

terpisah dari tanah, termasuk buah dan hasil yang melekat di pohon

serta ikan dalam kolam (selama belum dipetik atau ditangguk)

termasuk benda tidak bergerak (seperti yang diatur dalam Pasal 506

dan 507 KUHPerdata). Demikian pula halnya dengan segala sesuatu

yang merupakan hak-hak yang ada dalam dan pada kebendaan tak

bergerak seperti hak pakai hasil, hak numpang karang, hak

pengabdian tanah, hak usaha termasuk gugatan atas pengembalian

hak atas benda tak bergerak termasuk benda tidak bergerak.

Hubungan penguasaan atas benda tidak bergerak bukan tanah adalah

ketika oleh si pemilik hak atas tanah telah dihubungkannya benda

(hak-hak) tersebut dengan tanah.

Disamakan dengan benda tidak bergerak adalah Kapal dengan

ukuran 20 m3 (duapuluh meter kubik), diperlakukan pengaturan hak

jaminan atas kapal secara hipotik sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 314 ayat 1 KUHDagang, menurut Pasal 314 ayat 4 diatur juga

bahwa terhadap kapal dengan ukuruan tersebut telah diperkecualikan

ketentuan yang mengatur benda bergerak yang diatur dalam Pasal

1977 KUHPerdata, karena itu tidaklah dapat diberlakukan hak

jaminan secara gadai terhadap benda tersebut.

b. Penguasaan atas Benda bergerak.

Menurut KUHPerdata pengertian benda bergerak karena

sifatnya diartikan sebagai benda yang dapat berpindah atau

dipindahkan. (Pasal 509 KUHPerdata). Termasuk di dalam benda

bergerak adalah seperti : kapal, perahu, perahu tambang, gilingan-

gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang sejenis itu,

adalah kebendaan bergerak.

Termasuk juga benda bergerak adalah hak pakai hasil dan hak

pakai atas kebendaan bergerak, hak atas bunga-bunga yang

diperjanjikan, baik bunga yang diabadikan, maupun bunga cagak

hidup, perikatan-perikatan dan tuntutan-tuntutan mengenai jumlah-


jumlah uang yang dapat ditagih atau yang mengenai benda-benda

bergerak. Mengenai penguasaan benda bergerak bermula dari

ketentuan Pasal 1977 KUHPerdata yang berbunyi : “Terhadap

benda-benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang

yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka benda siapa yang

menguasainya dianggap sebagai pemiliknya. Ketentuan pasal ini

memicu konflik dalam hal benda bergerak tersebut dijadikan jaminan

kredit, apakah dengan menggunakan gadai saham misalnya, apalagi

berkaitan dengan Jaminan Fidusia, yang mengatur penyerahan hak

milik benda bergerak sebagai jaminan. Kalau benda-benda tersebut

terdaftar dapatlah dicatat dalam register yang ditunjuk oleh undang-

undang, bagaimana kalau benda tersebut tidak terdaftar, siapa yang

dapat membuktikan kalau benda yang dialihkan atau dikuasai pihak

ketiga tersebut adalah benda yang dijadikan jaminan dan merupakan

hak Kreditor. Dalam hal ini seharusnya dibuatkan ketentuan-

ketentuan terobosan dari ketentuan Pasal 1977 KUHPerdata tersebut

berdasarkan perkembangan hukum. Ini akan menjadi persoalan jika

benda bergerak tersebut tidak terdaftar dan dijadikan Jaminan

Fidusia.

c. Penguasaan Benda menurut Undang Undang Jaminan Fidusia

(UUJF).

Dengan penyerahan hak milik secara kepercayaan, UUJF

bermaksud melakukan pemindahan hak dari memiliki dan menguasai

menjadi mengusasi tapi tidak memiliki (secara hakikat). Dari

pengertian Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Fidusia adalah :

“Pengalihan kepemilikan atas dasar kepercayaan dengan ketentuan

bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap

dalam penguasaan pemilik benda“. Pasal ini menumbangkan dalil

Pasal 1977. Dengan demikian bahwa tidak semua benda bergerak

yang dikuasai oleh seseorang adalah miliknya, karena ada hak lain

yang melemahkannya yaitu Hak Kebendaan Fidusia yang

memberikan peluang pengalihan hak pada saat penyerahan benda


sebagai jaminan. Untuk benda tidak terdaftar masalah ini dapat

melemahkan kedudukan Debitor dari Kreditor tidak beritikad baik

(karena adanya unsur pidana dalam Jaminan Fidusia), sebaliknya

dapat juga melemahkan kedudukan Kreditor yang beritikad baik dari

perilaku Debitor yang beritikad buruk, mengingat benda tersebut

tidak memiliki identitas yang jelas dan masih berlaku ketentuan

Pasal 1977 KUHPerdata tersebut yang memberikan kedudukan kuat

bagi pihak yang menguasai benda bergerak tidak terdaftar.. Hal mana

didukung oleh Eigendomstheorie yang berpendapat bahwa

“terhadap benda bergerak berlaku alas hak yang sempurna, yaitu hak

milik”. Jadi bezit terhadap benda bergerak adalah sama dengan hak

milik yang sempurna tanpa peduli apakah bezit itu diperoleh dengan

titel yang sah atau tidak, apakah dari orang yang wenang atau tidak,

namun bezit tersebut sama dengan Hak Milik.43 Berbeda dengan

Legitimatie theorie yang menganut faham bahwa siapa yang

membezit secara jujur mendapatkan kedudukan yang aman.44

Dengan adanya dualisme pengaturan demikian sangat diperlukan

terobosan hukum dengan melakukan penataan atas benda tidak

terdaftar yang akan dijadikan jaminan dengan memperhatikan azas

hukum yang dianut oleh ketentuan perundang-undangan yang baru.

8. Hak Jaminan Kebendaan.

Hak jaminan kebendaan adalah hak-hak Kreditor untuk didahulukan

dalam pengambilan pelunasan daripada Kreditor-Kreditor lain, atas hasil

penjualan suatu benda tertentu atau sekelompok benda tertentu, yang secara

khusus diperikatkan.45

Asal-usul hak kebendaan menurut hukum adalah apa yang diatur

dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi : “Segala kebendaan si

berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah

ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk

segala perikatannya perseorangan”.

43 Mijer, dikutip dari Sri Soedewi Maschum Soffwan. op. cit., hal. 91 – 92. 44 Scholten, Ibid. 45 J. Satrio. op. cit. Hal. 17.


Dari penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa paham yang

dianut adalah paham “tangggung jawab tuntas” dengan mana seluruh harta

yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari dari Debitor terikat

sebagai jaminan utang-utang yang diciptakannya. Hak jaminan kebendaan

diatur oleh hukum jaminan, yang mengatur tentang jaminan menurut hukum

dan mengatur hubungan hukum antara Debitor dan Kreditor terhadap

jaminan utangnya guna kepastian pelunasan utang.

Menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

hukum jaminan, dasar hukum jaminan yang digunakan bank untuk mengikat

jaminan kebendaan dalam praktik adalah :

a. KUHPerdata menentukan tentang hak untuk didahulukan bagi Kreditor

yang timbul berdasarkan gadai dan hipotik, yang memiliki kedudukan

lebih tinggi daripada hak istimewa kecuali yang ditentukan sebaliknya

oleh undang-undang, seperti yang diatur dalam Pasal 1133 dan Pasal

1134 ayat 2 KUHPerdata.

b. KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) menentukan tentang

hipotik atas kapal.

c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 (UUHT) tentang hak tanggungan

yang mencabut ketentuan mengenai hipotik yang diatur dalam Buku II

KUHPerdata sepanjang mengenai tanah.

Dalam penjelasan UUHT disebutkan bahwa Hak Tanggungan

adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang

memberikan kedudukan diutamakan kepada Kreditor tertentu terhadap

Kreditor-Kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika Debitor cidera janji,

Kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan

umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu

daripada Kreditor-Kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut

sudah tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang Negara

menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Hak Tanggungan memiliki hukum-ciri sebagai berikut :


1). Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulu kepada

pemegangnya

2). Selalu menjadi objek yang dijamin dalam tangan siapapun objek itu

berada

3). Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat

pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak

yang berkepentingan.

d. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

(UUJF).

Lahirnya UUJF adalah untuk memenuhi kebutuhan yang sangat

besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu

diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang

mengatur mengenai lembaga jaminan.

Bahwa Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan

sebelumnya masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur

dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif.

UUJF dibentuk untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat

lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian

hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang

berkepentingan.

C. Tinjauan Jaminan Fidusia.

1. Sejarah singkat

Fidusia sebagai lembaga jaminan sudah lama dikenal dalam

masyarakat romawi, yang pada mulanya tumbuh dan hidup dalam

hukum kebiasaan.46 Ada 2 bentuk Jaminan Fidusia yaitu fiducia cum

creditore contacta dan fiducia cum amico contracta. Keduanya timbul

dari perjanjian yang disebut pactum fiduciare yang kemudian diikuti

dengan penyerahan hak atau in iure cession.47

46 Tan kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Cet. ke-1,

Bandung: PT Alumni, 2004) hal. 35. 47 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis : Jaminan Fidusia, Cet. Ke-1,

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 113.


Fidusia cum creditore contacta berarti janji kepercayaan yang

dibuat dengan Kreditor, dikatakan bahwa Debitor akan mengalihkan

kepemilikan atas suatu benda kepada Kreditor sebagai jaminan atas

utangnya dengan kesepakatan bahwa Kreditor akan mengalihkan

kembali kepemilikan tersebut kepada Debitor apabila utangnya sudah

dibayar lunas.48 Dari kata ”cum creditore” dapat diduga bahwa

penyerahan bukan dimaksudkan untuk sungguh-sungguh merupakan

peralihan pemilikan tetapi hanya sebagai jaminan saja.49

Mengenai Fiducia cum amico, Fred B.G. Tumbuan menjelaskan

bahwa Fiducia cum amico merupakan suatu lembaga titipan yang

dikenal dalam hukum Romawi. Lembaga ini sering digunakan oleh

seorang pater familias yang harus meninggalkan keluarga dan tanahnya

untuk jangka waktu yang lama karena ia harus membuat perjalanan jauh

atau bepergian perang. Dalam hal demikian, pater familias tersebut akan

menitipkan familinya yaitu keluarga dan seluruh kekayaannya kepada

seorang teman yang selanjutnya akan mengurus tanah dan kekayaannya

serta memberi bimbingan dan perlindungan kepada keluarga yang

ditinggalkan oleh pater familias. Tentu saja antara pater familias dan

temannya tersebut dibuat janji bahwa teman tersebut akan

mengembalikan kepemilikan atas familia bilamana si pater familias

sudah kembali dari perjalanannya.50

Sebelum adanya UUJF yang diundangkan pada tanggal 30

September 1999, lembaga jaminan fidusia yang sudah dikenal di

Indonesia sejak Indonesia masih jajahan belanda. adalah lembaga

Fiduciare Eigendoms Overdracht (FEO) yang bersumber pada

Yurisprudensi, bahwa pada waktu itu Indonesia tidak mempunyai hukum

tertulis tentang fidusia.51 Yurisprudensi tentang jaminan fidiusia sudah

48 Ibid., hal.113-114. 49 Kamelo, op. cit., hal. 42. 50 Fred B.G. Tumbuan, Mencermati Pokok-pokok Undang-undang Fidusia, (Makalah dalam

Up-Grading & Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta 26-27 Nopember 1999). hal. 2 51 Abraham Yazdi Martin, ”Perjanjian Pemberian Fidusia Atas Kandungan Minyak Bumi

Antara PT. Akar Golindo dengan PT bank Mandiri (PERSERO) Tbk, Menurut Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Pancasila, Jakarta 2005), hal. 1


berlaku di Indonesia dapat dilihat dalam keputusan Mahkamah Agung

(MA) tanggal 1 September 1971 No.372K/Sip/1970 yang menetapkan

bahwa jaminan fidusia atas rumah dinyatakan batal.52 Alasan MA karena

Jaminan Fidusia hanya dapat dibuat berkenaan dengan barang yang

bergerak sedangkan rumah dipandang barang tetap (onroerend) sehingga

lembaga jaminan fidusia tidak dapat digunakan untuk rumah sekalipun

dibangun diatas tanah orang lain. Dengan putusan MA tersebut maka

untuk pengikatan barang bergerak dilakukan secara fidusia disamping

gadai.

Sebagai Yurisprudensi fidusia tumbuh dan berkembang untuk

memenuhi kebutuhan perdagangan, benda jaminan yang merupakan

benda bergerak tidak diserahkan kepada Kreditor/penerima fidusia

seperti hal nya dengan gadai, tetapi tetap berada dalam penguasaan

Debitor/pemberi fidusia. Tujuan dari pemberian jaminan dengan cara ini

adalah untuk membuka kemungkinan agar Debitor tidak terhambat untuk

melakukan usahanya dan dapt menggunakan benda jaminan. Menurut

Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH sebagai alasan timbulnya lembaga

fidusia ialah karena ketentuan undang-undang yang mengatur lembaga

gadai mengandung banyak kekurangan, tidak memenushi kebutuhan

masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat53

Sesuai dengan perjalanan sejarah Fiduciare Eigendoms Overdracht

(FEO) yang dijadikan sebagai lembaga jaminan berdasarkan

yurisprudensi, tidak dapat dipungkiri bahwa FEO adalah sebagai salah

satu sumber insipirasi hukum dan merupakan kebutuhan hukum bagi

lahirnya UUJF, hal ini dapat terlihat juga dalam beberapa pertimbangan

yang dinyatakan dalam konsideran UUJF seperti berikut ini yaitu :

a. Pembangunan Nasional membutuhkan dana cukup besar yang

sebagian besar diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam, karena

52 Mariam Darus, ”Mengatur Jaminan Fidusia”, Dalam Majalah Jurnal Hukum Bisnis

(Volume 9, 1999), hal. 63 53 Sri Soedewi Masjchun Sofwan, ”Beberapa masalah pelaksanaan Lembaga Jaminan

Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia”,(Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bulaksumur, Yogyakarta 1977), hal 15


itu diperlukan lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu

memberikan kepastian hukum.

b. Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan yang

telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda masih

didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan

perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif.

c. UUJF dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat

mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana

untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian

hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Dengan jaminan

kepastian ini akan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk

menggunakan fidusia sebagai jaminan kredit.

2. Pengertian Fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa belanda, yaitu fiducie, sedangkan

dalam bahasa Inggris disebut fiduciary transfer of ownership, yang

artinya kepercayaan.54 Di dalam berbagai literatur, fidusia disebut

dengan istilah eigendom overdract (FEO). UUJF Pasal 1 angka 1

memberikan perumusan tentang pengertian Fidusia, yaitu pengalihan hak

kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan

bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam

penguasaan pemilik benda.

Beberapa unsur yang tampak dalam rumusan tersebut adalah

pengalihan hak kepemilikan suatu benda, atas dasar kepercayaan, dan

benda itu tetap dalam penguasaan pemilik benda. Kata-kata “Pengalihan

hak milik” maksudnya adalah hak milik atas benda yang diberikan

sebagai jaminan dialihkan oleh Debitor/pemiliknya kepada Kreditor

penerima fidusia, sehingga kepemilikan atas benda jaminan ada pada

Kreditor sebagai penerima fidusia. Kemudian sebutan “atas dasar

kepercayaan” mempunyai arti pemberi Jaminan Fidusia percaya bahwa

penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar-benar

54 H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada,

Jakarta, 2004, hal 55


menjadikan Kreditor pemilik atas benda yang diserahkan kepadanya,

kepemilikan atas benda jaminan akan kembali kepada pemberi jaminan

apabila nanti utang dilunasi. Adapun kata-kata “tetap dalam penguasaan

pemilik benda” maksudnya adalah penyerahan itu dilaksanakan secara

constitutum possessorium, artinya penyerahan hak milik dilakukan

dengan janji bahwa bendanya sendiri secara fisik tetap dikuasai oleh

pemberi jaminan. Hak milik yuridisnya ada pada Kreditor penerima

fidusia, sedangkan hak ekonomisnya ada pada Debitor pemberi fidusia.

Dari uraian pengertian tersebut di atas tampak bahwa Fidusia

adalah suatu perjanjian accessesoir antara Debitor dan Kreditor yang

berisi pernyataan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda-

benda bergerak milik Debitor kepada Kreditor, tetapi Debitor masih

tetap menguasai benda-benda tersebut sebagai pinjam pakai dan

tujuannya hanya sebagai jaminan atas pembayaran kembali uang

pinjaman. Kemudian penyerahannya dilakukan secara constitutum

possessorium, yaitu penyerahan dengan janji bahwa penguasaan atas

benda-benda jaminan tetap dikuasai oleh pemberi fidusia, karena

dibutuhkan untuk kegiatan usaha pemberi fidusia .

Dengan demikian kalau memperhatikan pemberian Jaminan

Fidusia ini telah terjadi suatu perjanjian dengan dua perbuatan sekaligus,

yaitu di satu pihak Debitor pemberi fidusia menyerahkan hak milik atas

benda-benda Jaminan Fidusia secara kepercayaan kepada Kreditor

penerima fidusia, dilain pihak pada saat yang sama Kreditor

meminjamkan benda-benda yang bersangkutan secara kepercayaan

kepada Debitor untuk dipergunakan oleh Debitor.

3. Objek Jaminan Fidusia

Menurut sejarah hukum jaminan fidusia dan pendapat para ahli

hukum antara lain Pitlo dan A. Veenhoven bahwa pada prinsipnya

semua benda baik benda bergerak mupun benda tidak bergerak yang


dapat diserahkan hak miliknya kepada secara kepercayaan sebagai

jaminan hutang melalui lembaga fidusia.55

Pada umumnya yang dapat menjadi objek fidusia ialah benda-

benda bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih ada. Dalam

praktek banyak terjadi bahwa benda-benda misalnya : perkakas rumah

tangga, kendaraan bermotor, alat-alat inventaris perusahaan, barang-

barang persediaan di toko semuanya itu dapat menjadi objek jaminan

fidusia.56 Utang dapat menjadi objek Jaminan Fidusia, baik utang yang

telah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari yang telah

diperjanjikan dalam jumlah tertentu serta utang yang pada saat eksekusi

dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang

menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Menurut UUJF juga dapat menjadi objek Jaminan Fidusia selain

benda yang sudah dimiliki pada saat dibuatnya Jaminan Fidusia, juga

benda yang diperoleh kemudian dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia

Ketentuan ini berarti bahwa benda tersebut demi hukum akan dibebani

dengan Jaminan Fidusia pada saat benda dimaksud menjadi milik

pemberi fidusia. Pembebanan Jaminan Fidusia atas benda, termasuk

piutang, yang diperoleh kemudian tidak perlu lagi dibuat perjanjian

Jaminan Fidusia tersendiri. Dimungkinkannya pembebanan Jaminan

Fidusia atas benda yang diperoleh kemudian sangat membantu dan

menunjang pembiayaan pengadaan/pembelian persediaan bahan baku,

bahan penolong dan benda jadi.

Pembatasan berlakunya UUJF sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 3 UUJF, bahwa UUJF tidak berlaku terhadap :

a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan,

sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku

menentukan jaminan tersebut wajib didaftar.

b. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 M3

(duapuluh meter kubik).

c. Hipotik atas pesawat terbang; dan

55 Kamelo, loc. cit., hal. 221. 56 Sofwan, op. cit., hal. 31


d. Gadai.

Dengan pembatasan yang diberikan oleh Pasal 3 UUJF tersebut

terbukalah peluang yang cukup luas dan lebar untuk dimasukkannya

benda dan Hak Kebendaan menjadi objek Jaminan Fidusia, UUJF

memberikan jalan keluar sekaligus mengisi kekosongan hukum jaminan

kita, sehingga ada kesan bahwa Jaminan Fidusia yang diatur dalam

UUJF seolah-olah menjadi penampung semua masalah yang tidak diatur

oleh ketentuan perundang-undangan hukum jaminan lainnya.

4. Asas-asas Hukum Fidusia

Asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan

hukum, oleh karena itu para ahli hukum menyebutnya sebagai

jantungnya peraturan hukum, karena ia merupakan landasan yang paling

luas tapi juga landasan yang paling dalam bagi lahirnya suatu peraturan

hukum. Dalam kasus hak menguji undang-undang yang banyak diajukan

kepada Mahkamah Konstitusi oleh pihak yang berkepentingan selalu

menggunakan asas hukum menjadi ukuran dan landasan hukum guna

mengembangkan ketentuan yang diatur oleh sebuah perundang-

undangan.

Seperti halnya asas Hukum Kebendaan yang diuraikan di atas

UUJF juga mengandung beberapa asas-asas hukum yang membangun

UUJF agar dapat dilaksanakan dan memberikan rasa tertib, rasa aman

dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Pembaharuan hukum baik yang dituangkan dalam bentuk

kodifikasi total (menyeluruh) maupun secara parsial harus selalu berada

dalam satu sistem. Sistem hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang

disusun secara terpadu berdasarkan asas-asas tertentu.57

Suatu sistem adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau

komponen yang saling mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh

satu atau beberapa asas, maka sistem hukumpun terdiri dari sejumlah

unsur atau komponen, yang sebagian pada saat ini sudah ada dan sudah

57 Mariam Darus Badrulzaman, Sistem Kodifikasi, Pembaharuan parsial KUHPerdata

Indonesia, Majalah Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Nomor 1 tahun 2000, hal. 62


berfungsi, tetapi sebagian besar masih harus diciptakan.58 Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adalah kumpulan

asas-asas yang terpadu yang merupakan landasan, diatas mana dibangun

tertib hukum.

UUJF akan menjadi hak jaminan atas perjanjian kredit dan

mengandung beberapa asas hukum sebagai berikut :

a. Jaminan Kebendaan

Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur dalam UUJF,

mengandung asas atau prinsip jaminan kebendaan. Hal ini tampak

dari ketentuan yang memberikan kedudukan yang diutamakan

kepada Kreditor penerima fidusia terhadap Kreditor lainnya. Juga

tampak dari ketentuan yang mewajibkan pendaftaran benda yang

dibebani dengan Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Melalui pendafataran berarti adanya pemberitahuan kepada umum

bahwa suatu benda telah dibebani jaminan kredit.

b. Accessoir

UUJF mengandung asas accessoir. Hal ini nampak dari

ketentuan yang mengatakan bahwa fidusia merupakan perjanjian

ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban

bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, sehingga Jaminan

Fidusia hapus demi hukum bilamana utang yang dijamin dengan

Jaminan Fidusia dihapus.

c. Droit de Suite

Adanya sifat droit de suite dalam UUJF dapat diketahui dari

ketentuan yang mengatur bahwa Jaminan Fidusia tetap mengikuti

benda yang dijaminkan ditangan siapapun benda tersebut berada.

Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan

Fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali pengalihan

atas benda persediaan yang menjamin objek Jaminan Fidusia. Prinsip

droit de suite yang telah merupakan bagian dari peraturan

58 Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni,

Bandung, 1991, hal. 37


perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak

atas kebendaan.

d. Droit de Preference

UUJF juga mengandung asas droit de preference. Hal ini

diketahui dari ketentuan yang menyatakan bahwa penerima fidusia

mempunyai kedudukan yang diutamakan terhadap Kreditor lainnya.

Kemudian penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap

Kreditor lainnya. Hak ini adalah hak Kreditor penerima fidusia untuk

mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi atas benda yang

menjadi objek Jaminan Fidusia.

e. Constitutum Possessorium

Penyerahan hak milik atas benda jaminan dari pemberi-jaminan

kepada kreditur dilaksanakan secara formal saja, dalam arti,

kesemuanya hanya dinyatakan dalam akta saja; secara riil benda

jaminan tetap saja dalam penguasaan pemberi jaminan; dari luar

tidak tampak ada perubahan apa-apa sehingga yang demikian yang

terjadi yang terjadi penyerahan secara constitutum possessorium.59

“Hak miliknya katanya diserahkan tetapi bendanya tetap dikuasai

oleh pemberi jaminan.

f. Jaminan Pelunasan Utang

Dengan tegas Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Jaminan

Fidusia atas suatu benda adalah sebagai agunan pelunasan utang.

Selanjutnya Pasal 1 angka 7 menegaskan bahwa utang adalah

kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang

baik mata uang Indonesia maupun mata uang lainnya, baik secara

langsung maupun kontijen, yaitu utang yang timbul dikemudian hari.

g. Publisitas

Asas publisitas tercermin dalam ketentuan yang mengatakan

bahwa benda yang dibebani Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

Kemudian permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh

Kreditor penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan

59 J. Satrio, “Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia” (PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2005), hal. 129.


pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. Pendaftaran dilakukan pada

Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran dilakukan dengan maksud

agar pihak ketiga atau masyarakat dapat mengetahui bahwa suatu

benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang ada di Kantor

Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

h. Spesialitas

Asas ini tercermin dari ketentuan yang mengatakan bahwa

pembebanan Benda Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris

dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia.

Dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan hari dan tanggal juga

mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

i. Dapat diberikan kepada lebih dari seorang Kreditor penerima

fidusia

Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu

Kreditor penerima fidusia atau kuasa atau wakil penerima kuasa

tersebut. pemberi fidusia kepada lebih dari satu penerima fidusia

adalah dalam rangka pemberian kredit konsorsium, misalnya dalam

rangka kredit sindikasi.

j. Dilarang melakukan Fidusia ulang (Fidusia ganda)

Asas ini tampak dalam ketentuan yang mengatakan bahwa

pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda

yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar. Larangan

fidusia ulang ini dilakukan karena hak milik atas benda tersebut telah

beralih kepada Kreditor penerima fidusia. pemberi fidusia bukan lagi

merupakan pemilik benda yang dijaminkan, sehingga tidak berhak

lagi membebankan Jaminan Fidusia yang kedua atas benda yang

bersangkutan.

k. Parate Eksekusi

UUJF Pasal 15 ayat (3) menyatakan bahwa apabila Debitor

pemberi fidusia wanprestasi atau ingkar janji dapat dilakukan

eksekusi melalui lembaga parate eksekusi, artinya penerima fidusia

mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan


Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Menurut Paasl 29 Ayat (1) b,

penjualan benda jaminan dilakukan melalui pelelangan umum dan

mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan benda yang

bersangkutan.

5. Akta Jaminan Fidusia (AJF).

Dalam Praktik bank, keterkaitan sifat perjanjian jaminan fidusia

dengan perjanjian kredit dapat dilihat dari isi akta perjanjian jaminan

fidusia baik sebelum dan sesudah lahirnya UUJF60. Sebelum lahirnya

UUJF perjanjian jaminan fidusia dilakukan dalam bentuk akta dibawah

tangan dan akta notaris. ”Setelah lahir UUJF maka berdasarkan Pasal 5

ayat 1 UUJF bahwa : “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia

dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia dan merupakan

akta Jaminan Fidusia”. Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN)

disebutkan : “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua

perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang

berkepentingan untuk menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan

kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang

ditetapkan oleh undang-undang.

Perjanjian adalah dasar notaris membuat akta jaminan fidusia,

berarti perjanjian fidusia tersebut tunduk kepada ketentuan dari hukum

perikatan. Syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320

KUHPerdata harus dipenuhi dalam pembuatan akta jaminan fidusia

yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan diri

2. cakap untuk membuat suatu perjanjian

3. mengenai hal tertentu

4. suatu sebab yang halal

60 Kamelo, loc. cit, hal. 194.


Dua syarat pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai

orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian sendiri,

sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif

karena mengenai perjanjiannuya sendiri atau objek dari perbuatan hukum

yang dilakukannya.61

DR. Martin Roestamy, SH, MH berpendapat produk notaris itu

sederajat dengan pemerintah, perjanjian yang dibuat oleh para pihak, itu

akan menjadi UU, sifatnya mengikat keluar.62 Notaris sebagai pejabat

umum sesuai dengan kedudukannya yang berwenang mengeluarkan akta

otentik, pembuat undang-undang UUJF bermaksud agar kedudukan Akta

Jaminan Fidusia memiliki otentisitas yang kuat. Untuk menjamin

kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti

tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan

hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Maka dari itu akta

yang dibuat oleh notaris, semestinya juga dihormati oleh pihak luar.

Karena dianggap sama dengan Undang-undang. Dalam kaitan hubungan

antara perorangan, karena notaris itu melaksanakan hubungan antar

publik, notaris juga melakukan pelayanan dengan hukum privat.63

Adanya perintah UUJF mengisyaratkan bahwa akta tersebut harus

otentik yang pembuatannya tunduk pada ketentuan UUJNPeraturan

Jabatan Notaris. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna

tentang apa yang diatur di dalamnya diantara para pihak beserta para ahli

warisnya atau para pengganti haknya. Mengingat objek Jaminan Fidusia

umumnya adalah benda bergerak yang tidak terdaftar, maka adalah wajar

dan tepat apabila perjanjian Jaminan Fidusia dibuat dalam bentuk akta

otentik, sehingga dapat menjamin kepastian hukum. Dalam menjalankan

jabatannya Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama,

mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait

dalam perbuatan hukum. Tuntutan ini mengharuskan dalam membuat

61 Subekti, Aneka Perjanjian, Cet.ke-XVI, (Jakarta: PT Intermasa,1987), hal 20 62 Martin Roestamy, Bom Waktu itu Kini Terbukti, Majalah berita Notaris, PPAT & Hukum

RENVOI edisi ke 67, (Desember 2008), hal.22. 63 Ibid


dan menyusun AJF para Notaris wajib mematuhi, mentaati, menjaga

kepentingan para pihak yang membuat akta baik pemberi fidusia maupun

penerima fidusia agar kepentingannya dapat dijaga secara seimbang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUJF, akta jaminan fidusia memuat

sekurang-kurangnya :

a. Identitas Pihak Pemberi dan penerima fidusia

Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 38 ayat 3 UUJN

untuk memastikan kewenangan hukum pemberi maupun penerima

fidusia identitas yang dimaksud adalah meliputi nama lengkap,

agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal

lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan. Dalam bahasa

notaris disebut komparan atau para penghadap. Para komparan musti

pasti, baik orang, wewenang dan data yuridis pendukung baik status

maupun wewenangnya. Kesalahan dalam komparan berakibat hukum

kebatalan terhadap perjanjian yang dibuat.

b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.

Data perjanjian pokok atau perjanjian pendahuluan dicantum

dalam kaitan dengan sifat accessoir dari akta, juga untuk mengetahui

macam dan jenis pembiayaan yang dijamin dengan fidusia.

c. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Uraian ini terdiri dari jenis benda yang dijaminkan, volume

atau besaran dan macam-macam benda, nilai atau harga benda yang

dijaminkan, alas hak atas benda. Khusus benda-benda tidak terdaftar

seperti Rig pada umumnya tidak memiliki alas hak yang kuat.

Karena hanya berupa surat pernyataan kepemilikan yang dibuat

dibawah tangan, tidak ada lembaga yang mensahkan surat

pernyataan tersebut. Benar atau tidaknya semata-mata adalah

pengetahuan pemberi fidusia.

d. Nilai penjaminan

Pencantuman nilai penjaminan untuk mengetahui berapa

jumlah nilai jaminan dibandingkan jumlah kredit dan nilai objek

Jaminan Fidusia. Tidak dibenarkan nilai penjaminan lebih besar dari


jumlah nilai benda yang dijaminkan, dan diperkenankan lebih besar

dari jumlah fasilitas kredit yang dinikmati.

e. Nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Nilai benda yang menjadi objek jaminan seperti Rig tercantum

didalam surat pernyataan kepemilikan

Selain memuat syarat-syarat minimal yang ditentukan oleh Pasal 6

UUJF tersebut, berbekal dari ketentuan-ketentuan dan asas-asas yang

dianut dan yang berlaku dalam hukum perjanjian, AJF dapat pula

memuat klausula-klausula seperti yang disebut dalam penjelasan diatas,

karena pada dasarnya para pihak memiliki hak dalam menetapkan isi

perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh

hukum perdata.

D. Penetapan Rig Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit

Investasi Eksplorasi Minyak Bumi.

1. Syarat Pemberian Kredit Untuk Eksplorasi Minyak Bumi

Bumi Indonesia diketahui mengandung berbagai kekayaan alam

dengan jumlah yang cukup. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945

menetapkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan

yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan bumi dan

air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.64

Istilah minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa inggris yaitu crude

oil. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang

Minyak dan Gas Bumi (untuk selanjutnya disebut UU Migas) disebutkan

bahwa Minyak Bumi adalah :

64 Madjedi Hasan, Pacta Sunt Servanda Penerapan Asas “Janji Itu Mengikat” dalam

Kontrak Bagi Hasil di Bidang Minyak dan Gas Bumi, Cet.1, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2005), hal. 1.


“hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan

temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral

atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi

tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat

yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha

minyak dan gas bumi”.65

Minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara agar kekayaan tersebut dapat

dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Dengan demikian baik perorangan maupun masyarakat pelaku usaha sekalipun

yang memiliki hak atas sebidang tanah dipermukaannya, tidak mempunyai hak

menguasai atau memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung di bawah

tanah yang dimilikinya.66

Pasal 3 UU Migas menetapkan bahwa pertambangan minyak dan gas

bumi hanya dapat dilaksanakan oleh Negara yang pengoperasiannya dilakukan

oleh Perusahaan Negara. Termasuk dalam kegiatan pertambangan adalah

eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, transportasi dan penjualan. Hal ini berarti

bahwa pemerintah tetap memegang “Hak Penguasaan” dan Perusahaan Negara

mendapatkan “Kuasa Pertambangan”.67

Penguasaan kandungan minyak bumi oleh negara diselenggarakan oleh

pemerintah, kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan oleh negara

kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan ekplorasi dan ekploitasi

minyak bumi yang dalam hal ini dilakukan oleh badan usaha milik Negara

65 H. Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia (Jakarta : PT.Rajagrafindo Perkasa,

2006), hal.230. 66 Ibid., hal. 236. 67 Hasan, op. cit., hal. 53.


yaitu Pertamina. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi sesuai dengan UU

Migas pasal 5 ada 2 yaitu:

a. Kegiatan Usaha Hulu

Kegiatan usaha hulu diatur dalam pasal 1 angka 7, pasal 5 sampai dengan

pasal 6, dan pasal 9 sampai dengan pasal 22 UU Migas. Kegiatan usaha hulu

migas adalah industri padat modal dan beresiko tinggi. Sampai saat ini kegiatan

eksplorasi dan ekploitasi migas di negara-negara berkembang (developing

countries) didominasi oleh perusahaan-perusahaan multi nasional.68

Adapun tujuan kegiatan usaha eksplorasi adalah:

1) Memperoleh informasi mengenai kondisi geologi.

2) Menemukan dan memperoleh perkiraan dan cadangan minyak

dan gas bumi.

3) Tempatnya di wilayah kerja yang ditentukan yaitu di daerah-

daerah tertentu di wilayah hukum pertambangan Indonesia yaitu

daratan, perairan dan landas kontinen Indonesia.

Tujuan kegiatan eksploitasi yaitu untuk menghasilkan minyak dan gas

bumi dari wilayah kerja yang ditentukan yang terdiri dari:

1) pengeboran dan penyelesaian sumur.

2) Pembangunan sarana pengangkutan penyimpanan dan

pengolahan

3) Pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi dilapangan serta

kegiatan lain yang mendukung.

b. kegiatan usaha hilir

Kegiatan usaha hilir diatur dalam pasal 1 angka 10, pasal 5, pasal 7 pasal

23 sampai dengan pasal 25 UU Migas. Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan

usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha:

68 Ibid., hal. 34.


1) pengolahan;

2) pengangkutan;

3) penyimpanan;

4) niaga.

Usaha eksploitasi sumber daya migas di negara-negara berkembang ini

menghubungkan pemerintah, pemilik sumber daya migas dan perusahaan

swasta multi nasional yang menyediakan dana, teknologi dan peralatan yang

diperlukan untuk mengembangkan sumber daya ini dalam suatu sektor bisnis

dimana taruhannya dan resiko maupun potensi mendapatkan keuntungan cukup

tinggi.69

Menyadari bahwa kegiatan industri migas memerlukan dana dan

keterampilan, dalam Pasal 6 UU Migas menetapkan bahwa Menteri

Pertambangan dapat menunjuk pihak ketiga sebagai kontraktor bilamana

perusahaan negara tidak dapat melakukannya sendiri karena tidak tersedianya

dana dan lain-lain.

Dengan demikian berarti Pertamina melakukan segala kegiatan usaha

perminyakan tidaklah sendiri dengan kekurangan dan keterbatasan yang

dimiliki pertamina maka dibantu oleh perusahaan swasta bergerak dibidang

perminyakan yang dianggap cukup memenuhi kriteria dan persyaratan dari

sebuah perusahaan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi

serta dapat bekerja sama dengan baik.

Didalam praktiknya, bentuk kerjasama lain antara Pertamina dengan

perusahaan swasta dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu :

69 Ibid.


1. Perjanjian Karya, yaitu suatu kerjasama antara Perusahaan Negara

Minyak dan Gas Bumi (Pertamina) dan Perusahaan Swasta

pemegang konsesi dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi minyak

dan gas bumi;

2. Technical Assistance Contract atau disebut juga perjanjian bantuan

teknik, yaitu kerjasama antara Pertamina dan perusahaan swasta

dalam rangka merehabilitasi sumur-sumur atau lapangan minyak

yang ditinggalkan dalam kuasa pertambangan Pertamina.

3. Kontrak enchained oil recovery (EOR), yaitu suatu kerjasama antara

Pertamina dan perusahaan swasta dalam rangka meningkatkan

produsi minyak pada sumur dan lapangan minyak yang masih

dioperasikan Pertamina dan sudah mengalami penurunan produksi

dengan menggunakan teknologi tinggi meliputi usaha secondary dan

tertiary recovery;

4. Kontrak Operasi Bersama (KOB), yaitu kerjasama antara Pertamina

dan perusahaan swasta dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi panas

bumi untuk pembangkit tenaga listrik (Direktorat Jenderal Minyak

dan Gas Bumi 2000:104-112).70

Berdasarkan bentuk-bentuk kerjasama tersebut diatas Pertamina dapat

menunjuk perusahaan swasta sebagai kontraktor untuk melakukan kegiatan

eksplorasi minyak bumi. Kontraktor yang ditunjuk Pertamina harus memiliki

kemampuan yang baik dibidang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas

bumi, peralatan yang canggih untuk menunjang pekerjaan dilapangan dan

tentunya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang tersebut.

Dengan adanya kerjasama antara Pertamina dengan kontraktor maka,

Pertamina tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar dan tenaga yang banyak

untuk melakukan kegiatan ekploitasi atas kandungan minyak bumi yang

dikuasainya. Pertamina tinggal menunggu dan menghitung berapa jumlah

70 Salim HS., op. cit., hal. 270.


minyak yang berhasil dikeluarkan oleh kontraktor dari ladang minyak yang

diperjanjikan. Adapun yang menjadi dasar perhitungan atas kandungan minyak

bumi yang terdapat tersebut adalah hasil survey dari Lembaga Minyak dan Gas

(LEMIGAS), sedangkan izin diperoleh dari Badan Pengelola Minyak dan Gas

Hulu (BP MIGAS Hulu). Pada umumnya bank hanya mempercayai hasil

survey tersebut, mengingat reputasi Lemigas yang sudah diakui oleh dunia.

Adakalanya perusahaan kontraktor mempunyai sumber daya manusia dan

teknologi yang memadai akan tetapi terhadang masalah pendanaan seperti :

untuk pembelian alat berat yang digunakan untuk melakukan pengeboran

minyak lepas pantai. Untuk itu diperlukan pinjaman/kredit dengan

menggunakan jasa perbankan, hal inilah yang dilakukuan oleh PT. Le’Mars

berkedudukan di Jakarta, dengan cara mengajukan kredit investasi kepada

perseroan terbatas PT. BANK MANDIRI (persero) Tbk. (selanjutnya disebut

Bank Mandiri) untuk pembelian satu unit Long Stroke Hydraulic Rig.

Atas permohonan tersebut bank Mandiri menyetujui untuk melakukan

pembiayaan kredit investasi atas pembelian satu unit Long Stroke Hydraulic

Rig. Pada dasarnya suatu kredit diluncurkan setelah ada suatu kesepakatan

tertulis walaupun dalam bentuk perjanjian yang sangat sederhana antara

Kreditor sebagai pemberi kredit dengan pihak Debitor sebagai penerima

kredit.71 Kesepakatan antara bank Mandiri dan PT. Le’Mars dituangkan dalam

bentuk Akta Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT

DR. Martin Roestamy, SH, MH berkedudukan di Jakarta. Sesuai dengan data

71 Fuady, loc. cit., hal. 35


yang diperoleh penulis terdapat 1 (satu) Akta Jaminan Fidusia sebagai jaminan

utama atas Kredit Investasi tersebut:

1. Akta Jaminan Fidusia nomor tertanggal dengan objek jaminan 1

( satu) unit Long Stroke Hydraulic Rig.

2. Pengertian dan jenis-jenis Rig

Kredit Investasi yang diberikan bank Mandiri pada PT. Le’Mars

tujuannya adalah untuk pembelian satu unit Long Stroke Hydraulic Rig. Oleh

karena itu Rig sebagai jaminan utama dalam Kredit Investasi ini. Rig adalah

adalah satu bangunan dengan peralatan untuk melakukan pengeboran ke

dalam reservoir bawah tanah untuk memperoleh air, minyak, atau gas bumi,

atau deposit mineral bawah tanah”.72 Pengertian lain tentang Rig adalah

serangkaian peralatan khusus yang digunakan untuk membor sumur atau

mengakses sumur. Ciri utama Rig adalah adanya menara yang terbuat dari

baja yang digunakan untuk menaik turunkan pipa-pipa tubular sumur.73

Pengeboran minyak dan gas bumi dapat digunakan tidak hanya untuk

mengidentifikasi sifat geologis dari dalam reserfoir tetapi juga untuk membuat

lubang yang memungkinkan pengambilan kandungan minyak dan gas bumi

reserfoir tersebut. Pengertian Rig dalam bentuk sederhana sebenarnya adalah

alat atau sarana untuk melakukan pengeboran. Salah satunya Rig yang ada

diperairan dangkal yaitu sub mercible Rig. Biasanya di Rig mewah telah

dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti Televisi, TV Kabel, Gym, bahkan

di Rig mewah ada kolam renang dan saunanya.

72 Wikipedia Indonesia, op. cit. 73 Nurmansyah Putra, RIG <http://nuramansyah-putra.blogspot.com/2008/11/RIG_24.html>,

diakses 2 Desember 2008


Umumnya, Rig dikategorikan menjadi 2 macam menurut tempat

beroperasinya :

a) Rig darat (land-Rig) : beroperasi di darat.

b) Rig laut (offshore-Rig) : beroperasi di atas permukaan air (laut, sungai,

rawa-rawa, danau atau delta sungai).

Ada bermacam-macam offshore-Rig yang digolongkan berdasarkan

kedalaman air :

1) Swamp barge: kedalaman air maksimal 7m saja. Sangat umum dipakai di

daerah rawa-rawa atau delta sungai.

2) Tender barge: mirip swamp barge tetapi di pakai di perairan yang lebih

dalam.

3) Jackup Rig: platform yang dapat mengapung dan mempunyai tiga atau

empat “kaki” yang dapat dinaik-turunkan. Untuk dapat dioperasikan,

semua kakinya harus diturunkan sampai menginjak dasar laut. Terus

badan Rig akan diangkat sampai di atas permukaan air sehingga

bentuknya menjadi semacam platform tetap. Untuk berpindah dari satu

tempat ke tempat lain, semua kakinya haruslah dinaikan terlebih dahulu

sehingga badan Rig mengapung di atas permukaan air. Lalu Rig ini

ditarik menggunakan beberapa kapal tarik ke lokasi yang dituju.

Kedalaman operasi Rig jackup adalah dari 5m sampai 200m.

4) Drilling jacket: platform struktur baja, umumnya berukuran kecil dan

cocok dipakai di laut tenang dan dangkal. Sering dikombinasikan dengan

Rig jackup atau tender barge.

5) Semi-submersible Rig: sering hanya disebut “semis” merupakan Rig

jenis mengapung. Rig ini “diikat” ke dasar laut menggunakan tali

mooring dan jangkar agar posisinya tetap di permukaan. Dengan

menggunakan thruster, yaitu semacam baling-baling di sekelilingnya,

Rig semis mampu mengatur posisinya secara dinamis. Rig semis sering

digunakan jika lautnya terlalu dalam untuk Rig jackup. Karena


karakternya yang sangat stabil, Rig ini juga popular dipakai di daerah

laut berombak besar dan bercuaca buruk.

6) Drill ship: prinsipnya menaruh Rig di atas sebuah kapal laut. Sangat

cocok dipakai di daerah laut dalam. Posisi kapal dikontrol oleh sistem

thruster berpengendali komputer. Dapat bergerak sendiri dan daya

muatnya yang paling banyak membuatnya sering dipakai di daerah

terpencil atau jauh dari darat.74

Dari fungsinya, Rig dapat digolongkan menjadi dua macam :

a) Drilling Rig: Rig yang dipakai untuk membor sumur, baik sumur

baru, cabang sumur baru maupun memperdalam sumur lama.

b) Workover Rig: fungsinya untuk melakukan sesuatu terhadap sumur

yang telah ada, misalnya untuk perawatan, perbaikan, penutupan,

dan sebagainya.

3. Alas hak Rig.

Alas hak adalah salah satu hal yang penting dalam sistem hukum jaminan.

Sebab setiap benda yang akan diserahkan sebagai jaminan untuk dapat

mewujudkan hak atas jaminan kebendaan, maka bank terlebih dahulu meneliti

status kepemilikan atas benda dalam hal ini adalah Rig yang akan diserahkan

kepada bank sebagai jaminan fidusia. Berdasarkan kenyataan di lapangan yang

ditemukan dalam praktik bahwa Rig adalah termasuk dalam kategori alat berat

( heavy equipment ) yang bergerak (movable),75 yang tidak diregistrasi atau

didaftarkan pada salah satu instansi pemerintah maupun swasta. Dalam kasus

L’mars, bank Mandiri CBC IV Thamrin dalam hal pemberian jaminan fidusia

berdasarkan UUJF, alas hak yang dipergunakan adalah berdasarkan Surat

Pernyataan Kepemilikan Hak Atas Rig yang dibuat oleh L’mars selaku pemilik

74 Ibid. 75 Menurut Madjedi Hasan, praktiktisi perminyakan dan wawancara dengan bank Mandiri

CBC IV Thamrin, dalam praktik tidak ditemukan lembaga atau badan pemerintahan yang melakukan registrasi terhadap RIG, sebagaimana dengan registrasi kapal atau kenderaan bermotor seperti mobil, dump truck atau crane.


Rig sebagai benda yang dijaminkan secara fidusia. Berdasarkan hal-hal

tersebut diatas penulis berpendapat bahwa Rig adalah termasuk benda tidak

terdaftar dan termasuk alat inventaris atau peralatan operasional perusahaan

yang termasuk alat berat.

Dalam penetapan alas hak atas Rig dapat dibedakan Rig bekas (second

hand) dan Rig baru. Rig maksudnya Rig yang sudah digunakan oleh suatu

perusahaan pengeboran atau perusahaan eksplorasi minyak, jadi Rig bekas ini

adalah sebuah yang sudah dipergunakan. Sebagai lawannya adalah Rig baru,

yang mana suatu perusahan pengeboran minyak atau eksplorasi minyak

membangun Rig tersebut. Untuk Rig bekas, beberapa dokumen yang

diperlukan sebagai dasar untuk menetapkan alas hak kepemilikan Rig antara

lain : Sales and Purchase Agrement (S&P) atau Perjanjian Jual Beli antara

pemilik lama (penjual) dengan pemilik baru (pembeli), jika pembelian berasal

dari luar negeri, maka syarat-syarat import barang seperti survey oleh lembaga

surveyor ( misalnya Sucofindo ), surat pemesanan barang, Letter Of Credit (

L/C ) serta dokumentasi eksport import barang dapat dijadikan bahan acuan

dalam penetapan alas hak suatu Rig hasil impor dari luar negeri, sedangkan

untuk pembelian Rig bekas yang berasal dalam negeri digunakan dokumen asal

usul Rig dan perjanjian jual beli Rig, dijadikan sebagai dasar penentuan alas

hak atas Rig tersebut.

Adapun alas hak Rig baru dilakukan dengan meneliti proses pembangunan

Rig tersebut. Dimulai dari pemesanan barang oleh pembeli kepada perusahaan

yang bergerak dalam beidang pembangunan Rig, dalam kasusu L’mars adalah

PT. Patra Jasa Drilling Contractor (PJDC), dalam hal ini S&P tetap menjadi


dasar pembanguna Rig tersebut. PJDC sebagai kontraktor pembuatan Rig harus

terdaftar di Kantor Departemen Pertambangan dan Energi ( sekarang

Departemen Enerdi dan Sumber Daya Alam – ESDM ). Hasil kerja kontraktor

diverifikasi oleh suatu perusahaan surveyor yang bernama GL- Nusantara,

untuk menjaga kualitas Rig agar dapat dioperasikan, maka uji terakhir akan

dilakukan oleh instansi pemerintah yakni Departemen ESDM. Setelah

diterbitkannya Surat Izin Kelayakan Operasi maka Rig baru dapat

dioperasikan.

Dalam praktik jarang Rig dalam bentuk kapasitas terpasang, hasil

rakitan akhir tidak diserahkan utuh akan tetapi berbentuk konponen-komponen

yang siap untuk dirakit di tempat atau lokasi pengeboran atau eksplorasi

minyak dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian suveyor dan sertipikasi dari

instansi maka notaris dalam kasus L’mars, menysusun ulang dokumen, dimulai

dari dokumen pemesanan barang, S&P, pemeriksaan oleh surveyor dan

pemberian sertipikasi oleh intansi pemeritah, membuat Surat Pernyataan

Kepemilikan Rig, yang merujuk kepada peraturan perundangan yang berlaku,

dengan menambahkan klausula jaminan atas keberadaan barang dan keaslian

dokumen asal usul yang dijadikan dasar penentuan alas hak. Surat Pernyatan

Kepemilikan Rig tersebut dijadikan oleh bank dan pemberi fidusia sebagai alas

hak Rig sebagai benda fidusia.

Dari uraian yang telah digambarkan diatas, dapat diambil garis yang

tegas bahwa sebagai salah satu benda Fidusia maka Rig dapat dikategorikan

sebagai benda yang berwujud tapi juga sebagai benda yang tidak terdaftar,

karena tidak ada alas hak dan dasar hukum atas kepemilikan yang cukup kuat


dari Rig seperti : mobil memiliki BPKB. Pegangan bank hanya invoice atau

faktur penjualan, untuk Rig dasar hukumnya hanya kontrak kerja pembuatan

Rig serta sertifikasi yang dikeluarkan oleh Departemen Pertambangan melalui

suatu lembaga survey independen.

Pada intinya Rig adalah benda yang berhubungan langsung dengan

objek pembiayaan bank karena dijadikannya Rig sebagai jaminan pokok atau

jaminan utama. Hal ini disebabkan karena hubungan keterkaitan langsung

antara Rig, usaha serta pembiayaan yang menyangkut kelangsungan hidup dari

usaha Debitor, namun secara ekonomis dan yuridis, kedudukan Kreditor belum

kuat karena fungsi movable dari benda tersebut sangat rawan untuk Kreditor

dalam pengamanan Kredit yang diberikan kepada Debitor

Penetapan Rig sebagai benda berdasarkan KUHPerdata pasal 499 yang

berbunyi ”menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan adalah

tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

4. Pemberian Jaminan Fidusia Atas Rig

Berdasarkan surat persetujuan pemberian kredit prihal penegasan

persetujuan Fasilitas Kredit Investasi atas nama L’mars, Didalam surat

persetujuan pemberian kredit tersebut bank Mandiri menetapkan syarat-

syarat penandatanganan Akta Perjanjian Kredit, Syarat-syarat efektif dan

Penarikan Kredit serta Syarat lain kepada L’mars.

Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank Mandiri kepada L’mars

adalah Kredit Investasi yang tujuannya untuk pembelian 1 (satu) Unit

Long Stroke Hydraulic Rig. Sesuai dengan tujuan penggunaan kredit

tersebut yang menjadi agunan utama berupa objek yang akan dibiayai


dengan fasilitas Kredit Investasi yakni 1 (satu) unit Long Stoke Hydraulic

Rig. Sedangkan dasar penetapan atau alas hak yang menjadikan 1 (satu)

unit Long Stoke Hydraulic Rig sebagai jaminan kredit adalah Surat

Pernyataan Kepemilikan Barang Atas nama PT L’mars yang didalamnya

memuat keterangan berupa :

a) Barang-barang tersebut diatas sepenuhnya adalah milik PT. L’mars

berkedudukan di Jakarta.

b) Barang-Barang tersebut saat ini dikuasai oleh PT. L’mars dan pada

alamat diatas.

c) Barang-barang tersebut tidak sedang dijaminkan atau dalam sengketa

dan atau tidak dimiliki oleh pihak lain secara bersama-sama dengan

pihak PT. L’mars dan oleh karena itu PT L’mars berhak dan

berwenang menjaminkan secara fiduisia kepada PT bank Mandiri

(persero) atau pihak lain.

d) Berhubung faktur/bukti hak ats barang-barang tersebut tidak dapat

diserahkan saat ini, maka surat pernyataan pernyataan ini adalah

sebagai alat bukti/kepemilikan yang sah, dan jika faktur/bukti atas

hak tersebut di ketemukan akan diserahkan kepada PT. bank Mandiri

(PERSERO)melalui Hub. Jakarta Thamrin di Jakarta.

e) Sale and Purchase agreement antara PT. Patra Drilling Contactor

and PT. L’mars Date 25 Nopember 2000 merupakan bagian tak

terpisah dari surat pernyataan ini.

f) Berita acara pemeriksaan instalasi pemboran diluar/ dalam negeri

tanggal 8 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh direktorat Jendral

Minyak dan Gas Bumi Departemen Pertambangan, Energi dan

Sumber Daya Mineral RI berikut lampirannya Pull/Load test

Prodecure yang dikeluarkan oleh PT GL-Nusantra tanggal 8

Pebruari 2002 merupakan bagian tak terpisah dari surat pernyataan

ini.


Surat pernyataan kepemilikan barang atas nama PT. L’mars

ditandatangani oleh Komisaris dan Direktur Utama PT L’mars diatas

kertas dan bermaterai cukup. Berdasarkan keterangan bahwa PT L’mars

adalah benar pemilik dari 1 unit long stroke hydraulic Rig.

Dengan alas hak yang kuat bank Mandiri menyetujui untuk

membiayai pembelian 1 unit Long Stroke Hydraulic Rig, Sesuai data yang

diperoleh penulis kesepakatan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kredit

Investasi dibuat dihadapan DR. Martin Roestamy, SH, MH notaris di

Jakarta. sedangkan yang menjadi perjanjian accessoir nya yang juga

menjadi jaminan utama atas Kredit Investasi tersebut yaitu Akta Jaminan

Fidusia nomor 1 tertanggal 3 Juni 2002 dibuat dihadapan DR. Martin

Roestamy, SH, MH notaris di Jakarta.

E. PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KREDITOR PEMEGANG

FIDUSIA RIG.

1. Pendaftaran Rig Sebagai Jaminan Fidusia

Tujuan pendaftaran dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas

dengan maksud agar masyarakat dapat mengakses informasi dan

mengetahui adanya dan keadaan benda yang merupakan objek Jaminan

Fidusia juga untuk memberikan kepastian terhadap Kreditor lainnya

mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia, hal ini mencegah

terjadinya fidusia ulang sebagaimana yang dilarang oleh Pasal 17

UUJF. Karena itu, kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia ke instansi

yang berwenang merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas

yang sangat penting. Dengan pendaftaran ini, diharapkan agar pihak

Debitor, terutama yang nakal, tidak dapat lagi mengibuli Kreditor atau

calon Kreditor dengan memfidusiakan sekali lagi atau bahkan menjual


benda objek Jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan Kreditor asal76.

Dengan adanya pendaftaran tersebut, UUJF memenuhi asas publisitas

yang merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan.

Ketentuan tersebut dibuat dengan tujuan bahwa benda yang dijadikan

objek jaminan benar-benar merupakan benda kepunyaan Debitor

sehingga kalau ada pihak lain yang hendak mengklaim benda tersebut,

ia dapat mengetahuinya melalui pengumuman tersebut77 .

Fungsi pendaftaran adalah guna memenuhi asas preferensi dari

UUJF yang memberikan kedudukan utama atau didahulukan kepada

Kreditor untuk dapat dibayar lebih dahulu piutangnya, dengan demikian

telah memenuhi asas hukum kebendaan yang dianut oleh Hukum Benda

guna memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, serta

menimbulkan hak kebendaan atas benda yang mengikuti benda tersebut

dimana saja dan dalam tangan siapapun benda itu berada sesuai dengan

asas hak mengikuti benda.

Dengan dilakukan pendaftaran atas Jaminan Fidusia maka

diterbitkan sertifikat Jaminan Fidusia dengan mencantumkan kata-kata :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA”. Secara hukum sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan

eksekutorial yang kedudukannya sama dengan putusan pengadilan yang

memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijzde)

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 UUJF. Para pemrakarsa dan

pemikir atas terbitnya UUJF menyebut tujuan dan fungsi pendaftaran

sebagai pisaunya fidusia

2. Tempat Pendaftaran Fidusia

Benda yang dibebani dengan fidusia wajib didaftarkan, baik benda

itu berada di dalam maupun di luar pabean Indonesia (Pasal 11 UUJF).

Pendaftaran dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia dalam lingkup

tugas Departemen Hukum (sekarang Departemen Hukum dan HAM)

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 dan 12 UUJF. UUJF

menjanjikan akan membentuk kantor pendaftaran sampai ke kotamadya

76 Munir Fuady. Jaminan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 30. 77 Freddy Harris. Ibid.


dan kabupaten sesuai penjelasan Pasal 12 UUJF namun sampai saat ini

belum terwujud yang sampai saat ini baru ada pada tingkat ibukota

propinsi, padahal menurut hemat penulis pembentukan kantor-kantor

pendaftaran tersebut seperti yang dijanjikan oleh UUJF dalam praktik

sangatlah diperlukan mengingat luas wilayah Indonesia yang terdiri dari

pulau-pulau yang terpisahkan jauh dari ibukota propinsi.

3. Tatacara pendaftaran

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86

Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya

Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, guna melaksanakan Pendaftaran

Jaminan Fidusia sebagaimana yang diwajibkan oleh UUJF Pasal 11 yang

mengatur tentang tatacara permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia,

perubahan, penggantian dan pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia serta

biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

a. Tata Cara Permohonan Pendaftaran

Proses permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dimulai

dengan pengajuan permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia oleh

Kreditor penerima fidusia sendiri, kuasanya atau wakilnya yang

lazimnya dilakukan oleh karyawan Kantor Notaris yang membuat

AJF.

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilengkapi dengan:

1). Salinan AJF termasuk lampiran jika ada.

2). Surat Kuasa untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia

3). Bukti pembayaran biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia

Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia ditujukan kepada

Menteri Hukum dan HAM RI melalui Kantor Pendaftaran Fidusia

dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Fidusia yang memuat :

1). Identitas pihak Pemberi dan penerima fidusia meliputi Nama

Lengkap, Agama, Tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan

tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.

2). Tanggal dan Nomor Akta Jaminan Fidusia, naam dan tempat

kedudukanNotaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia


3). Data Perjanjian pokok, yaitu macam perjanjian dan utang yang

dijamin dengan fidusia

4). Uraian mengenai benda yang objek Jaminan Fidusia : identitas

benda, penjelasan surat bukti kemilikannnya khusus untuk benda

inventory (jenis, merek dan kualitas benda)

5). Nilai Penjaminan

Pejabat yang menerima permohonan, memeriksa

kelengkapan persyaratan permohonan. Maksud “kelengkapan

persyaratan permohonan” disini adalah tidak melakukan

penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam

pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya

melakukan pengecekan data, jika data sudah lengkap, petugas

mengecek data yang tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran

Fidusia, petugas tidak berwenang melakukan penilaian terhadap

kebenaran data yang tercantum dalam Pernyataan pendaftaran

Fidusia. Tugasnya hanya mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku

Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal

penrimaan permohonan pendaftaran kemudian menerbitkan dan

menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan

kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA” kepada penerima fidusia

pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan

pendaftaran. Lahirnya fidusia adalah pada tanggal Jaminan

Fidusia dicatat dalam Buku Daftar Fidusia. Praktiknya tidak

demikian, pemohon memerlukan waktu untuk menunggu cukup

lama, mengingat banyaknya jumlah permohonan pendaftaran dan

keterbatasan petugas.

b. Tata Cara Permohonan Pendaftaran Perubahan

Apabila memerlukan perubahan pada sertifikat Jaminan

Fidusia, maka penerima fidusia, kuasa atau wakilnya mengajukan

permohonan pendaftaran perubahan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui Kantor


Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan Sertifikat Jaminan Fidusia

dan Pernyataan Perubahan Pendaftaran Fidusia yang memuat hal-hal

yang diubah. Perubahan disini maksudnya adalah perubahan objek

Jaminan Fidusia berikut dokumenterkait, perubahan penerima

Jaminan Fidusia, perubahan perjanjian pokok yang dijamin Fidusia

dan perubahan nilai penjaminan. Kemudian pertugas melakukan hal

yang sama dengan pendaftaran awal, dengan mencatat perubahan

dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal

penerimaan permohonan perubahan. Kemudian menerbitkan

Pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

“Sertifikat Jaminan Fidusia” dan menyerahkannya kepada pemohon.

Penyerahan Sertifikat Jaminan Fidusia ini dilampiri pernyataan

perubahan kepada pemohon dilakukan pada tanggal yang sama

dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran perubahan.

c. Tata Cara Pencoretan Pendaftaran

Dalam hal Jaminan Fidusia hapus, Kreditor penerima fidusia,

kuasa atau wakilnya wajib memberitahukan secara tertulis mengenai

hapusnya Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia paling

lambat 7 (tujuh) hari setelah Jaminan Fidusia yang bersangkutan

hapus. Pemberitahuan pencoretan dilampiri dengan dokumen-

dokumen pendukung, yaitu :

1). Surat pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau

musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

2). Bukti keterangan dari Kreditor dalam hal hapusnya utang karena

pelunasan utang

3). Bukti keterangan dari instansi yang berwenang yang diketahui

Kreditor dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

musnah

Berdasarkan UUJF Pasal 25 ayat (1), Jaminan Fidusia hapus karena :

1). Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia

2). Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia: atau

3). Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia


Setelah menerima surat pemberitahuan hapusnya Jaminan Fidusia,

Kantor Pendaftaran Fidusia pada saat yang sama mencoret

pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia. Pada tanggal

yang sama dengan tanggal pencoretan Jaminan Fidusia dari Buku

Daftar Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat

keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang

bersangkutan tidak berlaku lagi dan mencoretnya dari Buku Daftar

Fidusia.

d. Tata Cara Permohonan Sertifikat Pengganti

Dalam hal sertifikat Jaminan Fidusia yang telah diterima oleh

pemohon ada kekeliruan penulisan, hilang atau rusak, maka dalam

jangka waktu paling lambat 60 hari setelah menerima sertifikat,

penerima fidusia, kuasa atau wakilnya memberitahukan kepada

Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan kelengkapan data

yang diperlukan untuk diterbitkan sertifikat pengganti. Sertifikat

pengganti memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat

semula dan penerbitannya tidak dikenakan biaya.

Yang dimaksud dengan “kelengkapan data yang diperlukan” disini

adalah :

- Bagi Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak, pemohon harus

menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak kepada pejabat

untuk dimusnahkan.

- Bagi Sertifikat Jaminan Fidusia yang hilang, pemohon harus

melampirkan surat keterangan kehilangan Sertifikat Jaminan

Fidusia dari Kepolisian Republik Indonesia.

Sertifikat pengganti diberi nomor dan tanggal yang sama dengan

nomor dan tanggal sertifikat yang rusak atau hilang. Penyerahan

sertifikat yang hilang atau rusak dilakukan pada tanggal yang sama

dengan tanggal penerimaan permohonan sertifikat pengganti.

e. Kantor Pendaftaran Fidusia

Berdasarkan Pasal 12 UUJF telah ditetapkan tempat dilakukan

pendaftaran yaitu di Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk pertama kali


Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta, yaitu di Direktorat

Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan

HAM (sekarang Departemen Hukum dan HAM) dengan wilayah

kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Sedangkan pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah

lain akan dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 telah

dibentuk Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap ibukota propinsi di

wilayah Negara Republik Indonesia. Kantor Pendaftaran Fidusia ini

berada di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM dengn

wilayah kerja meliputi wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen

Hukum dan HAM yang bersangkutan.

Selanjutnya, sebagai realisasi Keputusan Presiden Nomor 139

Tahun 2000 tersebut di atas, Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia RI telah mengeluarkan Keputusan Nomor : M 03-PR.07.10

Tahun 2001 yang disempurnakan dengan Keputusan Nomor : M-

02.PR.07.10 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran

Fidusia di seluruh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.

Kantor Pendaftaran Fidusia ini berlaku secara operasional terhitung

sejak tanggal 1 April 2001 dan sambil menunggu selesainya

penyempurnaan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah

Departemen Hukum, untuk sementara menunjuk Bidang Hukum

pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM untuk

menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dan

penyelesaiannya. Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh

Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Departemen Hukum

dan HAM ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen

Hukum dan HAM atau oleh pejabat yang ditunjuk.

4. Masalah-masalah yang dihadapi dalam Pendaftaran Fidusia

a. Masalah birokrasi.

Mengingat jumlah permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia

yang terus meningkat setiap tahun, dengan variasi benda yang


dijadikan objek Jaminan Fidusia, dengan sarana dan prasarana serta

jumlah pegawai dan kemampuannya yang masih terbatas, dapat di

mengerti apabila Kantor Pendaftaran Fidusia banyak menghadapi

kendala, baik yang bersifat teknis yuridis maupun operasional

maupun pengetahuan mengenai produk produk perbankan dan benda

yang dimaksud dalam UUJF. Khususnya benda tak terdaftar yang

bagi petugas dan pejabat tersebut dianggap sebagai benda baru yang

mungkin mereka tidak mengerti sama sekali, apa yang dimaksud

dengan benda tak terdaftar. Pengalaman penulis sendiri sebagai

karyawan kantor notaris, tidak jarang harus memberikan pengertian

terlebih dahulu secara berulang-ulang, misalnya untuk jaminan

tagihan yang timbul dari kegiatan eksplorasi minyak bumi dengan

mana kandungan minyak bumi sebagai Jaminan Fidusia, mekanisme

kerja persediaan benda, alat berat yang sedang diimpor tapi sudah

dikapalkan dari luar negeri, peralatan eksplorasi minyak lepas pantai

atau Rig, umumnya petugas dan pejabat tersebut memerlukan

pengertian tambahan untuk bersedia mendaftarkan Jaminan Fidusia,

walaupun hal tersebut bukan merupakan wewenang mereka untuk

mengetahui isi AJF.

b. Pemahaman Masyarakat terhadap UUJF masih kurang.

Pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran masyarakat

terhadap UUJF terutama pihak-pihak yang terkait dengan pemberian

Jaminan Fidusia, masih rendah. Pihak-pihak yang terkait dengan

pemberian Jaminan Fidusia, antara lain adalah bank, dapat saja

notaris, maupun Debitor dan konsultan hukum. Kalau pihak yang

terkait dengan pemberian Jaminan Fidusia sudah memahami UUJF

dengan baik, tentu dalam membuat AJF para notaris akan lebih

mudah, contohnya : ada Debitor yang tidak siap dengan Daftar

Pernyataan Kepemilikan Benda yang akan diserahkan, demikian juga

bank, akhirnya semua menyerahkan kepada notaris. Padahal risiko

pemberian Fidusia mengandung unsur pidana dalam hal pihak-pihak

tidak dapat mewujudkan kinerja Jaminan Fidusia pada saat


diperlukan Kreditor kelak. Hal demikian dapat membahayakan

Kreditor sendiri, berapa banyak bankir yang ditahan Kejaksaan,

demikian juga Debitor. Celah ketiadaan Jaminan Fidusia yang

dikaitkan dengan unsur pidana sangatlah terbuka luas, dan tidak

disadari oleh masyarakat.

c. Tentang Hapusnya Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 25 ayat 2 UUJF juncto Pasal 8 Peraturan

Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 disebutkan bahwa Kreditor wajib

untuk membuat surat pemberitahuan kepada Kantor Pendaftaran

Fidusia paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hapusnya Jaminan

Fidusia yang bersangkutan. Untuk kewajibannya ini bank sering

lalai melaksanakannya, kalaupun ada yang melaksanakan sebagian

belum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan

pemerintah Nomor 86 Tahun 2000.

5. Kedudukan Kreditor menurut UUJF

Berdasarkan kepercayaan, Kreditor penerima fidusia wajib

mengembalikan hak milik atas benda objek Jaminan setelah pihak

Debitor pemberi fidusia melunasi utangnya. Menurut sistem hukum

jaminan, Kreditor tidak diperbolehkan menjadi pemilik dari benda

jaminan setelah Debitor lalai melunasi utangnya (wanprestasi). Kreditor

penerima fidusia hanya berhak menjual secara umum benda jaminan dan

hasil penjualannya dipergunakan untuk melunasi utang Debitor. Prinsip

ini sudah tepat, karena tujuan para pihak adalah mengadakan jaminan,

bukan penyerahan hak milik dalam arti yang sesungguhnya.78

Berdasarkan prinsip tersebut, Mahkamah Agung dalam putusannya

Nomor 1500/K/Sip/1978 yang mengadili perkara kasasi antara bank

Negara Indonesia 1946 melawan Fa. Megaria, antara lain,

mempertimbangkan bahwa dalam hal Debitor tidak memenuhi

kewajibannya pada waktu yang diperjanjikan, maka Kreditor tidak boleh

mendaku benda tersebut dan hanya bisa menjual benda jaminan tersebut

78 Oey Hoey Tiong, Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan, cet. 2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 48.


di muka umum (Pasal 1155 dan 1156 KUHPerdata) dan dari hasil itu

Kreditor memperhitungkan sisa utang dari Debitor79.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung tersebut, ketentuan-

ketentuan gadai dapat dipergunakan untuk fidusia. Ketentuan

KUHPerdata Pasal 1155 dan 1556 dapat dijadikan dasar bagi

pelaksanaan hak Kreditor atas benda jaminan apabila Debitor lalai

memenuhi kewajibannya.

Mengenai kedudukan Kreditor, sebelum Debitor lalai memenuhi

kewajibannya, dapat dipahami melalui pertimbangan putusan Mahkamah

Agung tersebut yang menyatakan bahwa penyerahan hak milik kepada

Kreditor dalam fiduciare eigendomsoverdracht tersebut bukanlah suatu

penyerahan hak milik yang sesungguhnya seperti dalam jual beli dan

sebagainya sehingga Kreditor tidak akan menjadi pemilik yang penuh (volle

eigenaar). Ia hanyalah seorang “bezitloos eigenaar” atas benda-benda

tersebut, dan karenanya sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian tentang

jaminan itu sendiri, sedangkan kewenangan Kreditor hanyalah setaraf

dengan kewenangan yang dimiliki seorang yang berhak atas benda jaminan

(zakerheids gerechtigde)80.

Kreditor tidak dapat menjual atau mengalihkan benda jaminan

terhadap pihak ketiga, sebelum Debitor lalai memenuhi kewajibannya,

karena tujuan Kreditor dan Debitor adalah mengadakan jaminan. Kalau

ternyata Kreditor menjual benda jaminan, maka pembeli tidak mendapat

perlindungan Pasal 1977 KUHPerdata. Dengan perkataan lain jual beli

tersebut dapat dibatalkan, karena Pasal 1977 KUHPerdata hanya

memberikan perlindungan kepada pembeli yang beritikad baik. Pembeli

disini dapat dikatakan tidak beritikad baik, karena kalau ada itikad baik,

tentu ia akan menanyakan penjual mengapa menjual benda yang ada di

bawah penguasaan orang lain. Pembeli tidak melakukan hal itu, maka

79 Proyek Yurisprudensi, Perkembangan Putusan Perkara Fidusia dalam Yurisprudensi

(Jakarta: Mahkamah Agung, 1988), hal. 36. 80 Ibid.


pembeli dapat digolongkan sebagai orang yang tidak beritikad baik dan

Debitor dapat menuntut pembatalan jual beli itu.

Lain halnya apabila Debitor yang menjual benda inventaris yang

dijadikan Jaminan Fidusia. Pembeli disini dilindungi oleh ketentuan Pasal

1977 KUHPerdata, karena ia sebagai pihak ketiga boleh menganggap bahwa

pihak yang menguasai benda sebagai pemilik dan tidak ada kewajiban

baginya untuk menyelidiki status benda yang akan dibeli terlebih dahulu.

Jadi jual beli yang dilakukan antara Debitor dengan pihak ketiga adalah sah.

Kreditor dalam hal ini dapat menganggap Debitor telah melakukan

wanprestasi dan selanjutnya ia dapat membatalkan perjanjian pemberian

kredit serta mewajibkan Debitor membayar utangnya secara sekaligus.

Disini Debitor telah melakukan penyerahan benda yang dikuasainya secara

nyata.

Jadi jelas bahwa kedudukan Kreditor penerima fidusia itu adalah

sebagai pemegang jaminan. Kewenangan Kreditor penerima fidusia sebagai

pemilik hanya terbatas pada kewenangan yang masih berkaitan dengan

jaminan itu sendiri. Karena yang dijaminkan itu adalah berupa hak milik,

maka Kreditor yang berkedudukan sebagai penerima Jaminan Fidusia, dapat

melakukan tindakan yang dimiliki oleh seorang pemilik, misalnya

melakukan pengawasan atas benda jaminan. Pengawasan dalam hal ini

sangat diperlukan mengingat Kreditor sebagai penerima jaminan hak milik

tidak menguasai sendiri benda jaminan. Kreditor sebagai orang yang

berkepentingan atas benda jaminan, tetapi kewenangan atas benda jaminan

itu dikuasakan kepada Debitor. Oleh karena itu adalah wajar apabila

Kreditor mempunyai hak untuk melakukan pengawasan atas benda

jaminan81.

Dengan kedudukan sebagaimana tersebut di atas, kemungkinan

Kreditor penerima fidusia akan menghadapi risiko, antara lain dalam

bentuk :

a. Debitor ingkar janji (wanprestasi), artinya Debitor tidak mengembalikan

uang pinjaman setelah sampai pada waktu yang disepakati.

81 Hoey Tiong. op cit. hal 49.


b. Debitor tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

dalam rangka pelaksanaan eksekusi

c. Debitor mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak

lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan

benda persediaan.

d. Debitor pemberi fidusia melakukan fidusia ulang

e. Debitor tidak mengganti objek Jaminan Fidusia dengan objek yang

setara

f. Debitor dinyatakan pailit dan atau dilikuidasi oleh Pengadilan Niaga

Terhadap kemungkinan terjadinya risiko tersebut, UUJF sudah

mengantisipasinya. UUJF sudah memberikan rambu-rambu yang akan

melindungi kepentingan Kreditor penerima fidusia terhadap kemungkinan

terjadinya risiko tersebut.

6. Hak-hak Kreditor menurut UUJF

Salah satu cara untuk melindungi kepentingan Kreditor penerima

fidusia adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan hak-hak

Kreditor. Hak-hak Kreditor penerima fidusia dimaksud adalah sebagai

berikut :

a. Hak atas hasil Benda objek Jaminan Fidusia dan klaim Asuransi

Kecuali diperjanjikan lain, Jaminan Fidusia meliputi hasil dari

benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan klaim asuransi, dalam

hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan. Maksud

“hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia” adalah segala

sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani Jaminan Fidusia.

Kemudian apabila benda itu diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut

merupakan hak Kreditor penerima fidusia. UUJF telah memberikan

hakkepada Kreditor penerima fidusia untuk memiliki hasil dari benda

yang menjadi objek Jaminan Fidusia, termasuk terhadap klaim asuransi

apabila benda Jaminan Fidusia diasuransikan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, nampak bahwa Jaminan

Fidusia sudah dengan sendirinya mencakup pula hasil dari benda yang

dijaminkan. Artinya segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang


dibebani Jaminan Fidusia, baik hasil alamiah maupun perdata,

merupakan Jaminan Fidusia. Hasil alamiah misalnya anak sapi betina

yang dijaminkan, sedangkan hasil perdata misalnya tagihan atau uang

sewa dari benda yang dijaminkan.

Jaminan Fidusia tidak dengan sendirinya meliputi perbaikan dan

perubahan-perubahannya di kemudian hari. pemberi fidusia sebagai

orang yang menguasai Benda Jaminan Fidusia seharusnya sadar bahwa

benda tersebut bukan lagi miliknya dan kalau ia tetap melakukan

perbaikan atau penambahan, maka kedudukannya sama dengan orang

yang menyalahgunakan kepercayaan. Apabila terjadi perubahan

mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia,

Kreditor penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran

atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Kalau terjadi perubahan atau penambahan terhadap benda objek

Jaminan Fidusia, akan menyulitkan pihak Kreditor untuk eksekusi.

Dalam eksekusi Kreditor penerima fidusia hanya bisa mengambil

kembali benda yang menjadi Jaminan Fidusia, tidak berhak atas

tambahannya, misalnya benda jaminan berupa bangunan, maka pemilik

bisa menyuruh membongkar tambahan bangunan yang bersangkutan.

Untuk memberikan perlindungan kepada Kreditor penerima fidusia

terhadap kemungkinan pemberi fidusia melakukan penambahan atas

benda objek jaminan, maka ada baiknya Kreditor memperjanjikan,

bahwa semua perbaikan dan penambahan atas benda Jaminan Fidusia

yang menyatu dengannya, termasuk dalam lingkup Jaminan Fidusia

yang mereka tutup. Hal yang demikian dimungkinkan oleh ketentuan

Pasal 10, dengan adanya kata-kata “kecuali ditentukan lain”.

Apabila Benda Jaminan Fidusia diasuransikan dan terjadi

malapetaka atas benda fidusia, sehingga melahirkan hak klaim

penggantian, maka hasil klaim itu menjadi hak Kreditor penerima

fidusia. Kalau Benda Jaminan Fidusia diasuransikan, maka klaim

asuransi masuk dalam ruang lingkup Jaminan Fidusia, sekalipun tidak

ada pemberitahuan kepada perusahaan asuransi tersebut.


Dalam UUJF memang tidak menyebutkan pemberi fidusia wajib

mengasuransikan, yang ada hanya menyebutkan kalau Benda Jaminan

Fidusia diasuransikan. Jadi kalau Kreditor penerima fidusia menganggap

perlu Benda Jaminan Fidusia diasuransikan, maka perlu secara tegas

diperjanjikan dalam akta pemberian Jaminan Fidusia.

Apabila terjadi malapetaka atas Benda Jaminan Fidusia, Kreditor

mempunyai hak untuk langsung mengklaim asuransi dari pihak

perusahaan asuransi, karena ketentuan Pasal 10 huruf b menyebut

“Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi”, bukan hasil klaim asuransi.

Lagi pula selama penjaminan Fidusia berjalan, benda yang diasuransikan

adalah milik Kreditor penerima fidusia dan dengan sendirinya yang

berhak atas ganti rugi adalah kredior penerima fidusia.

Sekalipun yang mengadakan perjanjian adalah pihak perusahaan

asuransi dengan Debitor pemberi fidusia, bukan berarti pihak perusahaan

asuransi tidak mempunyai kewajiban membayar klaim kepada Kreditor

sebagai pihak ketiga. Sebenarnya suatu perjanjian, hanya mengikat para

pihak saja atau hanya berlaku bagi mereka yang diatur dalam undang-

undang yang bersangkutan saja, tetapi karena adanya pendaftaran akta

Jaminan Fidusia, maka janji-janji dalam akta penjaminan dengan

sendirinya tercakup di dalamnya, mestinya mengikat pihak ketiga. Jadi

dengan pendaftaran fidusia sudah cukup mengikat pihak asuransi untuk

membayar klaim langsung kepada Kreditor penerima fidusia.

Uang penggantian asuransi yang diterima Kreditor akan

diperhitungkan sebagai pembayaran atau pelunasan utang Debitor. Kalau

jumlah penggantian pas untuk membayar utang Debitor, maka utang

Debitor menjadi lunas. Tetapi kalau lebih, maka kelebihannya harus

dikembalikan kepada pemberi fidusia, sebaliknya kalau kurang, maka

kekurangannya tetap menjadi utang Debitor. Apabila terjadi yang

demikian, nilai jaminan kurang, maka kedudukan Kreditor menjadi

Kreditor konkuren.

b. Hak untuk menjual Benda objek Jaminan Fidusia atas dasar

kekuasaannya sendiri


Apabila Debitor cidera janji, Kreditor penerima fidusia mempunyai

hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas

kekuasaannya sendiri. Hak Kreditor penerima fidusia untuk

mendapatkan kembali tagihannya dari Debitor sangat dipermudah,

karena dalam sertifikat Jaminan Fidusia mencantumkan kata-kata “Demi

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan pencantuman

kata-kata tersebut berarti sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai

kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini berarti Kreditor penerima

fidusia dapat mengeksekusi langsung benda objek jaminan, tanpa

melalui Pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk

melaksanakan putusan tersebut. Bahkan Kreditor penerima fidusia

memperoleh kemudahan untuk melaksanakan eksekusi melalui lembaga

parate eksekusi. Apabila Debitor pemberi fidusia cidera janji, maka

Kreditor penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang

menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas

kekuasaan Kreditor penerima fidusia sendiri dilakukan melalui

pelelangan umum, tanpa melalui pengadilan serta mengambil pelunasan

piutang dari hasil penjualan benda yang bersangkutan. Tentang eksekusi,

Kreditor penerima fidusia dapat melakukan dengan cara :

1). Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia

2). Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas

kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum

serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan. Penjualan

melalui pelelangan umum dilakukan dengan maksud memberikan

harapan kepada penerima fidusia untuk dapat memperoleh harga

yang lebih tinggi dari hasil penjualan benda yang dijaminkan

tersebut untuk keuntungan pemberi fidusia dan penerima fidusia.

3). Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan

kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara


demikian dapat diperoleh harga yang tinggi, yang menguntungkan

para pihak.

Apabila cara seperti tersebut di atas tidak tercapai, maka Kreditor

dapat melakukan eksekusi penjualan di bawah tangan dengan syarat

disepakati oleh kedua belah pihak. Melakukan penjualan yang demikian

dengan maksud untuk mempermudah penjualan benda yang menjadi

jaminan dan jangka waktu pelaksanaan penjualan terpenuhi. Jangka

waktu menurut ketentuan ini adalah setelah 1 (satu) bulan sejak pemberi

dan atau penerima fidusia memberitahukan secara tertulis kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. Kemudian mengumumkan pemberitahuan

itu sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang

bersangkutan. Khusus untuk benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

yang terdiri dari benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar

atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut

sesuai dengan peraturan perundang-undangn yang berlaku.

c. Hak didahulukan dari Kreditor lain

UUJF memberikan kedudukan yang kuat bagi Kreditor. Kreditor

penerima fidusia berkedudukan sebagai Kreditor yang diutamakan.

Kedudukan yang seperti ini dipertegas lagi dalam Pasal 27 yang

mengatakan bahwa :

1). penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap Kreditor

lainnya.

2). Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan

piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan

Fidusia

3). Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena

adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

Maksud hak “yang didahulukan“ tersebut di atas adalah hak

Kreditor penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas

hasil eksekusi benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia. Dengan

demikian Kreditor penerima fidusia dapat mengambil pelunasan lebih


dahulu dari hasil eksekusi objek fidusia. Kreditor penerima fidusia

mengambil uang hasil penjualan benda jaminan lebih dahulu daripada

Kreditor-Kreditor lain yang kedudukannya ada dibawahnya, yaitu

Kreditor konkuren atau sesama Kreditor preferen yang lahir kemudian.

Hak yang didahulukan tersebut dihitung sejak tanggal pendaftaran benda

yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Hak yang didahulukan ini tidak akan hapus sekalipun ada kepailitan atau

likuidasi pemberi fidusia. Artinya benda yang menjadi objek Jaminan

Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Apabila atas benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia

lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang

didahulukan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya

pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini berarti Jaminan Fidusia

merupakan hak mutlak untuk menguangkan benda yang dijadikan objek

Jaminan Fidusia bagi pelunasan utang, jika Debitor cidera janji. Jaminan

Fidusia memberikan kedudukan yang istimewa kepada Kreditor

penerima fidusia. Dengan demikian hak preferen, yaitu hak Kreditor

untuk didahulukan dari para Kreditor lain dalam pengambilan pelunasan

piutang, merupakan sarana perlindungan hukum bagi Kreditor penerima

fidusia.

Selain memberikan hak-hak kepada Kreditor penerima fidusia,

UUJF juga melindungi Kreditor penerima fidusia dari tindakan-tindakan

pemberi fidusia yang berhubungan dengan Benda Jaminan Fidusia.

Kreditor penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat

tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan

kontraktual atau timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan

dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek Jaminan

Fidusia. Kreditor penerima fidusia sebagai pemilik tidak bertanggung

jawab atas akibat yang muncul dari perbuatan dan kelalaian pemberi

fidusia dalam hubungan kontraktualnya dengan pihak ketiga.

d. Hak separatis dalam kepailitan


Hak untuk didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena

adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia. Hal ini

berhubungan dengan ketentuan bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak

agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Disamping itu, ketentuan

dalam UU tentang Kepailitan menentukan bahwa benda yang menjadi

objek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Untuk melindungi kepentingan Kreditor penerima fidusia,

dilakukan penegasan bahwa hak Kreditor penerima fidusia untuk

didahulukan dalam mengambil pelunasan dari hasil eksekusi Benda

Jaminan Fidusia tetap berlaku sekalipun pemberi fidusia pailit dan atau

dilikuidasi. Setiap Kreditor yang memegang hak tanggungan, hak gadai

atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya

seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Sekalipun UUJF dan UU Kepailitan sama-sama menyinggung

masalah kepailitan pemberi fidusia, tetapi sebenarnya substansi yang

diatur di dalam kedua undang-undang itu berbeda. Dalam UUJF diatur

tentang kedudukan Kreditor sebagai Kreditor preferen, sedangkan

Undang-undang Kepailitan mengatur kewenangan parate eksekusi dari

para Kreditor. Para pemegang hak parate eksekusi tetap melaksanakan

eksekusi seolah-olah tidak ada kepailitan. Bagi Kreditor penerima

fidusia seolah-olah tidak ada kepailitan pada Debitornya.

Sekalipun dari bunyi UUJF Pasal 27 ayat (3) tersebut sebenarnya

tidak dapat dikatakan hak Kreditor penerima fidusia berada diluar

kepailitan, namun dalam penjelasannya disebutkan bahwa benda yang

menjadi objek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan, karena Benda

Jaminan Fidusia ada di luar kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia,

maka hak Kreditor penerima fidusia atas Benda Jaminan Fidusia tidak

terpengaruh oleh kepailitan Debitor pemberi fidusia. Dengan kata lain,

Kreditor penerima fidusia adalah Kreditor separatis.

Dengan ketentuan tersebut di atas, berarti seorang Kreditor

penerima fidusia tidak terpengaruh oleh putusan pernyataan pailit.


Penegasan ini sangat penting bagi kepentingan dan pemberian

perlindungan kepada Kreditor penerima fidusia.

7. Kewajiban dan Larangan bagi Debitor

a. Kewajiban pemberi fidusia Rig.

Dalam rangka menjamin kepastian terhadap pemenuhan hak-hak

Kreditor penerima fidusia Rig, UUJF memberikan beberapa kewajiban

kepada pemberi fidusia untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu,

antara lain adalah sebagai berikut :

1). Kewajiban menyerahkan benda Obyek Jaminan Fidusia untuk

dieksekusi.

pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek

Jaminan Fidusia tersebut kepada penerima fidusia dalam rangka

pelaksanaan eksekusi. Apabila penerima fidusia tidak bersedia

menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, maka

penerima fidusia berhak untuk mengambil benda yang menjadi objek

Jaminan Fidusia dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan

pihak yang berwajib. Dalam hal Debitor atau pemberi fidusia cidera

janji, pemberi fidusia wajib menyerahkan objek Jaminan Fidusia

dalam rangka pelaksanaan eksekusi.

Dalam fidusia, benda jaminan sudah diserahkan hak miliknya

secara kepercayaan kepada Kreditor penerima fidusia. Penyerahan

ini dilaksanakan secara constitutum possessorium, artinya pemilikan

atas benda jaminan sudah berpindah kepada Kreditor penerima

fidusia, tetapi penguasaan atas benda itu sendiri masih tetap ada

dalam tangan pemberi fidusia, sehingga penyerahan benda yang

wajib dilaksanakan oleh pemberi fidusia dalam rangka pelaksanaan

eksekusi adalah penyerahan yang nyata benda jaminan yang

bersangkutan kepada Kreditor penerima fidusia.

2). Kewajiban memelihara dan merawat barang.

Sebagai pihak yang diberikan kepercayaan untuk

memanfaatkan benda yang merupakan milik penerima fidusia, maka


pemberi fidusia selaku Debitor berkewajiban secara hukum

memelihara Rig yang diserahkan sebagai jaminan fidusia,

pemeliharaan tersebut antara lain untuk tetap menjaga nilai jual, daya

operasional dan keberadaan benda. Prinsip yang berlaku dalam

hukum adat bahwa pemberi fidusia harus bertinda sebagai ”bapak

rumah yang baik” berlaku pula dalam pemberian fidusia Rig

tersebut. Kewajiban ini adalah sangat penting guna memberikan

perlindungan hukum kepada penerima fidusia yang mungkin saja

tidak menguasai sepenuhnya secara teknis mengenai Rig. Asas itikad

baik menjadi landasan yang sangat esensial dalam pemenuhan

kewajiban pemeliharaan benda tersebut.

b. Larangan-larangan bagi Debitor pemberi fidusia

Selain memberikan ketentuan yang pasti tentang hak-hak Kreditor

penerima fidusia dan kewajiban-kewajiban Debitor pemberi fidusia,

untuk melindungi kepentingan Kreditor penerima fidusia, UUJF juga

mengatur larangan-larangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu

bagi Debitor pemberi fidusia. Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh

dilakukan oleh Debitor pemberi fidusia antara lain sebagai berikut :

1). Dilarang melakukan fidusia ulang

pemberi fidusia tidak boleh melakukan fidusia ulang.

Ketentuan yang demikian terdapat dalam UUJF Pasal 17 yang

mengatakan bahwa pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang

terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah

terdaftar.

Kata “ulang” dalam Pasal tersebut maksudnya adalah

memfidusiakan benda jaminan yang sama lebih dari satu kali.

Sedangkan kata “dilarang” menunjukkan bahwa ketentuan tersebut

bersifat memaksa dan larangan ini ditujukan kepada pemberi fidusia.

Fidusia ulang oleh pemberi fidusia, baik Debitor maupun penjamin

pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi objek

Jaminan Fidusia karena hak kemilikan atas benda tersebut telah

beralih kepada Kreditor penerima fidusia.


Larangan bagi pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang

objek yang sudah difidusiakan adalah logis, karena benda objek

Jaminan Fidusia telah diserahkan hak miliknya oleh pemberi fidusia

kepada Kreditor penerima fidusia. Dalam peristiwa itu hak milik atas

Benda Jaminan Fidusia telah beralih kepada Kreditor penerima

fidusia. Hal ini bisa dipahami bahwa ketentuan UUJF Pasal 17

adalah untuk melindungi kepentingan Kreditor.

Dalam hal ini perlu diingat bahwa penyerahan hak miliknya

oleh pemberi fidusia dilakukan secara constitutum possessorium,

sehingga benda jaminannya masih tetap dalam kekuasaan Debitor

pemberi fidusia, sekalipun dalam kedudukannya sebagai pinjam

pakai. Jadi pemilikan Debitor pemberi fidusia atas benda jaminan

tinggal hanya pada hak milik ekonomisnya saja.

2). Dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan Benda

objek Jaminan Fidusia.

pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau

menyewakan Rig sebagai benda yang menjadi objek Jaminan

Fidusia kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis

terlebih dahulu dari penerima fidusia. Dengan adanya ketentuan

tersebut di atas, berarti Kreditor penerima fidusia tidak perlu lagi

memperjanjikan bahwa benda objek Jaminan Fidusia tidak untuk

disewakan, karena pemberi fidusia telah kehilangan hak miliknya

atas Benda Jaminan Fidusia, sehingga tidak ada kewenangan lagi

untuk menyewakannya kepada orang lain. Berbeda dengan Kreditor

pemegang Hipotik dan Hak Tanggungan. Posisi pemberi hipotik dan

pemberi hak tanggungan, selama penjaminan berlangsung mereka

tetap sebagai pemilik benda jaminan, sehingga mereka masih tetap

berwenang untuk mengambil tindakan pemilikan maupun

pengurusan.

c. Aspek hukum Pidana dan Jaminan Fidusia

Dalam praktik banyak sekali diajukan pertanyaan oleh Debitor, buat

apa ancaman pidana diatur dalam UUJF, bukankah perjanjian pokok


antara Kreditor dengan Debitor adalah perbuatan Hukum Perdata?.

Pertanyaan tersebut menurut penulis cukup beralasan, karena walaupun

fidusia merupakan masalah keperdataan namun banyak sekali sisi

lemahnya UUJF tersebut, sehingga diperlukan alat untuk memperkuat

kelembagaan. Kadang-kadang hukum yang dibuat memerlukan alat

pemaksa untuk dapat dilaksanakan khususnya untuk melindungi pihak-

pihak yang beritikad baik, termasuk pihak Kreditor/penerima fidusia,

maka UUJF memuat ancaman pidana. Kekuasaan sering bersumber

kepada wewenang formal (formal authority) yang memberikan

wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau suatu pihak dalam

suatu bidang tertentu.82

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan Kreditor

penerima fidusia atas kemungkinan penyalahgunaan wewenang Debitor

pemberi fidusia. UUJF memberikan ancaman pidana penjara dan denda.

Pasal 35 mengatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja

memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun

memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal itu diketahui

oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia ,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling

lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- dan

paling banyak Rp. 100.000.000,-

Dengan menyebut kata “setiap orang” dapat dipahami bahwa sanksi

tersebut ditujukan kepada Debitor pemberi fidusia dan Kreditor

penerima fidusia. Ketentuan ini hanya tertuju kepada pemberian

Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan UUJF

saja.

Sanksi pidana yang khusus ditujukan kepada pemberi fidusia terdapat

dalam Pasal 36 yang mengatakan bahwa pemberi fidusia yang

mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi

objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis lebih

dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling

82 Mochtar Kusumaatmadja. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2002, hal. 5


lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,-. Buat

para Debitor bank yang penulis rekam, ancaman pidana tersebut cukup

efektif guna memberikan perlindungan kepada bank sebagai Kreditor

dan penerima fidusia. Suatu ketika, untuk menegakkan hukum

diperlukan paksaan bagi penataan ketentuan-ketentuannya, dapat

dikatakan bahwa hukum memerlukan kekuatan bagi penegakannya.

Tanpa pemaksaan hukum itu tidak lain hanya merupakan kaedah sosial

yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya hukum berbeda dengan

kaedah sosial lainnya, yang juga mengenal bentuk-bentuk paksaan,

dalam hal bahwa kekuasaan memaksa itu sendiri diatur, baik mengenai

cara maupun ruang gerak atau pelaksanaannya oleh hukum.83

83 Mochtar Kusumaatmadja. Ibid. Hal. 6 .


BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Pemberian kredit investasi bagi pengadaan Rig bertujuan untuk membantu

investor dalam melakukan penelitian atas kandungan minyak bumi guna

menemukan sumur minyak bumi yang pada gilirannya dimaksudkan untuk

meningkatkan pendapatan Negara dari sektor minyak dan gas. Penetapan

Rig sebagai jaminan kredit investasi dalam praktik semata-mata

didasarkan kepada tujuan penggunaan kredit yaitu pengadaan Rig yang

belum didukung oleh prangkat hukum memadai. Hal tersebut terbukti dari

praktik pemberian kredit perbankan dalam menetapkan alas hak dan

dokumen jaminan Rig sepenuhnya menyerahkan kepada profesionalitas

notaris, dengan menciptakan dokumen alas hak antara lain, Surat

Pernyatan Kepemilikan Rig yang didukung dengan kontrak pembangunan

Rig dan faktur seadanya. Alas hak tersebut tidak terdaftar dalam hokum

adminitrasi Negara karena tidak ada instansi yang diberikan tugas untuk

mendaftarkan Rig sebagai barang, sebagaimana layaknya tanah atau

mobil. Keadaan ini disebabkan adanya kekosongan hukum dalam UUJF

yang tidak mengatur secara rinci mengenai benda fidusia untuk dapat

dijadikan sebagai objek jaminan kredit. Kekosongan hukum tersebut

menempatkan notaris, pemberi dan penerima fidusia dalam posisi yang

sulit, khususnya jika terjadi kredit bermasalah, sementara pembiayaan

pengadaan Rig termasuk pembiayaan investasi dengan skala besar.

Kebutuhan pengusaha ekplorasi minyak bumi terhadap pembiayaan

melalui kredit juga tidak dapat dihindari karena keterbatasan dana.


2. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada Kreditor yang membiayai

kredit pengadaan Rig UUJF tidak mengatur secara khusus. Dalam praktik

upaya perlindungan tersebut dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar hukum

perjanjian antara lain asas konsensualisme, asas itikad baik, asas

kebebasan berkontrak dan asas janji harus dipenuhi. Pencantuman asas

tersebut dilakukan dalam Akta Pemberian Jaminan Fidusia oleh Pemberi


fidusia kepada penerima fidusia. Disamping asas-asas umum hukum

perjanjian dalam perjanjian pemberian fidusia juga dicantumkan juga

kewajiban untuk menyerahkan barang jika terjadi kredit macet dan bank

akan melakukan eksekusi jaminan fidusia. Kewajiban menyerahkan

barang dikaitkan pula dengan adanya ancaman pidana dalam UUJF.

Pemenuhan syarat-syarat perjanjian penyerahan Rig sebagai fidusia juga

mengalami persoalan jika Rig berada di lepas pantai atau di daerah

terpencil. Guna melindungi Kreditor sebagai pemegang jaminan fidusia

atas Rig pendaftaran akta pemberian fidusia dijadikan dasar telah

terjadinya penyerahan secara constitutum possesorium atas Rig dari milik

investor menjadi milik Kreditor dengan terjadinya penyerahan dan

penerimaan benda fidusia sekaligus penetapan titel eksekutorial atas

penyerahan Rig sebagai jaminan pembayaran utang. Secara umum dapat

dilihat perlindungan hukum bersifat normatif, tidak mengatur secara

khusus sebagaimana fidusia atas mobil dan piutang yang dapat dieksekusi

dengan mudah. Keterbatasan pemahaman Bank dan pejabat birokrasi yang

mendaftarkan jaminan fidusia atas Rig menjadi hambatan bagi

perlindungan hukum bagi Kreditor pemegang fidusia atas Rig.

B. Saran-Saran.

1. Diperlukan pendafataran Rig sebagai benda fidusia pada instansi

berwenang misalnya pada instansi yang memberikan izin pertambangan

(dalam hal ini Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral) guna

memberikan alas hak dan kepastian hokum kepemlikan atas Rig.

2. Diperlukan sosialisasi kepada pejabat instansi pendaftaran fidusia dan

perbankan mengenai aspek hukum pertambangan dan benda-benda yang

berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi guna mempermudah

pendafataran Rig sebagai jaminan guna memberikan perlindungan kepada

Kreditor pemegang fidusia atas Rig.


DAFTAR REFERENSI

A. Buku-Buku Badrulzaman, Mariam Darus. Perjanjian Kredit bank, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991. ---------------------------------. Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Bandung : Alumni, 1997. --------------------------------. Kompilasi Hukum Jaminan, Bandung : Mandar Maju, 2004. Fuady, Munir. Hukum Perkreditan Kontemporer, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996. ----------------. Jaminan Fidusia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000. ----------------------. Lembaga Jaminan Kebendaan Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996. Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Undang-Undang Pokok Agraria, Misi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Jakarta : Djambatan, Edisi 2005. HS, H. Salim. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004. ---------------. Hukum Pertambangan di Indonesia, (Jakarta : PT.Rajagrafindo Perkasa, 2006. Hartono, Sunaryati. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung : Alumni, 1991. Hasan , Madjedi. Pacta Sunt Servanda Penerapan Asas “Janji Itu Mengikat” dalam Kontrak Bagi Hasil di Bidang Minyak dan Gas Bumi, Cet.1, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2005. Kamelo, Tan. Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Cet. ke-1, Bandung : PT Alumni, 2004.


Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung : Alumni, 2002. Mamudji, Sri, et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Satrio, J. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005. ----------. Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-undang, bagian Pertama, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001. ----------. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002. Subekti. Jaminan -Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991. ---------. Aneka Perjanjian, Cet.ke-XVI, Jakarta: PT Intermasa,1987. Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. Hukum Perdata : Hukum Benda, Yogyakarta : Liberty, 2000. ---------------------------------------. Beberapa masalah pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bulaksumur, 1977. Tiong, Oey Hoey, Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, cet. 2 Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985. Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis : Jaminan Fidusia, Cet. ke-1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000. B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Tentang Perbankan, UU No. 10 Th. 1998, LN. No. 182, Th. 1998, TLN No. 3790. -----------. Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Th. 1999, LN. No. 168, Th. 1999, TLN No. 3889.


-----------. Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 22 Th. 2001, LN No. 136 Th. 2001, TLN No. 4152. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Citra Pradnya Paramita, Jakarta, 2003. C. Skripsi/Tesis Martin, Abraham Yazdi. Perjanjian Pemberian Fidusia Atas Kandungan Minyak Bumi Antara PT. Akar Golindo dengan PT bank Mandiri (PERSERO) Tbk, Menurut Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia , Skripsi Sarjana Hukum Universitas Pancasila, Jakarta 2005. Roestamy, Martin. Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Benda Tidak Terdaftar Sebagai Jaminan Bank Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2005. D. Makalah/Artikel/Majalah Badrulzaman, Mariam Darus. Sistem Kodifikasi, Pembaharuan parsial KUHPerdata Indonesia, Majalah Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor 1 tahun 2000. -------------------------------. Mengatur Jaminan Fidusia, Dalam Majalah Jurnal Hukum Bisnis Volume 9, 1999. Hasan, Djuhaendah. Makalah-makalah kuliah Hukum Kebendaan, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, BKU Hukum Bisnis. Jakarta : 2005. -----------------------. Kumpulan Makalah Kuliah Hukum Benda, Jakarta : Program Pascasarjana Unpad, 2005. Fred B.G. Tumbuan, Mencermati Pokok-pokok Undang-undang Fidusia, (Makalah dalam Up-Grading & Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta 26-27 Nopember 1999). Roestamy, Martin. Bom Waktu itu Kini Terbukti, Majalah berita Notaris, PPAT & Hukum RENVOI edisi ke 67, Desember 2008.


Syahdeini, Sutan Remy. Ketentuan-Ketentuan Pokok Kredit Perbankan, Bahan Kuliah Hukum Pembiayaan Perusahaan Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Magister Hukum BKU Hukum Bisnis, Jakarta : 2005. --------------------------. Hak Jaminan dan Kepailitan, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11, 2000. Seminar Hukum Jaminan, BPHN, Departemen Hukum, tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 1978 di Yogyakarta, cetakan 1, 1981. Tempo, (Berharap cemas minyak loyo di 2008), edisi 17-23 Desember. E. Publikasi Elektronik/Kamus Henry, Campbell. Black Law Dictionary, Sixth Editon, ST. PAUL, MINN, West Publishing Co., 1990. Nurmansyah Putra, RIG <http://nuramansyah-putra.blogspot.com/2008/11/RIG_24. html>, diakses 2 Desember 2008. Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia : pengertian investasi adalah Penanaman Modal atau uang di perusahan, Jakarta : Balai Pustaka, 2005. Puspa, Yan Pramadya. Kamus Hukum : edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris, Semarang : penerbit CV. Aneka. Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, <”http:id.wikipedia.org/wiki/Rig_pengeboran”> diakses 22 Desember 2007. .


Documents

TESIS - lontar.ui.ac.id 25166 Perlindungan... · The increased national income from oil and gas by involving the roles of private ... guarantee right used as the basis of guarantee